Ekonomi Dunia Melambat, IMF Wanti-Wanti Soal Utang

IMF menyebut kebijakan fiskal yang tepat harus mampu memastikan rasio utang stabil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan negara-negara berkembang untuk menjaga rasio utang tetap berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi dunia yang semakin menantang. Peringatan IMF ini menyusul pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,5 persen di 2019 dan 3,6 persen untuk 2020, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yakni 3,7 persen untuk 2019 dan 2020 berturut-turut.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang 'suram' ini dirilis IMF dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, Senin (21/1) kemarin. IMF menggaris bawahi sejumlah risiko yang menekan pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina yang masih berlangsung hingga rencana keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Dalam paparan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan IMF pada Januari 2019 ini, IMF menyebut bahwa pasar negara berkembang sebetulnya sudah terbukti 'ampuh' mengatasi kondisi eksternal yang sulit. Selama beberapa bulan terakhir, ekonomi dunia memang diramaikan dengan dinamika tensi perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina, naiknya suku bunga bank sentral AS, tumbuhnya nilai tukar dolar AS, hingga volatilitas harga minyak mentah.

"Di beberapa negara, menangani utang swasta yang tinggi, neraca pembayaran, dan ketidakseimbangan aset pada neraca perusahaan, membutuhkan kerangka makroprudensial yang kuat," tulis IMF dalam laporannya.

IMF juga menyebutkan bahwa kebijakan fiskal yang tepat oleh pemerintah negara berkembang harus mampu memastikan rasio utang tetap stabil. Pemerintah, sebut IMF, juga harus sanggup memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan merasionalisasikan belanja rutin agar bisa mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Rilis IMF ini senada dengan konten pidato Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, di di konferensi pers Prospektus Ekonomi Dunia di Davos, Swiss yang menyebutkan bahwa mengurangi utang pemerintah adalah salah satu metode untuk menekan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lagarde berpendapat, pengurangan utang pemerintah bisa memberikan ruang untuk melawan penurunan ekonomi. Namun, hal itu harus dilakukan secara fleksibel dan lebih elastis, agar pengurangannya justru tak semakin menurunkan perekonomian pada negara tersebut. 

"Mengurangi utang pemerintah yang tinggi akan membuka ruang yang dibutuhkan untuk melawan penurunan di masa depan. Tetapi ini harus dilakukan dengan cara yang adil dan ramah pertumbuhan," ujar Lagarde dalam keterangan resmi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AZ5d4o
January 22, 2019 at 10:53PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AZ5d4o
via IFTTT

Wapres JK Soroti Pembangunan Infrastruktur Kurang Efisien

Salah satunya pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang elevate.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti pembangunan infrastruktur di Indonesia yang kurang efisien. Salah satunya pembangunan Light Rail Transit (LRT).

Menurut JK, biaya pembangunan LRT yang dibangun di atas jalan tol atau layang (elevate) jauh lebih mahal dibandingkan di bawah. "Saya minta maaf beberapa minggu lalu saya menyampaikan kenapa kita membikin LRT di atas jalan tol, kenapa semahal itu. Harus memahami, bahwa kenapa tetap harus membikin LRT di atas jalan tol, terus kenapa kita membikinnya elevated?" ujar JK di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (22/1).

Menurutnya, pembangunan LRT elevated membuat jalan tol tidak bisa diperlebar lagi ke depannya karena terdapat tiang-tiang LRT. Padahal, rekomendasi Menteri Perhubungan jika LRT tidak dibangun elevate justru 10 kali lebih murah.

Menurutnya, meskipun LRT di sejumlah negara banyak dibangun elevate, tetapi ada di beberapa negara juga membangun LRT di bawah, seperti di Istanbul, Seattle, dan Madrid. Karena itu, dalam forum tersebut, ia menekankan kepada para insinyur dalam merencanakan pembangunan tetap juga memperhatikan studi kemanfaatan.

"Ini juga bagaimana para insinyur kita memahami bukan hanya sekedar membikin sesuatu tapi manfaat dan studinya hrus baik. Memang seperti itu," kata JK.

Selain itu, dalam kesempatan itu ia menekankan agar pembangunan infrastruktur harus efisien dan disesuaikan dengan kondisi masing masing daerah. Itu menurut JK, agar pembangunan infrastruktur tepat dengan kebutuhan daerah tersebut.

Sebab, menurutnya, ada pembangunan infrastruktur yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. "Infrastruktur juga harus sesuaikan budaya masing-masing, ring daerah, kadang-kadang bupati suatu kebanggaannya minta jalan tol. Padahal jalan tol itu yang bayar pemakai, rakyat tetap bayar," ujar JK.

Ia menerangkan, ada daerah tertentu yang memang harus terdapat pembangunan jalan tol, seperti daerah di Pulau Jawa karena penyaluran logistik. Namun ada juga daerah yang tidak perlu dibangun jalan tol, cukup jalan biasa.

"Kalau jalan di daerah sangat penting sekali. Ini suatu tanggung jawab kita semua untuk melihat itu sebagai bagian daripada evaluasi kita meningkatkan infrastruktur tapi juga manfaatnya bagaimana," kata JK.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2T3uOQB
January 22, 2019 at 10:50PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2T3uOQB
via IFTTT

Investasi KEK Bangka Rp 5,3 Triliun

Sekitar 150 dari 273 hektare lahan KEK Pariwisata Bangka sudah dibebaskan

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Direktur PT Pantai Timur Sungailiat, Thomas Jusman pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan investasi senilai Rp 5,3 triliun. Nilai investasi tersebut diharapkan bisa mempercepat pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat di daerah ini.

"Luas Wilayah yang telah disetujui 273 hektare di dalam kawasan izin lokasi KEK 600 hektare," kata Thomas Jusman di Pangkalpinang, Selasa (22/1).

Thomas mengatakan kebutuhan investasi di luar pembangunan infrastruktur mencapai Rp 600 miliar. "Ini dalam jangka waktu 20 tahun," ujarnya.

Menurut dia saat ini sekitar 150 dari 273 hektare lahan  KEK Pariwisata Bangka yang disediakan sudah dibebaskan dan digarap. "Mudah-mudahan KEK Pariwisata ini segera ditandatangani Presiden Joko Widodo, sehingga pengelolaan dan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan khusus ini lebih maksimal," katanya.

