Mulai Besok Garuda Turunkan Harga Tiket Jakarta-Padang

Penurunan harga tiket Garuda untuk mendukung sektor pariwisata dan perekonomian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mendukung pertumbuhan pariwisata dan perekonomian Sumatera Barat, maskapai Garuda Indonesia akan menurunkan harga tiket rute Jakarta-Padang (PP). Penurunan harga ini mulai berlaku Kamis (28/2) besok.

Direktur Human Capital Garuda Indonesia, Heri Akhyar, mengatakan penurunan harga tiket tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat yang ada serta bagian dari upaya Garuda Indonesia untuk mendukung perekonomian daerah.

"Sebagai national flag carrier,  kami menyadari sepenuhnya akan peran penting maskapai penerbangan dalam mendukung pertumbuhan pariwisata daerah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat khususnya melalui penyediaan akses konektivitas udara yang terjangkau," kata Heri melalui keterangan resmi yang diterima Republika, Rabu (27/2).

Tiket Jakarta-Padang atau Padang-Jakarta akan dijual dengan harga mulai dari Rp 999.999 (one way). Penurunan harga tiket ini lebih rendah 40 persen dari harga normal. Harga tersebut belum termasuk pajak PPN, Passenger Service Charge (PSC), asuransi dan berlaku hingga 12 April dengan kondisi tertentu.

Penurunan harga tiket ini diharapkan dapat mendukung peningkatan sektor perekonomian Sumatera Barat baik dari sektor pariwisata,  UMKM, hingga industri logistik nasional, mengingat layanan transportasi udara memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan infrastruktur perekonomian.

"Kami akan terus memastikan bahwa penurunan harga menjadi komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia dalam menyediakan pelayanan maskapai bintang 5 dengan tarif yang kompetitif sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia", tutur Heri.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BUm215
February 27, 2019 at 07:13PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BUm215
via IFTTT

Delapan Modus Penyelewengan Dana Desa

Delapan modus itu hasil penelusuran polisi terhadap kasus-kasus hukum kepala desa.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Zulkarnain Adinegara menyebut terdapat delapan modus penyelewenangan dana desa. Hal itu berdasarkan hasil penelusuran polisi terhadap kasus-kasus hukum yang menjerat kepala desa.

Zulkarnain mengatakan, pertama, yakni membuat rancangan anggaran di atas harga pasar. Kedua, mengklaim pembangunan fisik yang dibangun dengan dana proyek lain sebagai proyek dana desa.

Ketiga, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Kempat, pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan/kabupaten.

Kelima yakni penggelembungan honor perangkat desa dan alat tulis kantor. Keenam, memungut pajak atau restribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.

Ketujuh, permainan kongkalikong dalam proyek yang didanai dana desa. Kedelapan, yakni membuat proyek fiktif yang dananya dibebankan ke dana desa.

Atas tindakan penyelewengan dana desa ini, ia mengatakan, Polda Sumsel telah menyidik tujuh kasus pada tahun 2018. Untuk itu, pada 2019, Polda Sumsel sedapat mungkin menekan angka penyelewengan ini dengan pengawasan untuk pencegahan dan penindakan untuk memberikan efek jera.

"Peran Polri di sini sangat jelas, yakni membuat jangan sampai ada penyelewengan. Kami libatkan para Bhabinkamtibmas yang bekerja sama dengan Babinsa," ujarnya dalam seminar dan "workshop" nasional "Tata Kelola Pemerintah Desa, Membangun Kemandirian Desa melalui Bumdesa" di Palembang, Rabu (27/2).

Baca Juga: Jika Kembali Terpilih, Jokowi Janjikan Rp 400 T Dana Desa

Kades tersangka

Belum lama ini, seorang oknum kepala desa di Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, ditetapkan polisi menjadi tersangka. Ia diduga menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi yakni membeli mobil dan biaya berobat istri.

Tersangka ZU (41 tahun) ditetapkan tersangka (27/2) karena diduga kuat menggunakan dana desa pencairan tahap pertama sebanyak Rp359 juta untuk keperluan pribadinya. Bahkan, kepala desa di Desa Ulak Lebar ini hanya menggunakan sekitar Rp 20 juta untuk pembangunan jembatan. Pekerjaan ini juga dilakukan agar kendaraannya itu bisa melintas mengingat jalan rusak parah.

Sama halnya Kepala Desa Kotaraya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, AJ, juga kedapatan menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi. Ia pun ditetapkan polisi menjadi tersangka pada 24 Januari 2019.

Kepala desa ini mengaku menggunakan uang dana desa tersebut untuk jalan-jalan atau travelling ke luar kota ke Jakarta dan Bengkulu. Selain itu, juga digunakan untuk hobinya memancing, hingga digunakannya untuk biaya pesta pernikahan keponakannya di desa.

Berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian, perbuatan tersangka merugikan negara Rp 473.004.697 dari total anggaran sebesar Rp 586.978.000.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Ub9QQo
February 27, 2019 at 07:11PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Ub9QQo
via IFTTT

OSO: Jokowi Tidak Pernah Kampanye Pada Hari Kerja

OSO pun menyatakan, Jokowi tak perlu cuti karena sudah ada aturan dan mekanismenya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) menuturkan bahwa Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah melakukan kampanye di luar hari kerja. Hal ini disampaikan OSO merespon kritikan pada aktivitas kampanye Jokowi.

"Dia berkampanya juga tidak pernah pada hari kerja, Sabtu Minggu yang sudah tidak anu (sedang bekerja)," kata Oso di Kompleks Parlemen RI Jakarta, Rabu (27/2).

Kritikan pada kampanye yang dilakukan oleh Jokowi muncul dari kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi. BPN menilai sulit membedakan kunjungan Jokowi sebagai presiden atau sebagai calon presiden. Maka BPN menyarankan agar Jokowi cuti untuk masa kampanye.

OSO pun menyatakan, Jokowi tak perlu cuti karena sudah ada aturan dan mekanisme yang mengatur aktivitas kampanye. Berdasarkan aturan, capres pejawat diperkenankan melakukan kampanye di luar hari kerja. Sementara yang dilakukan Jokowi di hari kerja, menurut Ketua DPD RI itu merupakan bentuk kunjungan kenegaraan sebagai presiden.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sendiri menjelaskan kampanye yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden petahana harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tak menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas keamanan bagi pejabat negara. Maka itu, OSO pun menyatakan tidak masalah bila Jokowi berkampanye bila dilakukan sesuai aturan.

"Itu kan ada mekanisme kalau mekanisme tidak melarang ya presiden mempunyai hak untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan main kecuali kalau ada larangan yang presiden tidak boleh berkampanye," kata OSO yang juga Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf itu. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BWQ5oE
February 27, 2019 at 07:11PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BWQ5oE
via IFTTT

Anak-Anak Antusias Belanja Buku di IBF 2019

Anak-anak memadati banyak stan di Islamic Book Fair kali ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Antusiasme para pengunjung Islamic Book Fair (IBF) 2019 sudah tampak sejak hari pertama acara itu digelar, Rabu (27/2). Berbagai kalangan usia berbondong-bondong mendatangi lokasi pameran tersebut, Jakarta Convention Center.

Seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, bersama suaminya tampak mengitari stan untuk mencari buku yang hendak dibeli. Para pemuda-pemudi yang berkunjung tampak asyik membaca ulasan singkat yang ada di sampul belakang buku. Sebagian lagi menjinjing belanjaan bukunya untuk dibawa ke kasir.

Anak-anak yang mengenakan seragam sekolah datang berduyun-duyun ke IBF 2019. Mereka menghampiri satu per satu stan yang tersedia. Pantauan Republika.co.id, mereka tampak begitu bersemangat hilir-mudik ke area beberapa stan penjualan buku. Tidak hanya penjual buku, stan-stan yang menjual pakaian dan pernak-pernik lain juga diserbunya.

Di antara mereka juga memasuki stan miliki Republika Penerbit di IBF 2019. Saat itu, novelis kondang Habiburrahman El-Shirazy sedang menerima para penggemarnya. Selepas membeli beberapa karya Kang Abik--sapaan akrab Habiburrahman--mereka pun meminta tanda tangan dari sang penulis.

Gelaran IBF 2019 dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin sekitar pukul 10.00 WIB pagi tadi, Rabu (27/2). Sorak-sorai anak-anak membuat suasana makin semarak. Selain Menteri PAN-RB, hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sekitar pukul 12.30 WIB siang.

Rombongan dari Pondok Pesantren Turus Pandeglang Banten menjadi salah satu tim yang berkunjung ke IBF. Tidak tanggung-tanggung, mereka berangkat ke lokasi pameran buku ini dengan menumpangi 10 unit bus. Salah seorang guru pembimbing mereka, Muhamad Soleh, menuturkan ada 595 santri ikut dalam rombongan ini.

"Sejak pagi buta tadi mereka langsung bergegas menuju Jakarta. Yang ke sini, itu dari kelas 7, 8, 10 dan 11. Ini sudah menjadi agenda tahunan kami sejak bertahun-tahun yang lalu," kata Muhamad Soleh kepada Republika.co.id di lokasi, Rabu (27/2).

Soleh mengungkapkan, murid-murid dipersilakan untuk mencari dan membeli buku di IBF 2019. Mereka juga diharuskan untuk menyumbang buku jenis apa pun itu ke pondok pesantren dari hasil pembelian di IBF.

