KPAI Minta Seluruh Siswa Ikut UNBK Tanpa Pengecualian

KPAI menyoroti kondisi anak-anak di Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap agar pemerintah dapat memfasilitasi seluruh siswa untuk bisa mengikuti UNBK. Serta tidak membeda-bedakan meski siswa tersebut memiliki kasus pelanggaran.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan KPAI telah membuka pengaduan terkait USBN dan UNBK tahun 2019. Tujuannya untuk memfasilitasi mereka dengan berbagai permasalahan, mulai dari tidak diberi hak ujian karena alasan tunggakan SPP, melakukan pelanggaran disiplin dan lain sebagainya.

Pengaduan kata Retno, dapat di kirimkan ke pengaduan online KPAI di website www.kpai.go.id , email pengaduan KPAI ke pengaduan@kpai.go.id dan nomor pengaduan KPAI 082136772273.

"Untuk pelaksanaan UNBK jenjang SMK yang sudah terlaksana, KPAI tidak menerima pengaduan sama sekali dari peserta ujian maupun orangtuanya," kata Retno, Ahad (31/3).

Termasuk juga, lanjut Retno, terhadap anak-anak yang berada dalam situasi darurat, seperti di Nduga kabupaten Jayawiyaya, Papua. Mereka berada di sekolah darurat pasca terjadi kekerasan pada Desember 2018, serta anak-anak lainnya yang juga terdampak seperti di Lombok, Palu, Sigi, Pandeglang, Sentani, dan lainnya.

"Kurang lebih ada 200 dari 600 lebih pelajar SD hingga SMA/SMK dari berbagai kampung dan distrik di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional (UN)," ujarnya.

Ratusan anak asal Nduga itu kini berada di tenda-tenda darurat di halaman gereja Kingmi, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Mereka merupakan bagian dari 2.000 lebih pengungsi dari Nduga, imbas dari kekerasan awal Desember 2018.  

'Dari informasi yang diperoleh KPAI, Pelajar asal Nduga tersebut menginginkan mengikuti USBN dan UN di ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Wamena dan tidak ingin ujian di Kenyam, Kabupaten Nduga," ungkap Retno.

Karena itu, KPAI meminta pemerintah memastikan hak anak-anak di wilayah terdampak gempa untuk mengikuti USBN maupun UNBK meski dengan kondisi darurat atau dalam pemulihan akibat bencana.

KPAI sudah mengingatkan Kemdikbud RI dan Kemenag RI, bahwa anak-anak yang terpaksa harus bersekolah di sekolah darurat, maka saat USBN maupun UN, materi soalnya harus menyesuaikan atau mempertimbangkan kondisi mereka. Karena anak-anak yang berada di sekolah-sekolah darurat umumnya tidak dapat maksimal mengikuti proses pembelajaran di bandingkan dengan siswa lain yang bersekolah tidak berada di lokasi bencana.

Selain itu, masih menurut Retno, banjir bandang yang terjadi di Sentani, Papua yang baru saja terjadi, harus dipikirkan cara mengantisipasinya. Agar anak-anak di wilayah bencana tersebut tetap bisa mengikuti USBN dan UN meski dengan kondisi darurat, misalnya dengan UN berbasis kertas, bukan computer (UNBK).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TNMAXD
March 31, 2019 at 10:14PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TNMAXD
via IFTTT

Di Konvensi Rakyat, Jokowi Kenalkan 3 Kartu Baru

Tiga kartu, yakni Kartu Prakerja, KIP hingga kuliah, dan Kartu Sembako.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengenalkan tiga kartu baru yang akan menjadi programnya saat terpilih kembali di Pilpres 2019 nanti. Ketiga kartu tersebut, yakni Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga kuliah, dan Kartu Sembako. 

Jokowi menjelaskan, Kartu Prakerja ini merupakan program peningkatan pelatihan yang akan diberikan oleh pemerintah bagi para pencari kerja. Ia berharap mereka akan mendapatkan bekal ketrampilan sebelum masuk ke dunia kerja.

"Saya akan luncurkan yang namanya kartu pra kerja untuk memberikan layanan pelatihan koperasi, skilling, re-skilling, upskill. Ini pelatihan vokasi untuk meningkatkan ketrampilan bagi yang belum bekerja, pekerja, dan yang akan berganti pekerjaan," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara Konvensi Rakyat di Sentul International Convention Center, Bogor, Ahad (24/2) malam. 

Ia menyampaikan, program ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jokowi menyampaikan, pemerintah juga akan memberikan pelatihan vokasi kepada sekitar 500 ribu orang pada 2019 ini.

"Pada 2020, dua juta orang peserta pelatihan akan kita kerjakan. Dengan kartu ini kita akan terus meningkatkan program tersebut sehingga Indoensia memiliki SDM kualitas premium," ujar dia. 