Ia menambahkan rencana bisnis yang akan digarap KEK Pariwisata Bangka antara lain pariwisata (integrated coastal entertainment destination), akomodasi (hotel, resort, dan glamping, homestay). Selain itu entertainment (old town garden, hillcrest park, theme park, water park, wetland park), commercial (MICE, mall, lifestyle beach, festival  beach, arts, crafts market, boardwalk dan marina, commercial center), serta kawasan residential.

"Kawasan KEK ini juga akan dijadikan sebagai tempat ajang perlombaan olahraga skala internasional dan kegiatan wisata lainnya," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WanxR5
January 22, 2019 at 10:46PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WanxR5
via IFTTT

OSO: Saya tidak akan Mundur

OSO mengatakan perjuangannya untuk masuk DCT DPD bukan untuk kepentingan pribadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang menegaskan dirinya tidak akan mundur Partai Hanura dari pencalegan DPD RI selama Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menjalankan amanah konstitusi. OSO mengatakan perjuangannya untuk masuk dalam daftar calon tetap anggota DPD, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

"Saya tidak akan mundur selama KPU tidak menjalankan konstitusi, tidak melaksanakan perintah, dan putusan PTUN, Bawaslu, dan Mahkamah Agung," kata Oesman di Jakarta, Selasa (22/1).

OSO mengatakan bahwa perjuangannya tersebut bukan untuk pribadinya sendiri, melainkan kepentingan hukum dan negara. Menurutnya, putusan MK yang selama ini digunakan KPU tidak bisa dipelintir untuk digunakan pada Pemilu 2019, tetapi untuk 2024.

"Kami mendukung MK. Namun, putusannya tidak bisa diplintir, baca amar putusan MK," ujarnya.

Sebelumnya, majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan perkara sengketa proses pemilu yang diajukan Oesman. PTUN memerintahkan KPU menerbitkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPD baru yang memasukan nama Oesman.

Dalam putusan perkara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT, majelis hakim PTUN Jakarta juga membatalkan keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan DCT perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.

KPU harus mencabut keputusan tersebut sehingga DCT anggota DPD Pemilu 2019 tidak memiliki landasan hukum.  Namun, KPU tetap bersikukuh menggunakan putusan MK yang melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD RI.

Dalam perkembangannya, PTUN Jakarta kembali memerintahkan KPU mengeksekusi putusan Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018 yang memenangkan gugatan Oesman Sapta melawan KPU, itu sudah berkekuatan hukum tetap.

Perintah pelaksanaan putusan itu tertuang dalam surat PTUN Jakarta Nomor: W2.TUN1.287/HK.06/I/2019 perihal Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Surat ditandatangani Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah, Senin (21-1-2019).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Tc1Oqg
January 22, 2019 at 10:23PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Tc1Oqg
via IFTTT

Universitas Muhammadiyah Mataram Kirim Dai ke Pelosok

Program ini menjadi program tetap di Prodi KPI Universitas Mataram.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM— Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat) mengirimkan mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Agama Islam ke pelosok Pulau Lombok untuk menjadi dai selama satu tahun.

Kepala Program Studi (Kaprodi) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) di Mataram, Zaki Abdillah, mengatakan program ini adalah hasil kerja sama antara Asian Muslim Charity Foundation (AMCF) dan Universitas Muhammadiyah Mataram yang dilaksanakan program studi KPI. 

Zaki mengatakan, tujuan dari program ini adalah sebagai pengabdian kepada masyarakat agar mahasiswa dapat memberikan kontribusi langsung sekaligus mempraktikkan ilmu yang sudah didapat dari universitas. 

“Jadi, mahasiswa tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri namun juga orang lain,¿ katanya.  

Dia menjelaskan, program ini akan dijadikan program rutin Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan ditujukan untuk mahasiswa semester tujuh dan delapan. 

"Program ini sudah menjadi program tetap di Prodi KPI dan ditujukan untuk mahasiswa semester akhir," katanya. 

Dia menyebutkan untuk tahun ini, sebanyak 36 mahasiswa dikirim ke berbagai desa di Lombok. Setiap mahasiswa ditempatkan di satu desa untuk menjalankan program yang sudah ditentuka AMCF yang sekaligus membiayai mahasiswa selama di lokasi dakwah. 

Sedangkan untuk tahun depan, mahasiswa akan dikirim ke daerah luar Lombok seperti Bali, Sumbawa dan Nusa Tenggara Timur. 

Dia berharap mahasiswa dapat menjalankan program tersebut dengan baik dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ARlUij
January 22, 2019 at 10:22PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ARlUij
via IFTTT

Kapolres Gowa Ingatkan Warga Waspada Banjir dan Longsor

Elevasi air di Waduk Bili-Bili yang meningkat bisa menyebabkan pintu air dibuka.

REPUBLIKA.CO.ID,  GOWA -- Kapolres Gowa, Sulawesi Selatan AKBP Shinto Silitonga mengingatkan warga agar tetap siaga. Karena, data terbaru hingga Selasa (22/1) malam ketinggian air di Bendungan Bili-Bili semakin meninggi yang berpotensi mengakibatkan banjir dan tanah longsor.

"Berdasarkan data terbaru per pukul 19.33 WITA dari pengelola waduk Bili-Bili, ketinggian air meningkat dari tadi pagi dan siangnya," ujar Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga di Gowa.

Ia mengatakan ketinggian air yang dilaporkan oleh pengelola waduk Bili-Bili telah mencapai 101,87 meter atau meningkat dari data pagi hingga siang harinya yang berada di angka 101,36 meter.

Shinto menyatakan berdasarkan data tersebut, beberapa potensi kemungkinan bisa terjadi seperti banjir dan tanah longsor lanjutan. Karenanya dirinya mengingatkan agar masyarakat setempat khususnya di dataran rendah untuk tetap waspada.

"Kami mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya banjir dan tanah longsor. Kami mengimbau agar tetap waspada terhadap potensi banjir dan tanah longsor, mengingat situasi waduk Bili-Bili kini berstatus Siaga," kata Shinto.

Menurut dia, elevasi air di Waduk Bili-Bili yang meningkat ini juga bisa menyebabkan pintu air di waduk harus di buka untuk mengurangi debit air. Peningkatan ini berdampak terhadap volume air sungai yang kian meningkat, sehingga sangat berpotensi terjadi banjir hingga longsor.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak pengelola Waduk Bili-Bili, dan akan menginformasikan secara masif ke masyarakat perihal perkembangan kondisi waduk Bili-bili," kata Shinto.

