Empat Ruko Terbakar di Kampung Bandan

Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah kompor gas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat ruko di pusat pertokoan Ruko Grand Boutique hangus dilalap si jago merah.

"(Kebakaran) awalnya terjadi di pemukiman padat di RW 5, namun merembet ke Ruko Grand Boutique. Akhirnya sekarang kejadian di Ruko Grand Boutique di lantai tiga," kata Kepala Pemadam Kebakaran Sektor Pademangan, Sugiman, di lokasi kebakaran, Sabtu (11/5).

Sugiman mengatakan anggota kesulitan memadamkan api yang berada di dalam ruko tersebut karena ruko dalam keadaan terkunci. "Jadi kendala di ruko ini sementara rukonya dikunci, kita tidak bisa masuk ke dalam. Pemadam cuma dari luar. Penghuninya tidak ada dan ruko dikunci," tuturnya.

Sugiman mengatakan dugaan sementara penyebab kebakaran adalah kompor gas yang digunakan untuk memasak. "Dugaan sementara ibu-ibu yang sedang masak di sini untuk persiapan berbuka puasa untuk bikin takjil. Jadi sementara itu, namun nanti ada penyelidikan lebih lanjut dari kepolisian," ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sekitar 3500 orang yang berasal dari 400 KK terpaksa tinggal di tenda pengungsian akibat rumah mereka ludes dilalap si jago merah.

Camat Pademangan, Mumu Mujtahid, mengatakan tenda darurat telah dipasang di lapangan parkir kendaraan warga yang berlokasi tak jauh dari lokasi kebakaran.

Bantuan logistik juga telah berdatangan, terutama bantuan makanan cepat saji untuk malam hari dan sahur nanti.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2E2Njzt
May 11, 2019 at 11:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2E2Njzt
via IFTTT

Nasdem Optimistis Raih Suara Melebihi Hasil Survei

Nasdem menganggap hasil survei sebagai rapor bayangan menjelang pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya optimistis partai besutan Surya Paloh itu akan memperoleh suara lebih tinggi dari hasil survei yang dirilis oleh beberapa lembaga survei. Nasdem optimistis karena hasil lima tahun lalu juga melebihi prediksi lembaga survei.

"NasDem optimistis dengan hasil ini karena 5 tahun lalu menjelang Pemilu 2014 lembaga survei Indikator merilis hasil elektabilitas NasDem di angka 2,7 persen dan dapat hasil akhir 6,7 persen," kata Willy menanggapi survei Indikator yang mencatat elektabilitas NasDem sebesar 5,7 persen, di Jakarta, Rabu (4/3).

Menurut dia, kekuatan NasDem terletak pada ketokohan para caleg yang maju melalui NasDem. Bukan terletak pada identitas partai atau tingkat keterkenalan masyarakat terhadap nama, logo, dan nomor urut partai.

"Kekuatan NasDem itu seperti fenomena gunung es, dengan basis 'party id' sudah 5,7 persen ditambah dengan kekuatan figur caleg, NasDem bisa memperoleh suara lebih tinggi," tutur Willy.

Willy menuturkan, NasDem tidak mendapatkan cocktail effect yang besar dari dukungan partai kepada Jokowi. Itulah alasannya mengapa NasDem menggunakan seluruh kekuatan pada kefiguran caleg untuk meraup suara.

"Kami sadar itu karena partai baru yang tidak bersandar pada efek ekor jas capres," tuturnya.

Kendati demikian, NasDem mengapresiasi hasil survei elektabilitas yang dirilis oleh Indikator. Menurutnya hasil survei tersebut merupakan sebuah rapor bayangan menjelang Pemilu yang akan dilaksanakan 14 hari mendatang.

"Tentu kami bersyukur dan optimis akan memberikan lompatan besar bila baseline partai sudah di angka 5,7 persen," ucapnya.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan adanya tren kenaikan elektablitas Partai NasDem. Pada Oktober 2018, elektabilitas Partai NasDem hanya 3,2 persen, kemudian naik menjadi 4,2 persen pada Desember 2018 dan kini menjadi 5,7 persen.

Dengan perolehan ini, menjadikan NasDem sebagai partai ketujuh yang diprediksi lolos ambang batas parlemen dalam Pemilu 2019. Di bawah NasDem, ada PPP dengan elektabilitas 4,9 persen.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2VhMuJA
April 03, 2019 at 11:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2VhMuJA
via IFTTT

Kemenkes Belum Tetapkan KLB DBD Nasional, Ini Alasannya

Kemenkes menyebut saat ini kasus DBD terfokus pada satu daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Ahad (3/2) belum menetapkan status kejadian luar biasa (KKB) penyakit demam berdarah dengue (DBD) meski kasusnya terus meningkat karena pertimbangan kriteria penetapan KLB. Direktur Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Kemenkes belum menetapkan KLB DBD secara nasional karena ada kriteria untuk penetapan KLB DBD.

