Kemenhub Serahkan KM Gandha Nusantara 11 ke Pelni

Ke depan kapal berkapasitas 60 penumpang ini bisa dimanfaatkan sebagai puskesmas.

REPUBLIKA.CO.ID, PROBOLINGGO -- Satu unit kapal Rede KM Gandha Nusantara 11 resmi diserahterimakan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ke PT Pelayaran Nasional Indonesia di Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, Sabtu (18/5).

Penandatanganan berkas serah terima kapal oleh kedua belah pihak menandakan bahwa kapal KM Gandha Nusantara 11 siap dioperasikan untuk mendukung salah satu trayek Kapal Rede TRD-3 yang akan melayani rute pelabuhan Probolinggo - Giliketapang - Probolinggo.

"Kapal KM Gandha Nusantara 11 telah diberangkatkan dari Galangan Kapal PT Prakitri Hasta Dharma pada Jumat (17/5) pukul 10.00 WITA dan tiba di Pelabuhan Probolinggo pada Sabtu (18/5)  pukul 00.30 WIB. Dengan rencana penyerahan pada Sabtu (18/5) pagi," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri, Capt Budi Mantoro di Probolinggo, Sabtu (18/5).

Budi mengatakan, dengan adanya kapal milik negara KM Gandha Nusantara 11 di Probolinggo yang akan melayani rute Probolinggo - Giliketapang diharapkan menjadi sarana dan prasarana bagi masyarakat wilayah Probolinggo dan sekitarnya yang dapat dimanfaatkan untuk angkutan antar pulau dan pengiriman kebutuhan barang masyarakat disekitarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa selain untuk meningkatkan kelayakan dan keselamatan kepada masyarakat, ke depan kapal KM Gandha Nusantara 11 yang berkapasitas  kurang lebih 60 penumpang juga bisa dimanfaatkan sebagai Puskesmas berjalan yang melayani antarpulau yang bisa di kelola oleh Pemerintah Daerah setempat.

"Nantinya kapal ini akan dioperasikan dibawah kendali Pemerintah Daerah apabila proses hibah kepada Pemda selesai dilaksanakan," ujar Budi.

Kapal KM Gandha Nusantara 11 di bangun oleh Pemerintah dalam upaya peningkatan program konektivitas antarmoda sehingga dapat menjangkau wilayah lebih dalam lagi (end to end).

"Untuk angkutan di perairan dan antar pulau kita akan bersinergi dengan angkutan penyeberangan maupun pelayaran rakyat untuk lebih memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya.

Acara serahterima kapal KM. Gandha Nusantara 11 tersebut turut disaksikan oleh Wakil Bupati Probolinggo, Muspika Kota dan Kabupaten Probolinggo, Kepala  Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat selaku PPK Penyelenggaraan Kewajiban Angkutan Publik di Laut, Kepala KSOP Probolinggo dan para perwakilan dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Wilayah Jawa Timur, PT. Pelni selaku operator dan PT Prakitri Hasta Dharma (PHD).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2YCvYVL
May 18, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2YCvYVL
via IFTTT

Rossi Bertekad Raih Kemenangan di Sirkuit Le Mans

Rossi ingin meneruskan tren positif pebalap Yamaha di Sirkuit Le Mans.

REPUBLIKA.CO.ID, LE MANS -- Valentino Rossi ingin meneruskan trend jika sirkuit Le Mans, merupakan sirkuit langganan para pebalap Yamaha meraih juara. Rossi juga bertekad untuk membayar semua kegagalannya di seri balap terakhir, dengan meraih podium pada GP Le Mans, Prancis, Ahad (19/5) malam WIB.

Rossi bertekad meneruskan tren Le Mans sebagai sirkuit langganan juara bagi pengendara Yamaha. Rossi tercatat menjuarai seri balap itu tiga kali pada 2002, 2005, dan 2008.  Sementara pebalap Yamaha lainnya, Jorge Lorenzo dan Maverick Vinales merebut podium teratas dalam tiga dari empat seri balap terakhir di tahun 2015 sampai 2017.

"Le Mans adalah sirkuit yang saya sukai, Yamaha sangat kompetitif di sana," kata Rossi seperti dikutip dari Crash.

Meski saat ini Rossi menduduki peringkat keempat di klasemen, ia menyatakan bahwa Yamaha sudah melakukan evaluasi dari kerusakan yang dialaminya pada balapan terakhir.  Rossi akan betul-betul memperhatikan aspek ban yang menjadi andalannya. Pria yang dijuluki The Doctor itu pun percaya diri dapat meraih kemenangan sepertiyang sudah ia lakukan di tahun-tahun sebelumnya.

"Tujuanku nanti adalah meraih hasil maksimal di sesi latihan lebih dulu. Kami meraih hasil yang baik tahun lalu, lalu hasil itu perlu dilanjutkan. Saya berharap cuacanya bagus akhir pekan ini agar kami dapat mengeluarkan kemampuan terbaik," tegasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Edwvpp
May 16, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Edwvpp
via IFTTT

Argentina Siapkan ‘Karpet Merah’ Impor Buah dan Hortikultura

Hampir 100 persen kebutuhan hortikultura Argentina dipasok impor dari berbagai negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan kerja Wakil Presiden Argentina Gabriela Michetti, di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (8/5). Dalam kunjungan tersebut, Argentina sepakat membuka pasar impor produk buah dan hortikultura Indonesia.

Sebagai gantinya, Indonesia juga akan membuka akses impor produk pertanian argentina antara lain kedelai dan daging sapi. “Ini kan negosiasi, yang penting tidak merugikan petani, maka pemerintah akan ambil kesempatan ini,” kata Amran kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (8/5).

Menurut dia, kebutuhan produk buah dan hortikultura Argentina sangat tinggi. Hingga saat ini, berdasarkan sepengetahuannya, hampir 100 persen kebutuhan hortikultura Argentina dipasok impor dari berbagai negara. Untuk itu, pihaknya akan segera mengambil peluang ekspor itu dengan cepat.

Adapun produk buah hortikultura Indonesia yang akan dapat diekspor ke Argentina antara lain nanas, manggis, pisang, salak, kopi, sarang walet, dan lada. Sedangkan untuk produk hortikultura yang berpotensi besar untuk diekspor adalah pasta cabai, pasta bawang, dan pasta buah-buahan seperti jambu, mangga, dan sirsak.

Menurut Amran, produk-produk tersebut menjadi prioritas karena menimbang kebutuhan pasar serta program prioritas Kementan secara nasional. Dia menambahkan, peluang pasar tersebut harus segera digenjot agar produk-produk pertanian Indonesia dapat berekspansi secara global.

“Kami juga meminta akses ekspor kami tanpa transit, jadi langsung Indonesia ke Argentina,” kata Amran.

Berdsarkan catatan Kementerian Pertanian (Kementan), produksi nanas Indonesia pada 2018 mencapai 2 juta ton. Komoditas tersebut juga diekspor ke beberapa negara antara lain Asia, Timur Tengah, dan Eropa sebanyak 250 ribu ton per tahun. Sedangkan ekspor manggis dalam kurun 2018 sebesar 40 ribu ton, dan salak 1,2 ribu ton dari 950 ribu ton produksi pada 2018.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2H965Hj
May 08, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2H965Hj
via IFTTT

Amien Rais Jamin PAN Tetap di Koalisi Prabowo-Sandi

Amien Rais merespons pertemuan antara Zulkifli Hasan dan Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, menjamin partai politik itu tidak akan pindah haluan ke koalisi Jokowi-KH Ma ruf Amin. Ia menegaskan, PAN akan tetap berada di koalisi Prabowo-Sandi.

"Itu (isu) omong-kosong," kata Rais, di Seknas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5).

Ia pun menjamin PAN tak akan merapat ke kubu petahana karena akan tetap konsisten dalam koalisi Prabowo-Sandi. "Saya jamin sama sekali nggak ada. Tidak mungkin," tegas Ketua Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi ini.

