Alumni Rohis Ini tak Setuju Rohis Diatur-atur

Kegiatan Rohis tidak pernah menyinggung hal-hal misalnya persoalan ideologi.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Kementerian Agama (Kemenag) berencana untuk membuat petunjuk teknis guna mengatur kegiatan ekstra kurikuler Rohani Islam (Rohis) di sekolah-sekolah. Rencana tersebut menuai respons dari banyak pihak, salah satunya dari aktivis Rohis itu sendiri.

Yusuf Bahtiar salah satunya yang ketika sekolah di SMK Teratai Putih 1, Kayuringin, Bekasi Selatan pada 2008 hingga 2011 menjadi aktivis Rohis. Ia tidak setuju dengan rencana Kemenag tersebut. "Menurut saya, itu tidak separah yang dipikirkan Kemenag. Yang diajarin (di Rohis, Red) baca Alquran, trus diskusi yang ringan-ringan. Gitu-gitu doang," ungkap Yusuf, Kamis (28/3).

Ia pun menjelaskan, kegiatan di Rohis tidak pernah menyinggung hal-hal lain misalnya persoalan ideologi seperti yang dikhawatirkan Kemenag. Menurut Yusuf, siswa yang aktif di Rohis juga tidak pernah mengundang pembicara dari luar seperti yang akan diatur Kemenag sekarang.

"Kita kan pembicaranya kita-kita juga. Kita duduk ngelingkar dan diskusi setiap Jumat sepulang sekolah. Itu ada guru pembimbing juga yang ngasih materi biasanya," sebut pria lulusan jurusan Teknik Komputer itu.

Secara rinci, Yusuf menjelaskan, kegiataan Rohis itu berupa pelajaran fikih, ngaji bareng, dan ceramah berupa diskusi. "Tidak sampai tasawuf. Keseharian beribadah saja, kok," tegasnya.

Maka dari itulah, Yusuf tidak setuju dengan rencana Kemenag itu. Ia menambahkan, acara yang dibuat Rohis pun selama ini selalu dibawah pengetahun guru pembimbing dan juga kepala sekolah.

Meski demikian, untuk wacana dari Kemenag melakukukan evaluasi terhadap guru agama, ia cukup setuju. Menurut dia, tindakan itu lebih tepat dibandingkan mengontrol Rohis sedemikian rupa. "Kalau guru sudah di edukasi, kan ke Rohis-nya juga menular. Karena yang bimbing kan guru juga," kata pria yang sekarang bekerja di perusahaan swasta itu.

Ia pun menceritakan, memang terdapat beberapa guru yang memberikan penjelasan agama terlalu dalam kepada siswa, padahal untuk anak setingkat SMK/SMA itu terlalu sulit untuk dimengerti. "Kayak pengajaran yang mendalam, tapi siswa kan belum tahu dan bisa sesuai yang guru sampaikan. Makanya muncul berbagai kesalahpahaman," tutur dia.

Selain itu, Yusuf juga mendukung wacana evaluasi atau pembaharuan kurikulum agama di sekolah-sekolah. Ia berharap kurikulum yang baru lebih bisa menjawab tantangan ke depan dalam beragama dan hidup berbangsa. "Ya semoga kurikulumnya lebih mengajak siswa untuk lebih taat beribdah dan juga hidup dengan damai berdampingan dengan yang lain," tutupnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UXeqlW
March 28, 2019 at 11:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UXeqlW
via IFTTT

7 WNA asal Cina Masih Jalani Pemeriksaan Imigrasi Sukabumi

Ketujuh orang tersebut diamankan karena ada dugaan pelanggaran keimigrasian.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Sukabumi masih melakukan pemeriksaan terhadap tujuh WNA asal Cina. Sehingga keputusan terhadap ketujuh orang tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan.

Sebelumnya, sebanyak tujuh orang WNA asal Cina diamankan petugas Imigrasi Sukabumi Rabu (27/3) sore. Ketujuh orang tersebut diamankan karena ada dugaan pelanggaran keimigrasian.

Informasi yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Sukabumi menyebutkan, ketujuh orang WNA ini diamankan dari lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Mereka selanjutnya dibawa ke Kantor Imigrasi Sukabumi yang berada di Kota Sukabumi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

" Hingga Kamis (28/3) siang mereka masih menjalani pemeriksaan," ujar Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Zulmanur Arif kepada wartawan Kamis.

Dia mengatakan, nanti selepas pemeriksaan lengkap maka akan diputuskan langkah selanjutnya dari Imigrasi Sukabumi. Menurut Zulmanur, pemeriksaan melibatkan penterjamah bahasa mandarin. Di mana ada petugas Imigrasi dan penterjemah dari luar yang ikut membantu proses tersebut.

Zulmanur menerangkan, ketujuh orang WNA asal Cina ini diamankan petugas dari lokasi pembangunan PLTMH di Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Ketujuh orang ini memiliki dokumen lengkap dan masuk secara legal bukan ilegal. Dari tujuh orang itu lima di antaranya memiliki kartu izin tinggal terbatas (Kitas) dalam rangka bekerja. Sementara dua WNA lainnya hanya dibekali visa kunjungan saja.

Petugas kini lebih mendalami dokumen tersebut. Dugaan awal ketujuhnya melakukan pelanggaran sesuai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. "Yang pasti mereka memiliki keahlian khusus sehingga dipakai melakukan pembangunan terowongan PLTA," ungkap Zulmanur.

Pemeriksaan terhadap mereka akan dilakukan dengan bantuan penterjamah karena kendala keterbatasan bahasa. Sebabnya kata Zulmanur, ketujuh WNA ini hanya bisa bahasa mandarin. Hal ini menyebabkan ketika dilakukan pengamanan oleh petugas mereka tidak mengerti karena kendala bahasa.

Zulmanur menuturkan, bila nantinya terbukti melakukan pelanggaran maka ketujuhnya akan ditindak sesuai aturan seperti dilakukan deportasi atau tindakan pro yustisia. Sebaliknya bila tidak melakukan pelanggaran maka akan segera dibebaskan.

Di sisi lain Zulmanur mengatakan, Imigrasi juga akan melakukan pemeriksaan terkait perusahaan yang mempekerjakannya. Termasuk apakah perusahaan tersebut bersifat penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDM).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2YpGiB8
March 28, 2019 at 11:11PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2YpGiB8
via IFTTT

Jokowi Janji Selesaikan Pembangunan Jalan di Sulawesi Barat

Jokowi menyampaikan akan menyelesaikan proyek jalan Mamuju, Mamasa, Tabang, Toraja.

