Kasus Dana Kemah Pemuda Islam, Polda akan Panggil Dahnil

Polda akan memanggil Dahnil Anzar terkait dugaan penyelewengan dana kemah pemuda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya akan memanggil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar pada Jumat (23/11) besok. Pemanggilan terkait  kasus dugaan penyelewengan dana kemah Pemuda Islam Indonesia yang diselenggarakan Kemenpora.

"Besok Ketua PP Pemuda Muhammadiyah (Dahnil Anzar) dan Ketua Panitia Acara Kemah Pemuda Islam Indonesia (Ahmad Fanani) sudah ada panggilan," ujar Kepala Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan saat dikonfirmasi, Kamis (22/11).

Bhakti membenarkan adanya pelaporan ke Polda Metro Jaya, terkait penyelewengan dana perkemahan tersebut dan sudah dilakukan penyelidikan. Untuk itu, dalam pemeriksaan awal ini diperlukan sejumlah keterangan dari orang-orang yang terlibat termasuk Dahnil Anzar.

Karena, dikatakan Bhakti, perwakilan dari GP Ansor Nahdlatul Ulama telah memenuhi panggilan pemeriksaan dan kooperatif. "Sudah (naik ke penyidikan). Dari hasil cek lapangan dan hasil gelar dengan BPK, maka kami merasa sudah cukup untuk naik ke penyidikan. GP Ansor sudah datang kemarin," katanya.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya mengusut dugaan adanya penyelewengan dana dalam kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia yang dilaksanakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI pada 2017 lalu. Hal tersebut diketahui setelah dikeluarkannya surat perintah penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran dalam kemah dan apel tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono juga membenarkan pihaknya menerima sejumlah laporan sekitar dua pekan lalu, terkait dugaan penyelewengan dana pada acara yang digelar di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta itu. Namun dia enggan merinci siapa saja pihak yang melaporkan.

Kemenpora bekerja sama dengan GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah menggelar Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Islam Indonesia. Acara yang diselenggarakan di pelataran Candi Prambanam, Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu 16 Desember 2017 lalu itu, diharapkan bisa mempererat tali silaturahmi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FNTU4b
November 22, 2018 at 08:39PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FNTU4b
via IFTTT

PLN: Rasio Desa Berlistrik di Babel 100 Persen

PLN kerja sama dengan pemda agar pasokan listrik terserap optimal.

REPUBLIKA.CO.ID,  PANGKALPINANG -- Manajer Komunikasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Wilayah (UIW) Bangka Belitung (Babel), Agus Yuswanta mengatakan rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi di daerah itu sudah mencapai 100 persen.

"Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi hingga pasokan listrik dapat terserap dengan optimal," katanya di Pangkalpinang, Kamis (22/11).

Ia mengatakan, PLN UIW Bangka Belitung saat ini sudah menjalin kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk memberikan kemudahan layanan investasi bagi para investor. Jadi sebelum investor mengurus perizinan, mereka di dinas itu sudah mengetahui bahwa di Babel memiliki pasokan listrik yang berlebih.

"Bahkan pada masa konstruksi, investor tidak perlu khawatir akan kebutuhan listriknya. Tidak perlu menyiapkan genset karena PLN memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan di masa konstruksi, yaitu layanan konstruksi," ujarnya.

Menurutnya selama ini dalam mengaliri listrik untuk memenuhi kebutuhan di pelosok-pelosok desa di Bangka Belitung hampir tidak mengalami hambatan dan rintangan sama sekali. Di mana yang menjadi perhatian saat ini adalah menyediakan listrik dengan biaya yang lebih efisien untuk daerah-daerah terluar.

"Hampir tidak ada hambatan, mulai dari perizinan dan kerelaan masyarakat ketika pohonnya dipangkas saat PLN memasang jaringan baru untuk desa-desa di pelosok juga. Alhamdullilah, dengan pendekatan yang baik dan dukungan dari Muspida mempercepat kami memasang jaringan listrik baru," katanya.

Dikatakannya, saat ini suplai listrik di sistem Bangka tercatat sebesar 173 Megawatt (MW) dengan permintaan 138 MW. Sedangkan suplai pada sistem Belitung sebesar 75 MW dengan permintaan 41 MW.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PMr4pe
November 22, 2018 at 08:27PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PMr4pe
via IFTTT

Mobil Tabrak Kerumunan Anak SD di Cina, Lima Orang Tewas

Serangan mematikan di sekolah terjadi beberapa kali di Cina.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Lima anak dan 18 lainnya terluka setelah ditabrak mobil di sebelah timur laut Cina, Kamis (22/11). Juru bicara pemerintahan setempat mengatakan mobil tersebut menabrak sekerumunan anak-anak di luar sebuah sekolah dasar.

Sopir mobil tersebut sudah ditahan setelah menabrak anak-anak tersebut pada tengah hari di kota pelabuhan di Huludao, Provinsi Liaoning. Juru bicara pemerintahan kabupaten Jianchang menggambarkan ini menjadi kecelakan lalu lintas fatal.

Ia menambahkan saat ini penyebab kecelakaan tersebut masih diselidiki. Dalam rekamanan video keamanan terlihat anak-anak sedang berjalan di pinggir jalan di depan sekolah mereka ketika sebuah mobil mendekat. Tiba-tiba mobil tersebut mengubah arah dan menabrak anak-anak tersebut.

Belum diketahui apakah kecelakaan ini serangan yang direncanakan atau tidak. Sampai kini juga belum diketahui apakah sopir tersebut berusaha menghindari sesuatu di depannya. Pada bulan lalu seorang dengan senjata tajam melaju ke arah pejalan kaki di sebelah timur kota Ningbo.

Ia menewaskan dua orang dan melukai 16 lainnya. Bulan September, ada 11 orang terbunuh dan 44 lainnya dilarikan ke rumah sakit setelah seorang laki-laki menabrakkan mobilnya ke arah kerumunan pejalan kaki di pusat kota Hunan.