Isu kepindahan PAN dari koalisi Prabowo-Sandiaga itu muncul setelah Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan berbincang empat mata bersama Jokowi,di Istana Negara, pekan lalu. Amien Rais, salah satu pendiri PAN ini pun menjelaskan perbincangan itu tak lebih dari pembahasan soal pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku.

"Jadi Pak Zul datang ke Istana itu sebagai ketua MPR dan ketua umum DPP PAN, karena Murad Ismail itu kami dukung, jadi masuk akal. Jadi, tidak ada soal Jokowi," ucapnya.

Selain PAN yang diisukan ke kubu petahana, Jokowi-KH Maruf Amin, Partai Demokrat yang masuk koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga diisukan akan merapat ke kubu petahana. Hal itu terlihat dari datangnya Ketua Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke Istana Negara, untuk bertemu Jokowi, Kamis (2/5).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Y4Quhx
May 04, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Y4Quhx
via IFTTT

Juan Guaido Serukan Pemogokan Massal di Venezuela

Juan Guaido meminta demontrasi lebih besar di Venezuela.

REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS — Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido menyerukan dilakukannya aksi pemogokan nasional di negara itu pada Kamis (2/5). Ia juga meminta agar demonstrasi lebih besar untuk digelar, sebagai upaya perlawanan terhadap pasukan pendukung Presiden Nicolas Maduro. 

Aksi protes besar-besaran yang berujung dengan bentrokan dan kerusuhan antara pendukung oposisi dan pemerintah di Venezuela terjadi pada peringatan Hari Buruh Internasional Rabu (1/5) kemarin. Hingga tengah malam, ketegangan terus berlanjut dan dilaporkan telah membuat dua orang tewas. 

Dalam sebuah pernyataan kepada Fox News, Guaido mengatakan bahwa ia tetap meyakini bahwa saat ini tujuannya untuk menggulingkan Maduro dari kekuasaan sudah sudah semakin dekat. Saat ditanya bagaimana dengan kekhawatiran terjadinya perang saudara di Venezuela, ia menjawab bahwa banyak orang di negara Amerika Selatan itu yang menginginkan perubahan. 

Venezuela telah dilanda krisis dan kekacauan, seiring kondisi ekonomi di negara itu yang saat ini dilanda hiperinflasi. Pemerintahan Maduro dianggap telah menciptakan situasi yang semakin buruk dengan kebijakan sosialis yang ia terapkan, serta pendahulunya mantan presiden Hugo Chavez. 

Gelombang protes untuk menuntut kepemimpinannya telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan semakin berlangsung di Venezuela pada awal tahun ini, ketika Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara negara itu. 

Setidaknya 50 negara, termasuk AS telah mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela. Namun, Rusia dan Cina, serta beberapa negara lainnya telah menolak klaim tersebut dan mengatakan Maduro, serta pendahulunya Chavez sebagai pemimpin negara yang sah.

Dalam sebuah pernyataan menanggapi aksi protes besar-besaran yang terjadi saat ini, Maduro memperingatkan bahaya perang saudara dapat terjadi di Venezuela. Ia juga mengatakan ada pihak yang akan mengambil kesempatan atas situasi ini, yaitu Amerika Serikat (AS) yang disebut olehnya akan menggunakan intervensi militer untuk menduduki negara itu. 

“Mereka (oposisi) ingin membawa kami melakukan perang saudara. Saya bertanya apakah yang akan terjadi jika kami mengirimkan tank, kendaraan lapis baja, serta pasukan khusus yang kami miliki? Akan ada pembantaian di antara rakyat Venezuela dan AS akan merayakannya,” ujar Maduro dalam sebuah pidato. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UPSTdT
May 02, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UPSTdT
via IFTTT

Bulog Masih Berupaya Kejar Izin Impor Bawang Putih

Pemerintah justru meneken izin impor untuk delapan importir swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Bidang Informasi dan Humas Perum Bulog Teguh Firmansyah mengatakan, hingga saat ini Bulog masih berupaya memperoleh izin impor bawang putih sebesar 100 ribu ton. Jumlah ini sesuai hasil rapat  koordinasi terbatas (rakortas) pada Maret lalu.

Sebelumnya diketahui, meski pemerintah sudah menetapkan Bulog sebagai pelaksana importasi bawang putih sebesar 100 ribu ton, surat persetujuan impor (PI) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) justru dikeluarkan kepada delapan importir dengan kuota impor sebesar 115 ribu ton.

“Kami sudah sampaikan ke Kemenko Perekonomian tentang komitmen rapat yang lalu, bahwa Bulog dijadikan pelaksana importasi,” kata Teguh saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (28/4).

Teguh menjelaskan, sesuai kesepakatan pada rakortas tersebut, Bulog masih menunggu pengeluaran izin impor dalam kuota yang ditentukan. Artinya, kata dia, kuota importasi yang ditunggu Bulog masih tetap 100 ribu ton.

Sementara itu Direktur Jenderal Tanaman Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, pemberian rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) kepada delapan importir tersebut sudah melalui standar yang sesuai. “Tentu saja sebelum memutuskan kasih (RIPH), sudah kami lakukan teliti dan cek dulu,” kata Suwandi.

Suwandi menjabarkan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui apakah Bulog akan mendapatkan izin impor serupa seperti yang didapatkan delapan importir. Kendati demikian, berdasarkan informasi yang diketahuinya, bawang putih impor milik delapan importir tersebut akan masuk menggunakan kapal lewat pelabuhan-pelabuhan pada 2 Mei mendatang.

Hingga saat ini, tren harga bawang putih terpantau masih bertahan di kisaran harga Rp 60 ribu-Rp 61.250 per kilogram (kg). Berdasarkan catatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga bawang putih sedang di wilayah DKI Jakarta berada di kisaran Rp 60 ribu per kg, sedangkan di Gorontalo, harga bawang putih sedang terpantau menyentuh level Rp 62.500 per kg.

Pengamat Ekonomi Pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menilai, kalaupun pemerintah memberikan realisasi impor sebanyak 100 ribu ton kepada Bulog, stok bawang putih untuk mengimbangi kebutuhan konsumsi nasional masih belum seimbang dengan kebutuhan di rerata 500 ribu ton per tahun. “Kalau benar seperti yang disampaikan Kemendag bahwa importir masih punya 115 ribu ton sisa impor tahun lalu, maka jika ditambah dengan impor kepada delapan importir 115 ribu, dan kemungkinan Bulog 100 ribu, totalnya masih kurang tutup konsumsi kita,” kata Khudori.

Kendati begitu, sebagaimana klaim pemerintah mengenai ketersediaan stok importasi tahun lalu sebesar 115 ribu, harusnya sejumlah pasar tidak mengalami kelangkaan bawang putih dan kenaikan harga. Sebab, dengan jumlah 115 ribu ton itu, kata dia, hal itu dapat menutup kebutuhan konsumsi hingga tiga bulan.

Khudori menambahkan, apabila bawang putih impor milik delapan importir telah masuk, pemerintah perlu melakukan pengawasan terkait distribusinya. Baik dari pendataan berapa stok yang dimiliki importir, akan didistribusikan ke mana bawang putih stok dan yang baru datang tersebut, hingga di mana saja gudang-gudang importir yang akan digunakan untuk menyimpan barang.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GyyZik
April 28, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GyyZik
via IFTTT

Berkah Jujur

Kita harus jujur terhadap siapa pun.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Abdul Syukur

Suatu hari, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Wasilah bin Iqsa sedang berada di pasar ternak. Tak sengaja ia melihat dua orang tengah tawar-menawar unta. Ketika ia lengah, si pembeli telah resmi membeli unta tersebut seharga 300 dirham dan menuntunnya untuk dibawa pulang.

