Mesir: Hubungan dengan Qatar Belum Memungkinkan

Qatar dinilai masih merongrong kerja sama dengan Arab.

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shourky menilai belum ada hal yang memungkinkan untuk memulihkan hubungan negara-negara Teluk dengan Qatar. Sebab menurutnya Qatar belum mengubah kebijakan regional dan nasionalnya.

"Tidak ada perubahan dalam kebijakan nasionalnya (Qatar)," ujar Shourky, dikutip laman Asharq Al-Awsat pada Kamis (6/12).

Ia mengatakan, Qatar masih mengadopsi strategi permusuhan terhadap negara-negara Teluk. Perilaku regional Qatar terus merongrong kerja sama Arab. Hal itu memaksa Mesir dan negara Arab lainnya membentuk aliansi guna menghalangi kebijakan Doha.

Kendati demikian, ia menegaskan, Mesir dan negara Arab lainnya yang telah memutuskan hubungan dengan Qatar masih terbuka untuk berdialog.  Hal itu dapat dilakukan bila Qatar dengan tulus mengubah kebijakannya, menghentikan intervensinya terhadap urusan internal negara-negara lain, dan memprokosikan negara-negara terkait di medianya.

Baca juga, Erdogan Ikut Mediasi Konflik Qatar dan Saudi.

Sejak Juni tahun lalu, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan dengan Qatar. Keempat negara juga memberlakukan embargo melalui darat dan laut. Tindakan tersebut dilakukan karena Saudi dan koalisinya menuding Qatar memberi dukungan pada kelompok teroris di kawasan.

Keempat negara tadi kemudian mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar. Tuntutan itu harus dipenuhi bila Qatar ingin terbebas dari blokade dan embargo. Namun Qatar telah menyatakan, poin-poin dalam tuntutan tersebut tidak realistis dan mustahil diwujudkan.

Adapun tuntutan itu antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris, dan menutup media penyiaran Aljazirah.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RJ3hDK
December 06, 2018 at 07:54PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2RJ3hDK
via IFTTT

In Picture: Mendagri Bersama Komisi II DPR Bahas Persiapan Pemilu 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan paparan saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).

Rapat tersebut membahas persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Diantaranya soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Peraturan KPU soal disabilitas mental yang masuk ke DPT. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, serta Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rqjGB7
December 06, 2018 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2rqjGB7
via IFTTT

Pemilu di Kabul Dinyatakan tidak Sah

Pemilu di Kabul dinilai dikelola dengan buruk.

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Komisi Keluhan Pemilu (EIC) Afghanistan menyatakan pemilihan umum di ibu kota Kabul tidak sah. Afghanistan menggelar pemilihan legislatif pada Oktober lalu yang ternyata dinyatakan tidak valid, penuh penipuan, dan dikelola dengan buruk.

Komisi Independen Pemilu Afghanistan yang dapat memutuskan persoalan tersebut. Badan tersebut yang memiliki kewenangan atas surat suara yang dirusak pemilih curang, masalah teknis dalam peralatan biometrik untuk memverifikasi pemilih, dan ketidakakuratan daftar pemilih.

"Ada masalah serius di Kabul yang dapat melukai keadilan, transparansi, dan inklusivitas pemilih," kata juru bicara EIC Ali Reza Rohani, Kamis (6/12).

Lebih dari satu juta pemilih tercatat di Kabul, seperempat dari total pemilih di Afghanistan yang seluruhnya sebanyak empat juta orang. Jika tuduhan EIC ini benar, maka akan menimbulkan pertanyaan validitas pemilu yang sangat didorong oleh mitra-mitra Afghanistan seperti Amerika Serikat.

Rekomendasi untuk membatalkan pemungutan suara di Kabul juga menambah ketidakpastian pemilihan presiden 20 April 2019 mendatang. Otoritas pemilu mengatakan mereka mempertimbangkan untuk menunda pemungutan suara untuk pemilihan presiden sampai bulan Juli 2019 karena mereka kesulitan mengorganisasinya.

Penundaan pemilihan presiden dapat berdampak pada pembicaraan damai dengan Taliban. Padahal, Taliban sudah membuka ruang untuk berbicara dengan Amerika Serikat meski masih menolak untuk berbicara dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.

Pihak berwenang di Afghanistan masih belum merilis hasil lengkap dari pemilu parlemen 20 Oktober lalu. Keterlambatan itu menciptakan kekacauan dalam pemungutan suara yang dilanjutkan pada hari berikutnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2G4S0Mo
December 06, 2018 at 07:44PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2G4S0Mo
via IFTTT

Tiga Rekomendasi ICW dalam Penuntasan Kasus Korupsi Soeharto

ICW mendorong pemerintah menuntaskan kasus yang telah bergulir hampir 20 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap penuntasan kasus korupsi yang melibatkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Untuk itu, ICW mendorong pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menuntaskan kasus korupsi yang telah bergulir selama hampir 20 tahun itu.

Peneliti ICW Emerson Yuntho dalam diskusi 'Jangan Lupakan Korupsi Soeharto', di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (6/12) merekomendasikan tiga hal agar kasus korupsi tersebut dapat segera diselesaikan.

"Presiden Jokowi sebaiknya memerintahkan Jaksa Agung dan jajarannya untuk segera melakukan tindakan eksekusi pengembalian kerugian negara sekitar Rp 4 triliun dalam kasus gugatan Yayasan Supersemar," kata Emerson.

Selanjutnya, dia menganjurkan Presiden Jokowi untuk memerintahkan Jaksa Agung dan jajarannya untuk memperkarakan gugatan perdata terhadap enam yayasan lainnya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.

"Ketiga, melakukan kerjasama dengan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia terkait kemungkinan keberadaan aset-aset Soeharto di luar negeri," ujarnya.

