Jalan Menuju Putaran Pintu Tol Cikarang Rusak Berat

Jalan menuju putaran Pintu Tol Cikarang yang biasa dilewati truk dan bus rusak berat

BEKASI -- Kondisi jalan menuju putaran arah Pintu Tol Cikarang Barat tepatnya di Kp. Pasir Konci, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan rusak parah. Terdapat banyak lubang dan retakan di sepanjang jalan ini.

Kondisi nampaknya sudah terjadi sejak lama, dan hingga kini dibiarkan rusak begitu saja. Selain sebagai akses menuju pintu tol Cikarang, jalan ini juga banyak di lewati oleh kendaraan bertonase besar seperti truk dan bus. Bahkan di kawasan ini terdapat beberapa pool Bus Antar Kota Antar Provinsi. 

Tak mengherankan apabila kondisi jalan saat ini mengalami kerusakan. Karena setiap hari jalan ini selalu dilalu oleh kendaraan-kendaraan berdonasi besar.

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2w7XE8I
May 18, 2019 at 09:59PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2w7XE8I
via IFTTT

24 WNI di Korut Gunakan Hak Pilih

16 orang masuk dalam DPT, 6 daftar pemilih tambahan, dan 2 daftar pemilih khusus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 24 WNI di Korea Utara berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Pemungutan suara diselenggarakan di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) 001 di KBRI Pyongyang pada Ahad (14/4).

KBRI Pyongyang dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Ahad, mengatakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pyongyang melaksanakan pemungutan suara di TPSLN 001 KBRI Pyongyang sejak pukul 08.00 hingga 18.00 (waktu setempat). Dari 24 WNI yang menyoblos di TPS 001 KBRI Pyongyang, sebanyak 16 orang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Sementara itu, enam orang masuk daftar pemilih tambahan (DPTb), dan dua WNI dalam daftar pemilih khusus (DPK). Ini termasuk seorang turis asal Indonesia yang sedang berkunjung.

"Dengan jumlah tersebut, tingkat partisipasi WNI di Korea Utara pada Pemilu 2019 mencapai 100 persen, bahkan lebih karena ada satu orang tambahan. Proses pemungutan suara berlangsung dengan aman, tertib dan lancar," ujar Ketua PPLN Pyongyang Cecep Junaria.

"Walau pemungutan suara telah selesai, namun penghitungan suara di Pyongyang baru akan dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2019," kata dia.

Sebelumnya secara terpisah, Duta Besar RI untuk Korea Utara Berlian Napitupulu telah mengimbau dan mengingatkan agar seluruh warga Indonesia di Pyongyang, Korea Utara, untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu serentak tahun ini dengan sebaik-baiknya. "Proses demokrasi Indonesia saat ini memasuki tahap yang sangat penting yaitu consolidated democracy. Ibaratnya sebuah pesawat, maka pesawat Republik Indonesia saat ini sedang lepas landas," kata Dubes Berlian Napitupulu.

Untuk itu, dia mendorong semua WNI untuk berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019 dan menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab. "Jangan sampai golput. Jangan sampai no vote. Jangan sampai tidak casting ballot," tutur Dubes Berlian.

Dia menegaskan pemilu adalah kesempatan sangat penting untuk menentukan pemimpin bangsa dan negara di masa depan, setidak-tidaknya lima tahun ke depan. "Makanya jangan sampai tidak menggunakan haknya alias golput. Dan tolong agar semua pihak melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan secara bertanggungjawab," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UWqXJp
April 14, 2019 at 09:59PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UWqXJp
via IFTTT

PPP Berhentikan Romahurmuziy

Ada tiga hal yang melatarbelakangi keputusan memberhentikan Romahurmuziy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat memberhentikan M Romahurmuziy sebagai Ketua Umum. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat PPP pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Romi sebagai tersangka kasus suap beli jabatan di Kementrian Agama, Sabtu (16/3).

Dalam rapat pengurus harian PPP, Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara mengungkapkan ada tiga hal yang menjadi keputusan." Pertama pemberhentian terhadap Ir. H romahurmuziy, berdasarkan anggaran dasar rumah tangga karna beliau terkena kasus, memberhentikan sebahai ketua umum," kata Amir di Jakarta, Sabtu (16/3).