Setelah menabrak banyak orang, laki-laki itu melompat keluar dari mobilnya. Lalu menyerang para korban dengan belati dan sekop.

Serangan mematikan di sekolah telah terjadi beberapa kali di Cina. Hal itu termasuk beberapa serangan yang terjadi pada 2010 yang mana hampir 20 anak tewas terbunuh. Serangan-serangan ini membuat pemerintah pusat Cina meminta sekolah meningkatkan keamanan mereka.

Namun, tetap saja ada serangan mematikan yang terjadi. Pada Juni lalu seorang laki-laki menyerang tiga orang anak laki-laki dan seorang ibu menggunakan pisau dapur di Shanghai. Peristiwa ini menewaskan dua orang anak.

Tahun lalu, polisi mengatakan ada sebuah bom yang diletakkan di gerbang sebuah taman kanak-kanak di sebelah Timur Cina. Bom tersebut meledak ketika keluarga dan orang tua menjemput putra-putri mereka. Kejadian tragis ini menewaskan delapan orang.

Motivasi para pelaku sangat bervariasi. Mereka diidentifikasi memiliki penyakit jiwa atau terasing dari masyarakat.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2R6cYeS
November 22, 2018 at 08:27PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2R6cYeS
via IFTTT

Bertemu Relawan, Prabowo: Loe Bukan Tampang Punya Duit

Prabowo membantah dirinya masuk kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden Prabowo Subianto hadir dalam pembekalan relawan di gedung Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (22/11). Prabowo kembali menuturkan pernyataan soal "tampang" di hadapan ribuan relawan yang hadir disana.

Sebelumnya, ucapan Prabowo mengenai "tampang Boyolali" menuai kontroversi karena dianggap melukai perasaan. Prabowo menuding "tampang Boyolali" tak pantas masuk hotel karena tak punya uang.

"Tampangnya ya ekonomi agak terbatas begitu. Kalau gue ngomong apa adanya salah. Padahal tampang loe bukan tampang punya duit. Bukan gue ngejek, gue mau perjuangin loe," katanya dalam sambutan yang disambut sorak sorai relawan.

Prabowo membantah klaim pemerintah soal penurunan angka pengangguran dan perbaikan ekonomi. Menurutnya, ekonomi Indonesia hanya dinikmati segelintir orang. Prabowo membantah dirinya termasuk kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas. Menurutnya, penghasilan ayahnya Soemitro Djojohadikusomo sebagai Guru Besar FEUI hanya pas-pasan saja.

"Kita kenyang dibohongi. Prabowo anak orang kaya, babe gue dulu guru besar tahu enggak gajinya berapa?kere iya, enggak punya duit," ucapnya.

Prabowo juga merasa penghasilan sebelummya sebagai Danjen Kopassus tak bisa membuatnya hidup mewah. "Jangan kau kira jenderal gajinya berapa? Kalau jenderal hidup mewah ya bisa dipertanyakan juga," ucapnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PMr1K4
November 22, 2018 at 08:26PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PMr1K4
via IFTTT

In Picture: Deklarasi Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Tapal Kuda

Deklarasi digelar di Lapangan Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Jember.

REPUBLIKA.CO.ID,  JEMBER -- Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur mendeklarasikan diri mendukung pasangan Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin pada kontestasi Pilpres 2019. Deklarasi yang dihadiri sekitar 5.000 peserta terdiri dari kiyai, ibu nyai, santri, serta wali santri tersebut digelar di Lapangan Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Jember, Jawa Timur, pada Kamis (22/11).

Deklarasi tersebut dipimpin langsung oleh Pengasuh Ponpes Nurul Qarnain Jember, Yazid Karimullah. Deklarasi tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua Tim Kampamye Nasional (TKN) untuk pemenangan Jokowi-Maruf, Erick Thohir, Dewan Pengarah JKSN Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Dewan Pembina JKSN KH Asep Saifuddin Chalim.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PRGJnq
November 22, 2018 at 08:15PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PRGJnq
via IFTTT

Perjalanan KRL Terganggu karena Pohon Tumbang

Perjalanan tertunda hingga sekitar satu jam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah perjalanan kereta rel listrik (KRL) di Jakarta mengalami gangguan karena adanya pohon yang tumbang di jalur KRL. "Dampak cuaca buruk mengakibatkan sejumlah perjalanan KRL sempat terganggu, beberapa jalur yang sempat tidak dapat dilalui KRL karena terdapat pohon tumbang yakni jalur Tanah Abang-Manggarai dan Tanah Abang-Rangkasbitung," ujar Vice President Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Eva Chairunisa di Jakarta, Kamis (22/11).

Eva menuturkan jalur Tanah Abang-Manggarai terdapat pohon tumbang pada pukul 15.12 WIB yang mengakibatkan listrik aliran atas sempat dimatikan hingga pukul 16.20 WIB. Saat ini sudah normal kembali.

Jalur lainnya, yaitu jalur rel Tanah Abang-Rangkasbitung sekitar pada pukul 15.08 WIB juga mengalami gangguan perjalanan dampak pohon tumbang di sekitar wilayah Palmerah. Akibatnya, sejumlah KRL pada lintas tersebut sempat tertahan sekitar satu jam hingga pukul 15.55 WIB evakuasi dan pembersihan jalur selesai dilakukan.

Meskipun saat ini kedua jalur tersebut sudah dapat dilalui dengan normal, namun masih terdapat antrean perjalanan KRL pada lintas Tanah Abang-Rangkasbitung dan Tanah Abang-Manggarai. Eva bersama PT Kereta Api Indonesia Daop 1 mengucapkan permohonan maaf atas gangguan perjalanan dampak kejadian pohon tumbang disejumlah wilayah jalur KRL.

Pengguna jasa diimbau agar tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan dengan tidak memaksakan diri untuk masuk apabila KRL telah penuh, dan selalu berdiri dibelakang garis aman peron. Sebelumnya, sejumlah pohon tumbang di beberapa wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan pada Kamis sore akibat hujan badai.

