12 Ribu Pelanggar Lalu Lintas Terekam CCTV

2.575 nomor kendaraan terblokir dari sistem E-TLE dari CCTV.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 12.472 pelanggar terekam kamera CCTV atau electronik traffic law enforcement (E-TLE). Jumlah tersebut merupakan pelanggaran sejak November 2018 hingga 6 April 2019.

"Pelanggaran yang ter-capture (tertangkap kamera) 12.472 pelanggar, yang terkonfirmasi 10.732 dan No Pol yang terblokir 2.575 kendaraan," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budianto dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id pada Senin (8/4).

Ia menuturkan, pemberlakuan sistem E-TLE ini secara effektif diberlakukan sejak 1 November 2018 di beberapa simpang Sudirman - Thamrin. Sebanyak 12.472 pelanggar ini menurutnya, menunjukkan hasil yang cukup maksimal dan diharapkan dapat menimbulkan deteren effek untuk membangun kesadaran masyarakat pengguna jalan.

"Dengan adanya E-TLE diharapkan mampu membangun budaya disiplin masyarakat yang menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum," kata dia.

Budianto menjelaskan, penegakan hukum dengan sistem elektronik merupakan kebutuhan seiring dengan berkembangan digitalisasi. E-TLE juga merupakan sarana yang tepat untuk mendukung tugas-tugas penegak hukum terutama di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan.

"Sekaligus juga untuk menjawab dan mencari solusi terhadap fenomena perkembangan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang relatif masih cukup tinggi khususnya di wilayah Jakarta," ucap dia.

Menurut dia, penegakan hukum dengan cara-cara konvensional khususnya di Jakarta sudah sangat tidak efektif lagi. Karena membutuhkan personel yang banyak, resisten terhadap penyalahgunaan wewenang, kurang transparan dan sulit untuk diakses oleh masyarakat sebagai wujud transparansi di bidang penegakan hukum.

"E-TLE yang dikembangkan di Ditlantas Polda Metro Jaya ini cukup efektif, transparan, mudah diakses, dapat menekan penyalahgunaan wewenang, menekan pungli, hasilnya valid dan maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Selain itu penegakan hukum dengan sistem elektronik ini bekerja dengan meng-capture pelanggaran secara otomotis di mana alat tersebut juga terkoneksi dengan Back Office yang ada di RTMC PMJ.

Selain itu, pelanggar pun diberikan ruang untuk klarifikasi terhadap pelanggaran yang ter-capture tersebut. Serta diberikan kesempatan untuk menitipkan denda maksimal kepada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2U76QDO
April 08, 2019 at 09:28PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2U76QDO
via IFTTT

Yohana Yembise Hibur Anak-Anak Pengungsi Banjir Sentani

Dalam penanganan bencana di beberapa daerah, selalu ada sekolah darurat

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mengunjungi dan menghibur anak-anak pengungsi korban banjir bandang Sentani, Ahad (31/3). "Mama Yo milik anak-anak di seluruh Indonesia tanpa diskriminasi," kata Yohana saat berdialog dengan anak-anak pengungsi banjir bandang Sentani di Gedung Olahraga Toware, Doyo Lama, Kabupaten Jayapura.

Kepada anak-anak pengungsi, Yohana meminta mereka untuk bernyanyi. Anak-anak pengungsi yang berani maju dan menyanyikan sebuah lagu, mendapatkan bingkisan oleh-oleh dari Yohana.

Yohana juga sempat menyanyikan beberapa lagu bersama anak-anak pengungsi. Dia mengungkapkan kegembiraannya karena anak-anak tetap bisa bergembira di pengungsian. "Perempuan di sini kuat-kuat meskipun tinggal di pengungsian. Anak-anak juga tetap bisa bergembira," tuturnya.

Kepada anak-anak pengungsi, Yohana menanyakan apakah mereka tetap bisa bersekolah di pengungsian. Menurut dia, dalam penanganan bencana di beberapa daerah, selalu ada sekolah darurat untuk anak-anak pengungsi.

"Kalau ada anak terkena bencana tidak bisa bersekolah, Mama Yo akan cek ke kepala dinasnya. Kalau perlu, Mama Yo akan telepon langsung ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.

Yohana mengatakan anak-anak yang tinggal di pengungsian tetap harus dipenuhi hak-haknya, termasuk hak dasar pendidikan. "Anak-anak harus tetap bersekolah. Mama Yo akan menjaga anak-anak di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Kalian nanti yang akan menjadi menteri menggantikan Mama," tuturnya.

Banjir bandang Sentani terjadi pada Sabtu (16/3) pukul 18.00 hingga 23.30 WIT di Distrik Sentani, Distrik Waibu, Distrik Sentani Barat, Distrik Ravenirara, dan Distrik Depapre. Banjir bandang di wilayah Kabupoten Jayapura dan sekitarnya terjadi akibat hujan deras di wilayah Pegunungan Cycloops yang sudah gundul.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Jumat (29/3) terdapat 4.763 jiwa atau 963 kepala keluarga yang mengungsi akibat banjir bandang dan luapan Danau Sentani. Banjir menyebabkan 112 orang meninggal dunia, 2.287 rumah rusak, 59 sekolah rusak, lima jembatan rusak, dua gereja rusak dan tiga kantor pemerintahan rusak.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2V3N0uI
March 31, 2019 at 09:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2V3N0uI
via IFTTT

TKN: Revolusi Mental Bukan Hanya Membangun Infrastruktur

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Erick Thohir

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki

EMBED SHARE

Jangan menilai revolusi mental dari mentalnya semata.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Erick Thohir mengatakan revolusi mental juga berarti membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, membangun gedung sekolah juga termasuk sarana membangun revolusi mental.

