BPN: Usut Tuntas Amplop Diduga untuk Serangan Fajar

Wakil Ketua BPN, Mardani Ali Sera

Foto: Republika TV/Surya Dinata

EMBED SHARE

Penegak hukum segera mengusut kasus tersebut sampai tuntas.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sebanyak 84 kardus berisi 400 ribu amplop milik mantan anggota DPR RI komisi VI dari fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangars. Diduga, amplop itu sengaja disiapkan Bowo terkait pencalegannya di Pemilu 2019 dalam rangka ‘serangan fajar.'

Terkait kasus tersebut, Wakil Ketua BPN, Mardani Ali Sera mengatakan agar penegak hukum segera mengusut kasus tersebut sampai tuntas.

Berikut video lengkapnya.

Videografer | Surya Dinata     Video Editor | Wisnu Aji Prasetiyo

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Penegak hukum segera mengusut kasus tersebut sampai tuntas.

Golput harus diantisipasi sejak dini.

Jumlah surat suara yang rusak tidak banyak

Hadapi multiple sclerosis, Selma Blair mendapat dukungan dari Michael J Fox.

Amanat jabatan merupakan musibah yang sepatutnya kita hindari.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2YOaWEJ
April 05, 2019 at 09:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2YOaWEJ
via IFTTT

Kapolres Purwakarta Ajak Warga untuk tidak Golput

Golput harus diantisipasi sejak dini.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Kapolres Purwakarta AKBP Matrius, mengajak warga di wilayah yang terkenal dengan Satai Marangginya ini, untuk tidak golput pada 17 April mendatang. Sebab, suara warga saat ini sangat menentukan nasib bangsa dalam lima tahun kedepan.

"Kami, bersama lembaga penyelenggara Pemilu, terus sosialisasikan kepada warga untuk tidak golput. Pada 17 April nanti, warga harus mencoblos dulu ke TPS, baru liburan. Jangan liburan dulu, nantinya tidak mencoblos," ujar Matrius, kepada Republika.co.id, Jumat (5/4).

Menurut Matrius, golput ini harus diantisipasi sejak dini. Jangan sampai, jadi ancaman bagi terselenggaranya pesta demokrasi. Apalagi, di Kabupaten Purwakarta, berdasarkan survei dari LSI, ada tiga kecamatan di daerah pemilihan (Dapil) lima, yang swing voters-nya cukup tinggi.

Yaitu, Kecamatan Tegalwaru, Maniis dan Plered. Hal ini, harus diantisipasi. Jangan sampai, swing voters tersebut justru menjadi golput. Mereka harus menentukan pilihannya. Sebab, suara mereka sangat menentukan nasib bangsa ini.

Terkait dengan pengamanan, pihaknya menerjunkan 880 personel gabungan dari TNI dan Polri. Khusus untuk Polri, ada 640 anggota. Sisanya, dari TNI. Selain itu, ada 100 personel yang diperbantukan dari Brimob Polda Jabar.

Untuk TPS yang rawan, lanjut Matrius, ada dua titik. Yaitu, di Kecamatan Sukasari. Sebab, TPS tersebut tidak bisa diakses melalui jalur darat. Melainkan, harus menggunakan perahu dan menyebrangi Waduk Jatiluhur.

Serta, di Kecamatan Tegalwaru. Kedua lokasi ini, sangat rawan berdasarkan letak geografis. Jadi, di dua TPS ini perlu juga diantisipasi sejak dini.

"Kalau dari rawan konflik, saya rasa semuanya rawan. Tapi, sampai saat ini masih dalam tahap terkendali," ujar Matrius.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2TZRiBZ
April 05, 2019 at 09:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2TZRiBZ
via IFTTT

BPN Minta Polisi Netral

Ada dugaan mobilisasi aparat kepolisian di Garut, Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga Uno, Andre Rosiade menyayangkan adanya dugaan mobilisasi aparat kepolisian di Garut, Jawa Barat untuk memenangkan pasangan nomor urut 01. Menurut Andre, pengakuan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis sebagai puncak gunung es dari berbagai kasus terkait keterlibatan aparat penegak hukum hingga aparatur sipil negara unbuk memenangkan paslon 01.

“Pernyataan Mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut ini merupakan Puncak Gunung Es. Kita tahu selama ini kita sudah melihat ada video yang viral di medsos, polisi mengajak memilih Pak Jokowi, kita mendengar indikasi Kepala Desa dipanggil untuk menangkan paslon 01, bahkan kita juga melihat grup WA yang viral mengenai keberpihakan polisi beberapa hari yang lalu,” kata Andre dalam rilis yang diterima Republika.co.id pada Ahad (31/3).