Bahkan, di daerah Thamrin dan Tanah Abang, Jakarta Pusat sempat terjadi hujan es selama kurang dari lima menit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI telah mengevakuasi lokasi pohon tumbang serta mengimbau agar masyarakat berhati-hati dan memilih jalan alternatif lain.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2R68yEO
November 22, 2018 at 08:15PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2R68yEO
via IFTTT

Kota Bogor Keluarkan Larangan Plastik di Pusat Perbelanjaan

Perbelanjaan modern di Kota Bogor nantinya tidak lagi memberikan plastik ke pelanggan

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor nomor 61 tahun 2018 berisi tentang pelarangan plastik di pusat perbelanjaan modern. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor Elia Buntang, peraturan pelarangan itu dimulai dari yang paling mudah diatur terlebih dahulu.

Dari Perwali tersebut, bentuk pelarangan plastik serentak dilaksanakan mulai Sabtu (1/12) akhir tahun ini. Menurutnya, peraturan tersebut sudah disosialisasikan sejak Agustus silam dan masih berlangsung hingga saat ini. Jika sudah diterapkan, pusat perbelanjaan modern di Kota Bogor nantinya tidak lagi memberikan plastik belanja kepada pelanggan, melainkan kantung belanja sekali pakai.

"Desember awal (1/12), semua pusat perbelanjaan modern di Kota Bogor akan menggunakan kantung belanja sekali pakai," kata Elia mengkonfirmasi, Kamis (22/11).

Menurutnya, dari 700 ton sampah per-hari yang ada di Kota Bogor, terdapat tiga persen sampah plastik yang terkumpul. Jumlah itu diharapkan dapat berkurang dengan adanya peraturan pelarangan plastik yang diterapkan di pusat perbelanjaan modern.

Kondisi sampah plastik tersebut dinilai sangat memprihatinkan mengingat butuh waktu 200 hingga 1.000 tahun untuk mengurai sampah plastik. Maka ia menilai, dengan adanya peraturan yang diterapkan pemerintah kota (Pemkot) Bogor, sampah plastik dapat berkurang.

Sementara itu untuk pelarangan plastik di sejumlah tempat perbelanjaan tradisional seperti pasar dan toko kelontong, Elia menyebut peraturan tersebut akan menyusul. Namun, saat ini pihaknya masih tetap berfokus pada sosialisasi pelarangan plastik di tempat perbelanjaan modern.

"Untuk sementara, kami (DLH) akan berfokus dari yang paling mudah diatur dulu (pusat perbelanjaan modern), nanti ke depannya, baru menyusul untuk itu (pelarangan plastik) di tempat lain," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut Kepala Bidang Persampahan DLH Kota Bogor Mochamad Ade Nugraha menilai, saat ini Indonesia menjadi negara kedua terbesar penyumbang sampah plastik ke lautan setelah Cina. Dengan adanya aturan pelarangan plastik di pusat perbelanjaan modern seperti minimarket, supermarket, ataupun mall, Kota Bogor dapat mengurangi timbunan sampah plastik yang ada.

"Kami berharap adanya Perwali ini dapat mengurangi volume sampah plastik di Kota Bogor," ujarnya.

Dengan adanya peraturan tersebut, Kota Bogor menjadi salah satu dari 4 kota yang menerapkan pelarangan plastik. Ketiga kota lainnya adalah Banjarmasin, Balikpapan, dan Bandung.

Sementara itu Ketua Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) Een Irawan mengapresiasi langkah pemerintah kota (Pemkot) Bogor dalam mengeluarkan kebijakan pelarangan plastik. Dengan adanya peraturan tersebut, ia berharap Kota Bogor dapat menjadi pionir sebagai kota besar yang menerapkan kebijakan ramah lingkungan.

Menurut Een, saat ini 80 persen sampah yang ada di laut merupakan sumbangsih dari sungai. Di Ciliwung sendiri tingkat pergerakan timbunan sampah sangat marak ditemui. Pada satu kelurahan saja, menurut Een, terdapat 5-6 timbunan sampah yang muncul.

"Kalau kita telusuri Sungai Ciliwung, itu akan ditemui timbunan-timbunan sampah yang sangat banyak, berkisar 5-6 timbunan per-kelurahan," ujarnya.

Ia menuturkan, selama empat hari menelusuri pergerakan sampah dari Katulampa hingga ke Kedung Badak, persebaran sampah yang di dalamnya juga terdapat sampah plastik, masih marak ditemui. Menurutnya, sampah plastik memang menjadi momok yang harus dibenahi dari hulu hingga hilir. Termasuk dari bagaimana cara pemerintah dapat mengatur warganya untuk tidak lagi membuang sampah di sungai.

"Kita mendorong agar pemerintah di wilayah atau daerahnya itu dapat membuat kebijakan yang pro lingkungan. Misalnya, mengatur agar bagaimana warga tidak membuang sampah di sungai," kata Een.

Kultur masyarakat yang terbiasa membuang sampah ke sungai harus diikat dengan peraturan daerah. Pasalnya, 80 persen badan sungai Ciliwung sudah dipadati hunian penduduk. Jika tidak timbul kepedulian pada masyarakat akan sungai, maka berbagai dampak lainnya bisa tercipta. Seperti dampak kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi.

"Perihal menjaga lingkungan itu bukan hanya berdampak pada alam saja. Tapi juga bisa ke kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pola hidup yang kurang peduli pada lingkungan akan menimbulkan penyakit, dan bisa juga mengikis tingkat intelegensia seseorang," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PQy4kT
November 22, 2018 at 08:14PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PQy4kT
via IFTTT

Dua Faktor Kegagalan Timnas Menurut Save Our Soccer

Dua faktor ini sepenuhnya bersumber dari kebijakan keliru PSSI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali melihat ada dua faktor penyebab kegagalan timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2018. Dua faktor ini sepenuhnya bersumber dari kebijakan keliru PSSI.

"Pertama pergantian pelatih secara spontan. Kedua, bentrokan jadwal kompetisi liga dan timnas bermain," kata Akmal saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (22/11).