"Jadi meski jumlah (kasus DBD) bertambah, tetapi harus lihat berapa luas wilayah administratif yang terdampak. Sedangkan sekarang kasus (DBD) cenderung terfokus pada satu daerah," ujarnya saat dihubungi Republika, Ahad (3/2). Yang penting, dia melanjutkan, penanggulangan dan pengendalian penyakit tersebut dan bukan statusnya.

Dia mengklaim upaya yang telah dilakukan diantaranya yaitu memberikan surat edaran kepada semua gubernur tentang kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD, penggerakan masyarakat melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN)-3M plus dan mengaktifkan kelompok kerja DBD di setiap kabupaten/kota.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Anung Sugihantono mengatakan, pihaknya mendapat laporan 395 kabupaten/kota di 34 provinsi bahwa mulai 1 Januari 2019 hingga Jumat (1/2) terjadi 15.305 kasus DBD dan penderita yang tidak tertolong sudah ratusan jiwa.

"Data kematian hingga 1 Februari 2019 pukul 17.00 WIB yaitu sebanyak 149 jiwa. Provinsi yang mempunyai tren tinggi kasus suspect dengue adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta," katanya saat dihubungi Republika, Jumat (1/2) malam. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GhbdJr
February 03, 2019 at 11:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GhbdJr
via IFTTT

Meksiko Desak Blok Regional tak Campuri Internal Venezuela

Presiden Venezuela didesak negara kawasan untuk tak melanjutkan kekuasaannya.

REPUBLIKA.CO.ID, LIMA -- Pemerintahan baru yang berhaluan kiri di Meksiko pada Jumat menyerukan blok regional menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal Venezuela. Pemerintah itu menolak mendukung deklarasi negara-negara di kawasan yang mendesak Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk tidak melanjutkan kekuasaan pada 10 Januari.

Meksiko merupakan satu-satunya dalam Grup Lima beranggota 14 negara yang memilih tidak menandatangani pernyataan terhadap Maduro, untuk pertama kali Meksiko tidak mendukung satu deklarasi oleh grup tersebut sejak dibentuk tahun 2017 mendorong reformasi demokratik di Venezuela.

Meksiko pernah menjadi salah satu pengeritik paling tajam Maduro. Tetapi hubungan dengan Venezuela menghangat di bawah Presiden Andres Manuel Lopez Obrador, yang mengundang Maduro untuk menghadiri pelantikannya bulan lalu.

Maximiliano Reyes, deputi menteri luar negeri Meksiko yang bertanggung jawab atas Amerika Latin, mengatakan setelah pertemuan Kelompok Lima di Peru yang Meksiko mengkhawatirkan situasi mengenai hak asasi manusia di Venezuela tetapi tidak akan berkomentar tentang legitimasi pemerintahannya.

Dalam siaran televisi negara Jumat malam, Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaze mengatakan Maduro akan melanjutkan tugas kepresidenan pada 10 Januari dalam proses yang sah dan konstitusional, yang ia katakan tak memerlukan persetujuan pemerintahan asing manapun.

Dia mengatakan Venezuela "bingung" dengan pernyataan tersebut dan pihaknya akan mengambil tindakan timbal balik bagi langkah-langkah diplomatik yang diambil oleh pemerintah lain.

Reyes menyerukan mediasi dan dialog dari Kelompok Lima, bukan isolasi. Sikap Meksiko adalah tamparan kepada usaha-usaha regional untuk meningkatkan tekanan atas Maduro menjelang pelantikannya, yang oposisi Venezuela berharap akan jadi momen titik balik untuk menyoroti bagaimana dia merongrong demokrasi dan salah urus ekonomi anggota OPEC itu.

Meksiko diberitakan tak mengirim wakil tingkat tinggi menghadiri pelantikan Maduro. Ketika ditanya siapa yang akan menghadiri dari Meksiko, seorang juru bicara Kemenlu mengatakan kuasa usaha kedutaan Meksiko akan hadir.

Langkah-langkah diplomatik terhadap Venezuela dari negara-negara tetangga masih malu-malu, dan komunike Jumat menambah sedikit kepada pernyataan-pernyataan sebelumnya yang mendesak Maduro mundur tetapi menawarkan sedikit mekanisme kongkrit untuk mewujudkan ini.

Peru mengatakan bulan lalu bahwa pihaknya akan mengusulkan mengakhiri hubungan diplomatik dengan Venezuela kepada para anggota Kelompok Lima. Tapi belum satupun negara yang mengumumkan akan memutus hubungan.

Sebanyak 13 negara dalam Kelompok Lima yang menandatangani pernyataan Jumat, termasuk Kanada, Argentina, Brasil, Chile, dan Kolumbia, menyebut masa tugas baru Maduro "tidak sah" dan mendesaknya menyerahkan kekuasaan kepada Majelis Nasional hingga pemilihan demokratik dapat diselenggarakan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RAKZaA
January 05, 2019 at 11:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RAKZaA
via IFTTT