Jelang 22 Mei, Jimly Asshiddiqie Ajak Berpikir Luas

Ketum ICMI Prof Jimly Asshiddiqie mengimbau para tokoh dan pendukung berpikir luas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof Jimly Asshiddiqie menyampaikan imbauannya jelang hari pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada Rabu (22/5) mendatang. Menurut dia, yang terpenting saat ini ialah meredakan tensi politik nasional pascapemilihan umum (pemilu).

Seluruh pihak, lanjut dia, hendaknya menilai pemilu dari perspektif yang jernih. Sebab, bagi negara yang menjalankan demokrasi, pemilu hanyalah rutinitas per lima tahun dalam menentukan kepemimpinan. "Kita harus bisa melihat kepentingan bangsa yang lebih jauh. Tokoh-tokoh sebaiknya ikut berperan mendinginkan suasana," ujar Jimly Asshiddiqie di sela-sela acara di Gedung Asrama Sunan Gunung Jati, Jalan Bunga nomor 21, Jakarta Timur, Ahad (19/5).

Dia menambahkan, diperlukan perspektif dan cakrawala berpikir yang lebih luas agar tidak terjebak pada masalah-masalah kecil menanggapi hasil pemilu. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menggambarkan, proses refleksi lima tahunan seperti halnya pemilu dapat mencontoh bagaimana Rasulullah SAW ketika menjalankan Isra Mi'raj.

Menurutnya, Isra dapat dimaknai sebagai proses perenungan dalam perjalanan, sedangkan Mi'raj ialah proses melihat keadaan umat atau bangsa dari jarak jauh."Dengan langkah itu, kita bisa melihat dengan jernih. Tidak terjebak dalam masalah-masalah medioker yang membuat pusing," kata Jimly.

Kemudian, Jimly menjelaskan, jika permasalahan pemilu diperpanjang. Maka hal itu akan mendorong terjadinya perpecahan berbasis agama dan identitas kebudayaan. "Sudahlah sekarang yang menang tetap menghargai jangan ngasorake (istilah Jawa artinya 'tidak merendahkan pihak lain' --Red). Kemudian, yang kalah juga jangan mencibir," tutur dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2EjYOlZ
May 19, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2EjYOlZ
via IFTTT

Kemampuan Merakit Bom Terduga Teroris E Lebih Tinggi

Terduga teroris E memiliki buku panduan untuk membuat bom.

REPUBLIKA.CO.ID,  BOGOR – Terduga teroris E alias AR (51) di Kelurahan Nanggewer, Kabupaten Bogor pada Jumat (18/5) petang lalu. Peledakan Bom tersebut ditargetkan untuk bisa meledak pada hasil pengumuman Pemilu pada 22 Mei mendatang di Gedung Komisi Pemilihan Umum.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo  mengatakan, kemampuan merakit Bom terduga E dinilainya lebih baik dari pada terduga teroris yang tergabung dalam kelompok JAD di Bekasi dan Jawa Tengah yang sebelumnya ditangkap. Dia menambahkan, E memiliki lanoratorium untuk membuat Bom dengan berbagai peralatan dan Bahan kimia.

“Dia memiliki banyak buku panduan untuk membuat Bom yang semuanya high explosive,” ujarnya, Sabtu (18/5).

Dedi menuturkan, dalam laboratorium miliknya juga sudah disiapkan panci, Rice Cooker dan bahan pendukung lainnya sebagai media pembantu dalam merakitnya. Menurut dia, dalam pembekukan ada banyak barang bukti yang didapatkan. Menurut dia, pemusnahan barang tersebut akan dilakukan di lapangan terbuka.

“Disposal akan dilakukan di lapangan karena disini daerah pemukiman jadi tidak bisa,” kata dia.

Lebih lanjut dia menambahkan, dalam aksi yang tadinya akan dilancarkan pada 22 Mei lalu itu, pihaknya berniat untuk memberikan pesan kepada jaringan internasionalnya bahwa kelompok ini masih ada dan bisa melakukan penyerangan. Menurut dia, Mabes Polri sudah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengerahkan masa dengan jumlah yang besar di pengumuman hasil KPU pada 22 Mei nanti untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

 “Intinya, pengamanan pada 22 Mei dari Polri dan TNI nantinya tidak akan dibekali senjata api dan tajam, hanya tameng,” kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VyJBDk
May 18, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VyJBDk
via IFTTT

In Picture: ICW dan TII Soroti 18 Kasus Besar yang Belum Dituntaskan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Transparency Internasional Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat 18 kasus korupsi lama dan dalam skala yang relatif besar belum dituntaskan oleh KPK, karena dalam kasus tersebut masih ada pihak-pihak lain yang diduga terlibat, namun belum terjerat.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2JeH67B
May 12, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JeH67B
via IFTTT

DIY Racikan Minyak Esensial untuk Penambah Semangat

Minyak esensial bisa diracik sendiri untuk dijadikan ramuan penambah semangat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minyak esensial terdiri dari berbagai jenis produk. Ada minyak esensial tunggal, minyak esensial hasil pencampuran (blend), minyak dalam bentuk roll-on, serta minyak khusus untuk pijat. Ramuan lain bisa didapat dari hasil kombinasi.

Pada gelaran "Oilthentic Exhibition 2019", Young Living Indonesia menghadirkan sesi do it yourself (DIY). Sesi tersebut mengajak pengunjung pameran mencampurkan minyak esensial tunggal untuk ramuan berkhasiat.

Training Manager Young Living Indonesia Lysa Evy Lenny mengenalkan dua ramuan yang bisa dibuat. Ada reboot body spray yang bisa menjadi parfum penambah semangat serta bye-bye bugs untuk mengusir serangga.

"Minyak esensial tunggal terbuat dari satu jenis tanaman saja dan jika dicampurkan bisa menjadi berbagai produk lain, seperti masker wajah, parfum, dan banyak lagi," ungkapnya.

Untuk membuat reboot body spray, dia menuangkan 12 tetes minyak esensial orange, dua tetes spearmint ke dalam botol berukuran 60 mililiter. Setelah itu, campuran minyak esensial itu ditambahkan dengan air distilasi (hasil penyulingan).

