Satgas Antimafia Bola Siap Limpahkan Perkara ke Penuntutan

Ada lima berkas yang telah disusun untuk enam tersangka kasus match fixing.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola menyatakan siap melimpahkan lima berkas perkara penyidikan enam tersangka kasus dugaan skandal pengaturan skor pertandingan sepak bola Indonesia ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ada lima berkas yang telah disusun untuk enam tersangka.

"Untuk Satgas Mafia Bola, hari ini kita sudah menyelesaikan pemberkasan, jumlahnya ada lima berkas dengan enam tersangka," kata Ketua Media Satgas Antimafia Bola, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (8/2).

Lima berkas tersebut, kata Argo, rencananya akan dikirimkan ke JPU pada pekan depan. Kendati menyatakan berkas perkara tersebut telah diselesaikan hari ini, Argo tidak merinci secara gamblang siapa saja yang masuk dalam berkas perkara tersebut.

"Pertama berkas tersangka S dan A ya, kedua tersangka J, ketiga tersangka DI, keempat tersangka N dan terakhir tersangka M. Semuanya ada lima berkas," tutur Argo menambahkan.

Polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus pengaturan skor. Mereka adalah mantan Ketua Asprov PSSI DIY Dwi Irianto alias Mbah Putih, anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng, mantan anggota Komisi Wasit PSSI Priyanto dan anaknya, Anik Yuni Artika Sari yang merupakan wasit futsal.

Kemudian, Satgas Antimafia Bola Polri kembali menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan skandal pengaturan skor pertandingan sepak bola Indonesia. Tak hanya itu, polisi juga telah menetapkan eks manajer PS Mojokerto Vigit Waluyo dalam perkara ini sebagai tersangka.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2TziMyO
February 08, 2019 at 10:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2TziMyO
via IFTTT

KPK Terima Pengembalian Rp 3 M dari Kasus Korupsi SPAM

KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima pengembalian uang sejumlah Rp 3 miliar terkait kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan SPAM TA 2017-2018 di Kementerian PUPR. KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini.

"KPK juga sudah menerima pengembalian uang ada sekitar 13 orang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di sejumlah proyek SPAM Kementerian PUPR di beberapa daerah yang mengembalikan uang nilainya sekitar Rp3 miliar yang kami sita dalam proses penyidikan ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

KPK pun, kata dia, menghargai sikap kooperatif tersebut karena pengembalian uang ataupun pengakuan itu pasti akan dipertimbangkan secara hukum sebagai faktor yang meringankan. KPK juga mengingatkan pada pihak-pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana terkait dengan proyek SPAM di sejumlah daerah itu agar segera mengembalikan uang tersebut dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK ini.

"Itu akan lebih baik bagi pihak-pihak penerima tersebut karena akan dilihat sebagai faktor yang meringankan. Jadi, ini sekaligus memperkuat bukti-bukti bahwa diduga suap itu tidak hanya terjadi pada empat atau lima proyek SPAM sebelumnya seperti yang kami tangani pada saat tangkap tangan tetapi juga terjadi di sejumlah proyek SPAM yang lain," ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT WKE Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL). Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut. Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp 350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp 1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala dan Donny Sofyan Arifin Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Sm9n19
February 08, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Sm9n19
via IFTTT

Lepas Jadi Buruh, Warga Desa Berdaya Ingin Jadi Peternak

Dengan menjadi peternak, warga tidak pelru bekerja kepada orang lain.

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Di desa berdaya Situgede kecamatan Karangpawitan kabupaten Garut, ada program peternak berdaya. Rata rata dari penerima manfaat (PM) program ini adalah buruh tani.

Namun, mereka mencoba memaksimalkan ikhtiar dengan menjadi peternak domba di sisa waktunya setelah pulang bekerja sebagai buruh harian lepas kepada orang lain. Melalui program peternak berdaya dari Rumah Zakat, mereka mengurusi domba yang diamanahi kepada mereka.

Meski jumlahnya belum banyak, mereka tetap berharap suatu saat bisa menjadi peternak berdaya tanpa harus menjadi buruh kepada orang lain.

Saat pertemuan rutin bulanan (5/2) Yanto fasilitator desa berdaya Situgede memberikan motivasi kepada para penerima manfaat tentang pentingnya sebuah ikhtiar.

"Ikhtiar adalah kewajiban sedangkan hasil urusan Allah," ujar Yanto

Dari pertemuan rutin bulanan ini mengalirlah diskusi. Dende salah seorang PM menuturkan bahwa dirinya ingin suatu saat nanti fokus menjadi peternak.

 "Harapannya saya ingin menjadi peternak berdaya tanpa harus bekerja ke orang lain," ungkapnya penuh semangat.

Setelah selesai berkumpul Yanto beserta para peternak melihat domba salah satu PM yang baru baru ini melahirkan 2 ekor domba sepasang, 1 pejantan dan 1 betina.

"Mudah mudahan langkah maksimal ikhtiar para peternak ini diberi keberkahan oleh Alloh SWT. Aamiin," harap Yanto.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Dj71Wq
February 08, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Dj71Wq
via IFTTT

Deklarasi Antihoaks Dibacakan, Jokowi: Agar tak Ada Konflik

Masyarakat diharapkan menjaga persatuan, kerukunan, dan persaudaraan.

REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Muslimat NU di pondok pesantren Al-Ittihad, Cianjur membacakan deklarasi antihoaks, anti fitnah, dan anti ghibah di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden pun mengapresiasi deklarasi yang dibacakan itu.

"Saya sangat hargai deklarasi-deklarasi muslimat NU di mana-mana mengenai hoaks fitnah dan ghibah," ujar Jokowi di ponpes Al-Ittihad, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2).

Menurut dia, deklarasi antihoaks ini dapat mencegah terjadinya perpecahan dan konflik antarmasyarakat. Ia mengatakan, informasi hoaks dan fitnah yang selama ini disebarkan tak terlepas dari penyelenggaraan pemilu.