IBF kali ini digelar di JCC, Senayan, Jakarta, sejak hari ini, Rabu (27/2) hingga Ahad (3/3) mendatang.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2tOCdbT
February 27, 2019 at 07:08PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2tOCdbT
via IFTTT

Bohemian Rhapsody Diizinkan Tayang di Cina

Poster penayangan Bohemian Rhapsody telah dirilis di Cina.

REPUBLIKA.CO.ID, LOS ANGELES -- Film yang baru saja memboyong empat piala Oscar 2019, Bohemian Rhapsody akhirnya diperbolehkan tayang di Cina. Sebelumnya, film ini telah dinikmati dirilis di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Cina memutuskan sekarang saatnya film tersebut bisa diputar. National Arthouse Film Alliance mengatakan, film biografi Freddie Mercury tersebut akan mendapatkan rilis di pasar terbesar Asia itu. Namun, film ini belum mendapatkan tanggal pasti untuk perilisannya.

Hanya saja, ulasan agregator Douban di mana film ini memiliki skor 8,8, telah masuk pada 22 Maret dan belum terkonfirmasi. Akun resmi Weibo Fox juga merilis poster untuk penayangan di Cina dengan keterangan "Pertunjukan akan segera berlangsung".

Berita penayangan tersebut muncul di tengah laporan di Cina pidato pemenang Aktor Terbaik Oscar Rami Malek diedit oleh penyiar lokal Mango TV. Malek mengatakan film ini dapat membantu mereka yang berjuang dengan identitas mereka.

"Kami membuat film tentang seorang lelaki gay, seorang imigran, yang menjalani hidupnya dengan tidak menyesal," kata Malek.

Tetapi Mango mengganti frasa “lelaki gay” dalam subtitle dengan "grup khusus". Tidak jelas apakah Bohemian Rhapsody akan menghadapi pengeditan selama rilis di negeri tirai bambu itu. Pemotongan ini pun terjadi di beberapa negara Asia, termasuk di Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2H5gzaW
February 27, 2019 at 07:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2H5gzaW
via IFTTT

Kemendagri Tawarkan Solusi Polemik WNA Masuk DPT ke KPU

Kemendagri akan mencocokan data DPT dengan data kependudukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arief Fakhrulloh, menawarkan solusi atas persoalan WNA di Cianjur yang masuk ke dafar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Usulan, yakni pencocokan data DPT tersebut dengan data yang dimiliki oleh Kemendagri. 

"Beri kami data DPT-nya, kemudian akan kami sisir, kami cocokkan apakah ada WNA yang masuk dalam DPT atau tidak," ujar Zudan ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (27/2). 

Pencocokan ini, kata Zudan, merupakan kerja sama secara rahasia antara KPU dan Kemendagri. "(Setelah dicek) nanti kami serahkan (hasilnya) dengan penuh kerahasiaan ke KPU untuk perbaikan," lanjut Zudan.

Menurut Zudan, rencana ini akan dibicarakan dengan KPU terlebih dulu. Zudan menambahkan, proses pencocokan ini tidak akan memakan waktu lama.

"Cepat, sekitar dua sampai tiga hari. Paling lama empat hari sudah selesai," tambah Zudan.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan membantah adanya kekeliruan input data WNA di Cianjur ke dalam data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. KPU telah melakukan pengecekan terhadap data pemilih tersebut. 

Menurut Viryan, KPU telah melakukan cek ke data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Pilkada 2018. Setelah ditelusuri, NIK milik WNA asal China, Guohui Chen masuk dalam data DP4 itu. 

"Saya minta dicek di data DP4, ternyata benar bahwa itu NIK-nya (Chen). Jadi ini bukan kekeliruan KPU tetapi dari DP4-nya seperti itu," ujar Viryan kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/2). 

NIK milik Chen ini, lanjut Viryan, lantas ditemukan tertulis atas nama seorang warga Cianjur bernama Bahar di dalam DPT Pemilu 2019. Viryan mengatakan, hal ini disebabkan DPT pemilu merujuk dari DP4. 

"Ya dari DP4 Pilkada Serentak (2018) seperti itu, " tutur Viryan. 

Dengan demikian, KPU memastikan Bahar yang merupakan warga Cianjur, Jawa Barat tetap memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019. Nama Bahar juga tetap ada di DPT Pemilu 2019. 

Sebaliknya, WNA bernama Guohui Chen yang NIK nya sempat masuk di DPT atas nama Bahar tidak berhak memilih dalam Pemilu mendatang. "Pak Bahar tetap bisa memilih, tetapi Pak Chen tidak bisa. Yang memiliki hak pilih hanya WNI," tegasnya. 

Polemik NIK dalam KTP-el WNA mengemuka setelah terdata dalam DPT Pemilu 2019 atas nama Bahar. Sebagaimana data DPT, Bahar tercatat sebagai warga Kelurahan Sayang, Kecamatan/Kabupaten Cianjur. 

