Pemerintah Diminta Evaluasi Importir Plastik

Australia diduga selipkan limbah plastik dalam kertas bekas yang dikirim ke Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta mengevaluasi kembali perusahaan yang memiliki izin impor plastik. Hal ini menyusul temuan limbah plastik dalam paket impor kertas bekas dari luar negeri di Surabaya, yang laporannya dirilis April 2019 lalu.

Australia, sebagai negara pengekspor, diduga menyelipkan limbah plastik dalam kertas bekas yang dikirim ke Indonesia sebagai bahan baku industri kertas. Laporan penemuan ini dilakukan dari hasil investigasi lembaga Ecological Observations and Wetlands Conservations (Ecoton), yang berbasis di Jawa Timur.

Dalam sebuah pernyataan yang dikirim Departemen Lingkungan dan Energi Australia, disebutkan bahwa standar untuk impor bahan daur ulang termasuk tingkat kontaminasinya adalah tanggung jawab negara penerima. Dalam hal ini Indonesia.

Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) pun meminta pemerintah Indonesia lebih tegas menanggapi kasus ini. Dalam rilis yang diterbitkan Maret lalu, AZWI sudah menerbitkan lima rekomendasi. Selain desakan pelaksanaan evaluasi terhadap izin impor plastik, AZWI juga meminta pemerintah Indonesia meninjau kembali kebijakan dan regulasi mengenai importasi sampah dan skrap, khususnya plastik dan kertas.

Aliansi juga meminta pemerintah membatasi bahan tercampur atau kontaminan pada sampah dan skrap plastik atau kertas yang diimpor hingga kurang dari 0,5 persen. Selain itu, pemerintah juga didorong untuk mengembangkan sistem yang memampukan dan insentif untuk tingkatkan prosentase daur ulang dari sampah di dalam negeri.

Rekomendasi kelima, mendesak pemerintah melarang penggunaan bahan-bahan B3 sebagai aditif plastik dan saat mendaurulang plastik. "Sampah dan reja (buangan) plastik yang dihasilkan pabrik kertas ada dua macam yang kami temukan di Gresik," kata Prigi Arisandi, aktivis dari Ecoton dalam rilisnya.

Jenis pertama, jelas Prigi, adalah serpihan plastik bercampur kertas yang tidak bisa didaur ulang, biasanya digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya. Sementara jenis kedua adalah sampah plastik yang bentuknya beragam, seperti botol, sachet, kemasan makanan, personal care, hingga produk rumah tangga. "Masyarakat sebetulnya hanya mendapat keuntungan ekonomi sesaat, tidak bersifat jangka panjang," kata Prigi.

AZWI mencatat, negara-negara ASEAN memang sudah menjadi negara pemroses sampah dan reja plastik, baik yang diimpor maupun dari sampah domestik, termasuk Indonesia. Negara-negara ASEAN selama ini menyerap 3 persen sampah dan reja plastik global, dan secara bersamaan berperan mengirimkan kembali 5 persen untuk diekspor ke pasar global.

Dari seluruh negara, Cina mengambil peran yang jauh lebih besar untuk menyerap sampah plastik dunia. Secara kumulatif selama 1988 hingga 2016, AZWI merangkum, Cina menyerap 45,1 persen sampah dunia.

Namun sejak Maret 2018 yang lalu, Pemerintah Cina membuat kebijakan untuk membatasi secara ketat impor sampah plastik mereka dengan berlakunya kebijakan 'National Sword'. "Hal ini telah membuat perdagangan sampah, khususnya sampah plastik, di seluruh dunia terguncang," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VvwYhx
May 12, 2019 at 08:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VvwYhx
via IFTTT

KPU Segera Keluarkan SK Soal Teknis Rekapitulasi Pemilu

KPU mendapat kritikan dari BPN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait pembagian rapat pleno rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemilu 2019 ke dalam dua sidang panel. Rencana dikeluarkannya SK ini muncul akibat adanya kritik dari Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandiaga, Ferry Mursyidan Baldan soal landasan hukum dibentuknya dua panel.