Kedua, sambung Amir, pengurus harian juga menyepakati mengangkat Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Hmum yang akan dikukuhkan dalam Musyawarah Kerja Nasional nanti. Ketiga, juga disepakati akan dilaksanakan Rapat Kerja Nasional berdasarkan hasil keputusan rapat terakhir.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Waketum mengungkapkan  pengangkatan Suharso setelah adanya pertimbangan dan kesepakatan dari para petinggi Majelis Partai. Ia menyebutkan diantaranya Ketua Majelis Syariah PPP  Maimun Zubair atau Mbah Moen, Ketua Majelis Pertimbangan Partau dan Ketua Mahkamah Partai.

"Pemberhentian tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan, yang pertama tentu mengacu kepada peraturan yang diatur di dalam pasal 11 anggaran rumah tangga ayat 1 huruf d yaitu menjadi tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK dan tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia dan garis miring atau Kejaksaan republik Indonesia maka keputusan rapat untuk memberhentikan Bapak Insinyur Haji Muhammad romahurmuziy telah diputuskan," terangnya.

Kemudian, sambung dia, pertimbangan lainnya dari para Majelis terutama Majelis Mahkamah Partai, prinsip keberlangsungan organisasi partai harus tetap dipertahankan dan tidak boleh terjadi kekosongan dalam kepemimpinan.

"Bahwa untuk mengisi lowongan jabatan harus mengacu kepada ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPP," tegasnya.

"Bahwa dalam ketentuan anggaran rumah tangga yang telah diatur di mana para Wakil Ketua Umum harus menggantikan wakil ketua umum, tetapi karena terdapat atas pertimbangan Mahkamah Partai dan fatwa dari Majelis Syariah, maka seluruh wakil ketua umum menyetujui atas pertimbangan para majelis tersebut dan disampaikan oleh Majelis Syariah," tambah dia.

Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut  Majelis Syariah mengusulkan dan meminta kepada  Suharso Monoarfa untuk menjadi Plt Ketua Umum dalam rangka menyelamatkan partai. Ihwal keputusan mengenai Mukernas akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama lagi.

"Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya nanti nunggu informasi akan segera diberitahukan," tutupnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Romahurmuziy. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi  dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Diketahui, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Atas perbuatannya, dua tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara Romi, tersangka penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2W3u3Z6
March 16, 2019 at 09:59PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2W3u3Z6
via IFTTT

Nafa Urbach Cicipi Kuliner Peken Lepen

Peken Lepen merupakan pasar tiban tradisional Temanggung, Jateng.

REPUBLIKA.CO.ID, TEMANGGUNG -- Artis ibu kota yang juga calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Nasdem Nafa Urbach menyantap beberapa makanan tradisional saat mengunjungi Peken Lepen di desa wisata Traji, Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nafa berkeliling pasar sekitar 30 menit dan mencoba menyantap beberapa menu tradisional.

"Tadi saya makan gudeg, es dawet, ketan kinco, lan sikil krowak. Semuanya enak," katanya di Temanggung, Ahad (10/2).

Peken Lepen merupakan pasar tiban tradisional diresmikan pada 22 Desember 2018, buka pada tiap Minggu Paing dan Minggu Legi dalam penanggalan Jawa. Menurut dia, Temanggung merupakan daerah yang mempunyai beberapa 'pasar tiban' dengan menu kuliner tradisional yang rasanya enak.

"Tidak cuma pasarnya ramai, tapi juga banyak jajanan tradisional yang rasanya benar-benar enak. Itu akan menarik para pengunjung untuk datang," katanya.

Ia berharap akan muncul pasar tiban tradisional lain, yang mempunyai konsep dan keunikan masing-masing serta menawarkan menu tradisional dan menu-menu berbeda. "Selain itu ada sajian pentas seni budaya, hal itu perlu dikembangkan dan diikutsertakan," kata perempuan kelahiran Magelang ini.

Selama kedatangannya di Peken Lepen, tampak beberapa orang dari jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Temanggung dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Parakan yang mengawasi pergerakan Nafa.

Selama berada di Peken Lepen, Nafa bersama rombongan tidak mengenakan atribut partai, tidak menyebar bahan kampanye, dan tidak mengajak pengunjung untuk memilihnya. "Pantauan di lapangan, sementara tidak ada temuan indikasi pelanggaran," kata Panwascam Parakan M. Munhamir.

Peken Lepen merupakan pasar tiban yang dikelola oleh para pemuda Desa Traji serta di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirto Utomo. Di lahan dengan luas sekitar 4.000 meter persegi itu, setidaknya terdapat 38 pedangang, yang menjajakan menu tradisional dan dolanan serta kerajinan tradisional.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RV0ztO
February 10, 2019 at 09:59PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RV0ztO
via IFTTT