Perwakilan Bersatu Usulkan Mahathir Tetap Jadi PM

Mahathir berkomitmen akan tetap menyerahkan kekuasannya ke Anwar.

REPUBLIKA.CO.ID, PUTRAJAYA -- Beberapa perwakilan negara bagian Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) mengusulkan supaya Tun Dr Mahathir Mohamad tetap sebagai Perdana Menteri sekurang-kurangnya sehingga Pemilihan Umum ke-15 (PRU-15).

Usulan itu disampaikan perwakilan negera bagian Bersatu ketika membahas ucapan dasar Ketua Bersatu di Pusat Konvensi Antarabangsa Putrajaya (PICC), Putrajaya, Minggu, pada Persidangan Agung Tahunan Bersatu.

Usulan itu disampaikan oleh perwakilan Kelantan yang juga Ketua Bagian Bersatu Daerah Bachok, Zulkifli Zakaria.

Ketua Bagian Bersatu Selayang, Zulkifli Mohamad mengatakan, sekurang-kurangnya delapan perwakilan negara bagian mengusulkan Tun Mahathir tetap sebagai Perdana Menteri hingga PRU-15. "Setiap kali usulan Dr Mahathir tetap sebagai Perdana Menteri hingga PRU15 diusulkan, semua perwakilan berdiri memberi tepukan," katanya.

Baca juga, Mahathir Muhammad Berulang Tahun ke-93 Hari Ini.

Sementara itu Ketua Bersatu, Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan, tetap akan menyerahkan jabatannya sebagai perdana menteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang dijanjikan sebelum ini.

"Macam-macam orang berpendapat, mereka punya pendapat masing-masing. Itu pendapat mereka tapi saya memegang janji," katanya kepada wartawan.

Mahathir mengemukakan hal tersebut ketika diminta menanggapi usulan sejumlah perwakilan saat sesi perbahasan pidato presiden.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ETG0v8
December 30, 2018 at 06:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ETG0v8
via IFTTT

PT LIB akan Evaluasi Liga 1 Pekan Ini

Risha menuturkan, evaluasi tidak hanya melingkupi kompetisi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- PT Liga Indonesia Baru sebagai operator Liga 1 baru akan mengevaluasi kompetisi Liga 1 pada pekan ini. Menurut CEO PT LIB Risha Adi Wijaya, pihaknya akan melaksanakan evaluasi bersama PSSI.

Risha menuturkan, evaluasi tidak hanya melingkupi kompetisi. Tapi, semua hal yang berhubungan dengan Liga 1 akan dievaluasi bersama dan menentukan nasib Liga 1 2019. 

"Evaluasi kan menyeluruh, dari kompetisinya, formatnya, semua kami evaluasi. Dari evaluasi itu kami simpulkan ke depannya kami harus apa," ujar Risha di Jalan Ir H Juanda, Kota Bandung, Selasa (18/12).

Risha mencontohkan bagaimana evaluasi dari regulasi akan berpengaruh pada kompetisi tahun depan. Seperti regulasi penggunaan pemain U-23 yang tidak lagi digunakan.

"Tentunya ada beberapa yang akan kita revisi, kita coba perbaiki karena dipengalaman pertama ada sedikit yang menjadi abu-abu," kata Risha.

Dia menyebut, regulasi akan dikiblatkan pada regulasi AFC. Sehingga tim Liga 1 akan terbiasa dengan regulasi AFC saat kompetisi dan tidak kaget saat melangkah ke kompetisi tingkat internasional.

Selain itu, pemain asing tidak luput menjadi evaluasi dari PT LIB. Sehingga bisa saja terdapat regulasi perubahan pada penggunaan pemain asing.

"Kami belum tahu, karena nanti saat evaluasi kita bicarakan lagi, apakah itu 1, 2, 3 pemain atau 2+1 (2 asing 1 asia) itu akan kami bicarakan lagi," tegasnya.

Namun yang menjadi acuan PT LIB adalah dimulainya kompetisi Liga 1 2019. Sebab ada agenda pemilihan Presiden dan legislatif sehingga mau tidak mau jadwal dimulainya liga akan lebih lama dibandingkan 2018.

Meskipun Liga 1 2018 dimulai pada Maret dan selesai Desember, Indonesia termasuk 'terlambat' mendaftarkan klub untuk kompetisi AFC Club dan Liga Champions Asia.

"Jadi ini tantangan yang cukup besar yang kami rumuskan. Apakah akhir April atau awal Mei ini juga masih satu tantangan besar," paparnya.

