Pengusaha Siap Dukung Peremajaan Karet

Program peremajaan pemerintah akan memberi keuntungan signifikan bagi petani karet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) memastikan akan mendukung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Joint Comminque Special Ministerial Commitee Meeting (MCM) 2019. Salah satunya melakukan replanting atau peremajaan terhadap lahan karet yang ditargetkan mencapai 50 ribu hektare per tahun.

Ketua Umum Gapkindo Moenardji Soedargo menjelaskan, pengusaha memang belum membicarakan mengenai tindakan detail yang akan dilakukan terkait peremajaan ini. Tapi, ia mengaku, bersedia menjalankan kemitraan dengan petani apabila skema tersebut dibutuhkan dalam memaksimalkan produktivitas karet.

"Kami akan siap melakukannya," ucapnya ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Selasa (26/2).

Moenardji menggambarkan hubungan antara pengusaha dan petani karet sebagai mitra. Keduanya memiliki simbiosis mutualisme dalam industri karet. Sementara pengusaha tidak memiliki kebun, petani tidak mempunyai pabrik untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dan setengah jadi.

Moenardji menilai, program peremajaan yang dicanangkan pemerintah akan memberi keuntungan signifikan bagi petani karet, khususnya karena bibit yang disiapkan pemerintah adalah kualitas terbaik sehingga mampu menjamin keberlanjutan ekonomi dan dari segi produksi.

"Jadi, perbaikan ini akan sangat mengangkat kesejahteraan petani karet," ujarnya.

Moenardji juga akan mendukung pola 60 persen-40 persen yang diusung pemerintah. Dalam pola ini, tidak seluruh lahan yang diremajakan akan ditanam karet melainkan hanya 60 persen. Petani dapat menanam sisa lahannya dengan komoditas lain yang juga menguntungkan seperti buah-buahan.

Moenardji optimistis atas keberhasilan skema peremajaan ini. Menurutnya, pemerintah telah berdiskusi dengan berbagai pihak mengenai konsep, teknis dan dampak dari replanting.

"Saya percaya, ini sudah dibicarakan," ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menganggarkan Rp 47 miliar untuk peremajaan perkebunan karet seluas 6.000 hektare tahun ini. Luasan lahan tersebut hanya sekitar 12 persen dari target replanting pemerintah yang mencapai 50 ribu hektare per tahun.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2XjONxf
February 26, 2019 at 06:17PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2XjONxf
via IFTTT

Forest fires gut 1,136 hectares of area in Riau

Forest fires hit Riau Province since January 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Forest fires have gutted a total of 1,136 hectares (ha) of forest and plantation areas in Riau Province since January 2019. The figure showed an increase of 150 ha within the last 48 hours, Edwar Sanger, head of the Riau disaster mitigation office, stated here on Tuesday.

Hotspots were detected along the coastal regions of Riau, such as Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir, and Indragiri Hilir, he noted. A joint team comprising local firefighters, disaster mitigation personnel, and military and police officers were deployed to extinguish the fires.

Water bombs were also dropped from a Casa 212 aircraft of the Indonesian Air Force to put out the blaze that has produced haze on Rupat Island. Haze smoke reduced visibility to 100 meters and forced schools to halt class activities on Rupat Island.

Nine out of the province's 12 districts and cities were affected by forest fires. Of the total area gutted by fires, 817 ha were in Bengkalis, 132 ha in Rokan Hilir, 60 ha in Dumai, 30 ha in Siak, 38 ha in Indragiri Hilir, 15 ha in Kampar, 20.4 ha in Meranti, and 21.01 ha in Pekanbaru.

Meanwhile, thousands of residents in Riau Province have suffered from respiratory ailments after being exposed to air pollution caused by land and forest fires in the region.

Head of the Riau Health Office Mimi Nazir stated here on Tuesday that Dumai City had recorded the largest number of patients, with 2,199 people suffering from upper respiratory tract infection (ISPA), seven people ailing from pneumonia, 52 people complaining of asthma, 58 people experiencing eye irritation, and 28 people with skin irritation.

In Bengkalis District, the health office has found 247 people suffering from ISPA, 15 asthma patients, four pneumonia patients, 24 people experiencing eye irritation, and 13 with skin irritation. In Rohil District, the authority has found 42 people with ISPA, four with asthma, eight with eye irritation, and 16 with skin irritation.

Nazir said the office has sent a team to Rupat Island in Bengkalis District to help the residents exposed to the haze.

Riau Province has declared an emergency status for land and forest fire since Feb 19 that will last for eight months. Peatland fires continue to occur, especially in the coastal areas of the province.

The Terra and Aqua satellites of the Pekanbaru Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG) had, at 6 a.m. local time, on Tuesday, detected 23 hotspots that could be an early indication of forest fire in Riau.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SrSCwr
February 26, 2019 at 06:16PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SrSCwr
via IFTTT

PNM Bidik Tiga Provinsi Baru Tahun Ini

PNM tahun ini fokus meningkatkan kualitas nasabah tiga provinsi baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Permodalan Nasional Madani (PMN) tahun ini membidik tiga provinsi baru tahun ini. Tiga provinsi tersebut adalah Bali, Kalimantan Tengah dan Bangka Belitung.

"Tiga provinsi itu baru tahun ini, Insyaallah, 2018 di 34 provinsi ada jaringan kami," kata Direktur Utama PNM Arief Mulyadi dalam Bincang Pagi PNM di St Ali Setiabudi One, Selasa (26/2).

Ekspansi perluasan wilayah tetap dilakukan namun peningkatan nasabah bukan menjadi yang utama. Arief mengatakan, pihaknya tahun ini fokus untuk meningkatkan kualitas nasabah exsisting.

Ia menambahkan, tiga tahun awal, pihaknya mendorong nasabah untuk mendapat penghasilan tambahan. Tiga tahun ke depan, selain menambah nasabah PNM ingin meningkatkan kualitas usaha mereka. "Mereka juga bisa meningkatkan serapan tenaga kerja," kata dia.

