Rekapitulasi Suara KPU Jabar Kemungkinan tak Selesai Ahad

Batas akhir rekapitulasi suara tingkat KPU Provinsi adalah hari ini, 12 Mei 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat berkemungkinan tidak selesai tepat waktu karena masih menunggu hasil rekapitulasi dari KPU Kabupaten Bekasi. Komisioner KPU Jawa Barat, Nina Yuningsih mengatakan seharusnya pihaknya menyelesaikan rapat pleno pada hari Ahad, sesuai dengan batas akhir di tingkat provinsi.

"Kita sudah berkomunikasi dengan KPU RI, bahwa kita dimungkinkan tidak selesai di tanggal 12 hari ini," kata Nina di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Ahad (12/5).

Menurut informasi, kata dia, hingga saat ini Kabupaten Bekasi masih belum selesai melakukan rekapitulasi karena terhambat oleh Kecamatan Tambun Selatan yang baru menyerahkan hasil rekapitulasinya sore tadi. "Targetnya kita selesai malam ini. Tapi saya masih melihat perkembangan apakah ini cukup waktu untuk bisa dilakukan malam ini," katanya.

Keterlambatan rekapitulasi di Kecamatan Tambun Selatan tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan data yang dimiliki oleh saksi, sehingga petugas harus membuka kembali kotak suara. Dengan demikian, ia berharap permasalahan tersebut selesai di tingkat kabupaten agar tidak timbul pada rekapitulasi di tingkat provinsi.

"Yang belum selesai di tanggal 12 ini ada beberapa provinsi lainnya seperti provinsi di Sulawesi Tenggara yang ternyata persoalannya sama," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Jyhdit
May 12, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Jyhdit
via IFTTT

Bulog Ungkap Harga Telur Saat Ramadhan Sulit Dikendalikan

Bulog mengantisipasi kenaikan harga telur dengan pemesanan ke peternak telur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menjelaskan salah satu komoditas yang nampaknya sulit dikendalikan harganya saat bulan Ramadhan adalah telur. Telur pasalnya merupakan salah satu komoditas yang dicari dan konsumsinya naik saat Ramadhan.

Meski harga sulit untuk dikendalikan, ia memastikan Bulog telah mengambil langkah antisipasi cegah kenaikan harga telur melonjak. Caranya dengan melakukan pemesanan ke peternak ayam petelur.

"Saya bilang kemungkinan mungkin telur. Tapi kita sudah berusaha, karena peternak ayam petelur sudah siap juga. Dan kita sudah kerjasama dengan para peternak telur ayam. Kita sudah membeli mereka," ujar Budi saat ditemui di Kementerian BUMN, Ahad (5/5).

Budi menjelaskan dengan langkah pemesanan tersebut, setidaknya pemerintah sudah membeli pada harga saat ini. Namun, secara distribusi kata Budi akan dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sampai menjelang Lebaran nanti.

"Saya minta harga produksi hari ini tapi nanti dikeluarkannya bertahap. Semacam sistem operasi pasar juga. Jadi kalau stok menipis kami operasi pasar," ujar Budi.

Dengan cara itu, Budi mengatakan bahwa harga telur ayam bisa dikendalikan. Berdasarkan data Informasi Pangan Jakarta (IPJ) telur ayam hari ini rata-rata dibandrol seharga Rp 26 ribu/kg di berbagai pasar se-DKI Jakarta.

Harga itu melonjak dari harga yang dibanderol pada 30 April 2019 sebesar Rp 24.574/kg. Sementara itu berdasarkan harga pasar di Pasar Induk Kramar Jati, harga telur ayam dipatok sebesar Rp 25.000/kg.

Selain harga telur, Budi memastikan bahwa untuk komoditas pangan lainnya akan tetap terkendali. Sebab, stok pangan seperti daging ayam, kerbau, sapi, jagung hingga beras dipastikannya aman di gudang pendingin Bulog untuk operasi pasar, sehingga tidak akan terjadi kenaikan harga yang sulit dikendalikan untuk komoditas-komoditas tersebut.