Sebelumnya, Kepala Bagian Humas dan Kerja sama Sekretariat Kabupaten Gowa Abdullah Sirajuddin mengatakan tingginya banjir di Pallangga ini merupakan dampak dari tingginya air di Bendungan Bili-bili 101,36 meter yang akhirnya dilakukan pembukaan pintu air.

"Jadi ini karena hujan yang semakin deras dan tidak berhenti membuat air di bendungan Bili-bili meningkat, sehingga berdampak pada aliran sungai Bili-Bili tersebut, salah satunya Sungai Jene Berang di Jembatan Kembar yang merembes pada beberapa titik di Pallangga," ucapnya. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2T4fAuM
January 22, 2019 at 10:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2T4fAuM
via IFTTT

Pesawat Pemain Cardiff City Hilang Kontak

Emiliano Sala dipastikan berada di dalam pesawat naas Piper PA 46 Malibu.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS — Dunia sepak bola kembali dirundung duka. Sebuah insiden pesawat terbang kembali menggelayuti dunia sepak bola. Adalah pemain Cardiff City. Emiliano Sala dikabarkan menjadi korban kecelakaan pesawat naas. 

Pesawat yang ditumpangi pesepak bola asal Argentina itu diberitakan hilang kontak. Sejatinya Sala bertolak ke Cardiff dari Nantes, Prancis, Senin (21/1) malam waktu setempat. Penerbangan diperkirakan memakan waktu tempuh empat jam. 

Namun, menurut laporan the Mirror, pesawat yang ditumpangi Sala tersebut hilang kontrak dengan Otoritas Udara Prancis tepatnya di dekat Kepulauan Casquets. Selain Sala dikabarkan ada dua orang lainnya termasuk pilot di dalam pesawat naas itu.

Pesawat yang ditumpangi Sala diduga hilang karena angin kencang dan kondisi cuaca yang ekstrem di atas laut. BBC Sport melaporkan, keluarga Sala sangat terpukul mendengar kabar buruk ini. Ayah Sala, Horaico kepada stasiun televisi Argentina, C5N mengatakan, ia dan keluarga besar mendengar kabar naas anaknya dari seorang teman. 

“Saya sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi. Sulit dipercaya. Kami terpukul. Semoga segalanya berjalan baik-baik saja,” kata Horaico. 

Ibu Sala, Mercedes juga larut dalam kesedihan. Kepada C5N, ia mengatakan semua orang di Santa Fe begitu sedih mendengar kabar Sala. “Tampak mendengar sebuah berita hoaks. Kami semua sangat emosional. Seluruh kota sangat syok mendengarnya,” kata Mercedes. 

Pesawat Sala meninggalkan Nantes pada Senin pukul 19.15 waktu setempat. Pesawat telah terbang seting 5.000 kaki ketika terakhir kali dikontak dengan Air Traffic Control (ATC) di Jersey. Kemudian pesawat hilang kontak ketika mencapai ketinggian 2.300 kaki dan tak terpantau radar di dekat Casquets. 

Juru Bicara Otoritas Penerbangan Prancis memastikan pesawat Piper PA 46 Malibu buatan Prancis itu ditumpangi Sala. “Kami konfirmasi Sala berada di dalam pesawat,” kata juru bicara tersebut. 

Kecelakaan yang menimpa Sala ini tentu menjadi sebuah kerugian buat kubu Cardiff City. Ini mengingat Sala merupakan pembelian baru mereka di bursa transfer musim dingin ini. Cardiff baru menyelesaikan proses transfer Sala pada Sabtu (19/1) lalu. Sala diboyong Cardiff dari FC Nantes senilai 15 juta poundsterling. 

Sebelum kecelakaan, Sala sempat berpamitan dengan rekan-rekan setimnya di Nantes. Ia tidak sabar untuk segara berlatih dan merumput dengan klub barunya. 

Mendengar kabar Sala, FC Nantes turut berduka. Bahkan klub Prancis itu memutuskan untuk menunda dua pertandingannya. Atmosfer di Nantes juga dikabarkan diselimuti duka terkait kecelakaan Sala. 

Para penduduk kota setempat berkumpul di jantung kota untuk mendoakan Sala. Pun, mereka yang menanti Sala di Cardiff dirundung duka. “Saya menitikkan air mata. Kabar yang mengejutkan buat semua orang,” kata salah satu fan Cardiff Christopher Jenkins yang berada di dekat StadIon Cardiff City.  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FGubJM
January 22, 2019 at 08:51PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FGubJM
via IFTTT

Soal Baasyir, Menkumham: Kami Lakukan Kajian Sangat Mendalam

Menkumham angkat bicara soal polemik pembebasan Ustaz Baasyir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly angkat bicara terkait rencana pembebasan Ustaz Abu Bakar Baasyir. Yasonna mengatakan, pihaknya bersama Kemenkopolhukam masih memberikan kajian yang sangat mendalam terkait hal itu.

"Bahwa ada faktor kemanusiaan yang dipertimbangkan tentang beliau ya. Karena sejak saya kira lebih dari satu tahun lalu persoalan ini sudah disampaikan pihak keluarga," kata Yasonna di kantornya, Selasa (22/1).

Yasonna menuturkan, sudah ada permintaan dan niat sejak setahun yang lalu mengingat usia Ba'asyir yang semakin tua. Serta ada keinginan keluarga di Solo, agar Baasyir dipindahkan ke rumahnya di Solo.

"Sementara UU tidak memungkinkan itu. Kami tawarkan untuk dipindahkan ke Solo. Tidak di gunung Sindur, mengingat umur sudah uzur kami bantu berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, tapi keluarga mengatakan, kalau hanya di lapas, ya di Sindur saja. Karena dekat dengan fasilitas kesehatan," terangnya.

Yasonna melanjutkan, terdapat ketentuan hukum meskipun presiden ingin membebaskan dengan alasan kemanusiaan. Sehingga pembebasan bersyarat dipertimbangkan.

"Maka presiden memerintahkan kepada kita untuk berkoordinasi dan melakukan kajian yang mendalam. Kembali ke statement pak Wiranto mengatakan diperlukan kajian secara hukum juga termasuk NKRI karena ini kan mengenai perbuatan pidana yang berkaitan dengan keselamatan orang. Terorisme," tambah Yasonna.

