Kisaran Tarif MRT Rp 8.500 atau Rp 10 Ribu

Hitungan tarif didapatkan dengan cara tarif per kilometer dikali jarak tempuh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisaran tarif Moda Raya Terpadu (MRT) atau Ratangga diperkirakan Rp 8.500 atau Rp 10 ribu. "Jadi Rp 8.500 itu rata-rata 10 Km. Dia hanya naik di stasiun bayar Rp 2.200, naik dua stasiun bayarnya Rp 1.500 tambah Rp 1.400 jadi Rp 2.900, kira-kira begitu," ujar Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, Rabu (12/12).

Hitungan tarif didapatkan dengan cara tarif per kilometer dikali jarak tempuh. Tarif per kilometer dikenakan Rp 1.500.

William menjelaskan kisaran tarif tersebut berdasarkan survei dengan 10 ribu responden melalui berbagai media angka yang kemudian disetujui masyarakat. Namun, keputusan tarif MRT belum diputuskan oleh pemerintah.

MRT Jakarta juga merencanakan adanya integrasi tiket mengingat MRT merupakan bagian dari moda transportasi umum terintegrasi Jak Lingko. "Prinsipnya begini, bukan persoalan kita punya kartu sendiri atau kartu orang lain, tapi persoalannya apakah kartu ini bisa digunakan untuk transportasi publik. Misalnya, kartu Transjakarta bisa dipakai untuk MRT kan nggak ada masalah, demikian sebaliknya. Nanti akan kita urus ya," ujar William.

Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan rencana tarif MRT tersebut sudah ideal karena bersubdisi. "Kalau tidak bersubsidi, bisa kena Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu," kata Djoko.

Harga tiket yang cukup mahal dibandingkan kereta rel listrik (KRL) karena KRL merupakan kereta lama dari segi infrastruktur. Djoko mengatakan kajian studi tarif harus disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat. MRT Jakarta fase 1 ditargetkan beroperasi Maret 2019 dengan rencana jam operasi dari pukul 05.00 WIB hingga 24.00 WIB.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2C7OkFX
December 12, 2018 at 04:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2C7OkFX
via IFTTT

In Picture: 7.500 Pelari Ikuti Pertamina Eco Run 2018

Pertamina Eco Run mengajak peserta membantu konservasi hewan yang terancam punah.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Menteri BUMN Rini Soemarno bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati melepas pelari peserta Pertamina Eco Run di Tangerang, Banten, Ahad (9/12).

Sekitar 7500 pelari ikut berpartisipasi dalam acara Pertamina Eco Run 2018 yang bertemakan "Galang Energi Lestarikan Negeri" yang bertujuan mengajak peserta untuk bersatu , bersinergi, melakukan penggalangan dana membantu konservasi gajah sumatera dan elang bondol, hewan-hewan khas Indonesia yang terancam punah. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2L6gjIX
December 09, 2018 at 04:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2L6gjIX
via IFTTT

BI Maluku: Penukaran Uang Lusuh Capai Rp 3,4 Miliar

Penukaran uang sekaligus sosialisasi 11 pecahan rupiah emisi 2016.

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku berhasil melakukan penukaran uang lusuh maupun layak edar sebanyak Rp 3,47 miliar melalui tim ekspedisi kas keliling pulau-pulau tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) jilid III tahun 2018. Penukaran uang dilakukan di empat lokasi di Maluku.

"Kami melakukan penukaran uang lusuh maupun layak edar dengan uang yang baru emisi 2016 kepada masyarakat maupun dunia perbankan yang ada di pulau-pulau 3T yang ada di wilayah Maluku yakni di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten FakFak, Provinsi Papua Barat, yang dilaksanakan sejak tanggal 1-7 Desember 2018," kata Ketua Tim ekspedisi kas keliling jilid IIII tahun 2018 Hujianto di Ambon, Maluku, Sabtu (8/12).

BI menyiapkan uang Rp 3,6 miliar untuk program tersebut. Uang yang dibawa dalam beberapa pecahan rupiah emisi 2016.