NIK KTP Bahar justru tidak tercantum dalam DPT. Sementara itu, NIK WNA atas nama Gouhui Chen terdata atas nama Bahar. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2tD4mm3
February 27, 2019 at 07:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2tD4mm3
via IFTTT

Pochettino: Spurs Hanya Bisa Salahkan Diri Sendiri

Kemenangan atas Chelsea dan Arsenal pada laga berikutnya jadi keharusan bagi Spurs.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Mauricio Pochettino menyatakan Tottenham Hotspur hanya bisa menyalahkan diri sendiri bila tercecer dalam perebutan gelar juara Liga Primer Inggris musim ini. Pelatih Spurs itu ingin timnya segera melupakan kekalahan pahit dari Burnley agar tetap bisa tegar menghadapi laga berikutnya.

Spurs tertinggal enam angka dari pimpinan klasemen Liverpool dan lima angka dari Manchester City akibat kekalahan 1-2 dari Burnley di Turf Moor pekan lalu. Sehingga, menurut pelatih asal Argentina itu, kemenangan menghadapi Chelsea dan Arsenal pada pertandingan berikutnya adalah sebuah keharusan.

"Pada sepuluh sampai 12 pertandingan terakhir, kami harus kuat. Pada pertandingan Sabtu lalu kami tidak cukup untuk memenangi liga jika kami tidak mampu mengalahkan Burnley," kata Pochettino, Rabu (27/2). "Akan sangat sulit memenangi Liga Primer karena kesalahan kami sendiri, bukan karena Liverpool atau tim lain lebih baik. Kami harus bertarung untuk mendapatkan hasil bagus."

Rasa frustrasi Pocchettino menghasilkan hukuman dari FA karena sikap tidak pantas dan ia pun menerima hukuman itu. Ia melampiaskan kemarahan kepada wasit Mike Dean pada pertandingan Sabtu lalu usai kekalahan dari Burnley. "Saya kira kami kehilangan peluang terbesar untuk berada di posisi lebih baik sehingga memberikan beban kepada tim," kata dia mengomentari posisi timnya yang berada di peringkat ketiga klasemen sementara.

Chelsea yang akan dihadapi Spurs juga sedang dirundung masalah, yaitu pertengkaran antara pelatih Maurizio Sarri dengan kiper utama Kepa Arrizabalaga. Kiper termahal di dunia itu menolak saat akan digantikan menjelang adu penalti di final Piala Liga menghadapi Manchester City di Wembley pekan lalu. Dalam laga final itu, Chelsea kalah lewat adu penalti 3-4.

Namun Pochettino menolak anggapan bahwa Spurs akan diuntungkan dengan situasi karena Chelsea masih didera kelelahan setelah bertanding melalui babak perpanjangan waktu di final Piala Liga tersebut. "Bertanding Rabu lalu, kemudian Ahad, saya kira ada waktu untuk pemulihan. Saya kira Chelsea tidak kelelahan. Pertandingan tersebut juga sangat penting bagi mereka," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Xtwzcr
February 27, 2019 at 06:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Xtwzcr
via IFTTT

Gelar Perkara Kebakaran Kapal di Muara Baru Ditunda

Penundaan karena ada pemeriksaan oleh Labfor Bareskrim Polri yang belum selesai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, rencana gelar perkara kebakaran kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, ditunda. Seharusnya, gelar perkara dilakukan pada Selasa (26/2) kemarin.

Argo menyebut, penundaan karena adanya satu pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik (Labfor) Bareskrim Polri yang belum selesai. "Artinya, bahwa dari Labfor belum ada surat resmi yang hasilnya diterima oleh penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok," katanya saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (27/2).

Namun, Argo mengatakan, penyidik segera melakukan gelar perkara jika sudah menerima surat resmi dari Labfor. Ia menuturkan, gelar perkara itu akan melihat, menemukan, dan menentukan hasil pemeriksaan terhadap para saksi yang saat ini sudah berjumlah 21 orang.

Selain itu, kata Argo, ada pula pemeriksaan para ahli, dan beberapa pemeriksaan regulator-regulator yang nantinya dikaitkan dengan peristiwa kebakaran di lokasi kejadian. "Ya tentunya mekanisme di sana kan ada ya, apakah nanti dari fakta-fakta di lapangan ada tersangka atau tidak," paparnya.

Sebelumnya, Argo menuturkan, pihak berwenang akan melakukan gelar perkara kebakaran kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa kemarin. "Hari ini masih gelar perkara ya, masih berlangsung, belum selesai," kata dia, Selasa.

"Nanti kita tunggu hasil gelar perkara seperti apa. Yang terpenting bahwa semua kegiatan, SOP, tahapan sudah kita lalui. Jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dari gelar perkara hari ini," ujar Argo.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SqXNgl
February 27, 2019 at 06:43PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SqXNgl
via IFTTT

Penambahan Keberangkatan KA Sukabumi Masih Menunggu Pusat

Wali Kota Sukabumi menyebut penambahan jadwal KA wewenang pemerintah pusat

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan penambahan keberangkatan KA Sukabumi-Bogor masih menunggu informasi dari pemerintah pusat. Saat ini, pemkot Sukabumi, tutur dia, masih berupaya menanyakan informasi penambahan yang tersebar di medsos tersebut.