Menurutnya, sampai saat ini proses kajian masih terus berjalan. Lantaran proses ini juga menyangkut ya ada urusannya dengan Polri, BNPT, bahkan dengan Kemlu karena menyangkut dengan resolusi PBB. Yasonna menambahkan, dengan rencana pembebasan bersyarat artinya Baasyir tidak bebas murni. Karena bila ingin bebas secara penuh baru akan terwujud pada tahun 2023.

"Tetapi hukum mengatakan kalau sudah melewati 2/3 bisa bebas bersyarat tapi ada syarat-syaratnya. Persyaratan itu harus dipenuhi," ujarnya.

Ihwal syarat pembebasan bersyarat, Yasonna menegaskan  mengakui Pancasila sangat fundamental yakni mengakui Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

"Jadi jangan salah mengakui Pancasila seolah-seolah tidak mengakui Tuhan. Tidak. Maksudnya kita mengakui Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan ya paham NKRI. Itu yang kita persyaratkan karena jenis kejahatannya, kejahatan tentang terorisme terhadap negara. Maka Itu yang jadi persoalan pokok yang kita bahas," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FQpgoV
January 22, 2019 at 08:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FQpgoV
via IFTTT

In Picture: Satgas Kizi TNI Konga XX-P MONUSCO Siap Berangkat ke Kongo

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR --Sejumlah prajurit Satgas Kizi TNI Konga XX-P MONUSCO Kongo 2019 mengecek perbekalan saat masa persiapan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Sentul Bogor, Selasa (22/1/2019).

Sebanyak 175 prajurit Satgas Kizi TNI Konga XX-P MONUSCO Kongo 2019 akan diberangkatkan ke negara Republik Demokratik Kongo pada 25 Januari 2019 sebagai bagian pasukan penjaga perdamaian PBB bersama tentara dari berbagai negara lainnya. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FHjreg
January 22, 2019 at 08:38PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FHjreg
via IFTTT

Tahun Ini Geo Dipa Anggarkan Belanja Modal Rp 850 Miliar

Pada tahun lalu Geo Dipa membukukan laba bersih berkisar Rp 169-170 miliar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Geo Dipa Energi mengalokasikan belaja modal atau capital expenditure (capex) mencapai Rp 850 miliar pada 2019. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan capex 2018 lalu sekitar Rp 500 miliar.

Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim mengatakan belanja modal tahun ini antara lain untuk mengebor 20 sumur eksploitasi di PLTP Patuha, Jawa Barat. Dia menyebut potensi PLTP Patuha mencapai 400 megawatt (MW).

"Saat ini yang baru tergarap mencapai 60 MW," kata Riki dalam acara penandatanganan Geo Dipa Bersih di Jakarta, Selasa (22/1).

Riki mengungkapkan laba bersih 2018 sekitar Rp 169-170 miliar. Realisasi itu lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp 185 miliar.

Namun dia yakin target tahun ini sebesar Rp 187 miliar bakal tercapai. "Tahun lalu laba bersih sekitar Rp 170 miliar karena produksi turun," ujarnya.

Sementara itu Direktur Keuangan Geo Dipa Energi M Ikbal Nur menuturkan pihaknya berkomitmen menciptakan transparansi dan membersihkan perusahaan dari praktik korupsi. Upaya yang dilakukan dengan menerapkan sistem pengadaan elektronik e-Procurrement.

"Kami anti korupsi dan tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Seluruh proses transparan dan penuh tanggung jawab. Kami menuju perusahaan modern. Kami menegaskan manajemen Geo Dipa tidak ada hanky panky dibalik transaksi," jelasnya.

GeoDipa merupakan salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, memiliki peranan untuk menginisiasi skema pembiayaan inovatif dan kreatif dengan tujuan mencapai target pembangunan dengan tetap menjaga APBN tetap sehat dan akuntabel. Geo Dipa sebagai SMV yang menjalankan tugas khusus dari Kementerian Keuangan diharapkan untuk selalu bersinergi dengan BUMN dan Badan Layanan Umum  (BLU) di bawah kementerian Keuangan lainnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2W4YgrD
January 22, 2019 at 08:11PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2W4YgrD
via IFTTT

Jokowi calls on fishermen to use low-interest loans wisely

Bank Mikro Nelayan provides a total of Rp132 billion loans for fishermen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- President Joko Widodo (Jokowi) met the representatives of Indonesian fishermen at the State Palace, here, on Tuesday. He reminded them to utilize low-interest loans wisely.

"I think it is important for them to be used by fishermen as working capital, for investment by fishermen," the president stated.

During the meeting with fishermen, Jokowi was accompanied by Minister of Maritime Affairs and Fisheries Susi Pudjiastuti, Chief of the Presidential Staff Moeldoko, and Coordinator of Presidential Special Staff Teten Masduki. Until now, loans totaling Rp132 billion provided by Bank Mikro Nelayan (Fishermen) has been utilized by fishermen and fishery businessmen.

Bank Mikro Nelayan has set a target of channeling a total of Rp975 billion to fishermen and fishery businessmen seeking low-interest loans. The bank provided loans, with a competitive interest, notably three percent, Jokowi stated.

"Please derive benefits from it. However, if you utilize the loans, do not forget to pay the installments. It is a must," the president added.

He reminded that the loans must not be used for consumptive spending. The meeting with President Jokowi at the palace was attended by some 300 fishermen representing fellow members from across the country.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2W8MIDw
January 22, 2019 at 08:00PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2W8MIDw
via IFTTT

Taiwan donates $500 thousand for Sunda Strait tsunami victim

Tsunami hits Sunda Strait at around 9.27 p.m. local time on Dec 22, 2018.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Taiwan, through the Taipei Economic and Trade Office (TETO) in Indonesia, has extended US$500 thousand in assistance to help victims of the tsunami that struck Sunda Strait. TETO Chairman John C. Chen handed over the assistance to acting chief of the Indonesian Red Cross (PMI) Ginandjar Kartasasmita at the PMI Office here on Tuesday.

Chen expressed hope that assistance from the government and people of Taiwan would be able to alleviate the financial burden of the tsunami victims. "The government and people of Taiwan offer condolences over the tsunami disaster in Sunda Strait," he noted.