"Tinggal dikocok sebelum dipakai," ungkap Lysa.

Sementara itu, untuk membuat bye-bye bugs, sediakan botol berukuran 10 mililiter. Bahan yang dicampur adalah 10 tetes minyak witch hazel, setetes lemongrass, setetes peppermint, dan setetes lavender.

"Penuhi botol dengan air distilasi lalu kocok sebelum dipakai. Semprotkan pada kulit untuk menghindarkan dari gigitan serangga," kata Lysa.

Sales and Marketing Manager Young Living Indonesia Roslina Situmeang mengatakan, pihaknya ingin lebih mendekatkan minyak esensial kepada masyarakat. "Oilthentic Exhibition 2019" adalah acara pertama yang diadakan Young Living untuk publik.

Secara keseluruhan, rentang harga minyak esensial yang dihadirkan Young Living amat bervariasi. Harga terendah sebesar Rp 168 ribu dan tertinggi ialah rose seharga Rp 3,8 juta untuk ukuran lima mililiter.

"Target kami adalah semua orang yang mau menerapkan gaya hidup sehat, tidak terpapar zat kimia, serta menginginkan kehidupan yang lebih alami," kata Roslina.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VRBrdK
May 09, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VRBrdK
via IFTTT

Mario Gomez Akui Sulit Bagi Borneo FC Taklukkan Persib

Borneo FC lolos dengan keunggulan gol tandang setelah agregat pertemuan kedua tim 4-4

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Borneo FC lolos ke babak semifinal Piala Indonesia usai menyingkirkan Persib Bandung. Meski kalah 2-3 di kandang Persib, Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (4/5), Borneo FC lolos dengan keunggulan gol tandang setelah agregat pertemuan kedua tim 4-4.

Pelatih Borneo FC Mario Gomez mengakui laga tersebut sangat sulit bagi timnya maupun Persib. Kedua tim sama-sama berjuang untuk bisa lolos babak semifinal.

"Kami bisa mencetak dua gol di babak kedua. Babak pertama kami tidak terlalu bermain baik, tapi di babak kedua bisa lebih baik lagi," kata Gomez usai laga.

Dia menyatakan, target Borneo FC bukan mencari kemenangan. Unggul dalam aturan gol tandang agar bisa lolos disebutnya sudah cukup.

"Sekarang kami akan ke semifinal di kandang. Hari ini kami menikmati kemenangan dan besok kami akan fokus untuk persiapan Liga," kata pelatih yang musim lalu menukangi Persib.

Pemain belakang Borneo Diego Michiels bersyukur atas hasil tersebut. Dia mengakui memang sulit untuk bisa menaklukkan Persib di Bandung.

"Kita tahu main di Bandung lawan Persib selalu susah. Kita lihat hari ini kami kalah 3-2 tapi sebelumnya menang di kandang dan alhamdulillah kami lolos," kata Diego.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2vIQqYt
May 04, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vIQqYt
via IFTTT

Polisi Jelaskan Alasan Pemeriksaan Eggi Sudjana 13 Jam

Pemeriksaan Eggy Sudjana berdasarkan laporan relawan Jokowi-Maruf.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana dilaporkan di polisi atas tuduhan makar. Tuduhan ini muncul menyusul pernyataannya terkait ajakan people power menyebar di aplikasi WhatsApp.

Eggi Sudjana menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 13 jam. Usai pemeriksaan Eggi memberikan pernyataan dan membantah bahwa ajakan people power tersebut diartikan sebagai upaya makar. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes, Argo Yuwono, mengatakan pemeriksaan penyidik terhadap Eggi atas tuduhan makar adalah berdasarkan laporan. Laporan yang diterima penyidik, kata Argo, ialah sangkaan terhadap pasal 160 KUHP.

“Ya memang laporannya begitu, pasal yang disangkakan Pasal 160 KUHP,” kata Argo dalam pesan tertulis, Sabtu (27/4).

Argo menuturkan, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Eggi pada Jumat (26/4) kemarin. Yang bersangkutan pun memenuhi panggilan dan hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya.

Eggi menjalani pemeriksaan sejak pukul 16.00 WIB hingga Sabtu (27/3) dini hari. Diperiksa selama 13 jam, penyidik meminta keterangan Eggi perihal videonya yang dianggap melakukan ajakan people power. “Berkaitan dengan adanya video yang mengajak melakukan people power,” kata Argo. Saat ditanyakan kembali mengenai hasil pemeriksaan, Argo tidak merespons.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri telah melimpahkan laporan terhadap Eggi Sudjana atas dugaan Pasal Makar. Laporan tersebut dibuat oleh relawan Jokowi-Ma’ruf Center (Pro Jomac), Supriyanto atas pernyataan Eggi terkait ajakan people power dalam sebuah rekaman video.   

Eggi sendiri membantah bahwa seruannya itu dikaitkan dengan makar. Eggi menegaskan bahwa pidatonya sama sekali tidak ada niatan untuk melawan pemerintah yang sah sebagaimana yang disangkakan. 

Eggi menyebut, peryataannya terkait people power merupakan konsekuensi logis dari situasi yang disebutnya sebagai pemilu curang. Menurut politikus PAN ini, people power merupakan konsekuensi logis dari segala kecurangan.  

Dirinya mengaku telah melaporkan kecurangan ke Bawaslu. Namun, menurutnya tidak ada respons. Dia mengklaim, bahwa seruan people power yang dilakukannya pun dilindungi oleh undang-undang.  

"Jadi kecurangan ini sudah kita upayakan secara prosedur, datang ke Bawaslu, saya ke Malaysia juga saya temui dubes, tapi tidak ada responsif yang berharap untuk bisa diselesaikan,” kata dia. 

Jadi, Eggy beranggapan  logika gerakannya menjadi kekuatan rakyat dan  kekuatan rakyat itu sah menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 dan 3 menyatakan dengan jelas kedaulatan rakyat bahkan pasal 28e ayat 3 UUD 1945 menyatakan, setiap orang berhak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2vlPcCz
April 27, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vlPcCz
via IFTTT

Israel Tutup Masjid Ibrahimi untuk Muslim Selama Paskah

Masjid Ibrahim ditutup bagi jamaah Muslim selama dua hari untuk perayaan Paskah.

