Hadimuljono regrets murders of workers in Nduga

Armed Criminal Group attacks, kills Istaka Karya workers in Nduga, Papua, on Sunday.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Public Works and Public Housing Minister Basuki Hadimuljono regrets the murders of workers in Nduga, Papua. The scene was the fifth segment of the Trans Papua construction site under the government's focus to improve connectivity in Indonesia's easternmost province.

"The Wamena-Heberna-Kenyam-Mumugu section is the fifth segment of Trans Papua, stretching 278 kilometers," Hadimuljono informed the press here, Tuesday, following a report on the murders of construction workers building a bridge in Papua.

The road construction work will be completed this year, but the development of 35 bridges is still ongoing. "PT Istaka Karya is building 14 bridges, and the construction work for 11 of them is underway," he revealed.

"Meanwhile, PT Brantas Abipraya Persero is working on the construction of 21 bridges, the work for five of which is underway," he stated.

"The incident being reported this morning occurred in the bridge section," he revealed.

"This will not dampen the spirit to continue to forge ahead. The construction will continue for the sake of ensuring social justice for every Indonesian," the minister remarked.

"We are sending troops regarding the incident and its victims. Hence, I confirm that yes, the incident took place in Wamena in Trans Papua's fifth segment," he stated.

Despite security obstacles, the local community does not object to the Trans Papua development. The ministry has established coordination with the commander of the regional military command (Kodam) in Papua.

"I am waiting for information from the Kodam commander. I will go down there. Right now, we could not as yet confirm the number of the victims -- whether 24 or 31 people -- since it has yet to be checked and confirmed," he revealed.

A group of armed men is believed to have murdered 31 workers at the Trans Papua construction site located in a remote village in Nduga District, Papua Province. The bodies of the victims are still being held by the murderers.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UawCbE
December 04, 2018 at 06:46PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UawCbE
via IFTTT

Sukabumi Kerja Keras Tangani Ribuan Rumah tak Layak Huni

Penanganan RTLH juga dibantu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Pemerintah Kota Sukabumi berupaya keras menangani ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) atau rutilahu. Pasalnya, hingga kini jumlah RTLH yang belum tersentuh program perbaikan jumlahnya masih cukup banyak.

"Pada 2015 lalu jumlah RTLH di Kota Sukabumi mencapai sebanyak 4.909 unit,’’ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi di sela-sela kegiatan penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat di salah satu hotel di Jalan Suryakencana Sukabumi, Selasa (4/12). Dari jumlah tersebut yang sudah ditangani sejak 2016-2018 ini mencapai sebanyak 1.204 unit.

Sehingga kata Fahmi, jumlah RTLH di Sukabumi masih cukup banyak mencapai sebanyak 3.705 unit. Targetnya pada 2019 mendatang upaya penanganan RTLH dapat ditingkatkan baik bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, kota maupun dana CSR perbankan.

Fahmi mengatakan, pemkot memberikan perhatian khusus pada RTLH karena kemungkinan jumlahnya bertambah cukup tinggi. Misalnya bisa jadi ada orang yang menjadi miskin dan ada warga yang terkena musibah yang berdampak pada perumahan warga.

"Oleh karena itu pemkot mendorong dana CSR fokus ke RTLH,’’ kata Fahmi. Hal ini akan memperkuat upaya penangnan yang dilakukan pemerintah dalam menuntaskan masalah rutilahu.

Selain dari pemerintah dan CSR ungkap Fahmi, penanganan RTLH juga dibantu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang menggulirkan program rumah tinggal sanitasi sehat (Rutisae) yang fokus pada sanitasi. Namun kegiatan ini mendongkrak penanganan rutilahu di Sukabumi.

Pemkot, lanjut Fahmi berharap dengan intervensi ini warga sukabumi semakin sejatera, cerdas, dan semakin sehat karena semuanya berawal dari rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman  dan Pertanahan Asep Irawan menambahkan, pad 2018 ini ada sebanyak 849 unit rumah yang mendapatkan penanganan. Rinciannya dari APBD Provnsi Jabar sebanyak 150 unit rumah yang tersebar di 16 kelurahan dengan dana Rp 2.2 miliar.

Selanjutnya dari APBN berupa bantuan BSPS strategis sebanyak 299 unit rumah di lima kelurahan dengan total Rp 4.4 miliar dan BSPS bantuan world bank sebanyak 400 unit rumah yang tersebar di 20 kelurahan Rp 6 miliar.

Kasubdit Pelaksanaan Bantuan Stimulan, Direktorat Rumah Swadaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Fitrah Nur menerangkan, pada 2018 ini ada sebanyak 699 unit rumah di Kota Sukabumi yang mendapatkan program BSPS. "Pada  2019 jumlah rumah yang diberikan bantuan masih dibahas dan mudah-mudahan ada penambahan,’’ katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2AT3q0a
December 04, 2018 at 06:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2AT3q0a
via IFTTT

In Picture: Peringati HUT Ke-61, Pertamina Gelar Khataman Alquran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Sejumlah anak yatim mengikuti acara khatam Al-Quran bersama anak yatim di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (4/12).

Acara yang diikuti oleh ratusan anak yatim tersebut merupakan rangkaian dari peringatan HUT Pertamina Ke-61.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UdenCr
December 04, 2018 at 06:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UdenCr
via IFTTT

Emil Luncurkan Konsep Pendidikan Karakter Jabar Masagi

Jabar Masagi merupakan konsep yang diadopsi dari Bandung Masagi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan meluncurkan konsep baru untuk pendidikan karakter yang dinamai Jabar Masagi. Rencanaya, program itu akan diluncurkan di Cirebon, Rabu (5/12) besok.

