Pages

Showing posts with label 2019 at 09:33PM. Show all posts
Showing posts with label 2019 at 09:33PM. Show all posts

Sunday, May 12, 2019

Tokoh Adat Dayak Meratus akan Dukung Presiden Terpilih

Masyarakat Dayak menegaskan cinta NKRI dan mengikuti aturan hukum berlaku.

REPUBLIKA.CO.ID, BARABAI -- Tokoh Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menyatakan, mendukung presiden terpilih hasil pemilu yang akan diumumkan Komis Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang. Komitmen mendukung siapa pun presiden yang ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang itu disampaikan Kepala Balai Harung Dewata Suni kepada Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Sabana Atmojo saat pertemuan keduanya dalam balutan silaturahim, d Barabai, Ahad (12/5)..

"Masyarakat Dayak cinta NKRI dan akan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan mendukung siapa pun presiden terpilih tahun ini," tutur Suni.

Sikap serupa dikemukakan Damang Adat Sakarani. Pihaknya ingin selalu menjaga persatuan dalam balutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita boleh berbeda-beda suku dan agama termasuk berbeda pilihan politik, kita tetap satu seperti semangat semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika," tegas Sakarani yang diamini Kepala Balai Datunini Rusdian dan tokoh adat lainnya Ramsis.

Sementara Kapolres HST AKBP Sabana Atmojo mengutarakan, silaturrahim itu untuk mendekatkan Polri dengan tokoh adat di wilayahnya. "Kami berterima kasih atas peran serta tokoh Adat Dayak menciptakan situasi yang aman, damai dan sejuk selama pemilu 2019," ucapnya.

Sabana pun berharap, Kamtibmas yang kondusif sekarang terus bisa terjaga dan masyarakat diharapkan minimal jadi polisi bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2WMxTq4
May 12, 2019 at 09:33PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WMxTq4
via IFTTT

Saturday, April 6, 2019

Musik Celentung Pecahkan Rekor Dunia

Celentung alat musik bambu khas Selaawi

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Pertunjukan musik celentung alat musik bambu khas Selaawi, Kabupaten Garut, memecahkan rekor dunia versi RHR (Record Holder Republic). Permainan musik yang ditampilkan dalam Gebyar Pesona Budaya Garut 2019 itu dibawakan oleh ratusan siswa berpakaian batik.

Pada Sabtu (6/4) pencatat rekor yang berbasis di Amerika Serikat itu menilai permainan celentung yang digelar di Alun-alun Garut. Permainan itu tampil memecahkan rekor dunia dengan peserta terbanyak yang dibawakan oleh 206 siswa berseragam batik. Dalam pemecahan rekor itu, para peserta membawakan dua lagu, yaitu lagu daerah dan Indonesia Pusaka dalam waktu 10 menit.

Vice President of RHR, Lia Mutisari mengatakan, jenis alat musik ini tidak pernah ada dan masuk kategori unik menurut dunia. "Semoga menjadi inspirasi gerakan kebudayaan dalam mengharumkan nama Indonesia di mata dunia," kata Lia dalam keterangan resminya, Sabtu (6/4).

Celentung merupakan alat musik yang terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 30 cm. Dua bandul yang terpasang di sisi bulatan bambu berfungsi sebagai penabuh. Cara bermainnya dengan dikecrek menggunakan satu tangan. Nada yang dihasilkan oleh celentung berbeda-beda, mirip angklung yang memiliki nada do, re, mi, fa, sol, la, si. 

Tiap orang membunyikan masing-masing nada secara bergantian. Suara celentung yang unik menjadi daya tarik tersendiri bagi yang memainkannya. Apalagi jika dikolaborasikan dengan alat musik lain seperti kecapi dan kendang. 

Celentung memang merupakan alat musik baru khas Selaawi yang diperkenalkan pada Gebyar Pesona Budaya Garut 2019. Namun, peluncuran perdananya langsung mendunia dan mampu memecahkan rekor RHR.

Kepala Dinas Pariwisata Garut, Budi Gan Gan Gumilar mengatakan, selama ini celentung menjadi mainan sekaligus budaya bermusik bagi warga Selaawi. Namun, baru saat ini celentung diperkenalkan ke publik.