"Pokoknya kita pantau bersama-sama dengan kementerian terkait. Begitu ada kenaikan di satu wilayah, kita akan langsung turun (operasi pasar)," tegasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VKce4O
May 05, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VKce4O
via IFTTT

Jejak Sukarno di Uzbekistan dan Makam Imam Bukhari

Selama masa Uni Soviet makam Imam bukhari tak pernah terurus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Meskipun jaraknya jauh, Uzbekistan dan Indonesia sudah memiliki hubungan baik sejak lama. Seperti pribahasa, meskipun jauh di mata tapi dekat di hati. 

Hal ini juga pernah diungkapkan Presiden Sukarno saat berkunjung ke Uzbekistan pada 4-6 September 1956, di mana saat itu Uzbekistan masih menjadi bagian dari Uni Soviet. 

Sejarawan Islam asal Jember, Rijal Mumaziq, meceritakan di negara tersebut Sukarno mengunjungi Kota Tashkent dan melakukan ziarah ke makam Imam Bukhari di Samarkand, yang merupakan ulama hadis terkenal dalam sejarah peradaban Islam.  

Dalam kunjungannya itu, Sukarno meminta kepada Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev, yang merupakan kawan akrabnya untuk memugar kembali makam Imam Bukhari yang baru ditemuka dan tidak terurus.

"Beliau (Sukarno) mengunjungi makam Imam Bukhari dan mendesak kepada presiden Uni Soviet saat itu, untuk membangun kembali," ujar sejarawan yang akrab disapa Gus Rijal ini dalam seminar bertema "Jejak ulama Uzbekistan di Nusantara" di Bayt Al-Quran dan Museum Istiqlal, TMII, Jakarta Timur, akhir pekan ini. 

Saat itu, menurut Gus Rijal, Sukarno juga disambut dengan meriah  rakyat Uzbekistan. Bahkan, seseorang yang sangat mengagumi Sukarno memberikan seekor kuda berwarna abu-abu dan Bung Karno menamakan kuda itu sebagai Kilat Uzbek. 

"Bung Karno berterimakasih atas hadiah itu. Tapi sangat tidak memungkinkan karena naik pesawat ke Indonesia," ucapnya.

Karena jasa Bung Karno itu, sampai saat ini umat Islam Indonesia yang melakukan ziarah ke makam Imam Bukhari sangat dihormati. 

Dia pun menceritakan tentang salah satu temannya yang menjadi koki di KBRI Uzbekistan, Didik Isnanto. 

Saat melakukan ziarah ke makam Imam Bukhari, kata Gus Rijal, temannya itu mengenakan kopyah hitam seperti halnya Sukarno. Ketika mau masuk ke makam itu, tiba-tiba beberapa orang tua yang duduk di sekitar makam tersenyum ramah dan melambaikan tangannya sembari mengucapkan salam. 

"Lalu beberapa orang tua tersebut meneriakkan sebuah kosakata yang terdengar aneh di telinga Mas Didik. Apa kosakatanya, 'Zu Karnu, Zu Karnu, Zu Karnu'," kata Gus Rijal saat menceritakan kisah temannya. 

Kemudian, Didik kaget karena kosakata itu terdengar asing di telinganya. Namun, setelah menyadarinya, Didik langsung menyalami para orang tua tersebut, dan dia pun dtemui oleh juru kunci makam tersebut. 

"Kemudian juru kunci yang sudah sepuh itu mengizinkan masuk dan memperlakukan Mas Didik secara istimewa karena merasa berhutang budi kepada Sukarno," tutupnya. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2E29nKJ
February 10, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2E29nKJ
via IFTTT

ESDM Buat Formula Harga Avtur Meski Hanya untuk Pertamina

Pertamina merupakan satu-satunya penjual avtur di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat formula harga Avtur. Pembentukan formula dirancang memakai perbandingan dari penetapan harga di negara lain.

Formula ini hanya dipakai Pertamina karena merupakan satu satunya penjual Avtur di Indonesia. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menjelaskan selama ini hanya Pertamina yang menjual avtur, maka pemerintah menyerahkan kepada Pertamina perumusan formula.