Ridwan Kamil mengatakan, Jabar Masagi merupakan konsep yang diadopsi dari Bandung Masagi, gagasan Ridwan Kamil sewaktu menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Secara umum, Jabar Masagi adalah pendidikan karakter yang berpijak pada pendidikan budi pekerti yang berdampak pada akhlak sosial yang mengandung keluhuran nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks budaya dari masing-masing wilayah di Jawa Barat.

"Konsep itu sebagai pijakan jati diri dengan keterampilan abad 21 untuk kemajuan generasi muda Jawa Barat ke depan," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Selasa (4/12).

Emil menilai pintar secara IQ saja tidak cukup. Jadi, ia ingin memasukan ESQ emosional dan spiritual. "Masuklah Jabar Masagi dengan empat nilai, surti, harti, bukti, bakti, itu dari filosofi Sunda, cinta agama, bela negara, jaga budaya, dan cinta lingkungan," katanya.

Empat nilai itu, kata Emil, akan diserap dalam kurikulum pendidikan sekolah di Jabar. Konsep tersebut perlu dikenalkan kepada kalangam pelajar untuk menjawab tantangan zaman.

"Tiap zaman itu punya tantangan sendiri, ya, zaman milenial ini tantangannya adalah perilaku. Karena informasi baik juga buruk seliweran begitu cepat melalui teknologi khususnya di smartphone kan," katanya.

Menurut Emil, kalau meraka salah pergaulan, maka karakter mereka akan rusak. "Pintar tapi julid, pintar tapi nyinyir, pintar tapi tidak santun," katanya.

Tujuan utamanya, kata Emil, pendidikan di Jabar bisa memproduksi siswa yang berakhlak dan kompetitif. "Sehingga nanti lulusan-lulusan pelajar di Jabar selain cerdas dia punya akhlak dan karakter yang membanggakan serta punya spirit pejuang, spirit kompetitif," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Ue8Ona
December 04, 2018 at 06:38PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Ue8Ona
via IFTTT

Posisi Dokter Spesialis di Jajaran Pemkot Yogya Kosong

Kekosongan disebabkan karena tidak adanya pelamar yang mendaftar CPNS.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta, Ary Irawan mengungkapkan, ada beberapa tenaga kesehatan yang kosong dalam jajaran Pemerintahan Kota Yogyakarta. Tenaga kesehatan tersebut terdiri dari profesi dokter spesialis. 

Ary menjelaskan, kekosongan ini disebabkan karena tidak adanya pelamar yang mendaftar pada pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sementara, pendaftaran telah ditutup pada 20 Oktober lalu. 

Bahkan, seleksi administrasi dan pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar pun juga telah dilaksanakan. "Ada beberapa yang tidak ada pelamarnya. Pelamarnya tetap kosong. Ada dokter spesialis di RSUD, ada 10 (kuota yang tersedia)," kata Ary kepada Republika, Senin (03/12). 

Ia menjelaskan, karena tidak ada pelamar maka posisi tersebut akan tetap kosong. Sebab, untuk posisi dokter spesialis tidak bisa digantikan oleh pendaftar yang berasal dari formasi lain, seperti tenaga pendidik atau tenaga teknis. 

"Misalnya dokter spesialis saraf, itu kan enggak bisa diambil dari spesialis lain. Dan kemungkinan ini tetap kosong nanti," katanya. 

Seleksi administrasi dan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) sendiri telah selesai dilakukan. Sementara, hasil tes SKD ini belum diketahui kapan akan diumumkan. 

Untuk tes Seleksi Kemampuan Bidang (SKB), ia juga belum bisa memastikan kapan akan dilaksanakan. Saat ini, ia masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY dan juga menunggu keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Ia menuturkan, terkait dengan tes yang sudah dilakukan, BKN baru memberikan data jumlah pelamar yang lolos di passing grade. Ada sekitar 535 pelamar yang lolos dari jumlah total 6.660 peserta yang lolos administrasi dan mengikuti SKD. 

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, telah cukup untuk mengisi kekosongan posisi yang ada di jajaran Pemkot Yogyakarta. Walaupun begitu, ia belum bisa memastikan posisi mana saja yang diloloskan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ANKIqG
December 04, 2018 at 06:38PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ANKIqG
via IFTTT

Meski Minoritas, Muslim Latvia Taat Beribadah

Muslim Latvia bisa menunjukan keimanan yang luar biasa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Satu hari pada musim dingin dan bersalju, Elena Banks berdiri di luar sebuah bangunan kayu tua. Rumah tua ini termasuk bangunan kumuh yang terletak di ibu kota Latvia, Riga. Banks mencoba mencari pintu dari bangunan tua itu.

Bangunan kumuh tersebut merupakan Muslim Islamic Center di Latvia. Ia tahu berada di alamat yang tepat. Namun, Banks tak menemukan tanda-tanda jelas bahwa bangunan tua ini termasuk sebuah “tempat”. Hanya ada papan kayu kecil di bawah jendela dengan tulisan berbahasa Arab.

Akhirnya, Banks disambut oleh pemimpin Muslim Islamic Centre in Latvia (MICL), Mamound Saeed. Saeed keluar dan menemui Banks. Saeed mempersilakan sang pengunjung masuk ke MICL. Pria itu menuntun Banks menuruni tangga sempit melewati sejumlah ruangan kecil dan beberapa kamar gelap menuju ke ruang bawah tanah. 

Banks dituntun menuju tempat ibadah utama. Lokasi sebagian Muslim Riga biasa beribadah. Tempat ibadah dilapisi karpet dan hiasan bermotif arabesque yang rumit. Interior bercampur dengan apik. “Indah,” kata pewarta dari Baltic Times, Elena Banks.