"Mungkin alat musik ini agak asing di telinga kita. Maklum saja, keberadaan celentung, hanya ada di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut," kata dia.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2YSPdvb
April 06, 2019 at 09:33PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2YSPdvb
via IFTTT

Sunday, March 31, 2019

Bawaslu Kabupaten Bandung Turunkan 7.700 APK yang Melanggar

Rata-rata APK melanggar ada di 31 kecamatan.

REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG--Jelang pencoblosan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) pada 17 April mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung telah menurunkan 7700 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan. Banyak APK yang diturunkan berasal dari bilboard dan papan reklame.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehudin mengatakan rata-rata APK yang melanggar aturan tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Namun yang paling banyak tersebar di Kecamatan Soreang. Banyak dari APK yang diturunkan katanya berada di bilboard dan papan reklame yang tidak diperbolehkan.

“Kita sudah menurunkan dan menertibkan 7700 APK yang melanggar aturan,” ujarnya kepada wartawan, Ahad (31/3). Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan diantaranya adalah tidak sesuai tempat yang sudah ditentukan.

Bahkan, ia mengatakan, beberapa pemilik papan reklame di Kabupaten Bandung telah melaporkan kepada Bawaslu dan partai politik tentang APK yang merugikan mereka. Oleh karena itu, pihaknya sudah melakukan teguran kepada partai politik. Ia pun mengatakan, penertiban APK akan dilakukan hingga satu hari jelang pencoblosan.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan pelibatan anak-anak dalam kampanye rapat umum pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) no urut 01 dan 02 masih terjadi. Tidak hanya itu, terdapat pula kampanye yang dilakukan diluar waktu yang ditentukan dan masih adanya arak-arakan kampanye.

“Pelibatan anak-anak dalam rapat umum masih banyak terjadi, kemudian soal kampanye yang diluar waktunya. Harinya masuk tapi waktunya ada batasan. Disitu ada pelanggaran, sebelum jam 9 sudah kampanye. Satu lagi dalam bentuk pawai, arak-arakan kendaraan kampanye ditemukan di Jawa Barat,” ujar Komisioner Bawaslu Yulianto.

Terkait dengan laporan adanya pembagian uang pada masa kampanye, ia mengungkapkan belum menerima aduan tersebut. Sejauh ini, menurutnya pembagian yang dilakukan oleh masing-masing tim pasangan capres dan cawapres masih dalam kontek yang diperbolehkan berupa bahan kampanye.

Yulianto menambahkan, kampanya rapat umum yang dilakukan baru berlangsung dibeberapa kabupaen/kota seperti di Bandung, Karawang, Bogor dan Cimahi. Terkait dengan beberapa pelanggaran yang dilakukan, pihaknya sudah memberikan peringatan dan menghentikan kegiatan-kegiatan pawai dan yang diluar jadwal yang sudah ditentukan.

“Bawaslu sudah melakukan tindakan dengan menghentikan kampanye arak-arakan dan mengingatkan penanggungjawab agar tidak mengulangi. Soal pelibatan anak-anak, penindakannya melalui tindakan administrasi dan soal waktu diluar jadwal kami hentikan. Penindakan dilakukan skala ringan,” katanya.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2CLFjCa
March 31, 2019 at 09:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CLFjCa
via IFTTT

Saturday, March 30, 2019

Satu Warga Palestina Tertembak Jelang Great March of Return

Warga Palestina wafat karena pecahan peluru Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Tembakan dari Israel menewaskan seorang pria Palestina di dekat perbatasan Gaza, pada Sabtu (30/3).

Pejabat Kesehatan Palestina mengatakan, kejadian tersebut terjadi ketika pasukan Israel berkumpul di perbatasan menjelang unjuk rasa untuk memperingati satu tahun Great March of Return.  

Militer Israel membantah insiden tersebut, namun menurut mereka pada Jumat (29/3) malam Palestina melemparkan alat peledak ke pagar perbatasan. 

Sementara petugas medis Palestina mengatakan, seorang pria terbunuh karena terkena pecahan peluru sebelum fajar di dekat perbatasan.   

