Investor Lebih Berminat Beli Obligasi Dibanding Apartemen

Obligasi memberikan imbal hasil yang bagus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konsultan Properti Colliers International Indonesia mencatat investasi di sektor properti, khususnya apartemen sepanjang 2018 belum menunjukan pemulihan. Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salantomenjelaskan salah satu faktor yang membuat rendahnya minat investasi hujian apartemen adalah imbal hasil yang tidak lebih besar dibandingkan produk surat berharga (obligasi) dan deposito.

"Kami mencari tahu kenapa penjualan apartemen tidak bagus. Ternyata produk investasi lain seperti SBR004 imbal hasilnya 7,10 persen, ORI 015 imbal hasilnya 7 persen, deposito yang paling mudah diakses masyarakat juga sebesar 6,5 persen. Dibandingkan dengan apartemen hanya 5,5 persen karena harga sewanya belum naik, bahkan cenderung terkoreksi," ujar dia.

Ferry mengakui imbal hasil investasi apartemen memang turun drastis yakni sebesar 10,2 persen pada 2013 menjadi hampir separuhnya pada 2018.

"Dibandingkan ritme deposito yang cenderung stabil, risikonya jauh lebih rendah (deposito) dibandingkan apartemen. Apartemen ini sewanya juga rendah dan belum tentu juga tersewa karena permintaan dari ekspatriat juga melambat," imbuhnya.

Kecenderungan masyarakat yang saat ini lebih memilih menabung, disebut Ferry juga menjadi faktor pendorong rendahnya penjualan apartemen. Meski demikian, impelentasi LTV yang diberlakukan pemerintah tetap mendapat apresiasi karena dapat mendorong penjualan hunian vertikal tersebut.

Pada 2019, Ferry memproyeksi suplai hunian apartemen akan terus tumbuh. Namun, penyerapannya kemungkinan baru akan mulai aktif pada semester kedua 2019. "Orang-orang masih akan was-was akan Pemilu dan suku bunga juga masih tinggi. Tapi masih ada peluang dari relaksasi LTV dan penurunan PPnBM (untuk dongkrak penjualan)," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FmyN6X
January 09, 2019 at 10:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FmyN6X
via IFTTT

Hanya Satu Toilet Berfungsi di JPM Tanah Abang

Muncul aroma tidak sedap dari toilet karena kurangnya kebersihan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Toilet di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat hanya satu yang berfungsi dan bisa digunakan umum. Pantauan Antara, ada dua toilet yang dikunci dan salah satunya ditempeli kertas bertuliskan "rusak".

Seorang petugas toilet dari PD PAL Jaya, Dwi Wahyu Ristanto mengaku penutupan toilet berdasarkan arahan dari atasannya karena kendala listrik dan air. "Iya ditutup dulu, belum ada perintah buat buka (dua toilet)," kata Dwi, Rabu (9/1).

Menurut Dwi, dua toilet publik ada yang belum difasilitasi dengan kartu. Dengan satu toilet yang difungsikan, maka masyarakat sekitar JPM Tanah Abang mengantre dan menyebabkan aroma tidak sedap karena kurangnya kebersihan.

Skybridge Tanah Abang dibuka untuk umum sejak 7 Desember 2018 untuk memberi ruang bagi pedagang kaki lima berjualan. Tujuannya demi kelancaran arus lalu lintas di Jalan Jatibaru Raya. Dengan adanya angkutan moda umum terintegrasi dalam Jak Lingko, diharapkan masyarakat dapat beralih ke transportasi umum dan menciptakan Tanah Abang yang aman dan nyaman.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FhwwuA
January 09, 2019 at 10:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FhwwuA
via IFTTT

Data BPS Bisa Digunakan untuk Membuat Kebijakan DPD

Kepala Badan Pusat Stastistik (BPS), Suhariyanto

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki

EMBED SHARE

BPS juga mengharapkan dukungan dari DPD dalam pengumpulan data dan sensus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Stastistik (BPS), Suhariyanto menyambut baik penggunaan data dari BPS untuk DPD. Nantinya, data tersebut bisa digunakan DPD dalam membuat kebijakan.

Suhariyanto mengatakan, data BPS sangat beragam. Seperti diantaranya pertumbuhan ekonomi nasional hingga kabupaten.

BPS juga mengharapkan dukungan dari DPD dalam pengumpulan data dan sensus oleh BPS saat di lapangan.

Berikut video lengkapnya.

• Videografer:
• Havid Al Vizki
• Video Editor:
• Fian Firatmaja

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Obligasi memberikan imbal hasil yang bagus.

Muncul aroma tidak sedap dari toilet karena kurangnya kebersihan.

BPS juga mengharapkan dukungan dari DPD dalam pengumpulan data dan sensus.

Korban menderita luka bakar di sekujur tubuh.

Pertemuan IMF-WB embuat harga tiket perjalanan menjadi mahal.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FkWfBu
January 09, 2019 at 10:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FkWfBu
via IFTTT

Wakil Ketua Komdis PSSI: Manajer Persibara tak Bisa Dihukum

Lasmi sejatinya menjadi korban penipuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Disiplin PSSI tak bisa menghukum manajer Persibara Banjarnegera, Lasmi Indaryani. Wakil Ketua Komdis PSSI Umar Husin mengatakan, status Lasmi di badan peradilan internal federasi sebagai pelapor dari aksi manipulasi dan pengaturan pertandingan yang dilakukan para mafia sepak bola. 