Hal tersebut ia katakan untuk menyikapi beredarnya informasi di media sosial adanya penambahan jadwal KA Pangrango menjadi enam kali pada Kamis (28/2). Saat ini jadwal keberangkatan KA Pangrango dari Stasiun Sukabumi hanya sebanyak enam kali. Rinciannya pada pukul 05.15 WIB, pukul 10.25 WIB, dan pukul 15.45 WIB.

"Kehadiran saya ke Stasiun Sukabumi sekarang ini untuk meminta konfirmasi mengenai infomasi tersebut," ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi ketika mendatangi Stasiun KA Sukabumi, Rabu (27/2). Pasalnya informasi mengenai penambahan jadwal keberangkatan KA Pangrango menyebar di medsos.

Namun ungkap Fahmi, hingga kini belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat mengenai rencana penambahan tersebut. Sehingga pemerintah daerah saat ini hanya menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait informasi tersebut.

Bila informasi itu benar lanjut Fahmi, maka pemkot akan menyambut positif. Sebabnya pengguna moda transportasi kereta di Sukabumi cukup banyak.

Oleh karena itu kata Fahmi pemkot akan berupaya membenahi akses masuk maupun keluar stasiun kereta. Upaya ini untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut harus mendapatkan dukungan dari masyarakat karena menjadi tanggungjawab bersama.

Kepala Stasiun KA Sukabumi Heru Salam menambahkan, informasi mengenai adanya penambahan jadwal keberangkatan KA Pangrango menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Informasi lebih lengkap bisa ke humas PT KAI Daop I," imbuh dia.

Senior Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Edy Kuswoyo menanggapi singkat adanya informasi penambahan jadwal KA Pangrango. "Belum ada kabar," ucap dia singkat.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Xrb3Fu
February 27, 2019 at 06:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Xrb3Fu
via IFTTT

MUKISI Akan Gelar Pameran dan Konferensi Internasional

Acara ini juga dimaksudkan sebagai sosialisasi rumah-rumah sakit syariah.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pameran dan Konferensi Internasional Pelayanan Kesehatan Islam (International Islamic Healthcare Conference and Expo/IHEX) akan diselenggarakan di Jakarta Conference Center (JCC) pada 21-23 Maret 2019 mendatang. Acara itu diinisiasi Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI).

Menurut ketua penyelenggara IHEX 2019 Burhanuddin, perhelatan itu akan mengangkat tema "Keberkahan Rumah Sakit Syariah di Era Kebangkitan." Dia menjelaskan, tujuan IHEX adalah mengenalkan produk dan jasa halal di bidang pelayanan kesehatan di Indonesia kepada publik. Akan ada sejumlah seminar, workshop, pameran, tabligh akbar, dan banyak lagi.

“Tema yang kita ambil adalah abundance atau keberkahan. Jadi, bagaimana kita saling berbagi dan memberi,” kata Burhanuddin di Bekasi, Selasa (26/2).

Acara ini juga dimaksudkan sebagai pengenalan atau sosialisasi rumah-rumah sakit syariah yang diinisiasi MUKISI. Saat ini, telah ada 18 rumah sakit yang bersertifikat syariah. Selain itu, ungkap Burhanuddin, ada lebih dari 40 unit rumah sakit yang dalam tahap uji.

Dia berharap, dalam kurun waktu sebulan, segenap rumah sakit yang masih dalam proses verifikasi dapat segera meraih sertifikat halal. Dia juga menargetkan adanya kenaikan minat dari rumah sakit-rumah sakit lain untuk mendaftarkan diri sehingga dapat berstatus rumah sakit syariah.

“Karena sertfikat rumah sakit syariah ini tidak bersifat eksklusif, maka seluruh rumah sakit dapat mendaftarkan diri,” kata dia.

Untuk mendapatkan sertifikat sebagai rumah sakit syariah, setiap rumah sakit harus dinyatakan lolos penilaian dan standar yang berlaku. Burhan mengatakan, terdapat 173 penilaian dan 13 standar yang wajib dipenuhi setiap rumah sakit syariah, mulai dari standar sanitasi, pelayanan, obat-obat an, keuangan dan lainnya.

“Jadi sertfikat rumah sakit syariah tidak mengurangi apapun, justru menawarkan kelebihan-kelebihan terkait pelayanan berbasis syariah. Karena ini merupakan standar yang sangat sempurna untuk semua pasien dari latar belakang manapun untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” kata dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2GMFYqv
February 27, 2019 at 06:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2GMFYqv
via IFTTT

In Picture: Siswa Belajar di Ruang Kelas Yang Rusak

Selama 5 tahun, siswa SDN Mulyorejo 05 terpaksa belajar di ruang kelas yang rusak.