Arief Mulyadi menjelaskan, 2018 menjadi tahun yang cukup monumental meski belum membuatnya puas karena baru menjadi basis bagi PNM untuk terus berkembang. Secara year on year (yoy) aset PNM pada 2018 meningkat menjadi Rp 18,3 triliun dibanding aset semula Rp 11,1 triliun. "Naiknya 70 persen," ujarnya.

Pada 2018 itu juga PNM dapat mencapai rekor terbaiknya dengan Net Lending tumbuh 136,4 persen, out standing meningkat 79,1 persen dan NoA menanjak hingga 114,40 persen. Bisnis ULaMM, ia melanjutkan, dalam enam tahun terakhir telah mencapai angka NPL terendah yaitu kurang dari tiga persen. NPL konsolidasi yakni ULaMM dan Mekaar 1,33 persen.

Hal itu tidak terlepas dari komitmen pendampingan insan PNM dalam membangun hubungan emosional dan memberikan pendampingan usaha kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Pelatihan juga sering dilakukan PNM kepada pada nasabah.

Pada 2018 telah dilakukan 1.777 kali pelatihan dengan 70 ribu peserta. Pelatihan tersebuy mensinergikan nasabah ULaMM dengan nasabah Mekaar. "Diantara 1.777 itu hampir 300 atau 400 ke arah penjualan secara online. Kita kerja sama dengan Google, marketplace juga pelaku-pelaku lain," ujarnya.

Ia melanjutkan, bisnis Mekaar telah melampaui target untuk melayani empat juta ibu prasejahtera di 30 Provinsi di Indonesia. Per 25 Februari 2019, nasabah PNM Mekaar telah mencapai 4,25 juta dengan outstanding Rp 5,891 triliun. Sementara jumlah nasabah ULaMM tidak terlalu banyak hanya 70 ribu per Desember 2018.

"Karena kita ingin itu (nasabah ULaMM) menjadi ikon, role model yang bisa dilihat sekelilingnya," ujarnya.

Tahun ini, ditargetkan jumlah nasabah PNM Mekaar mencapai 4,75 juta nasabah dengan peningkatan siklus pembiayaan. Nilai besaran penyaluran tahun ini ditargetkan Rp 15,3 triliun, angka ini bertambah dari Rp 14,4 triliun pada tahun sebelumnya. Angka Rp 14,4 triliun ini disalurkan untuk Mekaar sebesar Rp 10,4 triliun kepada dua juta lebih nasabah dan sekitar Rp 4 triliun untuk nasabah ULaMM.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Xs73oj
February 26, 2019 at 06:14PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Xs73oj
via IFTTT

Ustaz Abdul Somad: Jangan Coblos yang ‘Money Politics'

Ustaz Abdul Somad menjawab persoalan tentang 'money politics'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa menjelang pemilihan umum (pemilu) cukup rentan diwarnai praktik-praktik politik uang (money politics). Strategi itu biasanya demi menarik simpati orang-orang supaya memilih si pelaku ketika pemungutan suara nanti.

Sehubungan dengan itu, Ustaz Abdul Somad (UAS) memberikan imbauan-imbauan. Menurut dia, politik uang termasuk bentuk sogokan atau suap-menyuap. Perbuatan itu dilarang dalam ajaran Islam. Baik si pemberi maupun penerima mendapatkan kecaman.

Di antara dalil-dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Bunyinya, "Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan menerima sogokan."

Para pelaku money politics umumnya cenderung berniat memperdaya calon pemilihnya. Dalam arti, mereka menggunakan cara-cara penipuan.

Ketika kelak menjadi pejabat publik, mereka akan hitung-hitungan. Berapa rupiah dana yang keluar untuk praktik politik uang sebelumnya, serta berapa target uang yang didapatkannya selama menjabat.

UAS pun mengingatkan hadits Nabi Muhammad SAW tentang hal tersebut. "Ketahuilah, barangsiapa menipu, maka dia bukan dari golongan kami." Demikian diriwayatkan Imam Muslim.

Orang yang naik sebagai pejabat melalui jalan politik uang cenderung menjadi benalu di dalam sistem birokrasi. Imbasnya, berbagai kebijakan yang semestinya meningkatkan mutu pelayanan publik justru merusak kehidupan orang banyak.

Di sisi lain, maraknya politik uang juga merusak kemampuan kritis masyarakat pemilih. UAS menyayangkan bila seorang warga negara lebih mementingkan uang yang diterimanya dari politikus jelang pemilu daripada nasib bangsa di masa mendatang.

"(Money politics) itu merusak generasi masa depan, menodai demokrasi, dan menyuburkan kemiskinan karena malas," kata Ustaz Abdul Somad kepada Republika.co.id, Selasa (26/2).

"Pelakunya (money politics) itu pengkhianat (masyarakat). Maka, jangan mencoblosnya ketika pemilu," sambung alumnus Universitas al-Azhar (Mesir) itu.

Baca juga: Nabi SAW Melarang Sedekah dari Hasil Korupsi

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BTBTNk
February 26, 2019 at 06:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BTBTNk
via IFTTT

Menaker Tegaskan Info TKA Cina Punya KTP-el adalah Hoaks

Ia menyebut warga Cina punya KTP-el adalah editan.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Ketenagakerjaan (Mennaker) Hanif Dhakiri menyatakan, informasi tentang tenaga kerja asing (TKA) di Cianjur, Jawa Barat (Jabar), yang memiliki KTP elektronik (KTP-el) sebagai kabar bohong (hoaks). Hanif mengaku telah mendapat informasi itu.

"Hoaks. Saya sudah dapat informasi itu," katanya usai meresmikan Studio Fashion Tecnology milik Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang, Selasa (26/2).

Menurut dia, warga negara Cina yang dikabarkan memiliki KTP El tersebut memang mengantongi izin tinggal di Indonesia. Ia menegaskan, dugaan KTP-el dimiliki warga asing tersebut sebagai editan. "Jangan percaya hoaks. Hancur republik ini kalau percaya hoaks," kata politikus PKB ini.

Baca juga, 51 Warga Cina Dideportasi dari Aceh.

Ia mengemukakan, jumlah TKA yang berada di Indonesia tercatat mencapai 95 ribu orang atau hanya 0,08 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Ia meminta hal tersebut disyukuri karena banyak negara yang tenaga kerja asingnya justru lebih banyak di banding jumlah penduduknya. "Singapura seperlima jumlah penduduknya, Qatar lebih besar lagi," katanya.