Sebab, selama ini perbedaan pilihan politik memicu konflik antarmasyarakat. Masyarakat menjadi tak saling sapa dan tak hidup rukun.

"Supaya kita tidak didera perpecahan dan konflik. Kalau sudah perang, sangat sulit sekali. Jangan sampai terjadi di negara kita. Kembali lagi karena pilihan bupati, pilihan walikota, dimulai dari situ," jelas dia.

Ia juga berharap, setelah deklarasi antihoaks dibacakan, masyarakat pun harus bersama-sama menjaga persatuan, kerukunan, dan persaudaraan.

"Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk merawat, menjaga persatuan, kerukunan, persaudaraan, ukhuwah islamiah, ukhuwah wathaniah kita," kata Jokowi.

Deklarasi antihoaks ini sebelumnya juga pernah dibacakan oleh muslimat NU di Gelora Bung Karno, Senayan, Ahad (27/1).

Deklarasi anti-hoaks, fitnah dan ghibah dibacakan saat perayaan Hari Lahir Muslimat NU ke-73 dan dipimpin oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa.

Deklarasi tersebut berisi empat poin. Yakni, poin pertama menekankan pentingnya penolakan pada hoaks, fitnah, dan ghibah yang dapat memicu perpecahan dan perselisihan bangsa.

Kedua, menegaskan anggota Muslimat tidak akan membuat dan menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, dan ghibah.

Ketiga, pentingnya membudayakan menyaring berita sebelum menyebar informasi yang diterima. Dan poin terakhir mengingatkan tentang perlunya berpikir positif untuk menguatkan ukhuwah dan persatuan bangsa.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SgBnTP
February 08, 2019 at 10:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SgBnTP
via IFTTT

Danamon Proyeksikan Pertumbuhan Dana Tabungan 25 Persen

UUS Bank Danamon siapkan berbagai program untuk tarik dana tabungan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Syariah Bank Danamon Herry Hykmanto memproyeksikan, dana tabungan sepanjang 2019 dapat tumbuh 25 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan catatan yang ada, nominal tabungan di Bank Danamon per akhir 2018 mencapai Rp 2 triliun dengan total nasabah sekitar 500 ribu orang.  

Sementara itu, Herry menambahkan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada 2018 tumbuh 19 persen. Secara keseluruhan, dana murah dalam bentuk tabungan dan giro, setidaknya menyumbang 40 persen dari DPK yang dihimpun Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Danamon. 

Herry memprediksikan, pendanaan dapat tumbuh 18 persen pada tahun ini. "Tapi, untuk dana murah CASA (current account saving account) tumbuh 25 persen, sehingga komposisi CASA dapat naik jadi 50 persen," tuturnya.

Untuk menarik nasabah, Herry menambahkan, berbagai program telah disiapkan UUS Bank Danamon. DI antaranya undian dengan hadiah haji gratis bagi nasabah Danamon Syariah yang terdaftar dalam tabungan haji. Baik mereka yang ingin mendaftar haji dengan Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) ataupun merencanakan haji melalui Tabungan Rencana Haji (TRH).  

Selain itu, Bank Danamon juga akan membuat program undian lain. Tidak kalah penting, Herry menambahkan, perseroan berencana memberikan manfaat tambahan berupa perlindungan asuransi jiwa syariah yang ditujukan kepada nasabah tabungan haji. "Agar mereka bisa beribadah dengan nyaman di Tanah Suci," katanya. Pertumbuhan dana tabungan haji menjadi salah satu upaya Bank Danamon dalam meningkatkan dana murah. Sejak diresmikan pada Agustus 2018, total Tabungan Haji Bank Danamon mencapai lebih dari 1.700 rekening yang terdiri dari RJTH dan TRH.

Pada tahun ini, Herry menargetkan, tabungan haji dapat mencapai 3.000 rekening. Guna mencapai target, perseroan akan meningkatkan berbagai program edukasi yang bertujuan mengajak masyarakat untuk menyiapkan dana haji sejak dini dan secara reguler.

Peningkatan tabungan haji juga dilakukan dengan memaksimalkan kerjasama dengan jaringan Bank Danamon. Di antaranya Adira Finance dan nasabah korporasi eksisting. "Intinya, kami targetkan nasabah Adira dan perseroan yang tentunya memiliki kebutuhan untuk naik haji," ucapnya. 

Sementara itu, Syariah Funding Product Danamon Dwi Rachmawaty Suryany (Any) mengatakan, salah satu kendala masyarakat terkait haji saat ini adalah masalah kesiapan finansial yang belum menjadi prioritas. Oleh karena itu, edukasi untuk meningkatkan pemahaman atau literasi dalam hal keuangan di tengah masyarakat secara berkesinambungan menjadi prioritas Danamon.

Komponen utama pembiayaan tersebut adalah ongkos naik haji yang harus dibayarkan saat mendaftar haji pertama kali. Menurut catatannya, Any mengatakan, ongkos naik haji pada 2019 sudah mencapai Rp 35.235.602, tidak berbeda dengan tahun lalu, yaitu Rp 35.790.982. "Itu dengan rata-rata masa tunggu di atas 15 tahun," ucapnya. 

Any menekankan, haji menjadi salah satu tujuan keuangan yang penting bagi umat Muslim. Oleh karena itu, perencanaan harus dilakukan dengan baik dan dapat dimulai sejak seseorang memiliki penghasilan. Salah satu cara terbaik adalah menyisihkan penghasilan secara berkala agar tidak terasa berat, termasuk dengan menggunakan produk perbankan seperti tabungan haji. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DZgzHI
February 08, 2019 at 10:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DZgzHI
via IFTTT

Kemenkumham Setuju Keppres tentang Remisi Direvisi

Ditjen PAS telah menyusun draf pembatalan remisi untuk I Nyoman Susrama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM setuju apabila Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dikaji kembali untuk dilakukan revisi. Ditjen PAS telah menyusun draf pembatalan remisi untuk terpidana kasus pembunuhan, I Nyoman Susrama.