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Siswa SDN Mulyorejo 05 belajar di ruang kelas yang rusak di Desa Mulyorejo, Silo, Jember, Jawa Timur, Rabu (27/2/2019).

Sejumlah siswa kelas IV dan V terpaksa belajar di ruang kelas yang rusak dalam lima tahun terakhir ini dan belum pernah ada perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Jember.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2VoyNYK
February 27, 2019 at 06:29PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2VoyNYK
via IFTTT

BPJS Kesehatan Optimalkan Prinsip Syariah

BPJS Kesehatan tidak akan mengeluarkan produk jaminan kesehatan syariah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Unit syariah ini akan melengkapi layanan BPJS konvesional yang dinilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak sesuai dengan prinsip Islam.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan selama ini perusahaan telah berkoordinasi dengan MUI membentuk Taawun, sesuai nafas syariah yakni gotong royong semua tertolong. “Intinya sesuai UU No 40 Tahun 2004 dan UU No 24 tahun 2011 bentuk BPJS ya seperti sekarang ini,” ujarnya ketika dihubungi Republika, Rabu (27/2).

Dia menjelaskan, pemenuhan prinsip syariah di sini, bukan berarti mengeluarkan produk jaminan kesehatan syariah. Mengingat regulasi produk BPJS Kesehatan diatur oleh perundang-undangan.

“Kami prinsipnya mengoptimalkan dalam memenuhi prinsip syariah. BPJS Kesehatan tentu tidak bisa membuat produk karena semua diatur dalam regulasi negara,” ungkapnya.

Kendati demikian, menurutnya, selama ini perusahaan telah menjalankan rekomendasi MUI untuk mengadakan akad antara peserta yang mendaftar dengan BPJS Kesehatan, sehingga ijab kabulnya sudah terpenuhi. “Sesuai koordinasi dengan MUI bentuk Taawun,” ucapnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung langkah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membuat program jaminan sosial berbasis syariah. Hanya saja, rencana yang bergaung sejak 2015 masih menjadi ranah pemerintah dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

“OJK tentunya akan mendukung upaya penyelenggaraan program jaminan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam pengawasan penyelenggaraan dan tata kelola yang menjadi ranah OJK sebagai pengawas independen sesuai ketentuan UU 24 tahun 2011 tentang BPJS,” ujar Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Ahmad Soekro ketika dihubungi Republika, Selasa (26/2).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ElkKN4
February 27, 2019 at 06:22PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ElkKN4
via IFTTT

Menpora: Besok Pawai Timnas U-22 dari GBK ke Istana Merdeka

[unable to retrieve full-text content]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggawa timnas sepak bola Indonesia U-22 dijadwalkan menjalani pawai kemenangan setelah menjuarai Piala AFF U-22 di Kamboja. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi mengatakan,...
https://ift.tt/2ITa2mv
February 27, 2019 at 06:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ITa2mv
via IFTTT

Menkumham Usul KTP-El untuk WNA dan WNI Dibedakan

[unable to retrieve full-text content]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan, kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) dapat...
https://ift.tt/2XtcCm7
February 27, 2019 at 06:07PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2XtcCm7
via IFTTT

Makanan Pemicu Risiko Kanker (1)

[unable to retrieve full-text content]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyakit kanker terkadang tidak bisa dihindari karena pengaruh faktor gen. Namun seringkali kanker dipicu oleh faktor gaya hidup, seperti polusi udara, radiasi, bahan kimia di tempat...
https://ift.tt/2H5N6xv
February 27, 2019 at 06:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2H5N6xv
via IFTTT

Napak Tilas Manusia Purba di Leang Leang

Taman Prasejarah Leang Leang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Foto: Republika TV/Fernan Rahadi

EMBED SHARE

Taman Prasejarah Leang Leang, objek wisata andalan kabupaten Maros.

REPUBLIKA.CO.ID, MAROS — Jika Anda berkunjung ke Provinsi Sulawesi Selatan, sempatkanlah mampir ke Taman Prasejarah Leang Leang. Objek wisata ini merupakan andalan Kabupaten Maros.

Memiliki arti 'gua,' Leang Leang menyajikan banyak gua yang menyimpan peninggalan sejarah yang unik dan menarik. Berlokasi tak jauh dari wilayah Taman Nasional Bantimurung yang terletak sekitar satu jam dari ibu kota Makassar, konon Leang Leang pernah didiami manusia purba yang hidup sekitar 8.000 tahun yang lalu.

Pegunungan karst tersebut konon merupakan kawasan karst terbesar kedua di dunia setelah Guangzhou di China. Meliputi area seluas 43.750 hektar, wilayah ini memiliki 286 gua dengan lebih dari 30 gua prasejarah.