Sebelumnya beredar kabar tentang KTP-el milik tenaga kerja asal Cina yang mirip dengan KTP El di Cianjur, Jawa Barat. Pada KTP tersebut juga tertulis kewarganegaraan pemegangnya serta masa kepemilikan yang berlaku hingga 2023.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Ua4l4u
February 26, 2019 at 06:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Ua4l4u
via IFTTT

Dorong Komunitas Perfilman di Daerah, Bekraf Gelar Pelatihan

Komunitas perfilman Purbalingga akan dapat kesempatan perdalam ilmu dari Bekraf.

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Komunitas perfilman Purbalingga akan mendapat kesempatan memperdalam ilmu perfilman dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf). Untuk kegiatan pelatihan ini, Bekraf akan bekerja sama dengan Cakrawala Inovasi Digital (CID) Jakarta.

''Pelatihan akan berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu (27/2) hingga Jumat (1/3),'' jelas staf CID, Anka Yolanda, Selasa (26/2).

Dia menyebutkan, pelatihan diberikan untuk menambah wawasan, skill dan passion insan perfilman. ''Selain itu, kita juga mendorong agar insan perfilman di Purbalingga bisa membentu asosiasi yang berbadan hukum sehingga bisa lebih mudah mendapat akses bantuan, serta menyinergikan perkembangan kreativitas perfilman di daerah dengan pemerintah setempat,'' ujarnya.

Dalam pelatihan yang diberikan, angggota komunitas film akan mendapat pembekalan berupa pemaparan materi dan workshop dari pelaku industri perfilman. Setelah pelatihan berlangsung selama tiga hari, Bekraf juga akan melakukan monitoring dengan mem-follow up rencana atau proposal kegiatan komunitas.

Sedangkan narasumber yang akan hadir memberi pelatihan, antara lain terdiri dari Arief Akhmad Yani, Direktur Program Forum Komunitas Film di Yogyakarta–Netpac Asia Pacific Film Festival yang memiliki pengalaman di bidang bioskop keliling dan komunitas film, dan juga Rois Amri yang saat ini aktif di Badan Perfilman Indonesia dan pernah menjabat sebagai Festival Film Jiffest.

Pemateri lainnya, juga Ratrikala Bhre Aditya (Bhre) yang berpengalaman sebagai astrada sejumlah film nasional dan juga menyutradarai sejumlah film pendek atau dokumenter, dan Nurchaidir Salim (Acha) dari Multi Channel Network, perusahaan yang me-manage konten digital dan influencer digital.

Anka menambahkan, dalam kegiatan pelatihan ini, setiap komunitas film bisa mengirimkan 2-3 orang anggota komunitas. Harapannya, materi pelatihan yang diperoleh bisa disosialisasikan pada anggota lainnya.

''Dalam kegiatan pelatihan ini, setiap peserta diharapkan membawa hasil karya berupa film atau video atau footage untuk diupload ke platform distribusi digital,'' katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BUCnmb
February 26, 2019 at 06:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BUCnmb
via IFTTT

Laga Perdana Piala AFC, Persija Tahan Imbang Becamex

Persija akan bertandang pada laga kedua fase grup kontra Shan United di Myanmar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persija Jakarta harus berbagi poin dengan tim tamu, Becamex Bhin Duong, pada laga perdana fase grup Piala AFC di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (26/2) sore. Tak ada gol yang tercipta dalam laga tersebut.

Setelah kedudukan sama kuat 0-0 di babak pertama, tim tuan rumah sudah mendapat tekanan sejak paruh kedua dimulai. Skuat Persija yang diarsiteki Ivan Kolev mengubah strategi dengan menyusun serangan dari bawah dengan bola-bola pendek yang dialirkan oleh Rohit Chand kepada Bruno Matos dan Ramdani Lestaluhu.

Bruno Matos sempat mencoba peruntungan melalui tendangan keras dari kotak penalti lawan. Namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang kiper lawan.

Riko Simanjuntak yang bermain di sisi kiri mendapatkan kesempatan di mulut gawang setelah mendapat bola liar. Novri yang masuk mengganti Silvio Escobar juga melakukan tendangan keras dari sisi kiri gawang. Namun seluruh percobaan itu belum menghasilkan poin bagi tim tuan rumah.

Gawang Persija justru hampir bergetar karena serangan balik lawan. Beruntung kiper Andritany berhasil menghalau serangan tersebut dan mengamankan skor yang masih kacamata.

Tempo permainan Persija yang melambat dimanfaatkan oleh Becamex Bhin Duong. Menjelang akhir laga, tim tamu justru lebih agresif melancarkan serangan meski gagal mencetak gol.

Persija mencatatkan 12 peluang dan dua tendangan mengarah ke gawang. Sementara tim lawan memperoleh 15 peluang dan tiga tendangan terarah. Dari penguasaan bola, tim tuan rumah mendominasi dengan 65 persen.

Persija akan bertandang pada laga kedua fase grup Piala AFC kontra Shan United di Stadion Tuwanna YTC, Myanmar, Selasa (12/3).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2H2SYHZ
February 26, 2019 at 05:53PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2H2SYHZ
via IFTTT

Menteri Yohana: Banyak Perempuan Papua Jadi Korban Adat

Mas kawin yang mahal membuat perempuan Papua terbelenggu adat.

REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mengatakan masih ada perempuan di Papua dan Papua Barat yang menjadi korban dari adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Yohana mengajak perempuan Papua mengikuti perkembangan zaman hingga bisa lebih berkembang.

"Adat tentang mas kawin di Papua membuat perempuan menjadi korban. Ada perempuan yang sudah melahirkan tiga anak sampai empat anak, tapi belum menikah karena mas kawin mahal," katanya dalam dengar pendapat dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Sorong, Selasa (26/2).

Yohana mengatakan ada keluarga yang meminta mas kawin sangat mahal, bahkan sampai Rp 1 miliar. Sehingga laki-laki tidak bisa segera menikahi anak perempuan dari keluarga itu. Padahal, hubungan antara perempuan dan laki-laki tersebut sudah sangat jauh, sehingga melahirkan anak.