Ruangan ini, dulunya merupakan sebuah gereja. Di sudut ruangan samar-samar terlihat sebuah petunjuk yang mengarah ke Makkah. Sedangkan altar peninggalan gereja, telah disisihkan.

Jumlah umat Islam di negara yang terletak di Kawasan Baltik, Eropa Utara, ini berkisar dari 500 hingga 10 ribu jiwa. Jumlah tersebut secara bertahap semakian meningkat. Banks melihat bagaimana sebuah komunitas Muslim yang kecil, tapi sangat taat beribadah. Sebagai kaum minoritas, Muslim Latvia bisa menunjukkan keimanan yang luar biasa.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2U8a1fX
December 04, 2018 at 06:38PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U8a1fX
via IFTTT

BPOM: Obat Tekanan Darah Tinggi ARB Ditarik

Obat tersebut mengandung unsur pengotor (impurities) yang membahayakan kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito mengatakan obat antihipertensi kategori Angiotensin Receptor Blocker (ARB) ditarik oleh sejumlah industri farmasi. Sebab, obat tersebut mengandung unsur pengotor (impurities) yang membahayakan kesehatan.

"Untuk pasien yang sudah mengonsumsi obat antihipertensi dengan bahan baku yang terdampak impurities N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA) tersebut dapat berkonsultasi dengan dokter/ apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan atau kefarmasian," kata Penny di Jakarta, Selasa (4/12).

Dia mengatakan obat golongan ARB, termasuk di dalamnya Irbesartan, Losartan dan Valsartan, merupakan obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter. Di Amerika Serikat dan negara-nagara Eropa obat antihipertensi ARB itu sudah ditarik, baik yang bentuknya tunggal atau kombinasi.

Saat ini, dia mengatakan, European Medicines Agency (EMA), Food and Drug Administration (US FDA), Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) maupun BPOM RI terus menerus melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap bahan baku tersebut. Berdasarkan penelusuran BPOM, Penny mengatakan obat antihipertensi golongan ARB yang beredar di Indonesia dan terdampak impurities NDMA dan NDEA adalah Losartan dan Valsartan dengan bahan baku produksi Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Linhai, China.

Sedangkan Irbesartan yang ditarik oleh US FDA, kata dia, sumber bahan bakunya tidak digunakan untuk produk obat yang terdaftar di Indonesia. "Dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, BPOM RI telah meminta industri farmasi terkait untuk melakukan penghentian produksi dan distribusi obat yang mengandung bahan baku yang terdampak impurities NDMA dan NDEA," kata dia.

Industri farmasi, kata dia, telah menyatakan bersedia menarik seluruh obat yang mengandung bahan baku Losartan tersebut secara sukarela. "Sesuai dengan prinsip utama dalam pemberian obat, BPOM RI mengimbau kepada sejawat kesehatan profesional dan semua pihak yang terkait agar mengedepankan kehati-hatian dan mengutamakan keselamatan pasien dalam mempertimbangkan pemberian obat ini kepada pasien," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DZRm06
December 04, 2018 at 06:26PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DZRm06
via IFTTT

TKN akan Berikan Bantuan Hukum untuk Ahmad Basarah

Basarah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya tentang Soeharto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pemenangan pasangan calin presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjamin akan membantu Ahmad Basarah terkait pernyataan Soeharto adalah bapak korupsi dan guru korupsi yang dilaporkan ke polisi. Salah satu Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan melakukan tindak pidana diskriminasi dan penyebaran berita bohong.

"Kami akan support Ahmad Basarah karena dia mengingatkan semua, stadium empat di mananya (korupsi)," kata Juru Bicara TKN KIK Arya Sinulingga di Posko Cemara, Jakarta Pusat pada Selasa (4/12).

Arya berpendapat pernyataan Basarah merupakan respons dari komentar calon presiden Prabowo Subianto di Singapura. Saat itu, calon presiden nomor urut 02 tersebut mengatakan jika korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium empat.

Ia menambahkan pernyataan Basarah juga hanya mengutarakan apa yang sudah muncul di media massa pada masa lalu. Karena itu, ia pun menilai, pelaporan atas kasus menyangkut politikus PDIP itu hanya dipolemikkan oleh pihak tertentu. 

Kritik Prabowo

Pada kesempatan itu, Arya juga mengutarakan sindiran untuk Prabowo atas pernyataannya di Singapura. Politikus Partai Perindo ini mengatakan, Prabowo seharusnya mengingat kader Partai Gerindra di Jakarta yang menyalonkan diri sebagai anggota legislatif saat hendak melontarkan pernyataan tersebut.

Tokoh partainya di Jakarta itu pernah menjadi narapidana korupsi. “Harusnya dia evaluasi karena ternyata dia meloloskan orang seperti itu di Jakarta bahkan sampai hampir menjadi wagub DKI," katanya.

Ahmad Basarah dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya oleh penganggum presiden kedua RI terkait pernyataannya yang mengatakan jika Soeharto adalah bapak korupsi dan guru korupsi. Laporan terhadap Basarah tertuang dalam nomor laporan LP/6606/XXI/2018/PMJ/Dit.Reskrimum.

Basarah lantas mengaku menghormati hak hukum setiap warga negara untuk melaporkan dirinya ke pihak berwenang. Namun, dia menegaskan apa yang ia sampaikan tidak terlepas dari tanggung jawabnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Caranya, lanjut Basarah, dengan menyampaikan informasi yang benar dan seimbang terhadap berbagai upaya yang ingin menghidupkan kembali nilai-nilai kekuasaan pada masa Orde Baru. Orde yang telah dikoreksi bersama sesuai kesepakatan agenda reformasi nasional bangsa Indonesia tahun 1998 yang lalu. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Q8oiuF
December 04, 2018 at 06:22PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Q8oiuF
via IFTTT

Kemenlu Sesalkan Pernyataan Kedubes Saudi

Osama dinilai salah dengan menyebut Nahdlatul Ulama (NU).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri RI menyesalkan pernyataan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad Al-Suaib, melalui akun Twitter-nya. Osama dinilai salah dengan menyebut Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas sesat.

