Lemak di Perut Ancam Jantung Anda

Studi ini dilakukan pada 2017-2018 di 16 negara.

REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Distribusi lemak yang tidak normal dalam tubuh, seperti lemak perut, tidaklah baik untuk kesehatan. Bahkan bagi orang yang tidak obesitas sekalipun, lemak perut lebih berisiko tinggi jantung dan stroke.

Dilansir Indian Express, Sabtu (29/12), European Society of Cardiology (ESC) Survei EUROASPIRE V di Kongres Dunia Kardiologi & Kesehatan Kardiovaskular di Dubai, menyatakan hampir dua pertiga orang yang berisiko terkena serangan jantung memiliki lemak perut ekstra. Penelitian menyatakan lemak perut buruk bagi jantung, bahkan pada orang yang tidak kelebihan berat badan atau obesitas.

Studi ini dilakukan pada 2017-2018 di 78 praktik umum di 16 negara terutama Eropa. Para peserta diidentifikasi secara retrospektif menggunakan catatan medis dan diundang untuk wawancara dan pemeriksaan klinis. Pertanyaan yang diajukan tentang kebiasaan gaya hidup mereka seperti merokok, diet, aktivitas fisik, tekanan darah, lipid, dan diabetes.

Pengukuran meliputi tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, tekanan darah, kadar kolesterol low-density lipoprotein (LDL), dan kadar gula darah. Sebanyak 2.759 peserta diwawancarai dan diperiksa menggunakan metode dan instrumen standar.

Hampir dua pertiga (64 persen) mengalami obesitas sentral (lingkar pinggang 88 cm atau lebih besar untuk wanita dan 102 sentimeter atau lebih tinggi untuk pria).

Sekitar 37 persen kelebihan berat badan yang diukur indeks massa tubuh (BMI 25 hingga 29,9 kilogram) dan 44 persen mengalami obesitas (BMI 30 kilogram lebih). Hampir satu dari lima peserta (18 persen) adalah perokok dan hanya 36 persen mencapai tingkat aktivitas fisik yang disarankan minimal 30 menit, lima kali per pekan.

“Survei menunjukkan bahwa sebagian besar individu dengan risiko tinggi penyakit kardiovaskular memiliki kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat dan tekanan darah, lipid dan diabetes yang tidak terkontrol,” kata Kornelia Kotseva, ketua Komite Pengarah EUROASPIRE dan penulis pendamping penelitian.

Dia melanjutkan, data ini menjelaskan bahwa harus lebih banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan pencegahan kardiovaskular pada orang yang berisiko tinggi terhadap penyakit kardiovaskular. Analisis peneliti menyoroti perlunya sistem perawatan kesehatan dalam pencegahan. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SvKM68
December 29, 2018 at 03:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SvKM68
via IFTTT

Rencana BPN Pindah Markas, Pengamat: Sekadar Shock Therapy

Pengamat menilai wacana itu adalah ide yang cerdas namun sulit dilaksanakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, wacana pemindahan markas Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga ke Jawa Tengah (Jateng), adalah ide yang cerdas. Namun, hal itu tidak mudah untuk dilaksanakan.

"Dari konteks strategi Ide tersebut positif tapi belum tentu efektif. Pasalnya, dari aspek manajemen organisasi, tentu bisa menimbulkan sejumlah masalah," kata Karyono saat dihubungi, Kamis (13/12).

Sejumlah masalah yang dimaksud Karyono di antaranya masalah koordinasi dan mobilisasi tim dan persoalan teknis lainnya. Di sisi lain, kata dia, rencana pemindahan markas ke Jateng justru dengan mudah terbaca oleh lawan.

"Dampaknya, membuat kubu lawan malah bersiap diri dan merapatkan barisan untuk membentengi serangan. Oleh karena itu, saya memaknai wacana tersebut sekadar shock therapy yakni memberikan efek kejut dan mengganggu psikologi lawan politik," ujarnya.

