Kelompok Cipayung Plus Bantah Digalang BIN Dukung Jokowi

Kelompok Cipayung Plus juga disebut menerima aliran dana dari BIN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung Plus membantah bahwa organisasi gabungan Cipayung Plus digalang untuk memenangkan calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi Pilpres 2019. Selain dituding tidak netral, organisasi gabungan kemahasiswaan ini juga dituduh telah menerima dana dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam siaran pers Cipayung Plus yang diterima, di Jakarta, Ahad (18/11), menyebutkan sebelumnya beredar isu bahwa kelompok mahasiswa Cipayung Plus yang terdiri dari HMI, GMKI, PMKRI, IMM, PMII, KMHDI, Hikmahbudhi dan organisasi kemahasiswaan lain telah digalang oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendukung Jokowi. Cipayung Plus menilai tuduhan tersebut adalah fitnah yang keji.

"Tuduhan tersebut jelas-jelas tidak benar, fitnah dan hoaks," demikian rilis resmi tersebut.

Cipayung Plus menilai ada oknum yang ingin memecah belah mahasiswa dan ingin memanaskan situasi bangsa dengan menyebarkan informasi fitnah ini. Dalam siaran pers tersebut, Cipayung Plus meminta kepada oknum penyebar fitnah untuk melakukan klarifikasi atas pernyataan yang disebar bahwa informasi tersebut tidak benar.

Selain itu, penyebar hoaks juga diminta untuk meminta maaf di media. "Jika tidak dilakukan, maka kami akan melakukan proses hukum ke pihak yang berwajib," katanya lagi.

Pihaknya juga menegaskan bahwa Cipayung Plus tidak memiliki keterikatan dan tidak terlibat dalam relawan capres mana pun.Cipayung Plus menambahkan pihaknya mengajak kepada capres dan cawapres, tim sukses dan seluruh elit bangsa untuk menjaga suasana kondusif dalam menghadapi proses demokrasi dengan menawarkan program dan gagasan sebagai solusi permasalahan bangsa.

BIN juga telah membantah adanya kabar yang menyebutkan, BIN menyuap organisasi kemahasiswaan agar tidak kritis terhadap pemerintah. Dalam isu yang beredar, BIN disebut menggelontorkan sejumlah uang untuk organisasi dan pemimpin organisasi.

"Isu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN," ujar Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto melalui keterangan tertulisnya, Ahad (18/11).

Wawan mengatakan, isu ini mengemuka di media sosial Twitter Joko Edy Abdurrahman (mantan DPR-RI) yang meminta klarifikasi bahwa Kepala BIN menyuap beberapa organisasi mahasiswa seperti PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi dan KMHDI. Isu itu menyebut BIN menyauap masing-masing  mendapat Rp 200 juta per bulan, sedangkan Ketua organisasi  mendapat Rp 20 juta per bulan.

Dalam isu itu, organisasi mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi. Wawan pun menegaskan, BIN tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah.

Sebab, kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun, kata dia kritik tetap harus ada data dan fakta serta diberikan solusi.

"Selama ini kritik dan saran terus terjadi dan tidak masalah, sebab ada hak jawab yang  diberikan UU secara berimbang cover both sides," kata Wawan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2AbxNi3
November 18, 2018 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2AbxNi3
via IFTTT