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menuntaskan pembangunan jalan di Sulawesi Barat. Saat berkampanye di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (28/3), Jokowi menyampaikan akan menyelesaikan proyek jalan Mamuju, Mamasa, Tabang, Toraja.

Pembangunan proyek ini ditargetkan akan selesai pada 2020 nanti. Selain itu, ia juga berjanji akan merampungkan proyek jalan Polewali hingga Mamasa sepanjang 30 km.

"Saya tadi dapat bisikan bahwa jalan Mamuju, Mamasa, Tabang, Toraja masih kurang 50 km lagi, betul? Saya sampaikan sore hari ini segera akan kita selesaikan," kata Jokowi.

Di hadapan para pendukungnya, Jokowi juga berjanji akan segera menyelesaikan proyek jalan arteri Kota Mamuju menuju Bandara Tampa Padang Mamuju dan pelabuhan.

"Jalan arteri Kota Mamuju menuju Bandara, pelabuhan laut masih kurang 30 km lagi, perlu dibangun tidak?," tambah dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TFwYFV
March 28, 2019 at 11:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TFwYFV
via IFTTT

TKN: Pemerintah Jangan Pakai Instrumen Kuasa Atasi Golput

Menko Polhukam Wiranto menyatakan pihak yang mengajak golput bisa dipidana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto menyarankan, agar pemerintah tak menggunakan instrumen kekuasan dalam menindak pengajak golput. Hasto menyampaikan, cara menghindari golput ialah menguatkan makna memilih bagi masyarakat.

Hasto menyebut TKN bakal mengeluarkan iklan khusus tentang tanggung jawab warga negara. Menurutnya, warga negara punya tanggungjawab untuk memilih pemimpinnya sekaligus bertanggungjawab kepada masa depan bangsanya.

"Kami mengimbau masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik sebagai bagian dari kewajiban warga negara. Tetapi kami mendorong (pemerintah) tidak akan menggunakan instrumen kekuasaan untuk itu, karena bagaimana pun juga memilih adalah kewajiban warga negara," katanya dalam sebuah diskusi, Kamis (28/3).

Sekjen PDIP itu menyampaikan, TKN berkomitmen memberi kesadaran politik melalui pendidikan politik bertujuan mengurangi golput. Ia meyakini, partisipasi warga negara dalam pemilu menunjukkan ukuran kualitas demokrasi di suatu negara.

"Jangan mengorbankan waktu lima menit (ke TPS) menentukan pemimpin yang akan menentukan masa depan bangsa dalam waktu lima tahun, 10 tahun atau bahkan ratusan tahun ke depan," ucapnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyatakan bakal mempidanakan pengajak golput pada pemilu 2019 lantaran dianggap mengacaukan negara. Bentuk pidananya disebutkan Wiranto bisa merujuk pada UU Terorisme, UU ITE, atau KUHP.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Yyflv6
March 28, 2019 at 11:02PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Yyflv6
via IFTTT

ACT Siapkan Program untuk Bantu Rakyat Palestina

Program tersebut seperti medis, air bersih, makanan, dan dapur umum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setahun pascaaksi unjuk rasa Great Return March berlangsung, Aksi Cepat Tanggap (ACT) masih terus memberikan dukungan kepada rakyat Palestina dengan berbagai kegiatan kemanusiaan.

"InsyaAllah, ACT akan bersama para pejuang aksi Great Return March dengan mengadakan beberapa program yaitu Pelayanan Medis, distribusi air bersih dari Mobile Water Tank ACT, juga distribusi makanan siap santap dari Dapur Umum Indonesia yang ada di Gaza," kata Bambang Triyono dari Global Humanity Response ACT dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (28/3).

Bambang menjelaskan, aksi pelayanan medis akan menyasar ke tiga titik lokasi antara lain Jabalia Timur, Gaza Timur, hingga ke Tengah Kota Gaza. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama lima hari, sejak Jumat (29/3) hingga Kamis (3/4) mendatang, dengan menjangkau lebih kurang 2.000 penerima manfaat.

Sementara Dapur Umum Indonesia dan Mobile Water Tank akan mengikuti lokasi aksi Pelayanan Medis untuk pendistribusiannya. "InsyaAllah, ACT akan mendukung sebanyak 1.000 porsi makanan siap santap per hari dan ribuan liter air bersih. Tentu itu untuk para pejuang yang hadir di aksi unjuk rasa Great Return March," ujar Bambang.

Dukungan nyata Bangsa Indonesia untuk perjuangan Great Return March, bahkan sudah dimulai sejak pertama kali aksi tersebut digelar setahun lalu.

Saat itu untuk pertama kalinya emosi Warga Palestina di Gaza meletup di peringatan 50 tahun Nakba Day, segenap tim relawan ACT tak pernah absen mengawal aksi. Menjaga pasokan air bersih, menyiapkan makan siap santap, sampai menyiagakan ambulans dan tim medis lengkap dengan peralatan medisnya.

Nakba Day atau Hari Bencana, tahun 2018 lalu diperingati oleh bangsa Palestina sebagai hari kelam. Hari itu, 50 tahun silam atau tepatnya 15 Mei 1948 adalah hari pemindahan paksa 750.000 warga Palestina dari rumah mereka.

Hari itu pula yang hingga kini diperingati sebagai hari kemerdekaan Israel, zionis yang secara terang-terangan merebut dan mengakui bahwa tanah Palestina sebagai tanah mereka.*

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FIGnZA
March 28, 2019 at 10:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FIGnZA
via IFTTT

Uang Rp 8 Miliar di 84 Kardus untuk Serangan Fajar Pemilu

Rp 8 miliar dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang telah dimasukkan amplop

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyayangkan kembali tertangkapnya seorang anggota DPR RI. KPK baru saja menetapkan Anggota DPR RI Komisi VI Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka suap terkait dengan kerjasama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpus Transportasi Kimia (HTK). 

Diduga politisi Partai Golkar itu telah mengumpulkan uang dari sejumlah penerimaan penerimaan terkait jabatan yang dopersiapkan untuk ”serangan fajar" pada Pemilu 2019 nanti.