Dia menyebut, PT LIB sebenarnya sudah menyiapkan jadwal secara garis besar mengenai kapan dimulai dan berakhirnya kompetisi Liga 1 2019 mendatang. Namun, hal tersebut belum dapat dipastikan karena memerlukan keputusan bersama dengan pihak PSSI.

Namun Risha mengakui PT LIB akan mencoba agar tidak terjadi keterlambatan pendaftaran klub ke AFC Cup 2020 dan Liga Champion Asia 2020. Di mana pendaftaran ditutup pada Desember sehingga mau tidak mau perhelatan Liga 1 harus selesai pada tahun yang sama. 

"Kami perlu kirim sebelum tutupnya pendaftaran. Harus sudah ada namanya. Tapi (tahun) ini pun akhirnya kami dapat memasukkan klub. Karena saat undian pemenang liga belum keluar," papar Risha.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Ezus0J
December 18, 2018 at 06:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Ezus0J
via IFTTT

Mengungkap Perusakan Polsek Ciracas

Polsek Ciracas, Jakarta Timur (Ilustrasi)

Foto: Republika

EMBED SHARE

Kapolsek Ciracas turut menjadi korban kekerasan.

REPUBLIKA.CO.ID, Selasa (11/12) malam. Massa mencari pelaku pemukulan teman mereka ,mengamuk, membakar, dan merusak Polsek. Kapolsek Ciracas turut menjadi korban kekerasan. Kapolda Metro perintahkan ungkap pelaku di balik massa anarkis.

• Videografer:
• Pina Darayani
• Video Created:
• Fakhtar Khairon Lubis

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Kapolsek Ciracas turut menjadi korban kekerasan.

Selama ini OJK lebih fokus terhadap tindakan kuratif.

Ribuan tahun kemudian, kota-kota tempat kaum tersebut tinggal ditemukan.

Gerindra menilai, jika sistem berjalan maka tak akan lagi terjadinya KTP-el tercecer

Rusun akan dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rencah (MBR).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RU7sfI
December 12, 2018 at 06:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2RU7sfI
via IFTTT

Pengamat: OJK Harus Fokus Cegah P2P Lending Ilegal

Selama ini OJK lebih fokus terhadap tindakan kuratif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Digital Ruby Alamsyah mengatakan, upaya utama untuk menghentikan perkembangan entitas fintech peer to peer (P2P) lending ilegal di Indonesia adalah mencegah mereka membuat aplikasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak berwenang sebaiknya bekerja sama dengan Google untuk membuat persyaratan detail sebelum perusahaan dapat membuat aplikasi atau situs sendiri. 

Tapi, sebelum itu, OJK juga harus memiliki peraturan khusus mengenai cyber patrol. Menurut Ruby, kebijakan ini dapat dihasilkan melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). "Termasuk, mereka harus mengawasi celah promosi yang dilakukan fintech ilegal di dunia maya," tuturnya ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (12/12). 

Ruby menjelaskan, tim cyber patrol bertugas memantau perkembangan fintech P2P lending ilegal secara rutin. Apabila ada kegiatan yang mencurigakan, pemerintah berhak memblokir sementara aktivitas perusahaan sembari mengumpulkan bukti-bukti. 

Jika perusahaan tersebut terbukti melanggar aturan hukum, Ruby menjelaskan, OJK dan Kemenkominfo dapat melaporkan kepada pihak berwenang, yakni kepolisian. "Intinya, harus ada proaktif dan sinergitas antara kementerian dan lembaga," ujarnya. 

Ruby menilai, selama ini OJK lebih fokus terhadap tindakan kuratif. Setelah ada korban yang melaporkan atau terjadi kasus dengan nilai besar, mereka baru bertindak. Sudut pandang ini dinilai Ruby harus berganti dengan memprioritaskan preventif atau pencegahan. 

Sementara itu, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK Tongam Lumban Tobing mengatakan, permasalahan fintech lending di Indonesia juga banyak disebabkan perilaku masyarakat. Rata-rata masyarakat yang terbelit masalah di fintech lending karena meminjam bukan untuk hal produktif, melainkan gaya hidup. 

Selain itu, Tongam menambahkan, banyak juga nasabah yang tidak memahami persyaratan ketentuan dalam P2P, terutama mengenai kewajiban dan biayanya. "Bahkan, ada juga yang sampai meminjam ke 30 perusahaan P2P lending sekaligus," tuturnya. 

