Sepakati Ta'limatul Hajj, Kuota Haji Nigeria Tetap

Sepakati Ta'limatul Hajj, Kuota Haji Nigeria Tetap

Kamis , 13 Dec 2018, 19:19 WIB

IHRAM.CO.ID, ABUJA — Pemerintah Nigeria dan Arab Saudi menandatangani nota kesepakatan pemahaman (MoU) tentang ibadah haji 2019 (ta’limatul hajj). Penandatanganan dilakukan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Nigeria Khadija Bukar Abba Ibrahim dan Menteri Haji dan Umrah Saudi Muhammad Saleh bin Taher Benten.

Dilansir di Daily Trust pada Kamis (13/12), Kepala Divisi Urusan Publik NAHCON Fatima Sanda Usara menjelaskan, penandatangan kesepakatan dilakukan di Kementerian Haji dan Umrah Saudi, Makkkah. Salah satu hasilnya, kuota haji untuk Nigeria tetap 95 ribu kursi seperti tahun sebelumnya.

Dalam pertemuan itu Menteri Benten memuji NAHCON atas keberhasilan pengelolaan operasi haji 2018. Serta, perilaku baik jamaah Nigeria secara umum. 

Dia meyakinkan Kerajaan siap membantu pemerintah Nigeria mempermudah ibadah haji.

Ketua NAHCON Abdullahi Mukhtar Muhammad menjelaskan, komisi berupaya meminta pembebasan biaya visa sebesar 2.000 riyal untuk jamaah yang beribadah berulang dalam waktu kurang dari lima tahun. Selain itu, dia meminta tidak ada kerumitan dalam pembuatan visa ibadah.

Mukhtar meminta Nigeria bisa masuk dalam jajaran layanan Road to Makkah atau dikenal dengan fast track. Sebab, layanan itu memudahkan proses imigrasi calon jamaah haji di bandara asal. Program ini juga membuat calon jamaah tidak perlu mengurus proses imigrasi di bandara tujuan.

“Mereka hanya akan mengambil tas dan melanjutkan tanpa pemeriksaan lebih lanjut,” kata Mukhtar.

Wakil Menteri Haji Saudi Husaain Ibn Naser Alshariff meyakinkan Nigeria bahwa proses penerbitan visa akan semakin baik. Sistem visa Saudi bertujuan mengurangi penyalahgunaan visa.

Nigeria dan Saudi sepakat mengatasi ancaman pelanggar imigrasi yang memperpanjang izin di Kerajaan.

Berita Terkait

Saudi menekankan aturan yang melarang impor kola nut ke Kerajaan. Saudi juga menyerukan delegasi Nigeria untuk mengintensifkan dan menyosialisasikan permasalahan itu. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UGjOtR
December 13, 2018 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UGjOtR
via IFTTT

Mahasiswa HI Unpad Rumuskan Upaya Pemberantasan Hoaks

Terlontar, gagasan membentuk Badan Siber Provinsi Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Rencana pembentukan Badan Siber Provinsi Jawa Barat menjadi gagasan yang terlontar dalam Seminar Nasional bertajuk Indonesia Cyber Diplomasi Forum 2018 di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, akhir pekan lalu. Gagasan itu merupakan jawaban atas tingginya ancaman penyebaran berita bohong atau hoaks.

Seminar Nasional diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Aequalis Consultant.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa turut hadir dalam acara yang diikuti oleh mahasiswa se-Bandung Raya, organisasi kepemudaan, pemerintahan daerah di Provinsi Jabar. Hadir pula dalam acara tersebut Deputi Bidang Proteksi Infrastruktur Infirmasi Kritikal BSSN Agung Nugraha, Dosen Senior Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD Teuku Rezasyah, Pejabat Fungsional Diplomat Utama Kementerian Luar Negeri Chilman Arisman, serta Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Litfi Rauf.

Penyelenggara sengaja mengangkat isu cyber threat yang saat ini kian membahayakan. Menurut Sekda Jabar Iwa Karniwa, Pemerintah Provinsi Jabar akan melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengantisipasi kejahatan siber, yang salah satunya berupa penyebaran hoaks. Kata dia, salah satu upayanya yaitu dengan membentuk Badan Siber Jawa Barat.

‘’Dalam menangkal sekaligus mengurangi berita-berita hoaks, maka kita akan membentuk Badan Siber Jawa barat,’’ ujar Iwa. Dia menyatakan, gagasan itu merupakan salah satu hasil pembicaraan dengan BSSN, belum lama ini. Diakui dia, penyebaran berita hoaks di Jabar kian massif, dan telah menimbulkan kekhawatiran dan ancaman baik bagi masyarakat ataupun pemerintah.