Menurutnya, penuntasan kasus korupsi yang dilakukan rezim Soeharto merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi. "Kami dari ICW menganggap bahwa salah satu indikator suksesnya pemberantasan korupsi adalah mengungkap kasus-kasus lama," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rnun7y
December 06, 2018 at 07:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2rnun7y
via IFTTT

In Picture: Sebuah Crane Jatuh di Proyek Kali Sunter

Tiga orang menjadi korban luka-luka dan dilarikan ke RS Tarakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah crane dalam proyek di wilayah sekitar Kali Sunter, Kemayoran, Jakarta Pusat, jatuh menimpa rumah warga pada Kamis (6/12) siang. Akibatnya, tiga orang menjadi korban luka-luka dan dilarikan ke RS Tarakan. Dua korban di antaranya sudah dibolehkan pulang dan satu korban masih dirawat intensif.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Pps79s
December 06, 2018 at 07:35PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Pps79s
via IFTTT

Travel Patuna Jaya Targetkan 1.500 Jamaah Umrah

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Patuna Mekar Jaya Syam Resfiadi Amirsyah menargetkan 1.500 jamaah umrah di bulan Desember tahun 2018 yang berangkat menggunakan travelnya. Dari 1.500 jamaah travel Patuna Mekar Jaya baru memberangkatkan sekitar 300 jamaah ke Tanah Suci.

“Sekarang yang sudah kita kirim mulai dari mau pulang dan yang sedang datang, juga yang sedang ada di Madinah dan Makkah itu kurang lebih sekitar 300 dalam kurun 10 hari ini,” kata Syam Resfiadi saat berbincang dengan Republika.co.id, Kamis (6/12).

Sementara untuk bulan-bulan biasa Syam Resfiadi menarget sekitar 700 jamaah umrah untuk bisa berangkat menggunakan travelnya yang beralamat di Jalan Panglima Poli Raya Nomor 43 AB, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. “Kalau bicaranya bulanan, per bulannya itu sekitar 700 jamaah,” ujarnya.

Akan tetapi beradasarkan realisasinya jamaah yang ditargetnya PT Patuna Mekar Jaya sekitar 700 itu tidak tercapai di setiap bulannya. Meski tidak tercapai dari target yang telah ditentukan, jumlah jamaah yang tertarik terhadap travel Patuna Jaya cukup signifikan.

“Kalau pertanyaanya bulan Oktober ada berapa ok. Mulai di bulan September itu ada 300, di bulan Oktober ada 500, di bulan November ini ada 700 jamaah,” katanya.

Syam mengaku travelnya tidak terdampak atas kecurangan yang dilakukan travel-travel terhadap calon jamaahnya. Untuk itu kata dia, meski ada kasus penipuan yang dilakukan First Travel, SBL dan lainnya, PT Patuna Mekar Jaya tetap diminati jamaah sebagai kendaraan untuk melakukan perjalanan ibadah umrah.

“Beda pasarnya. Kalau untuk pasar bawah memang terasa. Tetapi  kalau untuk pasar menengah tidak,” katanya.

Berita Terkait

Syam mengatakan faktor utama kenapa travelnya yang mendapatkan izin usaha tahun 1983 itu tidak terdampak atas kecurang First Travel, SBL dan lainnya, karena PT Patuna Mekar Jaya menjalankan mesin marketingnya untuk menjaring calon jamaah. “Satu memang sudah lama, kedua kita tetap membranding nama kita di orang-orang baru. Yang baru lahir, baru gede baru bisa kerja, baru punya duit itu kita branding lagi,” katanya.

Meski pasar PT Patuna Mekar Jaya kalangan menengah ke atas, untuk masalah harga tidak jauh beda dengan pasar menengah ke bawah. Dia mengatakan, harga paket umrah untuk bintang tiga di kisaran Rp 21 juta untuk, bintang empat dan lima di angka Rp 35 hingga Rp 45 juta per orang.
 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zMNIE5
December 06, 2018 at 07:34PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zMNIE5
via IFTTT

Komnas HAM: Tangan Korban Diikat, Kemudian Ditembak

Saat penembakan terhadap 25 orang tersebut, 11 orang berhasil meloloskan diri.

REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA -- Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits B Ramandey mengatakan saksi korban menyampaikan bahwa sebanyak 25 orang pekerja konstruksi di Distrik Yigi dipaksa berbaris dan tangannya diikat. Kemudian, mereka diberondong peluru atau ditembak secara beruntun.

Frits di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Kamis (6/12), mengaku sudah bertemu dua korban selamat. Keduanya saat itu juga diikat bersama-sama dengan pekerja lain sebelum ditembaki oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).

Berdasarkan kesaksian saksi korban yang disampaikan kembali oleh Frits, sebelum tangannya diikat, mereka dipaksa berjalan kaki dari lokasi penyerangan mulai pukul 15.00 WIT hingga pagi ke tempat eksekusi di Gunung Mbua. "25 orang itu diikat, lalu perintah dari pimpinannya untuk mereka diberondong dengan cara yang sadis. Ini tidakan yang tidak manusiawi. Tidak ada orang yang tidak punya alasan untuk memberi alamat kutuk terhadap mereka ini," kata Frits.

Saat insiden penembakan terhadap 25 orang tersebut, 11 orang berhasil meloloskan diri. Akan tetapi, dikejar dan hanya empat orang yang selamat setelah lari terpisah masuk ke dalam hutan belantara.

Sebagian pekerja berhasil lari dari lokasi penembakan awal karena mereka pura-pura terjatuh saat penembakan. Saat anggota KKSB bersorak-sorak, pekerja yang pura-pura tertembak langsung bangun dan lari.

Dari pengakuan korban selamat yang disampaikan kepada Komnas HAM, KKSB menduga semua pekerja di sana adalah anggota TNI. "Kalau mendengar testimoni dari karyawan, dua minggu sebelumnya mereka (KKSB) sudah melintas di lokasi tersebut dan tahu siapa yang tentara, baik yang ada di Mbua maupun yang ada di Yigi. Pertanyaan kita selanjutnya adalah kenapa mereka bisa sadis melakukan tindakan begini. Sudah ikat orang tidak berdaya, menyita barang-barang mereka, lalu kemudian mereka menembak," katanya.

