Eropa: Hungaria Harus Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

Komisi HAM Dewan Eropa menyebut Hungaria melanggar hak asasi pengungsi.

REPUBLIKA.CO.ID, STRASBOURG -- Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Dewan Eropa meminta Hungaria untuk segera menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Dalam laporan Dewan Eropa yang dirilis pada Senin (21/5) menyebutkan Hungaria melanggar hak asasi pengungsi dan pencari suaka. 

"Pelanggaran hak asasi manusia di Hungaria memilik dampak negatif pada seluruh sistem perlindungan dan supremasi hukum. Mereka harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin," kata Komisioner HAM Dewan Eropa Dunja Mijatović yang dikutip dari situs resmi Dewan Eropa, Selasa (21/5). 

Laporan tersebut fokus pada HAM pencari suaka, pengungsi, pembela HAM, masyarakat sipil, independesi peradilan serta kesetaraan gender dan perempuan. Dalam kunjungannya ke Hungaria bulan Februari lalu Mijatović menemukan pemerintah negara Eropa Timur itu mempertegas sikap mereka dalam menolak pengungsi dan pencari suaka. 

Hal tersebut menciptakan kerangka kerja legislatif dalam mengurangi penerimaan pencari suaka dan integrasi pengungsi yang diakui. Mijatović meminta pemerintah Hungaria untuk menarik dekrit 'situasi krisis karena imigrasi massal' yang tidak dapat dibenarkan. 

Sebab, menurutnya, jumlah pencari suaka dan imigran yang masuk ke Hungaria dan Uni Eropa saat ini tidak menunjukan hal tersebut. Ia juga mendesak pihak berwenang Hungaria untuk menahan diri dari menggunakan retorika dan kampanye anti-imigran yang mengipasi sikap xenophobia.  

Komisioner HAM Dewan Eropa mengamati para pencari suaka dihambat saat meminta hak mereka untuk mengajukan perlindungan internasional di dua zona transit perbatasan Serbia-Hungaria. Menurut Mijatović sangat sedikit pencari suaka yang dapat masuk melalui perbatasan berpagar tersebut. 

Mijatović juga mendesak pemerintah Hungaria untuk memperluas akses pencari suaka ke prosedur perlindungan internasional. Ia juga meminta pemerintah Hungaria memastikan perlindungan yang dibutuhkan para pencari suaka di kawasan itu. 

"Pemerintah harus mencabut peraturan suaka baru yang tidak dapat diterima yang mana menghasilkan pratik penolakkan sistematis pengajuan suaka, saya juga sangat prihatin tentang laporan yang terus berulang atas penggunaan kekerasan yang dilakukan polisi pemindahan paksa warga negara asing," kata Mijatović. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2JQOfue
May 21, 2019 at 06:15PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JQOfue
via IFTTT