REPUBLIKA.CO.ID, HEBRON -- Otoritas Israel menutup sementara Masjid Ibrahimi di kota Hebron di Tepi Barat, Senin (22/4). Menurut seorang pejabat Palestina, masjid tersebut ditutup bagi jamaah Muslim selama dua hari untuk merayakan hari Paskah Yahudi. 

Direktur wakaf agama di Hebron, Hafthi Abu Sneineh, mengatakan Israel telah memberi tahu mereka tentang penutupan Masjid Ibrahimi pada Senin pagi hingga Selasa malam. 

"Masjid itu akan ditutup untuk jamaah Muslim dan dibuka hanya bagi pemukim Yahudi selama Paskah," kata Abu Sneineh, dilansir dari Anadolu Agency, Senin (22/4).

Ia mengatakan, pasukan Israel telah dikerahkan di halaman masjid dengan klaim memberikan perlindungan bagi orang Yahudi. Kompleks Masjid Ibrahimi tersebut merupakan situs yang dihormati baik oleh umat Muslim maupun Yahudi. Masjid itu diyakini menandai tempat pemakaman nabi Ibrahim, nabi Ishak, dan Nabi Yakub. 

Setelah peristiwa pembantaian 29 jamaah Palestina pada 1994 di dalam masjid oleh pemukim ekstremis Baruch Goldstein, otoritas Israel kemudian memisahkan jamaah Muslim dan Yahudi. Kota Hebron sendiri merupakan rumah bagi sekitar 160 ribu Muslim Palestina dan sekitar 500 pemukim Yahudi. Wilayah tersebut berada di kantong khusus Yahudi yang dijaga ketat oleh pasukan Israel. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IAx1S1
April 22, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IAx1S1
via IFTTT

Golkar Optimistis Berada di Posisi Kedua

Berdasarkan hitung cepat Cyrus Network, Golkar mendapatkan suara 12,7 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar terus memantau perolehan suara Pemilu 2019 dari seluruh daerah. Kadernya di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, terlibat langsung untuk memastikan suara Golkar sesuai dengan kertas suara yang ada. Strategi tersebut dilakukan untuk mengawal proses pemilu yang transparan sehingga memenuhi harapan masyarakat.

“Kami membantu pelaksanaan pemilu agar berjalan sesuai dengan harapan rakyat,” ujar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta pada Kamis (18/4).

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi pihak tak bertanggung jawab yang mengacaukan suasana. Kali ini, semua pihak diimbaunya untuk mempercayakan proses penghitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka sedang merekap perolehan suara dari berbagai daerah.

Meski masih dihitung, pihaknya optimistis Golkar akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Mekanisme perhitungan di tempat pemungutan suara (TPS) dimulai dengan pemilihan umum presiden hingga selesai. Setelah itu penghitungan hasil pemilihan umum legislatif.

Berdasarkan hitung cepat Cyrus Network, Golkar mendapatkan suara 12,7 persen, mengungguli Gerindra 12,1 persen, dan parpol lainnya. Berdasarkan hitung cepat itu, Golkar berada di urutan kedua setelah PDIP yang memperoleh suara 19 persen.

“Ini kan belum hasil akhir ya. Kita tunggu saja real count KPU seperti apa nanti. Itulah yang nanti akan menjadi rujukan hasil pemilu 2019. Berbagai hasil hitung cepat, seperti Cyrus Network saya maknai sebagai doa dan harapan masyarakat yang menginginkan Golkar semakin baik,” ujar Airlangga.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VRpz8n
April 18, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VRpz8n
via IFTTT

Presiden Ekuador: Assange Pakai Kedubes untuk Pengintaian

Presiden Ekuador menuding Julian Assange melanggar peraturan suakanya.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Presiden Ekuador Lenin Moreno mengatakan Pendiri WikiLeaks Julian Assange berulang kali melanggar peraturan suakanya dan berupaya memanfaatkan Kedutaan Besar Ekuador di London sebagai pusat pengintaian.

Kepolisian London menyeret Assange keluar dari kedutaan pada Kamis setelah suaka selama tujuh tahunnya dicabut. Hal tersebut membuka jalan bagi ekstradisinya ke Amerika Serikat atas salah satu kebocoran informasi rahasia terbesar.

Hubungan Assange dengan tuan rumah hancur setelah Ekuador menuduhnya membocorkan informasi tentang kehidupan pribadi Moreno.

Moreno kepada Guardian, membantah tindakannya itu sebagai aksi balas dendam terhadap Assange lantaran telah membocorkan dokumen keluarganya. Moreno mengatakan bahwa ia menyesalkan aksi Assange yang telah memanfaatkan kedutaan untuk ikut campur dalam demokrasi negara lain.

"Setiap upaya untuk mengacaukan adalah tindakan tercela bagi Ekuador, karena kami adalah negara berdaulat dan menghormati politik masing-masing negara," kata Moreno kepada Guardian melalui surat elektronik.

"Kami tidak dapat membiarkan rumah kami, rumah yang membuka pintunya, untuk menjadi pusat pengintaian," kata Moreno.

Pendukung Assange menuding Ekuador mengkhianati Assange atas perintah Washington. Mereka juga mengatakan bahwa pencabutan suaka Assange ilegal dan itu menandai momen kelam bagi kebebasan pers.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ZaDQim
April 15, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ZaDQim
via IFTTT

Kondisi Mick Jagger Membaik Usai Operasi Katup Jantung

Mick Jagger menjalani operasi penggantian katup jantung di New York.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vokalis Rolling Stones, Mick Jagger, mengatakan kondisinya sudah membaik seusai menjalani operasi katup jantung. Pentolan band asal Inggris berusia 75 tahun itu menjalani operasi penggantian katup jantung di New York pada awal April.

Jagger dan perwakilannya tidak memberikan rincian operasi, tapi memastikan tindakan medis itu berjalan baik. "Terima kasih semuanya atas pesan dan dukungan Anda. Saya merasa jauh lebih baik sekarang dan dalam pemulihan -- dan juga terima kasih banyak kepada semua staf rumah sakit atas pekerjaan yang luar biasa," tulis Jagger dalan akun Twitter resminya.

