Tough choice to make on new capital city's location: VP

Bappenas had suggested three options on relocating the capital city.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vice President M Jusuf Kalla admitted to it being no easy task to decide on an apt location for the new capital city since 10 pre-requisites had to be met. "A decision had yet to be taken based on meeting 10 specific criteria agreed upon and put forth by Bappenas (the National Development Planning Board). The requirements are stringent and making a choice is not easy task," Kalla remarked here on Tuesday.

Among the conditions are the place being strategically located in the heart of Indonesia; its populace being highly tolerant; carrying the least risk of natural disasters; and having no less than 60 thousand hectares of vacant area. "It could be in Kalimantan or Sulawesi. Sulawesi Island is, for instance, located in the heart, but the only drawback is the absence of a vacant and ready area. Although a ready location is in sight, but it has risky faults," Kalla explained.

In the meantime, the government held the first cabinet meeting on Monday to hold discussions on the plan to shift the capital city. A huge plan should be in place for moving the capital city. The government favors the plan on moving the capital city outside Java Island on the basis of various grounds.

"At the limited (cabinet) meeting, the president (took the decision) on moving the capital city to outside Java," National Development Planning Minister/Head of Bappenas Bambang Brodjonegoro remarked after the meeting at the Presidential office.

Brodjonegoro noted that the Bappenas had suggested three options on relocating the capital city, with the first being to not change the capital city of Jakarta though relocating the government offices around the Presidential Palace and the National Monument (Monas) areas. The second option was relocating the capital city to regions in proximity to Jakarta, such as Bogor, Depok, Tangerang, or Bekasi, while the third alternative was moving it outside Java Island.

"The point is if it remains in Java Island, moreover, near Jakarta, it will not lessen the burden on Java Island and also not drive Indonesia-centric development, but rather solely strengthen Java Island," he explained.

Some 40 thousand hectares along with Rp 466 trillion or some 33 billion US dollar are needed for a new capital city outside Java. This decision will also entail the migration of some 1,5 million people constituting civil servants of different ministries and state institutions, legislative and judiciary officers, as well as military and police officers, among others.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WhmzSW
April 30, 2019 at 06:15PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WhmzSW
via IFTTT

Masterplan Ekonomi Syariah akan Diluncurkan di Ramadhan 2019

KNKS akan meluncurkan masterplan ekonomi syariah 2019-2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah akan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia periode 2019-2024 pada Mei mendatang yang bertepatan dengan Ramadhan. Langkah ini dinilai sebagai paduan dalam mengembangkan ekonomi syariah dalam negeri.

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Afdhal Aliasar mengatakan peluncuran masterplan tersebut bersamaan dengan kerja sama antara KNKS dan Bukalapak terkait penyedia produk halal untuk e-commerce.

“Pada 14 Mei kita akan launching masterplan ekonomi syariah dan di situ ada kerja sama dengan Bukalapak,” kata Afdhal ketika dihubungi Republika, Selasa (30/4).

Saat ini KNKS terus berkoordinasi secara intens dengan Bukalapak, dengan respons cukup baik dan positif. Nantinya, jelas Afdhal, dalam kerja sama ini maka Bukalapak akan menampilkan mercan-mercan berlabel halal.

KNKS juga akan bekerja sama dengan e-commerce lainnya untuk mendorong penyediaan produk halal. Sekaligus, mendorong e-commerce melakukan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Sebelumnya Public Policy & Government Relation Manager Bukalapak Ma Isa Lombu menjelaskan, Bukalapak tidak didesain sebagai lokapasar (marketplace) halal, tapi Bukalapak memberikan alternatif. Bukalapak juga mengupayakan agar substansi kesyariahan berbisnis tidak dilanggar.

Isa mengatakan pihaknya masih terus bicara dengan KNKS terkait hal itu. Dari akad, proses, dan produk, Bukalapak melihat yang paling mudah adalah intervensi pada produk.

"Kami ikhtiarkan ada seksi produksi halal di Bukalapak," ungkap Isa seusai diskusi ekonomi digital syariah dalam IIE FEST di Bandung, Jumat (25/4).

Bukalapak yakin mayoritas produk di sana halal. Namun, Bukalapak ingin menghadirkan seksi produk yang memang sudah berserifikat halal. Bukalapak sudah menyampaikan ke KNKS mengenai dua solusi.

Pertama, memberi insentif dan disinsentif terkait halal. Kedua, inovasi anak bangsa difasilitasi.

Bukalapak berharap produk platform komunikasi fatwa yang digagas KNKS segera muncul.  "Perusahaan teknologi banyak. Butuh banyak produk yang perlu difasilitasi," ucap Isa.

Secara rasional, bisnis halal sangat potensial. Kalau ada yang melanggar, Isa yakin karena ketidaktahuan saja.

"Inovasi anak Indonesia itu luar biasa, masa nunggu?" ujar Isa.

KNKS mendorong terjadinya ekosistem digital syariah dengan membuat marketplace yang mengarah pada penjualan produk-produk halal serta sistem digital syariah. Keseluruh sistem yang berjalan dalam transkasi tersebut akan terjamin kesyariahannya.

Kedua, membuat platform yang memfasilitasi zakat nasional yang membantu lembaga amil zakat supaya terjadi standarisasi di dalam proses zakat nasional, yang terhubung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Nantinya, data tersebut akan menghimpun data zakat nasional sehingga mudah mengetahui mustahik dan muzakki lewat nomor KTP-nya.

Selain itu, KNKS juga menargetkan punya peta persebaran mana zakat surplus dan defisit. Harapannya dapat mengalirkan zakat lebih mudah tanpa penumpukan di titik tertentu.

Ketiga, KNKS juga mendorong munculnya rekening zakat di bank dengan sistem sisihkan otomatis. Nantinya sistem akan berbasis digital payment Syariah, di mana nasabah tidak perlu membayar zakat secara manual.

Uang zakat yang terhimpun akan disalurkan menggunakan teknologi sharing platform kepada Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Wattamwil (BMT) yang jumlahnya ribuan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DDwgDO
April 30, 2019 at 06:11PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DDwgDO
via IFTTT