Pages

Showing posts with label 2019 at 06:20PM. Show all posts
Showing posts with label 2019 at 06:20PM. Show all posts

Friday, May 17, 2019

PLN: Program Gemerlap Lebaran 2019 Diskon Hingga 100 Persen

Pelanggan golongan tarif sosial seperti rumah ibadah gratis biaya penyambungan.

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero memberikan program Gemerlap Lebaran 2019 dengan diskon tambah daya baik pelanggan rumah tangga maupun tempat ibadah. Tak tanggung-tanggung diskon diberikan mulai dari 50 persen hingga 100 persen.

"Program Gemerlap Lebaran 2019 ini berlaku hingga 30 Juni 2019," kata PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Manado Kuswantono di Manado, Jumat (17/5).

Kuswantono mengatakan program ini merupakan program tematik promo Layanan Tambah Daya untuk Pelanggan Tegangan Rendah (TR) semua golongan tarif dengan memberikan dlskon Biaya Penyambungan (BP) sebesar 50 persen. Khusus untuk Pelanggan golongan tarif sosial dengan peruntukan Rumah Ibadah diberikan gratis BP hingga 100 persen.

Dia menjelaskan maksimum nilai diskon BP yang diberikan pada program ini adalah sebesar Rp 10 juta tiap ID Pelanggan. Tiap ID Pelanggan, katanya, dapat mengikuti program ini lebih dan 1 (satu) kali dengan total maksmum nilai diskon BP.

Pelanggan rumah yang diberikan diskon adalah pelanggan yang melakukan Tambah Daya Tegangan Rendah mulai daya 220 VA-197 kVA, yang mendaftar dan melakukan pembayaran mulai tanggal 17 Mei 2019 Jam 00 00 WIB-30 Juni 2019, pukul 23;59 WIB. Promo diskon BP, hanya diberikan kepada pelanggan yang membayar secara tunai, diskon BP yang diperoleh pada program ini tidak dapat digabungkan dengan program diskon lainnya.

Pelanggan yang bermohon program Gemerlap Lebaran 2019, dapat dilayani satu hari kerja dan tidak memerlukan uprating trafo dan perluasan jaringan, tidak memerlukan pembangunan gardu baru dan tidak memerlukan pemasangan atau penggantian CT.

Bagi Pelanggan yang memerlukan uprating trafo, peduasan jaringan, pembangunan gardu baru dan/atau pemasangan/penggantian CT, maka pelanggan tetap dilayam dengan waktu penyalaan sesuai dengan ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang berlaku. Proses penyambungan dalam program ini, katanya, tetap memperhatikan standar keamanan dan keselamatan operasi ketenagalistrikan.

Pelanggan yang mengukuti program ini tidak dikenakan penyesualan Jaminan Langganan UL. Pelanggan yang mengikuti program Gemerlap Lebaran 2019 baru dapat mengajukan permohonan Turun Daya, minimal satu tahun sejak realisasi Tambah Daya.

"PLN akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan pelanggan di Sulut," kata Kuswantono.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2LOT6yG
May 17, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2LOT6yG
via IFTTT

Thursday, May 9, 2019

KPK: Romi Kembali Mengeluh Sakit

Sebelumnya, Romi sempat dibantarkan oleh KPK di RS Polri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa tersangka kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy alias Romi kembali mengeluh sakit. Sebelumnya, Romi sempat dibantarkan di RS Polri.

"Kemarin pemeriksaan terhadap RMY (Romahurmuziy) tidak jadi dilakukan karena RMY kembali mengeluh sakit sehingga pemeriksaan tidak jadi dilakukan dan kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi Menteri Agama yang kemarin sudah hadir di sini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/5).

Febri pun memastikan bahwa Romi tidak harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. "Kemarin tidak ada informasi tersebut, jadi hanya keluhan sakit dan kami pandang sampai saat ini masih bisa ditangani di KPK. Jadi, tidak ada pembantaran," ungkap Febri.

Untuk diketahui, sebelumnya tersangka Romi juga telah dibantarkan penahanannya di RS Polri Jakarta Timur selama hampir satu bulan karena sakit. KPK pun pada Rabu (8/5) juga telah memeriksa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi untuk tersangka Rommy.

Terkait pemeriksaan Lukman, KPK mendalami empat hal. Pertama, mengonfirmasi Lukman terkait penerimaan uang Rp 10 juta dari Haris Hasanuddin sebagai kompensasi atas terpilihnya Haris sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Kedua, KPK mengonfirmasi Lukman soal temuan uang di laci meja saat penggeledahan di ruang kerja yang bersangkutan.

Selanjutnya, penyidik juga mengonfirmasi keterangan Lukman soal kewenangannya terkait proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama. Terakhir, penyidik juga menggali informasi mengenai apakah ada komunikasi atau pertemuan saksi dengan tersangka Romi.

KPK pun tidak menutup kemungkinan untuk kembali memeriksa Lukman terkait kasus suap jabatan di Kemenag tersebut. "Kalau dibutuhkan lagi pemeriksaan terhadap Menteri Agama ataupun saksi yang lain untuk memperdalam beberapa hal, maka akan kami panggil kembali," ucap Febri.

KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019. Diduga sebagai penerima adalah Romi. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2Luw14g
May 09, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Luw14g
via IFTTT

Wednesday, May 8, 2019

Netanyahu akan Cegah Iran Kembangkan Nuklir

Iran akan keluar dari sebagian kesepakatan nuklir.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Hal tersebut dia utarakan beberapa jam setelah Teheran mengumumkan akan meningkatkan aktivitas pengayaan uraniumnya.

“Kami tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir,” kata Netanyahu pada upacara resmi untuk menandai hari peringatan konflik Gaza 2014 yang diselenggarakan di pemakaman militer Mountn Herzl di Yerusalem, Rabu (8/5), dikutip laman the Times of Israel.

Sebelumnya, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa negaranya akan mempertahankan kelebihan uranium. Ia menetapkan batas waktu selama 60 hari untuk persyaratan baru perjanjian nuklirnya.  