Pemerintah bisa mengevaluasi, atau memberi batasan bila diperlukan. "Kemarin kita juga coba buat. Datanya karena memang hanya Pertamina yang jual jadi tidak ada pembanding. Tapi kita coba pakai bandingkan dengan negara tetangga," ujar Djoko di Kementerian ESDM, Ahad (10/2).

Djoko menjelaskan memang persoalan harga avtur ini agak berbeda dengan formula BBM jenis lainnya. Sebab, tidak ada perbandingan harga dari badan usaha lainnya. Hal ini kata Djoko menyulitkan pemerintah untuk menentukan besaran harga pasar.

"Ya kalau misalnya ada pesaing maka mungkin bisa ada persaingan yang sehat. Kalau ada pesaing harga akan menuju harga pasar. Kalau tidak ada, monopoli," ujar Djoko.

Selama ini sebenarnya Kementerian ESDM sangat terbuka bagi badan usaha yang hendak turut menjual avtur. Namun untuk mendapatkan izin penjualan avtur diperlukan beberapa tahapan izin.

"Jadi alurnya kalau tidak salah, mereka harus dapat izin dulu dari Kemenhub atau Angkasa Pura untuk buat tangki. Izin lahan, baru mereka mengajukan ke kami. Nah ini, mereka tidak dapat izinnya. Kalau mereka ada izin lahan, kita tinggal keluarkan izin penjualannya," ujar Djoko.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GAMeB4
February 10, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GAMeB4
via IFTTT

KPK Terima Pengembalian Rp 3 M dari Kasus Korupsi SPAM

KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima pengembalian uang sejumlah Rp 3 miliar terkait kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan SPAM TA 2017-2018 di Kementerian PUPR. KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini.

"KPK juga sudah menerima pengembalian uang ada sekitar 13 orang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di sejumlah proyek SPAM Kementerian PUPR di beberapa daerah yang mengembalikan uang nilainya sekitar Rp3 miliar yang kami sita dalam proses penyidikan ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

KPK pun, kata dia, menghargai sikap kooperatif tersebut karena pengembalian uang ataupun pengakuan itu pasti akan dipertimbangkan secara hukum sebagai faktor yang meringankan. KPK juga mengingatkan pada pihak-pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana terkait dengan proyek SPAM di sejumlah daerah itu agar segera mengembalikan uang tersebut dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK ini.

"Itu akan lebih baik bagi pihak-pihak penerima tersebut karena akan dilihat sebagai faktor yang meringankan. Jadi, ini sekaligus memperkuat bukti-bukti bahwa diduga suap itu tidak hanya terjadi pada empat atau lima proyek SPAM sebelumnya seperti yang kami tangani pada saat tangkap tangan tetapi juga terjadi di sejumlah proyek SPAM yang lain," ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT WKE Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL). Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut. Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp 350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp 1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala dan Donny Sofyan Arifin Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Sm9n19
February 08, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Sm9n19
via IFTTT

Lepas Jadi Buruh, Warga Desa Berdaya Ingin Jadi Peternak

Dengan menjadi peternak, warga tidak pelru bekerja kepada orang lain.

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Di desa berdaya Situgede kecamatan Karangpawitan kabupaten Garut, ada program peternak berdaya. Rata rata dari penerima manfaat (PM) program ini adalah buruh tani.

Namun, mereka mencoba memaksimalkan ikhtiar dengan menjadi peternak domba di sisa waktunya setelah pulang bekerja sebagai buruh harian lepas kepada orang lain. Melalui program peternak berdaya dari Rumah Zakat, mereka mengurusi domba yang diamanahi kepada mereka.

Meski jumlahnya belum banyak, mereka tetap berharap suatu saat bisa menjadi peternak berdaya tanpa harus menjadi buruh kepada orang lain.

Saat pertemuan rutin bulanan (5/2) Yanto fasilitator desa berdaya Situgede memberikan motivasi kepada para penerima manfaat tentang pentingnya sebuah ikhtiar.

"Ikhtiar adalah kewajiban sedangkan hasil urusan Allah," ujar Yanto

Dari pertemuan rutin bulanan ini mengalirlah diskusi. Dende salah seorang PM menuturkan bahwa dirinya ingin suatu saat nanti fokus menjadi peternak.