Wasilah bergegas mencegat si pembeli seraya bertanya, Apakah unta yang kamu beli itu untuk disembelih atau sebagai tunggangan? Si pembeli menjawab, Unta ini untuk dijadikan kendaraan. Wasilah lalu memberi tahu, unta tersebut tidak akan tahan lama berjalan sebab kakinya berlobang karena cacat. Si pembeli itu pun bergegas kembali ke tengah-tengah pasar menemui si penjual unta dan menggugatnya.

Si penjual merasa jengkel pada Wasilah, ia berkata, Semoga Allah SWT mengasihimu, jual-beliku telah engkau rusak. Mendengar teguran tersebut Wasilah menjawab, Kami sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk berlaku jujur kepada setiap Muslim, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak halal bagi siapa pun yang menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cacatnya, dan tiada halal bagi yang mengetahui itu kecuali menjelaskannya. (HR Muslim, Hakim, dan Baihaki).

Kisah ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Pertama, taat dan hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat Nabi mendengar sabda beliau yang dibacakan oleh sahabat yang lain, mereka langsung tunduk, patuh dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW.

Kedua, sebagai Muslim yang baik, kita harus saling menasihati sesama saudara seiman karena terkadang seseorang lalai atau berada pada level keimanan yang sangat rendah sehingga membuatnya tergelincir dari jalan yang benar.

Nabi SAW pernah bersabda, Nasihat merupakan barang yang hilang dari seorang mukmin. Sehingga harus dicari. Ketiga, sebagai pihak yang memberi nasihat kita harus berani menyuarakan kebenaran, hatta kepada orang-orang dekat, teman, saudara atau famili, bahkan terhadap keluarga kita. Namun, sebagai pemberi nasihat kita juga harus memper hatikan waktu dan tempat, kapan dan di mana nasihat itu harus diutarakan.

Keempat, kita harus jujur terhadap siapa pun, lebih-lebih ketika sedang jual-beli, hendaklah kita jujur dengan kondisi barang-barang yang kita miliki, menjelaskan keistimewaan barang-barang tersebut, dan juga menjelaskan kekurangannya jika ada. Di sinilah jujur memerlukan keberanian karena bisa merugikan perniagaan kita. Oleh sebab itu, orang yang berdagang dan berani jujur akan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GE1mMh
April 28, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GE1mMh
via IFTTT

Sambut Ramadhan, 2.130 Masjid Dibersihkan Serentak

Dalam waktu satu bulan terakhir ada sekitar 20 ribu masjid melakukan bersih-bersih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Masjid Indonesia (DMI) bersama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) membersihkan ribuan masjid secara serentak. Kegiatan bersih-bersih masjid dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.

Wakil Ketua Umum DMI, Syafruddin mengatakan, dalam rangka menyambut Ramadhan, DMI bersama kementerian Agama (Kemenag) dan organisasi Islam menyelenggarakan program rutin membersihkan masjid. Itu termasuk salah satu program unggulan DMI. Kegiatan bersih-bersih masjid tahun ini mendapat dukungan dari Unilever.

"Kegiatan bersih-bersih masjid dilakukan secara serentak di 2.130 masjid," kata Syafruddin kepada Republika usai peresmian program bersih-bersih masjid di Masjid Al-Mabrur Asrama Haji Pondok Gede pada Ahad (28/4).

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima DMI, dalam waktu satu bulan terakhir ada sekitar 20 ribu masjid melakukan bersih-bersih. Mereka para pengurus masjid dan remaja masjid membersihkan masjid dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan. Tapi pada hari ini, masjid yang dibersihkan secara serentak sebanyak 2.130 masjid.

Ia menyampaikan, kegiatan bersih-bersih masjid yang dipelopor DMI akan memperoleh penghargaan tau rekor dari Museum Rekor Indonesia (Muri) pada Selasa (30/4). Penghargaan tersebut diberikan untuk kegiatan bersih-bersih masjid serempak di 2.130 masjid pada Ahad (28/4).

Dirjen Bimas Islam pada Kemenag, Muhammadiyah Amin mengatakan, melalui program bersih-bersih masjid serentak di Pulau Jawa mengandung pesan ajakan kepada umat untuk ikut peduli terhadap kondisi rumah ibadah. Supaya rumah ibadah semakin terpelihara, terawat, rapi, bersih, wangi, indah dan menyenangkan bagi yang masuk ke dalamnya.

"Kemenag melalui Dirjen Bimas Islam telah mendata lebih dari 741.991 masjid dan mushola di Indonesia melalui Sistem Informasi Masjid," ujarnya.

Ia mengungkapkan, dari 741.991 masjid dan mushola ternyata masih banyak yang tidak layak untuk dijadikan tempat sujud. Lantainya kotor, dindingnya kusam, plafonnya berkabang, dan catnya mengelupas. Kondisi masjid dan mushola seperti itu seringkali ditemui hampir di sudut kota dan desa

Dirjen Bimas Islam berharap dengan adanya program bersih-bersih masjid, jamaah akan tersenyum dan anak-anak akan gembira menyaksikan rumah ibadah mereka bersih dan nyaman. Ia menambahkan, program bersih-bersih masjid akan mendapatkan rekor dari Muri

"(Mendapat Rekor Muri) membersihkan lantai masjid terbanyak secara serentak, penyerahan Rekor Muri ini dijadwalkan pada 30 April 2019 di Istana Wakil Presiden RI," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2V6YcuI
April 28, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2V6YcuI
via IFTTT

KPU: Pencobolosan Susulan 2.249 TPS Paling Lambat Awal Mei

Pencoblosan susulan ditarget selesai sebelum rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pemungutan suara (pencoblosan) susulan di 2.249 TPS. Pemungutan suara susulan ditargetkan selesai sebelum masa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dituntaskan. 

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, hal itu dilakukan agar hasil pencoblosan bisa langsung diikutkan dalam rekapitulasi di kecamatan. "Sehingga hasil dari TPS yang disusulkan itu masih bisa diikutkan dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan," katanya saat dijumpai di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4).

Proses rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan sendiri paling lambat diselesaikan pada 4 Mei 2019. Namun, penghitungan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dan juga beririsan.

"Rekapitulasi di KPU itu tidak clear cut gitu, tapi beririsan. Jadi yang sudah selesai di kecamatan, langsung digeser ke kabupaten sementara di kecamatan tetap terus berjalan (hasil penghitungan suara untuk pemilihan yang lain)," lanjut Pramono.

Pramono mengatakan, sejumlah TPS melaksanakan pemungutan suara susulan hari ini TPS yang melakukan pemungutan suara ulang adalah TPS yang logistiknya sudah siap dan tidak membutuhkan pencetakan surat suara. "Di Papua di beberapa kabupaten sudah memastikan hari ini. Di Jambi, hari ini. Di Sulteng, hari ini. Itu laporan yang sudah masuk," ujarnya.

Namun, Pramono mengakui, sejumlah TPS belum bisa melakukan pemungutan suara susulan. Sebab, TPS tersebut membutuhkan proses pencetakan surat suara untuk melakukan pemungutan suara susulan.

"Misalnya, kalau di beberapa TPS di Jawa Tengah, kemudian yang di Sumatra Selatan, karena itu harus menyaratkan pencetakan surat suara lagi, sehingga dibutuhkan waktu yang tentu saja lebih panjang," ujar Pramono.

Sebelumnya, KPU menyebut ada 2.249 TPS yang tidak bisa menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara pada Rabu (17/4). Sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara itu akan dilaksanakan secara susulan.

Komisioner KPU Ilham Saputra, mengatakan sebanyak 2.249 TPS tersebut belum melakukan apa-apa pada hari H pemungutan suara, Rabu. "Semua yang ada dalam daftar kami itu belum melakukan apa-apa," ujar Ilham saat dikonfirmasi, Kamis.

Karena belum menyelenggarakan pencoblosan, maka ribuan TPS itu akan melakukannya secara susulan. Pelaksanaan pemungutan suara secara susulan itu dimulai hari ini.

