Sudirman Said Klaim Punya Data Korupsi 15 Tahun Terakhir

Sudirman tak sepakat Soeharto disebut sebagai guru korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said menyebut bahwa sebagian besar kasus korupsi selama 15 tahun terakhir. Berdasarkan klaim data yang dimilikinya, empat tahun terakhir merupakan era yang paling banyak terjadi kasus korupsi. 

"Saya punya data 15 tahun, dari 600 orang itu pejabat publik kena korupsi, itu 302 di antaranya terjadi di empat tahun terakhir," kata Sudirman di Jakarta, Sabtu (1/12).

Selain itu mantan pembantu Presiden Jokowi di kabinet kerja tersebut juga memberi catatan bahwa ada empat dari tujuh pimpinan lembaga negara yang di tangkap KPK di pada empat tahun terakhir ini. Politikus Partai Gerindra tersebut berharap agar korupsi menjadi perhatian serius oleh semua pihak.

"Mudah-mudahan ini bisa jadi PR bersama siapapun yang memerintah. Ini tanggung jawab bersama bukan cuma partai," ungkapnya.

Sudirman juga menyatakan tak sepakat dengan pernyataan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin Ahmad Basarah yang menyebut bahwa presiden kedua RI Soeharto adalah guru korupsi. Ia menilai penting bagi masyarakat untuk belajar dari para pemimpin di masa lalu. Pasalnya, banyak hal-hal baik yang bisa diambil dari para pemimpin di masa lalu.

Selain itu, ia menambahkan korupsi tidak bisa disudutkan kepada satu orang tertentu. Menurutnya korupsi merupakan penyakit yang harus diselesaikan bersama-sama.

"Kita mesti belajar dari para pendahulu hal-hal yang baik, dan Pak Harto menurut saya adalah guru pembangunan bukan guru korupsi," tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin Ahmad Basarah menyebut maraknya korupsi di Tanah Air dimulai sejak era Presiden Soeharto. Ia menyebut, Soeharto merupakan guru korupsi di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Basarah menanggapi pernyataan calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto. Saat itu, Prabowo menyebut korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira tak sepakat dengan pernyataan tersebut. Ia menilai proses untuk menjadi seorang pemangku kekuasaan di pemerintahan butuh waktu yang panjang.

"Mereka itu jadi pejabat by procces dari sebelumnya, kebetulan saja kali sekarang (tertangkapnya)," tuturnya.

Baca juga: Sekjen MUI Minta Hormati Orang Yang Ingin Ikut 'Reuni 212'

Baca juga: Catatan tentang KSAD, Pangeran Istana di Menara Tentara

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RtpZzq
December 01, 2018 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2RtpZzq
via IFTTT