Indonesia harus gigit jari setelah dipastikan tersingkir dari ajang AFF 2018 usai Filipina bermain imbang 1-1 dari Thailand. Meski masih menyisakan satu partai terakhir menghadapi Filipina, namun pasukan Bima Sakti sudah tak bisa mengejar ketertinggalan poin.

Sebelumnya, PSSI disebut Akmal menginginkan target melangit untuk prestasi tim Garuda. Namun, justru PSSI tidak mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.

"Ini merupakan blunder terbesar PSSI yang mempunyai mimpi besar jadi juara tetapi sama sekali tidak mempersiapkan diri secara matang," sesalnya.

Ia mengkritisi penunjukan Bima Sakti sebagai pelatih menggantikan peran Luis Milla juga terkesan dipaksakan. Meski dalam kurun waktu sembilan bulan terakhir menjabat sebagai asisten Milla, Bima Sakti, menurut Akmal, belum memiliki kesiapan secara taktis. Lantaran pria 42 tahun itu tidak memiliki waktu yang cukup untuk membangun tim di bawah kepemimpinannya.

Akmal juga menyoroti berjalannya kompetisi di Indonesia ketika timnas tengah berlaga. Tentu, kondisi itu menghadrikan dampak yang buruk bagi pemain dan juga pelatih.

"Persiapan tidak jelas, bahkan uji coba dengan tim lawan yang sudah datang ke Indonesia tetapi pemain timnas masih ikut kompetisi. Tentu ini menimbulkan konsentrasi pemain terbagi, bukan hanya soal fisik, tapi juga mempengaruhi pikiran dan mental. Saya menilai secara mental para pemain tidak siap," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FD6djH
November 22, 2018 at 08:14PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FD6djH
via IFTTT

KPU Tentukan Nasib OSO Senin Depan

Selain beraudiensi dengan MK, KPU juga akan beraudiensi dengan Mahkamah Agung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, selain kepada Mahkamah Konstitusi (MK), KPU juga telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan audiensi. KPU melalukan audiensi sebelum memutuskan sikap melalui rapat pleno yang akan dilaksanakan Senin (26/11).

"Kami juga sampaikan, kami juga telah bersurat selain kepada MK juga kepada MA untuk melakukan hal yang sama, yaitu beraudiensi," ujar Wahyu di Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).

Namun, kata Wahyu, respon yang lebih segera dilakukan oleh MK. Meski belum mendapatkan respons, ia mengaku, pihaknya akan tetap berkomunikasi dengan MA. KPU akan meminta waktu kepada MA untuk beraudiensi membahas soal putusan-putusan terkait persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berlatar belakang pengurus partai politik (parpol)

"Jadi, kami ingin memiliki perspektif yang lebih utuh terkait dengan putusan-putusan yang ada. Sehingga nanti kami dalam rapat pleno, dalam pengambilan keputusan itu, punya dasar yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," katanya.

Wahyu pun berharap ada waktu untuk melakukan audiensi dengan MA sebelum hari Senin (26/11) mendatang. Di mana pada hari itu KPU berencana menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan terkait putusan-putusan yang ada, termasuk putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kita merencanakan Senin depan. Kita ada jadwal rapat pleno. Nah, dalam rapat pleno itu kita rencanakan kita ambil keputusan," ujar Ketua KPU, Arief Budiman, yang berdiri di samping Wahyu.

Ia menyebutkan, KPU akan melihat perkembangan atas permohonan yang dikirimkan ke MA tersebut. Meski begitu, ia juga akan melihat bagaimana sifat putusan-putusan itu, yang meminta KPU untuk melaksanakannya dengan cepat.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r1uzZW
November 22, 2018 at 08:13PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r1uzZW
via IFTTT

Ponsel Pintar Cina Kuasai 52 Persen Pasar Dunia

Xiaomi bahkan mampu berada di urutan kedua setelah Samsung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Semua vendor Cina secara kombinasi tercatat menguasai lebih dari setengah pasar smartphone dunia pada kuartal ketiga tahun ini. Menurut laporan perusahaan riset pasar Canalys, dikutip Kamis (22/11), ini adalah pangsa pasar tertinggi yang pernah mereka raih sepanjang sejarah.

Menguatnya pangsa pasar vendor smartphone Cina di pasar global itu mencapai 52 persen, antara lain didorong oleh pertumbuhan kuat brand-brand seperti Huawei, Xiaomi, Oppo, dan Vivo. Oppo bahkan mendominasi bersama pesaingnya, merk Korea Samsung, di lima pasar utama di Asia Tenggara.

Di Indonesia, berdasarkan laporan Canalys, Xiaomi bahkan mampu berada di urutan kedua setelah Samsung dengan pengusaan pasar 22,8 persen. Itu berarti hanya terpaut sedikit dengan Samsung yang menguasai 23,6 persen. Oppo di posisi ketiga dengan 20,0 persen.

Pada kuartal ketiga tahun ini, pasar smartphone dunia tidak menggembirakan dengan total pengiriman ke seluruh dunia turun tujuh persen menjadi 348,9 juta unit dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai 375,9 juta unit. Ini juga penurunan yang ketiga kalinya berturut-turut.

"Pasar Cina menunjukkan tidak ada peningkatan dalam hal penjualan smartphone, dan 14 dari 20 merek teratas di Cina (penjualannya) turun pada Q3," kata analis Catalys, Mo Jia, yang berbasis di Shanghai.

Menurut Mo Jia, kondisi itu terus memberikan tekanan luar biasa bagi vendor di tengah meningkatnya komponen dan biaya tenaga kerja di Cina. Vendor Cina lebih fokus dari sebelumnya pada ekspansi di luar negeri, seperti di Asia Selatan, Afrika, serta Eropa Timur dan Tengah.