"Kalau begitu, bagaimana pemenuhan hak anak terhadap akta kelahiran. Itu baru untuk mas kawin, belum untuk biaya anak sekolah nanti," tuturnya.

Yohana mengajak masyarakat Papua untuk berubah menjadi lebih terbuka dan mau mengikuti perkembangan zaman. Perempuan Papua harus bisa lebih berkembang.

"Bukan saya mau mengajak mengubah adat. Namun, zaman sudah berubah, kita juga harus ikut berubah. Teknologi digital sudah berkembang," katanya.

Karena itu, dalam banyak kesempatan berdialog dengan dewan adat, Yohana selalu meminta agar masyarakat Papua bisa lebih melindungi dan menghargai perempuan.

Pernah dalam salah satu pertemuan dengan dewan adat, Yohana ditanya bagaimana bisa menjadi menteri padahal adat di Papua banyak menghalangi perempuan untuk maju. "Saya bilang, saya dipilih Presiden yang orang Jawa. Kalau orang Papua, pilih kepala dinas saja pasti laki-laki," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2tDidbS
February 26, 2019 at 05:52PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2tDidbS
via IFTTT

Kemenhub Terbuka Usulan Evaluasi Tarif Taksi Daring

Pembahasan tarif akan mengikutsertakan berbagai pihak terkait taksi daring

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terbuka untuk menerima usulan untuk mengevaluasi tarif taksi daring. Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani mengatakan Tim Tujuh yang merupakan perwakilan pengemudi taksi daring memiliki usulan untuk menghitung ulang tarif batas bawah dan atas taksi daring dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

“(Tarif batas atas dan bawah taksi daring) sedang dihitung ulang tapi belum disampaikan ke kami (Kemenhub),” kata Yani usai acara sosialisasi PM 118 di Merlynn Park Hotel Jakarta, Selasa (26/2).

Sebab, kata Yani, dalam pembahasan tarif nantinya harus mengikutsertakan berbagai pihak terkait taksi daring. Termasuk juga mengundang para pengusaha baik Usaha Kecil Menengah (UKM) atau koperasi badan hukum pengemudi, aplikator, dan pengemudi taksi daring.

Untuk itu, Yani memastikan Kemenhub akan melihat bagaimana usulan dari para Tim Tujuh untuk mengevaluasi koridor tarif taksi daring. “Kalau suadah dihitung, teman-teman (tim Tujuh) pasti ada klarifikasi dari kami ya. Kami bahas kembali, pasti itu,” ujar Yani.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi memastikan saat ini ketentuan tarif batas atas dan bawah taksi daring dalam PM 118 belum berubah. Dengan begitu, ketentuan koridor tarif taksi daring masih sama seperti aturan sebelumnya PM 108.

“Tarifnya kami masih mengikuti kepada tarif peraturan dirjen yang lama. Tidak ada perubahan untuk yang taksi daring,” ujar Budi.

Budi menegaskan aplikator taksi daring tidak ada yang meberikan penolakan terhadap ketentuan tarif tersebut. Begitu juga keseluruhan yang saat ini sudah diatur dalam aturan baru taksi daring PM 118.

Dalam aturan taksi daring sebelumnya yaitu PM 108, tarif batas bawah dan atas taksi daring untuk Jawa Sumatra Rp 3.500 hingga Rp 6.000 perkilometer. Selanjutnya untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, maluku, dan papua tarif batas atas dan bawahnya yaitu Rp 3.700 hingga Rp 6.500 perkilometer. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BW12XM
February 26, 2019 at 05:50PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BW12XM
via IFTTT

Pelatih PSM Makassar Belum Tahu Banyak Soal Home United

Ia mempelajari lawan dari catatan pertandingan Home United melawan Persija.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PSM Makassar akan menjalani laga perdana fase grup Piala AFC melawan klub asal Singapura, Home United, Rabu (27/2). Laga ketat diprediksi akan tersaji oleh kedua tim.

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic mengatakan, dirinya bangga dapat membawa nama Makassar dan Indonesia di kompetisi tingkat Asia. Ia pun sudah mempersiapkan anak asuhnya untuk menghadirkan yang terbaik pada laga tersebut meski dengan persiapan yang tidak lama.

"Kami mempersiapkan laga ini kira-kira selama dua pekan. Kami tidak tahu banyak tentang lawan kami (Home United)," kata Darije dalam konferensi pers pra-pertandingan, Selasa (26/2).

Darije menyampaikan, ia mempelajari lawan dari catatan pertandingan Home United melawan Persija, awal Februari lalu. Saat itu, Persija mengalahkan Home United dengan skor 3-1.

Dengan bekal permainan impresif selama beberapa pertandingan terakhir, Darije yakin timnya akan memberikan perlawanan dan merebut poin penuh di kandang lawan. "Karena itu, kami akan mengerahkan seluruh kualitas dan kekuatan kami," jelasnya.

Sementara itu, pemain PSM M Rahmat mengatakan, ia dan rekan-rekan setimnya sudah melakukan persiapan yang maksimal jelang esok hari. Ia menyampaikan, timnya dapat meraih poin penuh jika semua lini saling bekerja sama.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2H3H54I
February 26, 2019 at 05:25PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2H3H54I
via IFTTT

Benarkah Perempuan Makhluk Rumit dan Susah Dimengerti?

Anggapan perempuan makhluk makhluk rumit berdasar penelitian hanya anggapan pria

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak orang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang rumit dan sulit dimengerti. Sehingga, sulit memahami isi hatinya dan apa yang dia inginkan. Benarkah demikian? 

Psikolog dari Klinik LightHOUSE Indonesia, Naomi Ernawati Lestari, M.Psi, menjelaskan, anggapan bahwa perempuan adalah mahkluk yang rumit dan sulit dimengerti, mungkin karena yang melihat dari sisi laki-laki. Ia menjelaskan menurut penelitian Paul Costa, Robert McCrae, dan Antonio Terracciano yang melibatkan 23 ribu laki-laki dan perempuan dari 26 budaya, termasuk di Hong Kong, Amerika, India, dan Rusia. 