"Kan saya sudah sampaikan, tata caranya itu sudah kita sampaikan di dokumen tatatertib itu kan sudah ada disitu, bahwa rekapitulasi akan dilakukan secara pararel. Tadi kami sudah diskusi ya jadi nanti kami tinggal buat tata caranya dalam bentuk SK," ujar Arief ketika rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu nasional di Kantor KPU,  Menteng,  Jakarta Pusat,  Sabtu (11/5).

Menurut Arief semua pihak berharap dengan adanya SK nantinya tidak ada lagi perdebatan terkait terbaginya rapat pleno ke dalam dua panel. "Kan tadi semua menyampaikan jangan sampe di belakng nanti diperdebatkan, saya kira ini masukan yang postif. KPU akan mengatur pasti bahwa ini tidak ada celah (hukum)," jelas Arief.

Sebelumnya, usai Ketua KPU Arief Budiman membuka rapat pleno hari ini, Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandiaga, Ferry Mursyidan Baldan langsung menginterupsi menanyakan soal akan dibaginya rapat pleno ke dalam dua panel yakni di Ruang Sidang Utama, Lantai 2 Gedung KPU RI dan di tenda yang didirikan di halaman depan Gedung KPU

Ia keberatan lantaran fokus timnya harus terbagi ke dua tempat dan merepotkan dalam koordinasi saksi-saksi mereka yang ada di daerah ketika muncul masalah dalam rekapitulasi suara.

"Jadi kami ini tidak datang dadakan. Kami juga memerlukan barangkali [koordinasi] saksi kami di daerah," jelas Ferry.

Ketua KPU Arief Budiman saat menjawab interupsi dari Ferry mengatakan alasan dibagi menjadi dua panel untuk mempercepat proses rekapitulasi yang harus selesai pada 22 Mei 2019.

Menurut Arief, pembagian ke dalam dua panel rapat pleno ini telah dilakukan pihaknya saat melakukan rekapitulasi suara Pemilu di luar negeri. Guna meyakinkan Ferry, Arief menjelaskan bila nantinya seluruh hasil rapat pleno akan di bawa ke dalam forum rapat paripurna untuk menetapkan hasil Pemilu 2019.

"Tetap penetapan hasil akan diukumkan dalam rapat pripurna. [Dua panel rapat pleno] ini hanya untuk rekapitulasi dari masing-masing provinsi, PPLN, dapil DPR RI, nanti bagian akhirnya kita lakukan rapat paripurna," jelas Arief.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HdE15r
May 11, 2019 at 08:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HdE15r
via IFTTT

Pembangunan Masjid Cologne Sempat Ditentang Warga

Masjid Cologne diresmikan Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan pada 2018

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembangunan Masjid Cologne yang dirancang karya Gottfried Bohm dan putranya Paul Bohm, ini sempat ditentang oleh warga lokal. Namun, masjid yang menghabiskan biaya sampai 20 juta pound sterling atau sekitar Rp 366 mi liar, ini akhirnya bisa selesai dibangun berkat bantuan Diyanet Isleri Turk Islam Birligi (DITIB) atau cabang otoritas agama Pemerintah Turki.

Masjid terbesar di Jerman yang diresmikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 29 September 2018, ini bisa menampung 2.000 jamaah. Di bagian halaman, ada kolam berbentuk bulat yang disebutsebut sebagai lokasi sumur untuk menyup lai air wudhu, dan di sampingnya ter dapat monumen polos melengkung.

Tidak lupa, pintu masuk utama masjid ini juga menyita perhatian pengunjung karena memiliki tinggi sekitar lima meter. Di sisi kanan pintu yang dipelitur ini tertulis kaligrafi Allah Subhanallu Watala, dan di kiri tertulis Muhammadur Rasulullah.

Seusai menunaikan shalat, bagi jamaah yang ingin menikmati makanan, di bagian bangunan lain tersedia kantin. Ada pula di lantai dasar yang juga menjual menu olahan daging halal. Republika pun sempat mencicipi kebab di sebuah toko yang dikelola warga keturunan Turki. Dia merasa senang ketika mengetahui kami berasal dari Indonesia.