Andre pun mendesak adanya investigasi total dilingkungan Polri. Menurutnya, Kapolri harus mengklarifikasi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh AKP Sukman. BPN pun berharap polri netral dalam pelaksanaan Pilpres 2019 yang berlangsung April mendatang.

“Polri harus netral dan tidak boleh berpihak. Jangan sampai indikasi ketidak netralan ini merusak kepercayaan rakyat terhadap Polri. Jangan sampai Pemilu kita ini hasilnya tidak dapat dipercaya. Kami rakyat Indonesia ingin percaya Polri adalah institusi yang netral. Untuk itu kami menunggu Klarifikasi resmi dari Kapolri,” katanya.

Diketahui dalam sejumlah pemberitaan, AKP Sulman mengungkap dirinya mendapat arahan dari atasannya utnuk menggalang dukungan bagi pasangan capres-cawapres 01. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2WzyYkL
March 31, 2019 at 09:36PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2WzyYkL
via IFTTT

Cetak Sejarah, Saudi Masukkan Bahasa Cina ke Kurikulum Wajib

Cetak Sejarah, Saudi Masukkan Bahasa Cina ke Kurikulum Wajib

Senin , 25 Feb 2019, 21:36 WIB

IHRAM.CO.ID, 

Baca Juga:

Saudi akan Masukan Bahasa Cina dalam Kurikulum Wajib Pendidikan

DUBAI—  Arab Saudi telah memutuskan memasukkan bahasa Mandarin dalam kurikulum pada semua tahapan pendididkan di sekolah dan universitas di seluruh Saudi. 

Keputusan kebijakan tersebut diambil selama kunjungan Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman (MBS) ke Cina.

Dilansir laman Alarabiya News kebijakan ini bertujuan guna memerkuat persahabatan dan kerja sama antara Saudi dan Republik Rakyat Cina (RRC). 

Menurut Saudi Press Agency (SPA) kebijakan menerapkan pelajaran bahasa mandarin di semua lini jenjang pendidikan Saudi, juga untuk memerdalam kemitraan strategis pada semua tingkatan.

Masuknya bahasa Mandarin dalam kurikulum juga akan meningkatkan keragaman budaya siswa di Kerajaan.

 "Kebijakan ini berkontribusi pada pencapaian tujuan nasionl masa depan di bidang pendidikan di bawah visi pendidikan 2030," SPA melaporkan.

Hal ini dinilai sebagai langkah penting menuju cakrawala akademik baru bagi siswa dari berbagai tingkatan pendidikan di Kerajaan. 

Berita Terkait

Belajar bahasa Mandarin Cina merupakan jembatan antara kedua orang beda budaya sehingga akan berkontribusi pada peningkatan hubungan perdagangan dan budaya, demikian SPA menuliskan.

Pada Kamis pekan lalu, Menteri Kebudayaan kerajaan Pangeran Badr bin Abdullah bin Farhan, mengumumkan sebuah penghargaan yakni "Penghargaan Pangeran Mohammed bin Salman untuk Kerjasama Budaya antara Kerajaan Arab Saudi dan RRC." 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SVmXsq
February 25, 2019 at 09:36PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SVmXsq
via IFTTT

Petani Keluhkan Harga Turun Akibat Rembesan Gula Impor

Presiden Jokowi berjanji akan melakukan revitalisasi pabrik gula.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan petani tebu mendatangi Istana Negara pada Rabu (6/2) siang tadi. Mereka sengaja diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Salah satu petani tebu asal Madiun, Jawa Timur, Tarip mengeluhkan turunnya harga gula di level petani akibat adanya rembesan gula rafinasi impor. Gula rafinasi diimpor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri, bukan ditujukan untuk bersaing dengan gula kristal produksi dalam negeri.

"Harga gula petani mulai 2016 sudah mulai turun karena ada gula impor yang merembes ke pasaran konsumen," kata Tarip di Istana Negara, Rabu (6/2).

Ia mendesak presiden agar lebih bijak dalam menentukan periode impor gula agar tidak bertabrakan dengan masa panen tebu. Tarip menyampaikan bahwa petani tebu pada prinsipnya tidak anti-impor. Menurutnya, produksi gula nasional memang belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi gula, khususnya untuk industri.

"Kami sadar gula produksi nasional di bawah kebutuhan konsumen. Kami harap kalau impor tidak waktu panen sehingga harga gula tetap bisa memenuhi biaya pokok produksi (BPP)," kata Tarip.

