Pages

Wednesday, February 27, 2019

Mulai Besok Garuda Turunkan Harga Tiket Jakarta-Padang

Penurunan harga tiket Garuda untuk mendukung sektor pariwisata dan perekonomian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mendukung pertumbuhan pariwisata dan perekonomian Sumatera Barat, maskapai Garuda Indonesia akan menurunkan harga tiket rute Jakarta-Padang (PP). Penurunan harga ini mulai berlaku Kamis (28/2) besok.

Direktur Human Capital Garuda Indonesia, Heri Akhyar, mengatakan penurunan harga tiket tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat yang ada serta bagian dari upaya Garuda Indonesia untuk mendukung perekonomian daerah.

"Sebagai national flag carrier,  kami menyadari sepenuhnya akan peran penting maskapai penerbangan dalam mendukung pertumbuhan pariwisata daerah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat khususnya melalui penyediaan akses konektivitas udara yang terjangkau," kata Heri melalui keterangan resmi yang diterima Republika, Rabu (27/2).

Tiket Jakarta-Padang atau Padang-Jakarta akan dijual dengan harga mulai dari Rp 999.999 (one way). Penurunan harga tiket ini lebih rendah 40 persen dari harga normal. Harga tersebut belum termasuk pajak PPN, Passenger Service Charge (PSC), asuransi dan berlaku hingga 12 April dengan kondisi tertentu.

Penurunan harga tiket ini diharapkan dapat mendukung peningkatan sektor perekonomian Sumatera Barat baik dari sektor pariwisata,  UMKM, hingga industri logistik nasional, mengingat layanan transportasi udara memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan infrastruktur perekonomian.

"Kami akan terus memastikan bahwa penurunan harga menjadi komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia dalam menyediakan pelayanan maskapai bintang 5 dengan tarif yang kompetitif sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia", tutur Heri.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2BUm215
February 27, 2019 at 07:13PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BUm215
via IFTTT

Delapan Modus Penyelewengan Dana Desa

Delapan modus itu hasil penelusuran polisi terhadap kasus-kasus hukum kepala desa.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Zulkarnain Adinegara menyebut terdapat delapan modus penyelewenangan dana desa. Hal itu berdasarkan hasil penelusuran polisi terhadap kasus-kasus hukum yang menjerat kepala desa.

Zulkarnain mengatakan, pertama, yakni membuat rancangan anggaran di atas harga pasar. Kedua, mengklaim pembangunan fisik yang dibangun dengan dana proyek lain sebagai proyek dana desa.

Ketiga, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Kempat, pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan/kabupaten.

Kelima yakni penggelembungan honor perangkat desa dan alat tulis kantor. Keenam, memungut pajak atau restribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.

Ketujuh, permainan kongkalikong dalam proyek yang didanai dana desa. Kedelapan, yakni membuat proyek fiktif yang dananya dibebankan ke dana desa.

Atas tindakan penyelewengan dana desa ini, ia mengatakan, Polda Sumsel telah menyidik tujuh kasus pada tahun 2018. Untuk itu, pada 2019, Polda Sumsel sedapat mungkin menekan angka penyelewengan ini dengan pengawasan untuk pencegahan dan penindakan untuk memberikan efek jera.

"Peran Polri di sini sangat jelas, yakni membuat jangan sampai ada penyelewengan. Kami libatkan para Bhabinkamtibmas yang bekerja sama dengan Babinsa," ujarnya dalam seminar dan "workshop" nasional "Tata Kelola Pemerintah Desa, Membangun Kemandirian Desa melalui Bumdesa" di Palembang, Rabu (27/2).

Baca Juga: Jika Kembali Terpilih, Jokowi Janjikan Rp 400 T Dana Desa

Kades tersangka

Belum lama ini, seorang oknum kepala desa di Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, ditetapkan polisi menjadi tersangka. Ia diduga menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi yakni membeli mobil dan biaya berobat istri.

Tersangka ZU (41 tahun) ditetapkan tersangka (27/2) karena diduga kuat menggunakan dana desa pencairan tahap pertama sebanyak Rp359 juta untuk keperluan pribadinya. Bahkan, kepala desa di Desa Ulak Lebar ini hanya menggunakan sekitar Rp 20 juta untuk pembangunan jembatan. Pekerjaan ini juga dilakukan agar kendaraannya itu bisa melintas mengingat jalan rusak parah.

Sama halnya Kepala Desa Kotaraya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, AJ, juga kedapatan menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi. Ia pun ditetapkan polisi menjadi tersangka pada 24 Januari 2019.

Kepala desa ini mengaku menggunakan uang dana desa tersebut untuk jalan-jalan atau travelling ke luar kota ke Jakarta dan Bengkulu. Selain itu, juga digunakan untuk hobinya memancing, hingga digunakannya untuk biaya pesta pernikahan keponakannya di desa.

Berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian, perbuatan tersangka merugikan negara Rp 473.004.697 dari total anggaran sebesar Rp 586.978.000.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Ub9QQo
February 27, 2019 at 07:11PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Ub9QQo
via IFTTT

OSO: Jokowi Tidak Pernah Kampanye Pada Hari Kerja

OSO pun menyatakan, Jokowi tak perlu cuti karena sudah ada aturan dan mekanismenya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) menuturkan bahwa Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah melakukan kampanye di luar hari kerja. Hal ini disampaikan OSO merespon kritikan pada aktivitas kampanye Jokowi.

"Dia berkampanya juga tidak pernah pada hari kerja, Sabtu Minggu yang sudah tidak anu (sedang bekerja)," kata Oso di Kompleks Parlemen RI Jakarta, Rabu (27/2).

Kritikan pada kampanye yang dilakukan oleh Jokowi muncul dari kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi. BPN menilai sulit membedakan kunjungan Jokowi sebagai presiden atau sebagai calon presiden. Maka BPN menyarankan agar Jokowi cuti untuk masa kampanye.

OSO pun menyatakan, Jokowi tak perlu cuti karena sudah ada aturan dan mekanisme yang mengatur aktivitas kampanye. Berdasarkan aturan, capres pejawat diperkenankan melakukan kampanye di luar hari kerja. Sementara yang dilakukan Jokowi di hari kerja, menurut Ketua DPD RI itu merupakan bentuk kunjungan kenegaraan sebagai presiden.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sendiri menjelaskan kampanye yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden petahana harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tak menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas keamanan bagi pejabat negara. Maka itu, OSO pun menyatakan tidak masalah bila Jokowi berkampanye bila dilakukan sesuai aturan.

"Itu kan ada mekanisme kalau mekanisme tidak melarang ya presiden mempunyai hak untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan main kecuali kalau ada larangan yang presiden tidak boleh berkampanye," kata OSO yang juga Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf itu. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2BWQ5oE
February 27, 2019 at 07:11PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BWQ5oE
via IFTTT

Anak-Anak Antusias Belanja Buku di IBF 2019

Anak-anak memadati banyak stan di Islamic Book Fair kali ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Antusiasme para pengunjung Islamic Book Fair (IBF) 2019 sudah tampak sejak hari pertama acara itu digelar, Rabu (27/2). Berbagai kalangan usia berbondong-bondong mendatangi lokasi pameran tersebut, Jakarta Convention Center.

Seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, bersama suaminya tampak mengitari stan untuk mencari buku yang hendak dibeli. Para pemuda-pemudi yang berkunjung tampak asyik membaca ulasan singkat yang ada di sampul belakang buku. Sebagian lagi menjinjing belanjaan bukunya untuk dibawa ke kasir.

Anak-anak yang mengenakan seragam sekolah datang berduyun-duyun ke IBF 2019. Mereka menghampiri satu per satu stan yang tersedia. Pantauan Republika.co.id, mereka tampak begitu bersemangat hilir-mudik ke area beberapa stan penjualan buku. Tidak hanya penjual buku, stan-stan yang menjual pakaian dan pernak-pernik lain juga diserbunya.

Di antara mereka juga memasuki stan miliki Republika Penerbit di IBF 2019. Saat itu, novelis kondang Habiburrahman El-Shirazy sedang menerima para penggemarnya. Selepas membeli beberapa karya Kang Abik--sapaan akrab Habiburrahman--mereka pun meminta tanda tangan dari sang penulis.

Gelaran IBF 2019 dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin sekitar pukul 10.00 WIB pagi tadi, Rabu (27/2). Sorak-sorai anak-anak membuat suasana makin semarak. Selain Menteri PAN-RB, hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sekitar pukul 12.30 WIB siang.

Rombongan dari Pondok Pesantren Turus Pandeglang Banten menjadi salah satu tim yang berkunjung ke IBF. Tidak tanggung-tanggung, mereka berangkat ke lokasi pameran buku ini dengan menumpangi 10 unit bus. Salah seorang guru pembimbing mereka, Muhamad Soleh, menuturkan ada 595 santri ikut dalam rombongan ini.

"Sejak pagi buta tadi mereka langsung bergegas menuju Jakarta. Yang ke sini, itu dari kelas 7, 8, 10 dan 11. Ini sudah menjadi agenda tahunan kami sejak bertahun-tahun yang lalu," kata Muhamad Soleh kepada Republika.co.id di lokasi, Rabu (27/2).

Soleh mengungkapkan, murid-murid dipersilakan untuk mencari dan membeli buku di IBF 2019. Mereka juga diharuskan untuk menyumbang buku jenis apa pun itu ke pondok pesantren dari hasil pembelian di IBF.

IBF kali ini digelar di JCC, Senayan, Jakarta, sejak hari ini, Rabu (27/2) hingga Ahad (3/3) mendatang.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2tOCdbT
February 27, 2019 at 07:08PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2tOCdbT
via IFTTT

Bohemian Rhapsody Diizinkan Tayang di Cina

Poster penayangan Bohemian Rhapsody telah dirilis di Cina.

REPUBLIKA.CO.ID, LOS ANGELES -- Film yang baru saja memboyong empat piala Oscar 2019, Bohemian Rhapsody akhirnya diperbolehkan tayang di Cina. Sebelumnya, film ini telah dinikmati dirilis di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Cina memutuskan sekarang saatnya film tersebut bisa diputar. National Arthouse Film Alliance mengatakan, film biografi Freddie Mercury tersebut akan mendapatkan rilis di pasar terbesar Asia itu. Namun, film ini belum mendapatkan tanggal pasti untuk perilisannya.

Hanya saja, ulasan agregator Douban di mana film ini memiliki skor 8,8, telah masuk pada 22 Maret dan belum terkonfirmasi. Akun resmi Weibo Fox juga merilis poster untuk penayangan di Cina dengan keterangan "Pertunjukan akan segera berlangsung".

Berita penayangan tersebut muncul di tengah laporan di Cina pidato pemenang Aktor Terbaik Oscar Rami Malek diedit oleh penyiar lokal Mango TV. Malek mengatakan film ini dapat membantu mereka yang berjuang dengan identitas mereka.