Dalam tangkap tangan yang dilakukan pada Rabu (27/3) sore hingga Kamis (28/3) dini hari, tim KPK awalnya mengamankan Rp 89,4 juta dari Indung yang merupakan orang kepercayaan Bowo. Transaksi tersebut terjadi di Kantor HTK, saat Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti memberikan uang  yang disimpan dalam amplop coklat.  KPK menduga suap yang diberikan kepada Bowo bukanlah transaksi pertama. KPK pun terus menelusuri transaksi dengan melakukan penggeledahan di sebuah lokasi di Jakarta.

Setelah dilakukan penelusuran, karena diduga adanya penerimaan-penerimaan sebelumnya disimpan di sebuah lokasi di Jakarta, maka tim bergerak menuju sebuah kantor di Jakarta. Dari lokasi tersebut mengamankan uang sekitar Rp 8 miliar dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop dalam 84 kardus.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengungkapkan amplop-amplop berisi uang diduga dipersiapkan oleh Bowo untuk "serangan fajar" pada Pemilu 2019. Uang tersebut diduga terkait pencalonan Bowo sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II.

"Jumlah kardus yang diamankan ada sekitar 400 ribu amplop dalam kardus-kardus ini berisikan uang. Kami duga tentu dari bukti-bukti yang sudah kami dapatkan itu akan digunakan untuk pendanaan politik dalam "serangan fajar" pada Pemilu 2019 pada 17 April nanti," kata Febri.

"Ini kami amankan dan dibawa ke kantor KPK karena ada sebagian dari uang yang diduga sudah pernah diterima sebelumnya sekitar enam kali, penerimaan itu sudah tergabung dalam amplop-amplop," tambah Febri.

Sementara Basaria mengungkapkan, secara keseluruhan KPK telah memproses 236 para wakil rakyat, yang terdiri dari 71 anggota DPR sebagai tersangka selain kasus ini, dan 165 anggota DPRD di seluruh Indonesia. Para anggota dewan yang seharusnya menjadi wakil rakyat yang menjaga amanah, tidak sepatutnya melakukan hal hal yang malah meruglkan rakyat.

"Oleh karena itu, KPK kembali mengajak masyarakat untuk mengingat dan memahami slogan 'Pilih yang Jujur" sebagai sikap yang harus kita ambil dalam Pemilu 2019 ini," tegas Basaria.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2OyewOy
March 28, 2019 at 10:34PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2OyewOy
via IFTTT

Tontowi/ Winny Melaju ke Perempat Final India Open 2019

Tontowi/ Winny menumbangkan Lu/ Chen dalam babak kedua India Open 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ganda campuran Indonesia Tontowi Ahmad/Winny Oktavina Kandow mengalahkan pasangan asal China Lu Kai/Chen Lu pada babak kedua turnamen Yonex-Sunrise India Open 2019. Dalam pertandingan yang berlangsung Kamis di Stadion Siri Fort, New Delhi, India itu, Tontowi/Winny menumbangkan Lu/Chen dalam dua gim yang berjalan selama 30 menit dengan perolehan 21-11 dan 21-19.

Kemenangan tersebut membawa Tontowi/Winny ke perempat final yang akan dilaksanakan pada Jumat (29/3) besok. Dikutip dari laman resmi BWF, selain Tontowi/Winny, perwakilan Indonesia yang lolos ke perempat final adalah ganda campuran Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja yang sukses mengalahkan pasangan tuan rumah Pranaav Jerry Chopra/Reddy N Sikki dalam tiga gim dengan skor 19-21, 21-19 dan 21-14.

Kemudian di sektor ganda putri, ada pasangan Della Destiara Haris/Tania Oktaviani Kusumah yang menumbangkan Liu Xuanxuan/Xia Yuting dari China dalam tiga gim dengan skor 21-15, 18-21 dan 21-16. Akan tetapi, langkah ganda campuran Ricky Karandasuwardi/Pia Zebadiah Bernadet harus terhenti setelah dikalahkan oleh Wang Yilyu/Huang Dongping asal China dengan skor 8-21 dan 11-21.

Sementara itu, sampai dengan saat ini, masih ada tiga perwakilan Tim Merah Putih yang masih menunggu giliran untuk bertanding. Pertama, ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu melawan pasangan India B Venkata Ramya Tulasi Bailupudi/Shivani Santosh Singh.

Selanjutnya, ganda putra Ricky Karandasuwardi/Angga Pratama yang nantinya akan bertemu dengan pasangan tuan rumah Mohanraj Elumalai/Velavan Vasudevan. Terakhir, ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti melawan Tang Chun Man/Ng Tsz Yau dari Hong Kong.

Turnamen Yonex-Sunrise India Open 2019 berlangsung mulai 26 hingga 31 Maret 2019 di Stadion Siri Fort, New Delhi, India. Total hadiah yang diperebutkan dalam turnamen bulu tangkis level super 500 itu mencapai 350.000 dolar Amerika Serikat (AS).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Oyl9jz
March 28, 2019 at 10:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Oyl9jz
via IFTTT

Pemerintah Diminta Kaji Lebih Jauh Pajak E-Commerce

pemerintah juga perlu mengkaji alternatif solusi untuk mendapatkan data wajib pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sebaiknya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) yang rencananya diberlakukan pada 1 April mendatang.

Penundaan Peraturan Nomor 210/PMK.010/2018 itu diperlukan agar ada cukup waktu bagi pemerintah untuk mengkaji lebih jauh, secara cermat dan hati-hati, mengenai dampak negatif  dari kebijakan itu terhadap industri maupun pelaku e-commerce dan marketplace, yang notabene merupakan industi yang baru lahir (infant industry).

“Jangan sampai penerapan PMK 210/2018 memukul ekonomi digital nasional,” kata Stevanny Limuria, Deputy Head of Research and Analysis Katadata dalam Katadata Forum bertajuk “Aturan Perpajakan dan Keberlangsungan Industri e-Commerce di Indonesia” yang digelar Katadata Insights Centre (KIC) di Aston at Kuningan Suites, Kamis (28/3). Dengan tujuan menciptakan kesetaraan di antara para pelaku ekonomi, pemerintah pada 31 Desember 2018 telah mengeluarkan PMK 210/2018.