Tarip juga menyampaikan kepada Presiden agar pemerintah mempertahankan sistem bagi hasil antara petani tebu dengan pabrik gula. Menurutnya, sistem itu justru menguntungkan petani, ketimbang sistem beli putus. Sistem bagi hasil tersebut memberikan porsi gula hasil penggilingan sebanyak 66 persen untuk petani dan 34 persen untuk pabrik.

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi berjanji akan melakukan revitalisasi pabrik gula untuk meningkatkan tingkat rendemen gula. Presiden juga berjanji akan menaikkan Harga Pokok Petani (HPP) dari angkanya saat ini sebesar Rp 9.700 per kilo gram (kg). Soal berapa besaran kenaikannya, Presiden berjanji akan memberikan hasil dalam satu pekan ke depan.

"Lalu sistem bagi hasil tetap dipertahankan akan ditindaklanjuti. Jangan dipikir semua hal saya ngerti, setiap hari saya ke daerah, ke desa tapi hal-hal ini kalau nggak ketemu langsung dengan pelaku nggak nangkep," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Gt27ZW
February 06, 2019 at 09:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Gt27ZW
via IFTTT

Fahri: Indonesia-Saudi Perlu Bertemu Bahas Soal Biometrik

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui lima kementerian telah sepakat proses rekam biometrik ditunda. Meski demikian Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel masih melakukan rekam biometrik kepada calon jamaah umrah.

Baca Juga:

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzan menyarankan,  pemerintah menemui otoritas tertinggi di Saudi agar permintaan penundaan rekam biometrik dapat dikabulkan oleh pemerintah Saudi. Menurutnya VFS Tasheel tidak akan menunda sebelum Saudi yang meminta penundaan terhadap proses rekam biometrik di lapangan. “ Yang penting pemerintah ngomong sama Saudi,” kata Fahri kepada Republika.co.id di komplek parlemen Senayan, Selasa (29/1).

Fahri mengatakan, jika pemerintah tidak ingin kedaulatannya merasa terganggu oleh negara lain dalam hal ini Saudi yang mengambil data jamaah melalui rekam bimetrik, maka pemerintah jangan segan melakukan pertemuan dengan otoritas tertinggi Saudi, yakni Raja Salman bin Abdulaziz al Saud. “Jadi jangan ngomel di sini, ngomelnya di Saudi sono,” katanya.

Fahri mengatakan, cukup sulit memang jika rekam biometrik sebagai syarat mendapatkan visa umrah atau haji merupakan permintaan dari pemerintah Saudi itu sendiri. Karena, menurut Fahri, Pemerintah Saudi memiliki maksud dan tujuan menerapkan kebijakan rekam biometrik yang tak lain untuk kepentingan keamanan negaranya. “Kalau itu permintaannya Saudi susah mau di apain,” katanya.

Karena menurut Fahri Pemerintah RI tidak bisa melakukan intervensi terhadap aturan-aturan yang telah dikeluarkan Saudi untuk dijalankan. Terlebih Saudi merupakan tuan rumah di Tanah Suci. Untuk itu siapa pun negaranya jika warga negaranya ingin berangkat ke Tanah Suci harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Saudi termasuk rekam biometrik.

“Ini bukan sistem Indonesia, ini sistem Saudi. Enggak bisa kita intervensi atauran di negara lain,” katanya.

Berita Terkait

Menurutnya, masalah ini akan selesai jika ada komunikasi atara pimpinan Pemerintah RI dan pimpinan Pemerintah Saudi. Tujuannya untuk menyampaikan bahwa rekam biometrik menyulitkan penduduk Indonesia berangkat umrah. "Begitu Saudinya setuju ya sudah selesai, tidak ada rekam biometrik," katanya
 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Uq5hkV
January 29, 2019 at 09:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Uq5hkV
via IFTTT

Kampanye Islam Damai, Masjid di India Gelar 'Open House'

Kegiatan ini sebagai upaya membuka wawasan tentang prinsip damai Islam.

REPUBLIKA.CO.ID, AHMEDABAD – Dalam rangka menunjukkan pesan keberagaman, sebuah masjid di Ahmedabad di negara bagian Gujarat, India, membuka pintunya untuk orang-orang dari semua kalangan agama. 

Masjid Umar Bin Khattab yang terletak di area Rakhial mulai menggelar sebuah pameran. Sehingga, semua masyarakat dari berbagai agama dapat datang dan menyaksikan berbagai kegiatan yang berlangsung di dalam masjid.  

Penyelenggara pameran di masjid tersebut mengatakan, slogan utama dari kegiatan tersebut ialah untuk menginisiasi kerukunan komunitas di antara masyarakat. Pameran ini mulai dibuka sejak Ahad (27/1) waktu setempat.