"Kami membuat film tentang seorang lelaki gay, seorang imigran, yang menjalani hidupnya dengan tidak menyesal," kata Malek.

Tetapi Mango mengganti frasa “lelaki gay” dalam subtitle dengan "grup khusus". Tidak jelas apakah Bohemian Rhapsody akan menghadapi pengeditan selama rilis di negeri tirai bambu itu. Pemotongan ini pun terjadi di beberapa negara Asia, termasuk di Indonesia.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2H5gzaW
February 27, 2019 at 07:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2H5gzaW
via IFTTT

Kemendagri Tawarkan Solusi Polemik WNA Masuk DPT ke KPU

Kemendagri akan mencocokan data DPT dengan data kependudukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arief Fakhrulloh, menawarkan solusi atas persoalan WNA di Cianjur yang masuk ke dafar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Usulan, yakni pencocokan data DPT tersebut dengan data yang dimiliki oleh Kemendagri. 

"Beri kami data DPT-nya, kemudian akan kami sisir, kami cocokkan apakah ada WNA yang masuk dalam DPT atau tidak," ujar Zudan ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (27/2). 

Pencocokan ini, kata Zudan, merupakan kerja sama secara rahasia antara KPU dan Kemendagri. "(Setelah dicek) nanti kami serahkan (hasilnya) dengan penuh kerahasiaan ke KPU untuk perbaikan," lanjut Zudan.

Menurut Zudan, rencana ini akan dibicarakan dengan KPU terlebih dulu. Zudan menambahkan, proses pencocokan ini tidak akan memakan waktu lama.

"Cepat, sekitar dua sampai tiga hari. Paling lama empat hari sudah selesai," tambah Zudan.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan membantah adanya kekeliruan input data WNA di Cianjur ke dalam data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. KPU telah melakukan pengecekan terhadap data pemilih tersebut. 

Menurut Viryan, KPU telah melakukan cek ke data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Pilkada 2018. Setelah ditelusuri, NIK milik WNA asal China, Guohui Chen masuk dalam data DP4 itu. 

"Saya minta dicek di data DP4, ternyata benar bahwa itu NIK-nya (Chen). Jadi ini bukan kekeliruan KPU tetapi dari DP4-nya seperti itu," ujar Viryan kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/2). 

NIK milik Chen ini, lanjut Viryan, lantas ditemukan tertulis atas nama seorang warga Cianjur bernama Bahar di dalam DPT Pemilu 2019. Viryan mengatakan, hal ini disebabkan DPT pemilu merujuk dari DP4. 

"Ya dari DP4 Pilkada Serentak (2018) seperti itu, " tutur Viryan. 

Dengan demikian, KPU memastikan Bahar yang merupakan warga Cianjur, Jawa Barat tetap memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019. Nama Bahar juga tetap ada di DPT Pemilu 2019. 

Sebaliknya, WNA bernama Guohui Chen yang NIK nya sempat masuk di DPT atas nama Bahar tidak berhak memilih dalam Pemilu mendatang. "Pak Bahar tetap bisa memilih, tetapi Pak Chen tidak bisa. Yang memiliki hak pilih hanya WNI," tegasnya. 

Polemik NIK dalam KTP-el WNA mengemuka setelah terdata dalam DPT Pemilu 2019 atas nama Bahar. Sebagaimana data DPT, Bahar tercatat sebagai warga Kelurahan Sayang, Kecamatan/Kabupaten Cianjur. 

NIK KTP Bahar justru tidak tercantum dalam DPT. Sementara itu, NIK WNA atas nama Gouhui Chen terdata atas nama Bahar. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2tD4mm3
February 27, 2019 at 07:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2tD4mm3
via IFTTT

Pochettino: Spurs Hanya Bisa Salahkan Diri Sendiri

Kemenangan atas Chelsea dan Arsenal pada laga berikutnya jadi keharusan bagi Spurs.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Mauricio Pochettino menyatakan Tottenham Hotspur hanya bisa menyalahkan diri sendiri bila tercecer dalam perebutan gelar juara Liga Primer Inggris musim ini. Pelatih Spurs itu ingin timnya segera melupakan kekalahan pahit dari Burnley agar tetap bisa tegar menghadapi laga berikutnya.

Spurs tertinggal enam angka dari pimpinan klasemen Liverpool dan lima angka dari Manchester City akibat kekalahan 1-2 dari Burnley di Turf Moor pekan lalu. Sehingga, menurut pelatih asal Argentina itu, kemenangan menghadapi Chelsea dan Arsenal pada pertandingan berikutnya adalah sebuah keharusan.

"Pada sepuluh sampai 12 pertandingan terakhir, kami harus kuat. Pada pertandingan Sabtu lalu kami tidak cukup untuk memenangi liga jika kami tidak mampu mengalahkan Burnley," kata Pochettino, Rabu (27/2). "Akan sangat sulit memenangi Liga Primer karena kesalahan kami sendiri, bukan karena Liverpool atau tim lain lebih baik. Kami harus bertarung untuk mendapatkan hasil bagus."

Rasa frustrasi Pocchettino menghasilkan hukuman dari FA karena sikap tidak pantas dan ia pun menerima hukuman itu. Ia melampiaskan kemarahan kepada wasit Mike Dean pada pertandingan Sabtu lalu usai kekalahan dari Burnley. "Saya kira kami kehilangan peluang terbesar untuk berada di posisi lebih baik sehingga memberikan beban kepada tim," kata dia mengomentari posisi timnya yang berada di peringkat ketiga klasemen sementara.

Chelsea yang akan dihadapi Spurs juga sedang dirundung masalah, yaitu pertengkaran antara pelatih Maurizio Sarri dengan kiper utama Kepa Arrizabalaga. Kiper termahal di dunia itu menolak saat akan digantikan menjelang adu penalti di final Piala Liga menghadapi Manchester City di Wembley pekan lalu. Dalam laga final itu, Chelsea kalah lewat adu penalti 3-4.

Namun Pochettino menolak anggapan bahwa Spurs akan diuntungkan dengan situasi karena Chelsea masih didera kelelahan setelah bertanding melalui babak perpanjangan waktu di final Piala Liga tersebut. "Bertanding Rabu lalu, kemudian Ahad, saya kira ada waktu untuk pemulihan. Saya kira Chelsea tidak kelelahan. Pertandingan tersebut juga sangat penting bagi mereka," katanya.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Xtwzcr
February 27, 2019 at 06:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Xtwzcr
via IFTTT

Gelar Perkara Kebakaran Kapal di Muara Baru Ditunda

Penundaan karena ada pemeriksaan oleh Labfor Bareskrim Polri yang belum selesai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, rencana gelar perkara kebakaran kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, ditunda. Seharusnya, gelar perkara dilakukan pada Selasa (26/2) kemarin.

Argo menyebut, penundaan karena adanya satu pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik (Labfor) Bareskrim Polri yang belum selesai. "Artinya, bahwa dari Labfor belum ada surat resmi yang hasilnya diterima oleh penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok," katanya saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (27/2).

Namun, Argo mengatakan, penyidik segera melakukan gelar perkara jika sudah menerima surat resmi dari Labfor. Ia menuturkan, gelar perkara itu akan melihat, menemukan, dan menentukan hasil pemeriksaan terhadap para saksi yang saat ini sudah berjumlah 21 orang.

Selain itu, kata Argo, ada pula pemeriksaan para ahli, dan beberapa pemeriksaan regulator-regulator yang nantinya dikaitkan dengan peristiwa kebakaran di lokasi kejadian. "Ya tentunya mekanisme di sana kan ada ya, apakah nanti dari fakta-fakta di lapangan ada tersangka atau tidak," paparnya.

Sebelumnya, Argo menuturkan, pihak berwenang akan melakukan gelar perkara kebakaran kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa kemarin. "Hari ini masih gelar perkara ya, masih berlangsung, belum selesai," kata dia, Selasa.

"Nanti kita tunggu hasil gelar perkara seperti apa. Yang terpenting bahwa semua kegiatan, SOP, tahapan sudah kita lalui. Jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dari gelar perkara hari ini," ujar Argo.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2SqXNgl
February 27, 2019 at 06:43PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SqXNgl
via IFTTT

Penambahan Keberangkatan KA Sukabumi Masih Menunggu Pusat

Wali Kota Sukabumi menyebut penambahan jadwal KA wewenang pemerintah pusat

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan penambahan keberangkatan KA Sukabumi-Bogor masih menunggu informasi dari pemerintah pusat. Saat ini, pemkot Sukabumi, tutur dia, masih berupaya menanyakan informasi penambahan yang tersebar di medsos tersebut.

Hal tersebut ia katakan untuk menyikapi beredarnya informasi di media sosial adanya penambahan jadwal KA Pangrango menjadi enam kali pada Kamis (28/2). Saat ini jadwal keberangkatan KA Pangrango dari Stasiun Sukabumi hanya sebanyak enam kali. Rinciannya pada pukul 05.15 WIB, pukul 10.25 WIB, dan pukul 15.45 WIB.

"Kehadiran saya ke Stasiun Sukabumi sekarang ini untuk meminta konfirmasi mengenai infomasi tersebut," ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi ketika mendatangi Stasiun KA Sukabumi, Rabu (27/2). Pasalnya informasi mengenai penambahan jadwal keberangkatan KA Pangrango menyebar di medsos.

Namun ungkap Fahmi, hingga kini belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat mengenai rencana penambahan tersebut. Sehingga pemerintah daerah saat ini hanya menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait informasi tersebut.

Bila informasi itu benar lanjut Fahmi, maka pemkot akan menyambut positif. Sebabnya pengguna moda transportasi kereta di Sukabumi cukup banyak.

Oleh karena itu kata Fahmi pemkot akan berupaya membenahi akses masuk maupun keluar stasiun kereta. Upaya ini untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut harus mendapatkan dukungan dari masyarakat karena menjadi tanggungjawab bersama.

Kepala Stasiun KA Sukabumi Heru Salam menambahkan, informasi mengenai adanya penambahan jadwal keberangkatan KA Pangrango menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Informasi lebih lengkap bisa ke humas PT KAI Daop I," imbuh dia.

Senior Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Edy Kuswoyo menanggapi singkat adanya informasi penambahan jadwal KA Pangrango. "Belum ada kabar," ucap dia singkat.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Xrb3Fu
February 27, 2019 at 06:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Xrb3Fu
via IFTTT

MUKISI Akan Gelar Pameran dan Konferensi Internasional

Acara ini juga dimaksudkan sebagai sosialisasi rumah-rumah sakit syariah.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pameran dan Konferensi Internasional Pelayanan Kesehatan Islam (International Islamic Healthcare Conference and Expo/IHEX) akan diselenggarakan di Jakarta Conference Center (JCC) pada 21-23 Maret 2019 mendatang. Acara itu diinisiasi Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI).