Regulasi ini akan berlaku efektif pada 1 April 2019. Aturan baru ini mewajibkan pedagang (seller) yang telah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau beromzet Rp 4,8 miliar setahun untuk memungut PPN 10 persen dari pembeli (buyer), dan selanjutnya menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Sementara itu, untuk pedagang atau penyedia jasa yang belum berstatus PKP, tidak diwajibkan memungut PPN dari konsumen. Namun, diwajibkan menyetor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace.

Melalui kewajiban penyerahan NPWP dan NIK ini, pemerintah berharap akan terjadi perluasan basis wajib pajak. Persoalannya, kata Stevanny, belum ada mekanisme yang efektif dan aturan terperinci mengenai penerapan aturan ini bagi media sosial. Padahal, sebagian besar transaksi e-commerce dilakukan via media sosial.

Berdasarkan survei idEA pada 2017 di 10 kota di Indonesia, transaksi online melalui media sosial seperti FB dan Instagram mencapai 66 persen.  Hanya 16 persen penjual dan pembeli yang menggunakan platform marketplace.

Menurut Stevanny, tingginya transaksi e-commerce di media-media sosial menunjukkan bahwa penerapan PMK 210/2018 sebagai upaya profiling dan memperluas basis wajib pajak dari merchant dan pedagang yang 99 persennya merupakan pengusaha mikro, berpotensi sulit tercapai.

Hal lain yang perlu dicermati, kewajiban melaporkan NPWP dan NIK bagi pedagang dan penyedia jasa kepada penyedia platform marketplace dikhawatirkan akan mendorong perpindahan besar-besaran (massal) merchant dan para pedagang dari platform marketplace ke platform media sosial.

Hal ini dikarenakan belum ada mekanisme efektif dan aturan perpajakan yang terperinci serta mengikat untuk platform media sosial, seperti FB, Whatsapp, Instagram dan lainnya.

Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesian Taxation (CITA) Yustinus Prastowo menyoroti soal perlunya edukasi, khususnya kepada penjual di marketplace, bahwa fasilitas yang didapat oleh penjual e-commerce ketika mereka berdagang melalui media sosial akan sangat terbatas jika dibandingkan ketika mereka berdagang melalui platform marketplace.

Terlebih lagi platform e-commerce seperti marketplace punya kelebihan, yakni jaminan keamanan, reputasi penjual, dan juga riwayat transaksi penjualan.

Menurut Yustinus Prastowo, transaksi e-commerce di luar platform marketplace seperti online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial sebenarnya bisa mengikuti ketentuan yang ada dalam PMK 210/2018.

Namun, pemerintah perlu segera membuat peraturan lanjutan mengenai ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce via media sosial. “Ini agar terjadi equal treatment pelakuan perpajakan (terhadap semua platform e-commerce),” kata Yustinus.

Stevanny menyampaikan, pemerintah juga perlu mengkaji alternatif solusi untuk mendapatkan data wajib pajak pelaku e-commerce. Salah satunya, melalui rekening bank milik merchant atau pedagang.

Mengingat, untuk bisa bertransaksi, mereka harus memiliki rekening bank yang didaftarkan ke pengelola marketplace. Dengan kata lain, pemerintah bisa mendapatkan data/profil pelaku e-commerce dari perbankan, tanpa harus meminta merchant menyerahkan NPWP dan NIK.

Jika pemerintah belum bisa mengeluarkan regulasi lanjutan yang khusus mengatur ketentuan perpajakan untuk transaksi e-commerce di media sosial, maka pemerintah ada baiknya menunda pelaksanaan PMK 210/2018 minimal selama dua tahun.

“Waktu dua tahun bisa dipakai juga untuk mengedukasi kesiapan penjual e-commerce mengenai ketentuan perpajakan,” kata Stevanny dalam siaran persnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FBewJu
March 28, 2019 at 10:29PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FBewJu
via IFTTT

Perlu Tindakan Tegas Atasi Koruptor

Tugas besar negara tak hanya meminimalisir, tetapi memberantas korupsi hingga ke akar

KPK sebelumnya menetapkan tersangka pada kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Kini giliran pimpinan PT Krakatau Steel mendapat ganjaran serupa. 

Direktur Teknologi PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Yang bersangkutan dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel.

Kasus korupsi di BUMN mulai muncul kepermukaan. Menambah daftar sekian banyak para koruptor yang berhasil ditindak. Mungkinkah masih ada para koruptor yang bersembunyi dibelakang dasi? 

Maraknya kasus korupsi bisa disebabkan karena keimanan yang menipis. Pelaku mulai tergiur dengan iming-iming kemewahan dunia. Padahal bisa jadi gaji yang diterima sudah cukup besar.

Akan tetapi kesalahan ini tidak bisa seratus persen dituduhkan pada individu. Kondisi lingkungan juga ikut mempengaruhi. Lingkungan yang menganggap korupsi hal biasa, perlu dibenahi. Tak cukup sampai disitu, aturan yang ada di negeri ini dirasa masih belum tegas. Sehingga para koruptor tidak merasakan efek jera dari penerapan undang - undang korupsi. 

Tugas besar negara menanti. Tidak sekedar meminimalisir korupsi, tapi memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Para petugas pemberantas korupsi pun tidak perlu takut.

Meskipun bayang-bayang keselamatan terancam, menindak para koruptor adalah kewajiban. Sebagai warga biasa pun kita memiliki peran besar. Senantiasa memberikan pengetahuan kejahatan korupsi pada lingkungan. Dan tidak terlibat dalam praktek haram tersebut.

Jika masyarakat, petugas dan negara bisa bekerja sama maka korupsi tidak akan ada. 

Pengirim: Henyk Nur Widaryanti SSi, MSi, dosen swasta, Ngawi, Jawa Timur 

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2U3Ch6M
March 28, 2019 at 10:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U3Ch6M
via IFTTT

Jokowi: Kalau Kaltim Enggak Sampai 70 Persen, Awas

Jokowi menargetkan memperoleh 70 persen suara di Kalimatan Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) menegaskan target perolehan 70 persen suara di Kalimantan Timur, sesuai dengan patokan yang diberikan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Kalimantan Timur Safaruddin. Jokowi kemudian mengancam akan memberikan peringatan jika perolehan suara berada di bawah angka tersebut.