Hujianto mengatakan ada empat daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang dikunjungi yakni Pulau Geser, Pulau Panjang, Pulau Manawoko, dan Pulau Gorom. Sedangkan di Kabupaten FakFak, Provinsi Papua Barat yakni Pulau Karas, kota FakFak, dan Pulau Rumbati.

"Sebenarnya ada delapan titik atau pulau yang kami rencana untuk menyinggahi guna melaksanakan penukaran uang yakni Pulau Weri di Kabupaten FakFak, Papua Barat, namun tidak sempat disinggahi," ujarnya.

Baca juga, BI Malut Musnahkan Uang Lusuh Rp 400 Miliar

Ekspedisi kas keliling pulau 3T ini  merupakan bagian dari program nasional BI atas kerja sama antara Kantor Bank Indonesia Pusat dengan TNI-AL terkait transportasi yakni pemanfaatan kapal perang. Kerja sama ini akan terus berlanjut hingga tahun 2021 yang akan datang.

Program ini, lanjutnya, dikhususkan  untuk daerah yang belum terjangkau oleh layanan perbankan, terutama memenuhi kriteria Terluar, Terpencil, maupun Tertinggal (3T). Program BI itu memastikan bahwa rupiah beredar di seluruh Indonesia dalam jumlah cukup, pecahan yang sesuai, dan kondisi layak edar.

Hujianto menambahkan kegiatan ekspedisi BI jilid III itu juga melaksanakan sosialisasi dan program sosial Bank Indonesia, di samping pengobatan gratis. Dia menjelaskan kegiatan sosialisasi difokuskan pada pengenalan uang baru layak edar, serta ciri-ciri keaslian uang rupiah emisi 2016. Karena itu dengan dikeluarkannya 11 pecahan emisi 2016 yang terdiri dari tujuh pecahan uang kertas dan empat pecahan uang logam, BI perlu memastikan bahwa informasi terkait ciri keaslian uang tersebut diketahui oleh masyarakat Indonesia.

Baca juga, Menerjang Gelombang Gemakan Rupiah

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RJReGf
December 08, 2018 at 04:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2RJReGf
via IFTTT

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz untuk Tunanetra Hingga Jompo

Islam memandang para penyandang disabilitas sebagai entitas yang wajib diperhatikan.

REPUBLIKA.CO.ID, Para penyandang disabilitas tersebut, termasuk para orang lansia dan jompo, memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Negara memiliki tanggugjawab dan kewajiban untuk memperhatikan dan mengurus mereka.

Prof Ismail Muhammad Hanafi, dalam Daur ad-Daulah fi Ri’ayat Dzawi al-Hajat al-Khassah fi al-Islam, mengatakan Islam memandang para penyandang disabilitas sebagai entitas yang wajib diperhatikan karena beberapa alasan kuat. Paling mendasar ialah atas nama kemanusiaan. 

Satu fakta yang tak bisa dipungkiri bahwa mereka sama-sama makhluk Allah SWT yang wajib dihormati. Apalagi, para penyandang tersebut juga manusia yang dimuliakan oleh Allah. “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.” (QS. al-Israa’ [17] : 70).

Pemerintah dituntut memperhatikan dan memberdayakan para penyandang disabilitas. Tanggungjawab ini seperti yang ditegaskan dalam banyak teks-teks syariat. Misalnya soal tanggung jawab pemerintah untuk mengurus dengan baik para warganya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim.

Di satu sisi, katanya, perhatian pemerintah juga mesti diprioritaskan untuk mereka. Suatu saat, Abu Maryam al-Azdi, pernah berpesan satu hadis kepada Mua’wiyah. Hadis itu berisi ancaman bagi pemimpin yang lalai memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas. Riwayat ini dinukilkan dari Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

Seperti apakah bentuk perhatian yang mesti diberikan pemerintah kepada mereka? Kembali, Prof Ismail memaparkan, perintah dituntut aktif melakukan upaya sosialiasi dang langkah penyadaran masyarakat untuk berinteraksi dengan baik terhadap penyandang disabilitas. 