The aid can be utilized to rebuild tsunami-hit areas in the provinces of Banten and Lampung and help the victims recover, he stated. Chen said Indonesia had borne witness to a series of earthquakes and tsunamis that claimed several lives and caused material losses last year, while the government and people of Taiwan experienced the same losses.

Earlier, Taiwan also donated US$250 thousand to the PMI for earthquake victims in Lombok Island and $1 million to the Indonesian Ulemas Council and PMI for tsunami victims in Central Sulawesi.

In addition, the Taiwan International Cooperation and Development Fund cooperated with the World Vision and Mercy Corps in donating nearly $700 thousand to implement "the Livelihood Support Program in Central Sulawesi, Indonesia" and "WASH Assistance Program in Central Sulawesi, Indonesia" to rebuild disaster-hit areas.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RZY79C
January 22, 2019 at 08:00PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RZY79C
via IFTTT

Kemenhub Sangkal Beri Perlakuan Khusus ke Maskapai Asing

Maskapai asing yang akan membuka rute ke Indonesia tetap harus sesuai aturan berlaku

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada maskapai asing yang memiliki rute ke Indonesia. Dalam waktu dekat Maskapai Vietjet yang sempat terkenal dengan pramugari berbikini itu akan membuka rute menuju Indonesia pada Maret 2019.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti mengatakan sebagai regulator penerbangan nasional akan selalu menyambut baik dan memfasilitasi maskapai asing yang akan membuka penerbangan ke Indonesia. "Hal ini karena sektor penerbangan sudah diakui sebagai salah satu penggerak perekonomian melalui sektor-sektor terkait, baik itu pariwisata, bisnis, perdagangan dan sebagainya," kata Polana, Selasa (22/1).

Hanya saja, Polana menegaskan maskapai asing tersebut tetap harus memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam penerbangan Indonesia. Terutama, kata dia, aturan dalam hal operasional keselamatan, keamanan, dan kenyamanan maupun aturan bisnis dan bilateral antar negara.

Untuk itu, Polana menegaskan maskapai asing yang akan membuka penerbangan ke Indonesia tetap harus sesuai aturan-aturan yang berlaku. "Tidak ada diskriminasi, namun juga tidak ada perlakuan khusus," ujar Polana.

Menurut Polana, sebelum beroperasi ke Indonesia, VietJet harus memenuhi aspek-aspek keselamatan dan keamanan sesuai hukum penerbangan di Indonesia. Beberapa aturan tersebut yaitu Civil Aviation Safety Regulation (CASR) dan Aircraft Operator Security Program (AOSP) yang ada di dalam KM 25 Tahun 2008.

Maskapai Vietjet merupakan perusahaan penerbangan asal Vietnam yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah Vietnam untuk terbang ke Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian hubungan udara bilateral Indonesia dan Vietnam serta multilateral ASEAN.

Dengan demikian, lanjut Polana, secara resiprokal Vietjet sebagai maskapai yang ditunjuk resmi oleh pemerintah Vietnam dapat beroperasi ke dan dari Indonesia. "Sebaliknya maskapai Indonesia yang ditunjuk resmi oleh pemerintah Indonesia juga dapat beroperasi ke dan dari Vietnam," tutur Polana.

Sebelumnya, VietJet Air akan membuka rute baru ke Indonesia mulai pada Maret 2019. Managing Director VietJet Air, Do Xuan Quang mengatakan penerbangan tersebut dibuka dengan rute Ho Chi Minh-Denpasar. Lalu nantinya Vietjet Air juga akan membuka rute Ho Chi Minh-Jakarta yang dimulai pada akhir 2019.

“Saya pastikan bulan Maret 2019 akan terbang ke Denpasar, Bali. Semua persiapan sudah kami lakukan. Enam bulan pertama, kami akan terbang empat kali seminggu, selanjutnya akan menjadi daily atau tujuh kali seminggu,” jelas Do Xuan Quang.

Do Xuan Quang mengatakan jenis pesawat yang akan digunakan pada rute tersebut yaitu Airbus 321 terbaru. Do Xuan Quang memastikan pesawat tersebut memiliki kapasitas 226 penumpang.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2R2RY81
January 22, 2019 at 07:58PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2R2RY81
via IFTTT

Pertamina EP Targetkan Lifting Minyak 85 Ribu Barel per Hari

Target produksi minyak tahun ini lebih tinggi dari pencapaian selama 2018

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anak perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP, menargetkan tahun ini dapat memproduksi minyak siap jual (lifting) sebesar 85 ribu barel per hari (bopd). Target tersebut diyakini bisa tercapai pascaberoperasinya sejumlah sumur minyak baru dari hasil kegiatan eksplorasi maupun pengembangan.

"Sebenarnya produksi minyak pada Desember 2018 sudah mencapai 85 ribu bopd. Makanya target 2019 optimis bisa tercapai dengan catatan harga rata-rata minyak dunia di atas 50 dolar AS per barel," kata Presiden Direktur PT Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/1).

Ia mengatakan target produksi minyak tahun ini lebih tinggi dari pencapaian selama 2018 sebesar 79.690 bopd atau 96 persen dari target 83 ribu bopd. Sedangkan untuk produksi gas Pertamina EP adalah 1.017 MMSCFD atau 103 persen dari target 986 MMSCFD.

Menurut Nanang, belum tercapainya target produksi minyak sepanjang 2018 dikarenakan selama Januari-Mei terjadi tren penurunan produksi. Ia mengungkapkan produksi minyak Pertamina EP sempat mencapai titik terendah, yakni di posisi 75.800 bopd.

"Namun Juni hingga Desember produksi terus naik hingga Desember lalu mencapai 85 ribu bopd," katanya.

Ia mengatakan tingkat produksi minyak sekitar 85 ribu bopd diyakini dapat dipertahankan pada tahun ini. Hal ini sejalan dengan keberhasilan perseroan mengubah tren penurunan produksi (decline rate) di tahun 2018 menjadi peningkatan (incline rate) sebesar 7 persen.

Kondisi tersebut terkait telah dimulainya sejumlah pengembangan sumur minyak baru hasil kegiatan eksplorasi seperti Jatiasih, Bambu Besar, Tapen dan Akasia Bagus. Selain itu, mulai pertengahan 2018, Pertamina EP secara resmi menjadi operator lapangan Sukowati di Jawa Timur.