Iwan menjelaskan, penguna internet di Provinsi Jabar mencapai 25 juta jiwa. Untuk itu, pihaknya menilai, dibutuhkan perlindungan dari penyebaran hoaks, yang juga bisa mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Kepala Pusat Studi Asean, Asia Afrika dan Timur Tengah, Dr Windy Dermawan mengatakan, penyelenggaraan seminar dimaksudkan sebagai sarana mendiskusikan perkembangan diplomasi siber. Kata dia, perkembangan ancaman siber harus disikapi dengan serius, salah satunya dengan mengadakan seminar Indonesia Cyber Diplomacy Forum.

Sementara Ceo Aequalis Consultant Affabile Rifawan menambahkan, Indonesia Cyber Diplomacy Forum dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi. Harapannya, tutur dia, agar setiap elemen masyarakat Indonesia, mulai dari mahasiswa, pemuda, pelaku e-comerce, aparatur sipil negara bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran siber (cyber awareness).

“Seluruh lapisan masyarakat harus sadar akan adanya ancaman cyber, sehingga bisa melakukan pencegahan,’’ ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2GagqEf
December 10, 2018 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2GagqEf
via IFTTT

Iran Tangkap 10 Tersangka Bom Bunuh Diri

Beberapa tersangka lainnya sudah berhasil diidentifikasi dan kini sedang dicari.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Kepala kepolisian Iran Hossein Ashtari mengatakan pasukan keamanan Iran telah menangkap 10 tersangka yang diduga terlibat dalam bom bunuh diri di Chabahar. Bom tersebut menewaskan dua orang petugas polisi. 

"Petunjuk yang bagus sudah diperoleh dan harapannya dengan kerja sama masyarakat kami bisa mendapatkan petunjuk yang utama," kata Ashtari seperti dikutip dari kantor berita IRNA, Ahad (9/12). 

Ashtari menambahkan beberapa tersangka lainnya sudah berhasil diidentifikasi dan kini sedang dicari. Bom bunuh diri yang terjadi pada hari Kamis (6/12) lalu juga melukai 48 orang lainnya. 

Kabarnya bom tersebut dilakukan oleh kelompok Muslim Sunni. Menurut kantor berita pemerintah pelaku meledakan bom di dekat markas polisi di kota pelabuhan Chabahar di sebelah selatan Iran. 

Bom bunuh diri cukup jarang terjadi di Iran. Kelompok pemberontak Sunni sudah beberapa kali melakukan serangan terhadap anggota keamanan selama beberapa tahun terakhir di Provinsi Sistan-Baluchestan, dimana Chabahar berada. 

Provinsi tersebut menjadi tempat tinggal kelompok minoritas Muslim Sunni. Mayoritas penduduk Iran beragama Muslim Syiah. 

Daerah tersebut juga sudah lama menjadi pusat kekerasan di mana ada banyak penyulundupan narkoba dan serangan-serangan kelompok separatis. Media-media Iran melaporkan kelompok pemberontak Muslim Sunni Ansar al-Furqan telah mengaku bertanggungjawab atas serangan ini. 

Sementara itu pemerintah Iran menuding Arab Saudi dan Amerika Serikat telah mendanai kelompok-kelompok tersebut. Arab Saudi dan AS telah membantah tuduhan tersebut. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2G5mtdu
December 09, 2018 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2G5mtdu
via IFTTT

Jamilah Terinspirasi Tuntunan Berwudhu

Jamilah Kolocotronis: Hidayah Itu Harus Dijemput

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Terlahir sebagai anak sulung dari tiga bersaudara pada 59 tahun lalu, Jamilah Kolocotronis tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Kristen Lutheran di Missouri, AS. Dia awalnya tidak pernah menyangka bakal jatuh cinta kepada Islam. Bahkan, hingga usianya menginjak 20 tahun, dia memiliki konotasi yang buruk tentang agama samawi tersebut.

“Dulu saya tidak pernah menyukai Islam lantaran agama ini tidak mengakui Yesus Kristus sebagai tuhan,” tutur Jamilah membuka kisah perjalanan rohaninya, seperti dikutip laman I Found Islam.