Rendahnya kesadaran dinilai menjadi penghambat bagi upaya pemberdayaan mereka. Ini sesuai dengan kaidah fikih: mencegah lebih baik daripada mengobati (ad-daf’u ‘aqwa min ar-raf’i).

Pemerintah berkewajiban pula membuka akses pendidikan bagi para penyandang cacat. Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka. 

Sulit meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa memberikan pendidikan yang laik. Ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi : Bila sebuah tujuan tidak sempurna dengan melaksanakan perkara tersebut, maka itu menjadi wajib dieksekusi.(ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib). Disamping pendidikan, juga penting memberikan kehidupan yang pantas.

Prof Ismail menambahkan, pemerintah hendaknya mendirikan lembaga atau instansi khusus yang melayani mereka. Umar bin Abdul Aziz, pernah menulis instruksi kepada pejabat Syam. 

Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar para tuna netra, pensiunan, atau sakit, dan para jompo, didata sedemikian rupa guna memperoleh tunjangan. Instruksi ini dijalankan dengan baik.

Bahkan, konon sejumlah tuna netra memiliki pelayan yang menemani setiap waktu. Kebijakan yang sama juga ditempuh oleh al-Walid bin Abdul Malik. Sementara Abu Ja’far al-Manshur mendirikan rumah sakit khusus untuk penyandang cacat di Baghdad. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BOhp8U
December 04, 2018 at 04:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BOhp8U
via IFTTT

Generasi Milenial Wajib Kenal Pancasila

Penyampaian nilai-nilai Pancasila perlu diseuaikan dengan zaman.

REPUBLIKA.CO.ID,  PURWOKERTO --  Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) menggelar seminar kebangsaan bertajuk 'Tantangan Demokrasi Pancasila di Era Millenial'. Seminar yang menghadirkan Sekretaris Jenderal MPR Dr Ma'ruf Cahyono ini digelar di aula AK Anshori Gedung Rektorat, Sabtu (24/11).

Rektor UMP Syamsuhadi Irsyad dalam pembukaan semnar, menyebutkan generasi muda saat ini yang kkerap disebut sebagai generasi milenial cenderung memiliki karakter unik yang berbeda dengan generasi sebelumnya.

Pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial, tidak bisa dilakukan seperti di masa lalu. Namun  harus dengan pendekatan yang interaktif fan menarik. ''Nilai-nilai yang disampaikan tetap sama, namun cara penyampaiannya harus lebih adaptif,'' katanya.

Dia mengingatkan, generasi milenial juga merupakan generasi yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Untuk itu, pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila tetap harus diberikan karena menyangkut ideologi negara.

Untuk itu Rektor menilai, kampus menjadi salah satu tempat yang tepat dalam upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. ''Salah satunya dengan metode pertemuan ilmiah seperti ini, maka pemahaman mengenai nila-nilai Pancasila bisa diberikan bagi para mahasiswa,'' katanya.

Dalam kesempatan itu, Rektor juga berharap kerjasama antara MPR dengan UMP bisa ditingkatkan melalui kerjasama yang lebih erat. ''Kerjasama ini bisa diprogramkan secara kegiatan yang rutin dilakukan. Seperti halnya kerjasama UMP dan KPK, kami juga sudah berkomitmen untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ilmiah menghadirkan pembicara dari KPK secara terprogram,'' katanya.

Sementara Sekretaris Jendral MPR Ma’ruf Cahyono, dalam kesempatan itu mengapresiasi UMP yang telah menggelar seminar mengenai nilai-nilai Pancasila. ''Generasi milenial memang harus menjadi suatu kelompok sasaran utama dan prioritas untuk mendapatkan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila,'' katanya.

Selain menghadirkan Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono sebagai pembicara kunci, seminar juga menghadirkan dua pembicara lain sebagai narasumber. Keduanya terdiri dari Dr Anjar Nugroho yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik UMP, dan guru besar PKn UMP Prof Dr Tukiran Tanuredja.