Ketegangan telah meningkat di sepanjang perbatasan Israel-Gaza menjelang peringatan satu tahun Great March of Return. 

Ketegangan kedua pihak mula terjadi ketika Palestina meluncurkan roket dari Gaza ke sebuah desa di utara Tel Aviv beberapa waktu lalu. 

Pasukan Israel tetap bersiaga di perbatasan dan siap untuk bertempur jika terjadi peningkatan eskalasi.  

Puluhan ribu warga Palestina diperkirakan menghadiri peringatan March of Return, dan para mediator Mesir telah berupaya untuk mengantisipasi pertumpahan darah lebih lanjut. Mesir telah menjadi penengah bagi Hamas dan Israel untuk melakukan gencatan senjata.   

Kementerian Kesehatan Palestina mencatat, sekitar 200 warga Gaza terbunuh oleh pasukan Israel sejak protes dimulai. 

Sementara seorang tentara Israel telah terbunuh oleh penembak jitu Palestina. Aksi demonstrasi tersebut telah berubah menjadi perselisihan antara warga Gaza yang melemparkan batu dan bahan peledak. 

Selain itu, Palestina juga telah meluncurkan balon dan layang-layang ke Israel dan melanggar pagar perbatasan. 

Penggunaan kekuatan senjata mematikan oleh Israel mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia.

Penyelidik PBB pada pekan lalu menyatakan, pasukan Israel bersalah atas kejahatan perang karena menggunakan kekuatan berlebihan. 

Israel mengatakan tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan mematikan untuk mencegah para gerilyawan melewati batas perbatasan, dan menyerang masyarakat sipil di daerah itu. 

Sementara para pengunjuk rasa menyerukan pencabutan blokade keamanan yang diberlakukan oleh Israel dan Mesir. 

Warga Palestina memiliki hak untuk kembali ke tanah mereka yang telah diduduki pasca-Perang Arab-Israel pada 1984.  

Israel merebut Gaza dalam perang 1967 dan menarik tentaranya pada 2005. Blokade keamanan diperlukan untuk menghentikan peredaran senjata ke Hamas dan kelompok bersenjata lainya di Palestina. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2I0QvhB
March 30, 2019 at 09:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2I0QvhB
via IFTTT

Thursday, March 28, 2019

Tombak, Alat Perang yang Banyak Digunakan di Dunia Islam

Tombak merupakan alternatif pengganti pedang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selain pedang, senjata utama pasukan tentara Muslim adalah tombak.  Ahmad Y al-Hassan dan Donald R Hill dalam bukunya bertajuk Islamic Technology: An Illustrated History mengungkapkan,, tombak  merupakan alat perang yang sangat banyak digunakan di dunia Islam.

Salah satunya tombak dengan kepala yang berukir dari Persia sekitar abad ke-8 M. Tombak iitu,  kini berada di Museum Victoria dan Albert, London.

''Tombak merupakan alternatif pengganti pedang karena harganya relatif lebih murah dibanding pedang,'' tutur al-Hassan. Tombak  bisa dibuat dengan memasang kepala tombak yang terbuat dari besi pada sebuah tongkat dari batang pohon.

Namun, ada tombak yang harganya mahal, yakni tombak panjang dari kayu yang bermutu tinggi, dengan kepala tombak yang terbuat dari baja Damaskus. ''Batang-batang tombaknya terbuat dari bambu. Tombak ini diberi nama qanat. Namun, karena harganya yang mahal, masyarakat kelas bawah tak mampu membelinya,'' ungkap al-Hassan.

Al-Hassan menjelaskan, panjang sebuah tombak bervariasi. Paling pendek tak lebih dari dua meter dan yang paling panjang sekitar tujuh meter atau lebih. Tombak memiliki beberapa bagian utama yang terdiri dari batang (matn), kepala (sinan) dengan rongga (tsa'laba) untuk memasukkan tongkat, dan penutup dari logam (zujj) di ujung bawah batang.