Menurut ketua penyelenggara IHEX 2019 Burhanuddin, perhelatan itu akan mengangkat tema "Keberkahan Rumah Sakit Syariah di Era Kebangkitan." Dia menjelaskan, tujuan IHEX adalah mengenalkan produk dan jasa halal di bidang pelayanan kesehatan di Indonesia kepada publik. Akan ada sejumlah seminar, workshop, pameran, tabligh akbar, dan banyak lagi.

“Tema yang kita ambil adalah abundance atau keberkahan. Jadi, bagaimana kita saling berbagi dan memberi,” kata Burhanuddin di Bekasi, Selasa (26/2).

Acara ini juga dimaksudkan sebagai pengenalan atau sosialisasi rumah-rumah sakit syariah yang diinisiasi MUKISI. Saat ini, telah ada 18 rumah sakit yang bersertifikat syariah. Selain itu, ungkap Burhanuddin, ada lebih dari 40 unit rumah sakit yang dalam tahap uji.

Dia berharap, dalam kurun waktu sebulan, segenap rumah sakit yang masih dalam proses verifikasi dapat segera meraih sertifikat halal. Dia juga menargetkan adanya kenaikan minat dari rumah sakit-rumah sakit lain untuk mendaftarkan diri sehingga dapat berstatus rumah sakit syariah.

“Karena sertfikat rumah sakit syariah ini tidak bersifat eksklusif, maka seluruh rumah sakit dapat mendaftarkan diri,” kata dia.

Untuk mendapatkan sertifikat sebagai rumah sakit syariah, setiap rumah sakit harus dinyatakan lolos penilaian dan standar yang berlaku. Burhan mengatakan, terdapat 173 penilaian dan 13 standar yang wajib dipenuhi setiap rumah sakit syariah, mulai dari standar sanitasi, pelayanan, obat-obat an, keuangan dan lainnya.

“Jadi sertfikat rumah sakit syariah tidak mengurangi apapun, justru menawarkan kelebihan-kelebihan terkait pelayanan berbasis syariah. Karena ini merupakan standar yang sangat sempurna untuk semua pasien dari latar belakang manapun untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” kata dia.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2GMFYqv
February 27, 2019 at 06:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2GMFYqv
via IFTTT

In Picture: Siswa Belajar di Ruang Kelas Yang Rusak

Selama 5 tahun, siswa SDN Mulyorejo 05 terpaksa belajar di ruang kelas yang rusak.

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Siswa SDN Mulyorejo 05 belajar di ruang kelas yang rusak di Desa Mulyorejo, Silo, Jember, Jawa Timur, Rabu (27/2/2019).

Sejumlah siswa kelas IV dan V terpaksa belajar di ruang kelas yang rusak dalam lima tahun terakhir ini dan belum pernah ada perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Jember.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2VoyNYK
February 27, 2019 at 06:29PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2VoyNYK
via IFTTT

BPJS Kesehatan Optimalkan Prinsip Syariah

BPJS Kesehatan tidak akan mengeluarkan produk jaminan kesehatan syariah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Unit syariah ini akan melengkapi layanan BPJS konvesional yang dinilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak sesuai dengan prinsip Islam.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan selama ini perusahaan telah berkoordinasi dengan MUI membentuk Taawun, sesuai nafas syariah yakni gotong royong semua tertolong. “Intinya sesuai UU No 40 Tahun 2004 dan UU No 24 tahun 2011 bentuk BPJS ya seperti sekarang ini,” ujarnya ketika dihubungi Republika, Rabu (27/2).

Dia menjelaskan, pemenuhan prinsip syariah di sini, bukan berarti mengeluarkan produk jaminan kesehatan syariah. Mengingat regulasi produk BPJS Kesehatan diatur oleh perundang-undangan.

“Kami prinsipnya mengoptimalkan dalam memenuhi prinsip syariah. BPJS Kesehatan tentu tidak bisa membuat produk karena semua diatur dalam regulasi negara,” ungkapnya.

Kendati demikian, menurutnya, selama ini perusahaan telah menjalankan rekomendasi MUI untuk mengadakan akad antara peserta yang mendaftar dengan BPJS Kesehatan, sehingga ijab kabulnya sudah terpenuhi. “Sesuai koordinasi dengan MUI bentuk Taawun,” ucapnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung langkah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membuat program jaminan sosial berbasis syariah. Hanya saja, rencana yang bergaung sejak 2015 masih menjadi ranah pemerintah dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

“OJK tentunya akan mendukung upaya penyelenggaraan program jaminan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam pengawasan penyelenggaraan dan tata kelola yang menjadi ranah OJK sebagai pengawas independen sesuai ketentuan UU 24 tahun 2011 tentang BPJS,” ujar Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Ahmad Soekro ketika dihubungi Republika, Selasa (26/2).

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2ElkKN4
February 27, 2019 at 06:22PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ElkKN4
via IFTTT

Menpora: Besok Pawai Timnas U-22 dari GBK ke Istana Merdeka

[unable to retrieve full-text content]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggawa timnas sepak bola Indonesia U-22 dijadwalkan menjalani pawai kemenangan setelah menjuarai Piala AFF U-22 di Kamboja. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi mengatakan,...
https://ift.tt/2ITa2mv
February 27, 2019 at 06:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ITa2mv
via IFTTT

Menkumham Usul KTP-El untuk WNA dan WNI Dibedakan

[unable to retrieve full-text content]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan, kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) dapat...
https://ift.tt/2XtcCm7
February 27, 2019 at 06:07PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2XtcCm7
via IFTTT

Makanan Pemicu Risiko Kanker (1)

[unable to retrieve full-text content]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyakit kanker terkadang tidak bisa dihindari karena pengaruh faktor gen. Namun seringkali kanker dipicu oleh faktor gaya hidup, seperti polusi udara, radiasi, bahan kimia di tempat...
https://ift.tt/2H5N6xv
February 27, 2019 at 06:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2H5N6xv
via IFTTT

Napak Tilas Manusia Purba di Leang Leang

Taman Prasejarah Leang Leang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Foto: Republika TV/Fernan Rahadi
EMBED
Taman Prasejarah Leang Leang, objek wisata andalan kabupaten Maros.

REPUBLIKA.CO.ID, MAROS — Jika Anda berkunjung ke Provinsi Sulawesi Selatan, sempatkanlah mampir ke Taman Prasejarah Leang Leang. Objek wisata ini merupakan andalan Kabupaten Maros.

Memiliki arti 'gua,' Leang Leang menyajikan banyak gua yang menyimpan peninggalan sejarah yang unik dan menarik. Berlokasi tak jauh dari wilayah Taman Nasional Bantimurung yang terletak sekitar satu jam dari ibu kota Makassar, konon Leang Leang pernah didiami manusia purba yang hidup sekitar 8.000 tahun yang lalu.

Pegunungan karst tersebut konon merupakan kawasan karst terbesar kedua di dunia setelah Guangzhou di China. Meliputi area seluas 43.750 hektar, wilayah ini memiliki 286 gua dengan lebih dari 30 gua prasejarah.

Untuk masuk ke dalam gua yang lumayan sangat sempit, wisatawan disarankan hati-hati karena agak licin.

Berikut video lengkapnya.

Videografer: Fernan Rahadi | Video Editor: Wisnu Aji Prasetiyo

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2IEVvuo
February 27, 2019 at 06:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2IEVvuo
via IFTTT

Neneng Didakwa Terima Rp 10,8 Miliar Terkait Izin Meikarta

Dakwaan Neneng dibacakan jaksa KPK hari ini di Pengadilan Tipikor Bandung.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Terdakwa yang juga Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin menjalani sidang perdana terkait perkara suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Rabu (27/2). Dalam sidang perdana tersebut, Jaksa dari KPK Dody Sukmono mengungkapkan, bahwa terdakwa Neneng Hassanah Yasin menerima aliran dana terkait suap perizinan pembangunan kawasan terpadu Meikarta sebesar Rp 10,8 milliar dan 90 ribu dolar Singapura.

Selain Neneng, sidang perdana tersebut juga menghadirikan terdakwa dari jajaran Pemkab Bekasi, yaitu Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi yang diduga turut membantu memuluskan perizinan proyek tersebut. Para terdakwa tersebut diduga mendapatkan uang suap dari pejabat PT Lippo Cikarang dengan jumlah yang berbeda-beda.

"Para terdakwa telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 16.182.020.000 dan 270 ribu dolar Singapura," ujar Jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam rinciannya Jaksa menyebutkan terdakwa Jamaludin menerima Rp1,2 miliar, terdakwa Dewi Tisnawati menerima Rp1 miliar dan 90 ribu dolar Singapura, terdakwa Sahat Maju Banjarnahor menerima Rp 952 juta dan terdakwa Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp 700 juta. Jaksa juga dalam persidangan menyebutkan adanya aliran dana ke Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa dan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi yang masih belum berstatus sebagai tersangka.

"Di dalam dakwaan kami uraikan ada enam peristiwa pemberian dan itu akan kami uji didalam persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi yang sebelumnya sudah disidangkan," kata Jaksa.

Ia mengatakan, fakta-fakta di persidangan terdakwa Billy Sindoro Cs akan menjadi pertimbangan di perkara sidang Neneng sebagai terduga penerima uang suap tersebut. "Sementara perkara sebelumnya kan sudah kita tuntut, sudah kita uraikan fakta-fakta persidangannya, itu akan menjadi pertimbangan di perkara yang ini," katanya.

Neneng serta terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, nama Bos Lippo Group, James Riady kembali disebut jaksa saat sidang perdana dengan terdakwa Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin beserta empat terdakwa lainnya. Peran James disebutkan oleh jaksa pernah menemui Neneng dan mengajukan sejumlah perizinan mendirikan bangunan terkait dengan proyek Meikarta.

"Pertemuan tersebut membicarakan tentang perkembangan perizinan pembangunan Meikarta," kata Jaksa dalam dakwaannya.

Jaksa menyebut James bersama terdakwa Billy Sindoro menemui Neneng sekitar Januari 2018. Selanjutnya pada sekitar Mei 2018, Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama mengajukan permohonan IMB untuk proyek Meikarta sejumlah 53 apartemen dan 13 basement. Dalam proses itu, jaksa menduga ada proses tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan yang diduga dilakukan oleh pihak Meikarta kepada jajaran Pemkab Bekasi.

"(Suap diberikan) agar para terdakwa (Neneng beserta yang lainnya) memberikan kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa, yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta," kata Jaksa KPK.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2TkOzGR
February 27, 2019 at 06:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TkOzGR
via IFTTT

NU Desak Pemerintah Berupaya Lebih Keras Kontrol Plastik

Sampah plastik telah merusak ekosistem alam dan membahayakan lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJAR – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah melakukan upaya yang lebih keras untuk menekan dan mengendalikan laju pencemaran limbah plastik di Indonesia.  

Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, menyatakan keprihatinannya dengan status Indonesia sebagai penghasil limbah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina. 