"Perempuan menyebutkan diri mereka sendiri sebagai orang yang lebih hangat, lebih ramah, namun lebih cemas dan sensitif terhadap perasaan mereka daripada laki-laki. Sementara laki-laki menyebutkan bahwa mereka lebih asertif dan terbuka pada ide baru,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (26/2).

Penelitian lain yang dilakukan oleh McCrae dan teman-temannya, menemukan hasil yang mirip dari 12 ribu orang dari 55 budaya yang berbeda. Kalau sebelumnya mereka diminta untuk rating diri mereka sendiri, kali ini mereka diminta untuk me-rating laki-laki atau perempuan yang mereka tahu dengan jelas. “Hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang di atas,” kata Naomi. 

Sebuah penelitian tahun 2013 mengenai perbedaan temperamen laki-laki dan perempuan dari 357 pasang anak kembar. Laki-laki digambarkan sebagai lebih aktif daripada perempuan. Sementara perempuan digambarkan lebih pemalu dan memiliki kontrol terhadap perhatian dan perilaku mereka. 

Perbedaan emosi, cara pandang, penyelesaian masalah, dan lainnya dari perempuan dan laki-laki menyebabkan laki-laki memandang perempuan lebih rumit karena mereka lebih banyak mempergunakan sisi emosional mereka dibandingkan sisi rasional.

Sementara, lanjutnya, laki-laki lebih melihat sisi rasional, sehingga emosional dikesampingkan. Hal ini lah yang membuat perempuan mempunyai lebih banyak pertimbangan sehingga laki-laki merasa perempuan lebih rumit. 

“Anggapan tersebut mungkin muncul karena seringkali pria sulit mengerti apa yang sebenarnya diinginkan perempuan. Banyak akhirnya masalah dan kesalahpahaman timbul di antara laki-laki dan perempuan karena perbedaan cara berkomunikasi,” ujarnya. 

Laki-laki berkomunikasi dengan cara yang spesifik. Mereka melihat sesuatunya lebih harafiah daripada perempuan karena mereka berkomunikasi dari kepalanya, menggunakan pikiran dan logika. 

Perempuan bisa berkomunikasi seperti ini juga, tapi mereka mengembangkan cara berkomunikasi lainnya, yang menggunakan emosi dan perasaan untuk mengekspresikan pengalaman mereka. 

“Jadilah karena cara berkomunikasinya berbeda, sering terjadi salah paham dan akhirnya perempuan dianggap rumit. Mengapa? Karena mereka sering kali tidak mengkomunikasikan apa yang sebenarnya ingin mereka katakan dan berharap pria langsung mampu menangkap apa yang mereka maksud,” tambah Naomi.

Jadi yang perlu diluruskan agar anggapan bahwa perempuan itu rumit adalah ingatlah bahwa pada dasarnya struktur otak dan cara berkomunikasi perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Agar komunikasinya bisa efektif dan dapat menyampaikan maksud yang diinginkan dengan jelas perlu komunikasi yang efektif.

Untuk laki-laki, tambah Naomi, coba pahami apa yang tersirat dari kata-kata yang diutarakan oleh perempuan. Belajar untuk tidak melihat segala sesuatu secara harafiah saja, tapi lihat apa yang tersirat. Hal ini bisa dilakukan kalau emosi kita sudah terhubung sehingga semakin lama kemampuan kita memahami lebih baik. 

“Hal yang sulit adalah karena pria diajarkan untuk menarik emosinya dan tidak terlalu memperlihatkannya. Sehingga memahami emosi orang lain akan sulit bagi mereka. Padahal perempuan itu berkomunikasi melalui emosi,” papar Naomi 

Ketika kita bisa belajar arti sebenarnya dari apa yang dikatakan, kita bisa mulai percakapan yang lebih berarti. “Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan frustasi dalam mengahadapi perempuan,” jelas Naomi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2tFDKka
February 26, 2019 at 05:25PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2tFDKka
via IFTTT

Anak Bunuh Ibu Kandung di Sumsel

Polisi menyelidiki motif pembunuhan anak bunuh ibu kandung.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kepolisian Sektor Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, terus menyelidiki motif seorang pemuda yang membunuh ibu kandungnya sendiri.

Kasat Reskrim Polres OKU Selatan AKP Kurniawi mengatakan, Selasa (26/2), Edian (23) diketahui tega membunuh ibu kandungnya sendiri, Marlina (40) dengan cara memukul menggunakan kayu balok. "Kami masih menginterograsi Edian untuk mengetahui motifnya dan sekaligus mendalami apakah yang bersangkutan ada gangguan jiwa," kata dia.

Aksi pembunuhan itu terjadi di rumah mereka di Desa Kemu, Pulau Beringin, OKU Selatan, Senin (25/2) siang. Pelaku menghabisi nyawa ibunya saat sedang mencuci pakaian.

Baca juga, Pembunuh Ibu Kandung di Lampung Diringkus Polisi.

Edian mendatangi ibunya secara tiba-tiba yang sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Berdasarkan keterangan pelaku, sang ibu dipukul berulang kali di bagian leher, kepala hingga punggung lebih dari 10 kali.

Korban pun seketika tewas di kamar mandi tersebut, sementara pelaku langsung diamankan warga. Hingga kini polisi terus memeriksa tersangka untuk memastikan apakah mempunyai riwayat gangguan jiwa. Sementara ibu kandungnya telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi lanjutan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2H3VIou
February 26, 2019 at 05:24PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2H3VIou
via IFTTT

Polri tak Larang Krishna Murti Maju ke Bursa Ketum PSSI

Edy Rahmayadi saat memimpin federasi pada 2016 juga menjabat Panglima Kostrad.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri tak melarang jika Karo Misinter Polri Brigjen Krishna Murti berniat maju ke bursa pencalonan ketua umum (ketum) PSSI. Juru Bicara Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, selama tak mengganggu tugas pokok sebagai perwira kepolisian, mantan Direskrimum Polda Metro Jaya itu dipersilakan masuk ke bursa pencalonan pemimpin sepak bola nasional.

"Silakan saja, yang penting dia ada izin dari pimpinannya,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/2).