"Yang melakukan secara susulan hari ini adalah TPS-TPS di Papua (yang belum menggelar pemungutan suara pada Rabu)," ujar Ilham.

TPS yang tidak ikut melaksanakan pemungutan suara pada 17 April:

Kota Jayapura: 702 TPS

Kabupaten Jayapura:  1  TPS

Kabupaten Keerom: 6 TPS

Kabupaten waropen: 11 TPS

Kabupaten Intan Jaya: 288 TPS

Kabupaten Tolikara: 24 TPS

Kabupaten Pegunungan Bintang :1 TPS Yahukimo: 155 TPS

Jayawijaya: 3 TPS

Nias Selatan: 113 TPS

Kutai Barat: 20 TPS

Banggai: 391 TPS

Jambi: 24 TPS

Kabupaten Bintan: 2 TPS

Kabupaten Banyuasin: 445 TPS

Kabupaten mahakam Ulu: 4 TPS

Kutai Kartanegara: 8 TPS

Berau: 11 TPS

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GsaqVE
April 18, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GsaqVE
via IFTTT

Giliran Aa Gym Bertemu Prabowo-Sandi

Sebelum Aa Gym, Prabowo juga bertemu dengan Ustaz Somad dan Ustaz Adi Hidayat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Menjelang kampanye terbuka Pemilu 2019 tutup buku, sederet ustaz kondang mengunjungi pasangan capres/cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pada Sabtu (13/4) di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel), giliran KH Abdullah Gymnastiar atau yang tenar dengan sapaan Aa Gym, menyambangi Prabowo-Sandiaga.

Belum dapat dipastikan apakah kunjungan Aa Gym tersebut sebagai bentuk dukungan kepada Prabowo-Sandi dalam pencapresan di Pilpres 2019. Namun kunjungan tersebut, menyiratkan kecondongan pilihan politik Ustaz asal Jawa Barat (Jabar) tersebut dalam kontestasi capres dan cawapres.

Kunjungan Aa Gym ini, menjadi aksi tatap muka ketiga kalinya bagi Prabowo-Sandi bersama sejumlah Ustdaz tenar di Tanah Air. Sebelum ini, Ustaz Adi Hidayat dan Abdul Somad bergiliran bertemu Prabowo-Sandi, pada Jumat (12/4) dan Kamis (11/4) di Jakarta. Kedua Ustadz tersebut, mendoakan kemenangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019.

Terkait pertemuan dengan Aa Gym, semula Prabowo-Sandi akan bertemu di Kartanegara nomor 4 Jakarta Selatan, pada pukul 14:00 WIB. Namun perjumpaan tersebut berlangsung di kediaman singgah Aa Gym di Cipaku, Jaksel sekitar pukul 14:30 WIB.

Dari sejumlah dokumentasi yang beredar, tampak Prabowo-Sandi, berbincang enam mata dengan Aa Gym. Sejumlah dokumentasi juga menggambarkan ketiganya merapal doa dengan menengadahkan kedua tangan. Sampai berita ini disajikan, belum ada pernyataan resmi dari Prabowo maupun Sandiaga terkait pertemuan tersebut. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Uzcq7j
April 13, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Uzcq7j
via IFTTT

Raih Pole Position GP Cina, Bottas Percaya Diri

Bottas yakin dapat memperoleh hasil maksimal pada balapan GP Cina.

REPUBLIKA.CO.ID, SHANGHAI -- Pembalap F1 tim Mercedes AMG Petronas, Valtteri Bottas, berhasil merebut pole position di GP seri Shanghai, Cina, Sabtu (13/4). Atas raihan tersebut, Bottas percaya diri menyongsong pada balapan yang akan digelar pada Ahad (14/4).

''Saya merasa percaya diri, ini menjadi awal yang baik di tahun ini untuk saya dan tim. Tapi, ini masih awal,'' kata Bottas, seperti dikutip dari Crash, Sabtu.

Menjadi yang terdepan dari garis mula adalah pole position-nya selama berkarier balapan F1, sekaligus menjadi yang pertama di musim ini. Pembalap asal Finlandia itu mencatatkan waktu yang terpaut sangat tipis, hanya 0,023 detik dari kompatriot setimnya, Lewis Hamilton.

Dengan mobil Mercedes rancangan 2019, ia yakin dapat memperoleh hasil maksimal pada balapan seri GP Cina. Hal itu ia buktikan ketika mendominasi jalannya kualifikasi dari awal mula.

''Hari ini hari yang baik, semoga besok terulang kembali meskipun musim masih panjang," ujarnya.

Namun, Bottas enggan memprediksi jalannya balapan esok karena segala kemungkinan dapat terjadi. Ia beralasan, selama kualifikasi dirinya mendapat perlawanan sengit dari tim Ferrari dan Red Bull

"Berkaca dari Jumat, tempat tiga terbesar sangat ketat,'' katanya. ''Namun hasil hari ini membuat saya bersemangat, kami akan maju terus.''

Saat ini, Bottas memimpin klasemen sementara F1 musim 2019 dengan unggul hanya satu poin dari Hamilton. Sementara Ferrari dan Redbull terus menempel ketat di bawah dua pembalap Mercedes tersebut.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2G9abxs
April 13, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2G9abxs
via IFTTT

Kronologi Informasi Awal Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Temuan surat suara tercoblos di Malaysia terungkap dan beredar viral di media sosial.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Erika Nugraheny

Temuan tercoblosnya surat suara di Selangor, Malaysia, pada Kamis (11/4) telah menyita perhatian publik. Temuan ini terungkap dari informasi yang beredar melalui broadcast massage dan video di media sosial.

Namun, sebelum kasus ini mengemuka, sejumlah awak media mendapatkan informasi awal dari Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar pada Kamis siang. Republika pun pada awalnya langsung mendapatkan informasi dari Fritz, lewat pesan singkat via WhatsApp Messanger pada pukul 13.24 WIB.

Dalam pesan itu, Fritz membagikan sejumlah data, yakni lima video pendek dan delapan foto yang menggambarkan situasi penggerebekan di lokasi kejadian. Dalam foto dan video itu, tampak kegiatan sejumlah orang menyortir, mencoblos surat suara capres-cawapres, sejumlah surat suara yang disebutkan telah dicoblos untuk capres-cawapres 01 dan sejumlah kantong plastik yang disebut memuat surat suara.

Dari lokasi video, terlihat kejadian penggerebekan terjadi di sebuah gudang. Selain mengirimkan data di atas, Fritz juga membagikan lokasi tempat penggerebekan lewat aplikasi share location. Saat ditelusuri lebih lanjut, lokasi itu tercatat berada di lokasi tanpa nama.

Namun, dari lokasi penelusuran aplikasi Google Maps, lokasi itu bernama Sup Kambing Marvellous, Jalan Seksyen 2/11, Taman Kajang Utama, 43000, Kajang, Selangor-Malaysia. Aplikasi Google Maps juga menunjukkan identifikasi lokasi berada di kawasan ruko.

Fritz juga membagikan broadcast yang memberitahukan kondisi penggerebekan. Bunyi informasi itu yakni :

'Breaking News, Telah dilakukan penggerebekan di lokasi tempat penyeludupan susu Pos di sebuah ruko di kawasan Bangi, Selangor. Ditemukan sejumlah bag hitam yang digunakan panitia pemilu untuk mengirim susu ke calon pemilih. Dari beberapa sampel yang dilakukan terdapat susu yang sudah tercoblos. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dan saat ini sedang dalam proses investigasi'.

Dua informasi lain yang dibagi Fritz adalah nomor telepon dari Panwas Luar Negeri Kuala Lumpur, Yaza Azzhara. "Silakan menghubungi Panwas LN Kuala Lumpur Yaza sebagai penemu," demikian tulis Fritz mengakhiri informasi yang diberikannya.