"Kamu dari Malaysia? Oh Indonesia," katanya sambil mengangkat ke dua tangannya. "Indonesia negara Muslim terbesar di dunia, bagus," begitu pujian pemilik toko tersebut yang mendekati kami seusai menghabiskan kebab dan kentang goreng di meja.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2J0qIrc
May 05, 2019 at 08:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2J0qIrc
via IFTTT

Moody's: Hasil Pemilu Bisa Gairahkan Investasi di Indonesia

Kemenangan Jokowi-Ma'ruf juga akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih stabil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga pemeringkat internasional, Moody's Investors Service, merilis pernyataan resminya terkait Pemilihan Umum 2019 di Indonesia. Menurut lembaga tersebut, kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang tercermin dari versi hitung cepat bisa menggairahkan pasar investasi tanah air.

Hal tersebut didukung adanya gabungan antara kebijakan lanjutan dari pemerintahan pada periode pertama dengan kebijakan-kebijakan yang baru. "Kebijakan pemerintah ke depan akan fokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, serta pengurangan bertahap birokrasi yang ketat," ujar analis senior yang juga wakil presiden Moody’s Investors Service Anushka Shah, Jumat (19/4).

Selain baik untuk pasar investasi, menurut Moody's, kemenangan Jokowi-Ma'ruf juga akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih stabil. Pada akhirnya, kestabilan ini akan membantu perkembangan stabilitas pasar keuangan, yang mana sangat krusial dalam memberikan keuntungan yang tinggi dari kepemilikan asing di bond market.

Sebelumnya, berdasarkan versi hitung cepat yang dirilis sejumlah lembaga survei, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dibandingkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sementara itu, berdasarkan data KPU, hasil perhitungan suara sementara juga menunjukkan hal yang sama.

Hingga Jumat (19/4) pukul 14.00, data Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU RI menunjukkan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 1.764.574 suara atau 55,14 persen. Sedangkan, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 1.435.432 suara atau 44,86 persen.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2vdp2BK
April 19, 2019 at 08:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vdp2BK
via IFTTT

Anak Perlu Nutrisi Tepat Hindari Infeksi Pernafasan

Ketika anak bereksplorasi, ada banyak tantangan penyakit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar Nutrisi Ayu Kusuma Dewi mengatakan anak harus mendapatkan nutrisi yang tepat agar terhindar dari penyakit seperti infeksi saluran pernapasan dan diare.

"Ketika anak bereksplorasi, ada banyak tantangan penyakit yang mungkin bisa mengganggu seperti infeksi saluran pernapasan dan diare," katanya di Atrium Jogja City Mall (JCM) Yogyakarta, Sabtu (6/4).

Pada peluncuran modul "Iya Boleh untuk Anak Unggul Indonesia", Ayu mengatakan hasil riset menunjukkan 41,9 persen anak Indonesia masih sering terkena infeksi saluran pernapasan dan 12,2 persen anak masih sering terkena diare.

Oleh karena itu, menurut dia, anak harus mendapatkan nutrisi yang tepat, yang dapat dilakukan dengan memberikan asupan probiotik seperti Lactobacillus rhamnosus.

"Lactobacillus rhamnosus telah teruji secara klinis dapat membantu menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran cerna, dan meningkatkan daya tahan tubuh," kata Ayu.

Psikolog Tri Novita Herdalena mengatakan menjadi tanggung jawab orang tua untuk mempersiapkan anak dengan berbagai kecakapan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan membekali mereka dengan karakter yang kuat agar dapat membawa Indonesia semakin maju.

"Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika generasi muda dalam usia produktif tidak memiliki kecakapan dan karakteristik yang unggul," kata Novita.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Vrwu7X
April 06, 2019 at 08:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Vrwu7X
via IFTTT

Perda Wisata Halal Sumbar Rampung Tahun Ini

Perda akan menyamakan persepsi masyarakat mengenai wisata halal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Daerah (Perda) Wisata Halal Provinsi Sumatra Barat diperkirakan segera rampung pada tahun ini. Perda ini akan mencakup beberapa perspektif mengenai apa saja aspek yang harus diwajibkan untuk membangun prinsip- prinsip wisata halal.