Frits mengatakan perilaku penembakan secara sadis itu tidak mendapat simpati dari siapa saja. "Karena itu sekali lagi orang-orang itu harus bertanggung jawab, kalau itu pelakunya di bawah struktur OPM, Komnas HAM meminta untuk harus hentikan," katanya.

Frits Ramandey mengatakan perilaku penembakan KKSB tersebut mengesahkan tindakan TNI/Kepolisian untuk melakukan tindakan atau kepentingan hukum. "Dalam mekanisme HAM, kalau di sana pegang senjata (KKSB) dan tentara/polisi pegang senjata di sini maka itu tidak berlaku mekanisme HAM. Itu sah tindakan aparat," katanya.

Frits menambahkan, saksi mengatakan saat penembakan, kelompok berseberangan dengan NKRI itu menggunakan tiga senjata laras panjang dan tiga senjata laras pendek, serta beberapa orang memegang alat-alat seadanya seperti panah, parang dan sebagainya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Pps4ui
December 06, 2018 at 07:34PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Pps4ui
via IFTTT

In Picture: Perpustakaan Baru di Masjid Pusdai

Fasilitas perpustakaan di Masjid Pusdai diresmikan langsung oleh Ridwan Kamil.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah pengunjung mengamati buku-buku Islami koleksi Perpustakaan Masjid Pusdai Jawa Barat, di Komplek Masjid Pusat Dakwah Islam (Pusdai), Kota Bandung, Selasa (4/12).

Selain bermacam koleksi buku-buku Islam, fasilitas masjid yang baru diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat Milad Pusdai Jabar ke-21 ini menyimpan koleksi Alquran Mushaf Sundawi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PprgWi
December 06, 2018 at 07:26PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PprgWi
via IFTTT

Kegamangan Guru Honorer

Guru honorer menolak PP karena dianggap tidak memberi kejelasan nasib.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Esthi Maharani*

Pada puncak peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 PGRI pada 1 Desember 2018, Presiden Joko Widodo memberikan kado bagi para guru honorer. Ia dengan lantang mengumumkan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan PPPK, kata dia, menjadi peluang bagi para guru honorer yang berusia di atas 35 tahun untuk mendapatkan kesejahteraan layaknya guru PNS.

“Telah kita terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang membuka peluang pengangkatan guru bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi PNS dengan hak yang setara dengan PNS kita,” kata Jokowi dalam sambutannya.

Namun, kado ini sama sekali tidak menjadi kado indah bagi guru honorer. Berbagai forum guru menolak PP tersebut karena dianggap tidak memberi kejelasan nasib. Bahkan isi dari PP tersebut dinilai hampir sama dengan memindahkan tanda tangan Bupati/wali kota atau Gubernur kepada menteri.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) beranggapan PP yang dikeluarkan pemerintah tidak banyak berbeda dengan system Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau guru honorer selama ini. Persoalan yang dialami guru honorer pun tidak terpecahkan dengan adanya peraturan tersebut mulai dari penggajian yang tidak jelas apakah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, seleksi calon PPPK juga dinilai ketat dan memberatkan karena mewajibkan guru memiliki sertifikat profesi.

"Maka hampir bisa dipastikan honorer yang ada saat ini akan sangat banyak yang akan kehilangan statusnya (karena tidak memiliki serifikat),” Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli belum lama ini.

Forum Honorer Kategori Dua Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2-PGRI) juga mendesak agar PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK dicabut. Forum ini beranggapan peraturan tersebut bertentangan dengan azas kepastian hukum dan rasa keadilan. Peraturan juga dinilai bertentangan dengan Undang-undang (UU) Perburuhan. Karena masa kontrak kerja hanya maksimal 2 kali satu tahun sebelum diangkat sebagai Pegawai Tetap, sedangkan masa kontrak PPPK adalah minimal satu tahun atau maksimal lima tahun untuk satu periode kontrak.

"Peraturan pemerintah yang membuat resah, honorer galau nasibnya semakin susah," jelas pengurus pusat FHK2-PGRI Riyanto Agung Subekti.

Kekecewaan para guru telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Forum guru pun sepakat untuk melanjutkan kekecewaan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi yakni gugatan ke Mahkamah Agung. Ada beberapa pasal yang akan digugat karena dinilai tidak rasional dan cacat hukum. Misalnya pasal 10 ayat (1), pasal 16, pasal 26, pasal 37, pasal 57 dan pasal 60.

Pasal 10 ayat (1) PP 49/2018 menyebutkan bahwa pengadaan PPPK akan dilakukan secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah PPPK. Pasal 16 yang mengatur tentang syarat pelamar PPPK. Pasal 16 menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan, salah satunya yaitu usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.

Selanjutnya, pada pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis dan atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan pada instansi pemerintah. Pasal selanjutnya yang akan digugat yakni pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja.

Lalu bagian kelima tentang pemutusan hubungan perjanjian kerja pasal 57 ayat (1). Yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK, maka akan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja. Pasal yang juga tidak memberi kepastian hukum terdapat pada bagian ke-8 pasal 60 ayat (1) yang menyebutkan bahwa PPPK yang tidak memenuhi target kinerja akan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c berdasarkan hasil penilaian kinerja.

Nampaknya, guru honorer masih harus memperjuangkan kejelasan nasibnya setelah PP 49/2018 diterbitkan. Para guru pun harus menunggu dengan sabar proses gugatan ke Mahkamah Agung yang kemungkinan membutuhkan waktu yang tak sebentar.

*) Penulis adalah redaktur Republika.co.id

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zJOaTA
December 06, 2018 at 07:25PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zJOaTA
via IFTTT

Wawan Diduga Suap Eks Kalapas Sukamiskin untuk Kencan

Dugaan tersebut termuat dalam surat dakwaan mantan kalapas Sukamiskin, Wahid Husen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Narapidana kasus korupsi, Tubagus Chaeri Whardana (Wawan), diduga menyuap mantan kepala Lapas (kalapas) Sukamiskin Wahid Husen untuk menginap bersama seorang perempuan yang diketahui seorang artis. Wawan dan teman perempuannya itu menginap di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat pada Juli 2018.