Menurutnya, secara umum dapat dilihat bahwa wacana pemindahan markas BPN adalah bagian dari strategi besar (grand strategy) kubu Prabowo-Sandiaga untuk menggempur basis pertahanan Jokowi-Ma'ruf Amin di Jateng yang notabene merupakan 'kandang banteng' dan nahdliyin.

Selain itu, kata dia, Pulau Jawa merupakan kunci kemenangan karena jumlah pemilih terbesar ada di pulau Jawa. "Mungkin strategi pemindahan markas BPN tersebut bertujuan untuk menambah dukungan suara Prabowo-Sandi karena mereka menyadari elektabilitas pasangan capres nomor urut 02 tersebut masih sangat rendah di Jawa Tengah," kata dia.

Dia menilai BPN Prabowo-Sandi ingin mempertipis kekalahan di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur yang menjadi basis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan, sedangkan di Jawa Barat, kubu Prabowo sudah merasa aman. "Padahal belum tentu juga. Karena berdasarkan sejumlah hasil survei terbaru, elektabilitas dua pasangan capres posisinya imbang," kata dia.

Sementara itu, dari konteks efektifitas, menurut Karyono jika terlalu konsentrasi di Jawa Tengah, justru akan menguras energi kubu Prabowo-Sandi. Sebab, Jawa Tengah adalah basis pemilih ideologis nahdliyin dan nasionalis yang sangat loyal pada PDI Perjuangan, PKB dan juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurutnya, tidak mudah memengaruhi pemilih loyal untuk migrasi ke kandidat lain, kelompok pemilih loyal yang berbasis ideologis tidak mudah pindah ke lain hati.

"Menurut saya, strategi yang efektif adalah mengamankan lebih dulu daerah yang menjadi basis pemilih (Prabowo-Sandi) terbesar, baru kemudian membidik pemilih mengambang (swing voters), dan terakhir baru menggempur basis lawan," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SHUVMD
December 13, 2018 at 03:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SHUVMD
via IFTTT

TKN: Kenapa Kekesalan Prabowo tak Disampaikan ke Dewan Pers?

Pihak yang dirugikan dengan keberpihakan media massa bisa menyampaikan ke Dewan Pers.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Johnny G Plate mengkritik sikap calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto terhadap awak media massa yang hendak mewawancarainya pada Rabu (5/12) kemarin. Jika memang benar media massa memihak, ia pun mempertanyakan, mengapa ketua umum Partai Gerindra itu tidak menyampaikan kepada Dewan Pers. 

Menurut Johnny, kebebasan pers sudah diatur di dalam Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Karena itu, pihak yang dirugikan dengan keberpihakan media massa bisa mengacu pada aturan tersebut.

"Kalau memang itu (keberpihakan media massa) fakta, kan ada caranya, ada aturannya ke mana itu harus disuarakan. Kenapa enggak disampaikan ke Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia. Mengaculah pada UU Pers. Bukan menggunakan gaya otoriter," ujar sekjen Partai NasDem itu kepada Republika.co.id, Kamis (6/12).

Ia menerangkan jika memang pemberitaan di media massa tidak benar maka Prabowo bisa mengajukan hak jawab. "Kirim hak jawabnya, sampaikan ke Dewan Pers, kalau masih juga, ada KPI. Tapi bukan dengan memboikot," kata dia.

Dia tidak sepakat sikap Prabowo memboikot itu disebut kritik. Sebaliknya, ia berpendapat boikot merupakan wujud pembredelan. 

"Itu bukan kritik. Tapi mengancam, membredel, dan ditunjang surat pemboikotan dari Pak Hasyim (Djojohadikusumo) untuk salah satu media. Cara berpikir gaya otoritarian pemerintahannya terlihat, ini berbahaya bagi pemerintahan dan demokrasi," kata dia. 