"2019 tadi pak ketua kita menyampaikan minimal 70 persen, nanti tanggal 17 sore saya telpon ketua untuk menayakan berapa suara kita di Kaltim. Kalau di bawah 70 awas," kata Jokowi dengan nada sedikit guyon.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat melalukan kampanye terbuka kelima di gedung Dom Sport Center, Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (28/3). Dalam kampanye ini, Jokowi ditemani oleh Ibu Negara Iriana, Ketua Tim Kampamye Nasional (TKN) Erick Thohir dan Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding.

Untuk itu, Jokowi meminta semua partai pendukung hingga relawan bekerja keras untuk meraihnya. Salah satu yang dilakukan, dia mengatakan, adalah kampanye secara langsung dari rumah ke rumah. Jokowi sekaligus meminta tim pemenangan dan relawan serta masyarakat untuk menyebarkan kepada warga lainnya akan pembangunan yang sudah dicapai pemerintah saat ini. Pria asal Solo ini juga meminta masyarakat berperang melawan hoaks yang menimpa dirinya.

Jokowi mengungkapkan, diataranya adalah apabila ia terpilih pendidikan agama akan dihapus, pelarangan azan, sampai melegalkan pernikahan sejenis atau LGBT. Menurut Jokowi, semua isu tidak benar harus diluruskan. Dia meminta semua pihak untuk tidak takut melawan hoaks tersebut.

"Adalagi nanti kalau Jokowi-Ma’ruf Amin menang akan dilegalkan zina, ini bohong, hoaks semuanya. Sehingga harus diluruskan, jangan didiamkan," katanya.

Sebelumnya, Ketua TKD Kalimantan Timur Safaruddin optimis Jokowi-Ma'ruf mampu mendapatkan 70 persen suara di daerah tersebut. Keyakinan ini, dia mengatakan, berangkat dari perolehan suara Jokowi yang mencapai 60 persen pada Pilpres 2014 lalu.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FDCkw3
March 28, 2019 at 10:25PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FDCkw3
via IFTTT

Perisai Umat Bernama Pemimpin

Fungsi pemimpin di dalam Islam adalah sebagai perisai atau pelindung rakyatnya

Setelah pembunuhan muslim di Selandia Baru, kini terjadi pembantaian muslim Mali dengan korban sebanyak 134 orang. Sebagai sesama muslim tentu kita merasakan duka yang sama dengan keluarga korban pembantaian tersebut.

Kenapa kejadian seperti ini terus berulang? Seolah para pelaku pembantaian kaum muslimin tidak ada rasa takut sama sekali terhadap hukum yang berlaku.

Ini terjadi karena saat ini kaum muslimin tidak memiliki pemimpin yang mampu memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Karena itu, kami butuh pemimpin yang mampu memenuhi jaminan keamanan kepada seluruh umat, yang mampu menindak tegas kepada para pelaku pembantaian. 

Dan hal ini tentu hanya bisa dipenuhi jika Islam diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan. Karena fungsi pemimpin di dalam Islam adalah sebagai perisai atau pelindung rakyatnya.

Pengirim: Herni Kusmiati asal Kota Banjar

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FxIzlg
March 28, 2019 at 10:22PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FxIzlg
via IFTTT

Kehebatan Panah Tentara Islam

Pasukan Muslim menggunakan dua jenis panah, yakni panah kayu dan panah komposit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pembesar Muslim, banyak menggunakan panah, dan mereka sangat handal menggunakannya. Berkat keandalannya dalam membidik dan memanah, mereka pun menjadi tersohor. Dalam dunia Islam, papar al-Hassan, mereka yang menggunakan panah dalam perang mendapatkan penghormatan tinggi.

Tak hanya itu,  para perajin panah, busur dan perlengkapan penunjangnya juga sangat dihormati. "Inilah yang membedakan seni memanah Islam dengan Barat," kata al-Hassan dan Hill.

Menurut al-Hassan, Pasukan Muslim menggunakan dua jenis panah, yakni panah kayu dan panah komposit. Panah komposit merupakan tipe standar dalam ketentaraan Muslim sejak awal penaklukan hingga masa Renesans dan seterusnmya. Panah jenis ini mempunyai sejarah yang panjang dan telah dikenal sejak zaman Mesir Kuno.

Al-Hassan memperkirakan, senjata ini menyusup ke gudang senjata Islam pada saat penaklukan Sassaniyyah Iran. Bentuk panah selalu berubah seiring dengan waktu dan perubahan daerah pembuatan, namun panah komposit Mamluk Syria pada abad ke-14 M merupakan jenis panah paling umum yang digunakan sebagai senjata ampuh pasukan kerajaan Ayyubiyah dan Mamluk.

Sebelum ditemukannya senjata api, panah merupakan alat perang yang sangat berguna dan dijamin sangat mematikan. Untuk itu, dibutuhkan keterampilan dalam pembuatannya. Dalam panah terdapat busur yang terdiri dari bagian inti yang terbuat dari kayu, diperkuat dengan tanduk pada sisi yang menghadap ke pemanah dan lapisan luarnya terbuat dari tali urat.

Busur memiliki sifat refleks, yakni arah lengkungannya sebelum direnggangkan berlawan dengan arahnya setelah peregangan. Ketika diikat, busur itu secara langsung mendapat tekanan dari tali urat dan tanduk sehingga menambah tenaga cukup besar pada senjata itu. Sedangkan senar busur biasanya terbuat dari sutra.

Menurut al-Hassan dan Hill, pada era keemasan Islam anak panah  terbuat dari buluh atau kayu. Namun, bahan buluhlah yang paling banyak disukai. Bagian kepalanya dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran tergantung tujuan penggunaan. Sedangkan bagian ekor, biasanya dibuat cukup kecil untuk mengurangi gesekan dengan udara, yang terbuat dari bulu burung pemangsa seperti elang.

Peralatan penunjang lainnya adalah kantong anak panah (ja'aba atau kirana) dan cincin-ibuj ari yang digunakan untuk menarik panah. Senjata ini memiliki daya jangkau lebih dari 500 meter dan dapat menembus baju besi dari jarak 150 meter,  jika anak panah dipasangi kepala berbentuk penampang segitiga.

Penggunaan senapan panah (crossbow) atau dalam bahasa arab disebut qaws al-rijl atau zanburak dalam bahasa Persia dan Turki, belum tersebar luas dalam dunia Islam hingga abad ke-6 H atau ke-12 M. Senaata ini lebih cocok untuk digunakan pada medan pertempuran.