Dari informasi yang dikirimkan oleh Fritz, tampak bahwa pesan tersebut merupakan hasil terusan dari informasi yang dia terima sebelumnya. Selain Republika, ada media lain yang juga mendapatkan informasi serupa dari Fritz. Beberapa di antaranya adalah Detik.com dan BeritaSatu.com.

Setelah itu, secara bersamaan awak media menanyakan kebenaran informasi itu kepada Fritz sekitar pukul 13.34 WIB. Fritz pun membenarkan hal itu.

Fritz mengatakan, pihaknya akan meminta proses pemungutan suara Pemilu 2019 di Malaysia dihentikan. Pasalnya, Bawaslu menemukan kecurangan berupa adanya penyelundupan surat suara dan surat suara yang telah tercoblos.

Menurut Fritz, temuan boks berisi surat suara dan surat suara yang tercoblos di Malaysia benar dan bukan informasi hoaks. "Benar (temuan itu). Panwaslu Kuala Lumpur sebagai penemu dan kami well informed. Kami meminta KPU melakukan evaluasi kinerja. Sebab terbukti PPLN tidak melaksanakan tugas dengan benar," ujar Fritz ketika dikonfirmasi.

Dia melanjutkan, Bawaslu telah membuat rekomendasi soal kinerja PPLN yang diragukan. "Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di Seluruh Malaysia untuk sementara," tegas Fritz.

Penghentian sementara ini dilakukan sampai duduk perkara dari temuan tersebut jelas. Sebab, menurut dia ada kegiatan yang terstruktur masif dan sistematis (TSM) yang mengarah kepada bentuk kecurangan pemilu.

Sementara itu, Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap informasi dari Malaysia itu. "Kami sedang cek kebenarannya dan kejadian persisnya ke Pokja PPLN," ujarnya dalam keterangan tertulis pukul 13.41 WIB.

Selanjutnya, pukul 16.01 WIB, Ilham kembali menyampaikan pernyataan tertulis. Dirinya mempertanyakan pernyataan Fritz soal rekomendasi penundaan sementara Pemilu 2019 di Malaysia.

"Kita belum menerima surat resmi apapun dari Bawaslu. Statement Bawaslu or (atau) Pak Fritz? (menyinggung pernyataan Fritz),'' tegas Ilham.

Setelah itu, anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan ada sejumlah kejanggalan dari proses Pemilu 2019 di Malaysia. Pasalnya, penyelenggara pemili di Malaysia sempat menolak pengawasan Bawaslu saat melaksanakan pencoblosan.

"Yang jelas kami sudah meminta kepada KPU dan kepada Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) agar pengawas pemilu luar negeri (di Malaysia) diikutkan dalam metode pemungutan suara yang memakai kotak suara keliling (KSK). Namun PPLN menolak," ujar Bagja saat dihubungi wartawan, Kamis sore.

Padahal, lanjut dia, saat itu petugas KSK masih ada di lokasi pemungutan suara. Namun, pengawas luar negeri tidak boleh dilibatkan.

"Mungkin ada sesuatu, itu kan sudah ada tanda-tandanya. Kami bilang ini sudah ada tanda-tandanya bahwa PPLN mau aneh-aneh," tegas Bagja.

Selain kejanggalan itu, Bawaslu juga pernah menyampaikan surat kepada KPU. Surat itu meminta KPU agar mengganti salah satu PPLN.

Sebab, PPLN itu diketahui merupakan wakil Duta Besar Malaysia. Bawaslu khawatir akan ada konflik kepentingan karena Duta Besar Malaysia, Rusdi Kirana memiliki putra yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasdem, yakni Davin Kirana yang maju di dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri.

"Agar tidak terjadi konflik kepentingan karena Pak Duta Besar punya anak yang sedang running (nyaleg)," tambah Bagja.

Pernyataan Bagja soal salah PPLN yang juga menjabat sebagai Wakil Dubes ini langsung mendapat tanggapan dari Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari. Dia mengatakan pihaknya belum menerima rekomendasi dari Bawalsu soal permintaan penggantian Petugas Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Malaysia. KPU pun menegaskan seorang PPLN boleh merangkap jabatan lain.

"Disampaikan ke mana ya? Rekomendasinya ke mana kok saya belum tahu?," ujar Hasyim ketika dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis petang.

Pernyataan Hasyim sekaligus mengkonfirmasi informasi dari Bawaslu yang menyatakan sudah memberikan rekomendasi terkait seorang PPLN di Malaysia. PPLN yang dimaksud Bawaslu saat ini menjabat sebagai Wakil Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Malaysia.

"PPLN itu petugasnya ada yang pegawai Kedutaan Besar (Kedubes), mahasiswa, ada yang warga, siapa saja bisa. Dan PPLN boleh rangkap jabatan," lanjut Hasyim.

Hasyim mencontohkan seorang PNS bisa jadi PPLN. Sebab, PNS diasumsikan netral.

"Saya PNS, saya anggota KPU, Bu Ratna Dewi Pettalolo PNS dan jadi Bawaslu. Hal ini (pernyataan Bawaslu) harus diklarifikasi dulu makanya saya mau ketemu bawaslu," tambah Hasyim.

KPU bersama Bawaslu akhirnya menggelar konferensi pers pada pukul 19.57 WIB, Kamis malam. Dalam konferensi pers itu, anggota Bawaslu , Mochamad Afifuddin, mengatakan temuan surat suara yang tercoblos memang benar terjadi. Berdasarkan temuan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Malaysia, surat suara yang ditemukan pun asli dari KPU.

"Kejadian ini benar terjadi. Memang kejadiannya ada. Ditemukan oleh Panwaslu Luar Negeri di Kuala Lumpur," ujar Afif.

Dia melanjutkan, Bawaslu RI sudah memastikan kepada Panwaslu yang menemukan surat suara ini secara berulang kali. "Kami pastikan, pertama, apakah memang itu (surat suara tercoblos yang ditemukan) alokasi untuk pos ? Dijawab jajaran kami memang ini surat suara untuk pos," tutur Afif.

Karena itu, jika kabar ini benar, Bawaslu akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait hal ini. Bawaslu menyelidiki mengapa surat suara lewat pos bisa keluar dari Kantor KBRI Indonesia di Kuala Lumpur kemudian tidak dikirim ke alamat pos tujuan.

Sebab, kata Afif, pemilih dengan cara pos itu dilakukan untuk WNI yang tinggalnya di daerah yang jauh, agak sulit dijangkau dan terkonsentrasi. Kemudian, Bawaslu akan menginvestigasi lokasi temuan atau rumah tempat ditemukannya surat suara tadi.

Lebih lanjut, Afif pun mengungkapkan pernyataan dari Panwaslu di Kuala Lumpur. Panwaslu telah menyebut temuan surat suara yang tercoblos itu asli dan merupakan keluaran KPU.

"Kami juga tanyakan apakah surat suara itu asli ? Dalam keterangan konfirmasi jajaran kami yakni dipastikan dijawab pakai huruf tebal dan berfont besar yang artinya jengkel (atas pertanyaan Bawaslu RI yang diulang-ulang) mereka menjawab 'Asli Pak',"

Menurut Afif, jumlah pemilih Indonesia di Malaysia yang paling besar memang teralokasi via pos. Sementara itu, jumlah pemilih yang menggunakan Kotak Suara Keliling (KSK) dan TPS Luar Negeri (TPSLN) lebih sedikit. Berdasarkan data Bawaslu, jumlah pemilih via pos di Malaysia sebanyak  319.293 orang. Jumlah pemilih KSK itu 112.536 orang dengan jumlah kotak 376.

Kemudian, pemilih di TPSLN 127.044 orang dengan 255 titik TPS yang akan mencoblos pada 14 April mendatang. "Besok akan kami pastikan informasi-informasi tersebut. Jika kemudian ditemukan bukti lain dan lain-lainnya maka kami akan sikapi sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku," tegas Afif.