 "Harapannya saya ingin menjadi peternak berdaya tanpa harus bekerja ke orang lain," ungkapnya penuh semangat.

Setelah selesai berkumpul Yanto beserta para peternak melihat domba salah satu PM yang baru baru ini melahirkan 2 ekor domba sepasang, 1 pejantan dan 1 betina.

"Mudah mudahan langkah maksimal ikhtiar para peternak ini diberi keberkahan oleh Alloh SWT. Aamiin," harap Yanto.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Dj71Wq
February 08, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Dj71Wq
via IFTTT

Nasaruddin Umar Dirikan NUO untuk Setop Potensi Radikalisme

Survei 2017, potensi radikalisme di Indonesia mencapai 55,12 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar berupaya untuk menyetop berkembangnya potensi radikalisme di Indonesia. Salah satu upayanya dilakukan melalui pendirian Nasaruddin Umar Office (NUO) yang bergerak menyetop potensi radikalisme.

"Temuan kami di 2011, ada kekhawatiran tingkat pertumbuhan hardliners semakin bertambah. Dan kami tahu provinsi mana saja, meskipun rasanya mengherankan, tapi ya itu hasilnya," kata Nasaruddin, Sabtu (26/1).

Dari survei 2017, ia menemukan potensi radikalisme di Indonesia mencapai 55,12 persen. Dia menyebut harus ada upaya untuk mencoba mengerem pertumbuhan ini. "Karena dari tahun ke tahun kurvanya meningkat," ujar dia.

Nasaruddin menyebut Gorontalo, Bengkulu, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Utara masuk kategori memprihatinkan. Sedangkan Sulawesi Tengah berada di urutan bawah. Sehingga diperkirakan justru pendatang yang membawa bibit radikalisme sedangkan penduduk aslinya toleran. "NUO ingin memberikan pemikiran untuk bangsa ini, sekecil apapun diharapkan bisa menghadirkan sebuah ketenangan, kesejukan dan kedamaian untuk segenap warga negara," ujar dia.

NUO mewadahi lembaga-lembaga yang bertujuan menciptakan masyarakat sipil yang damai, toleran dan berkeadaban. Beberapa di antaranya The Nusa Institute, Balqis Foundation dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas.

Survei 2018, dia justru menemukan kearifan lokal menjadi daya perekat sekaligus kontrol dan modal menangkal radikalisme. Dia mengatakan, banyak hal bisa menangkal tapi justru kearifan lokal sangat penting.

Namun masalahnya, pengetahuan tentang kearifan lokal ini dalam fase kritis. "Anak-anak milenial, karena mungkin sangat plural, sudah tidak paham," ujar dia.

Menurut dia, ini menjadi tantangan, bagaimana kearifan lokal dapat diangkat lagi ke permukaan. Memang ada kurikulum konten lokal, tapi itu dinilainya sangat sedikit. "Kami sarankan ini diperkuat," ujar Nasaruddin yang juga merupakan Direktur NUO.

Selain itu, ada pembinaan khatib dan imam masjid profesional, mengingat kekosongannya dapat menjadi celah bagi masuknya radikalisme ke masjid-masjid. Fokus selanjutnya adalah memberdayakan situs Islam moderat untuk menangkal situs-situs Islam radikal. Mengingat 80 persen situs ternyata dikuasai oleh kelompok radikal.

Terakhir, NUO juga memiliki program yang akan menjaring kalangan menengah atas untuk turut dalam kajian-kajian mereka. Banyak dari mereka merupakan pemilik perusahaan yang membawahi banyak karyawan. "Maka dampaknya akan terasa, karena akan ditularkan kepada pekerjanya tersebut," kata Nasaruddin.

Menurut dia, sebuah program dengan metode pembelajaran yang dipercaya  dapat diterima oleh kalangan ini.  "Mereka ingin belajar agama tapi tidak mau digurui, karenanya harus dialogis," ujarnya.