Dedi mengatakan, Mabes Polri tak membatasi kiprah para anggota di luar institusi. Termasuk jika ada anggota yang aktif memimpin federasi olahraga nasional. Karena, selama ini pun memang banyak para perwira tinggi di kepolisian yang ikut aktif di bidang keolahragaan.

Dedi mencontohkan salah satunya, mantan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin. Jenderal polisi bintang tiga itu saat menjabat wakapolri juga diminta sebagai Komandan Kontingen Indonesia saat Asian Games 2018. Syafruddin pun selama aktif di kepolisian terlibat dalam struktur organisasi kesebelasan Persija Jakarta. “Yang pasti, setelah dia nanti menyatakan ikut pencalonan (PSSI), harus ada izin dari atasannya. Dan kami inginkan dia mengikuti pencalonan sesuai prosedur,” ujar Dedi.

PSSI memang sedang merencanakan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) mencari ketua umum baru. KLB dilakukan setelah sejumlah petinggi PSSI saat ini berstatus sebagai tersangka dalam penyidikan skandal sepak bola di Satgas Antimafia Bola.

Krishna merupakan wakil Satgas Antimafia Bola. Namanya mencuat setelah berhasil menjerat beberapa nama pelaku yang diduga melakukan pidana dalam skandal pengaturan dan manipulasi pertandingan.

Pekan lalu, satgas bikinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu menetapkan Plt Ketum PSSI Joko Driyono sebagai tersangka penghancuran barang bukti mafia bola. Joko ditetapkan sebagai tersangka beberapa pekan setelah menggantikan peran Ketum PSSI Edy Rahmayadi yang mengundurkan diri dari federasi pada 20 Januari lalu.

Rencana PSSI menggelar KLB pun mengundang spekulasi tentang regenerasi kepemimpinan sepak bola nasional. Nama Krishna menjadi salah satu yang sorot untuk maju sebagai calon ketua umum. Meskipun ia merupakan perwira aktif di kepolisian, regulasi internal federasi membolehkan. Edy Rahmayadi, saat memimpin federasi pada 2016, juga menjabat sebagai Panglima Kostrad dengan pangkat letnan jenderal (letjen).

Bahkan setelah pensiun dari militer pada 2017, Edy melanjutkan kepemimpinnya di federasi dengan rangkap jabat sebagai gubernur Sumatra Utara. AKan tetapi, saat Kongres Tahunan PSSI di Bali, 20 Januari, Edy memilih mundur. Keputusan Edy mundur lantaran dirinya merasa tak sanggup menjalankan peran sebagai gubernur dan ketua umum. Joko pun diminta menjadi Plt.

Belajar dari kasus rangkap jabatan Edy tersebut, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Gatot Dewa Broto mengatakan, sebetulnya siapa pun punya hak mengajukan diri sebagai calon ketum PSSI. Akan tetapi, Gatot mengimbau agar ketum PSSI hasil KLB 2019 bukan sesorang yang punya fungsi ganda di instansi lain.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Vk4lPy
February 26, 2019 at 05:13PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Vk4lPy
via IFTTT

Kak Seto: Anak Usia Dini Belum Siap Belajar Calistung

Memaksakan calistung pada anak usia dini bisa berdampak ke psikologisnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menilai mengajarkan baca, tulis, hitung (calistung) kepada anak usia dini tidak tepat. Secara psikologis anak usia dini belum mampu berpikir abstrak.

"Secara psikologis anak itu belum memungkinkan berpikir abstrak, khususnya menghitung dan menulis, itu abstrak kan. Perkembangan psikomotoriknya belum saatnya," kata pria yang akrab disapa Kak Seto ini, Selasa (26/2).

Keadaan psikologis anak yang belum siap dikhawatirkan akan membuat anak frustasi dan menyebabkan rasa tidak nyaman sekolah. Bukan tidak mungkin anak kemudian merasa tertekan dan mengalami school phobia atau rasa takut terhadap sekolah.

Sebenarnya, kata Kak Seto, kompetensi calistung untuk anak usia dini sudah dilarang sejak era orde baru yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan. "Itu bukan kompetensi TK. Namanya taman kanak-kanak, itu taman tempat bermain," kata dia.

Menurut dia, masih ada SD yang memberikan tes calistung sebagai syarat diterima seorang siswa. Alasannya pihak sekolah tidak tahu cara yang tepat untuk menyaring siswa baru. Padahal, seharusnya saringan masuk SD lebih ditekankan kepada umur bukan pada kemampuan.

Dampak memaksakan calistung pada anak usia dini adalah trauma dan tertekan akhirnya tidak menyukai kegiatan belajar. Kegiatan belajar seharusnya dibuat dengan menyenangkan, namun karena dipaksakan justru membuat anak tertekan.

Paksaan mempelajari calistung pada anak usia dini, lanjut dia, juga sering kali merupakan ambisi orang tua. "Kalau anaknya hanya bermain ditanya, kenapa cuma main? Padahal lagu taman kanak-kanak disebutkan di situ tempat bermain dan berteman banyak," kata dia.

Ia menjelaskan di Skandinavia, contoh negara yang peduli pendidikan dengan cara yang benar, bahkan sampai usia kelas 3 SD masih penuh dengan nuansa bermain. Berbeda dengan di Indonesia yang pada kelas 1 SD sudah mulai memikirkan soal ranking.

"Padahal spektrum cerdas itu luas, bukan hanya calistung tapi bisa cerdas musik, cerdas menyanyi, cerdas menari, menggambar," kata dia lagi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EycLgP
February 26, 2019 at 05:13PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EycLgP
via IFTTT

Sanksi SD yang tidak Tertib PPDB Wewenang Pemda

Permendikbud melarang ujian PPDB SD menggunakan tes calistung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Khamim menegaskan bila ada SD yang tidak tertib alias melanggar PPDB maka merupakan wewenang Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi. Padahal pihaknya telah mendorong seluruh Dinas Pendidikan di Indonesia agar menerapkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Jadi itu kan Pemda yang ngurus. Sekolah itu tanggung jawab Pemda. Kementerian Pendidikan mendorong Pemda untuk menertibkan sekolah-sekolah yang masih belum tertib. Iya itu sesuai dengan wewenangnya," kata Khamim pada Republika, (26/2). 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tersebut, SD tidak diperbolehkan melakukan ujian penerimaan siswa baru menggunakan tes baca, tulis, hitung (calistung). SD wajib menerima peserta didik yang berusia tujuh tahun dan usia paling rendah enam tahun yaitu lima tahun enam bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Usia terendah itu pun, kata Khamim khusus diperuntukan kepada calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Rekomendasi yang dimaksud juga dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah. 