Sebanyak 130 ribu ton sampah setiap harinya dan hanya separuh yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). 

“Kebanyakan sampah dibakar secara ilegal atau dibuang ke sungai dan laut sehingga merusak ekosistem,” kata Kiai Said saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019 di Pondok Pesantren  Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat pada Rabu (27/2). 

Selain itu, menyikapi posisi dan kondisi Indonesia yang rawan bencana alam. NU mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana terutama di daerah berisiko tinggi terdampak bencana. 

Yakni mulai dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana berbasis kearifan lokal terutama melalui pesantren dan madrasah. Selain itu NU juga mendorong pemda menjadikan pengurangan risiko bencana terintegrasi dalam rencana pembangunan hingga menggalakan simulasi rutin penanganan bencana. 

“Menyepakati sistem peringatan dini dan mekanisme penyelamatan diri saat terjadi bencana agar masyarakat dapat menyelamatkan diri, dan mengalokasikan anggaran yang memadai,” katanya. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan persoalan yang dibahas dalam Munas dan Konbes tersebut dibagi dalam tiga kategori yakni masail waqiyah yang mencakup bahaya sampah plastik, niaga perlengkapan, hingga bisnis money game.  

Selain itu terdapat juga pembahasan masail maudluiyah meliputi masalah kewarganegaraan dan hukum negara, konsep Islam nusantara, dan politisasi agama. Serta masail Diniyah qununiyah meliputi RUU anti monopoli dan persaingan usaha untuk mencegah kezaliman ekonomi global dan RUU penghapusan kekerasan seksual.    

“Di bagian rekomendasi NU tengah mengkaji agar pemerintah mempertimbangkan kembali pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk mengatasi defisit pasokan energi dalam jangka panjang,” kata Said Aqil.  

Sementara itu Munas dan Konbes NU dibuka langsung Presiden Joko Widodo. Rencananya Munas dan Konbes akan berlangsung hingga 1 Maret.  

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2T8Uyzu
February 27, 2019 at 06:03PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2T8Uyzu
via IFTTT

In Picture: Laporan Akhir Tahun 2018 Mahkamah Agung

Presiden menegaskan pemerintah mendukung MA melakukan perbaikan pembaharuan peradilan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sidang pleno istimewa laporan akhir tahun 2018 Mahkamah Agung (MA) di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2).

Presiden menegaskan pemerintah akan terus mendukung penuh Mahkamah Agung untuk melakukan perbaikan pembaharuan sistem peradilan. Jokowi yakin, sinergi yang kuat antara pemerintah, MA, dan juga seluruh lembaga terkait akan menciptakan sistem hukum yang berkeadilan.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2GO3t2I
February 27, 2019 at 05:49PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2GO3t2I
via IFTTT

Bank Mandiri Siapkan Kredit Online untuk UMKM

Kredit online untuk UMKM ini akan diintegrasikan dengan marketplace

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berencana menyalurkan kredit online bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terhubung dengan e-commerce. Penyaluran kredit secara online itu dinilai sebagai peluang baru untuk kerja sama bisnis layanan permodalan.

Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan Bank Mandiri, Hery Gunadi, mengatakan, Bank Mandiri menjalin kerja sama dengan Tokopedia dan Bukalapak sebagai startup unicorn yang memiliki banyak mitra UMKM. “Kita lagi menjalin kerja sama dengan mereka. Disitu, banyak sekali UMKM yang membutuhkan modal,” kata Hery saat ditemui di Perbanas Institute, Rabu (27/2).

Sejauh ini, kata dia, Bank Mandiri masih membangun aplikasi jaringan untuk kredit online yang diintegrasikan dengan Tokopedia dan Bukalapak. Aplikasi tersebut juga akan digunakan untuk memverifikasi statsu UMKM yang mengajukan kredit sekaligus mengontrol arus keuangan usaha.

Adapun kredit yang akan diberikan secara online itu diutamakan untuk kredit modal kerja. Menurut Hery, mengacu pada pembahasan terakhir ketiga pihak, plafon kredit yang akan diberikan sebesar Rp 500 juta per UMKM.

Bank Mandiri belum dapat memberikan kredit online dalam jumlah besar karena produk tersebut masih dalam tahap proyek percontohan. “Kita coba dulu jajaki. Ini kan juga sekaligus untuk mengurangi kegiatan transaksi secara manual,” ujarnya.

Sebagai informasi, jumlah mitra UMKM yang menjajakan produknya lewat marketplace Bukalapak dan Tokopedia sudah lebih dari empat juta pelaku usaha. Jumlah yang besar itu, alhasil dilirik sebagai pasar baru untuk penyaluran kredit secara online.

Lebih lanjut, Hery, menuturkan, Bank Mandiri juga tengah menyiapkan inovasi teknologi perbankan untuk layanan pembuatan rekening secara online. Nantinya, pembukaan rekening secara online itu akan menggunakan sistem Know Your Customer (KYC) yang juga dapat diakses melalui ponsel.

KYC tersebut akan dihubungkan langsung dengan basis dana KPT elektronik yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga pembukaan rekening secara online dapat dipastikan aman.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2NxcPjD
February 27, 2019 at 05:49PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2NxcPjD
via IFTTT

Sejarah Panjang Islam di Kirgistan

Islam di Kirgistan terhimpit konflik dan sekularisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Konflik antara Muslim dan pemerintah di Kirgistan sudah berlangsung cukup lama. Sejak awal negara ini memerdekan diri dari rezim komunis Uni Soviet pada akhir 1991, agama memang tidak memainkan peran besar dalam kancah politik di negeri ini.

Kendati elemen-elemen masyarakat tradisional di Kirgistan mendesak agar nilai-nilai Islam yang merupakan warisan para leluhur mereka diadopsi dalam pembukaan konstitusi 1993. Namun, sebagai negara yang mengklaim diri berasaskan sekuler, mereka melarang percampuran nilai-nilai ideologi atau agama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. 

Bahkan, pemerintah negeri itu kerap menuding kelompok-kelompok Islam berupaya menumbangkan pemerintahan. Dalam sebuah aksi unjuk rasa Oktober tahun lalu, kepolisian Kirgistan menangkap 100 warga Muslim. Oleh pengadilan mereka kemudian dinyatakan bersalah dengan tuduhan ekstremis Islam.

Selain konflik antara Muslim dan pemerintah, negara ini juga kerap dilanda konflik antaretnis. Seperti yang terjadi pertengahan tahun ini, perang antaretnis kembali pecah di wilayah Osh, kota terbesar kedua di bagian selatan Kirgistan.

Dalam insiden berdarah tersebut dilaporkan sekitar 102 orang dinyatakan tewas dan puluhan ribu warga terpaksa harus mengungsi. Seperti dikutip dari kantor berita Agence France Presse (AFP), terdapat 80 ribu orang etnis Uzbek mengungsi. Kebanyakan dari pengungsi adalah perempuan dan anak-anak.

Dalam insiden tersebut, Kota Osh berubah menjadi zona merah (daerah perang). Warga melakukan pembakaran dan perampokan. Konflik ini juga menyebabkan lebih dari 1.200 orang luka-luka. Konflik antaretnis ini memanas setelah Presiden Kirgistan, Kurmanbek Bakiyev, digulingkan April lalu, padahal mayoritas warga Kirgistan mendukung Bakiyev. Uzbekistan sendiri mendukung Presiden Kirgistan, sementara saat ini Roza Otunbayeva.

Jika melihat sejarah Kota Osh, maka akan ditemukan bahwa pada 1990 mereka telah masuk dalam sebuah konflik antara etnis Kirgiz dan Uzbeks. Dan kota itu merupakan basis pendukung oposisi Kirgistan sekarang dan pendukung pemerintah sebelumnya.

Pengaruh Rusia mulai menyusup ke dalam Kirgistan sejak 1918 hingga semua wilayahnya jatuh di bawah Pemerintahan Uni Soviet pada 1936. Pemerintah Uni Soviet turut menciptakan perubahan dalam budaya dan ekonomi Kirgistan. Ketika itu, rezim komunis telah mengubah tulisan Kirgistan yang terdiri dari huruf Arab menjadi huruf Rusia pada 1941.

Pada Agustus 1990 terjadi bentrokan pertama antara etnis Kirgiz dan Uzbeks di Kota Osh. Dan hal itu terus berlangsung selama dua bulan sampai terpilihnya Askar Akayev yang pro-Rusia pada Oktober di tahun yang sama. Akayev berkuasa hingga 2005, dan kemudian kabur ke Rusia setelah oposisi merontokkan kekuatan pemerintahannya. Akibatnya, konflik antara pendukung dan oposisi terus berlangsung dan menyebar di ibu kota Bishek. 

Setelah itu, Kurmanbek Bakiyev yang pro-Amerika Serikat (AS) terpilih sebagai presiden Kirgistan sampai April 2010, sebelum digulingkan oleh oposisi yang memaksanya untuk melarikan diri dari ibu kota ke Kota Osh. Bakiyev diminta menandatangani perjanjian yang mengharuskannya keluar dari negara dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah interim yang dipimpin oleh Otunbayeva.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2ECpwHn
February 27, 2019 at 05:47PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ECpwHn
via IFTTT

Lasmi dan Kuasa Hukum Temui Satgas Antimafia Bola

Sejak melaporkan kasus mafia bola ini, Lasmi mendapat berbagai intimidasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelapor dugaan kasus mafia bola (whistleblower), Lasmi Indaryani, mendatangi Mapolda Metro Jaya Jakarta, Rabu (27/2). Lasmi datang bersama kuasa hukumnya, Boyamin Saiman, dan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Boyamin Saiman mengatakan, kedatangan rombongannya siang itu untuk bertemu tim penyidik Satgas Antimafia Bola dan meminta perkembangan penanganan kasus pengaturan skor pertandingan di Liga Indonesia.

"Secara formal kami minta perkembangan penanganan perkara ini. Termasuk sampai terakhir yang pelimpahan perkara ke Kejagung," kata Boyamin di Mapolda Metro Jaya, Rabu (27/2).

Namun, Boyamin enggan merinci sebagian besar materi penyidikan. "Mohon maaf, nggak bisa kami sampaikan. Intinya, kami menanyakan perkembangan penanganan perkara, sudah on the track," ujarnya.

Menurut Boyamin, penanganan kasus ini terbilang cepat. Ia pun berharap agar kasus ini segera P21 atau lengkap dan segera dilimpahkan untuk disidang. Sehingga, perkara ini dapat terselesaikan dan tidak menjadi beban bagi kliennya.

Boyamim menambahkan, saat bertemu dengan satgas, pihaknya meminta izin dan berencana untuk meminta perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jumat (1/3) mendatang. Namun, ia mengungkapkan, belum ada jaminan dari satgas. Hanya koordinasi untuk perlindungan pada Lasmi. "Kami sudah menyampaikan pada satgas juga oleh Komdis PSSI, Mbak Lasmi menyatakan sebagai whistleblower yang menurut Statuta FIFA harus dilindungi," paparnya.