Menurut Umar, Lasmi memberikan uang kepada pelaku mafia sepak bola. Namun, sekaligus yang melaporkan adanya aksi manipulasi dan pengatur pertandingan di Liga 3 2018.

Meski Lasmi sebagai pemberi uang. Tetapi, lanjut dia, Lasmi sejatinya menjadi korban penipuan.

“Dia (Lasmi) tidak bisa dihukum. Karena dia korban penipuan. Kalau pun dia memberikan uang, itu karena dia ditipu,” ujar Umar, Rabu (8/1).

Kata Umar, pun sebagai pelapor, Komdis PSSI melindungi Lasmi sebagai satu-satunya sumber yang membeberkan kegiatan culas di sejumlah pertandingan Liga 3. “Kalau pelapor kami hukum, ya tidak ada yang melapor,” sambung dia.

Umar pun berharap agar para pihak yang punya informasi terkait aksi curang di pertandingan Liga Indonesia ikut serta melaporkan ke Komdis PSSI agar diusut. “Kalau ada pelaporan yang lain, pasti akan kami usut. Kalau terbukti, kami pastikan akan beri hukuman,” jelasnya.

Komdis PSSI pada Selasa (8/1) melakukan pemeriksaan terhadap Lasmi terkait skandal manipulasi pertandingan dan pengaturan skor di Liga 3. Lasmi mengaku ia memberikan uang kepada sejumlah nama agar memastikan klubnya, Persibara promosi ke Liga 2 2019.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CYzDW3
January 09, 2019 at 10:00PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CYzDW3
via IFTTT

Parliament holds hearing on elections voter list

The number of illegible voters for is estimated to reach some 192,828,520 people.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- House of Representatives' (DPR's) Commission II held a hearing on the voter list for the 2019 presidential and legislative elections, with General Election Commission (KPU), General Election Supervisory Body (Bawaslu), and Home Affairs Ministry officials. Attended by commissioners of KPU and Bawaslu, among others, the hearing, held here on Wednesday for the final official list of voters, was chaired by Deputy Chairman of Commission II Nihayatul Wafiroh.

Achmad Baidowi, a member of Commission II, reminded the KPU to be firm in guarding the national final voter list and to not include people failing to meet the necessary requirements to be illegible voters. The number of illegible voters for the 2019 general elections is estimated to reach some 192,828,520 people, comprising 190,770,329 voters in Indonesia and 2,058,191 voters overseas.

Of the total illegible voters, 96,271,476 are men, and 96,557,044 are women. Herman Khaeron, also deputy chairman of the Commission II, has urged the KPU commissioner to remain calm in responding to criticism of ballot boxes made of cardboard.

"The KPU must not be aggressive in defending its views on cardboard ballot boxes," he stated.

Indonesia will organize presidential elections on April 17, 2019, considered by many as a repeat of the bitter 2014 presidential race, wherein incumbent Joko Widodo (Jokowi) and Prabowo Subianto are again set to go head-to-head.

Seeking a second term, Jokowi, a furniture businessman, has picked KH Ma'ruf Amin, chairman of the Indonesian Ulema Council, as his partner. Meanwhile, retired general Subianto has chosen Sandiaga Salahuddin Uno, a young and successful entrepreneur and former deputy governor of Jakarta, as his running mate.

The Jokowi-Amin pair is backed by a coalition called Working Indonesian Coalition involving nine political parties that have set up a national campaign team for Jokowi. The Subianto-Uno pair is supported by only four political parties, notably Gerindra, which is founded by Subianto; National Mandate Party; Justice Prosperous Party; and Democratic Party established by former president Susilo Bambang Yudhoyono.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2TBRWFW
January 09, 2019 at 10:00PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2TBRWFW
via IFTTT

DPR Minta Polri Bentuk Satgas Tangani Teror ke Pimpinan KPK

Rumah dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode Syarif mendapatkan teror bom.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik meminta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian langsung turun tangan dalam mengusut teror bom molotov di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief. Ia juga mendesak Kapolri untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus terkait kasus tersebut.

"Saya meminta agar Kapolri segera turun tangan untuk membentuk Satgas Khusus terkait kasus ini. Satgas ini harus bertugas dan bertanggung jawab sekalian dengan investigasi kasus Novel Bawesdan," ujar Erma kepada wartawan, Rabu (9/1).

Erma juga meminta Satgas khusus dipimpin langsung Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto agar dapat mengungkap aktor utama dan pelaku dibalik teror bom tersebut. Karena, ia menilai, teror bom tersebut adalah teror yang masif, terstruktur dan terencana oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Tujuannya kata politikus Partai Demokrat itu, tak lain agar KPK takut dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi "Saya percaya Polri punya semua sumber daya untuk mengungkapnya. Tinggal kemauan saja," ujar Erma.

Ia juga menegaskan, Komisi III DPR akan memantau serius kasus teror bom ini. Karena menurutnya, teror terhadap aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas, tidak bisa dibiarkan.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil KPK Laode M Syarif mendapat teror diduga bom molotov. Rumah Agus Raharjo di Bekasi, Jawa Barat juga diteror benda diduga bom pipa, selang beberapa jam setelah pelemparan benda diduga bom molotov ke rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CXZGg2
January 09, 2019 at 09:58PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CXZGg2
via IFTTT

Gandeng Shopee, BCA Luncurkan OneKlik

Minat masyarakat sangat tinggi untuk belanja online.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menggandeng Shopee Indonesia. Kerja sama strategis itu terkait penerimaan pembayaran belanja melalui OneKlik.

