Pages

Showing posts with label 2019 at 05:30PM. Show all posts
Showing posts with label 2019 at 05:30PM. Show all posts

Friday, May 17, 2019

Situng KPU: Selisih Suara Paslon 01 dan 02 Sedikit Berkurang

Situng KPU hingga Jumat sore telah mencapai 86,9 persen dari total jumlah TPS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan data Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng) KPU RI Jumat, pukul 16.15 WIB, jarak selisih raihan suara antara Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo-Sandi sedikit berkurang dibandingkan data sebelumnya. Situng KPU RI pada pukul 16.15 WIB tersebut telah mencakup 707.314 tempat pemungutan suara (TPS) atau 86,9 persen dari total 813.350 TPS.

Pada pukul 16.15 WIB tersebut, Prabowo-Sandi meraih suara 58.753.681 atau 58,75 juta suara (44,09 persen) sedangkan Jokowi-Ma'ruf 74.499.221 atau 74,49 juta suara (55,91 persen). Selisih jarak antarkeduanya mencapai 15,74 juta suara.

Jarak selisih Prabowo-Sandi dengan Jokowi-Ma'ruf tersebut lebih rendah dibandingkan dengan data Situng KPU pada Jumat, pukul 10.00 WIB yang masih diangka 15,8 juta suara. Raihan suara Prabowo-Sandi pada pukul 10.00 WIB tersebut telah mencapai 58.051.000 atau 58 juta (44 persen). Sedangkan Jokowi-Ma'ruf mencapai 73.890.441 atau 73,89 juta suara (56 persen).

Sementara hingga saat ini, dari 34 Provinsi, lima provinsi telah menyelesaikan menyalin data Formulir C1 ke dalam Situng KPU, yakni Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Dari kelima Provinsi tersebut, Jokowi Unggul di empat daerah, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, 495.510 suara untuk Jokowi-Ma'ruf dan 288.097 suara untuk Prabowo-Sandi.

Di Bali, Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 2.34.435 suara, dan Prabowo-Sandi mendapatkan 212.577 suara. Gorontalo, Jokowi-Ma'ruf meraih 369.277 suara, dan Prabowo-Sandi 344.653 suara.

Sulawesi Barat, Jokowi-Ma'ruf Amin mengumpulkan 474.852 suara, sedangkan Prabowo-Sandi mengumpulkan 263.345 suara. Prabowo-Sandi unggul di Bengkulu dengan raihan suara 585.499 sementara Jokowi-Ma'ruf 582.741.

Data yang ditampilkan di Situng KPU bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

Data yang ditampilkan pada Situng KPU adalah data yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS. Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2HuPJYj
May 17, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HuPJYj
via IFTTT

Sunday, May 5, 2019

Dompet Dhuafa Perluas Mushala di Suku Pedalaman

Perluasan mushala dibarengi dengan penambahan fasilitas,

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menyambut bulan suci Ramadhan tahun ini, Dompet Dhuafa Riau (DDR) kembali menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini, Dompet Dhuafa Riau memperluas Mushalla Cordofa yang ada di wilayah pedalaman Suku Talang Mamak di Dusun Lemang Desa Rantau Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Mushalla diperluas dengan cara menambah beranda agar tempat ibadah ini memadai untuk menampung para santri/wati TPA yang ingin pandai membaca Alquran. 

"Kita akan selalu bersama masyarakat pedalaman, karena Dompet Dhuafa hadir untuk berkhidmat kepada umat, terutama kaum lemah," kata Pincab Dompet Dhuafa Riau, Ali Bastoni, dalam keterangan rilis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (4/5). 

Kepala Unit Dompet Dhuafa Riau, Dede Rahman, mengatakan ada sebanyak 58 santri/wati TPA yang rutin mengaji setiap malam di Mushalla Cordofa. Namun, anak-anak yang mengaji itu sudah tidak tertampung dengan layak di mushalla. Karena jumlah tersebut belum termasuk orang-orang dewasa, yang juga ikut shalat berjamaah di mushalla. 

Menurut Dede, mushalla yang diresmikan oleh DDR pada Februai 2018 itu memang tidak besar. Ukurannya enam kali enam meter persegi. Dikatakannya, mushalla ini dibangun di atas tanah wakaf dari Pak Nasir. Bangunan mushalla dibuat dari perpaduan semen dengan kayu, agar tetap menjaga kearifan lokal serta terasa nyaman saat berada di dalamnya di tengah iklim tropis Bumi Melayu. 

Sebelum Mushalla Cordofa ada, anak-anak Dusun Lemang belajar mengaji di rumah Pak Nasir atau biasa disapa Pak Mantan dengan bantuan lampu petromak saja. Setelah listrik masuk, suasana belajar agak sedikit lebih baik. 

Karena melihat semangat mereka belajar mengaji dan masjid desa terasa jauh, pada awal 2017 Pak Mantan berinisiatif mewakafkan tanahnya dan meminta Dompet Dhuafa Riau agar membangunkan mushalla untuk mereka meskipun kecil. 

"Dompet Dhuafa Riau kemudian merespon permintaan Pak Mantan. Dengan donasi masyarakat Muslim, di akhir 2017 bangunan mushalla sudah berdiri dan layak pakai," kata Dede.

Setelah Mushalla Cordofa wujud, selain dipakai sebagai tempat ibadah, masyarakat Dusun Lemang tak lagi melakukan MCK di Sungai Batang Gansal. Kini, mushalla Cordofa juga menjadi persinggahan para pemerhati Hutan Lindung Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dan aktivis yang melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

Pak Nasir sendiri merasa terharu dengan perkembangan Mushalla Cordofa tersebut. Ia bersyukur karena anak-anak suku pedalaman itu semangat belajar mengaji setiap malam. Bahkan, sebagian santri datang dari dusun sebelah. 

"Mereka berebut metashih bacaan mereka kepada saya. Mushalla ini terasa hidup sejak sore sampai malam hari. Apalagi suara mikroponnya bagus dan nyaring," ujar Pak Nasir.

Dai Ambassador Dompet Dhuafa yang aktif sebagai pegiat dakwah di Cordofa Riau, Ustaz Alnof Dinar, menambahkan bahwa menyampaikan dakwah Islam ke seluruh lapisan negeri menjadi amanah bersama. Begitu juga dengan menjaganya. 

"Jangan biarkan masyarakat berjuang sendirian menggapai hidayah mereka, karena mereka adalah saudara kita," kata Ustaz Alnof. 