Sebelum masuk Islam, pemilik nama lahir Linda Kay itu adalah seorang pemeluk Kristen yang taat. Semua kegiatan ibadah di gereja diikutinya secara teratur. Tidak hanya itu, ia juga pernah bercita-cita menjadi pendeta. Untuk alasan itulah, Jamilah kemudian memilih mendalami agama Kristen di salah satu sekolah seminari di AS semasa remajanya.

Akan tetapi, Jamilah mengaku kecewa lantaran pengetahuan agama yang diperolehnya di lembaga tersebut ternyata tidak mampu memberikannya pemahaman Kristen yang kokoh. Setelah satu semester menjalani pendidikan seminari, dia pun akhirnya memutuskan untuk berhenti dari sekolah itu.

Selepas dari seminari, mulai timbul keinginan di hati Jamilah untuk mempelajari agama-agama lainnya, termasuk Islam. Oleh karenanya, ia pun mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai beragam agama yang ada di luar Kristen.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SEj9HJ
December 07, 2018 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SEj9HJ
via IFTTT

Dorong Pemanfaatan Rawa, Kementan Kirim Alsintan ke Sumsel

Untuk tahap pertama optimasi akan dilakukan terhadap sekitar 200 ribu hektare lahan.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kementerian Pertanian (Kementan) mengirim puluhan alat mesin pertanian (alsintan) berupa escavator besar ke Sumatera Selatan (Sumsel). Alat berat ini merupakan bantuan untuk dimanfaatkan dalam program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) di Kabupaten Banyuasin, Sumsel.

"Kita akan membangunkan lahan tidur. Hari ini kami kirim 22 escavator besar dari Jakarta, nilainya kira-kira Rp 60 miliar. Tolong diamankan, dipantau, dikawal penuh, ini program khusus Pemerintah," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Serasi di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (6/12).

Untuk tahap pertama, optimasi akan dilakukan terhadap sekitar 200 ribu hektare lahan. Kementan mempunyai varietas baru yang cocok untuk daerah rawa. Dengan begitu akan bisa meningkatkan pendapatan petani.

Ke depan jika korporasi sudah berjalan, petani akan memiliki saham sebanyak 49 persen. Namun Amran memastikan seluruh harga gabah 100 persen milik petani. Petani akan memiliki tambahan pendapatan dari hilir, karena mereka juga akan melakukan pengemasan hasil tani nya.

"Kalau di Sumsel ini optimasi lahan rawa pasang surut seluas 200 hektare jadi (berjalan), akan meningkatkan pendapatan  Provinsi Sumsel hingga Rp 12 triliun," ujar Amran.

Sementara Direktur Jenderal Tanaman Pangan Sumarjo Gatot Irianto menyampaikan, proyek optimasi lahan rawa pasang surut dalam program Serasi akan dibiayai Pemerintah pusat. "Di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin saya sampaikan bantuan cukup diberikan selama satu tahun pertama," ujar Gatot di hadapan Gubernur Sumsel dan peserta Rakor Serasi.

Setelah satu tahun, ia melanjutkan, barulah secara perlahan dan bertahap dikelola secara mandiri melalui mekanisme usaha bersama kelompok petani dan gabungan kelompok petani. Kemudian di tahun berikutnya terus bertransformasi menjadi korporasi, sehingga dikelola secara matang dengan perhitungan profit yang profesional.

"Pengembangan usaha bersama Poktan/gapoktan dengan skala 5.000  hektare ini, adalah cikal bakal menjadi PT sehingga dikelola secara profesional," kata dia.

Sebagai bentuk komitmen, pemerintah pusat memberikan berbagai fasilitas mulai dari escavator besar, escavator kecil, traktor roda empat, RMU atau mesin penggiling padi, pompa air untuk irigasi, benih, pupuk dan lainnya.

Pemerintah daerah tinggal menyiapkan bahan bakar untuk alsintan dan alat berat, operator termasuk listrik untuk menghidupkan pompa. "Pompanya dari kami. Modalnya sedikit listrik, operator," tegas Gatot.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan rasa syukurnya atas terpilihnya Sumsel sebagai salah satu wilayah yang menjadi proyek percontohan optimasi lahan rawa program Serasi Kementan. Menurutnya, program ini sebagai program yang akan segera menjadi solusi untk menekan angka kemiskinan di Provinsi Sumsel.

"Hari ini kita mendapatkan berkah luar biasa. Tapi ini menjadi sia-sia kalau tidak ada komitmen. Komitmen menjadi sia-sia kalau tidak ada ahli yang mengawal," ujar Herman.