Lasmi pun menyatakan, sejak ia melaporkan kasus mafia bola ini, dirinya mendapat berbagai intimidasi dan tekanan. "Banyak yang meneror saya dalam berbagai bentuk ya, mereka seperti mengintimidasi saya untuk mungkin tidak bersuara di sini atau mungkin mereka berharap saya mencabut kasus ini," jelas dia.

Mantan manajer Persibara Banjarnegara itu mengaku mendapat intimidasi sejak ia membuka suara pada sebuah program acara televisi beberapa waktu lalu. Ia pun tidak mengetahui pihak mana yang melakukan intimidasi tersebut.

Tetapi Lasmi menduga hal itu dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan dibukanya kasus mafia bola ini. "Saya nggak tahu dari pihak mana, tapi ya mungkin saja pastinya dari pihak-pihak yang tidak suka dengan dibukanya kasus mafia bola ini," imbuhnya.

Lasmi juga menolak untuk menceritakan lebih rinci mengenai bentuk intimidasi yang ia terima. Namun, ia menegaskan, dengan adanya dukungan dari kuasa hukum dan sang ayah yang juga merupakan Bupati Banjarnegara, Lasmi bertekad untuk terus maju membuka kasus ini.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2T3XbT7
February 27, 2019 at 05:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2T3XbT7
via IFTTT

Cina Siap Membicarakan Perjanjian Damai dengan Taiwan

Oposisi Taiwan sepakat berdamai dengan Cina jika memenangkan pemilihan presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina mengatakan mereka dapat berbicara dengan Taiwan asalkan daerah otonomi itu membantu mempromosikan pembangunan yang damai dan 'reunifikasi'. Pernyataan tersebut, Cina sampaikan setelah partai oposisi Taiwan mengatakan akan menandatangani perjanjian damai jika memenangkan pemilihan presiden tahun depan.

"Sepanjang bermanfaat untuk melindungi perdamaian di Selat Taiwan dan meningkatkan hubungan pembangunan yang damai, dan mendorong proses reunifikasi yang damai dengan tanah air Cina, hal itu dapat diselidiki bersama oleh kedua belah pihak," kata juru bicara Taiwan Affairs Office, An Fengshan, Rabu (27/2).

Taiwan Affaris Office berada di bawah pemerintahan pusat Cina. Mereka bertugas untuk menerapkan paduan dan kebijakan terkait Taiwan, yang sesuai dengan keinginan Komite Pusat Partai Komunis Cina.

Cina mengklaim daerah otonomi dan demokrasi Taiwan sebagai milik mereka. Cina juga bersumpah untuk membawa kembali Taiwan di bawah pemerintahan mereka jika perlu menggunakan kekuataan militer. Sudah bertahun-tahun Cina tidak menyuarakan ide perjanjian perdamaian dengan Taiwan.

Sampai akhirnya ketua partai Taiwan yakni Kuomintang yang lebih bersahabat dengan Cina,  Wu Den-yih menyuarakannya pada awal bulan ini. Ia mengatakan akan menandatangani perjanjian damai dengan Cina jika ia memenangkan pemilihan presiden tahun depan.

Sementara itu, presiden Taiwan saat ini Tsai Ing-wen yang berasal dari Democratic Progressive Party (DPP) pro-kemerdekaan. Ia kerap mengatakan Taiwan tidak akan menerima kesepakatan apa pun yang dapat menghancurkan kedaulatan dan demokrasi mereka.

An Fengshan sama sekali tidak menyebutkan tentang perjanjian damai. Cina tidak pernah menyinggung ide tersebut sejak 2009 ketika perdana menteri mereka saat itu Wen Jiaboa tiba-tiba menyebutkan ide tersebut dalam pidato tahunan di parlemen Cina.

Cina menerjemahkan kata 'tong yi' sebagai 'reunifikasi' tapi sebenarnya juga dapat diterjemahkan 'unifikasi' kata yang lebih disukai pendukung kemerdekaan Taiwan. Karena menurut mereka, Taiwan yang demokratis tidak pernah diperintah pemerintahan komunis Cina.

An mengatakan DPP menghalangi keinginan rakyat Taiwan yang menginginkan perdamaian di Selat Taiwan. Menurutnya, upaya DPP tersebut hanya akan melukai kepentingan rakyat Taiwan dan 'merusak prospek dan masa depan Taiwan'.

Sementara itu, partai Tsai kalah dari Koumintang dalam pemilihan wali kota. Mereka juga kalah dalam pemilihan lokal pada November tahun lalu.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Eg8VHH
February 27, 2019 at 05:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Eg8VHH
via IFTTT

In Picture: Peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta

Pemprov) DKI berupaya mendorong perusahaan swasta menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya mendorong perusahaan swasta dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen dari luas wilayah. Akan tetapi, RTH di DKI Jakarta baru mencapai 14,9 persen, sedangkan yang dihitung sebagai aset Pemprov hanya sebesar tujuh persen.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2T2so9g
February 27, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2T2so9g
via IFTTT

Umat Islam di Kirgistan Terhimpit Sekularisme

Umat Islam di Kirgistan menghadapi pembatasan kegiatan keagamaan,

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Seorang pemuka Islam di Kirgistan, Kadyr Malikov, menyatakan, undang-undang yang membatasi kegiatan keagamaan menyulitkan gerakan-gerakan Islam dan komunitas Muslim di Kirgistan. Di samping itu, ia juga menilai isi undang-undang itu terlalu berlebihan dan menimbulkan kesan bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan seakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi Kirgistan.

Orang-orang di pemerintahan tidak bisa membedakan antara ajaran dan tradisi Islam yang damai dengan ekstremis. Tentunya ini akan mempersulit kami jika ingin membangun madrasah atau masjid baru dan (juga) mempersulit hubungan antara pemerintah yang sekuler dengan komunitas Muslim, papar Malikov seperti dikutip laman situs Islamonline.

Pengekangan terhadap kebebasan beragama di Kirgistan sebenarnya sudah lama dirasakan oleh umat Islam di sana. Tahun 2007, Pemerintah Kirgistan sudah menerapkan larangan jilbab di sekolah-sekolah di wilayah selatan. Akibatnya, sejumlah siswi yang memakai jilbab, terpaksa keluar bahkan putus sekolah. 

Pada awal Maret 2009 lalu, Pemerintah Kirgistan kembali menegaskan soal pelarangan jilbab di institusi pendidikan ini. Damira Kudaibergenova, salah satu staf senior di Departemen Pendidikan berdalih bahwa Kirgistan adalah negara yang menganut sistem sekularisme. Ketika pilihan dihadapkan antara pendidikan dan kerudung, kami memilih pendidikan, ujarnya kepada kantor berita Reuters.

Kudaibergenova menganggap jilbab dan agama sebagai bentuk serangan terhadap para siswa di sekolah. Untuk itu, kata dia, mereka harus dilindungi. Kudaibergenova juga mengeluhkan para siswa yang tidak hadir di kelas pada hari Jumat siang karena melaksanakan shalat Jumat.

Kendati fakta di lapangan memperlihatkan hal demikian, namun Kepala Komisi Keagamaan Kanibek Osmonaliyev membantah bahwa pemerintah sudah membatasi kebebasan beragama di negeri itu. Osmonaliyev berdalih bahwa pemerintah hanya ingin menertibkan kelompok-kelompok keagamaan yang ada.

Masyarakat yang meminta kami menertibkan mereka, karena masyarakat khawatir keluarga mereka terpecah belah akibat pengaruh kelompok-kelompok tersebut, tukas dia.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2GMOA0z
February 27, 2019 at 05:17PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2GMOA0z
via IFTTT

Pemprov Jabar Segera Usulkan Pelabuhan Patimban Jadi KEK

Dokumen pengusulan kawasan Pelabuhan Patimban menjadi KEK sedang dipersiapkan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) segera usulkan Kawasan Pelabuhan Patimban, Subang, masuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurut Kepala Bappeda Jabar Taufiq BS, pihaknya sudah mempersiapkan dokumen pengusulan kawasan pelabuhan ekspor impor tersebut menjadi KEK.

Menurutnya usulan ini akan didorong segera mengingat ketika beroperasi, pengusaha harus mendapat kemudahan. “Patimban itu akan kita usulkan bersama kementerian pusat untuk menjadi KEK,” ujar Taufiq kepada wartawan Rabu (27/2).

Taufiq mengatakan, rencana ini dilakukan menyusul kawasan aerocity Kertajati, Majalengka yang sedang diproses menjadi KEK. Dengan mengantongi status ini maka ke depan pihaknya tinggal menawarkan pada pihak swasta maupun BUMD untuk mengelola KEK tersebut.

“Paling tidak 2020, kawasan ini sudah mulai ada pembangunan,” katanya.

Alternatif lain selain KEK, menurut Taufiq, pihaknya sudah menyiapkan konsep kota baru yang memiliki nilai manfaat bagi industriawan. Ia menilai konsep KEK dan kota baru nantinya akan menawarkan berbagai insentif pada para pengusaha selain upah minimum yang murah.

“KEK memang yang bisa memberikan insentif lain dalam bentuk pajak, perizinan, itu adalah KEK,” katanya.

Bappeda Jabar, kata dia, sendiri merancang terwujudnya kota baru dan KEK di kawasan tersebut sebagai antisipasi melonjaknya jumlah penduduk Jabar. Taufiq memprediksi pada 2029 nanti, jumlah penduduk melejit menjadi 54,2 juta jiwa.

“Sekarang kan 48,6 juta jiwa, jadi diharapkan dengan tata ruang bisa menampung tambahan penduduk 6 juta jiwa lagi,” katanya.

Taufiq mengatakan, tambahan enam juta jiwa ini akan didorong ke kawasan timur termasuk Patimban dan Kertajati. Rencana ini, akan lebih memungkinkan mengingat pilihan tinggal di kawasan selatan Jabar belum seiring dengan tingginya pembangunan di kawasan tersebut. “Lahan yang dipilih menjaga ketahanan pangan dan fungsi lindung,” katanya.

Perlu diketahui, Pemprov Jabar memang sedang mendorong relokasi industri ke kawasan segitiga emas Patimban-Kertajati-Cirebon. Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan sekitar 60 persen industri manufaktur di Indonesia berlokasi di derah Jawa Barat. “Tahun lalu saja nilai investasi yang berhasil ditanamkan sebesar Rp 116 triliun lebih,” katanya.

Namun, menurut Taufiq, kawasan industri manufaktur di Jawa Barat masih terpusat di daerah Karawang, Bekasi, hingga Purwakarta. Ke depan pelaku industri di Jabar pun akan diarahkan untuk beralih ke wilayah timur.