Wakil Presiden Direktur BCA Armand W Hartono menilai, meningkatnya minat masyarakat untuk berbelanja secara online harus dibarengi dengan berbagai alternatif pembayaran. "Sekarang minat masyarakat sangat tinggi untuk belanja online, maka inovasi terbaru kami ini bisa menambah kenyamanan masyarakat," ujarnya di Menara BCA, Jakarta, Rabu, (9/1).

Ia menjelaskan, OneKlik merupakan solusi baru membayar belanja online. Jadi nasabah bisa langsung melakukan pembayaran pada aplikasi merchant hanya dengan sekali klik.

"Cukup registrasi sumber dana dari rekening BCA. Lalu OneKlik dapat langsung digunakan untuk bayar belanja," katanya.

OneKlik, kata dia, termasuk salah satu inovasi berbasis teknologi Application Programming Interface (API). Dengan begitu OneKlik semakin melengkapi fitur API BCA lainnya seperti online transfer, informasi saldo, mutasi rekening, virtual account, serta lainnya.

Sejak diluncurkan pada awal 2017 lalu hingga kini, API BCA sudah digunakan oleh sekitar 400 sampai 500 nasabah bisnis. Mayoritas nasabah tersebut bergerak di bidang fintech dan e-commerce termasuk Shopee.

Direktur BCA Henry Koenaifi menambahkan, ke depannya BCA akan terus menggandeng perusahaan e-commerce bertransaksi besar untuk kerjasama OneKlik ini. "Sekarang sudah sama Gopay, Blibli.com, dan Shopee," ujarnya.

Ia menjelaskan, pengguna OneKlik tidak perlu khawatir karena keamanannya dijamin. "Jadi hanya yang sudah registrasi bisa jalankan OneKlik, yang harus kita jaga fisik handphone kita," kata Henry.

CEO Shopee Chris Feng pun menyatakan, terus berkomitmen untuk mengoptimalkan platfom. Caranya lewat terus berinovasi memenuhi kebutuhan pengguna.

"Termasuk memperkuat kerjasama dengan mitra terdepan dalam menawarkan berbagai opsi pembayaran. Jadi Shopee menyambut baik kolaborasi bersama BCA," ujarnya pada kesempatan serupa.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2M08u81
January 09, 2019 at 09:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2M08u81
via IFTTT

Kapolri Didesak Bentuk Satgas Usut Teror ke Pimpinan KPK

Anggota Komisi III DPR mengatakan pihaknya akan mengawasi perkembangan kasus ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik mendesak Kapolri membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengusut kasus teror bom di kediaman dua komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (9/1) pagi. Ia menegaskan, Komisi III DPR akan memantau serius perkembangan pengungkapan kasus tersebut.

"Saya melihat apa yang terjadi adalah teror yang masif, terstruktur dan terencana yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk membuat KPK kecut dan takut dalam melakukan tugasnya memberantas korupsi," kata Erma, Rabu.  

Dalam kesempatan itu, dia meminta agar Kapolri segera turun tangan untuk membentuk Satgas Khusus terkait kasus tersebut. Satgas Khusus tersebut harus bertugas dan bertanggungjawab sekaligus dengan investigasi kasus Novel Bawesdan.

"Satgas Khusus itu, saya minta agar dipimpin langsung oleh Wakapolri dan harus bisa mengungkap siapa pelaku dan aktor utama di balik peristiwa ini. Saya percaya Polri punya semua sumber daya untuk mengungkapnya, dan tinggal kemauan saja," katanya.

Menurutnya, Komisi III akan memantau serius kasus ini karena teror terhadap aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya tidak bisa dibiarkan.

Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal memastikan, kediaman dua komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga menerima ancaman teror bom Rabu pagi, saat ini dalam kondisi aman dan kondusif. "Saya imbau masyarakat tenang, kondisi kondusif. Mudah-mudahan tidak ada motif apa pun di sini," kata Iqbal.

Ia mengatakan, kepolisian saat ini tengah melakukan pemeriksaan saksi dan rekaman kamera CCTV di kediaman dua komisioner KPK itu. "Mohon kejadian ini tidak di-framing macam-macam. Biarkan Polri mengungkap kasus ini," tambahnya.

Iqbal menjelaskan, jajaran dari Kepolisian Daerah Metro Jaya dan beberapa pejabat tinggi kepolisian sudah berada di dua lokasi, yaitu di wilayah Kalibata kediaman Laode Muhammad Syarif, dan di Bekasi rumah milik  Agus Raharjo. Iqbal menerangkan, saksi di kediaman Laode mengaku ada sedikit bunyi, sementara saksi di rumah Agus menyatakan tidak mendengar suara apapun.

Sekitar pukul 05.30 WIB, sebuah botol berisi spiritus dan sumbu api tergeletak di depan rumah Laode di Jalan Kalibata Selatan No.42C, RT01/RW03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sementara itu, sebuah paket yang diduga bom ditemukan di kediaman Agus Raharjo di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Bekasi pada Rabu pukul 06.30 WIB. Saat diperiksa, paket di rumah Agus ternyata berisi paralon.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QDdpws
January 09, 2019 at 09:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2QDdpws
via IFTTT

Tiga Konsep Akselerasi untuk Kembangkan BIJB

Kombinasi umrah, pariwisata dan kargo diyakini akan membuat BOJB menjadi ramai

REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA -- Upaya untuk mempromosikan dan mengembangkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, terus dilakukan. Salah satunya dengan menerapkan tiga konsep akselerasi di BIJB.

"Tahun ini kita akselerasi BIJB. Kami akan promosi," ujar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat melakukan kunjungan ke BIJB Kertajati, Rabu (9/1).