"Di Permendikbud itu tentang PPDB itu akn sudah jelas. Tidak ada persyaratan anak baca tulis," kata dia menegaskan. 

Baik sekolah negeri ataupun swasta, kata dia, harus mematuhi aturan tersebut. Sebab, kemampuan calistung pada usia dini sebenarnya tidak perlu dipaksakan kepada anak-anak karena seharusnya usia sebelum SD adalah waktu untuk bermain.  

"Untuk PPDB, kan pemerintah daerah itu memetakan berapa daya tampung di wilayah A misalnya, makanya perbaikan zona itu diminta ke Pemda untuk memetakan berapa daya tampungnya di SD dengan lulusan TK, PAUD, dan seterusnya itu kemudian dipetakan daya tampungnya berapa," kata dia lagi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2VlD2EC
February 26, 2019 at 05:11PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2VlD2EC
via IFTTT

Menkeu Susun PP Pencairan THR di Bulan Mei

Hari Raya yang jatuh di Juni membuat THR dicairkan Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sedang menyusun Peraturan Pemerintah sebagai landasan hukum Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). THR akan dicairkan pada Mei 2019.

Sri Mulyani usai Rapat Koordinasi Nasional Badan Layanan Umum di Jakarta, Selasa (26/2), mengatakan peraturan terkait pemberian THR, termasuk gaji ke-13 ASN, sudah ditetapkan di APBN 2019 yang disahkan pada Oktober 2018 lalu, dan mulai berjalan Januari tahun ini. Untuk tahun ini, karena Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Juni 2019, dan libur bersama dimulai tanggal 1 sampai 7 Juni 2019, maka pemberian THR akan dilakukan bulan Mei.

"Karena THR Hari Raya 1 Juni 2019, dan libur bersama 1-7 Juni 2019, maka pembayaran THR harus sebelum libur bersama itu, bulan Mei. Dan oleh karena itu, PP-nya disiapkan mulai sekarang," ujarnya.

Sri mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang menyusun PP tersebut.  Selain itu, Kemenkeu juga masih menunggu laporan Kementerian PAN-RB terkait verifikasi jumlah PNS yang berhak mendapatkan THR.

"Menteri PAN akan mengidentifikasi berapa jumlah ASN yang masuk di dalam hak mendapatkan THR dan gaji ke-13, termasuk di Pemda yang sudah kita sampaikan. Ini sisanya sampaikan yang berhak sesuai UU APBN," ujar dia.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono mengatakan kebijakan dan penyusunan PP untuk THR PNS termasuk gaji ke-13 sudah termuat dalam Undang-Undang APBN 2019. Hal ini juga sesuai dengan siklus tahunan kebijakan anggaran.

Sebagai gambaran, pada 2018, pemerintah menganggarkan THR untuk PNS dan pensiunan sebesar Rp 17,88 trilun, terdiri dari THR gaji PNS sebesar Rp 5,24 triliun, THR tunjangan kinerja Rp 5,79 triliun, dan THR pensiunan Rp 6,85 triliun.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TicfM2
February 26, 2019 at 04:52PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TicfM2
via IFTTT

In Picture: Dubes Amerika Serikat Kunjungi KPK

Dubes AS menyerahkan penghargaan kepada penyidik dan jaksa KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif bersama Dubes AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr menggelar konferensi pers di KPK, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Kunjungan Dubes AS ini dalam rangka menyerahkan penghargaan kepada penyidik dan jaksa KPK yang mengusut kasus korupsi proyek ktp-el. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2IF0M57
February 26, 2019 at 04:51PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2IF0M57
via IFTTT

OJK: Pembentukan Asuransi Syariah Wewenang Pemerintah

OJK mendukung langkah BPJS Kesehatan membuat program asuransi berbasis syariah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung langkah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membuat program jaminan sosial berbasis syariah. Hanya saja, rencana yang bergaung sejak 2015 masih menjadi ranah Pemerintah dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

“OJK tentunya akan mendukung upaya penyelenggaraan program jaminan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam pengawasan penyelenggaraan dan tata kelola yang menjadi ranah OJK sebagai pengawas independen sesuai ketentuan UU 24 tahun 2011 tentang BPJS,” ujar Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Ahmad Soekro ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa (26/2).

Dia menjelaskan, berbeda dengan lembaga keuangan lain yang sepenuhnya diatur dan diawasi oleh OJK, dalam UU 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pemerintah menyiapkan kebijakan dan regulasi bagi BPJS Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) (pasal 1 angka 11). DJSN juga mengawasi BPJS Kesehatan bersama pengawas independen yaitu OJK (pasal 39 ayat 3).

Menurutnya, terkait dengan ketentuan mengenai kebijakan umum dan regulasi bagi BPJS yang menjadi wewenang pemerintah melalui DJSN. Ide pembentukan BPJS Kesehatan Syariah, menurut Ahmad Soekro, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan pihaknya sudah beberapa kali bertemu MUI. Sehingga tinggal menjalankan prinsip syariahnya saja. "Tapi berprinsip syariah itu tidak harus menjadi badan syariah," katanya saat ditanya wartawan di Jakarta, Rabu, (16/5).

Fachmi menegaskan, memenuhi prinsip syariah di sini, bukan berarti mengeluarkan produk jaminan kesehatan syariah. "Kalau produk, nanti sambil berjalan. Ada regulasi-regulasi yang sesuai perundang-undangan harus kita sesuaikan," katanya.

Meski begitu, ia memastikan, prinsip-prinsip syariah sudah dimasukkan ke dalam sistem BPJS Kesehatan mulai tahun ini. "Jadi sudah memenuhi," ucapnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Tn6Jro
February 26, 2019 at 04:50PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Tn6Jro
via IFTTT

Sekilas Sejarah Universitas al-Azhar Kairo, Mesir

Universitas al-Azhar sempat vakum satu abad lamanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kota yang terletak di daerah delta Sungai Nil ini sejak zaman purba menjadi pusat peradaban dunia. Pada awal abad ketujuh, Islam menguasai Mesir di bawah komando Amr bin Ash.