Pada akhir abad pertengahan, orang-orang Muslim Spanyol lebih menyukai senjata ini. Salah satu tipenya mempunyai sanggurdi di ujung batangnya, kaki diletakkan pada sanggurdi dan senarnya ditarik dengan sebuah pengait. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2U4oSeK
March 28, 2019 at 10:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U4oSeK
via IFTTT

Jokowi Akui Siap Hadapi Debat

Jokowi akan menyampaikan berbagai program dan kerja pemerintah selama ini.

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) mengaku siap menghadapi debat keempat yang akan digelar pada Sabtu (30/3) esok. Dalam debat Pilpres 2019 keempat ini mengangkat topik tentang ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

"Persiapan debat, ya nanti debat sajalah," ucap Jokowi saat berkampanye di lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (28/3).

Menurutnya, dalam debat tersebut, nantinya ia akan menyampaikan berbagai program dan kerja pemerintah selama ini.

"Semuanyalah besok kan pemerintahan, ideologi, pertahanan sama luar negeri. Ya cerita apa yang sudah kita lakukan," tambahnya.

Terkait persiapan debat, Jokowi menyampaikan tak ada persiapan khusus. Selama masa kampanye ini, ia juga mengaku tak memiliki waktu melakukan simulasi dan latihan debat.

"Kita mengalir saja. Kampanye terus, simulasi kapan?," ujarnya.

Ia pun membeberkan tips sehat selama berkampanye, yakni makan dan minum yang cukup.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FyC7uc
March 28, 2019 at 10:20PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FyC7uc
via IFTTT

In Picture: KPK Tunjukkan Uang Suap Rp 8.4 Miliar dari OTT Bowo Sidik

KPK menetapkan politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang sebesar 8,4 Miliar saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/3).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR RI 2014-2019 Komisi VI, Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpus Transportasi Kimia (HTK). 

Selain Bowo, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni pihak swasta Indung sebagai penerima suap dan Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti sebagai pemberi suap.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CHqu3n
March 28, 2019 at 10:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CHqu3n
via IFTTT

Berkunjung ke Pesantren Adalah Amanat Pak Harto

Tutut Soeharto: Rajin Berkunjung ke Pesantren Adalah Salah Satu Amanat Pak Harto

JAKARTA — Selalu menyediakan waktu untuk mengunjungi alim ulama dan para santri penuntut ilmu agama di berbagai pesantren merupakan salah satu amanat Presiden Soeharto kepada anak-anaknya semasa beliau masih hidup.  Putra-putri Pak Harto pun terus menghidupkan kebiasaan tersebut sebagai salah satu bakti mereka kepada Sang Ayah.

Kenyataan itu dibeberkan Mbak Tutut kepada wartawan dalam sebuah pertemuan informal di rumah kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Mbak Tutut, kebiasaan Pak Harto itulah yang membuat almarhum memiliki kedekatan dengan berbagai ulama dan pesantren yang mereka pimpin, saat Pak Harto mengemban amanat sebagai presiden.

Salah seorang kyai yang dikenalnya sangat dekat dengan Pak Harto adalah KH Muhammad Ma’sum, pendiri dan Pembina Pondok Pesantren Al-Ishlah, Bondowoso, Jawa Timur.

“Sebagai wujud meneladani almarhum Bapak pula, maka perjalanan mengunjungi beberapa pesantren di Jawa Timur ini kami lakukan,” kata Mbak Tutut.

Bersama adiknya Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mbak Mamiek, rombongan Putri sulung Pak Harto itu akan mengunjungi pesantren Tambak Beras di Jombang dan Pondok Pesantren Al Kamal di Blitar.

Sebagaimana diketahui masyarakar luas, Pak harto semasa hidupnya rajin melakukan kunjungan incognito atau blusukan ke berbagai pesantren. Bedanya, saat itu Pak Harto tidak pernah membawa rombongan kru media dan kru televisi.

Misal, pada 25 Juli 1970 Pak Harto bersilaturahmi ke Pesantren Tebuireng, Jombang, dalam rangkaian kunjungan incognito beliau. Dalam perjalanan menuju pesantren, Pak Harto sempat singgah di Desa Sentul, Kecamatan Tembalang, Jombang, untuk menyaksikan proyek Bimas setempat.

Di sana Pak Harto melihat sebuah pameran hasil bumi dan kerajinan yang digelar penduduk. Momen itu bisa dilihat dalam gambar di Museum Purna Bhakti Pertiwi.

Pesantren pertama yang dikunjungi Pak Harto saat itu adalah Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Tambakrejo-Jombang. Pesantren ini didirikan Kyai Haji Abdus Salam, pengikut Pangeran Diponegoro yang dikenal dengan nama Mbah Soichah, tahun 1825 -- atau di masa akhir Perang Jawa.

Dari pesantren ini tampil KH Abdul Wahib Wahab yang menjadi menteri agama era Presiden Soekarno. Di pesantren ini pula, dulu KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) pernah menimba ilmu.

Pada rangkaian kunjungan itu Pak Harto juga bersilaturahmi ke Pesantren Darul Ulum, Rejoso, dan Pesantren Mambaul Maarif di Denanyar, serta Pesantren Tebu Ireng.

Pesantren Tebu Ireng adalah pesantren terkemuka yang didirikan KH Hasyim Asy’ari tahun 1899. Bisa dibilang itulah induk pesantren-pesantren di Jawa Timur. Sejumlah tokoh penting dalam dunia politik Indonesia lahir dari pesantren ini. Antara lain KH Wahid Hasyim, KH Yusuf Hasyim, KH Abdurahman Wahid, dan KH Solahudin Wahid.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2V2Caoy
March 28, 2019 at 10:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2V2Caoy
via IFTTT

Jalan Kemiri Depok Jadi Kubangan Akibat Proyek Cijago

Hingga saat ini belum ada perbaikan dari pihak pengelola pembangunan Tol Cijago.

Jalan raya di wilayah Kelurahan Kemiri Muka, Kota Depok kondisinya rusak dan tergenang air. Jalan yang berdampingan dengan palang pintu kereta api ini bentuknya sudah seperti kubangan kerbau. 

Kerusakan jalan ini sudah terjadi kurang lebih selama dua tahun. Warga sekitarpun sempat beberapa kali melakukan demonstrasi kepada pengelola tol cijago yang memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki jalan tersebut. Karena selama ini jalan tersebut digunakan pada saat pembangunan proyek tol Cijago. 