Jaksa Komisi Pembera‎ntasan Korupsi (KPK) M Takdir Suhan mengonfirmasi hal tersebut tertulis dalam surat dakwaan Wahid Husen yang dibacakan di PN Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/12) kemarin. "Iya (artis) pokoknya sesuai surat dakwaan. Nggak disebut (artisnya di dakwaan), soalnya tidak kaitan dengan Wahid. Hanya diperhalus (artisnya) teman wanita Wawan," kata Jaksa Takdir saat dikonfirmasi, Kamis (6/12).

Berdasarkan surat dakwaan Wahid, Wawan menyuap Wahid Husen Rp 63 juta. Jaksa menduga uang suap tersebut diberikan Wawan kepada Wahid Husen untuk mendapat ‎kemudahan dalam hal pemberian izin keluar masuk Lapas selama beberapa kali.

Dalam surat dakwaan Wahid Husen tertulis, pada 5 Juli 2018 Wawan mendapat Izin Luar Biasa (ILB) dengan alasan mengunjungi ibunya yang sedang sakit di Serang, Banten. Padahal, Wahid mengetahui izin keluar dari Lapas tersebut digunakan Wawan untuk pergi menginap di Hotel Hilton Bandung selama dua hari.

Selang beberapa waktu, pada 16 Juli 2018, Wahid juga memberikan kemudahan dalam pemberian izin berobat ke rumah sakit. Padahal, Wahid mengetahui izin tersebut disalahgunakan oleh Wawan untuk menginap di luar lapas.

Dakwaan Wahid menyebutkan, Wawan dibawa keluar Lapas Sukamiskin ‎menggunakan ambulans yang disopiri oleh Staf Keperawatan Lapas Ficky Fikri ke parkiran rumah sakit. Namun, setibanya di parkiran, Wawan pindah ke mobil yang telah menunggunya.

Selanjutnya, Wawan bersama Ari Arifin selaku orang kepercayaannya menuju rumah milik kakaknya, Ratu Atut Chosiyah.‎ Wawan dan Ari Arifin melanjutkan perjalanan ke Hotel Grand Mercure Bandung. Kemudian, Wawan menginap di hotel tersebut bersama teman wanitanya.

Dalam perkara ini, Wahid Husen dan anak buahnya yang merupakan PNS Lapas Sukamiskin, Hendry Saputra didakwa bersama-sama menerima suap dari tiga narapidana kasus korupsi. Ketiga narapidana yang diduga menyuap Wahid Husein yakni, Fahmi Dharmawansyah, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, serta Fuad Amin Imron.

Wahid Husen didakwa menerima satu unit mobil jenis Double Cabin 4x4 merk Mitsubishi Triton, sepasang sepatu boot, sepasang sendal mer Kenzo, satu tas clutch bag merk Louis Vuitton, dan uang Rp 39.500.000 dari Fahmi Darmawansyah.

Kemudian, dari Wawan, Wahid juga menerima uang Rp 63.390.000. Sedangkan dari Fuad Amin, Wahid menerima uang sebesar Rp 71 juta dan mendapatkan fasilitas peminjaman mobil ‎serta penginapan di Hotel Ciputra Surabaya. 

Jaksa menduga sejumlah uang suap tersebut diberikan tiga para narapidana melalui Hendry Saputra. Uang tersebut bertujuan agar para narapidana mendapatkan fasilitas istimewa di dalam Lapas Sukamiskin.

Atas perbuatannya, Wahid Husen dan Hendry Saputra didakwa melanggar Pasal 12 huruf bdan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Pi684p
December 06, 2018 at 07:25PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Pi684p
via IFTTT

Dorong Pemanfaatan Rawa, Kementan Kirim Alsintan ke Sumsel

Untuk tahap pertama optimasi akan dilakukan terhadap sekitar 200 ribu hektare lahan.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kementerian Pertanian (Kementan) mengirim puluhan alat mesin pertanian (alsintan) berupa escavator besar ke Sumatera Selatan (Sumsel). Alat berat ini merupakan bantuan untuk dimanfaatkan dalam program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) di Kabupaten Banyuasin, Sumsel.

"Kita akan membangunkan lahan tidur. Hari ini kami kirim 22 escavator besar dari Jakarta, nilainya kira-kira Rp 60 miliar. Tolong diamankan, dipantau, dikawal penuh, ini program khusus Pemerintah," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Serasi di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (6/12).

Untuk tahap pertama, optimasi akan dilakukan terhadap sekitar 200 ribu hektare lahan. Kementan mempunyai varietas baru yang cocok untuk daerah rawa. Dengan begitu akan bisa meningkatkan pendapatan petani.

Ke depan jika korporasi sudah berjalan, petani akan memiliki saham sebanyak 49 persen. Namun Amran memastikan seluruh harga gabah 100 persen milik petani. Petani akan memiliki tambahan pendapatan dari hilir, karena mereka juga akan melakukan pengemasan hasil tani nya.

"Kalau di Sumsel ini optimasi lahan rawa pasang surut seluas 200 hektare jadi (berjalan), akan meningkatkan pendapatan  Provinsi Sumsel hingga Rp 12 triliun," ujar Amran.

Sementara Direktur Jenderal Tanaman Pangan Sumarjo Gatot Irianto menyampaikan, proyek optimasi lahan rawa pasang surut dalam program Serasi akan dibiayai Pemerintah pusat. "Di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin saya sampaikan bantuan cukup diberikan selama satu tahun pertama," ujar Gatot di hadapan Gubernur Sumsel dan peserta Rakor Serasi.

Setelah satu tahun, ia melanjutkan, barulah secara perlahan dan bertahap dikelola secara mandiri melalui mekanisme usaha bersama kelompok petani dan gabungan kelompok petani. Kemudian di tahun berikutnya terus bertransformasi menjadi korporasi, sehingga dikelola secara matang dengan perhitungan profit yang profesional.