Rouhani mengatakan negaranya ingin menegosiasikan persyaratan baru dengan mitra yang tersisa dalam kesepakatan nuklir Iran. Meskipun, dia mengakui bahwa situasinya mengerikan.

“Jika kelima negara bergabung dalam negosasi dan membantu Iran untuk mencapai manfaatnya di bidang minyak dan perbankan, Iran akan kembali ke komitmennya sesuai dengan kesepakatan nuklir,” ujar Rouhani.

Pada Rabu lalu, Iran mengirim surat tentang rencana pengunduran diri kepada negara-negara anggota kesepakatan nuklir Iran. Surat-surat tersebut diberikan kepada Cina, Uni Eropa, Prancis, Jerman, dan Rusia.

Merespons surat tersebut, Cina meminta semua pihak untuk menegakkan ketentuan kesepakatan nuklir Iran. 

“Kami menyerukan semua pihak yang relevan untuk menahan diri, memperkuat dialog, dan menghindari meningkatnya ketegangan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang seraya menambahkan bahwa Cina dengan tegas menentang sanksi Amerika Serikat (AS) sepihak terhadap Iran.

Kesepakatan nuklir Iran atau dikenal dengan istilah Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) disepakati pada Oktober 2015. Kesepatan tersebut dicapai melalui negosiasi yang panjang dan alot antara Iran dengan Amerika Serikat (AS), Cina, Rusia, Jerman, Prancis, Inggris, dan Uni Eropa. Inti dari JCPOA adalah memastikan bahwa penggunaan nuklir Iran terbatas untuk kepentingan sipil, bukan militer. Sebagai imbalannya, sanksi ekonomi Iran akan dicabut. 

Pada Mei tahun lalu, Presiden AS Donald Trump memutuskan menarik negaranya dari JCPOA. Dia mengaku tak puas atas poin-poin yang termaktub dalam kesepakatan tersebut. 

Trump menyebut JCPOA cacat karena tak mengatur tentang program rudal balistik Iran, kegiatan nuklirnya selepas 2025, dan perannya dalam konflik Yaman serta Suriah. Setelah keluar dari JCPOA, Washington memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Teheran. Sanksi itu membidik sektor energi, otomotif, keuangan, dan perdagangan logam mulia Iran.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2VO8K1f
May 08, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VO8K1f
via IFTTT

Thursday, May 2, 2019

Jelang Puasa, Telur dan Ayam Potong Merangkak Naik

Harga ini diperkirakan akan terus naik hingga pekan pertama Ramadhan.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Menjelang bulan puasa, harga telur dan ayam potong di pasar tradisional di Kota Cirebon merangkak naik. Hal itu terungkap saat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Cirebon menggelar sidak ke Pasar Pagi Kota Cirebon, Kamis (2/5).

Seorang penjual daging ayam potong di Pasar Pagi, Kota Cirebon, Sutrisno, menyebutkan, harga daging ayam potong saat ini sudah mencapai Rp 36 ribu per kg. Pada pekan lalu, harga tersebut masih mencapai Rp 34 ribu per kg.

"Naiknya sedikit-sedikit," kata Sutrisno.

Sutrisno memperkirakan, harga daging ayam potong akan terus naik hingga pekan pertama Ramadhan. Pasalnya, permintaan komoditas tersebut biasanya tinggi di masa-masa tersebut.

Selain daging ayam potong, harga telur ayam juga sudah naik kembali. Sebelumnya, harga telur dijual seharga Rp 23 ribu per kg. Namun saat ini sudah naik menjadi Rp 25 ribu per kg kg.

"Harga telur dari peternaknya sudah naik. Jadi ya kita juga ikut naik," tutur seorang pedagang sembako di Pasar Pagi, Wawan.

Tak hanya daging ayam potong dan telur ayam, harga bawang putih juga hingga saat ini masih tinggi, yakni Rp 60 ribu per kg. Harga itu masih bertahan sejak sekitar dua pekan terakhir dari harga sebelumnya yang mencapai Rp 40 ribu per kg.

Sementara itu, Ketua TPID Kota Cirebon yang juga Sekda Kota Cirebon, Asep Dedi, menilai, kenaikan harga saat ini masih dalam batas wajar. "Tidak ada lonjakan harga yang terlalu tinggi," kata Asep.

Meski demikian, Asep menyatakan, TPID Kota Cirebon tidak tinggal diam. Beberapa hari yang, pihaknya sudah menggelar pasar murah produk pangan. Kegiatan serupa juga akan digelar di sejumlah titik yang tersebar di lima kecamatan yang ada di Kota Cirebon.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2VF8cdQ
May 02, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VF8cdQ
via IFTTT

Tuesday, April 30, 2019

Jokowi-Maruf Unggul Tahap Awal Rekapitulasi KPU Surabaya

Ada enam kecamatan yang melakukan rekapitulasi suara pada tahap awal di Surabaya.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dinyatakan unggul dalam tahap awal rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019. Rapat pleno digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Adityawarman Nomor 87, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (30/4).

Sesuai jadwal, ada enam kecamatan yang melakukan rekapitulasi suara pada tahap awal atau hari pertama ini, yakni Kecamatan Pakal, Bulak, Asemrowo, Gayungan, Jambangan dan Benowo. Dari enam kecamatan tersebut, yang sudah menyelesaikan rekapitulasi hingga sore ini baru Kecamatan Pakal dan Bulak.

"Mudah-mudahan berjalan sesuai target. Pelakasanan rekapitulasi berjalan aman, kondusif dan lancar," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Nur Syamsi.

Untuk rekapitulasi di Kecamatan Pakal, pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 22.141 suara dan Prabowo-Sandi memperoleh 9.144 suara. Sedangkan di Kecamatan Bulak, Jokowi-Ma'ruf memperoleh 16.272 suara dan Prabowo-Sandi memperoleh 7.168 suara.