Sebagai bukti komitmen pada pembangunan sektor pertanian uang menyejahterakan, ia menyebutkan Pemerintah Provinsi Sumsel sudah menginisiasi agar semua daerah membeli langsung beras petani. "Tidak sampai Rp 100 miliar, tapi petani merasa diperhatikan. Menjaga semangat para petani bahwa sejatinya mereka tidak pernah kita abaikan, karena telah sama-sama berjuang melawan kemiskinan," tambahnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, Angka kemiskinan di Sumsel saat ini 13,10 persen. Sementara angka kemiskinan nasional single digit.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zGLLZC
December 06, 2018 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zGLLZC
via IFTTT

Soal Diksi 'Tabok', Erick: Jokowi Dizalimi, Wajar Melawan

Berdasarkan survei, ada sembilan juta orang yang percaya pada hoaks Jokowi PKI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir merasa wajar bila Jokowi akhirnya melontarkan diksi keras terhadap lawan politiknya. Menurutnya, pernyataan Jokowi keluar karena sudah gerah dengan kondisi politik terkini.

Diketahui, Jokowi menyampaikan sejumlah diksi keras seperti tabok, sontoloyo, genderuwo guna menanggapi lawan politiknya. Erick membantah bila Jokowi disebut memanasi suasana dengan mengucapkan diksi itu.

"Kalau dibilang 'kompor' ya gimana ya, orang yang sabar dituduh PKI. Dan masyarakat cukup percaya sembilan juta. Masa didiamkan? Kasihan gitu," katanya pada wartawan usai kegiatan diskusi, Selasa (27/11).

Erick merasa wajar saat Jokowi berontak atas tuduhan yang selama ini menyanderanya. Ia mengibaratkan hewan saja melawan bila diperlakukan tidak baik, terlebih lagi manusia.

"Mohon maaf nih, istilah semut. Semut itu kecil, diinjak saja gigit loh. Apalagi manusia. Saya rasa wajar, wajar. Dan ini bukan beliau mau jadi suka marah-marah, beliau menyampaikan. Kan cara menyampaikannya beliau sabar," ujarnya.

Ia menganggap Jokowi sudah cukup bersabar atas segala tuduhan yang diarahkan. Ia membantah bila Jokowi disebut menggunakan gaya politik menyerang.

"Beliau tidak menyerang. Beliau hanya menyampaikan isi hati beliau. Bahwa ya kalau dizalimi ya pasti menjawab dong," ucapnya.

Presiden Jokowi sebelumnya, memperingatkan, bahwa penyebar fitnah dan atau berita bohong akan diproses secara hukum. "Jadi hati-hati memfitnah, membuat hoaks, hati-hati," katanya kepada media di Bandara Radin Inten II pada Sabtu malam (25/11).

Presiden dalam beberapa acara mengemukakan kepada warga bahwa dia menghadapi fitnah menyusul peredaran gambar rekaan yang menampilkan sosok menyerupai dia berdiri di depan mimbar tempat DN Aidit berpidato dalam kampanye PKI. Ia menegaskan bahwa akan ada proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dengan penyebaran fitnah dan kabar bohong tersebut.

Pada 15 Oktober 2018, polisi menangkap pemilik akun media sosial Instagram @sr23_official bernama Jundi (27 tahun) di kediamannya Kecamatan Lueng Bata, Provinsi Aceh, dalam perkara itu. Jundi diketahui memproduksi serta menyebarkan hoaks serta ujaran kebencian, dan beberapa kali menggunggah tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo adalah pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Itu yang namanya menabok ya itu. Menabok dengan proses hukum," kata Jokowi menanggapi penangkapan tersangka penyebar gambar-gambar hoaks terkait dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r6g6Mv
November 27, 2018 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r6g6Mv
via IFTTT

Revisi DNI, Ekonom: Proteksi UMKM tak Diperlukan

Pemerintah perlu memberikan fasilitas kemudahan ekspor untuk UMKM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho mengatakan, implementasi kebijakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam paket ekonomi XVI perlu dilakukan secara hati hati. Bahkan, apabila perlu, tentu dapat dikaji ulang. Sebab, kebijakan ini berpotensi menjadi ancaman bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di beberapa sektor.

Andry menjelaskan, ancaman itu bukan tanpa sebab. Sekitar 25 sektor dibuka untuk penanaman modal asing menjadi 100 persen, termasuk sektor kreatif dan pariwisata, yang saat ini banyak dikembangkan para pelaku UMKM Indonesia. "Ini yang menurut saya juga menjadi kekhawatiran asosiasi, apalagi sebelumnya keputusan ini tidak membuka komunikasi (public hearing) kepada asosiasi sebelum kebijakan dikeluarkan," ujarnya ketika dihubungi Republika, Ahad (25/11).