Kunjungan itu dilakukan bersama dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan dihadiri pula oleh para kepala daerah di Wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan).

Emil menyebutkan, konsep pertama yang dilakukan adalah dengan memindahkan umroh ke BIJB Kertajati. Dia menyebutkan, setiap tahun ada sekitar 600 ribu warga di Jawa Barat yang berangkat  umroh.

Konsep kedua, adalah dengan mengembangkan pariwisata yang ada di Wilayah Ciayumajakuning. Dia mengatakan, potensi pariwisata di wilayah tersebut lengkap, mulai dari air terjun, gunung, kuliner hingga wisata sejarah.

Dalam satu bulan ke depan, Emil menyatakan, promosi mengenai berbagai potensi pariwisata tersebut akan digencarkan. Hal tersebut, akan ditunjang dengan penerbangan dari Jakarta – Kertajati dan sebaliknya, mulai pekan depan.

"Orang-orang Jakarta yang lagi bete di Jakarta, tinggal ke Halim (lalu) datang ke sini," tutur Emil.

Konsep ketiga, yakni memindahkan kargo ke BIJB Kertajti. Apalagi, Jabar memiliki banyak industri.

Dalam enam bulan kedepan, kombinasi antara umrah, pariwisata dan kargo tersebut diyakini  akan membuat BIJB Kertajati semakin ramai. Apalagi, Pelabuhan Patimban juga akan beroperasi. "Ini segitiga emas Jawa Barat, Patimban-Kertajati-Cirebon," tukas Emil.

Emil menambahkan, akan segera mencari endorser celeb untuk menjadi duta pariwisata Kertajati Ciayumajakuning."Pak Gubernur mencari endorser celeb yang bisa jadi duta pariwisata Kertajati Ciayumajakuning. Tolong tulis itu," tegas Emil.

Adapun hastag yang akan digunakan untuk meramaikan BIJB Kertajati adalah  #bandarakertajati #meriahkankertajati #milenialkemenhub #ngapungbarengkertajati #indonesiamaju #kerjabarengkemenhub.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menilai BIJB Kertajati sebagai bandara yang luar biasa. Selain memiliki bangunan yang bagus, di wilayah sekitarnya juga terdapat banyak potensi yang bisa dikembangkan.

"Apalagi Patimban akan selesai pada Desember. Ini akan jadi pusat pengembangan baru dari Jabar utara, yang memiliki aksesibilitas maksimal," kata Budi.

Budi menyatakan, antara Patimban dan Kertajati, sudah diperhitungkan akan jadi dua fasilitas yang saling mendukung. Menurutnya, Patimban akan menjadi sebesar Tanjung Priok. Untuk menunjang hal tersebut, dibutuhkan angkutan udara.

"Dari Patimban akan kita buat jalan tol," terang Budi.

Budi pun mengapresiasi tiga konsep yang akan dilaksanakan untuk lebih mengembangkan BIJB Kertajati. Dalam waktu dekat, pihaknya pun akan segera mengumpulkan stakeholder terkait untuk membahas hal tersebut.

"Umroh Jabar akan kita kumpulkan di sini. Kargo akan dipusatkan di sini. Saya juga apresiasi gubernur yang menginisiasi rancangan pariwisata," tandas Budi. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VFCCtC
January 09, 2019 at 09:32PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VFCCtC
via IFTTT

Act firmly against those who discredit KPU: President

President Joko Widodo calls on all parties to support KPU as elections organizer.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- President Joko Widodo (Jokowi) has called on the police to take stern measures against those attempting to discredit the General Election Commission (KPU). Jokowi has called on all parties to support the commission in carrying out its tasks and upholding its authority as organizer of the regional, legislative, and presidential elections.

"Security personnel should not allow any activity aiming to weaken or discredit the KPU," Jokowi stated after installing Lt Gen. Doni Monardo as chief of the National Disaster Mitigation Agency at the State Palace here on Wednesday.

Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo had earlier labeled those intending to discredit the KPU as political criminals. He believed that the party's cadres, contestant parties, success team, and presidential candidates do not want to discredit the KPU, as the organizer of the elections.

"If there are any parties, we can call them political criminals, whoever they are," Tjahjo emphasized.

Those attempting to disrupt the process of democracy in Indonesia and distract the work of political parties and presidential candidates and their success teams deserve to be called political criminals. Hence, the police should investigate them.

He also called on the public to pose their queries or doubts pertaining to the implementation of the general elections to the KPU, through political parties or the candidates' success team.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SGffOB
January 09, 2019 at 09:16PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SGffOB
via IFTTT

Pemerintah Komitmen Tingkatkan Pemanfaatan EBT

Pemanfataan EBT dalam penggunaan campuran biodiesel sebanyak 20 persen (B20)

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan kembali menegaskan bahwa Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025. Pengembangan dan pemanfaatan EBT dilakukan dengan Pemerintah melalui keekonomian dan keterjangkauan.

"Untuk energi baru terbarukan, komitmen Pemerintah di COP 21 di Paris itu 23 persen menggunakan energi baru terbarukkan (EBT) di tahun 2025. Komitmen ini tetap kita pertahankan dan akan kita laksanakan," ujar Jonan, Rabu (9/1).