Menurut dia, dalam rekapitulasi dua kecamatan yang telah dilalui, tidak menemui kendala yang cukup berarti. Ia berharap proses rekapitulasi yang akan berlangsung hingga 4 Mei mendatang terus kondusif.

"Sampai saat ini tidak ada masalah baik itu untuk data pemilih, pengguna hak pilih, maupun perolehan masing-masing peserta pemilu," ujarnya.

Untuk masalah keamanan, lanjut dia, pihak KPU mengaku telah bekerja sama dengan Polrestabes Surabaya untuk terus membantu mengamankan jalannya rekapitulasi tingkat Kota Surabaya hingga selesai pada 4 Mei mendatang. "Kalau keamanan tidak ada masalah, kawan-kawan dari Polrestabes, Polres Tanjung Perak membantu keamanannya," katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2LfqnD9
April 30, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2LfqnD9
via IFTTT

Menko Darmin: Regulasi Fintech Harus Diperbarui

Regulasi fintech diperbarui untuk memitigasi risiko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, regulasi mengenai teknologi finansial (financial technology/ fintech) harus diperbaharui.Tujuannya, memitigasi risiko yang muncul dari pemanfaatan teknologi tersebut.

Darmin menjelaskan, otoritas terkait harus bergerak ke kerangka peraturan yang lebih ringan, dinamis, dan adaptif. Peraturan yang dibuat harus mencoba menyeimbangkan peran kebijakan dan regulasi untuk memberikan kepastian hukum. "Sekaligus melindungi konsumen dan mendorong inovasi," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (30/4). 

Saat ini, Darmin menjelaskan, Indonesia dihadapkan pada realita bahwa teknologi digital telah digunakan pada seluruh aspek kehidupan dan pembangunan mulai dari sektor perdagangan, transportasi, pertanian, hingga keuangan.

Pemanfaatan digital menciptakan peluang bisnis melalui platform sharing ekonomi, bahkan dapat meningkatkan inklusi keuangan melalui beragam layanan fintech berkembang. Tapi, di sisi lain, perkembangan ini meningkatkan risiko tindak kejahatan berupa penyalahgunaan data pribadi, cyber crime, hingga praktik pencucian uang.

Darmin menuturkan, rumus dasar dalam merancang regulasi fintech adalah pengaturannya harus sederhana, ringan, dan fleksibel. Hal ini agar tidak mematikan start up dan tidak mematikan inovasi. "Kami memandang perlindungan kepentingan nasional harus dikaji secara serius, termasuk dalam penanganan terorisme dan pencucian uang," katanya. 

Darmin menambahkan, salah satu isu terkait fintech adalah tindakan memecah transaksi (smurfing) melalui transaksi fintech. Tindakan itu dilakukan agar kurang dari batasan threshold transaksi yang harus dilaporkan, yaitu kurang dari Rp 100 juta.

Selain itu, ada isu virtual currency tentang pseudonimity dari mekanisme transaksi yang menyebabkan pelaku transaksi tidak dapat diidentifikasi. Untuk memitigasi risiko fintech dan virtual currency tersebut, Darmin menilai, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat bergerak sendiri. “Kolaborasi dan peran aktif dari platform fintech juga diperlukan,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2VyESFN
April 30, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VyESFN
via IFTTT

Sunday, April 28, 2019

Sekjen PAN Tanggapi Petisi Soal Bara Hasibuan

DPP PAN belum menerima petisi pemecatan Bara Hasibuan sebagai pengurus dan kader.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengaku hingga saat ini belum menerima secara resmi petisi dari 100 lebih pengurus dan kader partai yang menuntut pemecatan Wakil Ketua Umum Bara Hasibuan. Karena itu, DPP PAN belum memutuskan untuk memproses tuntusan petisi agar Bara dipecat sebagai pengurus maupun kader PAN.

"Saya belum terima petisinya," kata Eddy saat dikonfirmasi wartawan, Ahad (26/4).

Kendati demikian, Eddy memastikan DPP PAN akan meminta klarifikasi Bara Hasibuan perihal pernyataan Bara yang dinilai bertentangan dengan kebijakan partai. Sebab, pernyataan itu juga yang memunculkan dinamika di internal PAN, termasuk munculnya petisi pemecatan Bara tersebut.

"Yang bersangkutan tentu akan kita panggil untuk dimintai klarifikasinya," ujar Eddy.

Sebelumnya, ratusan pengurus dan kader PAN mendesak DPP PAN memecat Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan sebagai pengurus maupun kader partai. Hal tersebut dituangkan oleh 100 lebih pengurus dan kader PAN dari berbagai daerah dalam 'Petisi BPH DPP PAN untuk pemecatan Bara Hasibuan'.

"Petisi BPH DPP PAN untuk Pemecatan Bara Hasibuan sebagai Waketum PAN dan Anggota PAN karena melanggar AD/ART, PRT Partai Amanat Nasional," sebagaimana tertulis dalam petisi seperti yang diterima wartawan, Ahad (28/4).

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Soni Sumarsono yang ikut menandatangani petisi mengatakan, partai harus memberikan sanksi tegas kepada Bara. Sebab, ia menilai, Bara tidak mematuhi keputusan partai yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai capres dan cawapres 2019 sebagaimana Rakernas PAN 2018.

Soni menilai, pernyataan Bara beberapa waktu lalu telah mengisyaratkan hal yang bertentangan dengan keputusan partai. "Partai harus memberikan sanksi yang tegas.  Apalagi kalau dia elite partai yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk taat terhadap keputusan partai," ujarnya.

Karena itu, pengurus dan kader PAN telah menandatangani petisi tersebut. Saat ini, ada 111 orang dari seluruh tingkat mulai pusat hingga daerah meminta Bara ditindak tegas.

Soni juga menilai, tidak ada alasan bagi DPP PAN untuk tidak menindaklanjuti petisi tersebut. Sebab, pernyataan Bara dinilai telah membuat keresahan internal PAN di seluruh daerah.