Ketua Tim Ahli Penyusunan Perda Wisata Halal, Sari Lenggogeni mengungkapkan, Perda ini nantinya akan menyamakan persepsi masyarakat mengenai wisata halal yang saat ini masih bias.

"Intinya masalah pemahaman pariwisata halal, yang jadi bias di masyarakat bahwa wisata halal sama dengan wisata religi. Draft sudah rampung, Inshaallah tahun ini atau tahun depan setelah RIPPAR (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi) selesai, ini akan jalan," ujar Sari kepada Republika.co.id, Senin (25/3).

Penyusunan draft Perda ini sudah dimulai sejak 2017. Menurut Sari, tidak adanya Perda mengenai hal ini yang menyebabkan wisata halal dinilai masih kurang berkembang. Regulasi ini harus diperkuat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adanya regulasi ini akan membantu masyarakat untuk menyamakan persepsi atau memahami mengenai wisata halal. Sementara itu bagi para stakeholder, Perda akan membantu untuk membangun arah atau roadmap wisata halal yang harus didukung oleh Kementerian Pariwisata.

Menurut Sari, sosialiasi atau pemasaran mengenai wisata halal akan kurang efektif jika tidak memiliki roadmap. Dia menilai, pemasaran adalah hal terakhir dalam pengembangan pariwisata. Karena apabila pemasaran dilakukan sedangkan produk tidak siap, maka produk akan hancur karena tidak ada keberlanjutan.

"Pariwisata halal mendukung pariwisata berkelanjutan, karena mempertahankan reservasi local wisdom," kata Pakar Pariwisata Universitas Andalas ini.

Beberapa hal yang akan dicantumkan dalam Perda antara lain mengenai apa saja yang harus disediakan untuk membangun prinsip- prinsip wisata halal. Pertama, masjid atau mushola yang terkelola dengan baik. Kedua, pengawasan industri. Karena walaupun mereka percaya wisata negara mayoritas muslim makanannya pasti halal, namun perlu ada pengawasan dari lintas dinas setempat.

Apalagi di Indonesia banyak industri yang sangat mikro seperti warung dan kaki lima yang akan muncul di keramaian. Dan ini belum ada keteraturan, kata Sari, karena perekonomian kita belum merata secara distibrutif. "Inilah yang pada akhirnya terkecoh. Contohnya ada sate babi di padang, di daerah yang mayoritas muslim dan diyakini pasti semua makanan halal," jelasnya.

Ketiga, perlu ada investasi untuk mendukung industri wisata-wisata halal. Selama ini pengembangan masih menggunakan insentif dan subsidi yang masih terbatas, sementara UMKM jumlahnya banyak. Menurut Sari, inilah yang perlu didukung bersama, apakah sistemnya melalui subsidi pemerintah atau CSR terhadap untuk home industry, seperti untuk membantu sertifikasi halal.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UYPBGk
March 25, 2019 at 08:41PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UYPBGk
via IFTTT

Adu Yel-Yel tak Rusak Persaudaraan

Suara dukungan kedua pendukung saling beradu di depan lokasi debat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang debat calon wakil presiden pemilihan presiden 2019, para pendukung kedua kubu beradu nyanyian dan yel-yel. Salah satu lagu yang dinyanyikan pendukung kubu pasangan calon 01 dari Kader Gus Dur adalah lagu Ya Lal Wathon. Sedangkan pendukung kubu pasangan calon 02 dari Relawan Pandu Garuda (GRPG) DKI I sempat melantunkan shalawat dan yel-yel lainnya.

Suara dukungan saling beradu di depan lobi Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, setengah jam sebelum pelaksanaan debat. Pendukung kubu 02 dari GRPG DKI I berada di depan pintu keluar aula, sedangkan pendukung kubu 01 berada di sisi kanan jalan menuju aula tersebut.

Masing-masing dari mereka membawa spanduk yang berisi kalimat dukungan terhadap masing-masing calon yang didukung. Pendukung kubu 02 yang mengenakan kemeja putih dan celana cokelat muda sempat melantunkan shalawat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yel-yel khas mereka.