Jonan menjelaskan, komitmen pemanfaatan EBT ini meliputi dua sektor yang terbesar, yaitu kelistrikan dan transportasi. Di sektor kelistrikan hingga saat ini telah mencapai sekitar 13 persen, dalam dua hingga tiga tahun kedepan diperkirakan akan naik menjadi 16 sampai 17 persen. "Pembangkit-pembangkit listrik tenaga air yang besar-besar dalam dua hingga tiga tahun mendatang akan tumbuh banyak dan selesai, ditambah lagi dengan panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya, bayu (angin) dan biomasa," jelas Jonan.

Sementara dari sisi transportasi, pemanfaatan EBT adalah dengan penggunaan campuran biodiesel sebanyak 20 persen (B20) dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak solar."Untuk transportasi, untuk mesin yang menggunakan solar, sekarang semua menggunakan B20. Termasuk industri juga," tambah Jonan.

Sebagaimana diketahui, kapasitas pembangkit EBT terus meningkat, hingga akhir tahun 2018. Kapasitas terpasang pembangkit panas bumi telah mencapai 1.948,5 Megawatt (MW). Sementara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), pada akhir tahun 2018 mencapai 331,8 MW. Di samping itu, telah beroperasi pula PLTB Sidrap dengan kapasitas 75 MW dan PLTB Jeneponto sebesar 72 MW siap beroperasi. Untuk kapasitas terpasang pembangkit bioenergi telah mencapai 1.858,5 MW, terdiri dari PLT Biomassa, Biogas, PLT Sampah, dan Biofuel.

Pemerintah melakukan berbagai terobosan-terobosan agar pemanfaatan EBT meningkat, antara lain menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap bagi Konsumen PLN. Kebijakan berlaku efektif pada 1 Januari 2019 menjadi payung hukum bagi semua pihak dalam implementasi pemanfaatan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh konsumen PT PLN (Persero).

Partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan EBT juga dapat dilakukan dengan dengan memasang PLTS roof top di rumahnya masing-masing. "PLTS, yang kami harapkan masyarakat akan banyak pasang di rumah sehingga bisa meningkatkan komposisi bauran energi nasional," tutup Jonan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AEGkLo
January 09, 2019 at 09:15PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AEGkLo
via IFTTT

OSO: Bawaslu Profesional

OSO mengapresiasi putusan Bawaslu yang memerintahan KPU memasukan namanya dalam DCT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang menilai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap profesional pascakeluarnya putusan yang memerintahkan KPU RI memasukkan namanya dalam daftar calon tetap anggota DPD RI 2019. Bawaslu juga menyatakan KPU melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

"Bawaslu profesional," kata Osman Sapta di Jakarta, Rabu (9/1).

Sebelumnya, Bawaslu RI memerintahkan KPU RI memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) dalam daftar calon tetap anggota DPD RI 2019, yang dalam sidang dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh KPU, yang diajukan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta. "Memerintahkan Terlapor mencantumkan nama Oesman Sapta Odang sebagai calon tetap peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 paling lama tiga hari kerja sejak putusan dibacakan," kata Ketua Majelis sidang sekaligus Ketua Bawaslu RI Abhan di Jakarta, Rabu.

Bawaslu mengabulkan tuntutan Oesman agar namanya kembali dimasukkan dalam DCT anggota DPD RI 2019. Namun jika yang bersangkutan nantinya terpilih dalam pemilu legislatif anggota DPD RI, yang bersangkutan tetap harus mengundurkan diri dari jabatan pengurus partai politik untuk bisa ditetapkan sebagai calon terpilih.

Dalam putusannya, Majelis Sidang mengadili bahwa KPU RI selaku Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu. Bawaslu memerintahkan KPU untuk melakukan perbaikan administrasi dengan mencabut keputusan KPU sebelumnya tentang penetapan daftar calon tetap perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019.

Bawaslu memerintahkan KPU untuk menerbitkan keputusan baru tentang penetapan daftar calon tetap perseorangan, peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 dengan mencantumkan nama OSO.  Bawaslu memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan OSO sebagai calon anggota DPD terpilih pada pemilu apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai pengurus Partai politik paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Bawaslu memerintahkan kepada KPU untuk tidak menetapkan OSO sebagai calon terpilih jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan lembaganya akan segera menggelar rapat pleno internal untuk menyikapi Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan KPU RI memasukkan nama Oesman Sapta Odang dalam daftar calon tetap anggota DPD RI 2019.

"Kami akan gelar Rapat Pleno KPU dahulu untuk menyikapi putusan Bawaslu yang baru diputuskan," kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Namun, Arief belum bisa memastikan kapan Rapat Pleno KPU akan digelar untuk menyikapi putusan Bawaslu tersebut. Dia mengatakan keputusan KPU terkait suatu kebijakan tidak bisa diambil sendiri oleh dirinya, namun harus dirapatkan dahulu dengan semua komisioner KPU. Menurutnya, semua keputusan KPU diambil dalam Rapat Pleno KPU sehingga lembaganya mengikuti aturan yang berlaku di internal.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2shpuxm
January 09, 2019 at 09:06PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2shpuxm
via IFTTT

In Picture: Final Women Elite Team Sprint

Crismonita dan Wiji gagal meraih medali setelah hanya mencatatkan waktu 35,648 detik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pebalap sprint Indonesia Chrismonita Dwi Putri yang berpasangan dengan Wiji Lestari memacu sepedanya saat berlomba dengan tim Hong Kong dalam final perebutan medali perunggu nomor Women Elite Team Sprint Asian Track Championships 2019 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, Rabu (9/1/2019) malam.