Selain memperluas mushalla, DDR juga telah menuntaskan renovasi Masjid Tertua Suku Talang Mamak di Dusun Pebidayan pada Februari lalu. Bulan lalu, DDR juga telah melakukan peletakkan batu pertama pembangunan Masjid Mahmoud Kanj di Dusun Siambul dengan dana wakaf dari seorang muslim di Australia melalui Dompet Dhuafa Australia. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2PVz1W9
May 05, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PVz1W9
via IFTTT

Wednesday, May 1, 2019

Demo Buruh di Kota Bandung, Dua Jurnalis Dipukul Polisi

Reza dan Prima mengaku melihat massa berbaju hitam tersebut dipukuli oleh polisi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Perayaaan hari buruh (Mayday) di Kota Bandung diwarnai aksi ricuh antara anggota kepolisian dengan sejumlah massa berbaju hitam, Rabu (1/5). Dalam kericuhan tersebut, dua jurnalis yang tengah meliput diduga ikut dipukul anggota polisi.

Saat itu, Fotografer Tempo Prima Mulia dan jurnalis freelance Iqbal Kusumadireza atau Reza sedang meliput peringatan  hari buruh internasional yang berpusat di Gedung Sate.  Sekitar pukul 11.30, Reza dan Prima berkeliling sekitar Gedung Sate untuk memantau kondisi pergerakan massa buruh yang akan berkumpul di Gedung Sate.

Ketika tiba di Jalan Singaperbangsa, sekitar Dipatiukur, Prima dan Reza melihat ada keributan antara polisi dengan massa  yang didominasi berbaju hitam-hitam. 

Reza dan Prima mengaku melihat massa berbaju hitam tersebut dipukuli oleh polisi. Saat merekam kejadian tersebut, keduanya langsung membidikan kamera ke arah kejadian tersebut.

Setelah pindah lokasi untuk mengabadikan gambar yang lain, Reza tiba-tiba dipiting oleh seorang anggota polisi. Menurut Reza polisi tersebut dari satuan Tim Prabu Polrestabes Bandung yang menggunakan sepeda motor Klx berplatnomor D 5001 TBS

Saat dipiting, Reza dibentak dengan pertanyaan “dari mana kamu?” Reza langsung menjawab “wartawan”. Lalu menunjukan id pers nya. Lalu polisi tersebut malah mengambil kamera yang dipegang Reza sambil menginjak lutut dan tulang kering kaki kanannya berkali-kali.

“Sebelum kamera diambil juga udah ditendang-tendang. Saya memepertahankan kamera saya. Sambil bilang saya jurnalis,” kata Reza dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung.

Kaki kanan Reza mengalami luka dan memar akibat kejadian tersebut. Setelah menguasai kamera Reza, polisi tersebut menghapus sejumlah gambar yang sudah diabadikan Reza.

Sedangkan Prima Mulia mengalami hal yang sama. Hanya saja, Prima tidak mendapat kekerasan fisik dari polisi. Prima mengaku disekap oleh tiga orang polisi. Dia diancam dan foto-fotonya dihapus. Salah satu polisi itu mengatakan “Mau diabisin?”

Prima menuturkan, rombongan pertama pendemo di Jalan Bagus Rangin tiba-tiba rusuh. Massa kemudian kocar kacir. Polisi lalu menangkap demonstran.

"Saya sama Reza bisa masuk untuk ambil gambar kekerasan oleh polisi. Wartawan lain dicegat gak boleh masuk area kerusuhan. Saat ngambil gambar itulah Saya ditangkep tiga orang polisi preman sambil ngancam Dan minta gambar dihapus. Dari situ Saya liat Reza mengalami kekerasan fisik Dan didorong sampai jatuh. Semua file foto dihapus,” tutur Prima.

Sebelumnya aksi unjuk rasa buruh di Gedung Sate berjalan tertib dan lancar. Namun di area Monumen Perjuangan yang tak jauh dari Gedung Sate, sekelompok orang diduga menyusup dalam kerumunan massa. Anggota kepolisian pun mengamankan kelompok yang diketahui bukan bagian dari buruh yang berunjuk rasa.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2XTvWZ6
May 01, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2XTvWZ6
via IFTTT

Monday, April 29, 2019

Gerakan Literasi Masyarakat Coba Jawab Masalah Buta Aksara

Mayoritas penduduk buta aksara berada di Indonesia bagian timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD-PM) Kemendikbud berupaya menjawab tantangan masih adanya warga Indonesia yang mengalami buta aksara. Salah satu caranya dengan menggiatkan Gerakan Literasi Masyarakat (GLM).

Dirjen PAUD-PM Kemendikbud , Harris Iskandar mengakui masih adanya buta aksara di Indonesia. Mayoritas wilayah yang penduduknya banyak buta aksara berada di Indonesia bagian timur yaitu di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Bali.

"Diperkirakan angkanya sekitar 3,4 juta orang atau 2,04 persen yang masuk kriteria buta aksara. Mereka belum bisa tuliskan nama, alamat, umur," katanya saat Panggung Publik dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional, Senin (29/4).

Ia menyayangkan masih adanya buta aksara meski Indonesia telah lama merdeka. Sebab menurutnya, buta aksara berkolerasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan membaca dan menulis seseorang, kata dia, diharapkan mampu mendorong memiliki pekerjaan layak.

"Banyak buta huruf dan kemiskinan itu sejalan, kami berharap budaya baca bisa membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya," ujarnya.

Guna menangani buta aksara, pihaknya sudah menggagas GLM sejak beberapa tahun silam. Program GLM salah satu misinya ialah pelatihan masyarakat agar mampu membaca dan menulis. Sasarannya dari tingkat kota hingga ke pelosok Indonesia. Sedangkan misi lainnya meningkatkan budaya membaca masyarakat.

"Jadi inisiatif dari masyarakat dirikan TBM (Taman Bacaan Masyarakat), seminar, kumpulkan guru kami dukung lewat GLM. Ini berkembang hingga muncul kampung literasi, kabupaten/kota sadar membaca sebagai hasilnya," ucapnya.

Walau begitu, tantangan mengentaskan buta aksara bukan perkara mudah. Mulanya seseorang tak lagi disebut buta aksara bila sanggup membaca, menulis dan berhitung (calistung). Namun kini standarnya berubah di dunia internasional.

"Aturan sekarang di dunia berubah soal literasi enggak cukup calistung saja. Tapi menyentuh literasi digital. Jadi orang harus sudah bisa pakai perangkat digital," sebutnya.

Meski demikian, Indonesia tetap menggunakan standar lama soal buta aksara. Pihaknya berkomitmen menuntaskan angka buta aksara ini sebelum menggunakan standar baru.

"Angka 2 persen (buta aksara) itu kecil di suatu negara. Tapi kami terus berupaya memaksimalkan GLM agar tak ada lagi orang Indonesia yang tak bisa baca, habis itu baru ditingkatkan standarnya," ucap dia.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2J0D4io
April 29, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2J0D4io
via IFTTT

Saturday, April 27, 2019

Penerbitan IMB di Bekas Bom Bali Dinilai Sesuai Prosedur

Perdana Menteri Australia keberatan penerbitan IMB di bekas bom bali, Sari Club.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung, Bali, I Made Agus Aryawan mengatakan, terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk usaha restoran di lahan bekas Sari Club, Legian, yang merupakan lokasi bom Bali telah sesuai dengan prosedur.