Dalam kesempatan itu Anjar menyebutkan, generasi milenilai memiliki ciri-ciri yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Antara lain, generasi milenial lebih percaya user generated content (UGC) daripada informasi searah, lebih memilih ponsel ketimbang TV, wajib memiliki media sosial, kurang suka membaca secara konvensional, tidak loyal tetapi bekerja efektif, dan banyak melakukan transaksi secara non tunai.

Sementara dalam sikap politiknya, Anjar menyebutkan, generasi millenial cenderung memiliki sifat apatis, loyalitas tidak buta, sangat terbuka dengan tawaran-tawaran rasional, menyalurkan aspirasi politik secara non-konvensional, memiliki sikap yang berubah-ubah, dan tidak percaya dengan iklan politik tapi lebih percaya testimoni orang lain.

''Dengan ciri seperti ini generasi milenial memiliki kontribusi positif dalam kehidupan berdemokrasi. Antara lain, mereka pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab, menjadi kelompok penekan yang efektif, dan juga kelompok independen penentu,'' kata dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2P2VKxo
November 26, 2018 at 04:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2P2VKxo
via IFTTT

Astronom Deteksi Air di Planet Berjarak 179 Tahun Cahaya

Peneliti menggunakan teknologi mutakhir di Observatorium Keck.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mengumpulkan informasi rinci tentang eksoplanet atau planet di luar tata surya sangat sulit. Cahaya dari bintang induknya menguasai cahaya eksoplanet sehingga sulit bagi teleskop untuk melihatnya.

Namun, sekarang tim peneliti menggunakan teknologi mutakhir di Observatorium Keck. Teknologi itu telah berhasil mendeteksi keberadaan air di atmosfer planet yang berjarak 179 tahun cahaya dan tidak adanya gas metana.

Observasi baru ini muncul dari kombinasi kuat dua teknologi teleskop di Keck. Pertama adalah optik adaptif, yakni menangkal efek buram atmosfer bumi,

Kemudian, yang kedua adalah spektometer pada teleskop Keck 2. Ini disebut Near-Infrared Cryogenic Echelle Spectograph (NIRSPEC). NIRSPEC merupakan sebuah spektometer resolusi tinggi yang bekerja dalam cahaya inframerah.

“Jenis teknologi persisi seperti apa yang ingin kita gunakan di masa depan untuk mencari tanda-tanda kehidupan di planet mirip Bumi. Kami belum ada di sana, tetapi gerakan kami (menjadi yang) terdepan,” kata profesor astronomi di Caltech sekaligus rekan penulis studi yang mempresentasikan temuan ini, Dimitri Mawet, dilansir di Universe Today, Ahad (25/11).

NIRSPEC beroperasi di inframerah L-band. L-band adalah jenis cahaya inframerah dengan panjang gelombang sekitar 3,5 mikrometer dan wilayah spektrum dengan banyak rincian sidik jari zat kimia.

L-band, kata Mawet, telah banyak dilupakan sebelumnya karena langit lebih cerah pada panjang gelombang ini. “Jika kamu melihat dengan mata tertuju pada L-band, kamu akan melihat langit yang sangat terang. Sulit melihat eksoplanet melalui ini,” ujarnya.

Dengan menggabungkan spektofotometri L-band dengan optik adaptif, mereka mengatasi kesulitan dalam mengamati planet yang cahayanya hampir tenggelam oleh bintangnya. Mereka mampu membuat pengukuran yang tepat dari planet ini.

Asisten profesor di Ohio State University, Ji Wang mengungkapkan manusia sudah bisa belajar tentang fisika dan dinamika planet raksasa lainnya dengan Keck. “Kami sekarang lebih yakin tentang kurangnya metana di planet ini (eksoplanet). Ini mungkin karena pencampuran di atmosfer planet. Metana, yang kita harapkan ada di permukaan, dapat diencerkan jika proses konveksi membawa lapisan planet yang tidak memiliki metana lebih dalam,” ujar Wang.