Erick mengatakan, jangan menilai revolusi mental dari mentalnya semata.

Ia menambahkan membangun sekolah nantinya akan menciptakan SDM yang berakhlak baik.

Berikut video lengkapnya.

Videografer | Havid Al Vizki     Video Editor | Fian Firatmaja

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Jangan menilai revolusi mental dari mentalnya semata.

Lapangan kerja terbuka, peluang usaha, dan harga bahan pokok terjangkau.

Ujian Nasional diwacanakannya akan diganti dengan penelusuran minat dan bakat.

Ketiga kartu tersebut, yaitu kartu kuliah, kartu sembako murah, dan kartu prakerja.

Dari 7 bersaudara keluarga Mainaky, hanya 2 yang tak menggeluti bulu tangkis.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2W54oPz
March 17, 2019 at 09:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2W54oPz
via IFTTT

Libur Nyepi, Jumlah Penumpang Terminal Pulogebang Melonjak

Lonjakan penumpang tercatat terjadi pada Rabu sore.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengelola Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, mencatat lonjakan jumlah penumpang sekitar tiga kali lipat dari hari normal menjelang libur Nyepi 2019, Rabu (6/3). Lonjakan terjadi pada Rabu sore, dengan jumlah penumpang mencapai 5.000 lebih.

"Lonjakannya terjadi sejak pukul 15.00 WIB sekitar 5.000 lebih penumpang dari situasi normal 1.500 penumpang sehari," ujar Kepala Satuan Pelaksana Operasional dan Kemitraan pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulogebang, Emirald di Jakarta, Rabu (6/3).

Pihaknya mencatat, ribuan penumpang pada terminal terbesar di Asia Tenggara itu diangkut menggunakan 203 unit bus yang berasal dari 106 perusahaan otobus (PO) untuk melayani rute perjalanan lintas provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Denpasar (Bali).  "Tujuan pada libur Nyepi kali ini didominasi daerah Denpasar dan Jawa Timur," katanya.

Sementara itu, situasi lalu lintas Tol Jakarta-Cikampek yang terpantau melalui layar monitor ruang Sentral Komunikasi (Senkom) Jasa Marga di Kelurahan Rawapanjang, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, relatif landai.  Humas PT Jasa Marga Tol Jakarta-Cikampek Hendra Damanik mengatakan lalu lintas kendaraan jenis mobil pribadi, bus umum hingga ekspedisi dari Cawang menuju Cikampek mengalami kepadatan di beberapa ruas akibat pelaksanaan pembangunan konstruksi jalan tol.

"Situasi lalin terpantau landai meski ada kemacetan di beberapa ruas seperti Cikunir-Tambun karena adanya proyek infrastruktur tol, bukan pengaruh volume libur," katanya.

Hendra menambahkan, libur Nyepi kali ini tidak masuk dalam kriteria libur panjang, sebab pada Jumat (8/3), sebagian besar masyarakat sudah kembali bekerja.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2IT8SHv
March 06, 2019 at 09:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2IT8SHv
via IFTTT

Ketua Asosiasi E-commerce Akui Sulit Mendata Jumlah UMKM

Data yang selama ini dimiliki ecommerce masih berupa klaim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung menyatakan, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 210 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat mengurangi minat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk masuk atau berjualan di e-commerce. Pasalnya pedagang dan e-commerce yang menjual barang akan dikenakan kewajiban pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

Hanya saja, kata dia, sampai sekarang asosiasi belum memiliki data pasti terkait jumlah UMKM yang sudah bergabung di seluruh e-commerce atau marketplace di Tanah Air. "Beda-beda setiap e-commerce, kalau keseluruhan kita nggak punya datanya, tapi kemarin Bukalapak klaim punya empat juta UMKM, lalu Tokopedia sudah lima sampai enam juta UMKM," ujar Ignatius di Jakarta, Senin, (14/1).

Menurutnya, sulit untuk mendapatkan data tersebut. Alasannya, belum ada satu sistem yang mendatanya. 

IdEA pun mengaku kesulitan mencari data tersebut. "Hal itu karena, data seller bagi setiap pemain e-commerce sakral, soalnya itu aset mereka. Kalau sampai kita bisa dapat data tersebut bisa-bisa dituntut," jelasnya. 

Para pelaku e-commerce pun tidak diwajibkan untuk melaporkan data itu ke asosiasi. "Ya karena di dalam asosiasi juga pemain pesaing mereka. Makanya yang kita lakukan kemarin yakni menggandeng pihak serta netral," kata Ignatius. 

Dirinya menyebutkan, idEA telah menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Bank Indonesia (BI). Hanya saja, masih ada kendala. 

Rencana untuk mendata jumlah transaksi di e-commerce atau online, kata dia, juga belum terlaksana. "Tapi kita sudah diskusi berkali-kali sama BPS, BI dan Kemendag juga sudah," tambahnya. 

Ignatius menyebutkan, salah satu kendala pengumpulan data tersebut yakni terkait kerahasiaan data. Hal itu karena, para perusahaan online sangat menjaga datanya demi menarik investor. 

"Jadi ketika mereka mau nyerahin datanya, prosesnya panjang sekali," ujarnya. Selain itu, tambahnya, koordinasi serta sumber dayanya pun masih menjadi kendala. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Fqm9F0
January 14, 2019 at 09:28PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Fqm9F0
via IFTTT