Berdasarkan pantauan di lokasi, para pengendara yang melewati jalan tersebut berjalan hingga ke pinggir untuk menghindari kubangan besar yang berada di tengah jalan. Yang menjadi masalah adalah ketika ada kereta yang melintas, mau tak mau pengendara  khususnya pengendara motor harus menghentikan laju motornya dan menginjak kubangan tersebut.

Hingga saat ini belum ada perbaikan dari pihak pengelola pembangunan Tol Cijago. Warga masih menunggu jawaban dari pihak pengelola Tol Cijago untuk segera memperbaiki jalan ini. 

Pengirim:Muhammad Tiarso Baharizqi 

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2JVMJsK
March 28, 2019 at 10:08PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2JVMJsK
via IFTTT

Serang Jadikan Buku Biografi KH Syamun Bacaan Wajib Sekolah

Buku ini bisa menjadi inspirasi generasi muda.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG— Buku tentang jejak perjuangan pahlawan nasional asal Banten Brigjen KH Syam'un akan dijadikan buku bacaan wajib pelajar SD hingga SMP di Kabupaten Serang. 

Buku karya karya Mufti Ali dan Rahayu Permana tersebut menceritakan secara rinci tentang perjuangan Brigjen KH Syam'un.

"Ini jadi bacaan wajib tiap sekolah. Kita yang beli dan didistribusikan. Kasihan anak murid kalau mereka yang harus beli, nanti dianggarkan di (APBD) Perubahan 2019," kata Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa, saat acara gelar pahlawan nasional dan peluncuran buku perjuangan "Selayang Pandang Jejak Perjuangan Brigjen KH Syam'un Pahlawan Nasional dari Banten" di Aula Tb Suwandi, Pemkab Serang, Kamis (28/3).

Hadir pada acara itu Ketua DPRD Kabupaten Serang Muhsinin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang Ahmad Saefudin, tokoh Banten Nasrudin Busro, penulis buku Mufti Ali dan Rahayu Permana, perwakilan keluarga dan para santri Al Khairiyah.

Pandji Tirtayasa mengatakan, buku tersebut bisa menjadi pedoman bagi generasi berikutnya khususnya warga Banten agar mengetahui pahlawannya. 

Ke depan pihaknya akan memerintahkan Dinsos dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah agar membeli buku ini. Kemudian didistribusikan kepada seluruh SD dan SMP.

Menurutnya, KH Syam’un merupakan tokoh multidimensi yang telah berjuang di tiga bidang yakni militer, pendidikan, hingga menjadi bupati Serang pertama. 

KH Syam’un adalah pejuang militer karena pernah menjadi komandan brigadir infanteri. Kemudian dia pejuang pendidikan dengan mendirikan pesantren modern pertama di Banten yakni Al Khairiyah.

Cucu pertama Brigjen KH Syam'un, KH Hikmatullah Syam'un, mengatakan kakeknya merupakan sosok yang selalu mengajarkan cinta Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan sosok yang alim dan scientist. 

"Kita ikuti jejaknya agar orang Indonesia, khususnya masyarakat Serang mencintai ilmu. Makanya beliau punya pendidikan Al Khairiyah yang modern," katanya.

Buku Selayang Pandang Jejak Perjuangan Brigjen KH  Syam'un Pahlawan Nasional dari Banten merupakan buku yang berasal dari naskah akademik yang disusun pada 27 Mei-15 Juni 2018 untuk memenuhi persyaratan utama pengajuan Brigjen KH Syam'un sebagai pahlawan nasional.

Mantan kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Nandy Mulya S, yang menjadi narasumber acara tersebut mengungkapkan, usulan pahlawan nasional Brigjen KH Syam’un melalui proses panjang, bahkan dua kali gagal.

“Usulan pertama (2014) tidak berhasil, diusulkan kembali (2015) dengan mencari novum baru juga tidak berhasil. Alhamdulillah pada 2018 Brigjen KH Syam’un mendapat gelar pahlawan nasional. Ini kebanggaan Banten,” kata Nandy.

Brigjen KH Syam’un menjadi pahlawan nasional ketiga asal Banten setelah sebelumnya Mr Sjafruddin Prawiranegara pada 2011 dan Sultan Ageng Tirtayasa pada 1970.

“Di Banten banyak sekali pahlawan yang menjadi perintis dan pejuang kemerdekaan. Selain itu ada juga pahlawan revolusi dan pahlawan nasional. Ke depan kita harus terus gali dan usulkan agar bertambah," kata Nandy. 

  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UhL9Fp
March 28, 2019 at 10:05PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UhL9Fp
via IFTTT

Meski Kecewa, Persija Relakan Gol Patrich Wanggai

Persija tersingkir oleh Kalteng Putra pada babak perempat final Piala Presiden 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persija Jakarta tersingkir oleh Kalteng Putra pada babak perempat final Piala Presiden 2019. Persija Jakarta kalah dengan skor 3-4 melalui adu penalti di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Kamis (28/3). Dalam laga tersebut, sempat terjadi gol yang dinilai kontroversial.

Adalah gol pertama yang diciptakan oleh striker Kalteng Putra, Patrich Wanggai. Gol itu diprotes pemain Persija karena dianggap handsball. Kejadian tersebut sempat menunda jalannya pertandingan. Namun wasit tetap pada keputusannya, menyatakan gol tersebut sah. Kalteng Putra pun memimpin skor sementara 1-0.

Meski sempat kecewa, pihak Persija Jakarta memilih untuk merelakannya. Pelatih Persija Jakarta, Ivan Kolev mengaku tidak bisa berbuat banyak atas keputusan wasit. "Saya tadi tanya wasit, dia jawab I don't see," kata Ivan Kolev di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kamis (28/3).

Kalah 1-0 oleh Kalteng Putra, serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh pemain Persija. Hingga akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui gol Bruno Matos pada menit ke-77. Babak kedua berakhir dengan skor imbang 1-1, dimana Persija dikalahkan dalam adu pinalti.

"Tapi gak apa-apa, yang penting congratulation untuk tim Kalteng," ujarnya.