Juru bicara Jagger di AS berharap sang vokalis dapat segera pulih agar mampu melanjutkan tur Amerika Utara yang semestinya digelar pada akhir April.

Billboard, yang mengutip sumber anonim, mengatakan operasi penggantian katup jantung itu menggunakan metode "transcatheter aorta valve replacement (TAVR)" yang kini ditempuh banyak pasien jantung karena waktu pemulihan yang lebih cepat.

Rolling Stones pun menjadwal ulang tur konsernya di Amerika Utara akan digelar pada Juli, kata Billboard.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Uj1Xg8
April 06, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Uj1Xg8
via IFTTT

Titi Kamal Kepo dengan Kehidupan Kylie Jenner

Kylie Jenner menjadi miliarder termuda pada usia 21 karena berbisnis kosmetik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktris Titi Kamal mengaku penasaran dengan kehidupan bintang Hollywood Kylie Jenner. Dia mengetahui Kylie menjadi miliarder karena bisnis kosmetiknya.

"Cuma kepo aja, pengen jadi kayak Kylie Jenner, kayaknya enak bisa kemana-mana," ujar Titi dalam kunjungan media promosi film Rumput Tetangga di Kantor Berita Antara, Jumat.

Titi mengaku penasaran dengan kehidupan bungsu dari keluarga Kardashian-Jenner itu karena ia juga menjalankan bisnis kosmetik dengan merek Kamalia Beauty. Kylie menjadi miliarder termuda pada usia 21 tahun karena menjual produk-produk kosmetik.

Keingintahuan Titi tentang Kylie itu menyerupai keinginan tokoh Kirana yang diperankannya dalam Rumput Tetangga untuk menjadi sosok lain. Kirana, yang menjadi ibu rumah tangga, ingin "mencicipi" kehidupan sebagai wanita kareir yang sukses.

Rumput Tetangga bercerita tentang Kirana (Titi Kamal) seorang ibu dua anak yang semasa SMA adalah perempuan yang aktif dalam kegiatan sekolah, popular, dan juga memiliki prestasi yang baik. Semua orang berpikir jika nantinya dia akan menjadi wanita karier yang sukses, namun ia kemudian menjadi seorang ibu rumah tangga.

Kirana berhadapan dengan sahabatnya, Diana (Donita), yang menjalani hidup impiannya sebagai perempuan kareir yang perfeksionis. Sementara bagi Donita, pepatah rumput tetangga lebih hijau justru terasa ketika melihat perkembangan anak orang lain yang tampak lebih baik dibanding buah hatinya..

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VnwJko
April 05, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VnwJko
via IFTTT

In Picture: Kampanye Terbuka Cawapres Sandiaga Uno di Lumajang

Kampanye dihadiri pendukung, simpatisan, pengurus parpol pendukung dan calon legisl

REPUBLIKA.CO.ID, LUMAJANG -- Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mengadiri kampanye terbuka di Stadion Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (4/4/2019).

Kampanye terbuka pasangan capres dan cawapres nomor 02 itu diikuti oleh ribuan pendukung, simpatisan, pengurus parpol pendukung dan calon legislatif.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2uLhea9
April 04, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2uLhea9
via IFTTT

Kemendagri Jawab Kritik BPN Soal Daftar Pemilih Invalid

Kemendagri mentatakan kewenangan daftar pemilih ada di KPU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kritik Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang daftar pemilih invalid dalam Pemilu 2019 dianggap salah alamat. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendari Zudan Arif Fakhrullah menyampaikan agar tim pemenangan pasangan nomor urut 02 dalam Pilpres 2019 itu membaca  aturan terkait pemilihan umum.

Zudan mengatakan, Kemendagari pun pemimpinnya, Mendagri Tjahjo Kumolo tak punya kewenangan dalam penentuan daftar pemilih. Persoalan daftar pemilih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. “Menteri dalam negeri, Dirjen dukcapil, nggak boleh cawe-cawe soal DPT (daftar pemilih) kalau tidak minta oleh KPU. Soal DPT sepenuhnya ada di KPU,” kata dia saat diskusi tentang DPT Bermasalah di Jakarta, Selasa (2/4).

Pernyataan Zudan menjawab tudingan dan kekesalan dari Direktur Media dan Informasi BPN 02 Hashim Djojohadikusumo pada Senin (1/4). Dalam konfrensi pers soal DPT Invalid di Jakarta, Hashim menyampaikan keengganan  Kemendagri bertanggung jawab soal temuan 17,5 juta daftar pemilih invalid. Hashim menilai, acuhnya Kemendagri sebagai bentuk keberpihakan terhadap kontenstan Pilpres 2019.

Bahkan gamblang Hashim menyebut Mendagri Tjahjo, tak netral. Namun Hashim memaklumi itu. Karena kata Hashim, Mendagri Tjahjo politikus dari PDI Perjuangan, partai utama pengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin. Hashim mengatakan, daftar pemilih invalid yang jumlahnya mencapai 17,5 juta suara, berpotensi mengancam penyelenggaraan pemilihan umum.

Namun Zudan membantah tuduhan Hashim. Profesor bidang kependudukan itu mengatakan, perlu bagi elite dan relawan di BPN membaca aturan tentang pemilu, dan peran instansi dan penyelenggara. Terutama kata dia, UU 7/2017 dan PKPU 11/2018. Beleid pertama, Zudan menerangkan tentang peran Kemendagari dalam Pemilu. Yaitu, sebagai eksekutif yang ditugaskan mencatat data kependudukan di tingkat kecamatan.

Pendataan tersebut, sebagai bahan mentah bagi KPU menentukan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Sekaligus data penentukan wilayah para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Kemendagri juga menyampaikan data potensi pemilih (DP-4). DP-4, kata Zudan sebagai modal dasar bagi KPU menentukan jumlah daftar pemilih tetap (DPT). “Sampai DP-4, tugas Kemendagari terkait pemilu sudah selesai,” kata Zudan. DP-4, sudah diserahkan Kemendagri kepada KPU sejak 2017. Rinciannya, sekitar 196 juta pemilih.