Jumlah pemilih di Malaysia

Komisioner KPU, Viryan, mengatakan jumlah pemilih Indonesia di Malaysia ada 558.873 orang. Jumlah pemilih tersebut terdiri dari 301.460 orang pemilih laki-laki dan  257.413 pemilih perempuan.

Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih di Malaysia yang menggunakan TPSLN ada 127.044 orang. Mereka akan mencoblos di 255 titik TPSLN pada 14 April mendatang.

Kemudian, pemilih KSK ada 112. 536 orang dengan kotak keliling sebanyak 376. "Total pemilih pos ada 319.293 orang, dengan total pos ada 160. Jadi benar apa yang disampaikan Bawaslu tadi mayoritas pemilih di Kuala Lumpur Malaysia menggunakan pos," Jelas Viryan.

Selanjutnya, KPU tetap akan memastikan apakah surat suara yang ditemukan tercoblos adalah aseli. "Nanti akan dicek apakah ada tandatangan dari petugas kami. Jadi setiap susu ada ditandatangani oleh petugas kami," tambah Viryan.

Dalam konferensi pers itu pula, Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan pihaknya bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bertolak ke Malaysia untuk mengecek lebih lanjut soal temuan surat suara yang tercoblos. Sejumlah hal akan diklarifikasi oleh tim KPU dan Bawaslu.

"Kami dan Bawaslu RI langsung berkoordinasi dan kami menindaklanjuti dengan cepat dan dalam waktu yang tidak terlalu lama KPU RI dan Bawaslu RI memutuskan akan ada tim ya atau personil yang akan diberangkatkan dari Jakarta untuk melihat langsung ke sana (Malaysia)," ujar Arief.

KPU mengirimkan dua komisioner, yakni Hasyim Asy'ari dan Ilham Saputra. Sementara itu, anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, rencananya juga akan bergabung untuk bertolak ke Malaysia.

Arief pun mengimbau masyarakat agar tidak melihat hal ini sebagai sesuatu yang berlebihan. KPU meminta semua pihak menunggu informasi resmi.

"Kami kalau ada kejadian seperti ini juga langsung cepat dan kami minta mereka melakukan pemberitahuan, tapi karena ini menyangkut beberapa hal yang bisa sangat sensitif karena berada di negara lain, maka kami melakukan pengecekan dengan sangat hati-hati. Kami masih menunggu Itu jadi mohon tidak mengambil kesimpulan sendiri sendiri tidak kemudian berpolemik ada kejadian seperti ini," tegas Arief.

Dalam pernyataan penutup pada konferensi pers tersebut, Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, mengatakan hasil investigasi tentang temuan surat suara yang tercoblos di Malaysia akan disampaikan akhir pekan ini. Menurutnya, hasil investigasi ini harus selesai sebelum pencoblosan Pemilu 2019 di Malaysia.

"Menjawab tadi kalau saat dilakukan klarifikasi, kemudian kapan batas waktunya targetnya? Karena pemungutam suara yang di TPS luar negeri (TPSLN) itu pada 14 April, maka sebelum itu sebisa mungkin sudah ada sikap dari KPU dan Bawaslu," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, 14 April jatuh pada hari Ahad atau akhir pekan ini. Hasyim menegaskan, setidaknya pada Sabtu (13/11) sudah ada titik terang dari peristiwa yang terjadi di Selangor ini.

"Maka kemudian temuan-temuan ini sampai dengan hasil akhirnya kesimpulannya apa lalu nanti teman-teman Bawaslu rekomendasinya apa, sebisa mungkin sebelum 14 April atau maksimal 13 April itu sudah ada sikap dari KPU dan Bawaslu tentang peristiwa ini atau situasi ini," tambah Hasyim.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IejXBH
April 12, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IejXBH
via IFTTT

Korelasi Shalat, Ketenangan Batin, dan Persiapan Hijrah Nabi

Shalat merupakan inti dari peristiwa Isra' Mi'raj.

REPUBLIKA.CO.ID, 

JAKARTA – 

Isra’ Mi’raj adalah tonggak penting dalam risalah kenabian dan sejarah perjuangan Islam. Dalam perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjid al-Haram di Makkah hingga Sidrat al-Muntaha ini, Rasulullah menerima wahyu berupa perintah shalat lima waktu.

Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menjelaskan sebelum melaksanakan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad mengalami ujian dakwah yang luar biasa. 

Selain tekanan orang-orang kafir terhadap Nabi secara pribadi, keluarga Bani Hasyim, dan Bani Abdul Muthalib, serta para sahabat, Nabi Muhammad juga mengalami ujian yang sangat berat, yaitu tahun duka cita (am al-huzn) ketika sang paman, Abu Thalib, dan istri Rasulullah Khadijah meninggal dunia.

"Isra’ Mi’raj yang di dalamnya Rasulullah menerima wahyu shalat, merupakan ibadah yang memberikan ketenangan dan  kekuatan mental menghadapi tantangan dakwah. Setahun setelah Isra’ Mi'raj Rasulullah diperintahkan untuk hijrah," jelas Abdul Mu'ti, Rabu (3/4). 

Shalat adalah ibadah yang mempersatukan. Umat Islam hendaknya menjadikan shalat sebagai ibadah yang membentuk kepribadian utama dan keadaban suatu bangsa.

Shalat membentuk manusia yang taat kepada pemimpin (imam) dan mencintai sesama walaupun mungkin berbeda bacaan shalatnya. 

"Shalat diakhiri dengan salam yang secara simbolis merefleksikan perilaku Muslim yang cinta damai dan menciptakan perdamaian di muka bumi," katanya. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2uJJIRz
April 03, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2uJJIRz
via IFTTT

KPHI Merasa tak Dilibatkan dalam Pembahasan UU Haji Terbaru

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) menyesalkan pemerintah dan DPR-RI yang tidak pernah menyertakan komisi tersebut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Seperti diketahui, RUU tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang PIHU melalui sidang paripurna DPR-RI pada Kamis (28/3) lalu.

Baca Juga:

Dengan demikian, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji tidak berlaku lagi. Dalam UU yang terbaru itu, disebutkan bahwa pengawasan eksternal dilakukan oleh DPR-RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Ketua KPHI Samidin Nasir, UU PIHU membuat peran regulator, operator, dan kendali terhadap penyelenggaraan ibadah haji berpusat pada satu pihak saja. Karena itu, dia menilai UU PIHU justru merupakan sebuah kemunduran bila dibandingkan dengan UU Nomor 13/2008.

"Sehingga potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan lebih besar," kata Samidin Nasir saat dihubungi Ihram.co.id, Selasa (2/4).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, KPHI tidak pernah dilibatkan sepanjang proses penggodokan RUU PIHU hingga pengesahan UU tersebut. Padahal, idealnya dalam pembuatan sebuah undang-undang, DPR dan pemerintah--dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag)--mesti meminta masukan dari pihak-pihak terkait.

Berita Terkait

"(KPHI) tidak pernah dilibatkan. Dan beberapa kali KPHI menghubungi Ketua Komisi VIII agar KPHI diundang RDP (rapat dengar pendapat), juga tidak dipenuhi," ujar dia.

Samidin menjelaskan, saat ini pihaknya masih mempelajari UU PIHU. "Ya sedang kami pelajari secara komprehensif UU tersebut. Karen draft yang beredar masih ada dua naskah yang berbeda," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2U9vlFy
April 02, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U9vlFy
via IFTTT

Kunjungan Wisman Meningkat pada Februari 2019

Kunjungan wisman pada dua bulan pertama di tahun 2019 mencapai 2,48 juta orang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sepanjang Februari 2019 mencapai 1,27 juta kunjungan. Angka tersebut menunjukkan kenaikan 6,12 persen dibanding dengan jumlah kunjungan Februari tahun lalu, yaitu 1,20 juta kunjungan.