Canalys melaporkan Samsung masih menguasai pasar smartphone dunia pada kuartal ketiga 2018, dengan total pengiriman 71,3 juta unit (20,4%), diikuti Huawei yang menggeser Apple dengan 51,9 juta unit (14,9 persen), kemudian Apple di posisi ketiga dengan 46,9 juta unit (13,4 persen). Xiaomi di posisi keempat dengan total pengiriman 33,4 juta unit yang memakili 9,6 persen pangsa pasar, kemudian Oppo di bawahnya dengan 31,0 juta unit atau 8,9 persen, dan merek-merek lainnya secara kumulatif berkontribusi 114,3 juta unit atau setara 32,8 persen pangsa pasar.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FzdGA4
November 22, 2018 at 08:09PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FzdGA4
via IFTTT

Not too late to revoke DNI policy: Bambang Soesatyo

DNI is a list of business areas close to foreign investment and new investment.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- House of Representatives (DPR) Chairman Bambang Soesatyo has called on the government to review its economic package policy XVI related to the opening of commercial areas in the Negative Investment List (DNI) to protect small businesses (UMKMS). According to him, the latest economic policy package is viewed as not being in line with President Joko Widodo's vision of encouraging and protecting national UMKMs.

"It is not too late for the government to correct or revoke the policy to safeguard the future of small entrepreneurs," Bambang remarked in Jakarta, Wednesday (Nov 21).

Bambang pointed out that the government had issued a policy to support UMKMs by reducing the tax burden and loan interest to as low as 0.5 percent. However, he said that the XVI Economic Policy Package had the potential to threaten the future of small business actors, who should be protected by the state.

Bambang, who is also a Golkar Party politician, further noted the latest economic package targeted several strategic sectors.

The government recently announced its relaxation policy of the DNI, revising Presidential Regulation (Perpres) No. 44 of 2016, as part of the 16th economic policy package. The relaxation of the DNI is intended to boost domestic and foreign investment. Thus, the policy is more promotional in nature.

The relaxation in this business sector was proposed on the basis of a solid reason. For instance, crumb rubber was eliminated from the DNI during the 2012-2016 period, and the number of businesses operating in that sector only increased by one unit, from 201 to 202 units.

Hence, relaxation of the DNI is open to domestic and foreign investment. There is a special provision for UMKM and a provision that restricts foreign investment.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2OWPhnx
November 22, 2018 at 08:00PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2OWPhnx
via IFTTT

Prabowo : Koalisi Indonesia Adil Makmur Agak Aneh

Prabowo mengatakan KIAM diisi orang-orang yang sempat tak sejalan dalam politik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto menganggap Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM) cukup aneh. Alasannya, karena anggota KIAM terdiri dari orang-orang yang berbeda bahkan bertentangan sebelumnya.

Prabowo menyoroti adanya anak Soekarno (Rachmawati Soekarnoputri) dan Soeharto (Titiek Soeharto) di dalam KIAM. Keduanya dianggap bertentangan pada zamannya. "Kalau kalian perhatikan, koalisi adil makmur agak aneh. Ada anak Soekarno, Soeharto walau dulu dua-duanya berseberangan," katanya dalam sambutan pembekalan relawan di Istora Senayan pada Kamis, (22/11).

Bahkan ia menilai masuknya Amien Rais dalam KIAM juga unik. Sebab, Amien sempat tak sejalan dengan rezim Soeharto. "Ada Amien Rais dulu yah agak berseberangan dengan Soeharto. Sekarang Amien duduk sejajar dengan anak Soeharto," ujarnya.

Prabowo juga merujuk dirinya sendiri yang berlawanan dengan Presiden PKS Sohibul Iman ketika zaman reformasi. Kala itu, Prabowo masih menjadi tentara yang memburu aktivis seperti Sohibul.

"Sohibul iman dulu demo lawan tentara sekarang malah usung mantan tentara. Saya dulu ditugaskan kejar Iman dan pak Amien. Mohon maaf nuhun sewu. Banyak tokoh HMI dulu saya kejar sekarang dukung saya," ungkapnya.

Ia memandang persatuan KIAM dapat terjalin karena persamaan visi. Sehingga para anggota KIAM dapat melupakan dendam masa lalu demi masa depan rakyat. "Jangan lihat ke belakang. Mari cari persatuan dan selamatkan anak bangsa. Saya sangat optimis dan kaget," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zlu95v
November 22, 2018 at 07:57PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zlu95v
via IFTTT

Indeks Kepuasan Haji 2018 Hanya Naik 0,38 Poin

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indeks kepuasan haji Indonesia (IKJHI) 2018 hanya naik 0,38 poin dari tahun sebelumnya atau 84,85 persen menjadi 85,23 persen. “IKJHI secara umum 85,23 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,38 poin dibandingkan indeks tahun lalu yang sebesar 84,85,” kata kepala BPS Suhariyanto dalam rilis IKJHI 2018, Kamis (22/11).

Dia menjelaskan, IKJHI diperoleh dari dua komponen pembentuk. Keduanya yakni tingkat kepuasan dan kepentingan atau harapan jamaah pada smeua jenis pelayanan selama di Saudi. Sejak survei dimulai pada 2010, Suhariyanto mengatakan angka IKJHI cenderung meningkat, walaupun fluktuatif.

IKJHI 2018 pada 2018 sebesar 85,23 persen dengan keterangan sangat memuaskan. Sementara tahun sebelumnya, 84,85 persen dengan keterangan memuaskan. Suhariyanto mengatakan capaian IKJHI 2018 adalah yang terbaik setelah sembilan tahun pelaksanaan survei.

Suhariyanto menjabarkan, pelayanan transportasi bus antarkota mencapai indeks tertinggi, jika dibandingkan pelayanan lainnya. Capaian indeks pelayanan bus antarkota tahun ini sebesar 88,25 persen atau naik 0,2 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemudian, indeks kepuasan terhadap pelayanan petugas menempati posisi kedua tertinggi, yakni sebesar 87,69 persen. Capaian itu menggeser pelayanan bus sholawat yang tahun ini berada diurutkan ketiga besar 87,65 persen.