Sedangkan pendukung kubu 01, yang berasal dari Kader Gus Dur, sempat pula menyanyikan Indonesia Raya dan melantunkan shalawat. Mereka juga menyanyikan lagu Ya Lal Wathon dengan menggunakan rebana. Kebanyakan dari mereka mengenakan kaos hitam, peci, dan ada pula yang mengenakan sarung.

Sobirin, Ketua GPRG DKI I, mengatakan, adu nyanyian dan yel-yel bukan merupakan masalah. Ia mempersilakan masing-masing pihak mendukung jagoannya. Bagaimanapun, kata dia, kedua kubu pendukung sama-sama teman dan bersaudara.

"Saya 02, (mereka) 01, saya tidak ada masalah. Bagaimanapun juga dia kan teman, saudara. Kita tidak ada masalah, selama ini kita bersaudara," ujar Sobirin kepada Republika usai beryel-yel.

Sementara itu, Kornas Kader Gus Dur, Zainal Arifin, menyebutkan, suasana yang terjadi tersebut sangat dinamis. Masing-masing kubu memiliki semangat mendukung calon jagoannya. Semangat Kader Gus Dur, kata dia, tersalurkan melalui Indonesia Raya dan Ya Lal Wathon.

"Tidak masalah saling yel-yel. Kita akan tetap menjaga dan saling menjagalah. Kita sesama anak bangsa, kita bersaing itu ya dalam kerangka kebaikan. Tapi antara kita jangan pada saling menuding dan lain sebagainya. Kita jaga ini kebersamaan," ungkap dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FjU4wH
March 17, 2019 at 08:41PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FjU4wH
via IFTTT

Kemenpan-RB Masih Matangkan Aturan Penggajian P3K

Rekrutmen harus disertai kesanggupan anggaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) masih akan mematangkan peraturan soal perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal ini menanggapi banyaknya daerah yang menolak perekrutan tersebut karena harus membayar gaji P3K dengan APBD.

"Intinya rekrutmen harus disertai kesanggupan anggaran. Tapi semua masih dalam pematangan," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kemenpan-RB Mudzakir, pada Republika, Kamis (31/1).

Terkait apakah Kemenpan-RB akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah ataupun Kementerian Keuangan soal anggaran ini, Mudzakir mengatakan masih belum bisa memastikannya. Namun, ia menegaskan akan menerima masukan-masukan serta mematangkan peraturan tersebut.

"Kita juga masih perkuat koordinasi dengan semua kementerian dan lembaga terkait," kata dia lagi.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 49 Tahun 3018 tentang Manajemen P3K. Salah satu peraturan di dalamnya adalah pembayaran P3K dibayarkan oleh pemerintah daerah dan anggarannya ada di dalam APBD.

Meskipun demikian, Kemenpan-RB tidak akan mengangkat pegawai honorer menjadi PPPK dengan sekaligus. Pengangkatan honorer menjadi PPPK akan dilakukan bertahap. Dengan begitu kebutuhan anggaran pun tak terlalu besar.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CX9yFD
January 31, 2019 at 08:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CX9yFD
via IFTTT

Rumah Qur’an di Lombok Dibangun dari Donasi TCash dan Gopay

Rumah Qur’an sendiri merupakan solusi hunian di wilayah terdampak bencana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika datang ke Lombok, cobalah mampir ke Dusun Melempo (Lombok Timur) dan Dusun Dasan Lekong (Lombok Utara). Ratusan rumah Qur’an berdiri di dua dusun tersebut bak vila. PPPA Daarul Qur’an bersama masyarakat menginisiasi pembangunan rumah Qur’an sebagai solusi hunian layak bagi masyarakat korban gempa Lombok dan kemudian menjadikan dua dusun tersebut sebagai kampung Qur’an.

Direktur Utama PPPA Daarul Qur’an Tarmizi As Shidiq dan sejumlah rombongan dari Dewan Syariah PPPA Daarul Qur’an KH Ahmad Kosasih ditemani Vokalis Band D’Masiv Rian Ekky Pradipta atau kerap disapa Rian D’Masiv pada 21-22 Januari lalu telah meresmikan 187 hunian layak dan empat mushalla untuk korban gempa Lombok di dua dusun tersebut.