"Instruksi tertulis pemakaian tombak disusun oleh beberapa ahli furusiyya pada zaman Mamluk, dengan judul kolektif bunud (tunggal: band)," kata al-Hassan dan Hill. Menurut dia, Najm Al-Din meringkas aturan-aturan penyerangan dalam 72 bunud. Ia menjelaskannya secara terperinci bagaimana cara memegang dan memiringkan tombak ketika menyerang lawan.

Pasukan tentara Muslim juga biasa menggunakan sejumlah alat perang lainnya, seperti Javelin, yakni  sejenis tombak ringan yang dilempar. Tombak ini merupakan tombak yang biasa dipakai dalam olahraga lempar lembing, namun terkadang juga digunakan sebagai misil.

Selanjutnya ada pisau (khanjar),  yang biasanya disimpan pasukan tentara Muslim di pinggang atau di balik pakaian.Selain itu, adapula dua macam perisai, yakni daraqa yang terbuat dari kulit binatang dan kayu atau logam turs. Dan terakhir tongkat kebesaran yang terbuat dari besi atau baja dengan ujung berbentuk kubus, diletakkan di bawah sanggurdi

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2UZagK8
March 28, 2019 at 09:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UZagK8
via IFTTT

MPR: Jangan Lupakan Jasa Ulama dalam Perjalanan Indonesia

Peran ulama dalam sejarah bangsa Indonesia sangatlah besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengajak masyarakat jangan melupakan jasa dan peran ulama dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. 

Dia mengatakan, jejak dan peran ulama serta habib itu bisa dilihat dari upaya menyelamatkan Pancasila, NKRI, penciptaan lagu, bendera Merah Putih, dan lambang negara, Garuda Pancasila.

"Karena itu saya ingin mengatakan, tidak hanya penting jas merah yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah, tapi penting pula jas hijau, yaitu jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama," kata Hidayat, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (28/3). 

Hal itu dia katakan dalam sosialisasi Empat Pilar MPR, di Yayasan Munashoroh, di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kamis. 

Dia mengungkapkan, peran para ulama dan habib dalam perjuangan Indonesia. Di antaranya lagu Hari Merdeka dan himne Syukur yang diciptakan ulama sekaligus habib yaitu H Mutahar yang nama lengkapnya adalah Habib Muhammad Bin Husein al-Mutahar. 

Kedua lagu itu menurut dia memperlihatkan hubungan keislaman dan keindonesiaan, misalnya lagu Syukur yang diciptakan pada 1946 dimaksudkan agar umat Islam mensyukuri karunia Allah yang luar biasa.

"Kedua lagu yang diciptakan Habib Mutahar dalam rangka mensikapi negara Indonesia," ujarnya. 

Contoh lain, menurut dia, usul warna bendera nasional, Merah-Putih, salah satu yang mengusulkan warna bendera Indonesia adalah seorang habib, yaitu Habib Sayid Idrus Salim al-Jufri. Nama pahlawan nasional ini menjadi nama Bandara Internasional di Palu, Sulawesi Tengah. 

Hidayat menjelaskan,  Habib Sayid Idrus Salim al-Jufri bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpi itu dikatakan jika Indonesia merdeka, benderanya Merah-Putih, mimpi itu disampaikan kepada Bung Karno (presiden pertama RI, sukarno).

Hidayat juga menceritakan lambang Garuda Pancasila juga diciptakan seorang habib yang juga sultan dari Istana Kadriyah, Kesultanan Pontianak, yaitu al-Habib Syarif Abdul Hamid Alkadrie III. 

Ketika itu Bung Karno membuat sayembara tentang lambang negara dan Habib Syarif Abdul Hamid Alkadrie III memenangkan sayembara itu.  

"Dari semua itu bisa disimpulkan bahwa para habib dan ulama memperjuangkan Indonesia dengan cara menciptakan lagu, bendera, dan lambang negara," ujarnya. 

Hidayat melanjutkan para ulama juga berperan besar dalam menyelamatkan Pancasila dan NKRI misalnya ketika Indonesia dipecah menjadi 16 negara bagian atau serikat (Republik Indonesia Serikat). Menurut dia, Indonesia kembali menjadi NKRI dari RIS atas peran Ketua Fraksi Partai Masjumi di DPR RIS M Natsir dengan Mosi Integral.  