"Pengembangan usaha bersama Poktan/gapoktan dengan skala 5.000  hektare ini, adalah cikal bakal menjadi PT sehingga dikelola secara profesional," kata dia.

Sebagai bentuk komitmen, pemerintah pusat memberikan berbagai fasilitas mulai dari escavator besar, escavator kecil, traktor roda empat, RMU atau mesin penggiling padi, pompa air untuk irigasi, benih, pupuk dan lainnya.

Pemerintah daerah tinggal menyiapkan bahan bakar untuk alsintan dan alat berat, operator termasuk listrik untuk menghidupkan pompa. "Pompanya dari kami. Modalnya sedikit listrik, operator," tegas Gatot.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan rasa syukurnya atas terpilihnya Sumsel sebagai salah satu wilayah yang menjadi proyek percontohan optimasi lahan rawa program Serasi Kementan. Menurutnya, program ini sebagai program yang akan segera menjadi solusi untk menekan angka kemiskinan di Provinsi Sumsel.

"Hari ini kita mendapatkan berkah luar biasa. Tapi ini menjadi sia-sia kalau tidak ada komitmen. Komitmen menjadi sia-sia kalau tidak ada ahli yang mengawal," ujar Herman.

Sebagai bukti komitmen pada pembangunan sektor pertanian uang menyejahterakan, ia menyebutkan Pemerintah Provinsi Sumsel sudah menginisiasi agar semua daerah membeli langsung beras petani. "Tidak sampai Rp 100 miliar, tapi petani merasa diperhatikan. Menjaga semangat para petani bahwa sejatinya mereka tidak pernah kita abaikan, karena telah sama-sama berjuang melawan kemiskinan," tambahnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, Angka kemiskinan di Sumsel saat ini 13,10 persen. Sementara angka kemiskinan nasional single digit.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zGLLZC
December 06, 2018 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zGLLZC
via IFTTT

Kiai Ma'ruf Sengaja Ingin Kuruskan Badan

Program diet Kiai Ma'ruf dilakukan sejak 2016.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin mengaku sengaja menguruskan badannya akhir-akhir ini untuk membuat tubuh yang ideal. Karena itu, dia pun membantah jika dirinya dikabarkan semakin kurus lantaran sakit.

"Ada juga yang mengatakan saya kurus. Memang saya menguruskan diri. Sejak 2016 dulu saya terlalu gemuk. Nah itu saya disarankan, coba kuruskan," ujar Kiai Ma'ruf saat berbincang dengan awak media di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/12).

Karena, menurut dia, saat itu berat badannya mencapai 70 kilogram, sedangkan tingginya hanya 156 sentimeter. Karena itu, untuk membuat badannya ideal, maka dirinya disarankan untuk diet. "Oleh karena itu saya sedikit-sedikit menguruskan diri supaya lebih langsing gitu loh," ucap Ketua Umum MUI ini.

Dia pun disarankan oleh dokter agar beristirahat untuk sementara waktu lantaran kakinya terkilir, sehingga dalam beberapa waktu belakangan ini dirinya tidak melakukan kunjungan ke daerah. Kendati demikian, kata dia, banyak pihak yang justru berkunjung ke kediamannya.

"Dan saya walaupun memang tidak ke daerah, tidak kemana-mana, tapi saya di sini menerima berbagai delegasi. Ada yang deklarasi, ada yang dari relawan-relawan. Ada kelompok Gema Jamin. Gerakan masyarakat Jokowi-Ma'ruf Amin. Ada alumni Al Azhar dateng ke sini juga," kata Kiai Ma'ruf.

Bahkan, tambah dia, kemarin ada relawan yang datang jauh-jauh dari Sumatra untuk bertemu dengannya. Jadi, menurut dia, dirinya tidak pernah berhenti berkomunikasi dengan para pendukungnya meskipun sementara ini tidak bisa melakukan kunjungan ke daerah-daerah.

"Jadi sebenernya saya nggak sakit. Dalam arti cuma kaki terkilir. Kalau kaki terkilir jangankan orang tua, anak muda saja bisa pincang. Itu biasa lah," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PmdOTi
December 06, 2018 at 07:15PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PmdOTi
via IFTTT

Angin Puting Beliung Melanda Bogor

Satu tewas, empat mobil dan satu rumah rusak terpapar puting beliung.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Angin puting beliung melanda wilayah Bogor Selatan. Satu korban tewas, emapat mobil rusak dan satu rumah juga rusak akibat peristiwa itu.

Belum dapat dipastikan identitas yang menjadi korban jiwa akibat angin puting beliung tersebut. Kapolsek Bogor Selatan, Kompol Riyanto mengatakan bencana alam berupa angin puting beliung disertai hujan deras dan pohon tumbang itu terjadi di wilayah kelurahan Cipaku, Batutulis, Pamoyanan dan lawanggintung, Bogor Selatan.

"Identitas kendaraan yang tertimpa pohon tumbang pertama Ayla hitam F 1577 RJ, kedua Avanza silver F 1618 EY  milik Korban Enny Reno 45, ketiga angkot 14 dengan plat F 1909 AZ dan keempat angkot 02 F 1932 AF, "katanya melalui laporan cipta kondisi yang diterima Republika.co.id, Kamis (6/12).

Selain empat kendaraan roda empat, satu unit rumah juga rusak akibat angin puting beliung itu. Peristiwa ini terjadi sekitar jam 15.00 WIB. "Lokasi rumah rusak akibat puting beliung di Kelurahan Cipaku, Keluarahan Batutulis, Kelurahan Pamoyanan. Pohon tumbang di Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor," katanya.

Riyanto mengatakan belum mengetahui siapa pemilik rumah yang menjadi korban angin puting beliung. Dia mengatakan, sementara hanya informasi itu yang baru bisa disampaikan, karena masih proses evakuasi di tempat kejadian. "Itu informasi awal yang dapat disampaikan perkembangan akan dilaporkan kembali," katanya.