Selama ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat. Salah satunya yakni program vokasi dengan mendirikan balai latihan kerja (BLK) komunitas di pesantren-pesantren. Jokowi pun menargetkan pada 2019 ini akan mendirikan BLK komunitas hingga 1000 dan pada tahun depan ditargetkan hingga tiga ribu BLK.  

Selain kartu Pra Kerja, Jokowi juga berjanji akan memperkuat Kartu Indonesia Pintar yang semula hanya diberikan hingga tingkat SMA/SMK menjadi hingga bangku perkuliahan. Menurut Jokowi, dengan kartu KIP kuliah ini maka pendidikan seluruh anak-anak bangsa dapat terjamin. 

"Kemudian kartu indonesia pintar yang sekarang hanya sampai di SMA atau SMK, juga akan kita jadikan KIP kuliah. Artinya Kartu Indonesia Pintar kuliah ini akan membantu biaya pendidikan. Membantu biaya pendidikan dari anak usia dini hingga kuliah dengan kartu ini," ujar Jokowi. 

Jokowi mengatakan, pemerintah tak ingin kondisi ekonomi kelularga yang lemah menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan hingga bangku perkuliahan. Saat ini, KIP telah diberikan kepada 18,7 juta siswa di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. 

“Hampir satu juta mahasiswa dari keluarga miskin dapat beasiswa. Lima ribu anak dari Papua dapat beasiswa afirmasi. Dan kita berikan beasiswa 20 ribu anak muda terbaik termasuk dari ponpes untuk meneruskan kuliah di luar negeri," tambah dia. 

Terakhir, Jokowi juga berjanji akan meluncurkan kartu sembako murah. Program ini disebutnya untuk memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) dan program rastra yang telah dijalankan. "Program PKH dan rastra akan saya perkuat dengan program kartu sembako murah," ucapnya.

Pada 3 November 2014, Jokowi meluncurkan tiga kartu, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KIP untuk memudahkan masyarakat mengakses ke pendidikan hingga SMA/SMK, KIS untuk mengakses ke kesehatan, dan KKS untuk meningkatkan kemapuan masyarakat yang kurang mampu. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2T9fFAP
February 24, 2019 at 10:14PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2T9fFAP
via IFTTT

RUU Permusikan Ditolak, Iqbaal Ramadhan Justru Optimistis

Iqbal menilai RUU Permusikan dibuat untuk kebaikan musisi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah polemik soal Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan di mana banyak musisi tak setuju dengan beberapa pasal di dalamnya, Iqbal Ramadhan justru optimistis bahwa RUU Permusikan dibuat untuk kebaikan musisi. Iqbaal yang belakangan berprofesi sebagai aktor layar lebar, mengaku bahwa dirinya juga adalah seorang musisi.

"Saya percaya kalau RUU itu dibuat untuk sesuatu yang baik untuk musisi, karena saya juga selaku musisi saya juga ingin musisi punya pengakuan di dalam tata kenegaraan di Indonesia. Saya ingin di KTP nanti tidak hanya ditulis sebagai musisi saja tapi bisa ditulis sebagai musisi, aktor dan lainnya," ujar Iqbaal Ramadhan di Jakarta, Sabtu (9/2).

Meski demikian, dalam proses pembuatan Undang-undang, Iqbaal berpendapat memang ada trial dan error. Sehingga, masyarakat bisa menyumbang saran untuk membuat RUU menjadi lebih baik.

"Cuma memang dalam perancangan, yang namanya rancangan sesuatu yang baru direncanakan pasti ada trial and error dan ada kesalahan di situ, memang terdapat pasal-pasal yang agak menghilangkan esensi dari seorang musisi dalam hal kebebasan berpendapat... mungkin pasal-pasal itu yang menjadi perbincangan orang-orang di luar sana," katanya.

Lebih lanjut, Iqbaal menyayangkan sikap beberapa musisi yang menanggapi negatif RUU Permusikan padahal di dalamnya ada beberapa pasal yang menurutnya baik untuk masa depan musisi Indonesia. Misalnya, soal perlindungan hak para kru musik.

"Yang saya sayangkan adalah ketika RUU itu ingin dirancang, baru ingin dibangun untuk musisi, lalu ada pasal-pasal yang baru dirancang yang belum disahkan yang masih bisa diobrolin tapi orang sudah melihat RUU permusikan ini sudah salah semuanya. Padahal di dalamnya ternyata gue lihat banyak hal-hal yang baik," katanya.

Iqbaal mencontohkan soal hak dan kewajiban kru musik yang sampai saat ini belum jelas padahal kru musik adalah "roda berjalannya sebuah band," kata Iqbaal. Selain itu pasal soal hak cipta juga dinilai baik oleh Iqbaal.