“Karena keresahan kader partai ini sudah sangat meluas bukan hanya para pengurus DPP PAN tetapi juga kader PAN di daerah,  maka DPP PAN harus segera membahas masalah ini dan mengambil keputusan," ujar Soni.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2DCgyc9
April 28, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DCgyc9
via IFTTT

Thursday, April 25, 2019

Ratna Sarumpaet Kritik Keterangan Saksi Ahli

Ratna Sarumpaet mengkritik keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet kembali digelar, Kamis (25/4) dengan menghadirkan saksi ahli. Ada empat saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) yakni saksi ahli sosiologi Trubus, saksi ahli bahasa Wahyu Wibowo, saksi ahli pidana Metty Rahmawati dan saksi ahli forensik digital Saji Purwanto.

Namun, terdakwa Ratna Sarumpaet mengkritik keterangan yang disampaikan oleh ahli bahasa dalam sidang tersebut. Ratna bahkan meragukan kompetensi ahli bahasa bernama Wahyu Wibowo.

"Kalau yang (ahli) bahasa agak ngawur. Saya malah ragu dia ahli bahasa apa bukan, karena dia selalu berputar-putar dari konteks. Dia bahkan mengabaikan kamus besar. Kamus besar itu kan memang beda banget," kata Ratna Sarumpaet saat diskors di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Kamis (25/4).

Sementara itu, saat ditanya mengenai keterangan ahli digital forensik yang juga dihadirkan jaksa, Ratna mengaku tak tahu alasan mengapa ahli itu dihadirkan. "Saya juga nggak tahu kenapa dia ada di sini. Dari tadi sih nggak ada pertanyaan yang diajukan ke dia. Menurut saya nggak perlu banget," ujar Ratna.

Dalam persidangan itu, ahli bahasa Wahyu Wibowo menjelaskan makna kata keonaran terkait perkara hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet. Dalam filsafat bahasa, kata Wahyu, kata onar berati ribut atau gaduh, sedangkan keonaran adalah hasil dari onar tersebut.

Kata dia, keonaran sudah bisa dikatakan terjadi, hanya dengan melibatkan dua orang saja. Namun, dalam lanjutannya harus melibatkan orang lebih banyak. Ia pun menjelaskan, keonaran bisa terjadi dengan munculnya situasi yang membuat publik bertanya-tanya atau keheranan.

"Keonaran dari kata onar. Dalam konteks tersebut, keributan tak harus secara fisik. Keonaran itu bisa saja buat orang bertanya-tanya, buat orang gaduh dalam konteks filsafat bahasa," kata Wahyu saat bersaksi di hadapan majelis hakim.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2XEpN2Y
April 25, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2XEpN2Y
via IFTTT

Tuesday, April 16, 2019

Mengapa Swafoto di Bilik Suara Dilarang?

KPU melarang pemilik hak pilih untuk berswafoto di bilik suara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPU mengingatkan pemilih untuk tidak melakukan swafoto dengan menampilkan pilihannya di bilik suara. Aktivitas itu mencederai asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Dalam peraturan KPU kami sudah mengatur itu, melarang pemilih berswafoto atas pilihan politiknya," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Jakarta, Selasa.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Wahyu mengingatkan, swafoto di bilik suara berpotensi memperlambat proses memilih hingga antrean bertambah lama.

Dari hasil simulasi, satu pemilih memakan waktu sekitar lima menit dengan asumsi mereka sudah memiliki pilihan untuk mencoblos lima surat suara. Sedangkan, KPU dibatasi waktu karena TPS dibuka mulai pukul 07.00-13.00 waktu setempat.

"Tapi pengertiannya jam 13.00 bukan berarti, maknanya pasti ditutup. Jam 13.00 itu tetap dapat melayani sepanjang pemilih sudah datang dan mendaftar," ucapnya.

KPU, menurut dia, hanya memperbolehkan masyarakat mendokumentasikan formulir C-1 plano yang berisi data primer hasil pemungutan suara di TPS. Wahyu meminta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ada di TPS untuk mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam atau perekam gambar di bilik suara.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2KJccG1
April 16, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2KJccG1
via IFTTT

JK: Siapa pun yang Menang, Stabilitas Ekonomi akan Baik

Siapapun yang terpilih menjadi presiden akan berpengaruh positif pada ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) optimistis perekonomian Indonesia akan tetap stabil usai pemilihan presiden 2019, Rabu (16/4) esok. Menurut JK, siapapun pasangan calon presiden yang terpilih akan berpengaruh positif pada stabilitas perekenomian Indonesia.

"Yakin lah siapa pun yang menang, akan terjadi stabilitas (ekonomi) yang baik," ujar JK saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/4).

Menurut JK, saat ini semua orang menunggu hasil Pemilu 2019 yang akan ditentukan Rabu (16/4) esok. Ia meyakini, usai Pilpres selesai, masyarakat sudah mengetahui pemimpinnya untuk periode 2019-2024. Hal ini  berdampak positif bagi stabilitas perekonomian.

"Ya pastikan banyak orang yang wait and see, menunggu. Nah, kalau setelah pemilu kan ada kepastian siapa yang memimpin negara ini. Bagaimana caranya, kan semuanya selesai dan akan terjadi stabilitas," ujar JK.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2V02ZNE
April 16, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2V02ZNE
via IFTTT

Sunday, April 14, 2019

Indonesia Tanpa Gelar di Singapore Open

Ginting harus mengakui keunggulan pemain nomor satu Jepang Kento Momota.

REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Indonesia gagal mengamankan gelar pada turnamen bulu tangkis Singapore Open. Dua wakil Indonesia, Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan di ganda putra, dan Anthony Sinisuka Ginting di tunggal putra dikalahkan lawan-lawannya pada final yang berlangsung di Sngapore Indoor Stadium, Ahad (14/4).