"Sebaiknya Keppres Nomor 174 Tahun 1999 dikaji untuk dilakukan revisi secara substansi. Ada protes juga ini revisi basa basi. Memang begitu sejak 1999, jadi itu yang kami pedomani," ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemkumham Sri Puguh Budi Utami di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, berdasarkan keppres tersebut, pengajuan remisi terhadap terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali Anak Agung Bagus Prabangsa, I Nyoman Susrama, sesuai prosedur. Namun, setelah muncul protes dari berbagai pihak terkait remisi dari hukuman seumur hidup menjadi 20 tahun, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk melakukan kajian yang melibatkan akademisi.

Berdasarkan keppres tersebut, narapidana dapat diberikan remisi perubahan pidana semur hidup ketika sudah menjalani paling tidak lima tahun masa pidana dan berkelakuan baik selama di dalam lapas. Ada pun I Nyoman Susrama telah menjalani 10 tahun masa tahanan dan dinilai berkelakuan baik selama di lapas.

Kasus tersebut juga menjadi pembelajaran untuk Ditjen PAS dan jajaran agar ke depan lebih berhati-hati dalam mengusulkan remisi kepada narapidana dengan kasus berat. "Ini menjadi satu momentum bagi kami dan disampaikan kepada jajaran ketika ada perkara yang menarik perhatian masyarakat untuk hati-hati melihat berbagai aspek untuk dipertimbangkan untuk diusulkan," ujar Utami.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Anggono, mengatakan, Keppres 174/1999 tentang Remisi harus segera direvisi karena mengubah konsep remisi dari pengurangan masa pidana menjadi perubahan pidana.

Selain itu Keppres 174/1999 seharusnya sudah diganti menjadi Peraturan Presiden, berdasarkan ketentuan pasal 35 PP 28/2006 yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Gvq6rv
February 08, 2019 at 10:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Gvq6rv
via IFTTT

Rangkul Mualaf, Istiqlal-Baznas Luncurkan Program MCB

Program ini menyediakan berbagai pelayanan bagi orang yang baru masuk Islam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Unit Pengumpul Zakat Masjid Istiqlal Jakarta bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membuka program Mualaf Center Baznas (MCB). Program ini menyediakan berbagai pelayanan bagi orang-orang yang baru masuk Islam atau mualaf.

Kepala Divisi Unit Pengumpul Zakat Nasional Baznas, Faisal Qosim, pada peluncuran program di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa mualaf termasuk asnaf, golongan yang berhak menerima zakat.

Namun, ia melanjutkan, dukungan bagi mualaf dalam program MCB tidak hanya dalam hal finansial.

"Amanah untuk mualaf ini tidak sekadar membantu finansial, tidak semua mereka miskin. Pertama agar akidah mereka kuat, memantapkan syariah seperti sholat, memiliki nilai-nilai hukum dalam Alquran," kata dia.

Menurut dia, mualaf membutuhkan bimbingan dan dukungan berlanjut supaya mereka bisa semakin teguh dan konsisten dalam menjalankan ajaran agama Islam.

Ketua Unit Pengumpul Zakat Masjid Istiqlal, Mubarok, mengatakan selama 2018 terdapat 399 orang yang berikrar masuk Islam di Masjid Istiqlal.

Orang-orang yang baru masuk Islam, membutuhkan dukungan supaya semakin mantap dalam beragama Islam.

Selain lewat MCB, Faisal mengatakan, Baznas melayani para penerima zakat (mustahik) lewat Layanan Aktif Baznas (LAB) di Masjid Istiqlal.

Baznas, menurut dia, ingin pelayanan bagi para mustahik semakin mudah dijangkau dan sebarannya semakin luas sehingga lebih banyak mustahik yang terbantu.

"LAB fokus pada kecepatan layanan kepada mustahik yang terkendala pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, biaya kesehatan dan pendidikan," katanya.   

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2I2kJ5s
February 08, 2019 at 10:22PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2I2kJ5s
via IFTTT

Vladimir Smicer Ingin Habiskan Waktu Lebih Lama di Indonesia

Anggota BigReds mengapresiasi kedatangan salah satu legenda Liverpool itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan pemain Liverpool Vladimir Smicer mengaku ingin menghabiskan waktu lebih lama di Indonesia. Ini agar ia bisa berbagi kisah dan pengalaman dengan para "BigReds" atau sebutan bagi para penggemar klub bola ternama asal Inggris tersebut.

"Untuk BigReds, saya senang sekali bertemu mereka, dan terakhir kali saya ke sini hanya sebentar dan sekarang saya ingin menghabiskan waktu lebih lama," ujar Vladi saat ditemui dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Jumat (8/2).

Saat terakhir kali datang ke Jakarta pada dua tahun lalu, Vladi mengaku tidak memiliki banyak waktu untuk menikmati momen bersama BigReds dan suasana ibu kota.

Oleh karena itu, dalam kesempatan kunjungan ke Indonesia yang diselenggarakan melalui kegiatan "Sharing & Learning AXA Mandiri" ini, ia akan memberikan saran, tips, dan berbagi teknik bermain sepak bola kepada sejumlah anak.

Menanggapi hal ini, salah seorang anggota BigReds juga mengapresiasi kedatangan salah satu legenda sepak bola dari klub yang memiliki slogan "You'll Never Walk Alone" tersebut. "Tentu bangga karena bisa melihat legenda dari klub kesenangan saya. Ini jadi kesempatan emas dan membanggakan buat saya," ujar Fajar, seorang anggota BigReds chapter Bekasi.

Fajar menceritakan bahwa kesempatan untuk bertemu pemain Liverpool periode 1999-2005 itu tidak secara mudah didapat. Ia menceritakan bahwa BigReds Indonesia hanya menyediakan kuota 50 orang untuk bertemu Vladi dengan cara mengirimkan surel konfirmasi tercepat.

"Kalau yang dulu saya telat kirimnya, nah yang sekarang beruntung banget bisa terpilih. Siapa yang paling cepat mengirim konfirmasi, 50 orang pertama itu yang dapat kesempatan," kata Fajar menceritakan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Gvd1P8
February 08, 2019 at 10:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Gvd1P8
via IFTTT

Warga Taman Sari Masih Perjuangkan Tolak Rumah Deret

Lahan di Taman Sari masih dalam status sengketa.