"Itu baik sekali, jadi nanti kalau saya nulis lagu, saya yang compose dan karang sendiri kan nanti saya dibayarnya beda-beda, nah itu artinya bisa menghidupkan musisi seperti di luar negeri. Memang di dalamnya masih ada yang harus direvisi tapi sayang sekali kalau semua orang melihat RUU Permusikan ini salah semuanya, sedangkan ini namanya juga RUU -- Rancangan Undang Undang," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DqBfXt
February 09, 2019 at 10:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DqBfXt
via IFTTT

KPHI: Penetapan BPIH 2019 Manguras Dana Optimalisasi

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) menyayangkan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 35,2 juta. Dengan tidak bertambahnya besaran BPIH 2019, KPIH berpendapat hal itu bisa mengurangi dana otpimilasisi.

Baca Juga:

Komisioner KPHI Syamsul Maarif menilai BPIH yang ditetapkan Kementerian Agama (Kemenag) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komisi VIII sangat murah. Hal itu berdampak pada berkurangnya dana optimalisasi haji.

"Terlalu murah BPIH itu, sehingga penggunaan dana optimalisasi terlalu besar," kata Syamsul Maarif saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (5/2).

Syamsul mengatakan, dana optimalisasi itu bukan hanya hak calon jamaah yang akan berangkat tahun ini. Akan tetapi haknya seluruh calon jamaah yang sudah mendaftar untuk bisa berangkat haji.

Syamsul mengatakan, seharusnya  pemerintah hanya bisa memberikan atau menggunakan dana optimalisasi disesuaikan dengan masa tunggu masing-masing jamaah. Secara pribadi Syamsul mengaku kecewa dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang tidak memberikan masukan. Sehingga Pemerintah dan DPR menetapkan nilai BPIH 2019 sama dengan nilai BPIH tahun 2018.

Karena menurut Syamsul, dengan tidak bertambahnya nilai BPIH, hal itu akan menyebabkan besarnya dana optimalisasi digunakan untuk keberangkatan jamaah tahun ini. Sehingga dana optimalasisi akan berkurang jumlahnya. "Dalam hal ini, saya secara pribadi kecewa dengan BPKH, karena telah menggunakan dana optimalisasi dengan sembrono," ujarnya.

Padahal menurut Syamsul, KPHI telah melakukan pertemuan dengan BPKH dan sepakat untuk meninjau ulang penggunakan dana optimalisasi yang melebihi haknya bagi calon jamaah. "Dampaknya, tahun yang akan datang, BPKH akan kesulitan untuk menyesuaikan BPIH, karena dana optimalisasi hampir seluruhnya terpakai untuk calon jamaah sekarang. Bisa jadi pada tahun-tahun yang akan datang akan terjadi kelonjakan BPIH secara drastis," katanya.

Syamsul mengaku khawatir, jikalau model penggunakan dana optimalisasi dihabiskan tahun ini yang tidak menutup kemungkinan akan menggerus modal awal atau setoran awal calon jamaah. Oleh karena itu, Syamsul mengatakan, BPHK harus secara terbuka memberikan masukan kepada DPR dan Pemerintah terkait dengan penggunakan dana optimalisasi yang berlebihan.

Berita Terkait

"Saya secara pribadi berpendapat bahwa BPIH yang wajar adalah kisaran Rp 40 juta perjamaah, atau Rp 35 juta, tetapi jamaah tidak diberikan living kost, karena seluruh jamaah haji Indonesia sudah mendapatkan jatah makan di Makkah," katanya.

Syamsul menyarankan agar BPKH menghadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meminta fatwa bagaimana jika penggunakan dan optimalisasi model sekarang ini menurut fikih. "Karena menurut pandangan saya pribadi, hal ini berpotensi melanggar hukum agama. Karena ada hak calon jamaah lain yang belum berangkat digunakan

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GbwdCc
February 05, 2019 at 10:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GbwdCc
via IFTTT

KPHI: Penetapan BPIH 2019 Manguras Dana Optimalisi

[unable to retrieve full-text content]

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) menyayangkan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 35,2 juta. Dengan tidak bertambahnya besaran BPIH 2019, KPIH berpendapat hal itu bisa...
http://bit.ly/2t3E38c
February 05, 2019 at 10:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2t3E38c
via IFTTT

Richard Mainaky Sebut Ada Sejumlah Pengganti Butet

Namun, mereka harus mendapatkan polesan lebih lanjut agar dapat mengikuti jejak Butet

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelatih sektor ganda campuran pelatnas PBSI Richard Mainaky melihat potensi atlet-atlet junior sebagai pengganti Liliyana Natsir yang dapat diandalkan dalam berbagai kejuaraan internasional. Namun, mereka harus mendapatkan polesan lebih lanjut agar dapat mengikuti jejak Butet.