“Dari DP-4 menjadi DPT, itu sepenuhnya ada di KPU,” kata  Zudan. Ia menegaskan, dalam penentuan DPT, Kemendagri tak dibolehkan terlibat. Meskipun, dalam tahap akhir penentuan DPT, Kemendagri dibolehkan memberikan pertimbangan dan saran. Namun dengan syarat adanya permintaan dari KPU. “Jadi kalau Kemendagri, atau Mendagri, atau Dirjen Dukcapil ikut-ikutan dalam (penentuan) DPT, itu melanggar konstitusi, melanggar UU. Melanggar PKPU,” terang dia.

Zudan menjamin, netralitas Kemendagri dalam penentuan DPT. Itu sebabnya, Zudan menambahkan, anggapan BPN agar Kemendagri menjawab persoalan DPT invalid, tak dibenarkan. Bukan karena cuma tak punya kewenangan. Melainkan, karena dilarang dalam aturan. “Karena Kemendagri, bukan penyelanggara pemilu. Paling banter (maksimal), Kemendagri hanya bisa menyampaikan saran kepada KPU. (Saran tersebut) boleh diterima atau ditolak oleh KPU,” sambung Zudan.

BPN 02 mengklaim daftar pemilih invalid mencapai 17,5 juta pemilih. Temuan tersebut, sudah dilaporkan kepada KPU sejak 19 Desember 2019. Laporan serupa kembali BPN sampaikan pada 27 Maret. Padahal semestinya, KPU mengumumkan DPT final pada 17 Maret, atau sebulan sebelum hari pencoblosan, 17 April. Direktur Informasi dan Teknologi (IT) BPN Agus Maksum, pada Senin (1/4) menerangkan tentang komposisi DPT invalid tersebut.

Kata dia, DPT invalid merupakan data pemilih yang terdeteksi tak wajar. Yaitu berupa angka keseragaman yang tak wajar terkait informasi tanggal dan bulan lahir seorang pemilih yang terdapat dalam DPT sementara. Selain itu, juga adanya daftar pemilih dalam kartu keluarga (KK) dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang manipulatif. Masalah terakhir yang IT BPN temukan, juga tentang inkonsistensi NIK seorang pemilih.

BPN juga menemukan sejumlah KK dengan keanggotaan yang tak wajar mencapai ratusan. Bahkan, BPN juga menemukan pemilih dengan usia tak wajar, pun data pemilih yang belum lahir. Direktur Media dan Informasi BPN Hashim Djojohadikusomo menyampaikan, masifnya pemilih invalid akan membuat hasil pemilu menjadi tak punya lejitimasi. Menurut dia, DPT invalid potensi masalah yang besar bagi semua kontestan pemilu.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CPvumF
April 02, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CPvumF
via IFTTT

Bek PSM Ingin Dukungan Suporter Berlanjut

Abdulrahman berharap, dukungan dari suporter tetap terjaga saat PSM melawan Kaya FC.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Bek PSM Makassar Abdulrahman merasa terhormat saat mengetahui timnya mendapat dukungan dari para penggemar Juku Eja kala menghadapi Lao Toyota FC di Stadion Pakansari, Bogor, bulan lalu. Abdulrahman berharap, dukungan dari suporter tetap terjaga saat PSM melawan Kaya FC, Selasa (2/4) esok.

Tim dengan julukan Juku Eja itu kembali menjalani laga penyisihan grup H Piala AFC di Bogor. Abdulrahman menyadari bahwa para penggemar harus banyak berkorban karena datang jauh dari Makassar.

"Kami berharap dukungan mereka berlanjut, terutama saat pertandingan AFC Cup berikutnya melawan Kaya FC," katanya, Senin (1/4).

Ia menyampaikan, dukungan dari penggemar dapat menambah semangat juang pemain di lapangan. Selain itu, dengan banyaknya pendukung yang datang membuat mereka merasa seperti bermain di Makassar.

"Kami benar-benar mengapresiasi kehadiran suporter kami. Mereka sengaja datang jauh-jauh dari Makassar atau dari berbagai sudut kota untuk mendukung kami di lapangan," ujarnya.

Di Grup H, saat ini PSM Makassar dan Kaya FC sama-sama memperoleh empat poin. Mereka hanya terpaut selisih gol sehingga membuat Kaya FC memimpin sementara. 

PSM menjadi tim yang paling produktif dengan mencatat delapan gol dan kebobolan empat gol. Sementara Kaya FC, sudah menorehkan enam gol dan hanya kemasukan satu saja.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UbpIGC
April 01, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UbpIGC
via IFTTT

Bawaslu Selidiki Video Mobil TNI di Kampanye Prabowo

Mobil dinas TNI berplat 3005-00 terlihat di acara kampanye Prabowo-Sandi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki keberadaan mobil TNI pada saat kegiatan tim 02 Prabowo-Sandiaga Uno di Kota Bogor. Menurutnya, kejadian ini sudah dijadikan sebagai temuan Bawaslu.

"Mobil TNI sedang diselidiki. Dan pelat nomornya dinas pada saat itu kami menemukan, itu oleh Panwascam Tanah Sareal, Kota Bogor. Kami sudah menegur yang bersangkutan menggunakan mobil dinas dan yang bersangkutan sudah mengganti dengan pelat nomor biasa," ujar Bagja kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).

Sehingga, Bawaslu kemudian memasukkan kejadian ini menjadi laporan pengawasan. Setelah itu, saat ini Bawaslu sudah menjadikannya sebagai temuan.

Namun, Bawaslu tetap membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin melaporkan kejadian ini sebagai dugaan pelanggaran. "Kami terbuka, silakan saja. Yang jelas saat kejadian sudah ada Panwascam di situ," tegasnya.

Bagja masih enggan mengungkapkan identitas pemilik mobil tersebut. Namun, dia memastikan jika mobil bukan dimiliki oleh perwira aktif TNI.

"Ini sedang diproses. Purnawirawan, bukan perwira aktif," tambahnya.