Andry menilai pemerintah terburu-buru terhadap revisi DNI dengan tujuan penambahan kontribusi PMA pada sektor-sektor ini. Sebab, dari data yang ada, realisasi investasi PMA Indonesia pada kuartal-III 2018 cukup rendah dan bahkan lebih rendah dari Penerimaan Modal Dalam Negeri (PMDN).

Apabila tidak dikaji ulang, dikhawatirkan justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan industri dalam negeri. Sebab, Andry menjelaskan, revisi itu tentu tidak bisa dirubah lagi dengan mengurangi kontribusi oleh PMA.  "Apabila sudah dibuka seluruhnya kepada PMA tentu tidak bisa diproteksi kembali," katanya.

Apabila ingin meningkatkan PMA, Andry menilai, pemerintah tidak perlu melakukan revisi DNI melainkan cukup melakukan tiga hal. Pertama, menyediakan informasi infrastruktur pasar dari permintaan di dalam negeri dan global. Selain itu, pemerintah sebaiknya juga menyajikan informasi infrastruktur suplai seperti akses kepada harga energi dan logistik yang terjangkau.

Terakhir, menyelesaikan proses birokrasi dan perizinan yang kerap dikeluhkan para pengusaha lokal maupun asing. Inovasi seperti online single submission (OSS) yang digadangkan pemerintah juga nyatanya masih menimbulkan masalah. Andry mengatakan, infrastruktur mendasar inilah yang seharusnya diperhatikan pemerintah dibanding merevisi DNI.

Untuk memproteksi UMKM, setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, melihat kebutuhan UMKM yang paling besar, yakni akses modal. Menurut Andry, poin ini perlu difasilitasi dengan bantuan kredit murah di tengah mahalnya bunga pinjaman sekarang.

Kedua, memberikan fasilitas kemudahan ekspor. Selain memberikan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), pemerintah juga perlu meniru Cina dengan mencari ceruk pasar yang potensial. "Pemerintah bisa melihat potensi pasar di luar negeri, market intelligence pemerintah harus kuat, sehingga kita bisa memberikan informasi kepada UMKM mengenai produk apa yang permintaan ke depan akan tinggi," kata Andry.

Sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI) meminta pemerintah untuk menunda diberlakukannya DNI terhadap sektor industri pelayanan pengendalian hama/fumigasi. Sebab, dengan memungkinkan investasi masuk hingga 100 persen bagi asing di sektor itu dinilai dapat mengecilkan porsi pelaku usaha lokal.

Ketua Umum ASPPHAMI Boyke Arie Pahlevi menjelaskan, pihaknya sangat keberatan dengan dikeluarkannya DNI untuk sektor ini. "Hal ini mengingat mayoritas pelaku usaha pest control (pengendalian hama) 99 persen adalah UMKM yang seharusnya dilindungi pemerintah," ujarnya di Jakarta, Rabu (21/11).

Selama ini, Boyke menambahkan, pihaknya melakukan upaya untuk membangun sistem manajemen konvesional yang dilakukan UMKM agar semakin berkembang. Seharusnya, upaya tersebut didukung penuh oleh pemerintah melalui perlindungan dan pembinaan. 

Boyke menuturkan, asosiasi membuka lebar-lebar akan hadirnya investasi, baik asing maupun lokal, agar industri jasa pengendalian hama semakin maju. Tapi, pola kemitraan dengan UMKM yang sudah ada dapat menjadi pilihan yang baik bagi keberlangsungan usaha juga untuk lebih menggairahkan sektor ini. "Sebab, sebenarnya potensi pasarnya cukup besar," katanya.

Senada dengan ASPPHAMI, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani sudah menyatakan permintaannya kapada pemerintah untuk menunda penerapan kebijakan relaksasi DNI 2018. Penundaan dianjurkan berlaku sampai ada dialog dan masukan yang mewakili kepentingan pelaku usaha.

Menurut Rosan, keluarnya kebijakan relaksasi DNI terjadi tanpa dialog atau konsultasi untuk mendengarkan masukan Kadin. "Detil masukannya akan kami sampaikan nanti, setelah dibahas bersama asosiasi pengusaha. Karena itu kami berharap pemerintah bisa menunda penerapan DNI," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PUecxs
November 25, 2018 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PUecxs
via IFTTT

500 Ribu Rumah Ibadah Muslim Terdata di Aplikasi SIMAS

Semua masjid dan mushala yang tersaji di SIMAS sudah punya nomor ID Nasional Masjid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama terus melakukan pendataan rumah ibadah, masjid dan mushala. Untuk memudahkan akses publik, pendataan dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Masjid (SIMAS).