Dari 187 unit rumah Qur’an yang telah berdiri, sebagian plang pada rumah tersebut bertuliskan hasil donasi TCash dan GoPay. PPPA Daarul Qur’an belum lama ini memang telah resmi menjadi salah satu mitra penghimpun donasi pada aplikasi Tcash milik operator Telkomsel dan GoPay dari Gojek. Tarmizi mengatakan bahwa, saat terjadi gempa bumi di Lombok, lembaganya membuka akses kemudahan berdonasi melalui Tcash dan Gopay.

"Sejak terjadi gempa bumi di Lombok, kami terus mendampingi masyarakat hingga mereka kembali bangkit. Kami juga membuka akses donasi untuk para pengguna TCash yang ingin membantu saudara kita di Lombok dengan nama PPPA DAQU PUSAT pada aplikasi, sedangkan pada aplikasi GoPay kami menggunakan QR Code sedekah yang bisa langsung discan pada aplikasi GoPay,” tutur Tarmizi.

“Alhamdulillah donasi yang terhimpun dari para penguna TCash cukup besar sekitar 100 juta rupiah, ini bisa digunakan untuk membangun 7 unit rumah Qur'an dan dari GoPay dapat membangun satu unit rumah Qur’an, maka setiap rumah kami pasangkan plang masing-masing logo agar masyarakat penerima manfaat mengetahui siapa saja yang telah membantu,” sambungnya.

Rumah Qur’an sendiri merupakan solusi hunian yang telah dibangun PPPA Daarul Qur’an di sejumlah wilayah yang pernah terjadi gempa bumi yaitu di Merapi, Jailolo, Maluku dan beberapa wilayah di Timur Indonesia sebagai hunian yang layak dan aman. Rumah Qur’an merupakan “recycle house” dan dapat tumbuh serta disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing wilayah. 

“Biasanya, bangunan lama itu memiliki sejarah yang tidak dapat dipisahkan dengan pemilik rumah itu sendiri. Sebab itu bagian-bagian material yang masih bisa digunakan dipakai kembali untuk membuat rumah Qur’an seperti kusen, tralis, jendela dan daun pintu lalu kami menambahkan material-material yang baru. Nilai rumah Qur’an ini Rp17,5 juta untuk satu unitnya,” jelas Tarmizi.

Sejumlah acara digelar oleh masyarakat dua dusun itu. Dari anak-anak hingga orang tua, semua menyambut peresmian dengan ceria, tangis dan dukapun telah berganti tawa dan bahagia. Rian D'Masiv juga sempat menghibur masyarakat Lombok Timur dengan menyanyikan salah satu lagu andalannya "Jangan Menyerah". Rian memberikan semangat hidup untuk masyarakat Dusun Dasan Lekong lewat lagunya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WpZtd5
January 28, 2019 at 08:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WpZtd5
via IFTTT

Soal Baasyir, Menkumham: Kami Lakukan Kajian Sangat Mendalam

Menkumham angkat bicara soal polemik pembebasan Ustaz Baasyir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly angkat bicara terkait rencana pembebasan Ustaz Abu Bakar Baasyir. Yasonna mengatakan, pihaknya bersama Kemenkopolhukam masih memberikan kajian yang sangat mendalam terkait hal itu.

"Bahwa ada faktor kemanusiaan yang dipertimbangkan tentang beliau ya. Karena sejak saya kira lebih dari satu tahun lalu persoalan ini sudah disampaikan pihak keluarga," kata Yasonna di kantornya, Selasa (22/1).

Yasonna menuturkan, sudah ada permintaan dan niat sejak setahun yang lalu mengingat usia Ba'asyir yang semakin tua. Serta ada keinginan keluarga di Solo, agar Baasyir dipindahkan ke rumahnya di Solo.

"Sementara UU tidak memungkinkan itu. Kami tawarkan untuk dipindahkan ke Solo. Tidak di gunung Sindur, mengingat umur sudah uzur kami bantu berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, tapi keluarga mengatakan, kalau hanya di lapas, ya di Sindur saja. Karena dekat dengan fasilitas kesehatan," terangnya.