Begitu pula jika dibandingkan Januari 2019, kedatangan wisman Februari 2019 meningkat 4,80 persen. Secara kumulatif, kunjungan wisman pada dua bulan pertama di tahun 2019 mencapai 2,48 juta orang, atau naik 8,19 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu.

"Dengan berbagai gebrakan di sektor pariwisata, semoga kenaikan terus terjadi bulan depan," ujar Kepala BPS Suhariyanto saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/4).

Dari total wisman yang datang pada Februari, sebanyak 731 ribu berkunjung melalui pintu masuk udara, atau sekitar 57 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding dengan Januari 2019 (707 ribu), tapi menurun dibandingkan Februari tahun lalu (740 ribu).

Bandara Ngurah Rai, Bali, masih menempati posisi pertama sebagai pintu udara dengan jumlah wisman terbanyak pada Februari 2019. Jumlah kunjungannya mencapai 436 ribu orang. Sedangkan, posisi kedua ditempati Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, (195 ribu) yang disusul Bandara Kualanamu, Medan (21 ribu).

Dari tiga bandara tersebut, Bandara Kualanamu menjadi satu-satunya yang mengalami pertumbuhan positif dibanding dengan tahun lalu, yaitu hingga persen. Sedangkan, Bandara Ngurah Rai dan Bandara Soekarno Hatta mengalami penurunan masing-masing 1,68 persen dan 3,03 persen.

Sementara itu, jumlah kunjungan wisman yang datang melalui pintu masuk laut adalah 354 ribu. Berbeda dengan pintu udara, angka tersebut justru mengalami kenaikan dibanding dengan tahun lalu yang hanya 261 ribu wisman.

Persentase kenaikan tertinggi tercatat di Pelabuhan Tanjung Uban, Kepulauan Riau, sebesar 54,69 persen. Persentase penurunan terjadi di Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali, sebesar 86,46 persen, dan Pelabuhan Tanjung Emas, Jawa Tengah sebesar 27,04 persen.

Selain itu, wisman yang berkunjung melalui pintu masuk darat pada Februari 2019 adalah 184 ribu kunjungan. Angka tersebut menurun dibanding dengan tahun lalu, yaitu 196 ribu kunjungan wisman. Penurunan terjadi di dua pintu masuk, yakni Jayapura, Papua (66,75 persen), dan pintu masuk Entikong, Kalimantan Barat (11,24 persen).

Dari kebangsaan, wisman asal Malaysia mendominasi kunjungan ke Indonesia pada Februari 2019, yaitu sebanyak 275,3 ribu kunjungan atau berkontribusi 21,66 persen. Berada di posisi kedua adalah Cina 200,9 ribu kunjungan (15.81 persen) dan Singapura 147,9 ribu kunjungan (11,64 persen).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2uFgCTo
April 01, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2uFgCTo
via IFTTT

Jokowi Heran Ajakan Pakai Baju Putih Dilaporkan ke Bawaslu

Jokowi angkat bicara soal pelaporan ke Bawaslu terkait ajakan pakai baju putih

REPUBLIKA.CO.ID, GOWA -- Calon Presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait pelaporan terhadap dirnya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Capres pejawat itu dilaporkan atas dugaan menyampaikan pernyataan provokatif saat kampanye.

"Sekarang baju putih, baju yang sangat netral semua orang memiliki," kata Jokowi usai memberikan pidato politik dalam kampanye terbuka di Lapangan Kalegowa, Gowa, Sulawesi Selatan, Ahad (31/3).

Jokowi ini tak habis pikir alasan pelaporan dirinya yang mengajak untuk memakai baju putih itu kali ini ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Padahal, dia berpendapat, ajakan serupa juga pernah dilakukan dulu saat dirinya mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saat itu, didirnya diketahui menggunakan pakaian kemeja bermotif kotak-kotak sebagai identitas diri. Saat itu, mantan wali kota Solo ini mengatakan, tidak ada pihak manapun yang melaporkan dirinya ke badan penyelenggaraan pemilu manapun. "Ya enggak. Sekarang pakai baju putih enggak apa-apa. Dulu pakai baju kotak-kotak juga nggak apa-apa," katanya.

Jokowi dilaporkan ke Bawaslu oleh Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA. Mereka menilai, sebagai capres pejawat, ucapan Jokowi terkesan tendensius terhadap lawan politiknya.

ACTA berpendapat, ajakan menggunakan baju putih dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat, yakni antara yang mendukungnya yang berbaju putih dengan yang tidak. ACTA, meminta Bawaslu memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Sejalan dengan itu, calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno sepakat dengan seruan Jokowi untuk mengajak pendukungnya berpakaian putih pada saat 17 April 2019 mendatang. Ia mengatakan seruan Jokowi tersebut sebagai anjuran sehingga masyarakat tidak terkotak-kotak.

"Karena presiden sudah menganjurkan untuk pakai baju putih. Daripada kita terkotak-kotak, terpisah-pisah warna, jadi kita menganjurkan untuk pakai baju putih," kata Sandiaga.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CWKzDh
March 31, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CWKzDh
via IFTTT

KPU Catat 796.401 Pemilih Pindahan untuk Pemilu 2019

Jumlah pemilih pindahan tersebar di seluruh Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan, ada lebih dari 700 ribu pemilih berstatus pindahan dalam Pemilu 2019. Jumlah ini berdasarkan rekapitulasi terakhir terhadap data pemilih tetap tambahan (DPTb) Pemilu 2019.

"Jumlah DPTb secara nasional pascarekapitulasi oleh KPU RI sebanyak 796.401 pemilih. Jumlah ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia," ujar Viryan kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (25/3).

Dia melanjutkan, jumlah ini merupakan hasil rangkuman data DPTb dari sejumlah daerah. Rekapitulasi ini dilakukan pada akhir pekan lalu.

Seluruh data DPTb tersebut dihitung dari jumlah pemilih sudah mengurus dokumen A5 atau formulir pindah memilih hingga 17 Maret 2019. Setelah 17 Maret, KPU sudah mengakhiri masa pelayanan pindah memilih kepada masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di daerah asal pada 17 April nanti.

Meski demikian, Viryan mengakui, masih banyak penduduk yang belum selesai mengurus dokumen pindah memilih setelah masa pelayanan ditutup. Namun, KPU tetap tidak bisa memberikan pelayanan kepada mereka.

Sebab, berdasarkan pasal 210 ayat (1) UU Pemilu Nomor 1 Tahun 2017, masa mengurus pindah memilih diizinkan hanya sampai H-30 hari sebelum pemungutan suara pemilu. Pasal tersebut saat ini sedang dalam masa uji materi di MK.

"Sehingga bisa dikatakan sekarang MK menjadi pintu terakhir yang bisa kami harapkan dalam rangka menjaga pemilu agar tetap memberikan pelayanan optimal bagi warga negara sekaligus memenuhi konstitusionalitas pemilu itu sendiri. Kami bisa mengatakan saat ini sedang masa SOS hak pilih," ungkap Viryan.

KPU mengakui, ada kekhawatiran terhadap kondisi saat ini. KPU berharap MK bisa segera memutuskan perkara uji materi tentang aturan pindah memilih.

"Berdasarkan rekapitulasi DPTb tadi, kemungkinan penambahan tergantung dari putusan MK. Aabila MK mengabulkan terkait pasal 210 ayat (1) KPU pasti akan memberikan kembali layanan pindah memilih bagi masyarakat. Sebaliknya, kalau misalnya tidak diputuskan, pemilih tersebut tidak bisa (menggunakan hak pilihnya) atau tetap bisa memilih tapi harus di daerah asalnya, " tegas Viryan.