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Proyek rumah deret Taman Sari yang digulirkan sejak 2017 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum terealisasi. Sejumlah warga masih menolak pembangunan proyek yang berlokasi di RW 11 Taman Sari tersebut.

Berdasarkan pantauan Republika.co.id, Jumat (8/2) sejumlah bangunan masih belum dihancurkan. Beberapa di antaranya juga bahkan masih ditempati warga yang memilih tetap bertahan meski sebagian besar yang telah setuju sudah berpindah sementara ke lokasi lain.

Salah seorang perwakilan warga yang masih tinggal, Eva Eryani mengatakan dirinya bersama warga yang menolak proyek rumah deret lainnya masih memilih bertahan di bangunan yang telah ditempatinya berpuluh-puluh tahun. Eva mengaku masih akan memperjuangkan penolakan rumah deret dan menuntuk haknya sebagai warga negara.

"Kami akan tetap berjuang karena masih dalam proses BPN ini sengketa. Karena dalam aturannya clearing harus sesuai mufakat dengan warga," kata Eva.

Ia menyebutkan ada 17 rumah yang masih ditinggali warga RW 11 Taman Sari. Dengan 34 KK atau 100 jiwa yang masih memilih bertahan di lokasi pembangunan proyek.

Menurutnya warga masih bertahan karena menolak proyek sebab masih merasa memiliki hak atas tanah yang ditinggalinya. Mereka telah tinggal puluhan tahun di Taman Sari.

"Memang kami belum punya sertifikat, tapi bedasarkan UU Pokok Agraria kami yang telah menempati fisik hampir 40 tahun ini berhak melegalkan sebagai warga negara. Karena tanah ini juga di BPN statusnya tanah negara bebas," ujar dia.

Ia pun mengajak Pemkot Bandung untuk kembali bermusyawarah mengenai proyek rumah deret yang direncanakan tersebut. Ia ingin ada solusi kongkrit dan tidak merugikan warga RW 11 Taman Sari.

Ia mengatakan pihaknya terbuka apabila ada perwakilan Pemkot Bandung yang kembali datang untuk berunding sambil menunggu proses kasasi yang sedang berjalan. Termasuk Wali Kota Bandung Oded M. Danial yang diajak berdialog langsung dengan warga sekaligus meninjau langsung ke lokasi rumah warga yang hendak diratakan dengan tanah.

Sebelumnya Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanaham dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Dadang Darmawan mengatakan akan merampungkam pembanguan rumah deret Taman Sari pada tahun ini. Dadang mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan pengamanan aset. Sebab ada beberapa warga yang masih bertahan di lokasi yang harusnya bisa dimulai pembangunan.

Dadang berharap tidak ada keterlambatan agar Pemkot tak lagi terbebani dengan biaya sewa kontrakan warga. Sebab selama ini Pemkot menanggung biaya sewa tempat tinggal bagi warga yang direlokasi yang telah menyetujui adanya proyek.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2E2g0wH
February 08, 2019 at 10:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2E2g0wH
via IFTTT

Ribuan Santri Minta Elite tak Cemooh Kiai dan Ulama

Segenap elemen bangsa diajak untuk tidak saling mencaci para tokoh agama.

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS— Seribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelar doa bersama untuk mendoakan kiai mereka yang sering kali menjadi sasaran cemoohan serta mendoakan para tokoh nasional agar menghentikan kebiasaan mencela kiai. 

Dalam menggelar aksi damai di Alun-alun Kudus itu, seribuan santri yang didominasi pelajar tersebut juga mengusung sejumlah poster yang bernada kecaman terhadap sikap Fadli Zon yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPR RI.

Selain itu, ikut dibentangkan pula poster bertuliskan "Doa Santri untuk Kiai".

Menurut Ketua Aliansi Membela Kiai (Asmak), Muhammad Syaroni, aksi damai yang digelar hari ini, Jumat (8/2), dalam rangka mendoakan para kiai yang sering dicemooh oleh para tokoh nasional yang seharusnya menjadi panutan bersama.

"Kami juga berdoa agar bangsa ini tetap aman dan damai hingga selesainya Pilpres 2019," ujarnya.

Aksi tersebut, lanjut dia, dimulai dari kegaduhan yang disebabkan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2019.

Akibatnya, kata dia, banyak kegaduhan, banyak kiai dicemooh dan dicela oleh tokoh nasional.

"Berbakti terhadap kiai merupakan kepastian, sedangkan pilihan politik masih bisa salah atau benar," ujarnya. 

Untuk itu, dia meminta, para tokoh nasional yang sering mencela untuk menghentikan kebiasaan mencela kiai karena kewajiban sebagai muslim menghormati ulama dan kiai, keturunan nabi, dan habib. 

"Kami malaksanakan doa bersama memohon Allah SWT memberikan keamanan negeri ini, Pilpres 2019 juga diberi kelancaran dan tidak ada gesekan," ujarnya.

Ia mengingatkan tokoh yang berani mencela kiai, maka akan berhadapan dengan para santri yang siap melawan para pencela.

Terkait puisi Fadli Zon, kata dia, merupakan salah satu bagian dari munculnya kegaduhan, meskipun yang bersangkutan dinilai sering kali mencemooh kiai.

"Kami mencatat ada tiga kiai yang pernah dicemoohnya," ujarnya.

Untuk itu, dia berharap, Fadli Zon bertaubat kepada Allah SWT untuk tidak melakukan tindakan mencemooh ulama serta memohon maaf.  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Guc1um
February 08, 2019 at 10:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Guc1um
via IFTTT

Pembina Persija Dorong Satgas Ungkap Kasus Pengaturan Skor

Profesionalisme dan prestasi sepak bola Indonesia terganggu akibat kasus itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Persija Jakarta, Syafruddin, mendorong Satgas Antimafia Bola Polri mengungkap kasus penghancuran dokumen diduga milik Persija. Ia yang juga menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) meminta satgas bertindak tidak pandang bulu dalam membongkar kasus pengaturan skor.