Menurut penyelenggara acara, orang-orang memiliki kesan yang keliru tentang kegiatan yang berlangsung di dalam masjid.

Karena itulah, mereka ingin terus membuka diri agar orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kegiatan di masjid tersebut.  

"Kami juga meminta masjid-masjid lain untuk mengikuti tren ini, sehingga orang-orang memahami agama kita," kata penyelenggara tersebut, dilansir di ANI News, Senin (28/1).

Seorang pengunjung beragama Hindu mengatakan, pameran itu adalah isyarat yang sangat bagus. Ia mengaku senang karena pengelola masjid membiarkan masjid terbuka bagi semua kalangan.

"Hari ini saya datang ke sini dan menyaksikan Namaz (shalat), yang memberi saya lingkungan positif," ujarnya.  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HCCVmd
January 28, 2019 at 09:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HCCVmd
via IFTTT

Kapolri Didesak Bentuk Satgas Usut Teror ke Pimpinan KPK

Anggota Komisi III DPR mengatakan pihaknya akan mengawasi perkembangan kasus ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik mendesak Kapolri membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengusut kasus teror bom di kediaman dua komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (9/1) pagi. Ia menegaskan, Komisi III DPR akan memantau serius perkembangan pengungkapan kasus tersebut.

"Saya melihat apa yang terjadi adalah teror yang masif, terstruktur dan terencana yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk membuat KPK kecut dan takut dalam melakukan tugasnya memberantas korupsi," kata Erma, Rabu.  

Dalam kesempatan itu, dia meminta agar Kapolri segera turun tangan untuk membentuk Satgas Khusus terkait kasus tersebut. Satgas Khusus tersebut harus bertugas dan bertanggungjawab sekaligus dengan investigasi kasus Novel Bawesdan.

"Satgas Khusus itu, saya minta agar dipimpin langsung oleh Wakapolri dan harus bisa mengungkap siapa pelaku dan aktor utama di balik peristiwa ini. Saya percaya Polri punya semua sumber daya untuk mengungkapnya, dan tinggal kemauan saja," katanya.

Menurutnya, Komisi III akan memantau serius kasus ini karena teror terhadap aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya tidak bisa dibiarkan.

Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal memastikan, kediaman dua komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga menerima ancaman teror bom Rabu pagi, saat ini dalam kondisi aman dan kondusif. "Saya imbau masyarakat tenang, kondisi kondusif. Mudah-mudahan tidak ada motif apa pun di sini," kata Iqbal.

Ia mengatakan, kepolisian saat ini tengah melakukan pemeriksaan saksi dan rekaman kamera CCTV di kediaman dua komisioner KPK itu. "Mohon kejadian ini tidak di-framing macam-macam. Biarkan Polri mengungkap kasus ini," tambahnya.

Iqbal menjelaskan, jajaran dari Kepolisian Daerah Metro Jaya dan beberapa pejabat tinggi kepolisian sudah berada di dua lokasi, yaitu di wilayah Kalibata kediaman Laode Muhammad Syarif, dan di Bekasi rumah milik  Agus Raharjo. Iqbal menerangkan, saksi di kediaman Laode mengaku ada sedikit bunyi, sementara saksi di rumah Agus menyatakan tidak mendengar suara apapun.

Sekitar pukul 05.30 WIB, sebuah botol berisi spiritus dan sumbu api tergeletak di depan rumah Laode di Jalan Kalibata Selatan No.42C, RT01/RW03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sementara itu, sebuah paket yang diduga bom ditemukan di kediaman Agus Raharjo di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Bekasi pada Rabu pukul 06.30 WIB. Saat diperiksa, paket di rumah Agus ternyata berisi paralon.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QDdpws
January 09, 2019 at 09:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2QDdpws
via IFTTT

Tottenham Hotspur Vs Chelsea, Bidik Laga Puncak

Spurs dan Chelsea bersiap menjalani pertemuan ketiga di semifinal Piala Liga.

REPUBLIKA.CO.ID,

Tottenham Hotspur Vs Chelsea

Semifinal Leg I Carabao Cup (Piala Liga)

Rabu (9/1) Pukul 03.00 WIB

Stadion Wembley

(kapasitas 90 ribu kursi)

HEAD TO HEAD

Spurs                  161 Laga           Chelsea

53                       Menang             68

40                       Imbang             40

Heung Ming Son   Pemain Kunci     Eden Hazard

(3 gol)                                          (2 gol)

Maurizio Sarri       Pelatih              Mauricio Pochettino

FAKTA

- Ini pertemuan kesembilan kedua tim di Piala Liga dan yang pertama sejak final 2015. Di final 2015, Chelsea unggul 2-0. Secara total, Spurs menang dua kali, Chelsea unggul empat kali, dan dua lainnya berakhir imbang.