"Dengan menjadi operatorship Sukowati maka kami bisa leluasa menggenjot produksi sehingga memberikan dampak peningkatan produksi Sukowati hingga 10.000 barel per hari," katanya.

Kegiatan pengembangan secara agresif juga dilakukan di Kalimantan, seperti Bunyu dan Tarakan. "Sekitar 50 persen pengeboran sumur ada di Kalimantan yang dikelola oleh Pertamina EP Asset 5," kata Nanang.

Pertamina EP menargetkan pada tahun 2019 dapat melakukan kegiatan pengeboran sebanyak 102 sumur, terdiri dari 94 sumur pengembangan dan 8 sumur eksplorasi.

Nanang juga berharap bahwa PT Pertamina EP dapat menemukan prospektif pengeboran baru dengan nilai komersial yang tinggi. Kontributor untuk produksi minyak Pertamina EP terutama dari Asset 4 dan Asset 5, serta untuk kotributor produksi gas Pertamina EP berasal dari Asset 2, Asset 4, dan Asset 5.

Menurut Nanang, pihaknya optimistis target produksi migas tahun ini bisa tercapai. Meskipun, sambungnya, tantangan yang dihadapi tidak ringan seperti fluktuasi harga minyak dan memanasnya suhu politik dalam negeri menjelang pemilihan presiden.

"Asalkan harga minyak stabil dan kegiatan pemilu berjalan dengan aman maka diharapkan perseroan dapat mencapai target laba bersih tahun ini sebesar 755 juta dolar AS, lebih tinggi dari realisasi 2018 sebesar 753 juta dolar AS," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2U6H17j
January 22, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2U6H17j
via IFTTT

Kerja Keras Jadi Kerja Cerdas dengan Laut Nusantara

Aplikasi menyediakan berbagai fitur yang mempermudah nelayan saat melaut.

REPUBLIKA.CO.ID, Mencari ikan telah menjadi bagian hidup dari Sukarih, seorang nelayan asal Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. Dengan perahu berbobot lima gross ton (GT), dia biasa melaut di perairan Indramayu.

Sekali melaut, Sukarih menghabiskan waktu sekitar tiga hari. Untuk keperluan itu, dia harus mengeluarkan modal sekitar Rp 1 juta. Selain untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), modal itu juga digunakan untuk perbekalan makan, minum maupun lainnya.

Sebagai nelayan tradisional, Sukarih pergi melaut hanya berdasarkan perkiraan kemana kemudi perahu harus diarahkan mencari ikan. Jika beruntung, dia bisa memperoleh hasil tangkapan senilai Rp 3 juta. Namun, jika ternyata perkiraannya tak tepat, maka hanya sedikit ikan yang bisa ditangkap di perairan yang ditujunya. Akibatnya, baik modal maupun waktu yang telah dihabiskan pun menjadi sia-sia karena hasilnya tak cukup untuk menutup modal yang dikeluarkan.

‘’Pernah juga melaut tanpa hasil karena ternyata cuaca buruk terjadi saat sudah sampai di tengah laut,’’ ujar Sukarih, saat ditemui di Desa Karangsong, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Selasa (22/1).

Menjawab kesulitan nelayan seperti Sukarih, Balai Riset dan Observasi Laut (BROL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan XL Axiata meluncurkan aplikasi Laut Nusantara. Aplikasi tersebut menyediakan berbagai fitur yang mempermudah nelayan saat melaut.

Aplikasi Laut Nusantara yang di-launching pada 30 Agustus 2018 dan di-relaunching oleh Menteri Susi Pudjiastuti pada 10 Oktober 2018 itu didukung basis informasi yang lengkap dan real time. Untuk sumber datanya, berasal dari BROL.

Data-data dari BROL itu dibuat up to date dan berdasarkan riset dan observasi laut di seluruh wilayah nusantara. Semua informasi kelautan yang terdapat dalam aplikasi Laut Nusantara tersebut didapat secara langsung dari stasiun bumi BROL sehingga tidak diragukan keakuratannya. 

‘’Jadi XL Axiata menyiapkan teknologinya, kami yang menyiapkan isinya (data),’’ ujar Kepala BROL KKP, I Nyoman Radiarta, saat ditemui di sela sosialisasi aplikasi Laut Nusantara di Desa Karangsong, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Selasa (22/1).

I Nyoman Radiarta menyebutkan, berbagai fitur yang tersaji dalam aplikasi Laut Nusantara di antaranya adalah Daerah Penangkapan Ikan. Fitur itu berisi sebaran ikan, potensi sebaran ikan, data cuaca seperti arah dan kecepatan angin, cuaca, tinggi gelombang pada koordinat tertentu, serta status di perairan seperti aman, waspada dan bahaya.

‘’Jadi nelayan sudah tahu di titik mana ikan berada. Nelayan tak perlu lagi mencari ikan, tapi sudah langsung menangkap ikan,’’ terang I Nyoman Radiarta.  

Fitur lainnya adalah Lapor Tangkapan, Gelombang Perairan, Informasi Angin, Informasi Harga Ikan Pelabuhan, Nama Ikan dari 3 Penamaan, Cuaca Perairan, Informasi Pelabuhan,  Perkiraan BBM, serta fitur Chatting.

‘’Aplikasi ini akan terus kita perbaharui sesuai dengan masukan dan kebutuhan dari para nelayan,’’ tegas I Nyoman Radiarta.

I Nyoman Radiarta menyatakan, aplikasi Laut Nusantara itu diberikan secara gratis. Meski bekerja sama dengan XL Axiata, namun siapapun bisa mengunduhnya. Sejak diluncurkan pada 2018, pihaknya bersama XL Axiata sudah mensosialisasikannya kepada 1.300 nelayan  di berbagai daerah. Selain itu, yang sudah mengunduh aplikasi itu tercatat lebih dari 5.000 pengguna.

Head of Sales Area Indramayu Central Region XL Axiata, R Tommy Chandra Dirgantara, menambahkan, keberadaan aplikasi Laut Nusantara itu merupakan komitmen XL Axiata untuk meningkatkan ekonomi nelayan.