"Kalau dulu ada Jababeka, yang sekarang sudah dianggap (industrinya) banyak dan penuh. Maka pemerintah (Jabar) akan mengarahkan dunia usaha atau perindustrian di Jawa Barat ke wilayah Timur Utara Jawa Barat," ujarnya.

Sebelumnya, Sekda Jabar Iwa Karniwa KEK Patimban dan Kertajati masuk dalam empat usulan KEK yang dipersiapkan pihaknya di luar Pangandaran dan Cikidang, Sukabumi. Dua lainnya adalah KEK Walini, Bandung Barat dan KEK Pulau Pesisir, Kabupaten Cirebon.

“(Patimban) Ini masuk kelompok kedua, kami persiapkan mengingat proses pengajuannya juga cukup panjang untuk sampai resmi menjadi KEK,” katanya. Menurut Iwa pihaknya akan bekerja secara paralel menindaklanjuti proses finalisasi KEK Pangandaran dan Cikidang sekaligus merevisi jadwal dan struktur Tim KEK.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2NtxdlV
February 27, 2019 at 05:13PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2NtxdlV
via IFTTT

JK Ingatkan tak Gunakan Masjid untuk Berpolitik

JK melarang politik Pilpres dibawa ke dalam masjid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- lWakil Presiden RI Jusuf Kalla yang juga Ketua umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengingatkan pemuda dan remaja masjid tidak menggunakan organisasi keagamaan dalam masjid untuk berpolitik. Menurut JK, masuknya politik dalam organisasi keagamaan di masjid menjadi bibit munculnya perpecahan dalam masjid.

Hal itu disampaikan JK saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Rabu (27/2). "Jadi kita harus betul-betul, jangan memakai organisasi keagamaan, apa pun masjid, kemudian dipakailah politik. Karena kalau dipakai sama politik, jamaah masjid pecah," kata JK.

JK mengatakan, peringatan itu berlaku jelang Pemilihan Presiden 2019. Alasannya masyarakat saat ini terbelah mendukung pasangan calon presidennya masing-masing. Jika politik Pilpres dibawa ke masjid tentu berdampak negatif bagi kondusivitas jamaah di masjid.

"Karena pasti ada pihak nomor 1, ada pihak nomor 2. Kalau kita kampanye nomor 1 atau nomor 2 pasti pecah itu masjid, jamaah, nanti jamaah berseteru lagi. Kalau jamaah berseteru, bagaimana isi ibadah," ungkap JK.

JK juga menekankan pemuda dan remaja masjid dalam BKPRMI fokus menjalankan tujuan untuk memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. JK melanjutkan, jangan kemudian BKPRMI justru mulai beralih ke politik.

"Jangan dibawa ke mana-mana, hanya dibawa ke masjid. Jangan BKPRMI kemudian dibawa ke politik. Dukung si ini, dukung si ini, masuk parpol," kata JK.

Dalam Rakornas yang juga dihadiri banyak perempuan tersebut, JK jmengingatkan kepada kaum ibu untuk fokus pada tujuan organisasi. JK menyingung para ibu untuk tidak ikut-ikutan berpolitik.

"Ibu-ibu luar biasa setianya pada organisasi, tapi tujuan organisasi ini justru mulai dari bawah. Supaya kita jangan lama-lama lari ke politik, seperti masa lalu, lama-lama dimanfaatkan oleh orang-orang politik," kata JK.

Menurut Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu, sudah ada beberapa contoh orang yang beralih ke politik justru terkena masalah hukum. "Minta maaf, kawan saya, adik saya yang juga berpolitik akhirnya masuk penjara juga akhirnya jadinya. Jadi tidak bagus seperti itu," kata JK.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2BXH8M2
February 27, 2019 at 05:11PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BXH8M2
via IFTTT

In Picture: Mahfud MD Sambangi KPK, Bahas Modus Korupsi Baru

Mahfud bersama pimpinan KPK bahas sejumlah modus baru dalam tindak pidana korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (27/2).

Tujuan kedatangannya ialah diskusi rutin bersama  pimpinan KPK terkait sejumlah modus baru dalam tindak pidana korupsi.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2BT3UV8
February 27, 2019 at 04:49PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BT3UV8
via IFTTT

PT KAI Serahkan Bantuan kepada Sekolah Inklusi

PT KAI menyerahkan bantuan Rp 50 juta kepada sekolah inklusi penyandang disabilitas.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui program tanggung jawab sosial, menyerahkan bantuan pada sekolah inklusi yang melayani pendidikan penyandang disabilitas. Bantuan ini antara lain diberikan pada Sekolah Luar Biasa Bagian Anak Tuna Rungu SLB B Yakut Purwokerto, Rabu (27/2).

''Bantuan yang kami serahkan merupakan bentuk bantuan Bina Lingkungan Sarana  Pendidikan sebesar Rp 50 juta,'' jelas Vice President Corporate Social Responsibility (CSR) PT KAI Agus Supriyono, saat menyerahkan bantuan pada Kepala SLB B Yakut Purwokerto Netti Lestari.

Dia menyebutkan, bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kontribusi PT KAI kepada masyarakat yang belum beruntung. ''Program ini kami laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial KAI terhadap masyarakat, khususnya di bidang pendidikan anak-anak penyandang disabilitas,'' katanya.

Dalam kesempatan itu, Agus juga memohon doa dari anak-anak penyandang disabilitas untuk keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api, serta kemajuan KAI agar menjadi moda transportasi.

Menurutnya, pemberian bantuan tanggung jawab sosial KAI tersebut diberikan bersamaan dengan kegiatan Pembinaan dan Rekonsiliasi Piutang Program Kemitraan PT KAI (Persero) yang diikuti oleh seluruh Tim CSR KAI se-Jawa dan Sumatera. Kegiatan ini dilaksanakan KAI dalam rangka  evaluasi kinerja tahun 2018 dan program kerja serta rencana strategis KAI di tahun 2019.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2U6o6tD
February 27, 2019 at 04:48PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U6o6tD
via IFTTT

Menpora Ingin Cabor Renang Terus Berprestasi

Olahraga renang memiliki masa depan yang cerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menghadiri sekaligus membuka rapat kerja nasional (Rakernas) 2019, Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) di Hotel Atlet Century Park, Senin (25/2). Menpora ingin olahraga renang dapat terus berprestasi di level nasional maupun internasional.   

Menurut dia, olahraga renang memiliki masa depan yang cerah. “Kita punya banyak rencana besar kedepan untuk memajukan olahraga renang dan ini perlu kita kawal bersama,” katanya.

Pemerintah, kata dia,sangat mendukung para atlet untuk terus berprestasi. Ia berharap, rapat kerja PRSI yang sedang berlangsung ini dapat teragendakan dengan baik.

“Kami berterima kasih kepada Pengprov serta masyarakat yang telah membiasakan anaknya untuk berenang sekaligus pembudayaan renang jadi konsentrasi kita bersama,” kata Menpora.

Menpora juga optimistis masa depan renang akan menggembirakan karena menurutnya banyak atlet muda yang bermunculan. Pemerintah terus mendukung cabang olahraga renang.

"Seperti Asian Games 2018 kemarin. Setiap ke (venue) akuatik saya selalu berdoa agar atlet kita bisa menjadi yang terbaik, saya sering duduk di tribun penonton untuk melihat langsung dan animo publik sangat gembira. Menang atau kalah tetap mendukung, artinya sportifitas dan dukungan publik sangat luar biasa,” ucap Menpora.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2BTBzy8
February 27, 2019 at 04:47PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BTBzy8
via IFTTT

Welcome Back, Rodgers!

Rodgers akan membesut Leicester untuk menghadapi Watford pada Ahad (3/3).

REPUBLIKA.CO.ID, LEICESTER -- Tiga tahun sudah Brendan Rodgers meninggalkan tanah Inggris sejak dipecat oleh Liverpool pada 2016 silam. Sejak saat itu, Rodgers memilih hijrah ke Skotlandia untuk melatih Celtic.

Namun kini Leicester City resmi menunjuk Rodgers sebagai pelatih baru menggantikan Claude Puel yang dipecat usai serangkaian hasil buruk. Sebelumnya, Rodgers telah melatih beberapa klub Inggris, yakni Watford, Reading, dan membawa Swansea City promosi ke Liga Primer Inggris, serta terakhir Liverpool.

Sayangnya, selama tiga tahun di Liverpool, pelatih yang pensiun sebagai pemain di usia 20 tahun itu, tidak memberikan prestasi yang bagus bagi the Reds. Namun saat melatih Celtic, kiprah Rodgers justru mentereng. Bayangkan saja, di musim pertamanya pada 2016/2017, pelatih berusia 46 tahun tersebut langsung memberikan treble domestik untuk klubnya dengan tak terkalahkan sepanjang musim.

Di musim keduanya, Rodgers kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih top. Celtic untuk kedua kalinya mampu meraih treble dan kini sedang menuju treble domestik ketiga klub secara beruntun. Prestasi gemilangnya itu pun kemudian membuat the Foxes tertarik memulangkannya ke tanah Inggris. Pelatih asal Irlandia tersebut kembali ke Liga Primer Inggris dengan kontrak sampai 2022. 

Rodgers telah memberitahu pemain Celtic bahwa ia telah hengkang dari klub. Ia juga mengungkapkan niatnya bergabung ke Leicester kepada pimpinan klub.

Sayangnya, Rodgers tidak ingin menunggu hingga kompetisi di Skotlandia selesai dan meraih treble ketiganya bersama Celtic. Pertandingan pertama Rodgers akan terjadi pada Ahad (2/3), menghadapi mantan klubnya Watford.

Chris Davies akan menjadi asisten Rodgers di King Power Stadium. ''Saya bergabung dengan klub fantastis yang telah tumbuh dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir,'' kata Rodgers dikutip dari Sky Sports, Rabu (27/2),

Rodgers mengaku senang bisa berada di Celtic dengan beberapa alasan yang dimilikinya. Baginya, Celtic merupakan salah satu klub terbesar di dunia. Ia merasa senang bekerja dengan para pemain di Celtic Park. Apalagi dirinya menjalani musim yang sukses dalam beberapa tahun di Skotlandia.  ''Tapi saat kesempatan datang untuk berbicara kepada Leicester dan saya menganalisanya. Itu mengizinkan saya untuk berpikir bahwa saya mungkin menerima,'' ujar dia.

Rodgers menambahkan, Leicester memiliki skuat muda dan dinamis. Sehingga, itu menjadi potensi besar bersama dengan para pemain yang juga sangat berpengalaman. Oleh karena itu, ia tertarik untuk bekerja bersama pemain tersebut.

Wakil pimpinan Leicester Aiyawatt Srivaddhanaprabha mengaku senang membawa pelatih sekelas Rodgers ke klubnya. Ia melihat Rodgers dapat bekerja sama dengan talenta yang dimiliki juara Liga Primer Inggris musim 2015/2016 tersebut. Apalagi, lanjut dia, Leicester terus mengembangkan sarana pelatihan baru dan akan memperluas King Power Stadium.