Sejumlah pejabat turut hadir pada peresmian NUO, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin, Dirjen Bimas Islam Kemenag Muhammadiyah Amin, perwakilan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristedikti), serta tokoh lintas agama.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2S6eYaS
January 26, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2S6eYaS
via IFTTT

Muhammad 'Gobang' Jamasari Sempat Akrab dengan Dunia Preman

Pelan-pelan Muhammad Jamasari meninggalkan masa lalunya sebagai preman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammad Jamasari yang namanya dikenal berkat perannya sebagai Gobang di serial televisi "Preman Pensiun" menyimpan pengalaman kelam masa lalu. Dia mengaku sempat akrab dengan dunia hitam dan pernah menjalani pekerjaan sebagai preman.

Hingga sebuah peristiwa membuatnya berpikir untuk keluar dari dunia premanisme, yaitu kematian sang ayah. Sejak saat itu, dia bertekad untuk mengubah masa depannya.

"Banyak ya penyebabnya (meninggalkan dunia premanisme), salah satunya meninggalnya ayah. Makanya pengin jadi orang baik," ujar Jamasari dalam keterangan resminya, Jumat (4/1).

Pelan-pelan Muhammad Jamasari meninggalkan masa lalunya sebagai preman. Hingga datang kesempatan padanya untuk bermain dalam serial televisi "Preman Pensiun".

Ia merasa beruntung, dipertemukan dengan para pemain serial televisi "Preman Pensiun" yang memiliki latar belakang yang sama dengan dirinya. Hal itu membuatnya banyak belajar tentang makna kehidupan.

"Alhamdulillah, bisa ketemu dengan teman-teman yang dulu pernah merasakan hidup di jalanan," ujar Jamasari.

Sebagai mantan preman, ia menegaskan, jika perubahan dalam hidup itu harus didasarkan pada niat, bukan hanya diajak orang lain. "Insha Allah (pensiun jadi preman), doanya saja semoga istiqomah," kata Jamasari.

Kini Muhammad Jamasari tengah disibukkan dengan jadwal promosi film "Preman Pensiun". Rencananya film yang disutradarai Aris Nugraha itu, dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 17 Januari 2019

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SHulDT
January 04, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SHulDT
via IFTTT

KPK Sita Uang dari Rumah Tersangka Suap Proyek SPAM

KPK menggeledah rumah dari tiga tersangka kasus suap proyek SPAM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan uang sekitar Rp200 juta, dari penggeledahan di rumah Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa, Yuliana Enganita Dibyo, tersangka suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selain rumah Direktur PT TSP, KPK juga menggeledah rumah Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo Budi Suharto dan Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, yang juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

"Dari rumah tersangka YUL, penyidik menyita uang sekitar Rp200 juta, deposito setidaknya Rp1 miliar serta sejumlah dokumen proyek yang relevan dengan penanganan perkara," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (2/1).

Sedangkan untuk dua rumah tersangka lainnya, kata Febri, penggeledahan masih berjalan sampai saat ini. Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah dua lokasi pada Senin (31/12), yaitu di kantor SPAM di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dan kantor PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) di Pulogadung, Jakarta Timur.

"Ini lanjutan proses penggeledahan yang dilakukan kemarin di sejumlah lokasi. Kemarin kami melakukan penggeledehan di kantor SPAM dan PT WKE dari 31 Desember 2018 sekitar 14.00 WIB sampai dengan dinihari 1 Januari 2019," kata Febri.

Dari penggeledahan pada dua lokasi itu, diamankan sejumlah dokumen-dokumen yang terkait proyek SPAM di berbagai daerah.

"Jadi, cukup banyak proyek air minum yang dikerjakan PT WKE ataupun PT TSP di berbagai daerah yang kami identifikasi nilai proyeknya totalnya lebih dari Rp400 miliar. Jadi, dokumen-dokumen itu diamankan, kemudian ada uang Rp800 juta juga yang diamankan dari kantor SPAM dan CCTV sebagai bagian dari barang bukti elektronik," jelasnya.

KPK telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi antara lain Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima antara lain Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN) dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut.

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala serta Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AqK3vE
January 02, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AqK3vE
via IFTTT