Salah satu pusat intelektual yang masyhur di Kairo adalah Universitas al-Azhar. Kampus ini terbentuk sejak masa Dinasti Fatimiyah, yang menguasai Mesir periode tahun 909-1171.

Menurut Ensiklopedia Islam, peletakan batu pertama Masjid Raya al-Azhar, cikal bakal universitas tersebut, dilakukan atas perintah Khalifah al-Mu’izz Lidinillah (953-975).

Pembangunan masjid ini selesai pada 971. Awalnya, nama masjid tersebut bukanlah al-Azhar, melainkan Jami’ al-Kahhirah. Adapun nama al-Azhar dinisbahkan kepada gelar putri Rasulullah SAW, Fatimah az-Zahra.

Pada awalnya, kegiatan belajar-mengajar di lingkungan al-Azhar dilatari kepentingan mazhab yang dianut penguasa setempat. Dalam perkembangan berikutnya, institusi tersebut menjadi lembaga pendidikan tinggi.

Kegiatan akademis untuk pertama kalinya berlangsung pada 975 di al-Azhar. Pemberi kuliahnya bernama Abu hasan Ali bin Muhammad bin an-Nu’man. Dia adalah kadi tertinggi Dinasti Fatimiyah kala itu.

Jadwal belajar-mengajar kian teratur berkat dorongan Wazir Ya’kub bin Killis. Hal itu atas restu Khalifah al-Aziz Billah Abu Mansur Nazzar (wafat 996 Masehi).

Saat kekuasaan beralih ke Dinasti Ayyubiyah, Universitas al-Azhar tak terlalu berkembang. Ini disebabkan kampus tersebut masih kuat menganut paham sebagaimana dinasti sebelumnya, Fatimiyah.

Perlahan namun pasti, kalangan elite Dinasti Ayyubiyah berupaya menghidupkan lagi aktivitas intelektual di al-Azhar. Mereka pun mengundang para sarjana dari pelbagai penjuru Dunia Islam untuk datang dan mengajar di sana.

Dalam masa Dinasti Mamluk (1250-1517), Universitas al-Azhar sempat vakum 100 tahun lamanya. Bagaimanapun, periode ini merupakan masa yang penuh kemelut di pelbagai belahan Dunia Islam.

Di timur, Baghdad (Irak) porak-poranda akibat serangan bangsa barbar, sedangkan di barat terjadi pengusiran yang dialami kaum Muslimin di Andalusia (Spanyol). Dalam momentum itulah, banyak sarjana Muslim dari arah timur dan barat menyelamatkan diri ke Mesir.

Menyadari hal itu, tidak ada alasan untuk menunda-nunda pemulihan aktivitas keilmuan di al-Azhar. Dinasti Mamluk pun mendukung hal itu. Para sultan meminta alim ulama untuk tidak hanya mengajar di sana, tetapi juga membukukan pengajaran mereka.

Jabatan syekh atau rektor Universitas al-Azhar baru terbentuk pada 1517 Masehi. Seorang rektor al-Azhar berhak memberikan penilaian atau reputasi kepada para sarjana, guru, mufti, dan hakim.

Sistem pengajaran di al-Azhar adalah lingkaran-lingkaran studi dalam masjid (halaqah), dengan syarah, diskusi-diskusi (niqasy), dan dialog (hiwar). Sebelum tahun 1872, ijazah tidak diperoleh para mahasiswa melalui ujian, melainkan keputusan para guru dengan ketentuan yang ketat.

Misalnya, untuk mahasiswa kuliah tertentu, ia diwajibkan mendampingi seorang guru besar sampai wafatnya. Diharapkan, mahasiswa tadi dapat mencapai taraf keilmuan yang setara dengan sang guru.

Selain itu, ada pula ketentuan lain. Bilamana ada mahasiswa yang merasa mampu dalam matakuliah tertentu, maka ia berkesempatan mengajar dan memberikan fatwa terkait ilmu itu. Perpustakaan al-Azhar berdiri sejak 1879 Masehi dengan jumlah koleksi awalnya sebanyak 7.700 buku.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2T1yCGp
February 26, 2019 at 04:23PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2T1yCGp
via IFTTT

Kominfo Diminta Siapkan Regulasi untuk Aplikasi Taksi Daring

Aturan baru taksi daring berlaku efektif Juni 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mensosialisasikan aturan taksi daring yang baru yakni Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani mengharapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga membuat regulasi untuk aplikasi taksi daring.

“Ini juga yang menjadi penting, bahwa sebetulnya kami berharap Kominfo juga menyiapkan regulasi terkait dengan aplikasi. Bukan hanya aplikasi untuk angkutan daring tapi untuk semua,” kata Yani usai acara sosialisasi PM 118 di Merlynn Park Hotel Jakarta, Selasa (26/2).

Yani menjelaskan, di dalam aplikasi terdapat model dan proses bisnisnya. Untuk itu, Yani menilai seharusnya Kominfo juga memiliki regulasi untuk mengatur aplikasi yang saat ini juga digunakan untuk transportasi.

Hal tersebut menurutnya diperlukan agar proses bisnis yang ada di dalam aplikasi tidak merugikan salah satu pihak. “Misalnya taksi daring antara pengemudi dan aplikator bahkan masyarakat. Itu menrut saya juga harus diselesaikan,” kata Yani.

Terlebih, regulasi aplikasi dari Kominfo dibutuhkan jika nantinya ada pelangaran yang dilakukan aplikasi transportasi daring. Yani menegasakan, jika terdapat pelanggaran transportasi daring seperti persoalan tarif yang tak sesuai maka Kemenhub hanya bisa memberikan surat kepada Kominfo untuk memberikan sanksinya.

Aturan baru taksi daring yakni Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus akan efektif pada Juni 2019. Sebelum aturan tersebut berlaku, saat ini Kemenhub masih terus menyosialisasikan aturan tersebut.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EaRoke
February 26, 2019 at 04:22PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EaRoke
via IFTTT