Johnny menolak pendapat Prabowo yang menyatakan media massa di tahun politik ini cenderung memihak. Karena itu, dia mempertanyakan kembali, apakah pernyataan bahwa banyak media massa yang memihak itu memang berdasarkan fakta dan realita, atau justru bagian dari strategi untuk membungkam media yang netral.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan Prabowo tidak pernah marah atau benci terhadap wartawan yang meliput kegiatannya. Kritik keras Prabowo lebih ditujukan kepada pemilik media yang dianggapnya lebih sebagai partisan daripada menjadi rujukan informasi bagi masyarakat.

"Pak Prabowo itu tidak menyalahkan para jurnalis dan wartawan di lapangan yang telah melaksanakan tugasnya, tetapi Pak Prabowo mengkritik para petinggi dan pemilik media yang memang terkesan sebagai partisan politik," ujar Muzani dalam keterangannya, Rabu (5/12).

Prabowo mengungkapkan kekesalannya terhadap sejumlah media yang dianggap tidak objektif dalam pemberitaan peristiwa Reuni Aksi Damai 212 Ahad (2/12) lalu. Kekesalan tersebut disampaikan langsung Prabowo di depan peserta peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (5/12).

Kekecewaan Prabowo terlihat kembali usai acara. Mantan danjen Kopassus itu berupaya menghindari kejaran awak media. Namun saat dicecar para jurnalis itu, Prabowo mengungkapkan beberapa media tidak mengabarkan apa yang sebetulnya terjadi di Reuni Aksi 212.

"Redaksi kamu bilang enggak ada orang di situ (Reuni 212). Hanya beberapa puluh ribu, itu kan tidak objektif," tukasnya.

Menurut Prabowo, kebebasan pers itu harus objektif. Bila redaksi media menginformasikan ketidakbenaran, mereka harus ditegur. Sebab jika tidak, nanti media itu akan ditinggalkan rakyat.

"Saya sudah enggak mau ngasih keterangan ke media yang enggak jelas, karena enggak akan disiarkan juga," tuturnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rpViQ5
December 06, 2018 at 03:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2rpViQ5
via IFTTT

Hindari Cedera Kambuhan, Caldara tak Masalah Absen Lama

Caldara bergabung dengan Rossoneri pada musim panas 2018 dari Juventus.

REPUBLIKA.CO.ID, MILAN -- Bek tengah AC Milan Mattia Caldara harus menepi selama empat bulan ke depan hingga Februari 2019. Itu disebabkan cedera serius yang dialaminya, meskipun sempat dikabarkan akan sembuh pada akhir tahun ini.

Caldara bergabung dengan Rossoneri pada musim panas 2018 dari Juventus. Ia hadir untuk menggantikan posisi yang ditinggal Leonardo Bonucci. Namun sayang, ia hanya memainkan satu laga bersama Milan sebelum akhirnya menderita cedera.

"Ini akan memakan waktu beberapa bulan lagi," ungkap bek berusia 24 tahun dikutip Tuttomercatoweb, Selasa (27/11).

Sebelumnya, ia sempat dikabarkan bakal kembali memperkuat Milan pada akhir tahun. Namun, masalah bertambah runyam lantaran otot tendon achilles-nya robek, alhasil proses penyembuhannya pun melambat. Caldara harus absen lebih lama dari perkiraan awal.

"Saya tidak ingin tergesa-gesa kembali karena ada risiko kambuh. Tentu saja seorang pemain ingin kembali bermain, tetapi saya berpikir tentang bekerja dengan baik di lapangan dan memberikan kontribusi secepatanya kepada tim," sambung dia.

Manajemen Rossoneri mendatangkannya dengan harga 35 juta euro plus tambahan Leonardo Bonucci. Karier pemain kelahiran Bergamo tersebut meroket saat memperkuat Atalanta.