‘’Melalui aplikasi Laut Nusantara, kita ubah kerja keras jadi kerja cerdas. Pekerjaan nelayan jadi lebih simpel, lebih ekonomis dan lebih efektif,’’ tukas Tommy.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, AR Hakim pun menyambut baik keberadaan aplikasi tersebut. Dia menilai, aplikasi tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan.

‘’BBM makin irit karena nelayan sudah tahu kemana harus menangkap ikan, bukan lagi mencari ikan. Hasil tangkapan pun akan meningkat,’’ kata Hakim.

Hakim menyebutkan, jumlah nelayan Indramayu saat ini ada sekitar 39 ribu orang. Sedangkan produksi perikanan Indramayu pada tahun lalu mencapai sekitar 164 ribu ton.

Sementara itu, dalam sosialisasi aplikasi Laut Nusantara di Desa Karangsong, XL Axiata membagikan secara gratis handphone yang dilengkapi paket data untuk 30 hari serta paket telepon kepada 100 orang nelayan. Mereka juga mengajarkan secara langsung kepada para nelayan tersebut cara mengunduh maupun menggunakan aplikasi tersebut.

Sukarih, yang menjadi salah satu nelayan penerima bantuan itu mengaku sangat gembira. Dia yakin, aplikasi Laut Nusantara akan mempermudah aktivitasnya saat melaut.

‘’Dulu kan harus mencari-cari ikan, sekarang bisa langsung menangkap ikan karena kita sudah tahu lokasi sebaran ikannya. BBM dan perbekalan juga bisa lebih irit,’’ tandas sukarih. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DrkcWE
January 22, 2019 at 07:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DrkcWE
via IFTTT

Pemerintah akan Bantu Pendanaan 2.500 Wirausaha Pemula

Pemerintah telah menyalurkan bantuan pendanaan Rp 220,581 miliar ke wirausaha pemula

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tahun ini akan menyalurkan bantuan dana sebesar Rp 30 miliar. Dana tersebut akan disalurkan kepada 2.500 wirausaha pemula (WP).

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati mengatakan, pihaknya telah melaksanakan program penumbuhan dan pengembangan WP sejak 2010. "Bantuan WP itu diprioritaskan bagi kawasan daerah tertinggal/terluar/terdepan, kawasan ekonomi khusus, serta daerah antar kelompok berpendapatan rendah," ujar Yuana, Selasa (22/1).

Program WP 2011-2017 telah terealisasi sebanyak 18.430 WP yang tersebar di 34 provinsi dengan nilai bantuan sebesar Rp 220,581 miliar. Khusus untuk WP 2015 sampai 2018 telah terealisasi sebanyak 6.991 WP dengan nilai sebesar Rp 136,4 miliar. Untuk program WP 2018, hingga  Desember 2018 telah terealisasi sebanyak 1.952 WP atau 106,61 persen dengan nilai Rp 23,801 miliar yang tersebar di 34 provinsi pada 166 kabupaten/kota.

Ia menjelaskan, program WP 2018 telah menyasar perempuan sebanyak 951 WP (59,59 persen) dan laki-laki sebanyak (40,41 persen). Sedangkan berdasarkan klasifikasi bidang usaha, WP 2018 meliputi bidang usaha kerajinan dengan 249 WP (15,60 persen) dengan nilai Rp 3,054 miliar, konveksi dan busana 164 WP (10,28 persen) dengan nilai Rp 2,056 miliar.

Sementara sektor usaha olahan makanan/minuman dan jasa kuliner 884 WP (55,39 persen) dengan nilai Rp 10,770 miliar, produk inovatif lainnya 33 WP (2,07 persen) dengan nilai Rp 416 juta, perikanan 50 WP (3,13 persen) dengan nilai Rp 623 juta, pertanian 71 WP (4,45 persen) dengan nilai Rp 871 juta, peternakan sebanyak 95 WP (5,95 persen) dengan nilai Rp 1,158 miliar, dan bidang jasa sebanyak 50 WP (3,13 persen) dengan nilai Rp 625 juta.

Menurutnya, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penerima program WP 2018, bantuan dana telah dipergunakan untuk modal kerja sebesar Rp 5,095 miliar dan untuk modal investasi sebesar Rp 6,034 miliar.

"Bantuan sangat bermanfaat, antara lain diindikasikan dengan adanya penambahan tenaga kerja sebanyak 600 orang atau meningkat 50,04 persen, dari total tenaga kerja sebelumnya sebanyak 1.199 orang," kata Yuana.

Selain itu, terjadi peningkatan aset usaha sebesar Rp 6,468 miliar atau 103,54 persen dari total aset sebelumnya sebesar Rp 6,247 miliar. Sedangkan penambahan omset usahanya sebesar Rp 1,123 miliar atau 47,60 persen dari total omset sebelumnya sebesar Rp 2,361 miliar.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2T9xzQK
January 22, 2019 at 07:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2T9xzQK
via IFTTT

Police observes probable rise of terrorist sleeper cells

Police conducts mitigation on the release of convicted terrorist Abu Bakar Ba'asyir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The National Police is waiting for in-depth review on the release of convicted terrorist ustaz Abu Bakar Ba'asyir. The police will inspect and mitigate things that could awaken terrorist's sleeper cells.

"We are still waiting (the review) from all aspects as Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs said. The parole must be reviewed throughly and not in a hurry," the head of the National Police Public Information Bureau, Brigadier General Dedi Prasetyo, said in his office, Jakarta, on Tuesday (Jan 22).

According to Dedi, the police will inspect and mitigate possibility of the awakening of terrorist's sleeper cells following Ba'asyir parole. He said mitigation has been done by Antiterror squad, Central Java Police and Surakarta Police.

The government is still reviewing a parole to be given to Ba'asyir. President Joko Widodo (Jokowi) asserted that the efforts to release Ba'asyir must be in accordance with the prevailing legal mechanism.

According to Jokowi, one of the conditions was to be loyal to the Unitary State of Republic Indonesia (NKRI) and state ideology Pancasila. The president stressed that loyalty to NKRI and Pancasila cannot be negotiable as it is a principle matter.

He explained that Ba'asyir must fullfil the conditions to be eligible for parole. "This is a parole, not an unconditional release," he reiterated.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AZLFNg
January 22, 2019 at 07:34PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AZLFNg
via IFTTT

Soal Kisi-Kisi Debat akan Dihapus, Erick: Kami Fleksibel

Erick mengatakan TKN mempersiapkan semua dengan baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, tidak mempermasalahkan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghapus kisi-kisi debat pilpres putaran selanjutnya. TKN fleksibel dengan seluruh peluang yang ada dalam debat pilpres, termasuk bila memang dilakukan tanpa kisi-kisi.