Leicester juga memiliki skuat muda dengan potensi yang besar untuk bisa menjadi dewasa. ''Brendan (Rodgers) dan rekan kerjanya tiba di saat waktu yang penuh semangat untuk Leicester City,'' ujar Aiyawatt.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Tk3aT1
February 27, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Tk3aT1
via IFTTT

Dengan Literasi, Ravika Antar Sekolahnya Jadi yang Terdepan

Ravika merupakan konsultan relawan dalam Sekolah Literasi Indonesia DD Pendidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, OGAN ILIR -- Ravika Lisa Indra, dara asal Sumatera Barat yang juga alumni IAIN Batusangkar ini sedang bertugas di SD Pidua Meranjat, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Ravika berada di sekolah itu sebagai konsultan relawan dalam program Sekolah Literasi Indonesia (SLI) yang dilaksanakan oleh Dompet Dhuafa Pendidikan (DD Pendidikan).

Tugas utama Ravika adalah mendampingi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pendekatan literasi. Hari ini masuk bulan keenam Ravika bertugas, sejauh ini ia merasa senang berada di sekolah milik Yayasan Pidua Meranjat ini.

“Sekolah ini menurut saya merupakan sekolah yang ingin maju dan bahkan ingin menjadi yang terdepan,” ujar Ravika seperti dalam siaran persnya.

Meski didirikan oleh yayasan keluarga, namun menurut Ravika SD Pidua Meranjat dikelola secara profesional. Bahkan, ia optimistis sekolah ini mampu menjadi sekolah yang maju.

“Sekolah itu maju bukan karena status swasta atau negerinya, tetapi karena kepala sekolah yang bijak serta guru-guru yang selalu ingin belajar. Mereka selalu meminta masukan untuk perbaikan dalam mengajar,” kata Ravika. 

Semangat inilah yang membuat mereka terbuka terhadap konsep pembelajaran literasi yang dibawa SLI. Kepala Sekolah SD Pidua Meranjat, Nukman H Makmun pun memberikan apresiasi terhadap program ini.

“Sangat baik sekali Sekolah Literasi Indonesia diadakan di sekolah ini. Saya, para guru, juga siswa sangat senang dengan program Ceruk Ilmu, Gemari Baca, Literasi Karakter, serta Kelompok Jurnalis. Harapannya semoga sekolah ini lebih baik lagi dari tahun ke tahun serta mampu maju lebih pesat dari sekolah lain,” kata Nukman.

Tak hanya kepala sekolah, para guru pun melaksanakan pogram ini dengan penuh semangat. Sri Herlina, salah satu guru SD Pidua Meranjat mengungkapkan menjadi guru model itu memang berat. Tetapi dengan menjadi guru model ia mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Ravika juga para trainer, sehingga ia mampu mengajar lebih baik lagi.

"Oleh karena itu, saya akan berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik walaupun saya tidak mengenyam bangku kuliah seperti guru-guru lainnya,” ujar Sri.

Meskipun menjadi yang terdepan itu sangat berat untuk dilakukan, tetapi Ravika tidak pernah melihat guru-guru SD Pidua Meranjat menyerah. Seluruh guru menjadi satu tim yang padu dan kompak untuk mencapai tujuan mereka. Beberapa orang guru yang berstatus honorer pun tidak membuat mereka mendapat perlakuan berbeda, semuanya sama-sama menjadi “pemain” dalam tim.

“Mereka selalu bersemangat. Lelah terkadang ada, tnamanya juga manusia. Dengan adanya kepala sekolah yang tangguh dan guru-guru yang kuat keinginannya untuk maju, saya optimistis harapan menjadi sekolah terdepan insya Allah dapat tercapai,” kata Ravika.

Dirinya masih memiliki waktu enam bulan ke depan untuk mewujudkan impian itu.

Ravika adalah satu dari 18 orang Konsultan Relawan SLI yang bertugas di 18 wilayah Indonesia. Mereka mendaftar dengan sukarela untuk melaksanakan tugas itu.

Ravika dan teman-temannya berhasil lolos setelah melalui tahapan seleksi yang diikuti oleh ratusan pendaftar. Satu yang menjadi motivasi mereka adalah ingin menebar kemanfaatan dengan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah marginal.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2ID3s37
February 27, 2019 at 04:17PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ID3s37
via IFTTT

Taliban: Eskalasi Pakistan-India Ancam Proses Perdamaian

Pakistan mengaku telah menembak jatuh dua jet tempur India.

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Kelompok Taliban mengomentari eskalasi terbaru antara India dan Pakistan. Menurut mereka, ketegangan India dengan Pakistan dapat merusak proses perdamaian Afghanistan.

Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid meminta India tidak melanjutkan serangan ke wilayah Pakistan. "Kelanjutan konflik semacam itu akan berdampak pada proses perdamaian Afghanistan," katanya pada Rabu (27/2), dikutip laman Anadolu Agency.

Pernyataan Mujahid mengacu pada serangan udara yang dilakukan India di wilayah Kashmir pada Selasa (26/2). New Delhi mengumumkan telah membombardir basis teroris yang berada di Garis Kontrol Kashmir atau Line of Control (LoC).

India mengklaim serangan tersebut berhasil menewaskan sedikitnya 200 milisi atau teroris. Pakistan mengonfirmasi tentang adanya serangan di wilayah Kashmir.

Namun Islamabad menyatakan serangan tersebut tak menimbulkan kerusakan atau korban jiwa. "Pesawat India melepaskan muatan dengan tergesa-gesa saat melarikan diri yang jatuh di dekat Balakot. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan," ujarnya.

Balakot adalah sebuah kota di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan. Ia berjarak sekitar 50 kilometer dari Garis Kontrol Kashmir.

Dua jet tempur India kembali memasuki wilayah Garis Kontrol Kashmir pada Rabu. Pakistan mengatakan telah menembak jatuh dua jet tersebut.

"Hari ini Angkatan Udara Pakistan menembak jatuh dua jet India di Garis Kontrol dalam wilayah udara Pakistan," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan. Seorang pilot India ditangkap pascakejadian tersebut.

Eskalasi antara India dan Pakistan dipicu oleh insiden bom bunuh diri di Pulwama, Kashmir, dua pekan lalu. Insiden itu menyebabkan sedikitnya 44 tentara India tewas.

Kelompok Jaish-e-Mohammad (JeM) mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kendati demikian, India menuding Pakistan terlibat dalam merancang serangan di Pulwama.

Tudingan itu seketika memperuncing hubungan antara kedua negara. India dan Pakistan diketahui telah memanggil pulang duta besarnya masing-masing.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Tm5toz
February 27, 2019 at 04:16PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Tm5toz
via IFTTT

Ketika Syekh Muhammad bin Alawy Hadapi Tekanan Politik

Penguasa saat itu melarang Syekh Muhammad mengajar di Masjid al-Haram.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhatian Syekh Muhammad bin Alawy tercurah pada kepentingan agama dan umat, alih-alih diri sendiri. Ada satu peristiwa yang membuktikan keteguhan sikap ulama besar ini.

Suatu ketika, penguasa politik di Arab Saudi pernah melarangnya mengajar di Masjid al-Haram. Kedudukannya sebagai profesor di Universitas Umm Al-Qura (Makkah) pun dicabut.

Tidak hanya itu, kitab-kitab karyanya juga dilarang beredar di tengah publik. Semua itu terjadi di tanah airnya sendiri hanya karena pandangannya yang moderat dianggap tidak sesuai selera rezim yang sedang berkuasa.

Padahal, reputasi Syekh Muhammad dan bahkan keluarganya yang begitu tinggi. Ulama kelahiran Makkah itu telah berpengalaman sebagai guru di Masjidi al-Haram sejak masih belia.

Pada usia 15 tahun, dia diperbolehkan untuk mengajar sesama murid di sana lantaran telah menguasai beberapa kitab kunci ilmu-ilmu agama. Kepiawaiannya mengikuti jejak sang ayah dan kakeknya, serta datuk-datuknya terdahulu.

Mereka semua dikenang sebagai ulama-ulama yang aktif dalam transmisi keilmuan turun temurun di masjid yang kiblat Muslimin sedunia itu. Demikianlah keunggulan klan al-Hasani, golongan sayyid keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis Hasan bin Ali bin Abi Thalib.

Publik sesungguhnya kurang bisa menerima keputusan pemerintah setempat. Rezim yang menghentikan karier Syekh Muhammad bin Alawy.

Akan tetapi, ulama ahlus sunnah wa al-jama’ah itu menerimanya dengan sabar. Mubaligh bermazhab Maliki ini juga tidak berkeluh-kesah atau menampakkan raut amarah. Dia tetap tenang dan santun.

Dengan reputasi kapasitas keilmuan dan akhlak mulianya di tengah masyarakat, dia kemudian mendirikan majelis di rumahnya sendiri yang terletak dekat Makkah.

Tepat di depan kediamannya tersebut, ada sebuah masjid dengan daya tampung yang cukup besar. Setiap acara kajian ilmu-ilmu agama yang diadakannya selalu ramai hadirin.

Murid-murid Syekh Muhammad berjumlah ratusan orang, yang tersebar dari pelbagai penjuru negeri. Dia sendiri gemar mendirikan sekolah-sekolah dalam format pesantren, baik di dalam maupun luar kawasan Arab. Banyak di antaranya menggratiskan biaya pendidikan kepada pelajar-pelajar.

Kiprahnya memang tidak sebatas di Arab Saudi, melainkan juga negeri-negeri yang jauh, termasuk Asia Tenggara. Sang syekh tercatat sering berkunjung ke Indonesia, untuk meninjau perkembangan kaum Muslimin serta berdakwah.

Sebaliknya, tokoh-tokoh Nusantara pun selalu sowan ke rumahnya bilamana mereka berkesempatan mengunjungi Tanah Suci. Kebiasaan ini bahkan tetap berlaku sampai sekarang, walaupun sang ulama besar telah wafat pada 2004 silam.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2tHOMpk
February 27, 2019 at 03:52PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2tHOMpk
via IFTTT

Manfaat Bergizi Telur Ikan

Telur ikan atau kaviar kaya omega-3.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Telur ikan, seperti telur salmon besar yang mungkin disajikan di restoran sushi, kerap dipandang sebagai pelengkap kuliner saja. Tapi bagi penggemarnya telur ikan sebenarnya memiliki manfaat gizi yang baik.

Telur ikan mengandung vitamin B-12 dan asam lemak omega-3. Namun, seperti semua hal yang baik, telur ikan harus dimakan dalam jumlah sedang karena mengandung banyak sodium dan kolesterol.