Deraan cedera menjadi masalah Milan memasuki tengah musim kompetisi. Beberapa pilar penting tim besutan Gennaro Gattuso terpaksa menepi lantaran cedera. Selain Caldara, Giacomo Bonaventura, Lucas Biglia, Mateo Musacchio, dan Alessio Romagnoli juga ikut menepi.

Untuk dua nama terakhir, Gattuso telah mengonfirmasi mereka siap kembali memperkuat Iblis Merah pada pertengahan Desember. Milan akan bertandang ke markas Olympiakos pada 14 Desember dalam laga Liga Europa.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DKZ4uY
November 27, 2018 at 03:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DKZ4uY
via IFTTT

Sembuh dari Cedera, Pjanic Siap Bela Juventus Hadapi SPAL

Pjanic sebelumnya menderita cedera otot

REPUBLIKA.CO.ID, TURIN -- Kabar baik untuk penggemar Juventus. Gelandang Miralem Pjanic siap tampil pada laga berikutnya.

Juve akan menghadapai SPAL pada giornata ke-13 Liga Serie A Italia. Duel tersebut berlangsung di Stadion Allianz, Turin, Ahad (25/11) dini hari WIB.

Semula, penggawa Bosnia Herzegovina itu diragukan tampil dalam partai ini. Sebab otot Pjanic bermasalah ketika membela negaranya kontra Austria.

Usai duel tersebut, ia langsung balik ke Turin. Hasil diagnosa tim medis Juve menunjukkkan perkembangan positif bagi kesehatan Pjanic.

"Menurut TuttoJuve, ia siap berlaga pada akhir pekan ini," demikian laporan yang dikutip dari Football Italia, Rabu (21/11).

Kendati demikian, skuat si Nyonya Tua belum keluar dari badai cedera. Gelandang Sami Khedira bermasalah dengan pergelangan kaki.

Khedira diragukan tampil memperkuat Juve menghadapi SPAL. Pun demikian dengan Federico Bernardeschi.

Juventus berada di puncak klasemen sementara Serie A. Skuat hitam-putih mengantongi 34 poin dari 12 laga, unggul enam angka di atas Napoli di peringkat kedua.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FIGZAu
November 21, 2018 at 03:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FIGZAu
via IFTTT

Prabowo Kritisi Rasio Pajak Masih Rendah

Angka rasio pajak Zambia juga masih lebih tinggi dibandingkan Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo Subianto mengkritisi nilai rasio pajak yang masih rendah dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Data Bank Dunia tahun 2016 menunjukkan, tingkat rasio pajak Indonesia menempati urutan ke- 112 dari 124 negara, sebut Prabowo dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Indonesia (IEF) di Jakarta, Rabu (21/11).

Ia menyebut, rasio pajak Indonesia baru mencapai 10 persen. Dengan pencapaian itu, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Thailand (66), Mayalsia (86), Singapura (87), dan Filipina (88).

"Bahkan, menurut tim riset saya, saat ini rasio pajak Thailand mencapai angka 18 persen, tetapi tolong diperiksa kembali," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, angka rasio pajak Zambia juga masih lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Rasio pajak Zambia mencapai angka 18 persen.

"Kita cenderung menyepelekan negara-negara di Afrika, padahal mereka lebih baik dari kita," ujar Prabowo.

Bagi Prabowo, meningkatkan rasio pajak bukan perkara sulit, karena pada zaman Orde Baru, pemerintah mampu meningkatkan rasio pajak 40-60 persen. "Di zaman yang kita sebut otoriter, ternyata pemerintahnya berhasil menaikkan rasio pajak hingga 40 persen, bahkan pernah 60 persen," terang calon presiden dari Partai Gerindra itu.