Suhariyanto mengatakan, kualitas tenda di Arafah dan peningkatan fasilitas tenda di Mina mampu meningkatkan nilai indeks dari 75,55 pada tahun lalu menjadi 77,59 pada 2018. Kendati demikian, dibandingkan jenis pelayanan lainnya, pelayanan indeks di Armina merupakan pelayanan dengan indeks kepuasan terendah. Rendahnya nilai indeks kepuasan tenda Armina disebabkan oleh ketidaksesuaian kapasitas tenda dengan jumlah jamaah, minimnya kelengkapan fasilitas di tenda, dan keberfungsian fasilitas dan alat di tenda.

Berita Terkait

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin mensyukuri hasil survei BPS yang meningkat dari tahun sebelumnya. Dia mengatakan petugas haji memiliki pekerjaan di rumah orang yang mengatur sekitar 221 ribu orang. Menurut dia, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji juga buah dari kebersamaan berbagai pemangku kepentingan. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FBhK2S
November 22, 2018 at 07:47PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FBhK2S
via IFTTT

Cara Aman Atasi Migrain Bagi Ibu Hamil

Ibu hamil harus selektif dalam mengonsumsi obat-obatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyaknya masalah yang dialami wanita saat masa kehamilan disebabkan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Semua rasa sakit itu akan tetap terasa sampai melahirkan.

Beberapa wanita hamil harus merasakan sakit yang tidak terkait dengan kehamilan seperti migrain. Migrain menyebabkan sakit kepala yang mengganggu dan dapat membuat Anda memutuskan untuk minum obat agar membantu mengatasi rasa sakit itu.

Namun, harus disadari obat-obatan tersebut tidak aman dikonsumsi selama kehamilan. Lalu bagaimana cara yang aman untuk mengatasi migrain yang dialami ibu hamil?

Penting untuk kita pahami terlebih dahulu penyebab migrain selama kehamilan agar lebih mudah untuk mencegahnya. Dilansir di Boldsky, migrain sering dipicu oleh beberapa faktor sebagai berikut.

Fluktuasi hormon

Hormon seperti estrogen diketahui dapat memicu migrain. Itulah mengapa wanita

sering mengalami serangan migrain selama kehamilan, menstruasi, dan menopause.

Migrain sering kali dialami wanita dibanding pria karena alasan tersebut. Selain itu, serotonin neurotransmitter juga disebut sebagai penyebab migrain.

Kadar serotonin yang rendah dapat memicu migrain. Itulah sebabnya migrain sering terjadi ketika wanita hamil merasa emosional atau stres.

Fluktuasi tekanan

Fluktuasi tekanan darah juga dapat memicu migrain pada sebagian besar wanita.

Kenaikan tekanan darah dapat menyembabkan saraf otak menyempit dan membatasi aliran darah. Tekanan darah tinggi yang bersamaan dengan migrain jika dialami semasa kehamilan bisa menjadi gejala preeklamsia.

Otot kejang

Ketegangan otot selama kehamilan adalah hal yang biasa terjadi. Otot-otot di tubuh

sering meregang untuk mengakomodasi bayi yang sedang mengalami pertumbuhan.

Ini dapat meningkatkan ketegangan otot yang mungkin memuncak sampai terjadi

kejang otot. Tubuh akan mengeluarkan serotonin selama kejang otot yang memicu

migrain.

Pemicu lain

Meskipun penyebab migrain bervariasi dari orang-ke-orang, pemicu umum lainnya

adalah cokelat, kafein, cuaca, makanan olahan, atau stres. Jika Anda memiliki alergi

terhadap makanan tertentu, ada kemungkinan besar Anda akan mendapatkan serangan migrain.

Cuaca yang terlalu banyak angin atau salju dapat juga memicu migrain. Obat-obatan, seperti aspirin yang merupakan obat anti-inflamasi non-steroid dapat menyebabkan banyak komplikasi untuk bayi yang belum lahir.

Aspirin juga dapat menyebabkan keguguran jika diminum selama periode pembuahan. Jika dikonsumsi selama trimester ketiga, dapat menyebabkan komplikasi jantung pada janin. Oleh karena itu, aspirin harus dihindari oleh ibu hamil.

Di sisi lain, obat seperti asetaminofen dianggap aman dikonsumsi selama kehamilan. Namun, tetap harus dengan resep dokter. Jika Anda terlalu khawatir untuk mengonsumsi obat-obatan pereda migrain semasa hamil, Anda dapat mengatasi migrain tanpa obat yang sama efektifnya.

Berikut cara yang aman dan efektif mengatasi migrain semasa hamil tanpa intervensi

obat-obatan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2qYPEEn
November 22, 2018 at 07:43PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2qYPEEn
via IFTTT

Masjid Terpapar Radikalisme, Demokrat: BIN Kurang Kerjaan

Politikus Demokrat menilai seharusnya BIN tidak menyampaikan ke publik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu menyayangkan cara Badan Intelijen Negara (BIN), yang secara terang-terangan mengumumkan soal masjid-masjid yang terindikasi terpapar konten radikalisme. Menurutnya, hal itu kurang tepat, karena laporan BIN seharusnya disampaikan kepada presiden bukan ke masyarakat umum.

"BIN kurang kerjaan mengumumkan hal ihwal dan masalah yang semestinya dilaporkan ke presiden dan dikerjakan diselesaikan pemerintah," katanya kepada wartawan, Kamis (22/11).

Menurut politikus Demokrat ini, semestinya BIN melaporkan kepada usernya yakni presiden. Kemudian presiden yang melakukan langkah nyata antisipatif untuk meredam dan menyadarkan pengelola masjid yang terindikasi tersebut.

Khatibul menyebut persoalan ini bukan karena publik tidak percaya laporan BIN tersebut. Ia pun percaya hasil laporan BIN tersebut, namun caranya bukan disampaikan ke publik seperti kemarin. Karena banyak faktor yang mengakibatkan kelompok-kelompok tertentu terpapar paham radikal.

"Bisa jadi akibat dari ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik. Atau akibat ketimpangan sosial yang terlalu jauh, karena dominasi ekonomi digenggaman kelompok tertentu, diatas kelompok mayoritas yang terabaikan," jelasnya.