Ginting harus mengakui keunggulan pemain nomor satu Jepang Kento Momota dengan skor 21-10, 19-21, dan 13-21. Pada partai sebelumnya, Ahsan/Hendra juga takluk tiga gim dari pasangan Jepang Takeshi Kamura/Keigo Sonoda, dengan skor 13-21, 21-19, 17-21.

Sebenarnya Ginting memiliki peluang untuk mengalahkan Momota dalam laga final ini. Tunggal terbaik Indonesia saat ini berhasil menang mudah 21-10 di gim pertama dalam waktu 14 menit.

Peluang semakin terlihat setelah di gim kedua, Ginting sempat unggu cukup jauh 16-11. Namun setelah itu angka Ginting tak kunjung bertambah, sebaliknya lawan secara perlahan menyusul.  Akhirnya Ginting  kalah 19-21. 

Gim ketiga Ginting kembali memilikk harapan, setelah saat interval gim terkahir ini memimpin 11-7. Usai istirahat Ginting masih bisa memimpin 12-9. Namun sejumlah kesalahan beruntun dilakukan Ginting, baik itu bola tidak berhasil melewati net maupun melebar keluar membuat momota berbalik unggul 17-12.

Akhirnya Ginting berhasil menambah satu angka, setelah cukup lama selalu gagal. Sebuah pengembalian panjang Ginting ke belakang gagal dijangkau Momota untuk membuat skor 13-17. Namun setelah itu Momota melaju tanpa bisa dicegah.

Hasil ini kembali membuat tim bulu tangkis Indonesia gagal merebut gelar juara, pada ajang yang memperebutkan total hadiah 355 ribu dolar AS ini. Sepekan sebelumnya, para wakil Pelatnas Cipayung juga gagal di turnamen yang levelnya lebih tinggi, yakni Malaysia Open 2019.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2v4nHgx
April 14, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2v4nHgx
via IFTTT

Investasi Syariah Harus Memiliki Niat Kebajikan

Fatwa menjadi pegangan masyarakat agar dapat menerapkan prinsip syariah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fatwa nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu merupakan pelengkap fatwa tentang investasi syariah. Pengamat Ekonomi Syariah sekaligus Ketua STEI Tazkia, Murniati Mukhlisin menyampaikan fatwa ini melengkapi fatwa sebelumnya yakni nomor 20 dan 40 yang terbit tahun 2001, dan nomor 80 yang dikeluarkan tahun 2011. Fatwa sebelumnya masih bersifat pedoman dan prinsip syariah sedangkan fatwa terbaru bersifat praktikal yang melibatkan pihak-pihak lain.

"Hal ini tentu sangat menarik untuk memberikan trust kepada investor dan calon investor supaya yakin kalau investasi di efek syariah itu halal, aman dan menjadi alternatif perencanaan keuangan," kata Murniati pada Republika.co.id, Ahad (14/4).

Dengan adanya fatwa yang terbaru ini, tambahnya, sinergi antarlembaga keuangan juga akan makin baik. Misanya di salah satu butir fatwa disebutkan bahwa Lembaga Peyimpanan dan Penyelesaian perlu memisahkan rekening efek syariah dan pembuatan Rekening Dana Nasabah di perbankan syariah. 

Hal ini tentu saja akan meningkatkan portfolio perbankan syariah Indonesia. Fatwa ini juga mengatur pelayanan terpadu yang akan memotong banyak hal-hal prosedural yang akan memudahkan pihak-pihak yang bertransaksi.

Meski demikian, Murniati mengingatkan bahwa masyarakat tetap harus menanamkan niat investasi apapun adalah bertujuan ibadah. Masyarakat harus punya niat yang baik ketika berinvestasi. Fatwa adalah pegangan yang harus dipelajari makna dan tujuannya agar masyarakat dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan. 

"Celah untuk berspekulasi pasti ada dan rentan sekali, maka dari itu investasi di pasar modal syariah harusnya disesuaikan dengan tujuan keuangan yang sifatnya jangka panjang," katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2PbyNcK
April 14, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PbyNcK
via IFTTT

Tuesday, April 9, 2019

Deulofeu: Barcelona Berbeda Level dengan Manchester United

Deulofeu menilai MU dalam level permainan yang bagus, namun tidak sama dengan Barca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemain jebolan La Masia, Gerard Deulofeu menilai Barcelona akan nyaman bermain di Old Trafford, kandang Manchester United, saat keduanya bertemu di leg pertama babak perempat final Liga Champions, Kamis (11/4) dini hari WIB mendatang. Deulofeu menilai, Barcelona punya level yang berbeda dengan Manchester United.

Deulofeu yang pernah berseragam Barcelona, dan kini membela Watford, mengakui kehadiran Ole Gunnar Solksjaer membawa perubahan besar di tubuh Setan Merah. Namun ia tetap yakin mantan klubnya bisa menggalahkan United.

"Ada perubahan besar (di United)," ucapnya seperti dikutip dari Marca, Selasa (9/4).

"Kami menyadari di pertandingan pertama (Watford vs MU) dengan Solskjaer dan terutama di leg kedua (Liga Champions) saat MU melawan Paris Saint-Germain," katanya.

"Mereka (MU) sudah membaik, tetapi Barcelona adalah favorit. Jika mereka bermain bagus, mereka bisa memenangkan pertandingan," ucapnya.

Pemain asal Spanyol itu mengatakan alasan mengapa Blaugrana menjadi favorit adalah karena kemampuan individu para pemainnya. Pasukan Barcelona dapat memenangkan pertandingan mereka meski sulit.

"Mereja sangat bagus, mereka memiliki (pemain) terbaik yang dapat memperbaiki situasi apapun, seperti saat melawan Atletico Madrid," ujarnya.

"United berada di level yang baik, tetapi tidak sama dengan Barcelona," ucapnya.