Jenis Telur Ikan

Telur ikan memiliki berbagai ukuran, bentuk dan warna. Kaviar berasal dari sturgeon, sejenis ikan yang ditemukan di seluruh dunia. Sturgeon tapi terutama di Laut Kaspia dan Sungai Ural, tempat lima dari enam spesies yang hidup di daerah itu, termasuk beluga, dihargai karena telur ikannya.

Telur oranye besar yang Anda lihat di restoran Jepang, yang disebut ikura, juga kaviar, tapi mereka lebih sering disebut sebagai telur salmon. Lumpfish dan whitefish roe adalah varietas lain yang biasa dikonsumsi telur ikannya.

Satu ounce telur salmon liar mengandung 70 kalori, 4 gram lemak, 9 gram protein dan 2,5 gram karbohidrat. Lemak jenuh terdiri dari 1 gram total kandungan lemak, sisanya berasal dari asam lemak tak jenuh ganda yang sehat.

Kaviar hitam memiliki profil nutrisi yang serupa yaitu 74 kalori, 5 gram lemak, 7 gram protein dan 1 gram karbohidrat per porsi 1 ons. Sedikit lebih dari 1 gram total kandungan lemak berasal dari lemak jenuh.

Selain itu, telur ikan mengandung asam lemakomega-3 eicosapentaenoic dan docosahexaenoic dan juga sumber vitamin B-12 yang kaya. Asam lemak omega-3 sangat penting untuk fungsi otak dan kesehatan jantung, dan mereka membantu mengurangi peradangan pada tubuh yang dapat menyebabkan penyakit kronis. Vitamin B-12 adalah nutrisi penambah otak lainnya, dan juga membantu tubuh memetabolisme makanan menjadi energi.

Satu ons telur salmon mengandung 1.096 miligram total omega-3 , dengan 438 miligram EPA dan 514 miligram DHA. Itu lebih dari 1 gram setiap hari yang direkomendasikan untuk kesehatan jantung oleh American Heart Association. Satu ounce kaviar mengandung 15,8 mikrogram B-12 , 263 persen dari nilai harian.

Sodium dan Kolesterol

Sama seperti telur unggas, telur ikan juga tinggi kolesterol. Satu porsi kaviar hitam 1 ons mengandung 165 miligram kolesterol. Itu lebih dari setengah dari batas harian 300 miligram yang direkomendasikan untuk orang dewasa yang sehat. Diet tinggi kolesterol meningkatkan risiko penyakit jantung.

Kandungan natrium kaviar adalah kelemahan lain. Telur ikan direndam dalam larutan garam selama pemrosesan, yang meningkatkan kandungan natrium. Konsumsi terlalu banyak natrium, lebih dari batas harian yang direkomendasikan 2.300 miligram, menyebabkan peningkatan risiko tekanan darah tinggi, strok, dan penyakit jantung. Satu porsi kaviar hitam 1 ons mengandung 420 miligram sodium.

Kaviar ikan berdaging putih adalah pilihan yang lebih baik jika Anda memperhatikan asupan natrium Anda, karena hanya memiliki 45 miligram per ounce, dilansir dari laman Livestrong.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2H3GKyU
February 27, 2019 at 03:51PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2H3GKyU
via IFTTT

Ketum PBNU Harap Pemilu Wujudkan Kedaulatan Rakyat

Said Aqil mengatakan mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJAR -- Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) dibuka pada Rabu (27/2). Mengangkat tema memperkuat ukhuwah Wathaniyah untuk kedaulatan rakyat, acara itu berlangsung di Pondok Pesantren  Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengatakan tema Munas dan Konbes 2019 dilandasi situasi jelang pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan berlangsung April mendatang.

“Karena itu Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, hasil pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan,” kata Said Aqil saat memberikan sambutan pembukaan Munas dan Konbes NU 2019.

Said Aqil mengatakan mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia. Karena itu, menurutnya, ajang Pilpres, Pileg dan Pilkada tak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan. Namun juga sebagai momentum penyelenggaraan kembali komitmen penegakan kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman  yang berubah dengan cepat.

Lebih lanjut, Said mengatakan perubahan tersebut ditandai dengan gelombang revolusi Industri 4.0 yang bertumpu pada penggunaan teknologi informasi berbasis internet yang masif, kecerdasan buatan hingga analisis big data.

Dengan segala dampak revolusi industri terutama pada sektor lapangan kerja, NU pun mengingatkan pemerintah agar mampu mengelola positif peluang revolusi industri itu.

“NU perlu mengingatkan bahwa manusia dan kemanusiaan harus tetap merupakan dimensi utama dalam pembangunan. Tugas pemerintah adalah mengelola peluang positif revolusi digital sekaligus mereduksi, mengantisipasi, dan merekayasa mudharat-mudharat teknologi agar tak mendehumanisasi pembangunan. Indonesia dengan segala kearifannya harus mampu menyambut peluang-peluanb baru tanpa menimbulkan jurang ketimpangan sosial lebih dalam,” katanya.

Munas dan Konbes NU dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Rencananya Munas dan Konbes akan berlangsung hingga 1 Maret.

Sejumlah persoalan strategis menjadi pembahasan dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU antara lain RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, bisnis money game, politisasi agama, dan lain-lain.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2tFXV1F
February 27, 2019 at 03:51PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2tFXV1F
via IFTTT

Penerimaan Dana Kampanye Prabowo-Sandi Capai Rp 134 M

Dana kampanye dihitung sejak 23 September 2018 sampai 26 Februari 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendahara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Thomas A Muliatna Djiwandono menyampaikan, penerimaaan dana kampanye pasangan Prabowo-Sandi sejak 23 September 2018 - 26 Februari 2019. Thomas mengungkapkan, total penerimaan dana kampanye Prabowo-Sandi mencapai Rp 134 miliar.

"Penerimaan 134 miliar, dibagi menjadi sumbangan dari sandi 72 persen di angka 95,4 miliar, sumbangan prabowo 36,45 miliar atau 28 persen," kata Thomas di Media Center Prabowo-Sandiaga, Rabu (27/2).

Selain itu total pengeluaran kampanye hingga Februari mencapai Rp 116,8 miliar. Pengeluaran paling besar menurutnya terdapat pada pengeluaran untuk kegiatan lain-lain yang totalnya mencapai Rp 35,9 miliar.

"Kegiatan lain adalah semua yang terkait dengan kampanye Prabowo-Sandiaga. di sini yang paling besar teritori dan jaringan Rp 16,83 miliar, sosial kemasyarakatan 32 persen," ujarnya.

Sementara itu, Thomas menyebut, hal menarik lainnya terlihat pada jumlah penerimaan sumbangan dari pihak lain. Ia mengatakan totalnya sampai saat ini mencapai Rp 923 juta.

"Sumbangan yang kita terima dari masyarakat secara langsung. Bisa dilihat besar sekali peningkatannya terkait kegiatan Sandi di lapangan. Karena itu kami ingin garis bawahi momentum itu sangat besar, sangat kami apresiasi dari grafik tersebut," jelasnya.

Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said merespons positif terkait peningkatan grafik tersebut. Menurutnya, peningkatan itu menunjukkan adanya kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap kegiatan Prabowo-Sandiaga.

"Ini refleksi momentum telah terbentuk. Aliran kontribusi tidak hanya uang, tapi juga pemikiran. semakin hari jumlah massanya makin besar. Mudah-mudahan ini terefleksi dalam survei elektabilitas," katanya.

Hal senada juga disampaikan cawapres Sandiaga. Ia melihat di setiap kunjungannya, semakin hari semakin terlihat antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi.

"Mulai Sukaharjo, Tegal, Palangkaraya, Madiun. Ini sekelumit dari kegiatan yang bisa disokong masyarakat. Lebih banyak lagi sebetulnya baik dalam amplop, kotak, ataupun mereka membantu urunan dalam kegiatan itu sendiri. Karena kegiatan memakan biaya, mereka urunan pasang tenda dan lain-lain sangat sederhana," ucap mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2IDtIus
February 27, 2019 at 03:27PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2IDtIus
via IFTTT

Kemendikbud dan TNI Perkuat Pendidikan Daerah Perbatasan

Masih banyak daerah di perbatasan membutuhkan perhatian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan TNI soal penguatan kompetensi dalam proses pembelajaran di perbatasan. Bentuk kerja sama nantinya adalah Kemendikbud akan menyiapkan pendidikan untuk TNI yang akan bertugas di beberapa wilayah perbatasan.

"Yang akan kita berikan adalah pendidikan pedagogiknya. Jadi bagiamana cara mengajar, bagaimana mengajar yang menyenangkan. Kan TNU ini serius ya, tapi kalau menghadapi anak-anak ini kan harus tidak emosional," kata Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GKT), Supriano, di kantornya Rabu (27/2).

Ia menjelaskan, TNI dan Kemendikbud akan mengirimkan 900 prajurit yang dibagikan ke dua wilayah terdepan Indonesia yaitu Nunukan dan Malinau Kalimantan Utara. Prajurit TNI tersebut sebelumnya sudah disiapkan untuk memberi bantuan kekurangan tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Para prajurit akan diberi pelatihan pedagogik pada 10 hingga 15 Maret 2019 oleh Kemendikbud. Selain pedagogik, hal yang diajarkan antara lain adalah pembinaan karakter, bela negara, baca tulis hitung (calistung), kecakapan hidup, dan kepanduan.

"Mereka ini kan nanti bekerjasamanya dengan guru, contoh ada satu sekolah membutuhkan guru olah raga, mereka bisa masuk. Kemudian belajar tentang bela negara baris berbaris, ini kan mereka bisa masuk. Yang sifatnya di daerah terpencil membaca menghitung, itu kan mereka bisa masuk," kata Supriano menjelaskan.

Supriano menjelaskan, kerja sama ini sebagai salah satu langkah persiapan apabila di daerah TNI ditugaskan membutuhkan guru. Sebab, berdasarkan pantauan Kemendikbud beberapa waktu lalu masih ada sekolah di perbatasan yang membutuhkan tenaga pengajar. Hal ini tentunya mengganggu pembelajaran di sekolah terkait. Oleh sebab itu, prajurit TNI ikut diturunkan untuk membantu kebutuhan tenaga pengajar.

"Inilah menjawab program nawacita, kita tidak hanya membangun pendidikan di perkotaan tapi juga di daerah-daerah perbatasan," kata dia.

Sementara itu, Mayor Jenderal TNI AD Bakti Agus Fadjari sebagai wakil dari TNI mengatakan masih banyak daerah terluar dari Indonesia yang membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, ia juga berharap dengan bergabungnya TNI dan Kemendikbud dalam pendidikan di daerah terluar, dapat mewujudkan pendidikan yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Ia mengatakan, selama ini, prajurit TNI di perbatasan juga sering terlibat dengan aktivitas sekolah. "Kita juga terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah terdepan kita. Kualitas yang akan ditampilkan prajurit kita apabila terlibat dalam proses pembelajaran tadi akan lebih baik," kata dia.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Tht360
February 27, 2019 at 03:24PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Tht360
via IFTTT