Untuk masuk ke dalam gua yang lumayan sangat sempit, wisatawan disarankan hati-hati karena agak licin.

Berikut video lengkapnya.

Videografer: Fernan Rahadi | Video Editor: Wisnu Aji Prasetiyo

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Menkumham merepons isu WNA memiliki KTP-elektronik.

Konsumsi rutin makanan olahan dikenal sebagai penyebab utama kanker.

Taman Prasejarah Leang Leang, objek wisata andalan kabupaten Maros.

Dakwaan Neneng dibacakan jaksa KPK hari ini di Pengadilan Tipikor Bandung.

Sampah plastik telah merusak ekosistem alam dan membahayakan lingkungan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2IEVvuo
February 27, 2019 at 06:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2IEVvuo
via IFTTT

Neneng Didakwa Terima Rp 10,8 Miliar Terkait Izin Meikarta

Dakwaan Neneng dibacakan jaksa KPK hari ini di Pengadilan Tipikor Bandung.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Terdakwa yang juga Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin menjalani sidang perdana terkait perkara suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Rabu (27/2). Dalam sidang perdana tersebut, Jaksa dari KPK Dody Sukmono mengungkapkan, bahwa terdakwa Neneng Hassanah Yasin menerima aliran dana terkait suap perizinan pembangunan kawasan terpadu Meikarta sebesar Rp 10,8 milliar dan 90 ribu dolar Singapura.

Selain Neneng, sidang perdana tersebut juga menghadirikan terdakwa dari jajaran Pemkab Bekasi, yaitu Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi yang diduga turut membantu memuluskan perizinan proyek tersebut. Para terdakwa tersebut diduga mendapatkan uang suap dari pejabat PT Lippo Cikarang dengan jumlah yang berbeda-beda.

"Para terdakwa telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 16.182.020.000 dan 270 ribu dolar Singapura," ujar Jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam rinciannya Jaksa menyebutkan terdakwa Jamaludin menerima Rp1,2 miliar, terdakwa Dewi Tisnawati menerima Rp1 miliar dan 90 ribu dolar Singapura, terdakwa Sahat Maju Banjarnahor menerima Rp 952 juta dan terdakwa Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp 700 juta. Jaksa juga dalam persidangan menyebutkan adanya aliran dana ke Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa dan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi yang masih belum berstatus sebagai tersangka.

"Di dalam dakwaan kami uraikan ada enam peristiwa pemberian dan itu akan kami uji didalam persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi yang sebelumnya sudah disidangkan," kata Jaksa.

Ia mengatakan, fakta-fakta di persidangan terdakwa Billy Sindoro Cs akan menjadi pertimbangan di perkara sidang Neneng sebagai terduga penerima uang suap tersebut. "Sementara perkara sebelumnya kan sudah kita tuntut, sudah kita uraikan fakta-fakta persidangannya, itu akan menjadi pertimbangan di perkara yang ini," katanya.

Neneng serta terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, nama Bos Lippo Group, James Riady kembali disebut jaksa saat sidang perdana dengan terdakwa Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin beserta empat terdakwa lainnya. Peran James disebutkan oleh jaksa pernah menemui Neneng dan mengajukan sejumlah perizinan mendirikan bangunan terkait dengan proyek Meikarta.

"Pertemuan tersebut membicarakan tentang perkembangan perizinan pembangunan Meikarta," kata Jaksa dalam dakwaannya.

Jaksa menyebut James bersama terdakwa Billy Sindoro menemui Neneng sekitar Januari 2018. Selanjutnya pada sekitar Mei 2018, Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama mengajukan permohonan IMB untuk proyek Meikarta sejumlah 53 apartemen dan 13 basement. Dalam proses itu, jaksa menduga ada proses tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan yang diduga dilakukan oleh pihak Meikarta kepada jajaran Pemkab Bekasi.

"(Suap diberikan) agar para terdakwa (Neneng beserta yang lainnya) memberikan kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa, yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta," kata Jaksa KPK.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TkOzGR
February 27, 2019 at 06:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TkOzGR
via IFTTT

NU Desak Pemerintah Berupaya Lebih Keras Kontrol Plastik

Sampah plastik telah merusak ekosistem alam dan membahayakan lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJAR – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah melakukan upaya yang lebih keras untuk menekan dan mengendalikan laju pencemaran limbah plastik di Indonesia.  

Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, menyatakan keprihatinannya dengan status Indonesia sebagai penghasil limbah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina. 

Sebanyak 130 ribu ton sampah setiap harinya dan hanya separuh yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). 

“Kebanyakan sampah dibakar secara ilegal atau dibuang ke sungai dan laut sehingga merusak ekosistem,” kata Kiai Said saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019 di Pondok Pesantren  Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat pada Rabu (27/2). 