"Hukum tidak boleh pandang bulu, jangan hanya orang-orang tertentu. Ini kan masalah pidana, hukumannya di ranah pidana. Saya akan mendorong itu, saya mengizinkan, saya mengapresiasi, silakan hukum siapapun pelakunya," ujar Syafruddin di Kantor KemenpanRB, Jakarta Selatan, Jumat (8/2).

Wakil Kapolri periode 2016-2018 dan sebagai bagian dari dunia sepak bola itu mengaku sangat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam persepakbolaan Indonesia. Untuk itu, Syafruddin juga mendorong satgas mengungkap kasus pengaturan skor hingga tuntas.

Syafruddin mengaku sudah menyampaikan kepada satgas untuk mengungkap kasus pengaturan skor hingga ke akarnya. Menurut dia, kasus itu mengganggu profesionalisme dalam persepakbolaan Indonesia dan prestasi sepak bola Indonesia. "Saya bilang proses betul, ungkap betul, sampai ke akar-akarnya siapa yang melakukan hal-hal yang tidak baik dan mengganggu profesionalisme," kata dia.

Apalagi, menurut Syafruddin, semua tentang permasalahan pengaturan skor mendapat pengawasan berbagai pihak. Termasuk masyarakat pecinta sepak bola Tanah Air. Sehingga, semua pihak dan Syafruddin sendiri akan terus meminta satgas membongkar tuntas kasus pengaturan skor.

Syafruddin juga mengatakan, apabila terbukti benar oknum di Persija terlibat dalam kasus pengaturan skor, maka akan diproses hukum. Ia mengimbau satgas menyelesaikan dengan tuntas baik itu di PSSI maupun klub-klub sepak bola. "Aparat yang tengah menangani masalah ini, baik itu di PSSI atau klub selesaikan dengan tuntas. Yang terlibat betul-betul diproses hukum," kata dia menegaskan.

Mengenai sejumlah pengurus Persija Jakarta yang mundur, Syafrudiin menganggap hal itu masalah pribadi. Direktur Utama Persija I Gede Widiade bersama Direktur Operasional Persija Muhammad Rafil Perdana menyatakan mundur dari jabatannya awal pekan ini. Mereka mengundurkan diri secara yuridis pada 1 Februari 2019. "Mereka pamit kepada saya, akan mengundurkan diri sebagai orang yang profesional menjalankan tugas ya saya restui," jelas dia.

Syafruddin berharap jajaran direksi baru di Persija harus profesional juga dan kompak. Ia pun meminta kepada kesebelasan Persija dan para pendukung Persija, The Jakmania, agar tetap kompak terus mendukung skuat Macan Kemayoran "Saya pembina, saya tak terpengaruh dengan orang-orang yang mundur. Itu masalah individu, oleh karena itu saya selaku pembina menyampaikan semuanya harus profesional, utuh," tegasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DiZKG6
February 08, 2019 at 10:09PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DiZKG6
via IFTTT

Pengamat: Keppres tentang Remisi Harus Segera Direvisi

Keppres tentang Remisi diterbitkan pada 1999.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan, Keppres 174 Tahun 1999 tentang Remisi harus segera direvisi. Usulan itu terkait remisi yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terpidana kasus pembunuhanan, I Nyoman Susrama.

"Keppres ini harus segera direvisi karena telah mengubah konsep remisi dari pengurangan masa pidana menjadi perubahan pidana," ujar Bayu di ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (8/2).

Bayu menjelaskan permasalahan dalam Keppres 174/1999 tersebut muncul dalam Pasal 9 yang mengatur tentang syarat pemberian remisi. Adapun, ketentuan tersebut berbunyi bahwa warga binaan yang dikenakan penjara seumur hidup dan telah menjalani masa pidana paling sedikit lima tahun berturut-turut, serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi penjara sementara dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 tahun.

"Kondisi ini jelas akan berakibat buruk bagi keadilan hukum karena adanya standar ganda antara pemberian grasi dan remisi yang tertuang berdasarkan Keppres 174 Tahun 1999," ujar Bayu.

Salah satu akibat dari ketentuan tersebut adalah keputusan untuk memberikan remisi kepada terpidana seumur hidup, I Nyoman Susrama, yang dihukum atas kasus pembunuhan wartawan Radar Bali, Anak Agung Ngurah Bagus Narendra Prabangsa. "Maka secara komprehensif persoalan ini harus diselesaikan, caranya mengubah keputusan remisi dengan mencabut Susrama dari daftar penerima remisi, dan kemudian Keppres 174 Tahun 1999 kita revisi," ujar Bayu.

Selain itu Keppres 174 Tahun 1999 seharusnya sudah diganti menjadi Peraturan Presiden. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP 28/2006 yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

"Bila Keppres 174 Tahun 1999 tersebut tidak segera direvisi, maka ditakutkan akan terjadi kesalahan sistemik yang akan terus berulang," ujar Bayu.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ShC5QC
February 08, 2019 at 10:06PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ShC5QC
via IFTTT

Kiai Ma'ruf Minta Doa Restu Ulama Padang Pariaman

Tahun lalu, Kiai Ma'ruf dianugerahi gelar Tuanku Nan Arif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Maruf Amin menghadiri tabligh akbar di Pondok Pesantren Nurul Yaqin di Ringan-ringan Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (8/2). Kiai Ma'ruf pun meminta doa restu kepada para ulama di Padang Pariaman untuk mendapimpingi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Kami meminta doa dan restu kepada para kiai, untuk mendampingi Pak Jokowi diajak menjadi Cawapres," ujar Kiai Ma'ruf saat menghadiri tabligh akbar dan pengajian ushul fiqih tersebut.

Dalam acara ini, Kiai Ma'ruf didampingi istrinya, Wury Estu Handayani. Kiai Ma'ruf disambut ratusan santri dan sejumlah tokoh dan ulama, seperti Ketua DPRD Kota Padang Pariaman Faisal Arifin, Ulama Pondok Pesantren Nurul Yaqin Syekh Ali Imran Hasan, dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Yaqin Syekh Muhammad Rais, serta  para ulama lainnya.