"IMB-nya telah terbit pada 21 Desember 2018 lalu untuk usaha restoran dan sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku," ujarnya di Mangupura, Sabtu (27/4).

Ia mengatakan, lahan bekas Sari Club tersebut merupakan lahan Sertifikat Hak Milik Pribadi sehingga pemiliknya berhak memanfaatkannya untuk berbagai usaha sepanjang sesuai dengan Perda Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Badung.

"Hak perdata yang dimiliki oleh seseorang melekat hak dan kewajiban bagi pemiliknya, haknya adalah mengelola dan memanfaatkan sebesar besarnya sesuai tujuan yang diinginkan, sedangkan kewajibannya diantaranya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika tanah tersebut dilepas kepada pihak lain, juga merupakan hak privat pemilik," katanya.

Ia mengatakan, Pemkab Badung sangat terbuka terhadap investasi yang masuk di wilayahnya baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan yang ditentukan.

Menurutnya, pertumbuhan investasi terus didorong oleh pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan strategis dalam penyelenggaraan kemudahan berusaha serta proses perizinan yang semakin dipermudah.

Terkait berkembangnya berita tentang adanya pihak yang keberatan terhadap investasi dan pembangunan usaha kepariwisataan di Kabupaten Badung, menurutnya hal itu jelas tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang justru mendorong kemudahan berusaha dan peningkatan investasi. Ia mengatakan, pembangunan usaha restoran di lahan bekas Sari Club yang menuai protes dari Perdana Menteri Australia Scott Morrison tersebut sangat dimaklumi dan dipahami mengingat banyaknya korban Bom Bali tahun 2002 dari warga negara Australia.

Pemerintah Kabupaten Badung juga sangat menghormati korban yang mencapai 202 korban jiwa dengan membangun Monumen Prasasti Bom Bali melalui proses pembebasan lahan milik perorangan dengan anggaran APBD Kabupaten Badung. Pemkab Badung juga telah melakukan pemulihan infrastruktur serta promosi pariwisata untuk membangkitkan kembali pariwisata Badung yang terpuruk akibat bom Bali.

Namun, menurut Agus Aryawan, terbitnya IMB restoran di lahan milik perorangan sah-sah saja karena sesuai dengan ketentuan serta mendapat dukungan dari bawah yaitu, penyanding dari tetangga kiri kanan, depan belakang yang diketahui kepala lingkungan, lurah dan camat setempat.

"Jadi terbitnya IMB tersebut telah mendapat dukungan masyarakat, sesuai Tata Ruang dan juga memiliki izin lingkungan. IMB terbit Setelah melalui proses dan yang memohon adalah pemilik lahan," katanya.

Ia menambahkan, kalaupun ada pihak yang bermaksud membebaskan lahan bekas Sari Club, tentu sangat tergantung pada pemilik lahan tersebut apakah melepas atau tidak lahannya.

"Kami sebagai penyelenggara pelayanan publik tidak boleh memperlakukan tidak adil dan memasung hak perdata pemilik lahan untuk memanfaatkannya sepanjang itu sesuai ketemuan," katanya.

Agus Aryawan mengatakan, salah satu syarat wajib terbitnya IMB adalah kejelasan status dan kepemilikan lahan. Maka, pihaknya secara administrasi dan teknis tidak memiliki alasan untuk menolak permohonan IMB dari masyarakat jika syaratnya terpenuhi.

"Jadi prinsipnya kami sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang perizinan menghormati hak perdata seseorang dan memprosesnya sesuai prosedur," katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2PzISAp
April 27, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PzISAp
via IFTTT

Friday, April 26, 2019

In Picture: Pejaten Timur Terendam Banjir Akibat Curah Hujan Tinggi

Banjir yang disebabakan akibat curah hujan tinggi di Kawasan Bogor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga beraktivitas ketika banjir melanda permukiman penduduk di Kawasan Pejaten Timur, Jakarta, Jumat (26/4). Banjir yang disebabakan akibat curah hujan tinggi di Kawasan Bogor tersebut mengakibatkan ratusan rumah terendam dengan ketinggian 50 cm hingga 4meter.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2ILYosn
April 26, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ILYosn
via IFTTT

Sunday, April 21, 2019

BAZNAS Pusat akan Segera Bahas Soal Lembaga Zakat Ilegal

Harapannya, semua lembaga amil zakat memenuhi aspek legalitas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebut akan segera membahas persoalan lembaga amil zakat yang tak berizin resmi. Harapannya, pengawasan terhadap seluruh lembaga amil zakat di Indonesia kian ditingkatkan.

“Saya belum bisa bicara itu. Tapi yang pasti begini, konsen kita pengelola zakat itu harus sesuai dengan undang-undang,” ujar Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, Irfan Syauqi Beik, saat ditemui usai acara "Eco Fashion Mustahik BAZNAS" di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Ahad (21/4).

Menurut Irfan, aturan perundang-undangan sudah memberikan panduan tentang aspek legalitas yang harus dipenuhi tiap lembaga amil zakat. Oleh karena itu, harapannya, semua lembaga zakat dapat memenuhi aspek legalitas tersebut. Prinsipnya, aturan yang ada bertujuan supaya pengelolaan zakat dapat lebih terkoordinasi.

Irfan menuturkan, legalitas lembaga zakat diperlukan. Sebab, seringkali bila suatu lembaga amil belum punya izin, gerakan penghimpunan dan penyaluran zakat berjalan sendiri-sendiri.

Jika demikian halnya, lanjut dia, dikhawatirkan pengelolaan zakat akan terkesan asal-asalan. Bahkan, penyaluran zakat boleh jadi tidak sesuai dengan ketentuan syariah atau aturan perundang-undangan.

“Khusus yang Sulsel (Sulawesi Selatan), saya belum bisa komentar karena itu baru mau kita bahas di rapat pleno, Selasa (23/4) besok,” jelas Irfan.

Sebagai informasi, sebelumnya pihak BAZNAS Sulawesi Selatan mengaku gelisah dengan banyaknya lembaga amil zakat yang ilegal. Untuk itu, BAZNAS setempat akan memproses secara hukum adanya lembaga zakat liar yakni dengan menggandeng Polda Sulawesi Selatan.

“Kami baru mengirim surat ke polda untuk diadakan pertemuan dan saat ini sedang digagas. Kan mereka (lembaga zakat liar) harusnya mengurus administrasinya ke Baznas Sulsel agar kegiatannya lebih legal,” ungkap Ketua Umum Baznas Sulawesi Selatan, Mappagio pada Pelatihan bertajuk "Fundraising Ramadhan 1440 bagi Baznas kabupaten/kota se-Sulselbar" di Makassar, Seperti dilansir Antara, Jumat (19/4).

Menurutnya, lembaga amil zakat yang ilegal cukup meresahkan publik. Dia mengungkapkan, ada banyak pengaduan dari masyarakat terkait zakat yang tidak jelas penyalurannya.