Sebelumnya, dua mahasiswa yang berkuliah di Bogor mengajukan uji materi terhadap ketentuan pindah memilih dalam Pasal 210 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2) dan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu. Keduanya adalah Joni Iskandar sebagai pemohon I dan Roni Alfiansyah Ritonga sebagai pemohon II. Joni Iskandar berasal dari Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan. Dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tempat asalnya. Akibatnya, Joni tidak bisa mengurus pindah memilih ke Kabupaten Bogor dan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

Sementara Roni Alfiansyah Ritonga berasal dari Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Roni sudah tercatat dalam DPT di daerah asalnya. Kemudian dia telah mengurus keterangan pindah memilih ke KPU Kabupaten Bogor. Namun, Roni khawatir tidak bisa memilih karena ada potensi kekurangan surat suara. Roni pun merasa tidak puas akibat kepindahan itu. Dia hanya mendapatkan satu surat suara yakni untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Kedua mahasiswa ini pun berpandangan bahwa aturan pindah memilih berpotensi mencederai hak konstitusional mereka sebagai warga negara.

Selain itu, pihak lain yang melakukan uji materi terhadap UU Pemilu adalah Perludem, Pendiri Netgrit Hadar Nafis Gumay, Direktur Pusako Universitas Andalas Fery Amsari, warga binaan Augus Hendy dan A. Murogi Bin Sabar serta karyawan swasta Muhamad Nurul Huda dan Sutrisno.

Para pemohon ini menguji pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu. Pasal-pasal ini dinilai menghambat dan berpotensi menghilangkan hak pemilih dan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UUI1MA
March 25, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UUI1MA
via IFTTT

Haddad Alwi Ajak Warga Dukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin

Haddad Alwi menghubungkan antara terpilihnya Jokowi-Kiai Ma'ruf dan shalawatan.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Musisi religi Haddad Alwi ikut memeriahkan perayaan Isra Mi'raj sekaligus haul ibunda KH Ma'ruf Amin, Nyai Siti Maimunah. Acara itu berlangsung di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten, Ahad (24/3) siang.

Dalam kesempatan itu, Haddad Alwi juga mengajak sekira 25 ribu warga setempat untuk bershalawat bersama dan menyanyikan sejumlah lagu Islami.

Di sela-sela nyanyiannya, Haddad Alwi juga mengimbau hadirin untuk mendukung pasangan calon Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. Dia bahkan mengklaim, lantunan shalawat di Tanah Air akan kian semarak bila dua tokoh tersebut menjadi pemimpin negara ini.

"Kalau Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf menang, insya Allah akan ada banyak shalawatan di negeri ini," kata Haddad Alwi sebelum melantunkan lagu berjudul "Umi", Ahad (24/3).

Selain KH Ma'ruf Amin, tampak sejumlah ulama dan kiai juga turut datang dalam acara ini. Mereka berasal dari berbagai daerah. Dalam acara haul ibundanya itu, Kiai Ma'ruf mendoakan agar semua amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah.

"Ini haul ibunda saya, yang melahirkan saya, membesarkan saya, mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi-Nya," ucap Mustasyar PB Nahdlatul Ulama itu.

Sosok yang kini menjabat ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga meminta kepada puluhan ribu santri dan warga yang hadir untuk mendoakannya, supaya berhasil menjadi wakil presiden RI. Dia menilai, dengan jabatan itu bisa memperjuangkan aspirasi umat melalui jalur struktural.

"Saya minta doa dan dukungannya karena kebetulan sekarang saya diajak Pak Jokowi," kata Kiai Ma'ruf.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FwBiDm
March 24, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FwBiDm
via IFTTT

JK Bandingkan Bekerja di Sektor Publik dan Jadi Entrepreneur

Sektor publik lebih menekankan proses dibandingkan target.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meresmikan peluncuran JK Enterpreneurial Leadership Center, Jumat (22/3). Dalam kesempatan itu, JK menyinggung pengalamannya saat bekerja menjadi entrepreneur dan di sektor publik.

Menurut JK, ada perbedaan mendasar di dua sektor tersebut. Jika entrepreneur begitu menekankan target, baru kemudian mencermati proses, tidak halnya dengan sektor publik. "Kalau entrepreneur maka yang paling penting tujuannya, apa targetnya, objektifnya, karena itu ada manajeemen by objective, apa tujuannya, apa target yang ingin dicapai, baru kita buat prosesnya untuk mencapai hal itu," ujar JK di Auditorium Tanri Abeng University, Jakarta, Jumat (22/3).

JK menerangkan, sebaliknya di sektor publik yang ditekankan adalah proses daripada targetnya. Menurutnya, proses harus mengikuti ketentuan yang ada sejak awal.

"Target boleh berubah, tapi kalau proses tidak boleh berubah. Kalau prosesnya tidak sesuai maka bisa masuk penjara kan. Jadi lebih baik targetnya yang kita ubah daripada masalah," ujar JK.

Karenanya, berdasarkan pengalaman tersebut, JK menyarankan kombinasi keduanya yakni target tetap tercapai namun proses tetap sesuai dalam kepemimpinan entrepreneur ke depan.

"Bagaiamana mencapai sesuatu tapi kita juga tidak melanggar prosedur tapi prosedur itu bisa sesuai dengan pencapaian target," ujarnya.

Menurutnya, salah satu caranya yakni mengubah sistem dalam enterprenter. Untuk mengubah sistem tersebut, JK juga menilai perlunya orang orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan.

"Dalam mencapai tujuan itu tentu dibutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan yang baik untuk mencapai, karena itu lah maka kalau sekarang ini dalam teknologi disebut revolusi industri 4.0," kata JK.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2U1ynuE
March 22, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U1ynuE
via IFTTT

Maruf Nilai Suara Prabowo-Sandi di Jabar Sudah Kalah

Maruf nilai Prabowo-Sandiaga khawatir suaranya di Jabar tak aman

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Calon Wakil Presiden (Wapres) nomor urut 01, KH. Ma'ruf Amin menilai suara pasangan calon nomor urut 01, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah kalah di Jawa Barat. Karena itu, tak heran jika Prabowo-Sandiaga menggencarkan kampanye lagi di Jawa Barat.

"Mereka khawatir. Dikira sudah aman, lalu balik lagi kan. Karena dulu mereka merasa menang, sekarang sudah kalah," ujar Kiai Ma'ruf saat menjawab pernyataan wartawan di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (9/3).

Pada Pilpres 2014, perolehan suara Prabowo mampu menggungguli Jokowi di Jawa Barat. Kini, di Pilpres 2019, Kiai Ma'ruf selaku pasangan cawapres Jokowi gencar melakukan konsolidasi di wilayah masyarakat Sunda tersebut.

Menurut Kiai Ma'ruf, sekarang masyarakat Jawa Barat sudah mulai memahami tentang apa yang akan dilakukannya untuk membangun Indonesia. Karena itu, dia optimistis suara di Jawa Barat akan menjadi milik Jokowi dan dirinya pada Pilpres 2019. "Dulu pendukung kita diam, sekarang sudah mulai bergerak," ucapnya.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini pun menegaskan bahwa saat ini tokoh masyarakat, ulama serta tokoh ada di Jawa Barat sudah banyak mendukung Jokowi dan dirinya.

"Mereka menilai Indonesia akan maju dan aman kalau yang menang itu 01," katanya.

Setelah menggencarkan kampanye di beberapa titik di Jawa Barat, Kiai Ma'ruf hari ini melanjutkan safari politiknya ke Sumatera Utara untuk mendongkrak suara pasangan calon nomor urut 01. Di daerah ini, Kiai Ma'ruf akan mengunjungi sejumlah titik hingga Senin (11/3) mendatang.

Pada Sabtu (9/3) hari ini, Kiai Ma'ruf dijadwalkan bersilaturahmi ke Medan. Selanjutnya, Kiai Ma'ruf akan berangkat ke Tapanuli Tengah untuk menuju Tapanuli Selatan dan Padang Sidempuan, Sumatera Utara.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EXxtaa
March 09, 2019 at 04:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EXxtaa
via IFTTT