Sebelumnya, Markas Besar TNI memberikan tanggapan soal beredarnya video mobil dinas yang diduga milik perwira aktif TNI yang sedang menurunkan bungkusan saat acara pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam video viral di media sosial tersebut tampak mobil dinas TNI bermerk Mitsubishi Pajero hitam plat bernomor 3005-00, dikelilingi banyak warga.

Komandan Pom (Danpom) TNI Mayjen TNI Dedy Iswanto, saat jumpa pers, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/3), mengakui, dari data registrasi nomor kendaraan tersebut adalah benar milik Mabes TNI. Namun demikian, ada ketidaksesuaian antara nomor kendaraan dengan jenis kendaraan.

"Registrasi nomor tersebut betul nomor militer di Mabes TNI. Namun, jenis kendaraannya tidak sesuai dengan registrasi yang ada di Mabes TNI," katanya.

Menurutnya, dari data register kendaraan Mabes TNI, plat nomor 3005-00 seharusnya digunakan untuk kendaraan sedan jenis Mitsubishi Lancer, bukan Mitsubishi Pajero seperti dalam video yang beredar. "Data di registrasi militer berjenis Mitsubishi Lancer," ucapnya.

Dedy menegaskan, pascaberedarnya video kendaraan TNI viral di medsos, pihaknya sudah langsung menyelidiki pihak-pihak yang diduga terlibat. "Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait beredarnya video tersebut. Termasuk, apakah ada kemungkinan keterlibatan TNI aktif dalam kampanye capres ataupun cawapres Pemilu 2019," kata Dedy.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CvkTgy
March 22, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CvkTgy
via IFTTT

Otoritas Nigeria Dorong Calon Jamaah Haji Lunasi BPIH

IHRAM.CO.ID, IKEJA — Pemerintah negara bagian Lagos, Nigeria menetapkan batas waktu pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2019 pada 15 April 2019. Otoritas haji setempat mendesak calon jamaah haji (calhaj) segera menyelesaikan proses pelunasan sebelum batas waktu yang ditetapkan.  

Baca Juga:

Seperti dilansir di Vanguardngr.com pada Jumat (15/3), Dewan Negara merumuskan segala pengaturan selama berada di Tanah Suci. 

Sekretaris Dewan, Ishola Rahman menjelaskan peraturan itu diperlukan untuk membantu kelancaran operasi haji tahun ini. Selain itu, peraturan juga memungkinkan otoritas mendesak calhaj melakukan pelunasan lebih awal. 

Dengan demikian, dewan bisa segera menyelesaikan masalah layanan di Tanah Suci, seperti menyediakan akomodasi standar, tenda berkualitas di Mina, dan fasilitas lain di Arab Saudi. 

Dia mengatakan keterlambatan pembayaran menjadi sebagai penyebab utama kendala di Tanah Suci dalam operasi haji sebelumnya.

Rahman mengatakan, Dewan Kesejahteraan Jamaah Muslim Negara Bagian Lagos siap melayani perekaman data biometrik calhaj. Namun, pelaksanaannya masih menunggu arahan Komisi Haji Nasional Nigeria (NAHCON).

Rahman mengatakan Dewan Negara menyediakan pendidikan persiapan haji pada akhir pekan. Pendidikan itu bertujuan untuk membekali calhaj dengan pengetahuan dasar Islam dan keterampilan untuk melakukan haji.

Berita Terkait

Rahman mengatakan pendidikan persiapan ibadah haji segera dimulai di berbagai sekretariat pemerintah daerah di seluruh negara bagian. Sementara itu, penjualan dan pengajuan formulir ibadah haji masih berlangsung di Dewan Negara.

Selain itu, tes medis juga tengah berlangsung di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Negeri Lagos.  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ChiyWj
March 15, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ChiyWj
via IFTTT

Ma'ruf akan Paparkan Kartu Pra-Kerja dalam Debat Ketiga

Ma'ruf mengatakan kartu Pra-Kerja sudah jadi rencana dan kebijakan.

REPUBLIKA.CO.ID, CILEGON -- Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH. Ma'ruf Amun akan menjalani debat ketiga Pilpres 2019 pada 17 Maret mendatang. Dalam debat itu, Kiai Ma'ruf akan memaparkan tentang Kartu Pra-Kerja, yaitu program yang akan diluncurkan Jokowi dan dirinya jika terpilih dalam Pilpres 2019. 

"Kartu itu sudah jadi rencana dan kebijakan. Kartu Pra-kerja itu kan untuk meningkatkan SDM saja dan sudah dilontarkan oleh Pak Jokowi ya, tentu akan saya bawa juga (dalam debat)," ujar Kiai Ma'ruf saat ditemui usai menghadiri acara Deklarasi Silaturrahmi Alim Ulama dan Tokoh (SILAT) Cilegon di Hall Bintang Laguna Cilegon, Banten, Kamis (14/3).

Kiai Ma'ruf juga mengaku akan menyampaikan seluruh program unggulan yang ditawarkan Jokowi dan dirinya pada saat debat nanti, khususnya yang terkait dengan tema. Debat ketiga ini akan membahas tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial-kebudayaan.

"Ya pasti program unggulan, dari pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Pra-Kerja, itu saja sudah merupakan keunggulan sendiri, tinggal volumenya ditingkatkan dan sistem diperbaik lagi sehingga semua masyarakat memeroleh manfaatnya," kata Kiai Ma'ruf.

Debat tersebut akan mempertemukan dengan Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno. Saat ditanya apakah sosok lawan debatnya itu merupakan sosok yang tangguh, Kiai Ma'ruf menanggapinya dengan santai.

"Biasa saja, kan bukan kenal baru, sudah lama. Jadi biasa kalau kita bertemu," jelas Kiai Ma'ruf.

Sebagaimana diketahui, debat ketiga Pilpres akan diselenggarakan pada 17 Maret 2019 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat. Debat nanti akan membahas tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial-kebudayaan.