Pernah ada kasus lembaga liar yang melakukan pengumpulan bantuan untuk Palestina. Kemudain, seorang warga menghubungi BAZNAS. Namun, ujung-ujungnya BAZNAS yang dipertanyakan kredibilitasnya.

Mappagio menuturkan, pihaknya akan bermitra dengan kepolisian untuk melakukan tindakan tegas bagi pelaku yang tidak mematuhi undang-undang. Dia mengungkapkan, adanya masa dua tahun pembinaan untuk lembaga-lembaga amil zakat dinilai sudah mencukupi.

Maka dari itu, bagi lembaga amil yang mengumpulkan zakat di tengah masyarakat tanpa pendistribusian yang baik akan ditindak secara hukum. Untuk itu, Mappagio meminta seluruh lembaga amil zakat agar segera memiliki izin dari BAZNAS pusat.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2ZoytfE
April 21, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ZoytfE
via IFTTT

Saturday, April 20, 2019

Kemenkes Imbau Jamaah Konsultasikan Kesehatannya

IHRAM.CO.ID, JAKARTA – Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta jamaah haji yang mempunyai masalah dengan kesehatan atau keterbatasan harus berkonsultasi dengan petugas, sehingga mereka mengetahui ada hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.  

Baca Juga:

Menurut Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Eka Jusup Singka, pelaksanaan haji tidak bisa dipisahkan dengan kesehatan sebab ibadah haji adalah ibadah fisik.  “Pembinaan kesehatan dilaksanakan untuk memperkuat kondisi kesehatan jamaah  haji pascapemeriksaan kesehatan dan pengukuran kebugaran,” kata dia dalam engukuran kebugaran dan pembinaan kesehatan kepada 200 jamaah haji asal Palembang, Sumatra Selatan di Kambang Iwak Family Park Kota Palembang pada Kamis (18/4), dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, di Jakarta, Sabtu (20/4) .

Kegiatan hasil kerjasama dengan Dinas Kesehatan Sumatra Selatan tersebut dilaksanakan mengingat penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari upaya pembinaan dan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh jamaah  haji yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Mulai sejak mendaftarkan diri berhaji hingga menjelang masa keberangkatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Letizia Sanif, menyampaikan kegiatan pembinaan kesehatan dan pengukuran kebugaran perlu terus dilakukan agar status kesehatan jamaah haji dapat dijaga dan ditingkatkan. Dia juga mengingatkan agar obat yang biasa dikonsumsi amaah haji, dipersilakan dibawa sesuai dengan kebutuhan selama menjalankan haji. Pelaksanaan pembinaan kesehatan ini sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Jamaah  Haji.

Berita Terkait

Dalam permenkes tersebut diatur bagaimana pola pembinaan kesehatan kepada jamaah  haji. “Semua jamaah haji wajib diperiksa kesehatannya. Setelah diperiksa maka akan dilakukan pembinaan oleh petugas kesehatan,” katanya.

Dia menambahkan, salah satu pola pembinaan kesehatan adalah dengan melakukan penyuluhan kesehatan, latihan kebugaran dan pemeriksaan darah, termasuk pemeriksaan atau tes cepat kejiwaan bagi jamaah haji. “Semuanya dijadikan satu paket kegiatan pembinaan kesehatan jamaah haji,” ujarnya.  

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2UQJ58B
April 20, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UQJ58B
via IFTTT

Friday, April 19, 2019

Tiga Kota Mulia Umat Islam

Dalam sejarah Islam, terdapat tiga kota yang Allah SWT muliakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Kota merupakan lokasi manusia beraktivitas dalam kehidupannya. Dalam ilmu sosial, kota adalah tempat satu sama lain berintegrasi, membuat komunitas dengan pranata dan sistem sosial di dalamnya. Untuk itulah, kota menjadi pusat peradaban bagi kehidupan manusia.

Dari aktivitas di sebuah kota tersebut, terbentuklah perbedaan identitas dan karakter atau budaya antara manusia di kota satu dan manusia di kota lainnya di satu negara.

Dari sekian banyak kota, dalam sejarah Islam, terdapat tiga kota yang Allah SWT muliakan, seperti Kota Yerussalem atau al-Quds, Makkah, dan Madinah. Keistimewan tiga kota itu setidaknya tergambar dari situs berupa masjid yang berada di dalamnya. (HR Bukhari Muslim dari Abu Hurairah RA). Berikut tiga kota penting dan mulia dalam sejarah peradaban Islam.

Yerussalem

Allah SWT melindungi kota yang di dalamnya terdapat Masjid al-Aqsha ini. Sebuah riwayat dari Ka'ab al-Akhbar disebutkan bahwa Allah melakukan pengawasan al-Quds, dua kali setiap harinya. Al-Aqsha, adalah kiblat pertama umat Islam.

Menurut az-Zajaj, ada beberapa alasan mengapa Yerussalem Palestina begitu penting dan disucikan Allah SWT. Selain tempat Isra' Rasulullah dan tempat penghapus dosa kecil, al-Quds juga dijauhkan Allah dari segala bentuk dan aktivitas syirik sehingga menjadi tempat singgah para nabi terdahulu

Makkah

Makkah merupakan kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota yang dijuluki dengan Umm al-Qura ini karena konon adalah kota yang pertama kali diwujudkan oleh Allah.

Makkah dilindungi oleh para malaikat sebelum Allah menciptakan apa pun selama seribu tahun. Luas kota ini adalah 550 km persegi dengan panjang 127 km.

Penentuan batas kota konon setelah turun perintah dari Malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim AS. Batas Makkah adalah Masjid Tan'im, daerah Ji'ranah, al-Hudaibiyyah, Nakhlah, Adlat Laban, dan Ahl al-Haram.

Madinah

Kota ini menjadi sangat bersejarah dalam perjuangan Rasul berdakwah menyebarkan Islam. Di kota inilah pertemuan yang paling mengesankan antara kaum Muhajirin dan Anshar.

Sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap kota ini, Allah SWT akan mengampuni dosa mereka yang tutup usia dan lantas dimakamkan di kota ini. Rasulullah bersabda, "Siapa yang mampu menutup usia di Madinah, maka hendaklah ia meninggal di sana karena aku memberi syafaat pada orang yang meninggal di sana. (HR Tirmizi dan Ahmad).

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2PlDukE
April 19, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PlDukE
via IFTTT

Wednesday, April 17, 2019

Rusa Tewaskan dan Cederai Pasutri Pemiliknya di Australia

Rusa berperilaku buruk pada musim kawin.

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Polisi mengatakan seekor rusa peliharaan telah membunuh pemiliknya dan menyebabkan istri sang pemilik cedera berat di Australia, Rabu (17/4). Peristiwa itu merupakan serangan pertama yang terjadi setelah bertahun-tahun pada musim kawin, yaitu saat hewan-hewan berperilaku buruk.