"Hingga saat ini, data masjid dan mushala yang telah diinput melalui aplikasi SIMAS sebanyak 511.899. Jumlah ini terdiri atas 242.823 masjid dan 269.076 mushalla," ujar Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama (Kemenag), Mastuki, dalam keterangan tertulis yang didapat Republika.co.id, Sabtu (24/11).

Menurutnya seluruh data masjid dan mushalla yang tersaji di SIMAS sudah memiliki nomor ID Nasional Masjid. Data itu mencakup nomor identifikasi masjid/mushalla, tipologi, lokasi, dan juga nomor urut pendataan. Data tersebut bisa diakses melalui http/simas.kemenag.go.id.

"Data pada SIMAS juga dilengkapi dengan GIS (Geographic Information System, Red) sehingga lokasi masjid/mushalla dapat dipetakan dengan tingkat akurasi yang baik di atas peta dunia (citra satelit)," ujar Mastuki.

Proses sosialisasi dan input data masjid dan mushalla ke aplikasi SIMAS sudah dilakukan sejak 2014. Meski demikian, Mastuki mengakui bahwa belum semua masjid dan mushalla terdata di SIMAS. Namun, pendataan terus dilakukan oleh operator Kantor Urusan Agama (KUA).

Dia berharap seluruh data masjid dan mushala pada setiap kecamatan terinput dalam SIMAS hingga 2019 mendatang. Berdasarkan data terakhir yang dihimpun secara manual melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi, ada 741.991 rumah ibadah umat Islam di seluruh Indonesia, dengan rincian 296.797 masjid dan 445.194 mushalla. Artinya, masih ada sekitar 230 ribuan data yang masih dalam proses verifikasi dan validasi untuk kemudian diinput ke dalam SIMAS.

"Ini jelas bukan data final. Karenanya, kami juga mengundang pengurus masjid dan mushala untuk pro aktif mendaftar,  utamanya bagi mereka yang belum memiliki ID Nasional Masjid dan Mushalla. Caranya, silakan datang ke KUA terdekat," lanjutnya.

Di setiap KUA, Kemenag sudah menugaskan PNS yang secara khusus bertanggungjawab dalam input data. Mekanisme ini dilakukan untuk memastikan entry dilakukan secara benar dan tepat sehingga data yang diinput akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, ada juga mekanisme kontrol atau pengecekan yang dilakukan administrator pusat melalui akurasi koordinat Google Map.

"Jika ada masjid/mushalla berdasarkan laporan terkena musibah seperti roboh/hancur akan dilakukan pembaruan data. Pembaruan data rumah ibadah selalu dilakukan seiring dengan perkembangan situasi di lapangan," ucap Mastuki.

Kementerian Agama sangat konsen dalam pendataan rumah ibadah. Sebab, data masjid dan mushala sangat penting dalam proses pemberdayaan, baik fisik maupun SDM pengelola (takmir). Aplikasi SIMAS dibangun dalam kerangka itu.

Aplikasi yang dibangun sejak 2013 ini didesain sebagai bentuk layanan publik dalam upaya meningkatkan kualitas pengeloaan dan pemberdayaan potensi masjid dan mushala Indonesia. Tujuannya untuk memperluas layanan informasi dan data kemasjidan, mengidentifikasi dan pemetaan potensi maupun problematika masjid untuk optimalisasi pemberdayaan masjid, dan mewujudkan modernisasi layanan data bidang Kemasjidan.

Aplikasi SIMAS menggunakan platform realtime online berbasis web-base. Sehingga mempermudah para admin/operator (baik tingkat KUA Kecamatan maupun lainnya) dalam melakukan fungsi entry, verifikasi, dan validasi data masjid dan mushala. Selain itu untuk mempermudah mendapatkan dan menampilkan data-data kemasjidan dengan cepat kepada masyarakat luas. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r1NS5p
November 24, 2018 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r1NS5p
via IFTTT

Di Gereja Saint Pieters, Utusan Sultan Aceh Disemayamkan

Kehadiran utusan Sultan Aceh sangat dihormati Belanda

REPUBLIKA.CO.ID, Hubungan Kesultanan Aceh dengan Belanda semula tak pernah terjalin. Hal ini berbeda dengan negara kongsi dagang lainnya, seperti India, Turki Ottoman, dan Lainnya. 