Senada dengan itu, perwakilan pemain Persija, Ryuji Utomo mengaku ia dan kawan-kawannya sempat tercengang dengan keputusan wasit. Dia meminta maaf kepada para suporter karena tidak bisa memberikan hasil terbaik. "Saya minta maaf kalau hasilnya belum sesuai. Saya mau mengucapkan selamat dan selamat berjuang untuk Kalteng Putra," kata Ryuji.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2U32Jh5
March 28, 2019 at 10:00PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U32Jh5
via IFTTT

Universitas Uhamka Luncurkan Ensiklopedia Buya Hamka

Peluncuran ensiklopedia ini agar generasi muda kembali mengingat jasa Hamka.

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pusat Studi Buya Hamka (PSBH) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) meluncurkan Ensiklopedia Buya Hamka. Penulisan ensiklopedia seberat tiga kilogram itu melibatkan 12 penulis.

"Tujuan ensiklopedia Buya Hamka ini agar karya-karyanya dapat kembali diingat masyarakat luas khususnya generasi muda saat ini," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah KH Haedar Nashir, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (28/3). 

Dia berharap, terbitnya ensiklopedia ini bisa memacu kalangan muda mencontoh dan menjunjung tinggi akhlak, ilmu, filsafat hidup, dan pola pikir Buya Hamka dalam segala aspek. 

“Baik di bidang keagamaan, politik, hingga kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai rohaniah dan keagamaan,” tutur dia. 

Dia menilai ensiklopedia yang diterbitkan dalam 125 entri itu dikemas dengan sangat lengkap, di mana proses perjalanan serta pengalaman hidup Buya Hamka dikemas secara apik.  

Rektor Uhamka Prof Gunawan Suryoputro, mengatakan tokoh Buya Hamka adalah seorang pembelajar sejati yang mandiri. 

"Ilmu dan bahasannya melalui khutbah yang selalu disampaikan merupakan usaha yang dilakukan secara mandiri, padahal di masanya mencari referensi tidaklah semudah sekarang," katanya.  

Namun, lanjut dia, meski mencari referensi di kala itu tidak mudah, tetapi buah pikiran dan karya Buya Hamka memiliki pengaruh yang luar biasa, bahkan hingga saat ini banyak ilmuwan, sastrawan, dan tokoh budaya yang mengutip karya-karya Buya Hamka. 

Buya Hamka yang nama aslinya Haji Abdul Malik Karim Amrullah itu bukan hanya dikenal sebagai ulama besar, melainkan juga sebagai sastrawan, budayawan, politisi, cendekiawan, dan pemimpin masyarakat.

Buya Hamka telah menulis sekitar 100 buku dan berbagai artikel bertema agama, tasawuf, sejarah hingga roman anak muda. Sebagian di antaranya bahkan masih dicetak ulang hingga sekarang.

Karya-karya Buya Hamka yang terkenal antara lain, Tenggelamnya Kapal van der Wijck, Sejarah Umat Islam dan Muhammadiyah di Minangkabau, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Merantau ke Deli, Menunggu Beduk Berbunyi, Tuan Direktur, dan Karena Fitnah.

Selain itu Hamka juga banyak menulis buku yang bersifat keagamaan, seperti Tafsir al-Azhar, Kedudukan Perempuan dalam Islam, Pandangan Hidup Muslim, dan Hak Asasi Manusia Dipandang Dari Segi Islam.

“Ketokohan serta keagungan karyanya membuat banyak orang tertarik untuk mengabadikannya,” ujar dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FDen8n
March 28, 2019 at 09:58PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FDen8n
via IFTTT

KPK Tetapkan Bowo Sidik Sebagai Tersangka

Selain Bowo Sidik, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR RI 2014-2019 Komisi VI , Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpus Transportasi Kimia (HTK).  Selain Bowo, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni pihak swasta Indung sebagai penerima suap dan Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti sebagai pemberi suap.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan 3 orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panajaitan di Gedung KPK Jakarta, Kamis (28/3) malam.

Diduga Indung yang merupakan orang kepercayaan Bowo  menerima uang dari Asty senilai Rp89,4 juta di kantor PT HTK yang disimpan dalam amplop coklat.  KPK menduga suap yang diberikan jepada Bowo bukanlah transaksi pertama. KPK pun terus menelusuri transaksi dengan melakukan penggeledahan di sebuah lokasi di Jakarta.

"Akhirnya KPK mengamankan uang senilai Rp8 miliar dalam banyak kardus," ujar Basaria.

Diduga suap terkait jasa angkut pupuk PT Pupuk Indonesia oleh kapal milik PT Humpuss. Fee yang diterima para pihak dihitung per kilogram dari pupuk yang diangkut oleh kapal.

Adapun, perjanjian kerja sama penyewaan kapal antara PT. HTK sebenarnya sudah dihentikan. Namun, PT HTk berupaya agar bisa bekerjasama kembali  dan meminta bantuan kepada Bowo. Kepada PT HTK Bowo diduga meminta jatah fee kepada PT. HTK atas biaya angkut yang diterima sekitar 2 dollar AS per metrik ton.

Jatah fee itu diduga yang ke-7 kali diterima oleh Bowo. Enam penerimaan dari jatah fee sebelumnya ditaksir mencapai Rp221 juta dan 85.130 dollar AS.

Dalam kesempatan tersebut Basaria juga menyayangkan kembali tertangkapnya seorang anggota DPR RI, di tengah upaya KPK dan sejumlah partai politik untuk mewujudkan politik yang bersih dan berintegritas, hal-hal transaksional seperti ini harus terjadi.

"KPK sangat menyesalkan kejadian ini, karena diduga anggota DPR-RI yang juga mencalonkan diri di Daerah Pemillhan lawa Tengah II pada Pemilu 2019 justru terlibat korupsi dan bahkan diduga telah mengumpulkan uang dari sejumlah penerimaan penerimaan terkait jabatan yang dopersiapkan untuk ”serangan fajar" pada Pemilu 2019 nanti," kata Basaria.

Basaria mengungkapkan, secara keseluruhan KPK telah memproses 236 para wakil rakyat, yang terdiri dari 71 anggota DPR sebagai tersangka selain kasus ini, dan 165 anggota DPRD di seluruh Indonesia.

Atas perbuatannya, terhadap Bowo dan Indung dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Asty dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dian Fath Risalah

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2U3FMdI
March 28, 2019 at 09:55PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U3FMdI
via IFTTT