Manchester United akan menjamu Barcelona di Old Trafford dalam pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Champions. Barcelona datang dengan kepercayaan diri tinggi, setelah berhasil mengalahkan Atletico Madrid di kompetisi lokal, yang membawa mereka selangkah lebih dekat menjadi juara La Liga. Sementara Manchester United, baru saja mengalami kekalahan di kompetisi lokal, yang membuat posisi mereka di klasemen kembali turun dan terancam tidak bisa lolos ke Liga Champions musim depan.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2I8etsc
April 09, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2I8etsc
via IFTTT

Friday, April 5, 2019

Menlu Korsel akan ke Indonesia Bahas Kerja Sama Ekonomi

Menlu Korsel dan Menlu RI juga akan membahas isu regional dan internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Korea Selatan (Korsel) Kang Kyung-wha akan melakukan kunjungan kerja tingkat menteri ke Indonesia dengan menemui Menlu Indonesia Retno LP Marsudi. Pertemuan yang dilanjutkan dengan berbagai kegiatan akan dilakukan pada Senin (8/4) mendatang.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia, Desra Percaya mengatakan, kedua menlu nantinya akan membahas kerja sama ekonomi hingga isu-isu regional dan dunia internasional. Pertemuan kali ketiga antarmenlu perempuan itu juga bertujuan untuk menindaklanjuti hasil-hasil pertemuan keduanya yang sebelumnya dilakukan termasuk kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Sepul pada September tahun lalu.

"Para Menlu akan melakukan pertemuan tatap muka (tete-a-tete), melaksanakan 3rd Joint Commission Meeting Ministerial Level, dan dialog publik pada isu milenial," kata Desra kepada wartawan di Ruang Palapa Kemenlu, Jakarta, Jumat (5/4).

Kedua menlu perempuan juga akan membahas berbagai isu bilateral dalam kerangka hubungan "Special Strategic Partnership RI - Korea Selatan", antara lain pada bidang ekonomi, perdagangan, investasi, industri strategis, ketenagakerjaan, maritim, energi, infrastruktur, kehutanan, kesehatan, pendidikan, pembangunan dan perlindungan buruh migran Indonesia di Korsel. "Selain itu, Menlu Retno dan Menlu Kang juga akan membahas isu regional dan dunia, dalam perekmbangan pembicaraan nantinya juga kemungkinan akan membahas proses perdamaian di Semenanjung Korea antara Korsel dan Korea Utara hingga Indo Pasifik," kata Desra.

Juru Bicara Kemenlu Korsel, Kim In-chul seperti dilansir Yonhap juga mengatakan, menlu Kang akan melakukan kunjungan dua hari ke Jakarta. Perjalanan Kang ke Indonesia, kata dia, diharapkan menjadi kesempatan bagi pemerintah Korsel untuk mengamankan kemitraan startegis kedua negara dan dukungan lanjutan dari Indonesia untuk Kebijakan Selatan Baru serta meningkatkan komunikasi strategis antara kedua pihak. "Para menteri akan mendiskusikan cara-cara untuk memperkuat kerjasama substansif antara kedua negara serta pertukaran opini seputar isu Semenanjung Korea, situasi keamanan regional, dan kerja sama Korsel-ASEAN," katanya.

Menlu Retno dan Kang Kyung-wha juga akan membahas perkembangan kesepakatan perdagangan bebas Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) yang baru saja di-reaktivasi kembali pada Februari 2019.

"Ini wilayah bidang kerja kementerian perdagangan kedua negara, tapi para menlu mungkin akan membahas tentang sejauh mana dinamika negosiasinya berjalan, dan bagaimana target pemerintah, dan negosiasi yang akan disepakati pada November 2019," ujarn Desra.

Sementara itu, kedua menteri luar negeri juga dijadwalkan menjadi pembicara dalam dialog publik pada isu milenial; "Millenials Talk With Madam Secretary" yang akan diselenggarakan di Ruang Nusantara Kemenlu RI Jakarta pada Senin 8 April 2019 siang. Diskusi publik tersbit akan menyajikan kaum muda soal isu-isu yang berkembang, mengenai isu perempuan, dan bagaimana tantangan yang dihadapi.

"Pada dialog itu, para menteri hendak membahas partisipasi kaum milenial dalam konteks hubungan Indonesia-Korea, isu-isu bilateral, regional, dan global yang tengah berkembang, serta tantangan yang dihadapi kedua negara," kata Juru Bicara Kemenlu Indonesia, Arrmanatha Nasir di Jakarta.

Menlu Kyang Kung-wha juga dikabarkan akan menghadiri forum Regional Training for Women on Peace and Security di Jakarta, 8 April 2019. "Tapi, masih dikonfirmasi dulu sampai hari-H kedatangan," tambahnya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2VkCVJQ
April 05, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VkCVJQ
via IFTTT

Saturday, March 23, 2019

Timnas U-23 Benahi Mental Jelang Lawan Vietnam

Indonesia mendapatkan pukulan setelah takluk 0-4 dari Thailand pada laga pembuka.

REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Tim nasional Indonesia U-23 membenahi kondisi mental menjelang laga menghadapi Vietnam di Grup K Kualifikasi Piala AFC U-23 2020 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam, Ahad (23/3). Indonesia mendapatkan pukulan setelah takluk 0-4 dari Thailand pada laga pembuka, Jumat (22/3). Hasil ini membuat Indonesia harus menyapu bersih dua kemenangan sisa melawan Vietrnam dan Brunei Darussala, sambil berharap tuan rumah gagal menaklukkan Thailand pada laga terakhir.

"Mentalitas pemain harus dikembalikan agar siap untuk laga besok," ujar pelatih timnas U-23 Indra Sjafri usai memimpin latihan timnya di Kompleks Lapangan VFF, Hanoi, Vietnam, Sabtu (23/3).

Menurut Indra, kesiapan mental penting untuk pertandingan kontra Vietnam agar skuatnya mampu meraih hasil maksimal dari sang tuan rumah. Kemenangan dari partai tersebut akan membuka peluang skuat Garuda Muda lolos ke putaran final.