"Kalau kami fleksibel. Kami mempersiapkan semua dengan baik. Yang terpenting, seperti statement saya beberapa kali: tolong fokus, jangan gagal fokus," kata Erick usai bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/1).

Ia meminta kepada tim paslon seberang juga mengikuti alur debat dengan baik. Artinya, jawaban yang diberikan harus sejalan dengan pertanyaan yang dilontarkan paslon lawan.

"Kalau isu debatnya ini, ya harus dibahasnya ini. Kalau itu yang dibahas ya itu. Ya kepada paslon 02. Hal itu perlu diluruskan. Orang sudah nunggu TV nggak dijawab. Ntar baper," kata Erick.

Sebelumnya, KPU RI mempertimbangkan untuk menghapus pemberian kisi-kisi pertanyaan pada debat capres selanjutnya. Pertimbangan tersebut berdasarkan masukan dari para pakar dan masyarakat.

"Kami mempertimbangkan masukan pakar dan masyarakat terkait evaluasi debat. Kalau menurut masyarakat karena kisi-kisi menjadi kurang seru, kisi-kisi tidak akan kita berikan lagi," kata Komisioner KPU RI Ilham Saputra disela kegiatan meninjau pencetakan perdana surat suara Pemilu 2019 di PT Gramedia, Jakarta, Ahad (20/1).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2T39FWJ
January 22, 2019 at 07:32PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2T39FWJ
via IFTTT

Bulog Siap Serap Jagung Petani pada Masa Panen 2019

Kementan akan menyiapkan 900 ribu unit pengering untuk musim panen jagung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menyerap jagung dari petani pada masa panen 2019. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan, kebijakan tersebut agar harga jagung tidak anjok pada masa panen nanti.

"Dari petanya akan surplus. Jangan sampai harga anjlok karena tidak ada yang menyerap, maka Bulog ditugaskan menyerap," kata Budi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa (22/1).

Dia menyampaikan, realisasi pengadaan jagung oleh Bulog pada 2018 adalah sebesar 99 ribu ton dan berasal dari impor. Untuk 2019, Budi menyebut mekanisme penyerapan jagung masih akan diatur oleh pemerintah.

"Kita lihat perkembangannya, agar petani tidak dirugikan dan peternak tidak kemahalan," kata Budi.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan menyiapkan 900 ribu unit pengering untuk menyambut panen jagung. Amran memproyeksikan puncak panen jagung dan beras akan terjadi kisaran Februari hingga April 2019.

"Kita antisipasi dan siapkan dryer dari Kementan atas perintah Presiden sebanyak 900 ribu unit untuk jagung dan beras. Tapi kita fokus jagung," kata Amran usai menghadiri rapat koordinasi pangan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa (22/1).

Dia menyampaikan, telah melakukan kunjungan kerja ke Probolinggo, Jawa Timur untuk memantau harga jagung di tingkat petani. Dari kunjungan tersebut, diketahui posisi harga jagung di tingkat petani berada di level Rp 4 ribu per kilogram.

"Nanti mulai masuk panen puncak ini bisa lebih murah. Sehingga, kita melalukan antisipasi dari sekarang," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penyerapan jagung untuk menjadi stok Bulog pada masa paceklik. Mentan mengatakan, akan menyiapkan acuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung.

"HPP kita siapkan tapi kita lihat harga di lapangan. Volumenya intinya kita harapkan petani tidak rugi, peternak insya Allah tidak membeli jagung dengan mahal," kata Amran.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CACAuA
January 22, 2019 at 07:28PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CACAuA
via IFTTT

JK: Pemerintah tanpa Kritik, Bukan Kritik

'Apa saja dikritik, mau sabun dikritik, keputusan dikritik. Namanya demokrasi.'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah biasa menerima kritik. Pernyataan itu menanggapi pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo kepada pembunuh wartawan Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa.

"Ya biasalah, saya katakan tadi pemerintah tanpa kritik, bukan pemerintah. Apa saja dikritik, mau sabun dikritik, ini dikritik, keputusan (grasi) dikritik. Itu biasa saja, namanya demokrasi," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (22/1).

Terkait kritik dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Denpasar, JK mengatakan, pemberian grasi tersebut maknanya tidak terlalu jauh dengan vonis hukuman seumur hidup. "Memang umumnya, yang namanya hukuman seumur hidup itu hampir sama 20 tahun, itu juga umurnya sekarang berapa? Ya kita tidak mendahului Tuhan, tapi ya memang tidak jauh-jauh itu 20 tahun (dengan) seumur hidup," katanya.

Nama I Nyoman Susrama, pelaku pembunuhan terhadap Bagus Narendra Prabangsa, termasuk satu dari 115 terpidana yang mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo. Susrama ditahan sejak 26 Mei 2009 atas tindakan pembunuhan terhadap Prabangsa pada 11 Februari 2009.

Awalnya, Susrama divonis hukuman penjara seumur, namun setelah mendapatkan grasi tersebut, hukumannya menjadi 20 tahun penjara. AJI Denpasar, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, meminta Presiden Jokowi mencabut pemberian grasi tersebut karena dinilai dapat melemahkan penegakan kemerdekaan pers.

"Pemberian grasi dari seumur hidup menjadi 20 tahun ini bisa melemahkan penegakan kemerdekaan pers, karena setelah 20 tahun akan menerima remisi dan bukan tidak mungkin nantinya akan menerima pembebasan bersyarat. Karena itu AJI Denpasar sangat menyayangkan dan menyesalkan pemberian grasi tersebut," kata Ketua AJI Denpasar Nandhang R Astika.

Meski memiliki kewenangan untuk memberikan grasi sesuai diatur UU No. 22 Tahun 2002 dan Perubahanya, UU No. 5 Tahun 2010, Presiden seharusnya memerintahkan jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mengoreksi sebelum grasi itu diberikan. "Untuk itu AJI Denpasar menuntut agar pemberian grasi kepada otak pembunuhan AA Gde Bagus Narendra Prabangsa untuk dicabut atau dianulir," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RJonWw
January 22, 2019 at 07:27PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RJonWw
via IFTTT