Namun setelah melalui beberapa peristiwa, singkat kata, relasi kedua pemerintahan itu pun akhirnya mencair. Herry A Poeze dalam buku Di Negeri Penjajah menuliskan penjelasan J de Vries dalam Majalah Eigen Haard 1896, Sultan Aceh Sultan Alauddin Riayat Syah dari Dinasti Darul Kamal pun mengutus tiga orang, yakni duta besar Abdul Zamat, laksamana raja yaitu Seri Mohamat dan Meras San atau Abdul Hamid atau dikenal Sri Muhammad yang merupakan keponakan Sultan Aceh pergi melawat ke Belanda.

Utusan kesultanan Aceh itu pun tiba di Belanda pada akhir Juli 1602. Namun, duta besar Kesultanan Aceh, Abdul Zamat meninggal di Meddelburg pada Agustus di usia ke-71 tahun setelah mengalami luka akibat pertempuran dengan kapal guling musuh selama dalam perjalanan menuju Belanda. 

Pemakaman Abdul Zamat di Belanda dengan menggunakan syariat Islam itu pun begitu besar, mungkin menjadi upacara pemakaman orang Aceh dengan tata cara Islam terbesar yang meninggal di Belanda, sebab diikuti banyak rakyat Belanda. 

“Ia (Abdul Zamat) dimakamkan dengan segala kebesaran dengan iringan tuan-tuan penguasa zeeland, pemakanan dilakukan dengan mengikuti syariat Islam, bertempat di Gereja Saint Pieters dalam upacara yang khidmat itu Middelburg maupun Vlissingen menjadi kosong karena penduduknya menyaksikan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya itu,”

Sementara itu, dua utusan Sultan Aceh yakni Seri Mohamat dan Meras San bisa berjumpa dengan raja Maurits. Utusan Kesultanan Aceh itu disambut baik Belanda. Seri Mohamat pun memberikan surat hadiah balasan dari Sultan Aceh seperti keris, pekakas dari emas, kamper serta sebuah burung kakak tua. 

Selama berada di Belanda, Seri Mohamat dikenalkan dengan berbagai hal tradisi dan kebudayaan di Belanda semisal pertarungan pasukan berkuda dengan senjata lengkap. 

Lebih dari 15 bulan utusan Kesultanan Aceh itu tinggal di Belanda untuk mengenal berbagai hal tentang negara itu. Pada Desember 1603, Seri Mohamat dan Meras San pulang kembali ke Aceh. Andrianm Saputra

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r0VKEg
November 23, 2018 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r0VKEg
via IFTTT

Radja Nainggolan tidak akan Kembali ke Timnas Belgia

Nainggolan mengatakan, keputusannya sudah bulat untuk pensiun dari timnas Belgia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Radja Nainggolan menegaskan sikapnya tidak akan bermain lagi untuk tim nasional Belgia. Alasan itu ia ungkapkan setelah gagal memperkuat Belgia di Piala Dunia 2018. Saat itu namanya memang tidak diikutsertakan ke dalam skuat Iblis Merah.

"Saya tidak akan kembali ke tim nasional lagi. Saya mengatakan bahwa jika saya tidak pergi ke Piala Dunia, saya akan berhenti, saya memegang omongan," kata Nainggolan, dikutip dari ESPN, Kamis (22/11).

Nainggolan mengatakan, keputusannya sudah bulat untuk pensiun dari timnas Belgia. Gelandang 30 tahun juga menyatakan tidak akan kembali ke timnas Belgia meski Roberto Martinez diganti sebagai pelatih.

“Jika mereka mengubah pelatih besok dan berkata ingin saya kembali, saya katakan tidak. Karena ketika saya memutuskan, saya akan tetap melakukannya. Bagi saya ketika itu berakhir, ya sudah berakhir karena saya sudah memikirkannya dengan baik,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan lebih bahagia setelah pensiun dari tim nasional. Sebab, ia bisa lebih fokus kepada tim yang dibelanya. Ia menambahkan akan tetap menjadi pendukung setia Belgia meski sudah pensiun.

"Setiap kali ada jeda internasional sekarang, saya mendapatkan empat atau lima hari libur dan saya senang karena saya dapat berkonsentrasi pada Inter. Saya merupakan penggemar Belgia dan rekan tim nasional saya. Saya mempunyai hubungan yang baik dengan semua pemain disana,” ujar dia.