Dalam sambutannya, Kiai Ma'ruf berterimakasih bisa dapat bersilaturahim lagi ke Ponpes Nurul Yaqin. Tahun lalu, Kiai Ma'ruf juga pernah datang ke pesantren ini dan diberi gelar Tuanku Imam Nan Arif di ponpes tersebut.

"Dulu pernah diberi gelar ini, berarti pulang kembali ke ponpes Nurul Yaqin ini," ucap Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Dalam ceramahnya, Kiai Ma'ruf menyampaikan, para ulama salaf tidak hanya berpegang pada teks saja, tapi lebih dengan pendekatan melalui ijtihad ulama. Para ulama, menurut dia, juga bertugas untuk menuntun umat dan menyiapkan para santri agar menjadi pemimpin nasional nantinya.

Setelah acara selesai, ada sekitar tujuh pondok pesantren di Sumatra Barat yang melakukan penandatanganan MOU dengan PT Kimia Farma Persero. Tujuh Pondok Pesantren tersebut diantaranya Ponpes Al Barokah, Ponpes Darul Ulum, dan ponpes lainnya di Sumatera Barat. Penandatanganan ini dalam rangka memberikan bantuan kesehatan di pondok pesantren, serta kerjasama bidang kesehatan lainnya.

Setahun yang lalu Ponpes Nurul Yaqin memberikan gelar Tuanku Imam Nan Arif kepada Ma'ruf dan pada saat ini Kiai Ma'ryf diberikan dokumentasi pada saat pemberian gelar tersebut. Setelah menghadiri acara itu, Kiai Ma'ruf langsung melakukan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin Nagari Ulakan, Kecamatan Nagari Tapakis, Kabupatennya Pariaman.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DiZCq6
February 08, 2019 at 10:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DiZCq6
via IFTTT

PSSI Targetkan 32 Besar Piala Indonesia Selesai 12 Februari

Beberapa laga masih bermasalah karena persoalan perizinan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menargetkan seluruh laga babak 32 besar Piala Indonesia 2018/2019 selesai pada 12 Februari 2019. Namun persoalan izin memang menjadi alasan di balik belum bertandingnya beberapa laga Piala Indonesia.

"Kami akan mencoba membantu panitia pelaksana pertandingan untuk menemukan jalan tengah agar izin laga keluar," ujar Deputi Sekretaris Jenderal PSSI Marshal Masita, Jumat (8/2).

Beberapa laga Piala Indonesia seperti Persib Bandung versus Persiwa Wamena dan Persebaya Surabaya kontra Persinga Ngawi memang bermasalah karena persoalan izin. Namun, pada akhirnya pertandingan leg kedua Persib kontra Persiwa, yang rencananya berlangsung pada Senin (4/2), dipastikan terlaksana pada Senin (11/2).

Sementara dua leg laga Persebaya kontra Persinga sama sekali belum digelar. Belum dapat dipastikan kapan pertandingan ini akan berlangsung. "Masalah perizinan merupakan sesuatu yang di luar kendali kami. Namun kami sudah menetapkan jadwal 16 besar di bulan Februari karena Maret ada agenda lain," kata Marshal.

Namun, pernyataan Marshal berbeda dengan pandangan penanggung jawab (PIC) Piala Indonesia Desi Arfianto. Desi memprediksi sulit menuntaskan 32 besar pada 12 Februari 2019 seperti disampaikan Marshal karena laga Persebaya melawan Persinga Ngawi belum mendapatkan izin. "Bahkan Persebaya juga belum mendapatkan izin tempat. Ada kemungkinan laga Persebaya-Persinga digelar lebih dari tanggal 15 Februari 2019," kata dia.

Akan tetapi, Desi memastikan jadwal 16 besar Piala Indonesia 2018.2019 yang berlangsung pada 15-24 Februari 2019, tidak akan terganggu dengan tertundanya pertandingan tersebut."Kalau pun 16 besar mundur, paling hanya jadwal yang melibatkan Persebaya atau Persinga saja," ujar dia.

Babak 16 besar Piala Indonesia 2018/2019 siap digelar oleh PSSI pada 15-24 Februari 2019 dan pengundian fase perdelapan final dilakukan di Jakarta, Jumat (8/2).

Berdasarkan hasil undian, di Zona Barat, Bhayangkara FC akan berhadapan dengan PSIS. Lalu Madura United akan melawan Sriwijaya FC, pemenang partai Persib versus Persiwa menghadapi Arema FC dan PS Tira-Persikabo versus Persija Jakarta.

Kemudian, di Zona Timur, Borneo FC akan melawan PSS Sleman. Persidago bertemu pemenang Persebaya kontra Persinga, PSM Makassar versus Perseru Serui dan Persela Lamongan berhadapan dengan Bali United.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2tdwXOr
February 08, 2019 at 09:48PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2tdwXOr
via IFTTT

Ribuan Santri Pantura Desak Fadli Minta Maaf ke Mbah Moen

Ribuan santri pantura Jawa Tengah menggelar aksi di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus.

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS—Para santri Pantura Timur Jawa Tengah mendesak Fadli Zon untuk bertaubat dan meminta maaf kepada para kiai, termasuk KH Maimoen Zubair. Permintaan itu menyusul puisi "Doa yang Tertukar" yang ditulis Fadli.

Ribuan santri pantura Jawa Tengah, yang mengatasnamakan Aliansi Membela Kiai (Asmak), pada Jumat (8/2) menggelar aksi di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (8/2). Koordinator Asmak, Muhamad Sa’roni mengatakan, sikap Fadli Zon yang merendahkan KH Maimoen Zubair melalui puisi "Doa yang Tertukar" merupakan puncak dari kekesalan para santri.

Sebelumnya, Fadli juga dituding juga sudah beberapa kali mencemooh para kiai, Sehingga aksi Bela Kiai ini menjadi puncak dari akumulasi kekesalan para santri, atas ulah Fadli Zon yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang elit politik.