Crismonita dan Wiji gagal meraih medali setelah hanya mencatatkan waktu 35,648 detik. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RLhdQV
January 09, 2019 at 08:53PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RLhdQV
via IFTTT

Sudirman Nilai Proyek Infrastruktur Kejar Tayang demi Pemilu

Sudirman Said menilai pembangunan ekonomi oleh Jokowi tanpa pendekatan teknokratik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said menuding pembangunan ekonomi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan kejang tayang untuk kepentingan pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang. Di antaranya sejumlah proyek infrastruktur beberap ruas jalan tol.

"Supaya bisa menjadi upacara peresmian, maka dipaksa selesai lebih cepat, dipaksakan pembangunan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan," jelas mantan calon Gubernur Jawa Tengah, dalam diskusi Rabu Biru 'Menuju Ekonomi Indonesia yang Adil dan Makmur' di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I No 35, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/).

Selain terkesan untuk kepentingan pemilu, pembangunan ekonomi di yang dilakukan oleh Jokowi juga mencampakkan pendekatan teknokratik. Padahal, kata Sudirman, fundamental ekonomi sebuah negara dibangun dalam jangka waktu yang panjang.

"Sehingga membutuhkan kajian ilmiah terhadap kondisi, potensi, masalah maupun isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia ke depannya," tambahnya.

Sudirman juga menyampaikan bahwa pasangan Prabowo-Sandiaga ke depan bakal fokus mengembalikan model pembangunan ekonomi dengan pendekatan strategis dan teknokratik. Dengan begitu, politisasi yang berlebihan terhadap agenda ekonomi negara diharapkan bisa berkurang.

Jokowi pernah mengakui, dikebutnya penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur dimaksudkan untuk tujuan pemilu. Salah satunya pembangunan tol Bakauheni-Palembang sepanjang 350 KM yang ditargetkan oleh kontraktor akan selesai pada Juni tahun depan. Kendati demikian, ia meminta agar penyelesaian pembangunan ini dapat dipercepat dan selesai pada April nanti.

"Mbok agak maju dikit ke April biar ada manfaatnya. Manfaat untuk lebaran. Jangan ke mana-mana. Biar bisa lebaran dari Jakarta ke Palembang naik mobil. Bukan pemilu. Tapi itu juga," ujar Jokowi saat meresmikan pembukaan Kompas 100 CEO Forum Tahun 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (27/11).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2H2OTFs
January 09, 2019 at 08:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2H2OTFs
via IFTTT

Seknas Prabowo-Sandi Segera Buka Posko di Surabaya

Seknas mengklaim masyarakat mendukung pendirian posko Prabowo-Sandi di daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Sekretaris Nasional Prabowo-Sandi, Muhamad Taufik mengatakan pendirian kantor seknas di daerah disambut antusias warga. Dalam waktu dekat, Seknas Prabowo-Sandi kembali akan meresmikan posko di Surabaya, Jawa Timur.

"Sekarang, seknas sudah ada di 15 kabupaten  di Jawa," kata Taufik dalam diskusi "Topic of The Week" di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu mengaku, ada kekhawatiran ketika meresmikan posko Seknas di Solo. Tetapi faktanya masyarakat di sana sangat antusias menjadikan Prabowo-Sandiaga sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

"Sampai ada warga yang  menawarkan rumahnya dijadikan posko pemenangan pasangan nomor urut 02 di Solo.  Posko seknas di Solo jaraknya, hanya 300 meteran dari rumah Jokowi. Tidak ada tuh penolakan," ujarnya.

Taufik mengungkapkan, Seknas Prabowo-Sandi kembali akan meresmikan posko di Surabaya, Jawa Timur, pada 15-16 Januari 2019. Ia mengklaim pembangunan posko di daerah adalah hasil sumbangan dari masyarakat.

Taufik mengungkapkan, Seknas Prabowo-Sandi di daerah akan membantu gerakan pemenangan Prabowo-Sandiaga Jateng, Jatim dan daerah lain. "Jateng, Jatim dan Jabar lumbung suara PADI atau Prabowo-Sandi. Kami yakin bisa dapat suara signifikan di tiga daerah itu. Karena, begitu ingin dirikan posko banyak orang menawarkan. Artinya ada keberanian muncul sekarang di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

Taufik akan terus memperkuat konsolidasi pemenangan Prabowo-Sandiaga. Posko Seknas Prabowo-Sandi menjadi salah satu pintu menangkap aspirasi rakyat. "Jangan anggap remeh suara-suara masyarakat kecil. Kami akan terus kerja keras dan kerja cerdas. Kami tak pernah lelah konsolidasi menemui langsung masyarakat.  Pintu posko seknas di Jakarta dan daerah lain selalu terbuka untuk rakyat," kata Taufik.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RCRcD6
January 09, 2019 at 08:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RCRcD6
via IFTTT

Target Swasembada Kedelai Dinilai Perlu Dikaji Ulang

Indonesia perlu melakukan impor sebanyak 2,6 juta ton kedelai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arief Nugraha menilai, target swasembada kedelai yang dicanangkan pemerintah pada 2020 layak dikaji ulang. Sebab, lahan Indonesia sebagai negara tropis tidak memungkinkan pertumbuhan kedelai yang merupakan tanaman sub-tropis dapat maksimal. Iklim merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat produktivitas.

Berdasarkan data BPS pada 2018, kedelai Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun. Produksi Indonesia hanya sebesar 982.598 ton, sehingga perlu melakukan impor sebanyak 2,6 juta ton untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri.

Arief mengatakan, jumlah selisih produksi yang besar ini perlu dipertimbangkan karena masih terlalu jauh untuk melakukan swasembada. "Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebutuhan perajin tahun dan tempe," kata dia, dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Rabu (9/1).