Selain itu Hidayat mengatakan, penyelamatan Pancasila terlihat dari penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan yang Mahaesa, empat tokoh umat Islam, yaitu KH Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Mr Teuku Mohammad Hasan.

"Ketuhanan Yang Maha Esa adalah akidah atau tauhid. Akhirnya semuanya bisa menerima, Indonesia selamat dari perpecahan," ujarnya. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2CLkM0x
March 28, 2019 at 09:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CLkM0x
via IFTTT

Tuesday, March 19, 2019

95 Ribu Warga Bandung tak Miliki Pekerjaan

Angka pengangguran di Kota Bandung diklaim terus turun.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung mencatat angka pengangguran di Kota Bandung sekitar delapan persen dari jumlah penduduk. Sebanyak 95 ribuan warga Kota Bandung tercatat tidak memiliki pekerjaan atau menganggur.

Kepala Disnaker Kota Bandung Asep Cucu Cahyadi menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik data terkabir pada 2018 ada 95.465 orang. Jumlah ini terus menurun dalam tiga tahun terakhir.

"Sekarang hasil BPS terakhir ada 95.465 (pengangguran). Jadi cuma 8 persen. Sudah nurun terus. Tahun 2016 ada 107 ribu, 2017 itu 102 ribu. Sekarang turun lagi jadi 95 ribu. Padahal angkatan kerja naik terus," kata Asep saat pembukaan jobfair yang digelar Pemkot Bandung di Jalan Soekarno Hatta, Selasa (19/3).

Ia menuturkan penurunan angka pengangguran ini menjadi salah satu program utama. Pemkot terus berupaya meningkatkan kaborasi dengan para pengusaha. Sehingga dapat merekrut tenaga-tenaga kerja lokal.

Pemkot Bandung, kata dia, juga mengadakan program pemagangan dan pelatihan. Sehingga tenaga kerja Kota Bandung lebih terlatih dan siap disalurkan kepada para pengusaha di berbagai bidang.

Ia menambahkan Pemkot Bandung juga rutin menggelar bursa kerja (jobfair). Dalam satu tahun ada empat kali jobfair yang digelar Disnaker Kota Bandung. Event ini di luar yang juga sering diadakan oleh kampus dan sekolah.

Ia pun optimistis dengan berbagai upaya yang dilakukan saat ini, angka pengangguran di Kota Bandung bisa terus turun tiap tahunnya. Termasuk juga warga penyandang disabilitas yang juga difasilitasi untuk bisa mendapat pekerjaan.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2HsieIR
March 19, 2019 at 09:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HsieIR
via IFTTT

Thursday, March 7, 2019

Jokowi akan Resmikan Jalan Tol Lampung 140,9 KM

Peresmian dipusatkan di pintu gerbang tol Natar, Lampung Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan penggunaan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) ruas Pelabuhan  Bakauheni sampai Terbanggi Besar sepanjang 140,9 kilometer (KM). Peresmian dipusatkan di pintu gerbang tol Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (8/3).

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo di sela-sela kunjungannya di pintu gerbang tol Natar, Rabu (6/3) menyatakan, ruas JTTS Bakauheni – Terbanggi Besar sudah siap diresmikan. “Pembangunan JTTS ruas Bakauheni – Terbanggi Besar telah selesai pembangunannya dan telah siap dioperasikan. Untuk itu, saya memastikan langsung berbagai persiapan terkati peresmian JTTS ini,” kata M Ridho Ficardo.

Penggunaan ruas JTTS Bakauheni – Terbanggi Besar baru bisa digunakan arus kendaraan pada ruas Bakauheni – Sidomulyo, belum sampai kota Bandar Lampung atau Terbanggi Besar. Pada arus mudik tahun lalu, ruas JTTS sudah diperbolehkan dilalui. Namun, pada akhir tahun lalu (2018, pemerintah membuka lagi pintu tol ruas JTTS Bakauheni – Terbanggi untuk menghindari terjadinya kemacetan arus lalu lintas menjelang libur akhir tahun 2018.