Rusa tersebut, yang merupakan persilangan antara rusa dan kijang, menyerang pemiliknya segera setelah pria tersebut memasuki kandang di kompleks rumahnya di dekat kota Wangaratta. Wangaratta berada sekitar 200 Km arah barat laut dari Melbourne di Negara Bagian Victoria.

Rusa tersebut juga menyerang istri pria itu hingga menyebabkan luka berat ketika sang istri berusaha menolong suaminya. "Malangnya, luka-luka yang diderita pria itu mematikan, sedangkan luka pada perempuan tersebut mengancam keselamatan jiwanya," kata seorang perwira kepolisian, Paul Pursell, kepada para wartawan.

Polisi menembak rusa tersebut ketika mereka tiba di tempat kejadian. Rusa mulai diperkenalkan di Australia pada abad 19 dan dianggap sebagai hama dengan jumlah lebih dari sejuta rusa di Victoria.

Hewan-hewan tersebut dikenal menjadi sangat mudah menyerang pada musim kawin tahunan atau masa birahi pada musim gugur. "Masanya sangat singkat ketika mereka menjadi pemarah dan saling beradu satu dengan yang lain," kata David Voss dari Asosiasi Rusa Australia, yaitu kelompok lobi pemburu.

Polisi tidak memberi keterangan rinci mengenai serangan tersebut. Voss mengatakan rusa biasanya menjauh ketika ada orang yang mendekat, namun rusa yang menewaskan pemiliknya tersebut tidak punya tempat untuk melarikan diri sehingga malah menyerang.

Menurut laporan Australian Broadcasting Corp, yang mengutip badan statistik nasional dalam sembilan tahun hingga 2017, Australia tidak menerima laporan kematian yang langsung disebabkan oleh rusa meskipun terdapat 77 kematian yang terkait kuda dan sapi.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2XkTrKi
April 17, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2XkTrKi
via IFTTT

Sunday, April 14, 2019

Ini Garis Besar Isi RPP Jaminan Produk Halal

RPP berisi antara lain kerja sama dengan lembaga/kementerian dan sertifikasi halal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang belum juga ditandatangani berisi beberapa regulasi inti yang mendesak implementasi. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Siti Aminah menyampaikan RPP diharapkan sah sebelum Oktober.

"Isinya antara lain tentang Kerja Sama dengan Kementerian dan Lembaga, Kerja Sama Internasional, Kerja Sama MUI, Tata Cara Registrasi dan Sertifikasi Halal, serta Lembaga Pemeriksa Halal dan Auditor Halal," kata dia pada Republika.co.id, Ahad (14/4).

Ia berharap RPP bisa diteken oleh Presiden sebelum Oktober karena 17 Oktober 2019 adalah Mandatory Halal untuk semua produk. Bila semua elemen, termasuk regulasi sudah selesai, BPJPH akan mulai melakukan Layanan Sertifikasi Halal. Namun ia menolak menjelaskan lebih lanjut.

"Ditunggu saja ya, karena nanti kami ada launching," kata Siti.

Selagi menunggu, BPJPH melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk mendorong pengesahan. Sejumlah menteri telah ditemui termasuk Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri PMK, dan Menteri Perekonomian. BPJPH juga telah bertemu dengan Wakil Presiden dibantu Staf khusus Wakil Presiden.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2VHWXON
April 14, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VHWXON
via IFTTT

Friday, April 12, 2019

Mengonversi Layanan Masjid dengan Program AISmart

Mengonversi layanan masjid demi merubah image sebagai pusat peradaban umat

Dulu, sekira tahun 2003-2004 (lupa tepatnya) saya pernah turut serta mengajar pelajaran bahasa Inggris untuk level anak-anak sekolah dasar di sebuah masjid di daerah Buncit, Jakarta Selatan, (lupa nama masjidnya) di bawah naungan sebuah lembaga kursus yang diinisiasi oleh pasangan suami istri muda. Lembaga ini bekerjasama dengan forum remaja masjid setempat.

Murid-muridnya berasal dari lingkungan sekitar masjid, mulai tingkat SD, hingga SMA. Banyak sekali, ratusan anak. Belajarnya malam hari selepas Isya. Dalam satu malam, dibagi menjadi beberapa kelompok kelas sesuai level. Pengajarnya adalah para relawan.

Saat ini di masjid Al-Ikhlash yang berada di komplek tempat kami tinggal, Para DKM menginisiasi kegiatan bimbingan belajar berbasis masjid. Targetnya adalah anak-anak dan remaja warga komplek/jama'ah masjid, namun sepertinya antusiasme jama'ah yang mendaftarkan anak-anaknya pada program tersebut belum signifikan. Meski begitu, alhamdulillah, program Bimbel yang diberi nama AISmart (Al-Ikhlash Smart) dapat berjalan.

Rupanya, beda zaman, beda tempat, dan demografi, beda pula tantangan yang dihadapi. Di lingkungan komplek perumahan dengan tingkat ekonomi yang lebih mapan dan merata, para orang tua sudah menyerahkan urusan pendidikan formal dan suplemennya kepada lembaga-lembaga pendidikan established seperti lembaga-lembaga kursus dan Bimbel. Biaya tidak menjadi masalah.

Bisa dimaklumi, dengan standar pendidikan seperti saat ini, tentu para orang tua tidak ingin coba-coba dalam memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Ada effort yang mereka investasikan di sana: Uang, waktu, tenaga, pikiran, dan masa depan si anak.

Padahal, lebih dari itu, masjid lewat program-programnya mempunyai tujuan yang lebih mulia dari sekadar pemenuhan edukasi formal, yaitu menciptakan generasi Rabbani, generasi yang hatinya selalu terpaut dengan masjid.

Pada titik ini, jamaah seperti kehilangan kepercayaan kepada masjid. Program-program layanan seperti itu, kadung dianggap hanya sebagai program setengah hati dari DKM, intinya kurang meyakinkan.

Berbeda dengan masjid di luar komplek perumahan, program-program ghairu mahdah terlihat ramai diikuti oleh jamaahnya, baik program untuk orang dewasa, maupun anak-anak, dengan antusiasme yang tinggi. Bisa jadi, faktor kebutuhan dan ekonomi mendapatkan titik temu pada program-program yang disediakan oleh masjid. Biaya kursus/bimbel di luar yang dirasa cukup mahal oleh jama'ahnya, mendapat solusi di masjid yang memberikan subtitusi program dengan biaya seikhlasnya.

Oleh karenanya, masjid perlu tampil bukan hanya sebagai penyelenggara ibadah-ibadah mahdah saja, lebih dari itu, masjid harus tampil sebagai pusat peradaban ummat dan memantaskan diri untuk mendapatkan kepercayaan dari jama'ahnya sebagai pusat peradaban tersebut, setidaknya masjid mendapatkan kepercayaan dari jam'ah sebagai penyelenggara pendidikan semiformal seperti Bimbel, dan pusat pelatihan untuk anak-anaknya.