Sementara itu warga Batutulis Lawanggintung Erni Widiyaastuti 45 saat dihubungi Republika mengaku rumahnya juga menjadi korban angin puting beliung itu. "Rumah saya atapnya rusak. Alhamdulilah tidak ada korban jiwa di rumah," katanya.

Erni mengatakan selain rumahnya yang jadi korban angin puting beliung rumah tetangganya juga sama jadi korban. "Di sini hampir semua kena," katanya.

Erni mengaku kaget ketika angin puting beliung itu datang. Dia mengatakan angin sedikit mereda ketika ada kumandang azan Shalat Ashar. "Untuk pas lagi azan, jadi kita sekalian zikir ingat Allah," katanya.

Erni mengatakan saat ini petugas DLLAJ dan Brimob dibantu warga mengevakuasi korban jiwa yang tertimpa pohon. "Sudah ada DLLAJ dan Brimob evakuasi yang meninggal," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QgGVg9
December 06, 2018 at 07:09PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QgGVg9
via IFTTT

Gangguan Kabel Optik, Telkomsel Berupaya Perbaiki Jaringan

Telkomsel berupaya maksimal memulihkan gangguan dengan merecovery sistem data.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Jaringan internet Telkomsel di wilayah Sumatra bagian tengah hingga utara putus sejak Kamis (6/12) siang. Diduga ini akibat gangguan pada jaringan kabel optik Telkomsel.

Macetnya layanan internet dirasakan masyarakat di Provinsi Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh. Pihak Telkomsel mengungkapkan, gangguan layanan terjadi untuk layanan data internet akibat gangguan di sistem perangkat layanan data. Sedangkan layanan voice dan SMS tetap berfungsi dengan normal. Hingga pukul 18.00 WIB, layanan internet tak kunjung pulih.

"Saat ini tim Telkomsel tengah berupaya dengan maksimal untuk memulihkan gangguan ini dengan cara merecovery sistem data tersebut. Gangguan ini diharapkan akan berangsur pulih dalam waktu dua jam ke depan," ujar VP ICT Network Management Area Sumatera, Awal R Chalik, Kamis (6/12).

Sejak siang hari, masyarakat sudah banyak yang mengeluhkan putusnya jaringan internet Telkomsel. Pelanggan mengaku kecewa karena Telkomsel sendiri selalu mengandalkan kuatnya jaringan dalam setiap promosi produknya. Apalagi saat ini semakin banyak profesi yang bergantung pada mulusnya jaringan internet.

"Pekerjaan kami bergantung pada jaringan internet. Dan setopnya jaringan hari ini membuat saya tak bisa bekerja optimal. Padahal selama ini Telkomsel menonjolkan jaringannya yang katanya paling kuat," kata Fandy Yogari (25 tahun), seorang karyawan BUMN di Kota Padang, Kamis (6/12).

Manager Corporate Communication Telkomsel Area Sumatera, Hadi Sucipto, menyebutkan bahwa putusnya layanan internet hari ini disebabkan karena terganggunya jaringan kabel optik. Ia menegaskan, perusahaan sedang berupaya maksimal untuk mengembalikan jaringan ke kondisi normal. Hadi juga berjanji layanan lainnya kepada pelanggan tetap diberikan seperti biasa.

"Telkomsel memohon maaf atas ketidaknyamanan layanan internet yang dirasakan pelanggan. Saat ini kami sedang berupaya maksimal agar layanan tersebut dapat berfungsi normal kembali," kata Hadi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Eh3OcK
December 06, 2018 at 07:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Eh3OcK
via IFTTT

Momiji, Bunga Cantik Jepang di Aston Simatupang

Beragam pilihan kuliner Jepang menjadi andalan restoran Momiji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuliner Jepang sudah sangat mendunia. Tak heran kalau di kota besar seperti Jakarta, tidak sulit mencari restoran Jepang.

Jika Anda kebetulan berada di sekitar kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, restoran Jepang Momiji bisa jadi pilihan. Momiji tepatnya berada di lantai dua Aston Prioroty & Conference Center

Marketing & Communications Manager Aston Priority Simatupang Hotel & Conference Center, Paundra Hanutama, mengatakan momiji memiliki arti bunga dalam bahasa Jepang. Seperti bunga yang cantik, restoran Momiji tertata dengan apik membuat mereka yang bersantap merasa nyaman.

Momiji menawarkan beragam makanan Jepang. Mulai dari sushi, ramen, hingga set menu ala Jepang. "Makanan favorit di sini ada set value, salah satunya set menu dengan sirloin steak," kata Paundra.

Momiji memadukan penggunaan bahan dari Jepang dan Indonesia. "Ciri khas kami bahannya semua fresh."

Sejak 1 Desember 2018, Momiji menawarkan menu all you can eat untuk sushi dan sashimi. Dengan harga mulai dari Rp 150 ribu, tamu bisa menikmati beragam sushi. Paundra mengatakan, promo bahkan mencakup all you can eat dim sum.

"Untuk dimsum ada hakaw, chicken feet, bakpau, untuk sushinya ada sashimi, onigiri, dan macam-macam," kata Paundra.

Promosi berlaku saat jam makan siang dan makan malam. Yaitu dari pukul 12.00-15.00 WIB serta berlanjut di pukul 18.00 sampai 21.00 WIB.

Paundra menjamin penikmat dimsum dan sushi akan terpuaskan dengan beragam pilihan. "Jangan khawatir restoran kami juga halal," ucapnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Sr1wuw
December 06, 2018 at 07:05PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Sr1wuw
via IFTTT

Internet di Sumbar Putus, Butuh Perbaikan Berjam-Jam

Dampaknya dirasakan masyarakat di Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Jaringan internet Telkomsel di wilayah Sumatra bagian tengah hingga utara putus sejak Kamis (6/12) siang. Macetnya layanan internet dirasakan masyarakat di Provinsi Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh. Pihak Telkomsel mengungkapkan, gangguan layanan terjadi untuk layanan data internet akibat gangguan di sistem perangkat layanan data. Sedangkan layanan voice dan SMS tetap berfungsi dengan normal. Hingga pukul 18.00 WIB, layanan internet tak kunjung pulih.