"Fadli Zon sudah banyak mencela kiai kami. Contoh Kiai Cholil Staquf, Kiai Ma’ruf Amin, Tuan Guru Bajang (TGB) dan lainnya. Maka ini merupakan puncaknya, saat Fadli Zon mencela KH Maimoen Zubair,” jelasnya.

Sehingga para santri sangat menyayangkan sikap Fadli Zon tersebut. Asmak juga mendesak kepada politisi ini menghentikan sikapnya yang telah menuai kegaduhan. "Termasuk meminta maaf kepada KH Maimoen Zubair serta bertaubat kepada Allah SWT," tegasnya.

Karena bagi para santri mencela dan mencemooh kiai juga berarti telah memusuhi para santri. “Karena itu, para santri wajib untuk melawan ketika tokoh panutannya (kiai) dicela atau dizalimi,” tegasnya.

Sa’roni juga menambahkan, aksi Bela Kiai ini bermula dari keprihatinan atas terjadinya berbagai kegaduhan, di balik memanasnya suhu politik menjelang Pemilihan Presiden (pilpres) tahun 2019 ini. Di sana- sini banyak kiai- kiai dicemooh dan bahkan dicela oleh para tokoh yang selama ini dianggap sebagai tokoh nasional. Padahal, menurut para santri, berbakti kepada kiai adalah hukumnya adalah qath’I (pasti).

Tetapi, masalah pilihan politik itu adalah zhanni, yang masih bisa salah dan masih bisa benar. Sudah menjadi kewajiban bagi para santri dan sebagai seorang muslim untuk menghormati para ulama, menghormati kiai, menghormati dzurriyah- dzurriyah Rasul.

“Maka hari ini kami juga melaksanakan zikir dan doa bersama, memohon kepada Allah SWT, mudah- mudahan negeri ini diberikan situasi yang aman dan Pilpres berjalan dengan lancar tanpa ada halangan, sekaligus harapan kami tidak ada gesekan- gesekan lagi,” kata Sa’roni.

Aksi Bela Kiai yang digelar ini diikuti oleh 2.000 santri. Mereka berasal dari 12 pesantren yang ada di wilayah pantura timur Jawa Tengah.

“Aksi ini juga dihadiri para alumni pesantren,” tambahnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ULjvgt
February 08, 2019 at 09:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ULjvgt
via IFTTT

Prawira Bandung Tundukkan Satya Wacana

Di menit-menit akhir, Satya Wacana beberapa kali melakukan kesalahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalarian Williams membuat double-double 30 angka dan 14 rebound untuk membawa Prawira Bandung menang atas Satya Wacana 77-69 pada seri ketujuh IBL Pertamax 2018/2019. Laga kali ini digelar di GOR Bima Sakti, Malang, Jumat (8/12).

"Saya tak peduli berapa rebound dan angka yang saya buat. Pelatih membuat game plan bagus sehingga kami bisa menang," kata Williams.

Pelatih Prawira, Andre Yuwadi, mengaku timnya sempat mandek pada kuarter ketiga. "Untunglah anak-anak bisa kembali fokus. Semua laga penting layaknya final," kata dia lagi. "Shooter kami tidak sebagus biasanya tetapi Williams mampu menjalankan tugas rebound dan mencetak poin."

Selain Williams, Brachon Griffin juga mencetak angka dua digit, 21 angka.

Di menit-menit akhir, Satya Wacana beberapa kali melakukan kesalahan sehingga total turn-over mencapai 18 kali. Tujuh turn over dibuat Maddarious Gibbs dan enam turn over dilakukan oleh Casiopeia Manuputty.

"Karakter bermain kami tak keluar. Disiplin defense juga menurun sehingga kecolongan di menit menit akhir," kata pelatih Satya Wacana, Efri Meldy.

Gibbs mencetak 21 angka dan 14 rebound. Raymond Miller Jr menyumbang 19 angka dan 22 rebound. "Peluang play-off masih terbuka, tetapi kami harus menang di setiap pertandingan berikut," kata Meldy.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HZ1KJd
February 08, 2019 at 09:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HZ1KJd
via IFTTT

Peretas Ancam Jaringan Telekomunikasi di Tahun Politik

Serangan siber di tahun politik biasanya mengarah ke lembaga penyelenggara Pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri telekomunikasi seringkali menjadi sasaran empuk para peretas untuk melancarkan serangan siber karena perusahaan umumnya memiliki pusat data (data center) yang tersebar di berbagai lokasi.

"Apalagi sekarang banyak transaksi bisnis lewat jaringan telekomunikasi," kata Country Director Palo Alto Networks Indonesia, Surung Sinamo, saat acara paparan di Jakarta, Jumat (8/2).

Dalam tahun politik, serangan siber biasanya mengarah ke lembaga penyelenggaraan pemilihan umum, serangan yang umum terjadi di mana pun saat sedang menyelenggarakan pesta demokrasi.

"Negara lain juga seperti itu, jadi, instansi harus lebih berjaga-jaga," kata dia.

Sementara itu, di industri telekomunikasi, serangan yang biasanya terjadi misalnya Dos atau DDos attack yang berusaha menyerang server, jaringan atau mesin tertentu sehingga menjadi down atau tidak bisa diakses. Serangan DDoS sebenarnya dapat menimpa perusahaan mana pun, namun, biasanya serangan model ini yang ditujukan ke industri telekomunikasi lebih berat.

Peretas juga seringkali menyerang server DNS dalam industri ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, serangan siber menjadi semakin beragam dan kompleks.

Serangan siber yang mengintai sinyal hingga paket data juga perlu diwaspadai. Peretas mulai menggunakan malware untuk menyerang jaringan untuk menyebabkan signaling storm, efeknya sama dengan serangan DDos, server menjadi down.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DvgLgv
February 08, 2019 at 09:33PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DvgLgv
via IFTTT

Satu Panelis Mundur dari Debat Kedua Pilpres

Panelis yang mundur adalah Suparto Wijoyo wakil dari Universitas Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan ada satu orang panelis yang mengundurkan diri dari debat pilpres kedua. KPU sepakat tidak mencari pengganti atas pengunduran diri itu.