Khatibul melihat akibat dari cara BIN mengumumkan laporan tersebut ke publik, saat ini muncul keresahan di masyarakat. "BIN bikin takut masyarakat dengan menyebarkan info yang bukan untuk konsumsi mereka," ujar Khatibul mengingatkan.

Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Arief Tugiman mengungkapkan ada 41 masjid di kementerian dan lembaga yang terpapar paham radikalisme. Hal ini dia sampaikannya dalam diskusi Peran Ormas Islam Dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Sabtu (17/11) lalu. Arief menjelaskan, 41 masjid itu terdiri dari 11 masjid kementerian, 11 masjid di lembaga dan 21 masjid BUMN.

Dari data ini, Arief menjelaskan jika ada tujuh masjid dengan paparan radikalisme kategori rendah, 17 masjid terpapar radikalisme kategori sedang dan 17 masjid terpapar radikalisme kategori tinggi. Arief mengakui mendapatkan hasil survei itu dari Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Nahdlatul Ulama (P3M NU). Namun kini pengungkapan hasil survei terhadap 41 masjid itu menjadi polemik.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PPEP6H
November 22, 2018 at 07:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PPEP6H
via IFTTT

Mahasiswa Garut Tekankan Persatuan Kesatuan Jelang Pemilu

'Jangan sampai karena beda pilihan kita berbeda segala sesuatunya'.

REPUBLIKA.CO.ID,GARUT--Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan kembali meningkat pasca pembakaran bendera di Garut dalam peringatan Hari Santri Nasional. Peristiwa tersebut menciptakan sejumlah aksi di berbagai wilayah. Alhasil, meningkatkan eskalasi di tingkat nasional. Menyikapi situasi tersebut, Gordah Institute sebagai salah satu lembaga kepemudaan di wilayah Garut melaksanakan kegiatan diskusi bersama dengan beberapa ormas dan organisasi mahasiswa, untuk mendukung terwujudnya kerukunan di wilayah Garut, Kamis (22/11).

Wakil Sekretaris PCNU Garut, KH. Hilman Umar Basori selaku salah satu narasumber mengatakan bahwa di dalam kerukunan bangsa Indonesia saat ini, muncul berbagai permasalahan, perbedaan, hingga pertentangan yang disimbolkan dengan penggunaan simbol agama.  "Tidak jarang, pertentangan dan perbedaan di masyarakat disimbolkan dengan simbol agama. Ditambah publik menyikapi persoalan ini sangat luar biasa." ujar Hilman dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis (22/11).

Sementara itu, Direktur Gordah Institue, Arif Nurhakim M.Pd saat ditemui sejumlah wartawan mengatakan, Deklarasi Kesatuan dan Persatuan ini mengambil tema “Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Tengah Kemajemukan”. “Menjelang tahun politik di tahun 2019, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai karena beda pilihan kita berbeda segala sesuatunya,” ujar Arif.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Hotel Alamanda Jl. Otista, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Dihadiri Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Garut. H. Wahyudijaya, wakil Kapolres Garut serta para mahasiswa dari berbagai universitas di Garut.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2R58llt
November 22, 2018 at 07:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2R58llt
via IFTTT

PT Pos Ingin Program Kirim Buku Gratis Berpayung Hukum

Dengan ada payung hukum, Pos Indonesia bisa menggandeng pihak lain dalam program ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pos Indonesia ingin program kirim buku gratis memiliki payung hukum untuk melindungi perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya dari program tersebut ditanggung sepenuhnya oleh PT Pos Indonesia.

"Soal payung hukum, instruksi presiden terkait program tersebut kan harus diwujudkan dalam bentuk apakah Inpres (Instruksi Presiden) atau apa supaya melindungi kami juga," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahju Setijono ditemui di Jakarta, Kamis (22/11).

Menurutnya, saat ini BUMN yang ia pimpin tersebut hanya dapat menjalankan program tersebut sebatas program tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). "Kalau kami terus-terusan kan hanya sebatas CSR, di luar CSR kan tidak bisa lagi," ungkapnya.

Sehingga, lanjut Gilarsi, dengan payung hukum tersebut, Pos Indonesia bisa menggandeng pihak lain untuk turut mensukseskan program tersebut. "Misalnya itu semacam Inpres, itu kan kita bisa menagih misalnya pak kami sudah melakukan ini, kami harus menagih ke siapa, begitu kan," tukasnya.

Sementara itu, kendati belum keluar payung hukum yang diinginkan, Gilarsi menyampaikan bahwa pihaknya juga tengah menggandeng berbagai pihak untuk berkontribusi dalam program ini. Sala satu yang sudah tertarik yakni pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Kemendikbud sudah tertarik. Inginnya sih Kemendikbud, karena kan berkaitan. Dananya dari APBN, nah yang melakukan ya kita," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PPEGjF
November 22, 2018 at 07:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PPEGjF
via IFTTT

In Picture: Lintas Ekbis: Operasi Pasar Beras Bulog di Cipinang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog siap menyuplai 2.000 ton beras medium per hari melalui operasi pasar ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Operasi dilakukan mengantisipasi harga beras medium yang menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional masih tinggi, di atas Rp 10 ribu per kilogram (kg) Padahal, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium adalah Rp 9.450 per kg. 

Direktur Utama Food Station Arief Prasetyo Adi menjelaskan, sebagai permulaan, Bulog mengguyur 100 ton secara simbolik dengan harga Rp 8.500 per kg. Nantinya, akan dikirimkan ke pasar turunan dan dijual dengan harga Rp 9.000 per kg. "Ini akan tepat sasaran dan distribusi di wilayah Jakarta dan sekitarnya," tuturnya dalam acara operasi pasar di PIBC, Jakarta, Kamis (22/11).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PLVqbp
November 22, 2018 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PLVqbp
via IFTTT

Perusahaan Ilegal Ciptakan Citra Negatif Fintech Indonesia

Masyarakat Indonesia belum bisa membedakan perusahaan fintech teregistrasi dan tidak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Eksekutif Bidang Cashloan Asosiasi Financial Technology (Aftech) Indonesia Sunu Widyatmoko mengakui, keberadaan perusahaan fintech ilegal merugikan industri fintech secara umum. Sebab, ini terkait dengan persepsi, di mana masyarakat masih menganggap semua perusahaan fintech sama.