Selain itu, Arief melanjutkan, kedelai adalah jenis tanaman yang membutuhkan kelembapan tanah cukup dan suhu relatif tinggi untuk pertumbuhan optimal. Sedangkan, di Indonesia, curah hujan yang tinggi pada musim hujan sering berakibat tanah menjadi jenuh air. Selain itu, drainase yang buruk juga menyebabkan tanah juga menjadi kurang ideal untuk pertumbuhan kedelai.

"Usaha produksi kedelai di Indonesia harus menyesuaikan dengan pola dan rotasi tanam. Hal ini disebabkan karena petani belum menilai kedelai sebagai tanaman utama," kata Arief.

Rasa pesimis untuk swasembada kedelai semakin kuat melihat jumlah impor yang meningkat dari tahun 2015 hingga 2018. Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, impor pada tahun 2015 dan 2016 berjumlah sekitar 2,3 juta ton. Pada 2017, naik menjadi 2,7 juta ton dan sempat turun menjadi 2,6 juta ton pada tahun lalu

Sementara itu, Arief menjelaskan, jumlah produksi kedelai pada rentang waktu yang sama mengalami fluktuasi. Pada 2015, produksi mencapai 963.183 ton dan turun menjadi 859.653 ton pada 2016. Tingkat produksi semakin turun pada 2017, yakni 538.728 ton dan mengalami peningkatan pada tahun lalu yang mencapai 982.598 ton.

Kementan akan terus berupaya meningkatkan produksi kedelai pada tahun ini, guna mewujudkan swasembada padi, jagung dan kedelai. Dua komoditas lainnya diklaim sudah tercapai swasembada, sedangkan kedelai masih membutuhkan perjuangan.

Sekretaris Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Maman Suherman mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menambah luas tanam seperti tumpangsari. Tahun ini, Kementan menargetkan tumpangsari 1,05 juta hektare atau setara luas pertanaman 21, juta hektare. Selain itu, 500 ribu hektare rawa di sejumlah daerah juga akan dimanfaatkan, termasuk di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FhIFji
January 09, 2019 at 08:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FhIFji
via IFTTT

Periksa Aher, KPK Tanya Aliran Dana ke Pejabat Pemprov Jabar

Aher hari ini memenuhi panggilan sebagai saksi kasus suap terkait proyek Meikarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) hari ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta, milik Lippo Group di Kabupaten Bekasi. Aher dihadirkan sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Diketahui, sebelumnya KPK sudah dua kali memanggil Aher, namun ia mangkir tanpa alasan. Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan  penyidik mendalami ihwal aliran dana suap Lippo Group. Diduga, sejumlah pejabat atau pegawai Pemprov Jabar ikut kecipratan uang haram dari proyek tersebut.

"Diklarifikasi juga pengetahuan saksi tentang dugaan aliran dana terhadap sejumlah pejabat atau pegawai Pemprov Jabar," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (9/1).

Selain aliran dana, menurut Febri, penyidik juga mendalami peran Aher dalam kasus ini. Salah satunya, peran dan kewenangan Aher dalam memuluskan proyek tersebut.

"Peran dan perbuatan yang dilakukan saksi terkait kewenangannya sebagai gubernur sehubungan dengan rekomendasi perizinan Meikarta," kata Febri.

Usai diperiksa, Aher mengaku dicecar ihwal kewenangannya sebagai Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur. "Keputusan Gubernur harus keluar, karena rekomendasi yang dikeluarkan Pemprov Jabar itu tak boleh ditandatanganu oleh Gubernur. Oleh karenanya dikeluarkan Keputusan Gubernur berdasarkan Perpres No 97 2014," terang Aher.

"Oleh karena itulah berdasarkan itu Gubernur bikin Perpres tersebut. Isinya satu  adalah memberikan pendelegasian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)untuk menandatangani rekomendasi tersebut," tambahnya.

Aher menegaskan, Pemprov Jabar hanya mengeluarkan rekomendasi terhadap lahan yang sudah clean and clear. "Hanya keluarkan rekomendasi lahan yang sudah clean dan clear. Kalau 86,4 hektare sudah clear makanya dikeluarkan rekomendasi.

Yang diajukan 143 hektare. Untuk peruntukan 84,6 hektare. Itulah yang diberikan rekomendasi pemprov. Sisanya ya belum," tuturnya.

KPK sebelumnya mengendus perizinan proyek Meikarta bermasalah. Lembaga antirasuah pun sempat mengimbau agar pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaudit ulang izin tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga, Proyek Meikarta membutuhkan banyak perizinan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FiQSD0
January 09, 2019 at 08:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FiQSD0
via IFTTT

Awas, Perundungan Dapat Mengubah Struktur Otak

Aksi perundungan terhadap teman sebaya telah menjadi masalah global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi perundungan (bullying) tak hanya menyisakan luka atau trauma psikologis bagi para korban. Penelitian terbaru menunjukkan perundungan juga dapat menyebabkan perubahan fisik pada struktur otak korban.

Seperti diungkapkan dalam jurnal Molecular Psychiatry, penelitian ini melibatkan lebih dari 600 partisipan berusia 14-19 tahun. Para partisipan yang berasal dari berbagai negara di Eropa ini diminta untuk mengisi kuesioner dan menjalani pemindaian otak.

Dari analisis data, tim peneliti menemukan lebih dari 30 persen partisipan pernah mengalami perundungan kronis atau perundungan dalam jangka waktu lama. Setelah membandingkan data korban perundungan dengan data partisipan yang tak pernah mengalami perundungan, tim peneliti menemukan perundungan berat berkaitan dengan perubahan volume otak dan kadar kecemasan di usia 19 tahun.