Debat tersebut akan mempertemukan cawapres nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin dan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno. Debat ketiga ini akan disiarkan oleh Trans TV, Trans 7 dan CNN Indonesia TV.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2HjjnlF
March 14, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HjjnlF
via IFTTT

TGB: Pilpres Jangan Sampai Pecah Belah Bangsa

Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan keragamannya.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pendiri Wasathiyah Center Muhammad Zainul Majdi atau dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) mengingatkan, pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 jangan sampai menimbulkan efek negatif. Di antaranya  seperti menjauhkan sesama anak bangsa Indonesia karena adanya beda memilih calon pemimpin.

"Tidak boleh menjauhkan kita sebagai sesama anak bangsa, itu benang merahnya," kata TGB usai acara Dialog Keumatan dan Kebangsaan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di IPC Corporate University Bogor, Jawa Barat.

Negara Indonesia, kata dia, merupakan bangsa yang besar dengan keragamannya yang harus dijaga. Karena itu jangan sampai terjadi perpecahan yang dapat merugikan seluruh bangsa Indonesia. "Ini (negara Indonesia) menjadi wadah menyatukan kita selama ini, semangat keberagamaan, kebangsaan," kata TGB yang juga menjabat sebagai Koordinator Bidang Keumatan DPP Golkar.

Ia mengungkapkan, banyak negara-negara lain yang sudah 'rusak' akibat konflik. Seluruh daya pembangunan  pun ikut hancur.

TGB juga mengajak mahasiswa untuk berkolaborasi, bersama membangun bangsa Indonesia dalam bingkai kebhinekaan. "Kita boleh berbeda pandangan, tapi kita harus membangun kolaborasi jangan sampai perbedaan pandangan itu menjauhkan," katanya.

Selain itu, TGB juga mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk selalu hati-hati dan tidak mudah terperdaya dari segala paham yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak saling tuduh tentang hal yang negatif. Jika ada pelanggaran hukum sebaiknya dilaporkan kepada pihak berwajib. "Masyarakat sipil perlu mengawasi, kalau ada bukti silakan laporkan ke Bawaslu, atau penegak hukum, kita hentikan tuding menuding," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EVRJrh
March 13, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EVRJrh
via IFTTT

Teladan Peradaban Islam dalam Menerima Musafir (2)

Banyak 'funduq' yang menjadi tempat penginapan para saudagar yang singgah dari luar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pemilik hotel pada era keemasan Islam selalu memiliki juru masak terbaik yang dibayar dengan upah sepadan. Seperti halnya kamar-kamar tidur, dapur menjadi tolok ukur reputasi suatu funduq--sebutan untuk hotel pada masa itu.

Terlebih lagi bagi hotel-hotel yang memang bertujuan komersial. Hidangan yang tersaji kepada para pelanggan mesti sempurna dan menunjukkan cita rasa khas setiap daerah. Tentu saja bahan baku yang dipakai terjamin halal.

Apa yang kini secara unik dinamakan “hotel syariah” merupakan hal yang sangat lumrah ditemui pada masa itu.

Di luar aspek tanggung jawab sosial negara, funduq juga berkaitan dengan ranah bisnis. Dia menjadi tempat menginap para saudagar asing yang mengunjungi negeri-negeri Islam. Raghib as-Sirjani dalam buku Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia (2011), mengambil keterangan dari sejarawan Muslim era Dinasti Mamluk, al-Maqrizi.

Penulis klasik itu mengarang Kitāb al-Sulūk li Ma'rifat Duwal al-Mulūk. Dijelaskannya, ada hotel-hotel di Mesir yang memang dikhususkan bagi para saudagar Italia dan Swiss, serta bangsa-bangsa lainnya asal Eropa.

Segenap fasilitas umum tersebut mematuhi syariat—semisal tidak menjual minuman memabukkan. Kendati demikian, kualitas pelayanannya tidak berkurang sama sekali.

Olivia Remie Constable dalam Housing the Stranger in the Mediterranean World (2003) mengutip catatan pengelana Muslim dari abad ke-10, Ibn Hawqal. Saat mengunjungi Nishapur (Iran) pada 970, disaksikannya bahwa kota tersebut memiliki banyak funduq yang diperuntukkan bagi kalangan saudagar dari mancanegara.

Rata-rata, di dalamnya dilengkapi ruangan khusus untuk transaksi atau perundingan bisnis. Barangkali, ruangan itu setara balai sidang atau aula (hall) hotel zaman sekarang.

Tidak sedikit pula funduq yang dikhususkan bagi pedagang komoditas tertentu. Hal ini mengingatkan kita pada catatan al-Maqrizi yang menyebutkan adanya Hotel Tharanthay di Kairo yang hanya dihuni para penjual minyak wangi asal Suriah.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SaSPnO
February 20, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SaSPnO
via IFTTT

Berapa Kerugian Negara Jika PNS Korup Belum Dipecat?

Ada pejabat yang nakal sehingga membuat PNS koruptor tak dipecat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) membuat laporan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya 1.466 PNS koruptor yang masih digaji negara atau belum dipecat pada Rabu (20/2). Akibat hal tersebut, menurut ICW negara dirugikan miliaran rupiah setiap tahun.

Dalam laporannya, Staf Investigasi ICW, Wana Alamsyah meminta agar BPK menghitung kerugian negara akibat menggaji PNS koruptor tersebut. "ICW mendesak BPK segera melakukan pemeriksaan terhadap instansi yang tercatat belum memecat PNS berstatus terpidana korupsi. BPK harus melakukan langkah menghitung kerugian negara akibat gaji yang telah dibayarkan kepada PNS tersebut," tegasnya di Gedung BPK Jakarta, Rabu (20/2).

Alamsyah menuturkan berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) antara Kemendagri, Kemenpan RB, serta BKN proses pemecatan PNS koruptor seharusnya selesai di akhir 2018. Namun, dalam praktiknya hingga  Januari 2019  dari data BKN per 15 Januari dari 2.357 PNS koruptor itu masih ada 1.466 atau 62 persen yang belum dipecat hingga saat ini. Artinya baru 393 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Lebih lanjut ia menuturkan, perhitungan ICW berdasarkan PP 30 tahun 2015, negara dirugikan Rp 72 miliar setiap tahun lantaran menggaji PNS koruptor. "PNS yang terjerat korupsi itu berada di golongan III, masa kerjanya sekitar 16 dan ditemukan ada Rp 3,5 juta untuk gaji pokoknya saja kalau seandainya kita coba hitung dikalikan dengan 1.466 PNS koruptor itu sekitar Rp 6,5 milliar per bulan, kalau per tahun ada sekitar Rp 72 miliar potensi negara dirugikan akibat menggaji PNS koruptor," jelas Alamsyah.