"Kemlu menyesalkan pernyataan dalam media sosial Twitter Dubes Saudi di Jakarta," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, Selasa (4/12).

Menurut Arrmanatha, isi pernyataan pada laman akun Twitter Dubes Osamah itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan prinsip hubungan diplomatik. Untuk itu, pihak Kementerian Luar Negeri pun telah secara resmi memangil Wakil Dubes atau Kuasa Usaha Sementara Arab Saudi di Jakarta untuk mengklarifikasi pernyataan pada akun Twitter Dubes Osamah. Dubes Osamah sendiri sampai saat ini masih berada di Arab Saudi.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan Duta Besar Arab Saudi Osamah Muhammad Al Shuaibi telah mencampuri urusan politik Indonesia lewat cuitan di akun Twitter-nya.

"Osamah melakukan pelanggaran keras diplomatik, yaitu mencampuri urusan politik suatu negara di luar kewenangannya," kata Said.

Baca juga, PBNU Sesalkan Pernyataan Dubes Saudi Soal Organisasi Sesat.

Lewat akun Twitter-nya, Dubes Saudi untuk Indonesia itu memberi pujian atas kegiatan Reuni 212 yang disebutnya gerakan membela kalimat tauhid. Namun, Said memandang Dubes Osamah melakukan kesalahan karena menyebut pihak pembakar bendera dinaungi ormas sesat.

"Osamah telah dengan sengaja menyebarkan fitnah dengan menuduh bahwa aksi pembakaran bendera dilakukan oleh organisasi yang dimaksud dengan mengatakan jamaah 'almunharifah' yaitu organisasi sesat atau menyimpang," kata dia.

Padahal, lanjut dia, GP Ansor selaku organisasi sayap NU sudah memberikan sanksi kepada oknum di strukturnya yang melakukan pembakaran bendera. Dia mengatakan pembakaran itu dilakukan di luar prosedur standar. Bahkan, keluarga besar NU menyesalkan kejadian tersebut.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RsUNjM
December 04, 2018 at 06:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2RsUNjM
via IFTTT

Bupati Bandung Minta Dana Desa untuk Kegiatan Inovasi

Kepala desa juga dimanfaatkan untuk BUMDes.

REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Bupati Bandung, Dadang M Naser meminta agar para kepala desa menggunakan dana desa untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat inovasi secara optimal. Menurutnya, dana desa di Kabupaten Bandung akan naik 2019 dengan total anggaran mencapai Rp 311 miliar untuk 270 desa.

"Dengan jumlah yang cukup besar (anggaran) kepala desa harus punya program inovasi dalam membangun wilayahnya," ujarnya di Soreang, Selasa (4/12).

Apalagi, desa juga memperoleh dana dari alokasi dana perimbangan desa kurang lebih Rp 3-4 miliar perdesa. Menurutnya, inovasi yang dimaksud dalam pembangunan desa yaitu infrastruktur, kewirausahaan dan sumberdaya manusia. Ia menuturkan, para kepala desa bisa memilih salah satu yang dianggap menjadi prioritas.

Ia menambahkan, seluruh inovasi yang didorong desa tujuan akhirnya ke arah ekonomi dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Tidak hanya itu, para kepala desa diharapkan dapat memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurutnya, dengan Bumdes diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi desa dan membuat desa yang sejahtera. Selain itu, desa yang sejahtera salah satu indikatornya adalah mengetahui potensi, data dan memahami masalah yang dihadapi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Bandung, Tata Irawan mengatakan pihaknya berharap kepala desa bisa mengelola dana desa dengan baik. Ternasuk melakukan modifikasi terhadap inovasi di tempat lain yang disesuaikan di daerah.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2APY3yI
December 04, 2018 at 06:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2APY3yI
via IFTTT

DIY Waspadai Peningkatan inflasi Jelang Akhir Tahun

Inflasi bulanan pada November ini mencapai 0,46 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Budi Hanoto, mengungkapkan tekanan inflasi dapat berlangsung lebih tinggi, terlebih menjelang akhir tahu.Sebab, hal tersebut sejalan dengan peningkatan permintaan atau demand saat libur akhir tahun.

"Kondisi ini perlu diwaspadai," kata Budi, dalam keterangan resminya, Senin (03/12).

Tercatat, inflasi bulanan pada November ini mencapai 0,46 persen (mtm). Dengan inflasi tersebut, akumulasi inflasi sepanjang 2018 di DIY tercatat sebesar 2,08 persen (ytd). Sementara, laju inflasi tahunan mencapai 3,00 persen (yoy).

Menurut Budi, pencapaian ini tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional yaitu sebesar 0,27 persen (mtm). Apabila dibandingkan dengan kondisi inflasi kota-kota di Pulau Jawa lain, lanjutnya, Yogyakarta menempati urutan kedua tertinggi setelah Kota Serang yang mengalami inflasi sebesar 0,47 persen.

Faktor utama pendorong inflasi karena terjadinya kenaikan harga dari sejumlah komoditas pangan. Selain itu juga adanya tekanan harga dari tarif transportasi umum.

Dalam mengantisipasi berlanjutnya tekanan inflasi ke depan, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY. Upaya tersebut di antaranya, melakukan pemantauan harga dan pasokan di pasar tradisional, pasar modern serta distributor

"Hal ini dilakukan bersama dengan Satgas Pangan dan aparat keamanan untuk menjamin kelancaran supply dan distribusi bahan pangan," tambah Budi.

