REPUBLIKA.CO.ID, MANILA - Pemerintah Filipina sedang menjajaki kemungkinan menerbitkan sukuk atau obligasi syariah untuk mendiversifikasi basis investor negara itu. Sekretaris Departemen Anggaran dan Manajemen Filipina, Benjamin Diokno mengatakan kemungkinan penerbitan sekuritas berbasis syariah atau sukuk sedang dipelajari oleh Departemen Keuangan.
Dia mengatakan para manajer ekonomi sedang mempertimbangkan untuk menambahkan jenis instrumen keuangan ini dalam strategi pembiayaan pemerintah untuk memungkinkan investor Muslim untuk berpartisipasi dalam pasar modal domestik.
“Komitmen Presiden kepada umat Muslim tidak hilang pada kami. Satu isu ekonomi penting yang kami amati adalah kurangnya akses ke instrumen keuangan yang sesuai syariah di pasar," kata Diokno dilansir di Philippines Star, Jumat (16/11).
Diokno mengatakan penerbitan obligasi memerlukan satu tahun lagi sebelum menjadi kenyataan sambil menunggu RUU yang bertujuan untuk meningkatkan perbankan Islam di Filipina.
"Saya tahu ada RUU di DPR yang akan memperkuat struktur Bank Al-Amanah, tapi itu mungkin akan memakan waktu satu tahun lagi," katanya.
RUU DPR 8281, yang berusaha untuk mengubah piagam Bank Investasi Islam Al Amanah Filipina, telah disetujui pada pembacaan kedua Selasa (13/11) lalu. Sementara mitranya, RUU Senat 668, masih menunggu keputusan.
Bank sentral Filipina, The Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) mengatakan langkah itu akan menyediakan kerangka hukum yang akan memungkinkan pengembangan perbankan dan keuangan Islam di negara tersebut.
Pemerintah mengeluarkan instrumen utang untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk membiayai defisit fiskal negara yang saat ini ditargetkan pada tiga persen dari produk domestik bruto (PDB).
Pada bulan Maret tahun ini, pemerintah menaikkan 1,46 miliar renminbi (230 juta dolar AS) dari penerbitan obligasi panda perdananya, yang mengambil rate kupon lima persen.
Pemerintah juga menjual obligasi Samurai senilai 107,2 miliar yen (1,39 miliar dolar AS) pada Agustus lalu, dengan jatuh tempo mencakup tiga tahun, lima tahun dan 10 tahun. Transaksi menghasilkan spread rata-rata tertimbang 34,7 basis poin di atas benchmark.
Biro Keuangan (BTr) sebelumnya mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan melakukan float (suku bunga mengambang) untuk obligasi Marawi, obligasi global berdenominasi AS dan suku bunga mengambang tercatat sebelum akhir 2018.
Untuk tahun ini, BTr diprogram untuk meminjam 986 miliar peso dari pemberi pinjaman dalam dan luar negeri, dan ini akan meningkat menjadi 1,19 triliun peso di 2019.
https://ift.tt/2ON3JOG
November 16, 2018 at 06:16PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ON3JOG
via IFTTT
No comments:
Post a Comment