Yasonna melanjutkan, terdapat ketentuan hukum meskipun presiden ingin membebaskan dengan alasan kemanusiaan. Sehingga pembebasan bersyarat dipertimbangkan.

"Maka presiden memerintahkan kepada kita untuk berkoordinasi dan melakukan kajian yang mendalam. Kembali ke statement pak Wiranto mengatakan diperlukan kajian secara hukum juga termasuk NKRI karena ini kan mengenai perbuatan pidana yang berkaitan dengan keselamatan orang. Terorisme," tambah Yasonna.

Menurutnya, sampai saat ini proses kajian masih terus berjalan. Lantaran proses ini juga menyangkut ya ada urusannya dengan Polri, BNPT, bahkan dengan Kemlu karena menyangkut dengan resolusi PBB. Yasonna menambahkan, dengan rencana pembebasan bersyarat artinya Baasyir tidak bebas murni. Karena bila ingin bebas secara penuh baru akan terwujud pada tahun 2023.

"Tetapi hukum mengatakan kalau sudah melewati 2/3 bisa bebas bersyarat tapi ada syarat-syaratnya. Persyaratan itu harus dipenuhi," ujarnya.

Ihwal syarat pembebasan bersyarat, Yasonna menegaskan  mengakui Pancasila sangat fundamental yakni mengakui Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

"Jadi jangan salah mengakui Pancasila seolah-seolah tidak mengakui Tuhan. Tidak. Maksudnya kita mengakui Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan ya paham NKRI. Itu yang kita persyaratkan karena jenis kejahatannya, kejahatan tentang terorisme terhadap negara. Maka Itu yang jadi persoalan pokok yang kita bahas," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FQpgoV
January 22, 2019 at 08:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FQpgoV
via IFTTT

PSSI: Kekhawatiran Kemenpora Berlebihan

Tak ada alasan bagi PSSI menolak keberadaan Satgas Antimafia Bola.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tak menganggap peran Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola bentukan Mabes Polri sebagai intervensi pemerintah terhadap federasi nasional. Badan induk sepak bola nasional tersebut menilai, keberadaan tim penyelidikan dari aparatur penegak hukum sebagai upaya bersama membersihkan kompetisi sepak bola Indonesia dari praktik yang culas.

Ketua Bidang Hukum di Komite Eksekutif (Exco) PSSI Gusti Randa menyatakan, federasi pun belum pernah melaporkan resmi keberadaan satgas tersebut ke Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA). “Pertama, kami (PSSI) tidak pernah menganggap itu (satgas) sebagai intervensi. Jadi kami juga buat apa lapor ke FIFA,” ujar dia, Ahad (6/1).

Karena itu Gusti menilai, kekhawatiran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagai reaksi berlebihan. “Saya pastikan itu bukan intervensi. Karena sejak awal dibentuknya satgas ini, kami sangat mendukung untuk bersih-bersih. FIFA juga pernah mengalami yang sama,” ujar dia menambahkan.

Gusti pun menegaskan kembali, tak ada alasan bagi PSSI menolak keberadaan satgas. “Karena instruksinya dari ketua umum (PSSI) kan jelas. Kami mendukung pembentukan satgas,” sambung dia.

Di satu diskusi terbuka, Sabtu (5/1), Sesmenpora Gatot S Dewa Broto mengingatkan PSSI agar tak gegabah melaporkan pembentukan dan aksi Satgas Antimafia Bola kepada FIFA. Gatot khawatir, laporan federasi nasional ke badan induk sepak bola internasional tersebut membawa dampak yang buruk. Yaitu terulangnya kembali peringatan keras FIFA terhadap Indonesia.

Gatot mengatakan, Indonesia pernah mengalami itu pada 2015 lalu, yang berujung pada penonaktifan PSSI dari keanggotaan FIFA. Penanggalan keanggotaan PSSI di federasi dunia tersebut sebetulnya buntut dari pembekuan badan induk sepak bola nasional oleh Kemenpora yang dianggap FIFA melanggar Pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. Deretan pasal dalam beleid internal tersebut memastikan independensi anggota FIFA dalam menyelesaikan segala persoalan yang melibatkan sepak bola.

Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono dari Abu Dhabi, Uni Emirates Arab, saat dihubungi tak ingin berkomentar terkait kekhawatiran Gatot tersebut. Karena, menurut dia PSSI sampai saat ini terbuka dengan semua pihak yang berupaya menjadikan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dan bersih dari praktik-praktik yang curang. “Sudahlah, kita sama-sama menginginkan sepak bola kita ini lebih baik,” ujar dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2sb8XLg
January 06, 2019 at 08:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2sb8XLg
via IFTTT

Mumpung Masih Diberi Waktu

Betapa banyak kita melakukan dosa dan khilaf.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Waktu memang berharga. Ada yang menyamakan dengan uang ada pula yang menganalogikannya dengan pedang. Sedemikian berharganya, Allah SWT pun bersumpah demi waktu (ashr) dalam QS al-Ashr.

Quraish Shihab menjelaskan, kata alashr di ambil dari kata 'ashara yang berarti menekan sesuatu, sehingga apa yang terdapat pada bagian terdalam daripadanya tampak ke permukaan atau keluar (memeras).

Angin yang tekanannya keras, sehingga memorakporandakan segala sesuatu dinamakan i'shar. Menurut Quraish, penamaan ini agaknya disebabkan ketika itu manusia yang sejak pagi telah memeras tenaganya diharapkan telah mendapatkan hasil dari usaha-usahanya.

Mengutip Syekh Muhammad Abduh, Quraish menjelaskan, turunnya ayat ini tidak lepas dari kebiasaan orang-orang Arab pada masa turunnya Alquran untuk berkumpul dan berbincang-bincang mengenai berbagai hal.

Tidak jarang, dalam perbincangan tersebut terlontar kata-kata mengumpat sekaligus memuji waktu. Waktu baik jika mereka berhasil dan waktu sial jika mereka gagal. Padahal, waktu merupakan sesuatu yang netral.

Tidak perlu disematkan kemujaraban atau kesialan di balik sebuah tanggal atau jam. Tafsir lainnya, Quraish menulis bahwa pada surah ini, Allah SWT bersumpah demi waktu dengan menggunakan kata ashr untuk membuat suatu pernyataan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2LR5nPJ
January 06, 2019 at 08:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2LR5nPJ
via IFTTT

Relawan Tidim Jatman & Cordofa Bantu Pulihkan Trauma

Sejumlah posko-posko bantuan berdiri di sejumlah titik terdampak bencana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak awal, Dompet Dhuafa sigap dan tanggap terhadap bencana di Banten. Sejumlah posko-posko bantuan berdiri di sejumlah titik terdampak bencana.

Dompet Dhuafa  Banten berkordinasi dengan tim HC PFA (Psychologically First Aid) kembali mengirim relawan kesana, untuk 5 hari terhitung jumat (28/12) sampai dengan selasa(1/1).

Perjalanan menjadi tim relawan psikolog ini  bertujuan agar menghilangkan trauma para penyintas korban bencana tsunami Banten. 

"Nanti bersama tim PFA Ustaz biasanya kita mendampingi para penyintas atau korban bencana lalu memberikan semangat hidup kepada mereka. PFA itu Psycological First Aid di tambah religi. jadi mengembalikan semangat hidup melalui psikoreligi,"  demikian penjelasan Ustaz Lukman Hakim Divisi Dakwah DD Pusat terkait dengan PFA.

Pada 1 januari sekitar jam 8 pagi, tim relawan PFA menyambangi posko pengungsian didaerah cikujang Tanjung lesung untuk bertemu mengajak bermain anak-anak penyintas bencana Tsunami selat sunda. Di sana tim relawan bertemu Ela, 4 tahun.

Ketika malam bencana, ayahnya sedang menjala ikan di pesisir pantai Tanjung Lesung.

Cuaca yang begitu cerah tidak menyangka datang gelombang air yang begitu tinggi menyeret ayah Ela ke tengah lautan. Ela pun menjadi yatim.

Selanjutnya, tim relawan memberikan bantuan sembako dan dorongan moral psikologi religi. Dari bantuan ini, harapannya masyarakat yang terdampak dapat segera bangkit.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2BQSn85
January 01, 2019 at 08:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2BQSn85
via IFTTT