- Spurs dan Chelsea bersiap menjalani pertemuan ketiga di semifinal Piala Liga. Dua sebelumnya terjadi pada 1971/1972 dan 2001/2002. Ini pertemuan terbanyak di semifinal setelah laga Arsenal vs Spurs yang sudah bersua empat kali di semifinal.

PERTEMUAN TERAKHIR

25-11-2018 Tottenham 3-1 Chelsea (Liga Primer)

01-04-2018 Chelsea 1-3 Tottenham (Liga Primer)

20-08-2017 Tottenham 1-2 Chelsea (Liga Primer)

22-04-2017 Chelsea 4-2 Tottenham (Piala FA)

05-01-2017 Tottenham 2-0 Chelsea (Liga Primer)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FdlruB
January 08, 2019 at 09:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FdlruB
via IFTTT

Xinjiang Buka Akses Internasional ke Kamp Vokasi Uighur

Gubernur Xinjiang berharap dunia internasional tak campuri urusan dalam negeri Cina.

REPUBLIKA.CO.ID, URUMQI -- Gubernur Xinjiang Shohrat Zakir menyatakan pihaknya menyambut baik keinginan berbagai komunitas di dunia untuk melihat situasi yang sebenarnya di Uighur. Ia akan membuka akses internasional asalkan didasari iktikad baik.

"Kami juga berharap siapa saja yang datang tidak mencampuri urusan dalam negeri Cina dan persatuan nasional, karena kami ingin membahagiakan masyarakat kami," ujarnya kepada media asing di Urumqi, Sabtu (5/1).

Menurut dia, sudah sewajarnya bagi Cina sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuka akses internasional tersebut. Namun, dia juga meminta komunitas internasional yang datang bisa memberikan komentar yang objektif sesuai kenyataan di lapangan.

PBB telah mendesak Cina agar membuka akses bagi tim pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) terkait adanya dugaan pelanggaran HAM di kamp pendidikan vokasi di Xinjiang. Saat pertemuan eksklusif dengan lima awak media asing di Ibu Kota Xinjiang, Shohrat menyatakan bahwa pemerintahannya memiliki cara tersendiri untuk menanggulangi dan membatasi penyebaran terorisme dan ekstremisme pada etnis Uighur melalui sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.

Menurut Shohrat, berbagai kasus terorisme dan ekstremisme telah mengakibatkan trauma terhadap masyarakat Xinjiang. Pemerintah memikirkan penanganannya selama 10 tahun, termasuk dengan melakukan investigasi.

"Beberapa personel juga didatangkan ke Xinjiang untuk mengatasi hal ini," katanya didampingi anggota Dewan Pengarah Partai Komunis Cina Komite Daerah Otonomi Xinjiang Xu Hairong dan beberapa jajaran pengurus PKC lokal serta jajaran pejabat Kementerian Luar Negeri Cina itu.

Dari situ, para pejabat pusat dan daerah mulai memikirkan sistem pendidikan dan pelatihan yang kelak bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Xinjiang, khususnya yang tinggal di wilayah selatan yang sampai saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan mengacu peraturan perundang-undangan dan regulasi antiterorisme dan anti-ekstremisme, Shohrat menyatakan bahwa kamp vokasi itu bisa menghindarkan masyarakatnya dari pengaruh dan dampak ekstremisme.

Selain itu, 99 persen masyarakat di Xinjiang menyambut baik berdirinya kamp pendidikan vokasi yang di dalamnya memberikan materi pelajaran Bahasa Mandarin, Undang-Undang Dasar, keterampilan, dan kesenian tradisional etnis Uighur. Pihaknya bertekad terus melaksanakan pola pendidikan kejuruan untuk membatasi ruang gerak ekstremisme melalui peningkatan keterampilan individu.

Di setiap kabupaten nantinya akan berdiri satu pusat pelatihan dan pendidikan kejuruan. Gubernur yang merangkap jabatan sebagai Deputi Sekretaris PKC Komite Xinjiang itu mengatakan, untuk unit berskala kecil bisa menampung 300-700 orang, sedangkan terbesar bisa 1.000 orang.

Shohrat mengaku sejak Oktober 2018, beberapa aktivis HAM dan kedutaan asing, termasuk dari Indonesia, telah mendatangi kamp-kamp pendidikan vokasi itu. Ia menganggap tudingan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur seharusnya sudah terbantahkan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RApSFs
January 06, 2019 at 09:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RApSFs
via IFTTT