Selain itu, dilakukan operasi pasar komoditi lainnya serta operasi pasar beras. Pun dengan optimalisasi Rumah Pangan Kita untuk penyaluran distribusi sembako, efektivitas Kios Segoro Amarto, Segoro Amarto Mobile, Toko Tani Indonesia, dan Toko Tani Centre dalam distribusi bahan pangan, juga dilakukan.

"Diharapkan stabilisasi harga di daerah dapat terus terjaga dan sasaran inflasi 2018 sebesar 3,5 persen (yoy) dapat tercapai," ujar Budi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PhOgX7
December 04, 2018 at 06:14PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PhOgX7
via IFTTT

Polda Jatim Kirim 100 Brimob ke Papua

100 Brimob itu dipilih berdasarkan kemampuan terhadap situasi di Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepolisian Daerah Jawa Timur berencana mengirim sebanyak 100 personel Brimob ke Papua guna membantu Polda setempat memburu kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sebanyak satu kompi Brimob yang berjumlah 100 orang akan dikirim ke Papua pada Rabu (5/12) besok.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, di Mapolda Jatim di Surabaya, Selasa (4/12), mengemukakan, 100 Brimob itu dipilih dari masing-masing datasemen berdasarkan kemampuannya terhadap situasi di Papua. "Dari datasemen mana saja, itu tidak boleh dipublikasikan. Yang jelas mereka dipilih sesuai keahliannya masing-masing," ujar Barung.

Tak hanya ditugaskan mengejar KKB di Timika, ratusan personel itu juga dikirim ke beberapa daerah yang membutuhkan, seperti Tembagapura dan Kabupaten Nduga. "Teknisnya seperti apa, pasukan Brimob itu kita serahkan ke Polda Papua, yang paham dengan situasi di sana. Kami hanya membantu mem-'backup' sebagai bentuk penguatan Operasi Malio di Papua," kata Barung.

Sebelumnya, sebanyak 31 orang tewas dibunuh oleh KKB di proyek jalan Trans Papua yang diduga terjadi pada Sabtu dan Minggu (1-2/12). Mereka dibunuh saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.

Akibat kejadian itu, proyek Trans Papua dihentikan untuk sementara waktu. Proyek itu dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ANfmjP
December 04, 2018 at 06:09PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ANfmjP
via IFTTT

In Picture: Mulai Hari Ini, Aturan Ganjil-Genap di Gerbang Tol Tambun

Gerbang Tol Tambun diterapkan sistem ganjil-genap dari pukul 06.00 hingga 09.00 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Sejumlah petugas mengatur lalu lintas saat penerapan sistem ganjil-genap di Gerbang Tol Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/12).

Gerbang Tol Tambun mulai memberlakukan sistem ganjil-genap dari pukul 06.00 hingga 09.00 WIB bagi kendaraan yang akan menuju ke Jakarta. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Qu8ySb
December 04, 2018 at 06:03PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Qu8ySb
via IFTTT

Kementan Akui Ada Masalah di Distribusi Pangan

Indonesia merupakan wilayah kepulauan bukan daratan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Distribusi menjadi kendala utama dalam komoditas pertanian di Indonesia. Sebab, Indonesia merupakan wilayah kepulauan, bukan daratan seperti banyak negara besar lainnya.

Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Hari Priyono mengatakan, kondisi Indonesia yang kepulauan tersebut pula yang menyebabkan tidak berlakunya hukum supply and demand. "Distribusi dan logistik mengambil margin yang cukup besar," ujarnya dalam diskusi media di Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA) Kementan, Selasa (4/12).

Ia mencontohkan produksi di Nusa Tenggara Timur (NTT) memerlukan waktu lama untuk dikirim ke Pulau Jawa. Begitu juga dengan produksi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memenuhi kebutuhan di Jawa. Selama ini banyak pihak termasuk pengamat, ia melanjutkan, membandingkan Indonesia dengan negara lain, misalnya Thailand dan Amerika. "Mereka continental," ujar dia.

Ia menjelaskan, produksi pertanian selalu ada namun kerap dipertanyakan kebenarannya karena harga yang tinggi. Padahal, produksi tersebut benar ada hanya saja, di beberapa titik tertentu sementara harga menjadi indikator dalam mengambil keputusan.

Indikator harga ini pula yang membuat pemerintah memilih melakukan impor. Kementan sebenarnya bukan anti-impor, namun berharap pengaturan yang tepat mislanya tidak melakukan impor pada panen raya. "Kalau butuh, dimungkinkan untuk impor secara bijaksana," tegas dia.

Selain masalah tersebut, persoalan pangan yang dihadapi Indonesia adalah pasar internasional. Pasar internasional secara ekonomi mempengaruhi kondisi dalam negeri misalnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina.

Terjadinya perang dagang antara kedua negara sebenarnya merupakan peluang. Kondisi tersebut membuat Cina akan memperluas investasi mitra kerja sebagai dampak dari AS yang menutup atau mengenakan impor tinggi atas komoditias Cina. "Meski belakangan diberitakan mereda, tapi tetap akan mewarnai," ujarnya.

Selain itu, harga internasional beberapa komoditas ekspor unggulan seperti kelapa sawit, karet dan kopi perlu menjadi perhatian. Menurut hari, Indonesia perlu menyikapinya dengan memperbaiki daya saing guna berkompetisi di dunia internasional.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2AR84vg
December 04, 2018 at 06:00PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2AR84vg
via IFTTT

KPU Siap Digugat Lagi Soal Tindak Lanjut Putusan OSO

KPU tetap meminta OSO dari kepengurusan partai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap jika ada pihak-pihak yang kembali mengajukan gugatan terkait keputusan KPU soal pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD. KPU sudah memutuskan OSO bisa ikut Pemilu 2019 tetapi harus mundur sebagai pengurus parpol.