Selain itu, menyikapi posisi dan kondisi Indonesia yang rawan bencana alam. NU mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana terutama di daerah berisiko tinggi terdampak bencana. 

Yakni mulai dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana berbasis kearifan lokal terutama melalui pesantren dan madrasah. Selain itu NU juga mendorong pemda menjadikan pengurangan risiko bencana terintegrasi dalam rencana pembangunan hingga menggalakan simulasi rutin penanganan bencana. 

“Menyepakati sistem peringatan dini dan mekanisme penyelamatan diri saat terjadi bencana agar masyarakat dapat menyelamatkan diri, dan mengalokasikan anggaran yang memadai,” katanya. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan persoalan yang dibahas dalam Munas dan Konbes tersebut dibagi dalam tiga kategori yakni masail waqiyah yang mencakup bahaya sampah plastik, niaga perlengkapan, hingga bisnis money game.  

Selain itu terdapat juga pembahasan masail maudluiyah meliputi masalah kewarganegaraan dan hukum negara, konsep Islam nusantara, dan politisasi agama. Serta masail Diniyah qununiyah meliputi RUU anti monopoli dan persaingan usaha untuk mencegah kezaliman ekonomi global dan RUU penghapusan kekerasan seksual.    

“Di bagian rekomendasi NU tengah mengkaji agar pemerintah mempertimbangkan kembali pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk mengatasi defisit pasokan energi dalam jangka panjang,” kata Said Aqil.  

Sementara itu Munas dan Konbes NU dibuka langsung Presiden Joko Widodo. Rencananya Munas dan Konbes akan berlangsung hingga 1 Maret.  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2T8Uyzu
February 27, 2019 at 06:03PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2T8Uyzu
via IFTTT

In Picture: Laporan Akhir Tahun 2018 Mahkamah Agung

Presiden menegaskan pemerintah mendukung MA melakukan perbaikan pembaharuan peradilan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sidang pleno istimewa laporan akhir tahun 2018 Mahkamah Agung (MA) di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2).

Presiden menegaskan pemerintah akan terus mendukung penuh Mahkamah Agung untuk melakukan perbaikan pembaharuan sistem peradilan. Jokowi yakin, sinergi yang kuat antara pemerintah, MA, dan juga seluruh lembaga terkait akan menciptakan sistem hukum yang berkeadilan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2GO3t2I
February 27, 2019 at 05:49PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2GO3t2I
via IFTTT

Bank Mandiri Siapkan Kredit Online untuk UMKM

Kredit online untuk UMKM ini akan diintegrasikan dengan marketplace

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berencana menyalurkan kredit online bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terhubung dengan e-commerce. Penyaluran kredit secara online itu dinilai sebagai peluang baru untuk kerja sama bisnis layanan permodalan.

Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan Bank Mandiri, Hery Gunadi, mengatakan, Bank Mandiri menjalin kerja sama dengan Tokopedia dan Bukalapak sebagai startup unicorn yang memiliki banyak mitra UMKM. “Kita lagi menjalin kerja sama dengan mereka. Disitu, banyak sekali UMKM yang membutuhkan modal,” kata Hery saat ditemui di Perbanas Institute, Rabu (27/2).

Sejauh ini, kata dia, Bank Mandiri masih membangun aplikasi jaringan untuk kredit online yang diintegrasikan dengan Tokopedia dan Bukalapak. Aplikasi tersebut juga akan digunakan untuk memverifikasi statsu UMKM yang mengajukan kredit sekaligus mengontrol arus keuangan usaha.

Adapun kredit yang akan diberikan secara online itu diutamakan untuk kredit modal kerja. Menurut Hery, mengacu pada pembahasan terakhir ketiga pihak, plafon kredit yang akan diberikan sebesar Rp 500 juta per UMKM.

Bank Mandiri belum dapat memberikan kredit online dalam jumlah besar karena produk tersebut masih dalam tahap proyek percontohan. “Kita coba dulu jajaki. Ini kan juga sekaligus untuk mengurangi kegiatan transaksi secara manual,” ujarnya.

Sebagai informasi, jumlah mitra UMKM yang menjajakan produknya lewat marketplace Bukalapak dan Tokopedia sudah lebih dari empat juta pelaku usaha. Jumlah yang besar itu, alhasil dilirik sebagai pasar baru untuk penyaluran kredit secara online.

Lebih lanjut, Hery, menuturkan, Bank Mandiri juga tengah menyiapkan inovasi teknologi perbankan untuk layanan pembuatan rekening secara online. Nantinya, pembukaan rekening secara online itu akan menggunakan sistem Know Your Customer (KYC) yang juga dapat diakses melalui ponsel.

KYC tersebut akan dihubungkan langsung dengan basis dana KPT elektronik yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga pembukaan rekening secara online dapat dipastikan aman.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2NxcPjD
February 27, 2019 at 05:49PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2NxcPjD
via IFTTT