Peneliti mengungkapkan bahwa perundungan dapat menurunkan volume pada beberapa bagian otak yang dikenal dengan nama caudate dan putamen. Caudate memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana otak belajar, khususnya dalam memproses ingatan. Caudate menggunakan informasi dari pengalaman masa lalu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau tindakan di masa depan.

Sedangkan putamen berperan dalam mengatur pergerakan tubuh. Selain itu, putamen juga turut mempengaruhi kemampuan belajar. Tim peneliti mengungkapkan  perubahan fisik pada otak remaja yang mengalami perundungan secara terus-menerus dapat menjelaskan tingginya kadar kecemasan ketika mereka mencapai usia 19 tahun.

Menurut tim peneliti, perubahan struktur pada cautade dan putamen memang tak secara langsung menyebabkan terjadinya gangguan kecemasan. Akan tetapi, perubahan struktur pada kedua bagian otak ini dapat mempengaruhi beberapa perilaku yang berkaitan dengan timbulnya gangguan kecemasan.

"Seperti sensitivitas, motivasi, pengondisian, perhatian dan pemrosesan emosi," kata salah satu peneliti Erin Burke Quinlan dari King's College London seperti dilansir Medical News Today.

Adanya pengaruh perundungan terhadap perubahan struktur otak tentu cukup mengkhawatirkan. Terlebih bila perubahan ini terjadi saat remaja di mana perkembangan otak merupakan sesuatu yang sangat penting.

Oleh karena itu, Quinlan berharap agar upaya pencegahan perundungan khususnya di kalangan anak-anak dan remaja lebih diperhatikan. Terlebih aksi perundungan terhadap teman sebaya telah menjadi masalah global.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FgNqcL
January 09, 2019 at 08:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FgNqcL
via IFTTT

Semifinal Piala Liga, Guardiola: City Hormati Burton Albion

Menjamu tim dari Divisi League One, Burton Albion, City jelas lebih diunggulkan.

REPUBLIKA.CO.ID, MANCHESTER -- Pelatih Manchester City Josep Guardiola menegaskan pasukannya tak boleh memandang sebelah mata lawannya, Bruton Albion, pada leg pertama semifinal Piala Liga di Etihad Stadium, Kamis (10/1) dini hari WIB nanti. City tak terkalahkan dalam dua pertandingan terakhir di kompetisi berbeda.

The Eastland sukses menghentikan tren positif Liverpool dengan kemenangan 2-1, sebelum melakukan pesta tujuh gol ke gawang Rotherham United di ajang Piala FA. "Kemenangan itu penting, kami tidak bisa menyangkal hal itu," kata Guardiola dilansir BBC Sport, Rabu (9/1).

Menjamu tim dari Divisi League One Burton Albion, City jelas lebih diunggulkan dari segi mana pun. Akan tetapi, Pep meminta Raheem Sterling dan kawan-kawan tetap membumi dan menghormati setiap lawan.

"Kami berada di semifinal, selangkah lebih dekat untuk kembali ke Wembley. Piala Carabao adalah kompetisi yang lebih lokal. Semua orang senang menang tetapi tidak ada yang sedih untuk keluar. Namun, kami di sini dan akan memberikan yang terbaik," sambung eks pelatih Barcelona.

Burton juga dalam kondisi yang baik setelah melewati laga terakhir melawan Rochdale dengan kemenangan telak 4-0 akhir pekan kemarin. Pencetak hattrick Marcus Harness lantas mengibarkan bendera perlawanan untuk City. "Kami hanya akan pergi ke sana dan memberikan yang terbaik. Bermain melawan pemain terbaik di dunia adalah apa yang Anda impikan."

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FiwnqF
January 09, 2019 at 08:23PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FiwnqF
via IFTTT

TKN: Teror ke Rumah Petinggi KPK Tindakan Pengecut

TKN Jokowi-Ma'ruf mengecam teror bom molotov ke rumah dua pimpinan KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin mengecam aksi teror pelemparan bom molotov ke rumah pimpinan KPK. TKN meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.

"Tindakan tersebut merupakan tindakan pengecut yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab," kata Juru Bicara TKN KIK Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Rabu (9/1).

Politikus Golkar itu meminta aparat untuk secepatnya mengungkap kasus agar tidak menimbulkan spekulasi politik. Dia menyerahkan pengungkapan kasus kepada kepolisian untuk sesegera mungkin mengungkap pelaku tindakan yang tidak bertanggungjawab itu.

"Selain itu, pemerintah harus memastikan adanya perlindungan keamanan bagi KPK dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Sebelumnya, rumah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Laode Syarif mendapat teror bom molotov dan benda yang diduga bom pipa. Kepolisian saat ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari jejak terduga pelaku.

Pada Rabu pagi pukul 05.30 WIB ditemukan botol berisi spiritus dan sumbu api di rumah kediaman Wakil Ketua KPK Laode Syarif. Saksi mengaku mendengar ada suara pecahan barang sekitar pukul 01.00 WIB, tetapi saksi tidak keluar rumah.

Sedangkan di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo, ditemukan tas berisi barang diduga bom rakitan yang menggantung di gerbang rumahnya. Namun barang diduga bom tersebut berhasil dijinakkan dengan cara melepaskan baterai dan detonator yang berfungsi memicu ledakan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FpnJpV
January 09, 2019 at 08:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FpnJpV
via IFTTT