Terlepas dari itu, Tongam menganjurkan masyarakat untuk melapor ke polisi apabila mendapatkan teror dari penagihan fintech lending ilegal. Sebab, permasalahan tersebut bukan ranah OJK, melainkan tindak pidana yang merupakan tanggung jawab polisi. 

Sampai saat ini, setidaknya sudah 404 fintech lending ilegal yang ditutup OJK. Tongam menganjurkan kepada masyarakat untuk membaca dan memahami persyaratan ketentuan P2P sebelum berurusan dengan perusahaan. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QobsIK
December 12, 2018 at 06:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QobsIK
via IFTTT

Marko Simic: Persija Harus Tetap Respek pada Mitra Kukar

Simic menyinggung target tim tamu untuk keluar dari zona degradasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persija Jakarta di ambang gelar juara Liga 1 Indonesia. Hingga pekan ke-33, skuat Macan Kemayoran berada di puncak klasemen sementara.

Dengan mengantongi 59 poin, anak-anak ibu kota unggul sebiji poin di atas PSM Makassar di kursi runner-up. Pada pertandingan pamungkas musim ini, Marko Simic dan rekan-rekan menghadapi Mitra Kukar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Ahad (9/12) petang WIB.

Simic meminta timnya jangan sampai meremehkan calon lawan. Kendati laskar Naga Mekes berada di papan bawah tabel klasifika.

Simic menyinggung target tim tamu untuk keluar dari zona degradasi. Sehingga penyerang asal Kroasia itu memprediksi skuat polesan Rahmad Darmawan bakal tampil mati-matian demi bertahan di Liga 1.

"Melawan tim dengan motivasi tinggi seperti Mitra Kukar tidak mudah. Kami harus tetap memberikan rasa hormat kepada mereka. Sebagai tim, kami mencoba memberikan yang terbaik," kata striker 30 tahun, dikutip dari laman resmi klubnya, Kamis (6/12).

Pada kesempatan serupa, Simic menyampaikan rasa syukur lantaran laga ini berlangsung di SUGBK. Itu memberikan energi tambahan di kamar ganti Macan Kemayoran.

Pasalnya, dukungan the Jak bakal maksimal di arena berkapasitas 77.193 kursi itu. "Kami mencoba memaksimalkan waktu istirahat dan berlatih dengan baik sebagai persiapan tampil di hadapan 70 ribu orang nanti," ujar Simic.

Pada pertandingan lain, PSM Makassar bertemu PSMS Medan. Jika Persija menang, apapun hasil di Makassar, tak memengaruhi komposisi di klasemen akhir.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UkrSQR
December 06, 2018 at 06:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UkrSQR
via IFTTT

Kemenlu Sesalkan Pernyataan Kedubes Saudi

Osama dinilai salah dengan menyebut Nahdlatul Ulama (NU).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri RI menyesalkan pernyataan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad Al-Suaib, melalui akun Twitter-nya. Osama dinilai salah dengan menyebut Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas sesat.

"Kemlu menyesalkan pernyataan dalam media sosial Twitter Dubes Saudi di Jakarta," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, Selasa (4/12).

Menurut Arrmanatha, isi pernyataan pada laman akun Twitter Dubes Osamah itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan prinsip hubungan diplomatik. Untuk itu, pihak Kementerian Luar Negeri pun telah secara resmi memangil Wakil Dubes atau Kuasa Usaha Sementara Arab Saudi di Jakarta untuk mengklarifikasi pernyataan pada akun Twitter Dubes Osamah. Dubes Osamah sendiri sampai saat ini masih berada di Arab Saudi.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan Duta Besar Arab Saudi Osamah Muhammad Al Shuaibi telah mencampuri urusan politik Indonesia lewat cuitan di akun Twitter-nya.

"Osamah melakukan pelanggaran keras diplomatik, yaitu mencampuri urusan politik suatu negara di luar kewenangannya," kata Said.

Baca juga, PBNU Sesalkan Pernyataan Dubes Saudi Soal Organisasi Sesat.

Lewat akun Twitter-nya, Dubes Saudi untuk Indonesia itu memberi pujian atas kegiatan Reuni 212 yang disebutnya gerakan membela kalimat tauhid. Namun, Said memandang Dubes Osamah melakukan kesalahan karena menyebut pihak pembakar bendera dinaungi ormas sesat.