Para DKM harus bisa mengonversi pelayanannya kepada ummat menjadi pelayanan yang lebih kontemporer, dan memberikan perhatian lebih serius pada program-program tersebut. Ini penting dan urgent disegerakan sebagai langkah kaderisasi generasi muda.

Program AISmart yang sedang dicoba di jalankan di masjid Al-Ikhlash adalah salahsatu konversi layanan kontemporer tersebut, dengan mengkhususkan pada segmentasi anak dan remaja, sebagai bagian dari upaya kaderisasi.

Tujuannya adalah meningkatkan interaksi remaja dengan masjid baik secara kualitas maupun kuantitas. Sambil berjalan, para DKM harus terus berusaha mendapatkan kepercayaan dari para orang tua, untuk mengalihkan kegiatan anak-anak mereka ke masjid. 

Para aktivis masjid yang berencana mengoptimasi fungsi masjid perlu mengkaji dan mencari solusi atas kesenjangan ini. Agar regenerasi kader-kader masjid tidak kehilangan gairahnya.

Agar para remaja yang lebih banyak aktif di luar, lambat laun bisa lebih aktif di masjid, dan para orang tua yang sebelumnya kurang mendorong anak-anak remajanya untuk aktif pada kegiatan masjid, punya alasan kuat untuk lebih keras mendorong. 

Upaya ini tentu tidak bisa berjalan sendiri, perlu sebuah roadmap yang komprehensif dari hulu ke hilir. Sambil menyusun roadmap dan menyamakan persepsi, jangan sungkan untuk membuat langkah-langkah kecil! Salam enthusiast!

Dani Ardiansyah, Founder Masjid Enthusiast Community

Pengirim: Ryanto, Depok

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2DavDBv
April 12, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DavDBv
via IFTTT

Sri Mulyani: Presiden Bank Dunia Fokus Atasi Kesenjangan

Presiden Grup Bank Dunia yang baru terpilih dinilai akan fokus atasi kesenjangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Presiden Grup Bank Dunia yang baru terpilih, David Malpass, akan fokus untuk mengatasi berbagai persoalan terkait kesenjangan.

"Mungkin di era Malpass, dia akan lebih concern pada koefisien gini, inequality, kebijakan bagaimana negara bisa berkembang optimal dengan intervensi minimal," kata Sri Mulyani dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (12/4).

Hal tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam Joint Seminar Bretton Woods Committee and Center for Global Development di Washington DC, AS, Kamis (11/4/2019) waktu setempat. Seminar itu merupakan bagian dari rangkaian acara dalam pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional-Grup Bank Dunia (IMF-WB).

Sri Mulyani mengingatkan pentingnya solusi atas isu mengenai ketimpangan karena bisa membawa pengaruh besar kepada seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, ia mengharapkan Malpass peduli terhadap penanganan masalah korupsi, mengatasi isu perubahan iklim dan bekerja sama dengan seluruh klien di Grup Bank Dunia.

Sri Mulyani menyakini Malpass, yang juga merupakan ekonom, dapat memiliki perhatian khusus kepada negara kecil, negara miskin, negara rapuh, dan negara kepulauan.

"Yang harus dilakukan adalah memastikan bagaimana operasi Bank Dunia ke sebuah negara atau bagaimana janji Bank Dunia kepada negara terkait peningkatan modal kepada semua negara," ujarnya.

Kebijakan lain yang juga akan ditunggu terkait negara-negara dengan penghasilan menengah agar tidak terkena jebakan ekonomi. Dengan berbagai tantangan tersebut, Malpass harus cepat memperbarui pengetahuan mengenai Bank Dunia yang telah banyak berubah dalam proses bisnis, penanganan isu korupsi, dan demokratisasi data.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani menyampaikan tiga hal utama yang perlu dijaga oleh Bank Dunia yaitu tata kelola, model bisnis, dan sumber daya.

"Kalau kita tidak konsisten dengan tata kelola, model bisnis model dan sumber daya, maka akan sulit dalam mencapai tujuan," kata Sri Mulyani yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Grup Bank Dunia periode 2010-2016.

Sebelumnya, jabatan Presiden Grup Bank Dunia lowong, setelah ditinggalkan oleh Jim Yong Kim, yang mengisi posisi tersebut sejak 2012.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2VJIC4s
April 12, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VJIC4s
via IFTTT

Monday, April 8, 2019

Ulama-Sufi Mancanegara Hadiri Konferensi di Pekalongan

Acara konferensi para ulama-sufi ini digelar hingga besok.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan ulama-sufi dari mancanegara menghadiri Konferensi Ulama Sufi Internasional di Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pembukaan konferensi ini berlangsung pada hari ini, Senin (8/4). Acara yang dihelat hingga besok, Selasa (9/4), ini dihadiri banyak tokoh dari 38 negara.

Rais Aam Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah, Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya menyampaikan sambutan dalam kesempatan ini. Dia menyebut, peranan thoriqoh di masa sekarang ini, khususnya dalam dunia sufi itu sangat diperlukan untuk keamanan dunia.

"Dengan munculnya pertikaian dan segala macamnya, (maka) yang mampu bisa mengobati adalah membersihkan hati, membersihkan nafsu kita, membersihkan pola yang menitikberatkan pada setiap anak negeri di dunia ini," kata dia dalam sambutannya.

Habib Lutfhi bersyukur, melalui musyarawarah demi musyawarah akhirnya konferensi sufi dunia ini bisa diselenggarakan. Dia berharap pertemuan ulama sufi dunia tersebut bisa membuat para mursyidin dan ulama dapat menentukan sikapnya terkait bagaimana memajukan negaranya masing-masing di berbagai sektor.

"Dan (pertemuan) ini akan membuka pintu bagi setiap ulama (soal) bagaimana berhubungan dengan aparatur negara sehingga akan jauh lebih memperkuat keberadaan sufiyyin di setiap kota yang ada di dunia ini," ucapnya.

Konferensi tersebut tak hanya dibuka secara langsung oleh Habib Lutfhi, tapi juga oleh Bupati Pekalongan Asip Kholbihi dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo turut memberi sambutan melalui siaran langsung video.

Di antara ulama tasawuf dunia yang hadir dalam konferensi, yaitu Syaikh Abu Al Fadhl Ahmad bin Manshur Qartham (Palestina), Syaikh Muhammad Adnan Al Afyouni (Syiria/Mufti Damaskus), Dr. Riyadh Hasan Bazou (Libanon), Syaikh Mahmoud Yasin At Tuhami (Mesir), Syaikh Abubakar Ahmad (India), Syaikh Dr Khalid Sana (Burikna Faso), Syaikh Prof. Dr. Muhammad bin Braykah Al Hasani (Aljazair), dan Syaikh 'Aun Mu'in Al Qaddumi (Yordania).