Ketua KPU, Arief Budiman, menyebut pihaknya siap menghadapo segala kemungkinan. "KPU tidak boleh tidak siap dalam menyelenggarakan pemilu. Jadi apapun keputusannya, KPU sudah siap," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12).

Namun, Arief tetap meminta semua pihak bisa memahami keputusan yang diambil KPU baru-baru ini. KPU ingin keberlangsungan tahapan pemilu tidak terganggu.

"Kami harap semua pihak bisa menerima keputusan KPU. Kami akan melanjutkan tahapan pemilu berikutnya," tambah Arief.

Menurut Arief, pihaknya sudah membuat keputusan soal tindak lanjut putusan PTUN dan MA soal OSO. Putusan itu diambil pada Senin (3/12) malam.

Dalam keputusan itu, Arief menegaskan jika KPU akhirnya menjalankan putusan MA dan PTUN. KPU juga tidak mengabaikan putusan MK yang melarang pengurus parpol menjadi calon anggota DPD.

Karena itu, Arief memastikan bahwa KPU tetap meminta OSO mundur dari kepengurusan parpol. "Jadi beliau tetap harus mundur. Harus tetap undur diri," ujarnya.

Jika tidak mundur, maka KPU tidak bisa memasukkan OSO ke dalam DCT Pemilu 2019. Meski demikian, Arief belum mau menyampaikan secara detail tentang kapan waktu pengunduran diri yang disyaratkan KPU. Sebab, KPU masih mengkaji tahapan pemilu sekaligus detail waktu pelaksanaan tahapan pemilu.

Dari situ, KPU akan merumuskan kapan dan bagaimana teknis pengunduran diri OSO. Menurut Arief, pihaknya akan berkirim surat kepada OSO untuk memberitahukan tentang keputusan KPU ini. Surat itu akan disampaikan dalam waktu dekat. 

Baca juga: Catatan tentang KSAD, Pangeran Istana di Menara Tentara

Baca juga: TNI Kesulitan Capai Lokasi Pembantaian 31 Pekerja di Nduga

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UfcvZN
December 04, 2018 at 06:00PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UfcvZN
via IFTTT

Ganjar Minta Normalisasi BKT Dipercepat

Normalisasi BKT bisa menyelesaikan masalah banjir rob.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo minta proses normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT) dipercepat. Ganjar mengatakan, percepatan normalisasi BKT ini menjadi penting guna menghindarkan kawasan permukiman di sekitar sungai ini dari genangan banjir akibat hujan deras yang turun dalam beberapa hari terakhir.

“Saya minta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana untuk mempercepat normalisasi BKT, termasuk anak sungai lainnya,” ujar Ganjar, Selasa (4/12).

Ia mengungkapkan, problem genangan banjir di kampung- kampung di sekitar sungai, seperti di kawasan Gayamsari dan Kaligawe akan segera tuntas jika BKT dan sungai di sekitarnya sudah dinormalisasi. “Kalau BKT dan sungai-sungai lain selesai dinormalisasi, maka kampung-kampung yang terendam tadi bisa selesai,” tandasnya.

Ganjar menaruh perhatian besar terhadap bencana banjir dan rob yang melanda Kota Semarang, dalam beberapa hari terakhir. Setelah sempat berkeliling di sejumlah wilayah ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang masih terdampak genangan, gubernur juga menyambangi warga yang ada di lingkungan Purwosari, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari.

Ganjar juga meninjau beberapa titik yang masih tergenang air. Seperti di bawah jembatan tol Kaligawe, Genuk, Terminal Terboyo, proyek normalisasi Kali Sringin dan lainnya. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melakukan upaya untuk mengatasi genangan rob dan banjir di kawasan pesisir Kota Semarang tersebut.

Saat ini sudah dilakukan tindakan darurat dengan menyediakan enam pompa baru di daerah Kaligawe. Ia berharap upaya ini bisa membantu menyelesaikan genangan secepatnya. Selain penambahan pompa, gubernur juga minta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang menyiapkan mobil derek di sekitar kawasan Kaligawe. Sebab dari pantauan, ada beberapa kendaraan yang mogok akibat terjebak genangan banjir.

Kepala BBWS Pemali Juwana, Ruhban Ruzziyatno yang juga mendampingi Ganjar menegaskan jika normalisasi proyek BKT akan selesai pada 2019 nanti. “Saat ini progres pekerjaan normalisasi BKT ini sudah mencapai 90 persen,” jelasnya.

Kendati begitu, ia mengakui masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Terutama dengan masih adanya warga yang menempati bantaran BKT sebagai tempat hunian. Hingga hari ini masih ada sekitar 97 Kepala Keluarga yang belum mau pindah dan mengosongkan bantaran BKT.

Sementara itu, genangan rob dab banjir yang terjadi dalam dua hari terakhir telah membuat aktivitas warga lumpuh. Seperti diungkapkan Wiwin (48), salah satu warga yang sempat ditemui gubernur, di lokasi dapur umum Kelurahan Tambakrejo. Di wilayahnya ada dua RW yang terdampak hingga ratusan warga tidak dapat bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Termasuk anak-anak juga tidak bisa berangkat ke sekolah.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2AQrdO3
December 04, 2018 at 06:00PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2AQrdO3
via IFTTT

Perez: Tak Ada yang Meragukan Modric Raih Ballon d'Or

Cara Modric kontrol bola dan melewati pemain lawan membuat pria 71 tahun jatuh cinta.

REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Presiden Real Madrid Florentino Perez percaya tidak ada yang bisa meragukan kapasitas Luka Modric meraih Ballon d'Or (pemain terbaik dunia) 2018. Ini setelah Modric berhasil meraih penghargaan Ballon d'Or.

Modric, pesepak bola asal Kroasia, itu sukses meruntuhkan dominasi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sebagai jawara Bola Emas dalam satu dekade terakhir. "Modric telah memiliki tahun yang luar biasa. Ia mengklaim semua penghargaan yang sedang berlangsung dan tak ada yang bisa mempertanyakan apakah dia yang terbaik," ujar Perez dikutip Football Espana, Selasa (4/12).

Lebih lanjut, Perez mengaku senang ketika dirinya menyaksikan permainan Modric baik bersama Los Blancos atau pun timnas Kroasia. Caranya mengontrol bola dan melewati pemain lawan membuat pria 71 tahun jatuh cinta. "Dia punya bakat yang menyebabkan kesan baik pada setiap orang yang dia temui. Dan dia memenangkan semuanya bersama kami. Ini adalah sumber kepuasan yang ia mainkan untuk klub ini," sambung dia.

Modric meraih 752 perolehan suara terpaut beberapa angka dari Ronaldo di tempat kedua yang mengemas 478 angka, dan Antoine Griezmann dengan 414 suara.

Beberapa pihak menilai penunjukan pemilik nomor punggung 10 di Real Madrid sebagai jawara Ballon d'Or kali ini adalah berkat penampilan gemilangnya bersama timnas Kroasia di Piala Dunia 2018 serta trofi ketiga Liga Champions bersama Madrid. Tak hanya itu, sebelumnya Modric juga mengantongi gelar pemain terbaik versi FIFA dan UEFA.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Qbhxsa
December 04, 2018 at 05:53PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Qbhxsa
via IFTTT

Universal Garap Film yang Terinspirasi Musik Prince

Film akan digarap menyerupai Mamma Mia! dengan lagu-lagu Prince.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universal Pictures berencana menggarap film fiksi yang terinspirasi musik karya musisi Prince. Rumah produksi itu sudah mendapatkan hak menggunakan sederet lagu klasik dari katalog karya Prince.

Film tidak akan serupa dengan Purple Rain, sinema biopik Prince rilisan 1984. Dikutip dari laman Hollywood Reporter, sinema lebih seperti waralaba film Mamma Mia! yang kisahnya terilhami musik ABBA.

 

Mike Knobloch, presiden publikasi global film dan musik Universal Pictures menjadi penanggung jawab proyek. Wakil presiden produksi Sara Scott dan eksekutif kreatif Mika Pryce berperan mengembangkan film.

Troy Carter, pendiri Atom Factory yang merupakan penasihat hiburan Prince, dilibatkan menjadi produser eksekutif. Begitu pula Jody Gerson, CEO grup Universal Music Publishing yang memegang publikasi eksklusif lagu Prince.

Prince yang meninggal pada 2016 dikenal sebagai musisi multiinstrumen. Dia telah menjual lebih dari 100 juta rekaman di seluruh dunia, memenangkan delapan Grammy Awards serta berbagai penghargaan lain.

Kehadiran film dengan lagu-lagu Prince cukup menjanjikan. Sebelum ini, Universal telah sukses dengan sederet film musikal seperti Mamma Mia!,  Pitch Perfect, dan Les Miserables.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RwOZWz
December 04, 2018 at 05:52PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2RwOZWz
via IFTTT

Dua Pembawa Sabu Divonis Penjara Seumur Hidup

Dua-duanya berperan sebagai kurir.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG  –-  Majelis hakim sidang Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung, Selasa (4/12), memvonis dua terdakwa kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 6 kg. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp 2 miliar.

Dua terdakwa yang divonis mendekam di penjara tersebut yakni Rafi Febrianto (32 tahun), warga Dusun II Sidodai, Desa Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan terdakwa lainnya Hendrik (36), warga Jalan Laksamana Martadinata LK III, RT 41, Kelurahan Pesawahan, Telukbetung Selatan.. Mereka membawa sabu seberat enam kilogram lebih dari Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Ketua Majelis Hakim Surono mengatakan, terdakwa Rafi Febrianto terbukti secara sah melakukan tindak pidana permufakatan tentang narkotika jenis sabu. Terdakwa telah dengan sah bermufakat jahat dan tanpa hak melawan hukum membawa dan menawarkan narkoba untuk dijual kembali.

“Terdakwa Rafi Febrianto dan terdakwa Hendrik telah memenuhi unsur melakukan permufakatan jahat dan tanpa hak melawan hukum,” katanya.

Dalam amar putusanya, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu bertanya melebihi lima gram sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan majelis hakim tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam sidang tuntatan, JPU hanya menuntut kedua terdakwa dengan 18 tahun penjara atas kepemilikan enam kilogram lebih sabu, yang dibawanya dari Lubuklinggau, Sumsel.

Dalam dakwaannya, terdakwa Rafi diketahui sebagai kurir yang mengambil sabu seberat enam kilogram dari Lubuklinggau, Sumatra Selatan untuk dibawa ke Bandar Lampung. Sedangkan terdakwa kedua Hendrik berperan sebagai kurir penerima sabu enam kilogram yang diantar Rafi.

Pada sidang awal, Rafi mengaku nekat menjadi kurir sabu lantaran terjerat utang piutang dengan saudara Alam yang sudah meninggal lantaran melawan saat diamankan. Kesaksiannya, ia berutang kepada Alam Rp 10 juta pada Januari 2018, dan janji dikembalikan pada Lebaran.