Selain mental, Indra Sjafri juga memberikan beberapa strategi khusus untuk membendung alur serangan lawan dan mencetak gol ketika ada peluang. "Latihan hari ini memang khusus untuk antisipasi Vietnam. Setelah itu nanti malam kami akan menganalisis bersama permainan Vietnam dan berdiskusi dengan tim pelatih," tutur Indra.

Latihan timnas U-23 dimulai pada pukul 06.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 08.00 WIB. Dalam kegiatan itu, Indra memisahkan tim menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama terdiri dari skuat inti ketika berhadapan dengan Thailand, Jumat (22/3), dan kedua para pemain yang menjadi cadangan di pertandingan tersebut.

Untuk skuat inti, diberikan materi pemulihan fisik, sementara lainnya harus menjalani latihan taktik. Setelah latihan, beberapa pemain timnas U-23 Indonesia memilih bungkam, enggan memberikan keterangan apapun kepada pewarta.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2FurRV4
March 23, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FurRV4
via IFTTT

Thursday, March 21, 2019

Titi Kamal Jatuh Cinta dengan Skenario Rumput Tetangga

Di Rumput Tetangga Titi berperan sebagai ibu rumah tangga yang ingin berkarier.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktris Titi Kamal mengaku jatuh cinta dengan skenario film Rumput Tetangga. Perannya di film tersebut diperolehnya setelah menerima tawaran Raffi Ahmad dalam pesan singkat aplikasi Whatsapp.

“Saya berperan jadi Kirana, ibu rumah tangga yang dulunya aktif berorganisasi dan bercita-cita jadi PR consultant,” ujar Titi dalam jumpa pers Rumput Tetangga di Jakarta, Kamis (21/3).

Titi mengaku langsung tertarik untuk terlibat dalam film yang diproduseri Raffi melalui rumah produksi RA Pictures. Katanya, skenario film sangat sesuai dengan kehidupan sehari-hari.

Karakter dan konflik yang muncul dalam Rumput Tetangga, menurut Titi, sekitar kehidupan ibu rumah tangga dan wanita karier. Aktris berusia 37 tahun itu memerankan tokoh Kirana yang digambarkan sebagai ibu rumah tangga dengan ambisi untuk menjadi wanita karier.

Film yang disutradarai Guntur Soeharjanto itu juga dibintangi oleh Raffi Ahmad, Donita, Gading Marten dan Tora Sudiro.

Sementara, Gisel ditunjuk sebagai penyanyi soundtrack “Yang Kumau”. Lagu itu dipopulerkan Krisdayanti dan diaransemen ulang oleh Melly Goeslaw dan Anto Hoed.

Film berdurasi 95 menit ini akan tayang pada 18 April 2019.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2WdFqxE
March 21, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2WdFqxE
via IFTTT

Friday, March 8, 2019

Keluarga Harapan Didorong Jadi Wirausaha

400 ribu penerima PKH telah memiliki usaha untuk menghidupi keluarga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Sosial sepakat menjalin kerja sama untuk menciptakan wirausaha dari kalangan keluarga harapan yang saat ini sudah mampu mandiri. Kebijakan itu menyasar 400 ribu keluarga yang saat ini telah mandiri dan lepas dari bantuan sosial yang diberikan pemerintah.

Menteri Sosial, Agus Gumiwang, menjelaskan, sejauh ini total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 10 juta keluarga. Dari jumlah itu, lanjut Agus, 400 ribu keluarga telah memiliki usaha untuk menghidupi keluarga.

Mereka mampu mendirikan usaha setelah menjalani program Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Setelah usaha berjalan dan mampu menghidupi keluarga, maka 400 ribu keluarga itu tidak lagi diberikan bantuan oleh pemerintah.

“Inilah yang kita jaga supaya yang sudah naik kelas itu tidak lagi tertarik ke bawah dan bisa menjadi pengusaha yang handal,” kata Agus di kantor Kementerian Perindustrian, Jumat (8/3).

Agus mengatakan, sebanyak 400 ribu keluarga tersebut sesegera mungkin akan mendapat pelatihan kewirausahaan. Tujuannya, agar unit usaha yang telah didirikan masing-masing dapat terus berkembang dan mampu mengakses pasar lebih luas.

Ia menyadari, berbagai program pemerintah saat ini belum tentu akan maksimal untuk mendongkrak daya hidup keluarga harapan. Apalagi di tengah era globalisasi yang demikian cepat. Oleh sebab itu, lewat kebijakan yang baru tersebut diharapkan bisa lebih memperkuat pembangunan manusia lewat pemerataan atas hak ekonomi.

“Perlu kebijakan yang lebih transformatif. Dimana, masyarakat miskin menjadi prioritas untuk supaya mereka memiliki kemampuan bersaing,” kata Agus.

Sementara itu, Agus mengemukakan, selain pendampingan 400 ribu keluarga harapan tersebut, Kemensos juga menggandeng Kemenperin untuk memberikan pelatihan kepada Keluarga Harapan lainnya yang telah mandiri karena memiliki usaha atas upaya sendiri. Pelatihan dibutuhkan agar mereka bisa meningkatkan level usaha dari mikro ke kecil dan seterusnya.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan, pihaknya memiliki unit-unit teknis dan peralatan lengkap untuk memberikan pendampingan bagi Keluarga Harapan. “Kita masuk untuk memberikan bantuan peralatan agar mereka bisa juga masuk ke era industri digital,” ujar dia.

Lebih detail, lingkup kerja sama kedua kementerian itu meliputi pertukaran data dan informasi, pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis, penyelenggaraan program berbasis digital, penyediaan akses pembiayaan, fasilitasi kemudahan bahan baku, serta kerja sama lainnya yang bisa dilakukan kedua lembaga.

Airlangga mengatakan, Kemenperin berkewajiban untuk mendorong mereka semua agar mampu mengakses permodalan dari perbankan. Dengan begitu, pengembangan usaha bisa lebih cepat dengan bantuan modal yang diberikan bank.