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2Z0ZWE7
April 08, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Z0ZWE7
via IFTTT

Jasa Umat Islam di Cina dalam Perkembangan Peradaban

Islam masih memberi pengaruh yang besar bagi masyarakat Cina di daratan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prof Li Hua Ying dalam tulisannya bertajuk Islamic Heritage of Muslims in China, menambahkan, pada abad ke-17 M, Islam masih memberi pengaruh yang besar bagi masyarakat di daratan.

"Umat Muslim bersama dengan suku Han telah membantu Cina pada masa-masa senang dan susah," papar Prof Li. Umat Islam, papar Li,  juga telah turut berjasa mewujudkan perdamaian di wilayah perbatasan.  

Prof Li juga menilai umat Islam di Cina pada abad ke-17 M juga sangat berjasa memperbaiki perekonomian dan mengembangkan pengetahuan keagamaan. Pada era itu, buku-buku Islam tentang linguistik, filsafat, fikih, akhlak, sejarah, dan pemikiran serta tadisi Cina dalam bahasa klasik Han begitu banyak diterbitkan.

"Penulis seperti  Ma Chu (1640-1711), Leo Tse (1660-1730), dan Chang Chung (1584-1670) dengan produktif menghasilkan karya-karyanya, tak melulu  menerjemahkan dari bahasa Arab dan Persia,"Jaungkap Prof Li.

Buku-buku Islami itu lalu disinkronisasi dengan sistem pengajaran dan filosofi Confucius. Para sarjana Muslim seperti Wang Dai Yu dan Liu Tsi pada era kekuasaan Dinasti Ming dan Chen telah memberi pengaruh pada pemikiran filasafat Cina.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2P0rTY0
April 08, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2P0rTY0
via IFTTT

Wednesday, April 3, 2019

PLN Edukasi Penggunaan Kompor Listrik

program ini tidak hanya menjelaskan efisiensi dan target peningkatan produktifitas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT PLN (Persero) akan memperluas efektifitas penggunaan kompor listrik – induksi. Salah satu program tersebut diadakan pada Electrizen Cooking Competition di Kelurahan Bekasi Jaya, Mekarjaya, Bekasi Timur 

Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN  I Made Suprateka menyatakan, program ini tidak hanya menjelaskan efisiensi dan target peningkatan produktifitas, dari penghematan penggunaan energi saja, melainkan ke depannya program ini bertujuan lebih luas. 

Langkah pertama, program edukasi melalui kerjasama dengan ibu-ibu penggerak PKK di sejumlah wilayah DKI Jakarta, Bekasi - Jawa Barat, sampai ke Bogor, Jawa Barat dan berjalan secara simultan dari pekan kelima bulan Maret 2019, sampai di akhir bulan April 2019. Hal bertujuan meningkatkan produktivitas rumah tangga perorangan dan juga bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kuliner. 

"Jadi kami ingin menyebarkan kebiasaan, sekaligus mengedukasi masyarakat rumah tangga, khususnya rumah tangga yang kerap menggunakan aktifitas masak-memasak di rumah. Di luar rumah tangga perorangan, kami menyasar juga pengusaha UMKM yang bergerak di bidang kuliner,” papar Made dalam siaran pers, Rabu (3/4). 

Made berharap program ini akan mengarah pada agenda-agenda bidang terkait di seluruh Indonesia. Prioritas PLN adalah daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata kuliner 

Mengingat program tujuan destinasi pariwisata di Indonesia, maka sektor turisme pariwisata Indonesia, kini tidak lagi hanya dibangun dengan situs dan pemandangan yang indah, tetapi juga dibangun melalui kebanggaan dan ciri khas kuliner setempat. 

"Kami ingin terjadinya sinergi dari sejumlah potensi pariwisata setempat, dapat menjadi bagian terintegrasi, melalui sosialisasi penggunaan kompor listrik induksi. Jadi nantinya kami tidak hanya melakukan demo pada kesempatan electrizen cooking competition saja, melainkan juga menggunakan CSR bersama dengan pemda setempat, untuk menjadikannya sebagai mata rantai yang bisa menghidupkan potensi pariwisata setempat," paparnya. 

Ke depan harga kompor listrik induksi ini diharapkan akan semakin murah. Untuk itu, menurut Made, harus ada kontribusi dari pihak lain, supaya program ini berjalan semakin masif, sehingga akan menghasilkan daya saing produk Indonesia. Atau sebaliknya kondisi ini menjadikan kekuatan daya saing untuk mencegah masuknya produk impor. Dengan demikian terjadi penguatan ekonomi, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, akan tetapi dirasakan sebagai efek berganda dari penghematan APBN.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2uIzmkZ
April 03, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2uIzmkZ
via IFTTT

IAEA Siap Utus Tim Pengawas ke Korut

Inspektur IAEA telah diusir dari Korut pada 2009.

REPUBLIKA.CO.ID,NEW YORK -- Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Yukiya Amano mengatakan siap mengirim tim pengawas ke Korea Utara (Korut) untuk memeriksa program nuklirnya. Hal itu dia sampaikan saat berbicara dalam pertemuan tentang "Non-Proliferation Treaty" di Dewan Keamanan PBB pada Selasa (2/4).

Amano mengungkapkan, IAEA adalah satu-satunya organisasi internasional yang memiliki kemampuan untuk memeriksa serta memverifikasi proses denuklirisasi Korut dengan cara yang tidak memihak, independen, dan objektif. "Tunduk pada persetujuan Dewan Gubernur kami, kami bisa menanggapi dalam beberapa pekan (setelah tercapai kesepakatan dengan Korut) untuk setiap permintaan mengirim inspektur kembali ke Korut," katanya, dikutip laman Voice of America.

Dia mengatakan, setiap pengiriman inspektur IAEA akan membantu implementasi perjanjian apa pun berkelanjutan. "Itu juga akan berkontribusi pada denuklirisasi Korut dengan cara yang lengkap, terverifikasi, dan tak dapat diubah, seperti yang diisyaratkan oleh berbagai resolusi Dewan Keamanan," ujar Amano.

Inspektur IAEA telah diusir dari Korut pada 2009. Karena hingga kini belum tercapai kesepakatan mutakhir perihal proses denuklirisasi, IAEA hanya memantau aktivitas nuklir Pyongyang melalui citra satelit.

Bulan lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut) di Hanoi, Vietnam, untuk membahas perihal denuklrisasi. Namun pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan.

Hal itu disebabkan karena kedua belah pihak mempertahankan posisinya tentang penerapan sanksi. Korut, yang telah menutup beberapa situs uji coba rudal dan nuklirnya, meminta AS mencabut sebagian sanksi ekonominya.

Namun AS tetap berkukuh tak akan mencabut sanksi apa pun. Kecuali Korut telah melakukan denuklirisasi menyeluruh dan terverifikasi.