Alam menagihnya sebelum jatuh tempo. Rafi tidak punya uang membayarnya. Karena terdesak, ia ditawari Alam pekerjaan dengan keuntungan Rp 60 juta tapi dibagi dua dengannya. Rafi menerima bersih RP 20 juta. Pekerjaan tersebut agar Rafi mengambil sabu enam kilogram ke Lubuklinggau, setelah itu dibawa ke Tanjungkarang

Saat membawa barang haram tersebut, sabunya diikat dan disimpan di ban serep mobil. Setiba di Bandar Lampung mobillnya dihentikan petugas dan digeledah. Teman Rafi bernama Wiko tewas karena melawan, sedangkan Rafi dibawa ke kantor petugas. Ia disuruh menelepon Hendrik untuk menerima kiriman sabu tersebut. Hendrik pun diciduk petugas Badan Nasional Narkotika Provinsi Lampung. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QgMOdi
December 04, 2018 at 05:50PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QgMOdi
via IFTTT

Pemprov DKI Fokus pada Dua Hal Cegah Penurunan Tanah

Pemprov akan bangun drainase vertikal atau sumur resapan dan pembatasan izin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Ricki Marojahan Mulia, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini sedang fokus terhadap dua langkah dalam pencegahan penurunan tanah di DKI Jakarta. Kedua hal itu adalah dengan pembangunan drainase vertikal atau sumur resapan dan melakukan pembatasan izin pengambilan tanah di beberapa wilayah.

“Jadi cara yang konservasi itu adalah dengan menggunakan drainase vertikal, yaitu suatu metode untuk memasukkan air, menggunakan saluran vertikal secara alamiah ke dalam tanah, tetapi itu dalam zona akifer, zona yang di situ merupakan tempat air tanah yang terdapat dalam rongga batu-batuan atau pasir. Bisa dikatakan sumur resapan sedang atau sumur resapan dalam,” kata Ricki kepada Republika.co.id, Selasa (4/12).

Dia menjelaskan dengan adanya penyerapan air ke dalam tanah melalui sumur resapan air, maka hal itu termasuk dalam upaya menahan permukaan tanah agar tidak menurun. Selanjutnya, upaya kedua adalah pembatasan penggunaan air tanah terutama di daerah-daerah yang termasuk ke dalam zona konservasi untuk air tanah.

Dia mencontohkan, daerah Jakarta Utara yang merupakan salah satu zona konservasi. Dalam pemetaannya, daerah tersebut juga memiliki sub-sub zona yaitu, sub zona ruska danjuga sum zona kritis.

“Untuk subzona rusak, ini tidak boleh memperpanjang izin atau membuat izin baru untuk penggunaan pemanfaatan air tanah. Kemudian, untuk sub zona kritis, ini perpanjangan izin boleh, tapi, izin baru tidak boleh,” jelas Ricki.

Selanjutnya, pihaknya membenarkan telah melakukan uji coba pembangunan drainase vertikal pada Oktober lalu. Selanjutnya, pihaknya juga telah mengajukan anggaran pembangunan sebanyak 1.333 sumur resapan untuk dibangun dengan anggaran 2019 mendatang.

Menurutnya, pihaknya telah mengajukan sebanyak sekitar Rp 2,8 miliar untuk pembangunan 33 sumur resapan sedang, dan sebanyak Rp 12,5 miliar untuk pembangunan 1300 sumur resapan dangkal. Pengajuan anggaran itu, kata dia, telah disepakati pada rapat Badan Anggaran beberapa waktu lalu. Pihaknya menyebut, prosesnya saat ini tengah berada pada tahap pengajuan kepada Kementerian Dalam Negeri RI.

Namun, dia sendiri tak bisa menjelaskan perihal target khusus penurunan angka penurunan permukaan tanah di DKI Jakarta. Akan tetapi, dia mengupayakan untuk tak ada lagi penurunan permukaan tanah setelah dilakukan pembangunan drainase vertikal. Pembangunan drainase vertikal sendiri, dia optimistis akan dibangun pada Januari 2019 mendatang.

“Kalau mengatakan target itu agak sulit. Tapi, kita upayakan nggak ada penurunan permukaan tanah, kalau bisa nggak ada penurunan tanah. Walaupun itu memang agak sulit karena penurunan tanah itu nggak hanya dipengaruhi oleh kerusakan air tanah,” kata dia.

Sebab, penurunan permukaan tanah juga dipengaruhi oleh batu-batuan di Jakarta, atau termitologi Jakarta yang relatif mudah. Sehingga, batu-batuan yang di bawah tanah Jakarta, kata dia belum stabil.

Kemudian penyebab kedua adalah pembebanan dari bangunan yang ada di atas tanah itu sendiri. “Itu kan merupakan beban juga, tetapi ini kan nggak bisa dikontrol. nggak mungkin kita robohkan bangunan, tetapi yang dikontrol ya, ini air tanah ini,” kata Ricki.

Pemprov DKI Jakarta pun juga telah membentuk tim terpadu untuk pengawasan terhadap pengambilan air tanah pada zona-zona yang dilarang. Dia berharap, masyarakat juga turut memahami dengan tidak lagi membangun sumur produksi, dan mendorong untuk membangun sumur resapan.

“Supaya ikutlah gerakan kita menabung air hujan. Jadi kalau memang akan membangun apartemen, tolonglah yang membuat apartemen juga membuat sumur resapan-lah. Jangan hanya misalnya ada orang membangun itu mengambil air tanah pakai jetpam dan sebagainya, tapi tidak tanggung jawab untuk memasukkan lagi air ke dalam tanah,” jelas Ricki.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zHoXc7
December 04, 2018 at 05:48PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zHoXc7
via IFTTT