"Osamah telah dengan sengaja menyebarkan fitnah dengan menuduh bahwa aksi pembakaran bendera dilakukan oleh organisasi yang dimaksud dengan mengatakan jamaah 'almunharifah' yaitu organisasi sesat atau menyimpang," kata dia.

Padahal, lanjut dia, GP Ansor selaku organisasi sayap NU sudah memberikan sanksi kepada oknum di strukturnya yang melakukan pembakaran bendera. Dia mengatakan pembakaran itu dilakukan di luar prosedur standar. Bahkan, keluarga besar NU menyesalkan kejadian tersebut.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RsUNjM
December 04, 2018 at 06:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2RsUNjM
via IFTTT

Takmir Masjid Diimbau Optimalkan Potensi Remaja

Mustahil kerja takmir jika hanya ditangani satu atau dua orang.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Para takmir (pengurus) masjid dan mushala, khususnya di Kota Semarang diimbau untuk mengoptimalkan potensi remaja dalam berkiprah memakmurkan masjid. "Idealnya, dalam ketakmiran ada program kesekretariatan, peribadatan, dan pemeliharaan," kata Ketua Takmir Masjid Agung Semarang (MAS) KH Hanief Ismail LC, di Semarang, Jawa Tengah, Senin (3/12).

Dia mengatakan, mustahil kerja ketakmiran jika hanya ditangani satu atau dua orang. Karena itu dia mengimbaui untuk melibatkan seluruh pihak, khususnya kalangan remaja yang ada di sekitarnya.

Hal tersebut diungkapkannya saat dialog interakhir "Ulama Menyapa" di studio TV Kampus Universitas Dian Nuswantoro (TVKU) Semarang yang menjadi program rutin. Hanief menyontohkan keaktifan kalangan remaja di MAS yang bernaung dalam Karisma dengan program kerja yang padat, termasuk pengajian dan pemberdayaan remaja.

"Semua digencarkan oleh remaja secara mandiri, sementara para takmir mendukung, termasuk anggaran. Ada program khataman Alquran sepekan sebanyak dua kali," katanya.

Namun, kata dia, yang membanggakan, dalam realisasinya khataman Alquran bisa sampai lima kali digelar dalam sepekan. Karena mereka menggunakan jaringan kalangan remaja melalui media sosial.

Terlebih lagi, Hanief mengingatkan, masjid dan mushala harus terbebas dari paham radikalisme, baik radikalisme agama maupun sekuler dengan mempertahankan nilai Islam washatiyah. Untuk memakmurkan masjid, kata dia, jangan hanya menggunakan pendekatan religi saja, melainkan harus pula mengembangkan nilai-nilai sosial dan budaya.

"Apabila masjid mengembangkan 'barzanji', menabuh bedug, serta puji-pujian setelah azan, itu merupakan ajaran Islam sekaligus mengembangkan kearifan lokal sebagai metode dakwah," katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPP Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang KH Muhyidin menilai tolok ukur makmur tidaknya masjid secara sepintas bisa diketahui dari keaktifan para remajanya. "Kalau remajanya aktif maka masjid tersebut disebut makmur. Namun, bila ditinggalkan pemudanya yang terjadi masjid selalu tampak sepi tanpa gairah," kata Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah itu.

Selama ini, kata dia, masih banyak masjid ditinggalkan remaja karena aspirasi mereka belum terakomodasi. Padahal penting mengoptimalkan potensi remaja dalam berkiprah memakmurkan masjid. "Inilah pentingnya kesadaran merangkul remaja yang keren dengan sebutan 'generasi gadget'. Jangan biarkan generasi muda menjauhi masjid gara-gara komunikasi yang tidak nyambung dengan takmir," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EamsmE
December 03, 2018 at 06:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EamsmE
via IFTTT

Pembiayaan Bank Wakaf Mikro di Jatim Capai Rp 2,4 Miliar

Saat ini, di Jatim terdapat sembilan bank wakaf mikro di sejumlah daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, BATU -- Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur (Jatim), Heru Cahyono, mengatakan saat ini total pembiayaan bank wakaf mikro di wilayahnya sudah mencapai Rp 2,4 miliar. Jumlah ini berasal dari beberapa donatur dan tersebar di sembilan bank wakaf mikro se-Jatim.

"Lumayan itu (jumlahnya), kalau masing-masing satu juta rupiah berapa itu nasabahnya? Cukup banyak juga," kata Heru, saat Cangkrukan Media Jatim OJK di The Onsen Resort, Kota Batu, Malang, Rabu (28/11) malam.