Presiden Jokowi telah berulang kali meninjau dan melihat progres pembangunan JTTS Bakauheni – Terbanggi Besar pada kesempatan kunjungan kerjanya di Lampung. Terakhir kunjungannya pada 23 November 2019, Presiden Jokowi meninjau pembangunan JTTS Provinsi Lampung di KM 109.

Kepada wartawan saat itu, Presiden Jokowi menyatakan akhir Desember 2018 pembangunan JTTS dari Pelabuhan Bakauheni menuju Terbanggi Besar akan selesai. Kepada Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono dan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah tetap fokus pada proyek JTTS di Sumatra agar dapat menghubungkan Bakauheni hingga Palembang, Sumatra Selatan.

Terhubungannya jalan tol dari Lampung ke Palembang, menurut Presiden, akan berdampak positif pada perekonomian daerah setempat. Apalagi jika jalan tol tersebut bisa terintegrasi dengan kawasan-kawasan ekonomi daerah masing-masing.

Proyek JTTS yang dimulai dari Bakauheni hingga Terbanggibesar sepanjang 140,04 km kemudian bertambah menjadi 140,9 km tersebut menjadi titik awal program pembangunan JTTS di Sumatra. JTTS ruas Bakauheni – Terbanggibesar tesebut mulai dikerjakan pada tahun 2015.

JTTS dari Bakauheni (Lampung) hingga Palembang (Sumsel) sekitar 350 km lebih tersebut akan selesai pada tahun ini.  Sedangkan proyek JTTS dari Lampung hingga Aceh, Menteri PUPR Basuki menyatakan, diharapkan akan selesai pada tahun 2024 dengan total jalan tol 920,93 km. Sehingga, proyek JTTS di Sumatra akan rampung dan dapat beroperasi penuh pada tahun 2024.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2tUCxG4
March 07, 2019 at 09:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2tUCxG4
via IFTTT

Saturday, February 23, 2019

Rashford: Ada Sensasi Tersendiri Jika Kami Bungkam Liverpool

Laga menghadapi Liverpool lebih besar dari laga derbi kontra Manchester City.

REPUBLIKA.CO.ID,  MANCHESTER -- Striker muda Manchester United (MU), Marcus Rashford, merasa ada sensasi tersendiri ketika menghadapi Liverpool. Baginya, mengalahkan Liverpool adalah hal yang membanggakan.

"Bagi saya pertandingan terbesar adalah melawan Liverpool. Pertandingan ini akan menjadi perhatian banyak orang," kata Rashford seperti dikutip dari Sky Sports, Sabtu (23/2).

Pemain berusia 21 tahun itu juga berpendapat, pertandingan melawan the Reds, julukan Liverpool, lebih besar dari laga dengan seteru sekota, Manchester City. "Melawan Manchester City juga pertandingan besar, tapi ada sensasi tersendiri ketika kami mengalahkan Liverpool," ujarnya.

Sejak awal musim, Rashford bahkan sudah menandai kapan dirinya dan Manchester United akan menghadapi Liverpool. Pada musim lalu, ia berhasil menjadi penentu kemenangan Iblis Merah kala bersua tim asuhan Juergen Klopp di Old Trafford.

MU kembali menjamu Liverpool pada Ahad (24/2) esok di Old Trafford pukul 21.05 WIB. Pelatih sementara Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer akan berusaha untuk menjaga tren positif tidak terkalahkan dalam penampilannya di Liga Primer Inggris. Sementara, Klopp juga akan mati-matian merebut posisi puncak klasemen dari Manchester City.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2TdGOCx
February 23, 2019 at 09:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TdGOCx
via IFTTT

Friday, February 8, 2019

Peretas Ancam Jaringan Telekomunikasi di Tahun Politik

Serangan siber di tahun politik biasanya mengarah ke lembaga penyelenggara Pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri telekomunikasi seringkali menjadi sasaran empuk para peretas untuk melancarkan serangan siber karena perusahaan umumnya memiliki pusat data (data center) yang tersebar di berbagai lokasi.

"Apalagi sekarang banyak transaksi bisnis lewat jaringan telekomunikasi," kata Country Director Palo Alto Networks Indonesia, Surung Sinamo, saat acara paparan di Jakarta, Jumat (8/2).