Saat dihubungi pada Jumat (8/2) malam, Arief mengkonfirmasi jika saat ini hanya ada tujuh orang panelis yang akan melaksanakan tugas menyusun soal untuk debat kedua pilpres. "Tidak jadi delapan orang (panelis). Jadinya tujuh orang panelis," ujar Arief.

Penyebabnya, lanjut Arief, karena panelis asal Universitas Airlangga (Unair), Suparto Wijoyo mengundurkan diri. Suparto merupakan pakar lingkungan hidup.

Atas pengunduran diri ini, KPU tidak mencari pengganti. "Kami tidak mencari pengganti sebab waktunya sudah mepet. Jadi ya sudah kalau mengundurkan diri," tegas Arief.

Dia menambahkan tidak ada alasan khusus yang melatarbelakangi pengunduran diri Suparto. Suparto tidak menyampaikan apa-apa sebelum menyatakan pengunduran dirinya.

"Tidak (tidak menyampaikan alasan). Hanya intinya mengundurkan diri," tegasnya.

Dengan adanya pengunduran diri tersebut, maka praktis hanya ada tujuh orang yang masih menjadi panelis. Ketujuh orang itu yakni Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) periode 2015-2019 Prof Joni Hermana, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria yang merupakan ahli pertanian dan ekologi manusia, ahli pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Irwandy Arif, pakar energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Ahmad Agustiawan, pakar lingkungan Universitas Diponegoro (Undip) Sudharto P Hadi, Direktur Eksekutif WALHI Nur Hidayati serta Sekretaris Jenderal Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA) Dewi Kartika.

Menurut Arief, ketujuh panelis ini sudah mulai bekerja untuk menyusun soal-soal untuk debat kedua. Arief mengharapkan nantinya bisa ada lima soal untuk setiap tema debat.

Sementara itu, Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan panelis akan menyusun soal-soal hingga akhir pekan ini. Sehingga pada Ahad (10/2) nanti seluruh soal untuk debat kedua bisa selesai.

Sebagaimana diketahui, debat kedua pilpres dijadwalkan digelar di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Ahad, 17 Februari mendatang. Debat kedua nanti merupakan debat antarcapres, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Dalam debat kedua, ada sejumlah tema yang akan dibahas, yakni energi dan pangan, SDA dan lingkungan hidup serta infrastruktur. Dua moderator, yakni Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki akan memandu jalannya debat tersebut.

KPU sebelumnya sudah menegaskan tidak ada pemberian kisi-kisi pertanyaan kepada masing-masing paslon capres-cawapres dalam debat kedua nanti. Kebijakan ini berbeda dengan debat pertama lalu.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Slk6sq
February 08, 2019 at 09:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Slk6sq
via IFTTT

PSSI: Persiapan Piala Presiden Tinggal Finalisasi

Kali ini operator pelaksanaannya dipegang langsung oleh PSSI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyatakan bahwa persiapan turnamen pramusim Piala Presiden 2019 tinggal finalisasi. Detailnya pun akan segera diumumkan.

"Saat ini kami sedang memfinalisasi beberapa hal termasuk format pertandingan, jadwal, dan lain-lain," ujar Deputi Sekretaris Jenderal PSSI Marshal Masita, Jumat (8/2).

Marshal pun memastikan bahwa Piala Presiden akan berlangsung pada 2 Maret hingga awal April 2019. Pelaksanaan kompetisi yang sudah berlangsung sejak tahun 2015 itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan Piala Indonesia 2018/2019.

"Tidak akan mengganggu karena Piala Indonesia 2018/2019 akan diistirahatkan pada Maret sampai April 2019. Piala Indonesia akan dilanjutkan kembali pada akhir Juni 2019," kata Marshal.

Adapun Piala Presiden 2019 menjadi pelaksanaan keempat setelah edisi 2015, 2017, dan 2018. Turnamen pramusim tersebut menjadi kesempatan bagi seluruh tim serta untuk menguji kekuatan sebelum berlaga di liga.

Sementara, untuk pelaksanaannya dipegang langsung oleh PSSI. "Untuk tahun ini operatornya akan dipegang oleh PSSI. Ketua panitia pelaksana atau OC dijabat oleh Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto," kata Marshal.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DZMacg
February 08, 2019 at 09:29PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DZMacg
via IFTTT

Caleg PAN Mandala Shoji Menyerahkan Diri ke Kejaksaan

Mandala Shoji divonis bersalah melanggar aturan Pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selebritis yang mencalonkan diri jadi anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional, Mandala Shoji menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat guna melaksanakan putusan pengadilan.

"Posisi Mandala Shoji ada di Kejari Jakarta Pusat, benar menyerahkan diri," kata Kasie Penkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nirwan Nawawi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (8/2).

Nirwan menuturkan rencananya pimpinan Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat akan menyampaikan konferensi pers terkait Mandala Shoji yang menyerahkan diri.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Pusat memvonis Mandala Shoji bersalah dengan hukuman penjara tiga bulan dan denda Rp 5 juta karena melanggar aturan pemilu dengan membagikan kupon umrah. Di Pengadilan Tinggi, pengajuan banding Mandala ditolak majelis hakim yang memperkuat putusan PN Jakarta Pusat.

Sementara itu pengacara Mandala, Elsa Syarif, menegaskan bahwa kliennya tidak buron.

"Perlu saya sampaikan selama ini Mandala itu buron itu nggak benar, karena sampai detik ini, kami sudah cek nggak masuk dalam DPO (daftar pencarian orang). Jadi, nggak benar buron," katanya.

Elsa menambahkan, "penyerahan diri itu adalah insiatif Mandala dan yang saya dukung untuk datang, ini buka penyerahan tapi ini insiatif menghadapi isi putusan".

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GvfWHv
February 08, 2019 at 09:29PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GvfWHv
via IFTTT