"Pemain muda itu tidak seluruhnya bisa menjadi pengganti Butet (sapaan Liliyana Natsir), tapi saya lihat dari permainan individu ada banyak pemain yang berubah dan ada kemajuan," kata Richard selepas pertandingan final Indonesia Masters 2019 di Stadion Istora Senayan, Jakarta, Ahad (27/1).

Pasangan atlet Indonesia Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir kalah 21-19, 19-21, dan 16-21 dari ganda Cina Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong pada final turnamen tingkat dalam turnamen tingkat Super 500 itu. Ini pertandingan terakhir Butet di pentas bulu tangkis profesional dan mewakili Indonesia. Butet yang berusia 33 tahun pensiun dan memfokuskan diri pada bisnis yang digelutinya sejak 2015.

Richard mengungkapkan, ada banyak bakat pada generasi di bawah Butet. Tapi, permainan dan perilaku mereka perlu dibentuk. Menurut Richard, setiap pemain punya karakter dan ciri yang berbeda.

"Ada yang mendekati Butet, seperti Melati ataupun Gloria," kata pelatih yang telah 23 tahun mengabdi di pelatnas PBSI itu.

Richard juga mengindikasikan peluang untuk mengambil pemain-pemain ganda putri untuk menjadi pemain ganda campuran sebagaimana pernah dilakukannya terhadap Butet.

"Dulu Butet, Vita Marissa, dan Debby Susanto juga dari ganda putri. Tapi kalau ambil dari ganda putri, saya harus melihat perkembangannya. Saya lebih memaksimalkan atlet-atlet yang sudah di ganda campuran," katanya.

Selepas Butet pensiun, Richard akan memasangkan Tontowi Ahmad dengan atlet putri Winny Oktavina Kandow karena pemain putri ganda campuran lain sudah masuk kualifikasi Olimpiade. Gloria sudah berpasangan dengan Hafiz, sementara Melati berduet dengan Praveen. Kedua pasangan itu sudah masuk 16 besar. Kalau diganti, kata Richard, mereka harus mulai lagi dari peringkat bawah. Padahal PBSI harus mengejar poin Olimpiade.

"Saya fokuskan Owi dan Winny untuk mencari peringkat setinggi-tingginya," katanya.

Richard telah menyampaikan pesan kepada Owi agar fokus pada tugas berikutnya sebagai pasangan Winny. "Saya bilang ke Owi untuk tidak memikirkan hasil pertandingan terakhir tadi. Dia harus fokus dan kerja keras lagi karena memulai dari peringkat bawah," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UnGzBX
January 27, 2019 at 10:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UnGzBX
via IFTTT

Dejan tak Masalah Andik Absen Lawan Persebaya

Andik mengungkapkan, itu menjadi perjanjian saat penandatanganan kontrak.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pelatih Madura United Dejan Antonic tak mempermasalahkan pemainnya Andik Vermansah absen saat melawan Persebaya Surabaya pada Liga 1 2019. Andik yang saat ini menjadi bagian skuat Madura United menyatakan tidak akan bermain saat melawan Persebaya Surabaya. Andik mengungkapkan, itu menjadi perjanjian saat penandatanganan kontrak.

"Tidak masalah kalau memang Andik tidak bermain lawan Persebaya, saya menghormatinya," Dejan ditemui usai diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih Madura United di hadapan media di Surabaya, Ahad (13/1).

Menurut Dejan, meski nantinya tanpa diperkuat Andik saat menghadapi Persebaya baik partai kandang maupun tandang, timnya tetap solid. Ia menegaskan akan berusaha meraih hasil maksimal.

"Kalau memang dia (Andik) seperti itu maka saya tidak bisa melakukan apa pun, sebab tergantung dia. Tapi sekali lagi, bukan suatu masalah bagi tim saya," kata mantan pelatih Borneo FC tersebut.

Sebelumnya, beredar komentar di media sosial Instagram yang dinyatakan oleh Andik tentang janjinya tidak bermain jika tim yang dibelanya melawan Persebaya.

Sudah terbuka bahwa pemain timnas Indonesia tersebut selama ini dikenal sebagai penggemar berat Persebaya. Terlebih kariernya dimulai dari tim berjuluk Bajul Ijo itu.

Setelah berkarier di tingkat junior, Andik menjadi bagian Persebaya senior pada 2008-2013. Lalu saat terjadi dualisme PSSI, ia memilih membela Persebaya 1927 (sekarang kembali bernama Persebaya).

Tapi pada 2014, pemain 27 tahun itu memilih hengkang ke Malaysia dan membela Selangor FA hingga 2017. Setahun berikutnya, ia merumput bersama Kedah FA sebelum kembali ke Madura United.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Rund17
January 13, 2019 at 10:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Rund17
via IFTTT