Sunu menjelaskan, masyarakat Indonesia saat ini masih belum bisa membedakan antara perusahaan fintech yang teregistrasi dan tidak. Permasalahan ini menjadi tantangan asosiasi dan regulator atau pemerintah yang mampu menghambat perkembangan industri fintech. "Kalau kita ingin membangun fondasi kuat ke depannya, ya yang ilegal ini harus disingkirkan," ucapnya dalam Fintech Media Clinic by Aftech di Jakarta, Kamis (22/11).

Sunu menambahkan, perusahaan-perusahaan fintech ilegal tersebut telah menciptakan business practice yang tidak manusiawi. Mereka kebanyakan menggunakan teknologi tidak sesuai dengan asas ketimuran yang dimiliki Indonesia. Misalnya, menagih pinjaman kepada borrower (peminjam) dengan cara yang mempermalukan di kehidupan sosial.

Sunu menilai, praktik tersebut bisa berkembang di Indonesia dikarenakan adanya adopsi teknologi dan cara berbisnis dari luar negeri yang belum diselaraskan dengan adat Indonesia secara maksimal. "Teknologi ini kan datangnya bukan dari Indonesia, melainkan dari luar negeri yang diimplementasikan di sini. Khususnya dari Eropa Timur dan Cina," tuturnya.

Di kedua daerah tersebut, Sunu menambahkan, memiliki budaya yang berbeda dengan Indonesia khususnya dari segi penagihan. Karena tidak tersaring secara maksimal, praktik itu terbawa hingga ke Indonesia dan menimbulkan kerugian kepada masyarakat dan industri fintech secara umum.

Sunu menjelaskan, untuk anggota Aftech sendiri, praktik tersebut telah disaring melalui Pedoman Perilaku Layanan Pinjam Meminjam Daring yang Bertanggung Jawab (Code of Conduct for Responsible Lending). Pedoman ini dijadikan sebagai acuan perusahaan fintech yang menyelenggarakan pinjaman online dalam menjalankan bisnis secara bertanggung jawab.

Seluruh anggota Aftech wajib menjalankan praktik bisnis sesuai dengan pedoman tersebut. Apabila terbukti melanggar, perusahaan akan dikenakan sanksi berupa peneguran hingga pencabutan izin operasional.

Tapi, Sunu mengakui, pembasmian perusahaan fintech ilegal tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Ia menganjurkan semua pihak untuk aktif mengawasi, karena saat ini menjadi turning point industri fintech di Indonesia. "Kami juga tidak ingin fintech selalu dipersepsikan negatif akibat perusahaan ilegal dan kriminal ini," ucapnya.

Sunu mengapresiasi kinerja pemerintah yang sudah sigap mengatasi kasus ini dengan take down perusahaan fintech ilegal. Ia berharap, koordinasi dapat terus ditingkatkan guna membasmi perusahaan ilegal secara lebih maksimal.

Sementara itu, Ketua Harian Aftech Indonesia Kuseryansyah optimistis, industri fintech di Indonesia akan terus berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Khususnya untuk kategori peer to peer (P2P) lending dan pembayaran (payment gateway).

Pertumbuhan in dinilainya semakin besar ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan dua peraturan terkait fintech. Dua regulasi itu adalah Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital.

Kuseryansyah mengatakan, pertumbuhan industri fintech ini disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, meningkatnya penggunaan telepon seluler, kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya milenial. "Dengan potensi yang besar ini, industri fintech dapat memainkan peran penting dalam membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DVxlZo
November 22, 2018 at 07:29PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DVxlZo
via IFTTT

Perguruan Tinggi Harus Berinovasi Agar Bertahan

Ada universitas gratis yang perkuliahannya bisa diikuti mahasiswa berbagai negara.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Perguruan tinggi di Tanah Air diminta berbenah dan terus melakukan inovasi agar keberadaannya tetap bertahan menghadapi era teknologi informasi. "Kalau tidak berbenah maka 20 tahun ke depan perguruan tinggi terkemuka sekalipun bisa tinggal nama," kata Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika di Padang, Kamis (22/11).

Ia menyampaikan hal itu pada diskusi dengan tema "Peran Para Agribisnis Sebagai Penggerak Inovasi Desa/Nagari di Sumbar" yang digelar oleh Pusat Pengembangan Nagari Universitas Andalas. Menurutnya, dulu saat ia kuliah sulit untuk bisa mendapatkan jurnal, tapi sekarang bisa mendapatkan materi perkuliahan dari peraih nobel ekonomi cukup di kamar saja dengan menggunakan telepon pintar.

"Artinya jika kampus tidak mau melakukan perubahan, apalagi dosennya merasa menjadi dewa, maka 10 tahun ke depan akan ditinggal dan habis," ujarnya.

Akhirnya perguruan tinggi yang ada bisa tinggal nama dan ini akan terjadi karena era informasi. Ia melihat perguruan tinggi yang akan berkembang malah kampus yang dulu dianggap tidak memiliki prospek seperti Universitas Terbuka.

"Sekarang sudah ada universitas gratis yang perkuliahannya bisa diikuti oleh orang dari seluruh dunia dan hanya membayar ketika ujian," katanya.

Bayangkan, tutorial gratis dan levelnya internasional, sementara universitas di dalam negeri masih menjalankan pola lama. Ia menekankan perguruan tinggi harus berbenah kendati ini adalah perkiraan tapi hampir pasti akan terjadi.

"Ini adalah dunia yang sedang kita hadapi perubahan begitu cepat terjadi," katanya.  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2S9Qqdx
November 22, 2018 at 07:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2S9Qqdx
via IFTTT