Dalam tahun politik, serangan siber biasanya mengarah ke lembaga penyelenggaraan pemilihan umum, serangan yang umum terjadi di mana pun saat sedang menyelenggarakan pesta demokrasi.

"Negara lain juga seperti itu, jadi, instansi harus lebih berjaga-jaga," kata dia.

Sementara itu, di industri telekomunikasi, serangan yang biasanya terjadi misalnya Dos atau DDos attack yang berusaha menyerang server, jaringan atau mesin tertentu sehingga menjadi down atau tidak bisa diakses. Serangan DDoS sebenarnya dapat menimpa perusahaan mana pun, namun, biasanya serangan model ini yang ditujukan ke industri telekomunikasi lebih berat.

Peretas juga seringkali menyerang server DNS dalam industri ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, serangan siber menjadi semakin beragam dan kompleks.

Serangan siber yang mengintai sinyal hingga paket data juga perlu diwaspadai. Peretas mulai menggunakan malware untuk menyerang jaringan untuk menyebabkan signaling storm, efeknya sama dengan serangan DDos, server menjadi down.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2DvgLgv
February 08, 2019 at 09:33PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DvgLgv
via IFTTT

Tuesday, January 29, 2019

Pemprov Didesak Putuskan Kontrak Swastanisasi Air

Sumber daya air merupakan kebutuhan hidup orang banyak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Advokasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) Nelson Nikodemus Simamora mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tetap memutuskan kontrak dengan perusahaan swasta pengelola air di DKI Jakarta. Hal itu harus tetap dilakukan meskipun ternyata Peninjauan Kembali (PK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait putusan swastanisasi telah dikabulkan.

“Sandaran bagi Gubernur itu bukan hanya putusan MA yang kemudian menolak, terus kemudian, dianggap bahwa swastanisasi legal gitu.Tidak seperti itu,” jelas Nelson kepada Republika.co.id, Selasa(29/1).

Menurutnya, ada sebuah putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Nomor 85 Tahun 2013 yang menyebutkan sumber daya air harus dikuasai negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam putusan itu pula, kata dia, terdapat syarat-syarat yang ketat bila sumber daya air akan diserahkan kepada perusahaan swasta.

“Dan kalau mau dikasih ke swasta,pun, kebutuhan air untuk rakyat itu harus terpenuhi. Kalau itu ada sisanya,” jelas dia.

Oleh sebab itu, menurutnya, meskipun semua pihak, termasuk Pemprov masih menunggu salinan putusan amar pengkabulan PK oleh Kemenkeu, Pemprov seharusnya juga patuh terhadap putusan MK itu. Pemprov harus selalu berusaha bagaimana caranya sumber daya air bisa kembali ke negara.

“Misalnya putus kontrak, kan biayanya murah itu. Dari pada beli triliunan sahamnya,” jelas dia.

Berbeda dengan Nelson, Ketua Fraksi Demokrat-PAN DKI Jakarta Taufiqurrahman, meminta Pemprov untuk mematuhi apa yang menjadi putusan dari MA. Dia sepakat dengan langkah Pemprov yang sampai sekarang menunggu salinan putusan amar terkabulnya PK yang diajukan oleh Kemenkeu.

“Terkait dengan putusan hukum, dia pasti memang menunggu sampai inkracht, yaitu tunggu sampai ada putusan PK,” kata Taufiq kepada Republika, Selasa (29/1).

Menurutnya, walaupun sudah kalah di Pengadilan Negeri (PN), kemudian di Pengadilan Tinggi (PT) lalu kasasi, maka sebagai upaya hukum terakhir yaitu PK. Artinya, bila memang telah mencapai tahap itu, Pemprov harus mentaati putusan pengadilan.

“Apapun yang menjadi keputusan pengadilan harus dihormati harus dilaksanakan,” ujar dia.

Namun, dia menerangkan, secara prinsip, fraksi Demokrat berharap sumber daya air sebaiknya jangan sampai seluruhnya dikuasai oleh swasta. Sebab, sumber daya air merupakan kebutuhan hidup orang banyak.