Dengan demikian, ia mengingatkan penting bagi pemerintah untuk memperluas basis penerimaan pajak, dan memperbaiki manajemen buruk dalam mengelola perekonomian. "Tim riset saya telah berbicara dengan para pakar dari Bank Dunia. Mereka mengatakan, Indonesia punya kapasitas untuk meningkatkan rasio pajak hingga 18 persen, dan Bank Dunia pun bersedia membantu dalam mencapai tujuan itu," tutur Prabowo.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2qZ4jPY
November 21, 2018 at 03:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2qZ4jPY
via IFTTT

Kemendagri Kaji Pemahaman Mahasiswa Terkait Pemilu 2019

Pemerintah dan kampus perlu melakukan intercept program sosialisasi pemilih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lembaga penggiat Pemilu yaitu Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) melakukan kajian terkait pemahaman mahasiswa terhadap pelaksanaan Pemilu 2019. Paparan kajian tersebut disampaikan dalam acara Kemendagri Media Forum di Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (16/11).

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar sebagai moderator mempertanyakan tingkat pemahaman masyarakat dalam memahami setiap tahapan agenda Pemilu 2019. Hal yang paling sederhana adalah hari dan tanggal pemungutan suara.

“Saat ini dalam posisi tahapan kampanye, ada waktu sekitar lima bulan menuju hari ‘H’ pemungutan suara. Sebenarnya masyarakat mengetahui dan memahami atau tidak akan ada Pemilu Serentak yang hari ‘H’ pada 17 April 2018, terlebih target tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 adalah 77,5%,” kata Bahtiar.

Pertanyaan tersebut  direspon narasumber Dian Permata Peneliti Senior SPD. Dian menjelaskan hasil kajian penelitiannya yang dilakukan pada Agustus – November 2018. Dengan populasi responden mahasiswa, sampel yang diperoleh melalui teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 300 responden yang dilakukan di tiga daerah, yaitu Riau, Sumatera Barat, dan Yogyakarta.

Dian memaparkan, tren menurunnya tingkat partisipasi Pileg sejak 1974 dengan partisipasi 94% sampai dengan 2014 yang mencapai 74.66%, tren menurun tingkat partisipasi ditunjukkan pada Pilpres mulai Pilpres  2004 putaran satu mencapai 78,5%, putaran dua mencapai 76,7%, 2009 mencapai 71,9%, dan 2014 sekitar 70%.

Dian mengatakan, salah satu temuan hasil penelitian dengan pertanyaan penelitian tanggal berapa hari ‘H’ pencoblosan Pemilu 2019, sebagai dasar mengetahui tingkat pengenalan, pengetahuan dan pemahaman mahasiswa yang notabene kaum intelektual dan dianggap memiliki ilmu pengetahuan, kepedulian dan akses informasi terhadap berbagai informasi dan regulasi mengenai pemilu serentak 2019.

“Mahasiswa Di Sumatera Barat yang menjawab 17 April 2019 sebanyak 53%, yang menjawab tanggal lainnya sebanyak 41% dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 6%. Mahasiswa di Riau menjawab 17 April 2019 sebanyak 17%, menjawab tanggal lainnya sebanyak 74 % dan menjawab tidak tahu sebanyak 9%, dan di Yogyakarta menjawab 17 April 2019 sebanyak 85%, menjawab tanggal lainnya sebanyak 11% dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 4%,” tutur Dian.

Dian menyampaikan  beberapa rekomendasi  terkait upaya memaksimalkan tingkat partisipasi pemilih khususnya kalangan mahasiswa pada pemilu serentak 2019.

“Pertama; pemerintah, pemda,  parpol, penyelengara pemilu dan pihak lainnya termasuk kampus perlu melakukan intercept program sosialisasi pemilih berbasis segmentasi pemilih. Langkah ini sebagai upaya untuk mencapai target angka tingkat partisipasi 77,5%. Kedua, pemilihan media kanalisasi untuk mahasiswa dapat dilakukan melalui media berbasis internet diantaranya media social, facebook, instagram, twiter dan lain sebagainya,” kata Dian.

 

 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2qQv0WY
November 17, 2018 at 03:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2qQv0WY
via IFTTT