Nainggolan merupakan pemain regular di tim nasional Belgia sampai kedatangan Martinez pada 2016. Dia selalu bermain di setiap pertandingan Belgia di bawah pelatih Marc Wilmots. Ia menjadi pemain penting bagi Belgia di Piala Eropa 2016.

Namun setelah Martinez menangani timnas, nama Nainggolan pun mulai tersingkir. Ia hanya bermain tiga kali. Ini menjadi awal kekecewaan dari Nainggolan kepada Martinez. Ia pun merasa Martinez pilih kasih dan tidak melihat secara keseluruhan permainan.

“Saya sangat, sangat kecewa dengan fakta bahwa saya telah memainkan Kejuaraan Eropa yang hebat dan kemudian saya dibuang. Saya melihat sesuatu yang berbeda di Belgia, ada pemain yang tidak bermain di level klub dan mereka dipanggil. Saya bermain 50 pertandingan dan masih ditinggalkan,” katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2R4zIfv
November 22, 2018 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2R4zIfv
via IFTTT

Laut Indonesia Dinilai Darurat Sampah Plastik

Pencemaran sampah plastik butuh penanganan komprehensif dari hulu ke hilir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- LSM World Wild Fund for Nature (WWF) Indonesia menilai masalah pencemaran sampah plastik di laut sudah berada dalam taraf mengkhawatirkan. Bahkan, mereka menilai laut Indonesia sudah bisa disebut sebagai darurat sampah plastik karena perlu penanganan serius.

Marine Species Coordinator WWF-Indonesia, Dwi Suprapti mengatakan perlu penanganan komprehensif dari mulai hulu hingga hilir soal sumber masalah sampah. Sebab, tingkat pencemaran sampah plastik buangan limbah ke laut berdampak pada biota laut. Berdasarkan catatan WWF Indonesia dan IAM Flying Vet, pada 2018, ada 25 kasus biota laut terdampak limbah buangan aktifitas manusia.

"Seperti plastik, terbol, jaring hantu. Menjadi penyebab kematian secara langsung maupun tidak langsung pada biota laut. Ini sudah mengkhawatirkan atau saya sebut darurat," katanya pada Republika.co.id, Kamis (22/11).

Ia menyebut semua jenis plastik membahayakan biota laut baik yang makroplastik maupun mikroplastik. Ada berbagai jenis plastik menunjukkan dampaknya, misalnya kasus masuknya pipet sedotan ke dalam saluran pernafasan penyu, plastik yang menjerat cangkang kura-kura

"Ada bahkan yang menyebabkan kematian. Saya pernah bedah bangkai penyu sisik mengalami kebocoran pada lambung akibat memakan jaring hantu (jaring yg tak terpakai)," ujarnya..

Ia memperingatkan dilarang buang sampah ke lautan karena dapat berdampak buruk terhadap biota laut. Bahkan bisa berdampak balik ke manusia seperti pada contoh mikroplastik yang termakan ikan dan kemudian ikannya dimakan manusia.

"Sehingga berpotensi pula manusia akan terdampak, baik berupa keracunan, kelainan genetik, tumor dan lain sebagainya yang kemungkinan dapat terjadi," ungkapnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PNTMGc
November 22, 2018 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PNTMGc
via IFTTT

Danny Persembahkan Penghargaan Buat Pekerja Kesehatan

Makassar terus berbenah.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Makassar terus berbenah. Makassar telah membuktikan lewat karya dan penghargaan. Kali ini, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto kembali diganjar penghargaan lewat inovasinya dalam bidang kesehatan.

Penghargaan ini diraihnya pada malam penganugrahan Indonesia Award 2018 yang dilaksanakan I News TV secara Live, di Jakarta Concert Hall pada Kamis (15/11).

Wali Kota berlatar belakang arsitek itu berterima kasih kepada seluruh pihak. Berkat kerjasamanya, Makassar mampu meraih predikat Kota terbaik dalam bidang "Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Berbasis Data".

"Pengharagaan ini sangat luar biasa. Piala ini saya dedikasikan kepada para pekerja kesehatan  utamanya yang melayani panggilan darurat 1.000 penelpon per hari," ucapnya dalam siaran pers, Senin (19/11).

Karenanya, Danny berkomitmen untuk tetap menjaga dan meningkatkan inovasi-inovasi khususnya dibidang pelayanan masyarakat. 

Pada kegiatan ini, turut hadir Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QcSDHS
November 19, 2018 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QcSDHS
via IFTTT