"Saat ini tim Telkomsel tengah berupaya dengan maksimal untuk memulihkan gangguan ini dengan cara merecovery sistem data tersebut. Gangguan ini diharapkan akan berangsur pulih dalam waktu dua jam ke depan," ujar VP ICT Network Management Area Sumatera, Awal R Chalik, Kamis (6/12).

Sejak siang hari, masyarakat sudah banyak yang mengeluhkan putusnya jaringan internet Telkomsel. Pelanggan mengaku kecewa karena Telkomsel sendiri selalu mengandalkan kuatnya jaringan dalam setiap promosi produknya. Apalagi saat ini semakin banyak profesi yang bergantung pada mulusnya jaringan internet.

"Pekerjaan kami bergantung pada jaringan internet. Dan setopnya jaringan hari ini membuat saya tak bisa bekerja optimal. Padahal selama ini Telkomsel menonjolkan jaringannya yang katanya paling kuat," kata Fandy Yogari (25 tahun), seorang karyawan BUMN di Kota Padang, Kamis (6/12).

Manager Corporate Communication PLN Area Sumatra, Hadi Sucipto, menyebutkan bahwa putusnya layanan internet hari ini disebabkan karena terganggunya jaringan kabel optik. Ia menegaskan, perusahaan sedang berupaya maksimal untuk mengembalikan jaringan ke kondisi normal. Hadi juga berjanji layanan lainnya kepada pelanggan tetap diberikan seperti biasa.

"Telkomsel memohon maaf atas ketidaknyamanan layanan internet yang dirasakan pelanggan. Saat ini kami sedang berupaya maksimal agar layanan tersebut dapat berfungsi normal kembali," kata Hadi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EdvYFu
December 06, 2018 at 07:05PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EdvYFu
via IFTTT

Google Tawarkan Kursus Machine Learning

Kursus Machine Learning disebut dapat menyelesaikan masalah dalam berbagai bidang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Machine Learning Google menjadi salah satu hal menarik untuk dipelajari belakangan ini. Selain dapat mendeteksi spam di Gmail, Machine Learning dapat membantu dokter mendiagnosis penyakit.

Machine Learning dapat menyelesaikan masalah dalam berbagai bidang. Untuk membuat lebih banyak orang mengerti hal tersebut, Google meluncurkan Machine Learning Crash Course (MLCC) dalam bahasa Indonesia.

MLCC akan memberikan pembelajaran mengenai Machine Learning dan cara mengaplikasikan Tensor Flow. "Kursus ini juga merupakan bagian dari Learn with Google Artificial Intelligence (Al), yaitu serangkaian sumber daya yang diberikan mengenai informasi tentang machine learning," kata Danny Ardianto, ​Public Policy & Government Relations Manager Google Indonesia di Jakarta, Kamis (5/12).

Kursus mengarah pada langkah praktis hingga contoh machine learning yang diterapkan pada masalah dunia nyata. Dalam kursus juga terdapat latihan pemrograman, visualisasi yang interaktif, video dari pakar machine learning di Google. Machine Learning kini sudah ditranslasi ke dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan para pengembang mempelajarinya di dalam bahasa mereka sehari-hari dan mempercepat perkembangan di Indonesia.

MLCC telah digunakan oleh lebih dari 20 ribu karyawan Google untuk mempelajari dasar-dasar tentang Machine Learning. "Oleh karena itu, kami berharap dengan dirlisnya MLCC dalam bahasa Indonesia, akan semakin banyak pengembang mempelajari Machine Learning dan kemudian mulai membangun proyek-proyek Machine Learning yang dapat memecahkan berbagai permasalahan lokal," ujarnya.

Perubahan terbaru ini merupakan langkah selanjutnya dari Google untuk terus mendukung pengembang. Sebelumnya di tahun ini Google telah melatih lebih dari 110 ribu pengembang di Indonesia tentang pemrograman android dan web. Angka itu juga melampaui target awal 100 ribu bahkan selesai lebih cepat dari yang diperkirakan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2E4z7qg
December 06, 2018 at 06:53PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2E4z7qg
via IFTTT

Bappenas Dorong Investasi Dana Zakat untuk Capai Tujuan SDGs

Zakat merupakan instrumen potensial yang dapat mendukung agenda pembangunan nasional

REPUBLIKA.CO.ID, MALAKA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, zakat merupakan instrumen potensial yang dapat mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus pembangunan berkelanjutan global. Sehingga, menurutnya zakat perlu didorong untuk bisa mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id pada Kamis (6/12), dia menyebut, pengumpulan zakat di Indonesia tumbuh secara positif. Pada 2016, dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah sebesar Rp 5 triliun, dan meningkat 27,9 persen pada 2017 menjadi Rp 6,2 triliun.

"Pada 2016, zakat yang berhasil disalurkan ke masyarakat adalah Rp 2,93 trilun, sementara pada 2017 sebesar 4,86 triliun. Dari jumlah penyaluran zakat pada 2017, sebesar 78,08 persen telah disalurkan ke delapan golongan mustahik nasional,” kata Bambang dalam sambutannya pada acara Konferensi Internasional World Zakat Forum (WZF) 2018 di Malaka, Malaysia.

Keselarasan zakat dengan SDGs dapat dilihat dari berbagai program zakat yang ditujukan untuk menghapus kemiskinan atau tujuan pertama SDGs, mengakhiri kelaparan atau tujuan dua SDGs, mengurangi ketimpangan atau tujuan 10 SDGs, serta kemitraan untuk mencapai tujuan atau tujuan 17 SDGs.