Belum ada indikasi kapan Trump dan Kim akan bertemu lagi. Namun Gedung Putih telah menyatakan kedua negara masih berharap dapat melakukannya di masa mendatang.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2uFZEEx
April 03, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2uFZEEx
via IFTTT

Monday, April 1, 2019

Pelatih Persib Puas dengan Hasil TC

Pelatih Persib, Miljan Radovic mengaku puas dengan hasil TC selama satu pekan itu.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Persib Bandung sudah kembali dari pemusatan latihan di Batam, Kepulauan Riau. Pelatih Persib, Miljan Radovic mengaku puas dengan hasil TC selama satu pekan itu.

"Kemarin di Batam luar biasa. Semua pihak luar biasa, orang bantu kita disana," kata Radovic di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Senin (1/4).

Radovic mengatakan,  kondisi di Batam sangat mendukung untuk melakukan pemusatan latihan. Termasuk bagaimana panitia dari Viking Batam menjamu Persib dengan baik.

"Itu bagus kalau kita bisa menjalani semua rencana dan ada satu pertandingan uji coba, itu bagus latihan kemarin," kata pelatih asal Montenegro ini.

Setelah pemusatan latihan, Persib diberikan libur selama satu hari untuk mengembalikan kondisinya. Setelah itu, Persib akan kembali latihan rutin. Radovic menyebut sudah menyiapakan rencana selanjutnya usai pemusatan latihan. Diantaranya adalah kembali melakukan latihan rutin dan membuat pertandingan uji coba lainnya.

"Nanti pekan depan ada satu lagi gim. Tapi setelah pertengahan April ada pertandingan uji coba dengan lawan yang kuat," tegas Radovic.

Radovic menyebut belum mengetahui apakah akan menggelar pemusatan latihan lagi. Dia mengaku hanya akan fokus untuk latihan rutin dan pertandingan uji coba. "Harus lihat dulu bagaimana, gimana atau kalau bisa kita main dengan lawan yang kuat, kita lihat bagaimana," tutupnya.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2FOlfkp
April 01, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FOlfkp
via IFTTT

Wali Kota Padang akan Cuti untuk Ikut Kampanye Prabowo

Mahyeldi yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah akan cuti satu hari untuk melakukan kampanye Pilpres 2019 pada Selasa (2/4) besok. Mahyeldi yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera akan mendampingi capres yang diusung partainya Prabowo Subianto. 

Prabowo diagendakan akan berkampanye di Padang, Sumatra Barat, besok. "Izin cuti kampanye Wali Kota Padang hanya satu hari," kata Humas Setda Kota Padang Imral Fauzi, Senin (1/4).

Informasi Prabowo akan kampanye di Pasang sudah diutarakan oleh Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) Desrio Putra sejak akhir Maret lalu. Desrio mengataian lokasi kampanye akan dilaksanakan di Danau Cimpago, Pantai Padang.

Desrio menyebut, jadwal kampanye Prabowo ke Padang sebenarnya dipercepat dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Awalnya, kampanye akan digelar di Kota Bukittinggi pada 9-10 April.

Akan tetapi, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memutuskan untuk mempercepat. Desrio memprediksi kampanye akbar akan dibanjiri ribuan pendukung.

Gerindra Sumbar berpendapat, provinsi Ranah Minang ini termasuk salah satu provinsi yang menjadi basis suara Prabowo sejak 2014. Pada gelaran Pilpres 2014, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa mendulang 1.797.505 suara atau 76,9 persen. Sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla cuma mendapat 539.308 suara atau sekitat 23,1 persen.

Selain Mahyeldi, pejabat di Sumbar yang juga akan mendampingi Prabowo dan sudah mengajukan cuti adalah Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit. Nasrul merupakan ketua DPD Partai Gerindra Sumbar.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2OBtF1m
April 01, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2OBtF1m
via IFTTT

Saturday, March 23, 2019

Jokowi Pelajari Usulan Menteri Ponpes

Jokowi nilai urusan ponpes perlu perhatian serius.

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung usulan posisi 'Menteri Ponpes', alias menteri yang khusus mengurusi masalah pondok pesantren, saat melakukan kunjungan kerja ke Magelang, Jawa Tengah.

Dalam sambutannya dalam silaturahim dengan para kiai dan tokoh di Magelang, Sabtu (23/3) sore, Jokowi mengaku akan mengkaji usulan posisi menteri baru ini. "Banyak Kiai usulkan, Pak harusnya ada Menteri Ponpes. Saya sampaikan, ya menjadi masukan bagi kita," ujar Jokowi di Gedung Tri Bhakti Kota Magelang, Sabtu (23/3).

Jokowi memandang, urusan pondok pesantren memang memerlukan perhatian khusus karena jumlahnya yang begitu banyak di Tanah Air. Pemerintah mencatat, jumlah pondok pesantren di Indonesia saat ini sebanyak 29 ribu unit.

Banyaknya jumlah pondok pesantren ini juga mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kualitas lulusannya. Pemerintah akhirnya merintis pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis ponpes yang dimulai sejak 2018 lalu dengan 75 unit. Tahun 2019 ini, pemerintah menargetkan membangun 1.000 unit BLK. "Untuk meningkatkan kualitas SDM santri kita di pondok," kata Jokowi.

Demi memperlancar pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk ponpes, Jokowi juga menjanjikan pemerintah segera merampungkan UU tentang pondok pesantren.

Jokowi berdalih, landasan hukum tentang operasional pondok pesantren perlu segera diwujudkan karena Indonesia butuh sumber daya manusia (SDM) yang unggul berlatar belakang pesantren dan keagamaan.

Hal ini, jelas Jokowi, selaras dengan revolusi industri 4.0 yang membuat segala aspek kehidupan serbadigital. Jokowi ingin lulusan pondok pesantren memiliki kualitas dan kemampuan yang mumpuni untuk terlibat langsung dalam revolusi industri 4.0.

Sebelumnya presiden sempat menjelaskan bahwa RUU Pondok Pesantren diperlukan sebagai bentuk perhatian pemerintah ke ponpes di Tanah Air. Adanya UU Ponpes ini diyakini bisa memberikan payung hukum terhadap anggaran pendidikan di Pondok Pesantren.

RUU Ponpes ini merupakan usul inisiatif DPR yang telah diusulkan sejak 2013 ini untuk mendorong pendidikan pesantren dan keagamaan memiliki dasar hukum kuat dalam pelaksanaannya. Sehingga perhatian negara khususnya dalam aspek anggaran akan semakin besar.

Jumlah pesantren yang tercatat di Indonesia mencapai 29 ribu dengan jumlah santri mencapai 4.028.660 dan ustaz/guru sekitar 323 ribu. Hal ini ditambah madrasah diniyah takmiliyah mencapai 77 ribu dengan peserta didik mencapai 6 juta lebih. Unit lembaga pengajaran Al Quran mencapai 135 ribu dengan peserta didik sekitar 7,5 juta santri. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Fup6Dc
March 23, 2019 at 05:30PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Fup6Dc
via IFTTT