Sebab, rujukan tertinggi di Indonesia adalah konstitusi. Dalam konstitusi, kata dia, jelas, bahwa bumi termasuk sumber daya air dan juga kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. “Dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dia menekankan, perusahaan swasta dimungkinkan untuk turut mengelola sumber daya air. Namun, pengelolaan keseluruhan harus dilakukan oleh negara.

“Ya bisa swasta ikut boleh dalam penyediaan kah, dalam penyulingan air menjadi bersih atau apalah. Mereka kan punya teknologi. Tapi tidak hulu ke hilir,” ungkap dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan membenarkan PK yang diajukan Kemenkeu terkait dengan swastanisasi air dikabulkan oleh MA. Putusan tersebut keluar pada 30 November 2018.

Menurutnya, pihaknya tak mengajukan PK atas putusan MA tersebut. Artinya, Pemprov menerima putusan itu. Bahkan, kata Anies, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah sebelum memutus kontrak terhadap kedua perusahaan swasta yaitu PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

“Ya kami tidak mengajukan PK. Kami DKI menerima keputusan itu karena buat kita di Jakarta, ini jadi ketika ada keputusan dari MA terkait dengan privatisasi kami langsung menyiapkan tim untuk menyiapkan fase-fase transisinya dan sebetulnya sudah hampir final,” jelas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/1) lalu.

Pemprov, kata dia, juga kemudian tak bisa membuat langkah resmi berikutnya. Dia menyebut pihaknya harus melihat salinan putusan dikabulkannya PK tersebut. Menurutnya, dia belum melihat salinan itu meskipun telah diputuskan pada 30 November lalu.

“Tapi kami belum lihat salinannya, dari situ kami akan lihat.Tapi spirit kami adalah yang sekarang sudah jalan prosesnya kami akan jalan terus,” jelas Anies.

Dia juga memastikan, hasil PK tersebut tidak akan mengganggu langkah-langkah rencana berikutnya untuk memutuskan kontrak dengan kedua perusahaan swasta tersebut. Namun, dia menegaskan, akan tetap mengkaji dan memprosesnya sampai final hingga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Kita dapat informasi itu sekitar minggu lalu. Dan pada saat terima informasi itu, saya bilang kita tunggu sampai keluar salinannya. Tunggu dulu sebentar sampai hukumnya aman,” kata Anies

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2TkHDpX
January 29, 2019 at 09:33PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2TkHDpX
via IFTTT

Wednesday, January 2, 2019

Korban Tsunami Meminta Relokasi ke Tempat Lebih Tinggi

Jokowi menyebut para korban tidak ingin tinggal di pinggir pantai lagi

REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG SELATAN -- Presiden Joko Widodo mengemukakan korban tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan minta tempat tinggalnya direlokasi ke tempat lebih tinggi. Mereka, tutur Jokowi, tidak ingin tinggal di pinggir pantai lagi.

"Tadi sudah saya tanyakan ke masyarakat Pulau Sebesi, mereka intinya ingin direlokasi ke tempat lebih tinggi, tidak ingin bangun di bibir pantai lagi," ujar Presiden kepada wartawan usai berdialog dengan pengungsi Pulau Sebesi di lapangan Tenis Indoor, Kota Kalianda, Lampung Selatan, Rabu (2/1).

Menurut Presiden, semua korban tsunami Lampung Selatan pada umumnya minta direlokasi meskipun masih ada yang tetap ingin tinggal di tempat semula.

"Semuanya, termasuk di Desa Way Muli, ada satu dua lah yang ingin tetap di pinggir, tapi 90 persen minta direlokasi ke tempat lebih atas," kata Jokowi lagi.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Lampung Selatan, Presiden Joko Widodo mengunjungi korban tsunami di Desa Kunjir dan Way Muli Kecamatan Rajabasa, kemudian RSUD dr Bob Bazar, Kota Kalianda  untuk melihat kondisi pasien korban bencana tsunami dan terakhir pengungsi dari Pulau Sebesi di lapangan Tenis Indoor.

Turut serta mendampingi Presiden, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal TNI Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo dan Pelaksana Tugas Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2RqgPag
January 02, 2019 at 09:33PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RqgPag
via IFTTT