Seperti diketahui, saat ini di Jatim terdapat sembilan bank wakaf mikro di sejumlah daerah. Kesembilan lembaga keuangan mikro syariah ini tersebar dengan jumlah angka yang sama di pondok pesantren Jatim.

Di samping itu, terdapat pula satu bank wakaf mikro di Tuban yang telah mendapatkan izin tapi belum diresmikan sehingga operasinya masih tertunda. Menurut Heru, keberadaan bank wakaf mikro ini pada dasarnya untuk menyasar masyarakat kalangan paling bawah.

Terutama warga yang berada di sekitar pondok pesantren (ponpes) di Jatim. Sumber dana lembaga ini berasal dari para donatur yang mewakafkan uangnya lalu menyerahkan melalui Lembaga Amil dan Zakat (LAZ). "Uangnya kemudian diputar untuk salurkan ke masyarakat pesantren," tambah dia.

Pada sisi lain, masyarakat paling bawah seperti penjual bakso, gorengan, dan lain-lain biasanya agak kesulitan mendapatkan pinjaman. Hal ini terutama dari BPR dan lembaga jasa keuangan formal lain.

Karena kondisi itu, maka muncul lembaga bank wakaf mikro untuk membantu perekonomian kalangan tersebut. "Jadi mereka bisa mengajukan kredit melalui bank wakaf mikro di ponpes yang dikelola para santri setempat," ujar dia.

Para pengelolanya, kata dia, telah mendapatkan pembinaan terlebih dahulu dari OJK. Dari pembinaan ini, para santri dapat membantu menyejahterakan warga sekitar. Antara lain membantu mengembangkan usaha mereka dengan memberikan pinjaman maksimal Rp 1 juta per nasabah.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zvxAqn
November 29, 2018 at 06:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zvxAqn
via IFTTT

BPN Targetkan Raihan Suara Milenial di 10 Provinsi

Suara pemilih milenial di Pemilu 2019 diperkirakan mencapai 130 juta jiwa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menargetkan menggaet kaum milenial minimal pada 10 provinsi. 10 provinsi itu diyakini akan menimbulkan efek domino di daerah lain.

"Saya yakin kalau milenial di 10 provinsi itu aktif dan mengajak melakukan perubahan, maka kami yakin Prabowo-Sandi akan menang," kata juru kampanye Prabowo-Sandi, Ferdinan Hutahaen, dalam acara deklarasi Melati Putih Indonesia Milenial, di Sekretariat Nasional (Seknas) Pemenangan Prabowo-Sandi, Jakarta, Ahad (18/11).

Dia mengatakan suara milenial sangat menentukan kemenangan pada Pemilu 2019, karena jumlahnya sekitar 130 juta jiwa, sehingga BPN Prabowo-Sandi akan maksimal menggaetnya. Menurut dia, saat ini berdasarkan survei, elektabilitas Prabowo memang masih kalah sedikit dengan Jokowi.

"Namun kalau diadu antara Jokowi dengan gerakan #2019gantipresiden, elektabilitas Jokowi kalah yaitu 57 persen berbanding 43 persen," ujarnya lagi.

Hal itu, menurut dia, menunjukkan masih banyak masyarakat yang ingin terjadi pergantian kepemimpinan namun belum mau memilih Prabowo sebagai presiden pada Pilpres 2019. Dia meyakini mereka adalah kalangan milenial yang belum menentukan pilihannya pada 2019, namun ingin terjadi pergantian kepemimpinan nasional sehingga pihaknya akan memaksimalkan kekuatan untuk menggaet milenial.

"Kami selalu kampanyekan bahwa saat ini momentumnya milenial bangkit dan hadir sebagai agen perubahan," katanya lagi.

Ferdinan yang merupakan kader Partai Demokrat menilai kaum milenial harus digaet sebanyak-banyaknya dan partainya memiliki Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ikon kaum milenial. Selain itu, dia mengatakan partainya terus mengkampanyekan bahwa saat ini merupakan momentum bagi milenial untuk melakukan perubahan karena kalau terlewat maka semakin sulit mengembalikan kejayaan Indonesia.

"Pada Pilpres 2019, kita punya Sandi yang menjadi ikon milenial, sehingga gerakan kekuatan ini untuk bermanfaat. Kita tidak hanya sekadar memenangkan Pilpres dan Pileg 2019 namun menjadikan milenial sebagai agen dan pelaku utama perubahan," ujarnya pula.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BeRs1W
November 18, 2018 at 06:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BeRs1W
via IFTTT