Adapun saat ini dari 400 ribu keluarga itu rata-rata memiliki usaha di bidang makanan dan minuman serta kerajinan tangan. Mereka akan diberikan pendampingan oleh Kemenperin selama lima tahun hingga keluarga tersebut bisa dilepas secara mandiri.

“Tentu kita lakukan evaluasi. Tujuan utamanya kan agar Keluarga Harapan bisa mandiri,” ujarnya.

Ia menuturkan, sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) saat ini menjadi salah satu penyangga ekonomi nasional di negara berkembang. Itu sebabnya, pemerintah terus melakukan upaya penguatan para pelaku IKM.

Mengutip data Badan Pusat Statistik tahun 2017, jumlah unit usaha IKM mencapai 4,49 juta dan menyerap tenaga kerja sebanyak 10,57 juta irang. IKM di Indonesia didominasi oleh sektor makanan minuman, fashion, dan kerajinan tangan.

Kurun waktu 2015-2018, Kemenperin memberikan bimbingan teknis kepada 44.294 pelaku IKM dan fasilitasi legalitas usaha kepada 11.298 IKM. Tahun ini, kata Airlangga, pemerintah menargetkan bisa menciptakan 3.000 wirausaha baru.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2UqsGDv
March 08, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UqsGDv
via IFTTT

Monday, February 25, 2019

Pengungsi Rohingya Butuh Dana

Pengungsi Rohingya butuh dana

Foto: Republika

REPUBLIKA.CO.ID, -- PBB melaporkan kebutuhan dana untuk membantu pengungsi Rohingya di Bangladesh tahun ini. Dana tersebut akan dikumpulkan bersama sejumlah organisasi nonpemerintah dengan meluncurkan Joint Response Plan (JRP)

Kebutuhan Dana Pengungsi Rohingya: 920 juta dolar AS

Alokasi Dana:
50 %: kebutuhan makanan, air, sanitasi, dan tempat tinggal

50%: kepentingan kesehatan, menajemen lokasi, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak-anak

Pengungsi Rohingya ke Bangladesh: 1,04 juta orang

Sumber: UNHCR, straitstimes

Pengolah: Kamran Dikarma/Nur Aini

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2TibWAT
February 25, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TibWAT
via IFTTT

Tuesday, February 19, 2019

Mentan Luruskan Pemberitaan Impor Pangan

Pemberitaan saat ini Indonesia masih impor dinilai keliru.

REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN -- Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, meluruskan pernyataan sejumlah tokoh di Indonesia yang menyatakan hingga kini pemerintah masih melakukan impor bahan pangan, seperti jagung dan beras. Menurutnya saat ini Indonesia justru sudah ekspor.

"Saat ini kita sudah ekspor, tetapi masih diberitakan impor," kata Mentan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa (19/2).

Ia menjelaskan, ungkapan bahwa Indonesia masih impor jelas keliru, karena saat ini pemerintah sudah banyak melakukan ekspor. Memang, sambung dia, beberapa tahun lalu, pemerintah pernah melakukan impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak, akan tetapi jumlahnya terus berkurang.

Andi menyatakan, pada 2018, impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak mencapai 180 ton berkurang 3 ribu ton dari 2017. Namun, kini impor jagung untuk pakan ternak telah dihentikan, karena sudah bisa dipenuhi oleh para petani di Indonesia.

"Termasuk para petani jagung yang ada di Madura ini," ujar Mentan.

Awal 2019, pemerintah melakukan ekspor 380 ribu ton ke Filipina dan negara lainnya dan diharapkan hingga akhir 2019 bisa mencapai 500 ribun, bahkan lebih. "Doakan saja semoga yang kita inginkan bisa tercapai," katanya.

Mentan mengaku kunjungan kerjanya ke Pamekasan, Madura, Jawa Timur kali ini karena didorong langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk meninjau Pulau Madura. "Pak Menteri tolong lihat Madura, tolong lihat langsung," ujar Mentan menirukan perintah Presiden Jokowi.

Sehingga sambung Mentan, total bantuan untuk petani di Madura sebesar Rp135 miliar. Bantuan sebesar ini untuk pertanian dan peternakan dengan harapan bisa membuahkan hasil yang lebih baik bagi masyarakat Madura.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2TTwpJi
February 19, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2TTwpJi
via IFTTT

Cina Ingin Perdalam Kerja Sama dengan Iran

Iran menjalin kerja sama dengan Cina terutama dalam perdagangan minyak.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina ingin memperdalam kemitraan strategis dengan Iran. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Dewan Negara Cina, Wang Yi ketika menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif di Beijing.

"Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memperdalam kepercayaan strategis antara kedua negara kami, dan untuk memastikan kemajuan baru dari kemitraan strategis serta hubungan bilateral yang komprehensif," ujar Wang, dilansir Reuters, Selasa (19/2).

Wang menambahkan, Cina berharap Iran dapat memainkan peran yang lebih konstruktif dalam urusan regional. Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif berada di Beijing dalam rangka mendampingi kunjungan Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani dan Menteri Perminyakan Iran, Bijan Zanganeh.

Zarif mengatakan, Cina merupakan mitra yang sangat penting bagi Iran. Apalagi, Iran merupakan pemasok minyak terbesar ke empat Cina pada tahun lalu.

"Hubungan kami dengan Cina sangat berharga. Kami menganggap kemitraan strategis yang komprehensif antara Iran dan Cina sebagai salah satu hubungan terpenting," kata Zarif.

Secara tradisional, Cina memainkan peran kecil dalam diplomasi konflik di Timur Tengah. Namun, Cina tengah berupaya untuk meningkatkan profilnya di dunia Arab. Di sisi lain, Cina harus memiliki peran yang baik karena mempunya hubungan dekat dengan musuh regional Arab Saudi, yakni Iran.

Pendekatan Cina dengan Arab Saudi ditandai dengan kedatangan Raja Salman pada 2017. Kemudian, Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman dijadwalkan tiba di Cina pada akhir pekan ini.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2BJSX8e
February 19, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2BJSX8e
via IFTTT