Tim Mawet sudah mempersiapkan instrumen terbaru yang disebut Keck Planet Imager dan Characterizer (KPIC). KPIC akan menggunakan optik adaptif dan spektroskopi untuk efek yang lebih baik.

Dengan KPIC, para astronom akan mampu menggambarkan planet yang lebih redup dan lebih dekat ke bintang mereka daripada HR 8799c. Pencitraan eksoplanet akan lebih cerah di masa depan. Teknologi di balik optik adaptif dan spektroskopi yang membantu citra planet ini akan mulai digunakaan pada teleskop masa depan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DILOqC
November 25, 2018 at 04:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DILOqC
via IFTTT

Luhut Sebut Relaksasi DNI untuk Perkuat Investasi Asing

Pemerintah menegaskan sudah menentukan batas-batas investasi asing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dilakukan agar memberikan dampak positif terhadap investasi. Menurut Luhut, relaksasi DNI tersebut untuk memperkuat investasi.

Luhut menegaskan tidak ada yang salah dengan upaya pemerintah melonggarkan DNI. "Itu orang (yang menganggap pemerintah berpihak kepada asing)  komen baca dulu, mengenai 54 DNI, itu dibuka jadi asing bisa masuk ikut bermitra. Itu menjadi memperkuat ekonomi," kata Luhut di Kemenko Maritim, Senin (19/11).

Dia menjelaskan relaksasi DNI dilakukan pada dasarnya hanya untuk memberikan keterbukaan agar berdampak pada investasi yang masuk ke Indonesia. Untuk itu, Luhut menegaskan pemerintah sama sekali tidak berpihak pada asing dan sudah menentukan batas-batasnya karena relaksasi DNI dilakukan dengan perhitungan yang cermat.

Luhut menjelaskan mengenai paket Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 pemerintahan Presiden Joko Widodo sudaj didiskusikan dengan berbagai pihak. "Soal pertumbuhan ekonomi sempat ngomong juga sama beberapa teman ya, target pertumbuhan ekonomi ini kita memang enam sampai tujuh persen. Tapi ekonomi global kan nggak bisa kita bayangkan," jelas Lihut.

Bahkan, menurut Luhut saat forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) berlangsung, banyak negara yang mengapresiasi Indonesia. Luhut menuturkan, Indonesia dianggap prudent dan apa yang dikelola Kementerian Keuangan sangat baik.

Sebelumnya, pemerintah melonggarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 54 bidang usaha kini bisa menerima penanaman modal asing (PMA) dengan porsi sebesar 100 persen.

"Sejalan dengan keinginan utk meningkatkan investasi, kalau ingin meningkatkan investasi, mestinya yang dibatasi itu jumlahnya berkurang, supaya ada perluasan," kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso.

Dengan tambahan tersebut, artinya pemerintah sudah membuka 95 bidang usaha untuk dimiliki asing 100 persen sejak diterbitkannya Perpres nomor 44 tahun 2016. Sehingga, jumlah bidang usaha dalam DNI pada 2018 akan menjadi 392 bidang usaha atau berkurang 123 bidang usaha dari sebelumnya sebanyak 515 bidang usaha.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zhQot3
November 20, 2018 at 04:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zhQot3
via IFTTT

LeBron Dekati Rekor Jordan

Pebasket LeBron dekati rekor Jordan.

Foto: republika

REPUBLIKA.CO.ID,

• Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

CIA mengantongi bukti kuat berupa rekaman audio dan penyadapan telepon.

Terjadi mutasi pada sejumlah perwira tinggi Polri.

Mou pelatih hebat di dunia, namun belum sesuai dengan karakter MU.

Para pebasket yang mencatat skor tertinggi

Namun nasib Indonesia agar bisa melaju ke semifinal tak bisa ditentukan sendiri.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2qRQnY7
November 18, 2018 at 04:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2qRQnY7
via IFTTT