Dalam acara tersebut, Bambang juga menyebut beberapa contoh pemanfaatan dana zakat di Indonesia. Salah satunya yakni, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Jambi. Dana Zakat telah mendukung pembangunan PLTMH untuk menyediakan suplai listrik bagi 806 rumah tangga di empat desa Provinsi Jambi, yaitu Desa Lubuk Bangkar (60 kW), Ngaol (40 kW), Air Liki (40 kW), dan Air Liki Baru (40 kw), sehingga memberikan manfaat bagi 8 ribu orang.

Dengan skema blended finance, pembangunan PLTMH ini juga melibatkan UNDP, Bank Jambi, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Provinsi Jambi.“Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Baznas telah menyelaraskan program zakat untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia, seperti pembangunan PLTMH di desa-desa terpencil. Kerjasama global seperti ini sangat diperlukan untuk mengatasi isu penyaluran zakat dan standar pengelolaan zakat secara global," kata Bambang.

Selain itu, zakat juga terus digunakan untuk Program Pemberdayaan Desa. Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) telah digunakan untuk memberdayakan 1.056 desa yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah penerima manfaat pada 2017 hampir mencapai dua juta orang.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QC4lff
December 06, 2018 at 06:53PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QC4lff
via IFTTT

Kemendikbud: Zonasi PPDB Masuki Evaluasi Tahap Akhir

Kemendikbud masih terus melakukan sosialisasi terkait sistem zonasi dalam PPDB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Skema zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kini memasuki evaluasi tahap akhir. Hingga kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun masih terus melakukan sosialisasi terkait sistem zonasi dalam PPDB.

“Kita masih sosialisasi dan evaluasi tahap akhir,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad saat dihubungi Republika, Kamis (6/12).

Hamid mengklaim, Kemendikbud juga telah menyiapkan semua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sehingga siap melakuka  sistem zonasi.

“Semua pihak MKKS dan MGMP segera disiapkan untuk melaksanakan sistem zonasi ini,” kata Hamid.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akan mengubah skema proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2019 mendatang. Nantinya proses PPDB seperti tahun sebelum-sebelumnya akan diganti menjadi perekrutan siswa berdasar pada zonasi.

“Sistemnya diubah jadi tidak ada PPBD menjelang tahun ajaran baru yang banyak masalah itu. Diubah skemanya menjadi berdasar pada zonasi dan calon siswa akan diidentifikasi dari sekarang," kata Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Zonasi Bersama Pemda beberapa waktu lalu.

Muhadjir menjelaskan, nantinya Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan MGMP berperan untuk menentukan kapasitas di tiap-tiap zona. Untuk itu dia meminta, agar MKKS dan MGMP segera mengindentifikasi siswa yang akan masuk di jenjang berikutnya pada suatu zona.

Guru Bimbingan Konseling, lanjut Muhadjir, juga diminta untuk memberikan pembinaan terhadap siswa. Sehingga siswa bisa mulai menentukan akan meneruskan sekolah ke SMA mana atau SMK bidang apa.

"Nanti kalau ada siswa pindahan itu kan variatif saja atau variabel tambahan. Tapi yang utama ditata dulu siswa yang ada di zona itu. Lalu tahap berikutnya data daya dukung baik sarana dan prasarana," jelas dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2E47iyq
December 06, 2018 at 06:52PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2E47iyq
via IFTTT

MPR: Desain Ketatanegaraan Harus Sesuai Ideologi Pancasila

Demokrasi Pancasila mengandung unsur penting yang berbeda dengan bangsa lain.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar seminar nasional dengan tema "MPR dalam Mekanisme Demokrasi Pancasila" di Depok, Jawa Barat, Kamis (6/12). Dalam seminar itu, Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan desain sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Desain ketatanegaraan Indonesia seharusnya tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pertanyaannya adalah apakah ideologi Pancasila sudah diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan?" katanya dalam seminar kerja sama MPR dan Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Pancasila.

Ma'ruf menjelaskan lembaga MPR merupakan salah satu organ dalam sistem ketatanegaraan. Karena itu dalam seminar ini dibahas apakah MPR sebagai organ ketatanegaraan sudah sesuai dengan ideologi Pancasila, khususnya demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila, lanjut Ma'ruf, mengandung unsur-unsur penting yang berbeda dengan demokrasi bangsa-bangsa lain. Ada empat unsur penting dalam demokrasi Pancasila, yaitu unsur kebulatan pendapat atau mufakat, unsur musyawarah, unsur perwakilan, dan unsur hikmat kebijaksanaan.

"Unsur-unsur itu tidak kita temukan dalam demokrasi di negara-negara lain. Sejauhmana kekhasan demokrasi Pancasila itu mampu diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan," paparnya seperti dalam siaran pers.

Bukan hanya dalam tataran sistem ketatanegaraan, unsur demokrasi Pancasila itu juga diimplementasikan di tataran dimensi lain. Misalnya dalam politik, dalam ekonomi (demokrasi ekonomi Pancasila), sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Semua dimensi itu harus mengerucut pada demokrasi Pancasila.

"Apabila bangunan sistem ketatanegaraan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan lainnya, sudah sesuai dengan ideologi Pancasila maka cita-cita bangsa seperti dalam Pembukaan UUD bisa diwujudkan," imbuh Ma'ruf.

Atas dasar itu, Ma'ruf mengharapkan seminar ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan apakah sistem ketatanegaraan Indonesia sudah sesuai dengan demokrasi Pancasila.

"Pascaperubahan UUD 1945 terdapat pertanyaan mendasar yakni apakah disain ketatanegaraan Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila? Kelembagaan utama ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 mengalami perubahan dan menempatkan setiap lembaga negara sama kedudukannya," paparnya.

Narasumber dalam seminar ini adalah Dr. Hendra Nurtjahjo, SH, MHum (staf pengajar UI dan Universitas Pancasila), Prof Dr Drs Astim Riyanto SH, MH (Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi FH Universitas Pancasila), Prof Bagir Manan (mantan Ketua Dewan Pers), Prof Lily Romli (LIPI).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2G1iYEL
December 06, 2018 at 06:43PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2G1iYEL
via IFTTT