Adapun, sambung dia, permasalahan pokok hal ini bersumber pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak memberi detil nama dan jabatan 1.466 PNS yang terlibat korupsi. PPK seharusnya memberi data tersebut.

"BKN tupoksinya itu memblokir PNS koruptor, informasinya dari mana? informasinya dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang mana itu dimandatkan kepada kepala daerah dan menteri atau sekjen di lembaga," terangnya.

Menanggapi laporan tersebut, PLH Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Rati Dewi Puspita Purba mengatakan akan menganalisa laporan ICW tersebut. Kemudian BPK juva akan koordinasi dengan lembaga terkait.

"Kami harus membaca dulu menganalisis dulu isinya, nanti sesuai kewenangan BPK akan kami proses. Tidak menutup kemungkinan kita melakukan koordinasi dengan Kementrian, lembaga dan instansi terkait," ucap Rati.

Sebelumnya, pada akhir Januari 2019, KPK mengingatkan seluruh pimpinan lembaga negara tak berkompromi dalam memecat PNS yang sudah divonis bersalah dalam kasus korupsi.

"Kami Ingatkan agar kita semua tidak bersikap kompromi terhadap pelaku korupsi. Apalagi yang belum diberhentikan ini adalah mereka yang sudah divonis bersalah," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah akhir Januari lalu.

"KPK sangat menyayangkan rendahnya komitmen PPK baik di pusat ataupun daerah untuk mematuhi perundang-undanganan yang berlaku tersebut," tambah Febri.

Saat ini, sambung dia, KPK sedang terus bekoordinasi untuk memastikan ketidakpatuhan atau hambatan dalam pemberhentian ini. Terlebih sejak 13 September 2018 telah ditandatangani Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN.

"Seharusnya hal ini dipatuhi," tegasnya.

Diketahui, untuk instansi pusat, dari 98 PNS yang divonis bersalah karena korupsi, baru 49 orang yang diberhentikan. Beberapa kementerian  tercatat belum memberhentikan sejumlah PNS yang melakukan korupsi.

Tercatat Kementrian yang belum memecat pegawainya adalah Kementerian PUPR: 9 orang; Kemenristek Dikti: 9 orang; Kementerian Kelauatan dan Perikanan: 3 orang; Kementerian Pertahanan: 3 orang dan Kementerian Pertanian: 3 orang.

Sedangkan Kementerian yang terbanyak memberhentikan PNS terbukti korupsi adalah Kementerian Perhubungan 17 orang dan Kementerian Agama 7 orang. Febri menambahkan, seharusnya Judicial Review yang diajukan ke MK tidak bisa menjadi alasan untuk menunda aturan yang telah jelas tersebut.

"KPK mengimbau agar Pimpinan instansi serius menegakan aturan terkait dengan pemberhentian tidak dg hormat thd PNS yang korupsi tersebut. Karena sikap kompromi terhadap pelaku korupsi, selain dapat mengikis kepercayaan masyarakat thd pemerintah, juga beresiko menambah kerugian keuangan negara karena penghasilan PNS tersebut masih harus dibayarkan negara," tegasnya.

Sementara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan ada sejumlah alasan PNS tervonis korupsi tak kunjung dipecat. Salah satu alasannya kepala daerah mengaku belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA).

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berwenang mengangkat, merotasi dan menghentikan PNS. PPK di tingkat Kementerian ialah Menteri dan di tingkat daerah yaitu kepala daerahnya. Ia menekankan cepat atau lambatnya pemecatan PNS dalam bentuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) tergantung PPK. BKN, kata dia tugasnya mendata PNS tervonis korupsi dan telah inkrah (berkekuatan hukum tetap).

"Persoalan lambat karena PPK mengaku enggak terima salinan amar putusan MA. Makanya kami gandeng MA biar pas sudah inkrah maka salinannya cepat dikasih ke PPK biar ditindak secara administratif," katanya pada Republika.co.id, Senin (28/1).

Menurutnya, wajar bila PPK menunggu adanya salinan putusan MA. Sebab, keputusan PPK berpeluang dituntut di kemudian hari jika tak sesuai dengan hal itu. Sehingga, BKN mengaku akan memperkuat koordinasi dengan MA supaya tiap salinan putusan secepatnya diberikan pada PPK.

"Tanpa salinan itu maka enggak ada dasarnya khawatir bisa di PTUN-kan. PPK akhirnya ragu-ragu, takut salah orang," ujarnya.

Selain itu, ia menyebut adanya PPK yang nakal tak memecat PNS tervonis korupsi. Menurutnya, PPK kerap berdalih kasus yang diterima PNS itu merupakan beban PPK sebelumnya. Kemudian, PPK tersebut yang mayoritasnya kepala daerah enggan melaksanakan pemecatan.

"Ada keengganan PPK, bisa saja anggap problem bupati terdahulu. kok mereka merasa harus membersihkan kesalahan bupati sebelumnya. Tapi ini kewajiban PPK eksisting kapan pun terjadi tipikor," ucapnya.

Tak berhenti di situ, ia mengatakan keputusan memecat PNS tervonis korupsi sering dibenturkan dengan alasan kemanusian. Ia mengungkapkan ada pihak yang membela para PNS tersebut. Padahal menurutnya, pemecatan itu sudah disandarkan hukum yang berlaku. Terlebih lagi, pemecatan semestinya dilakukan 30 hari seusai keluar inkrah dari pengadilan.

"Kami sampaikan unsur kemanusiaan ada dalam putusan hakim sebelumnya. Kalau mau rasa keadilan maka sudah lewat," tegasnya.

Baca juga: Punya Caleg Eks Koruptor Terbanyak, Hanura: Kami Kecolongan

Baca juga: Nasihat Ustaz Abdul Somad untuk Penunda Shalat

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2XdItY1
February 20, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2XdItY1
via IFTTT