Smesco Ramadhan Fair Diskon Pakaian Muslim Hingga 50 Persen

Smesco Ramadhan Fair gelar diskon pakaian muslim dan aksesoris etnik hingga 50 persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang Idul Fitri, Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) atau Smesco Indonesia yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan menggelar Smesco Ramadhan Fair.

Melalui kegiatan tersebut Smesco melakukan program diskon hingga 50 persen. Program diskon yang sudah berlangsung dari tanggal 15 Mei sampai dengan 4 Juni 2019 ini dijamin bakal seru karena bisa menjadi rujukan bagi para penikmat fashion untuk memadukan busana yang akan menjadi pilihannya. 

“Dengan memanfaatkan momentum Ramadhan ini kami berharap program promo ini bisa meningkatkan penjualan produk unggulan UKM yang ada di Smesco Indonesia,” kata Direktur Utama Smesco Indonesia, Emilia Suhaimi berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Rabu (22/5). 

Menurut Emilia, program pesta diskon tersebut berlaku untuk sejumlah produk unggulan. Contohnya, baju muslim khas palembang, jilbab, peci rajut, peci aceh, baju koko makanan kering dari berbagai provinsi, syal, sarung dan mukena. Produk unggulan tersebut berasal dari UKM binaan Smesco Indonesia dari berbagai daerah di Tanah Air.

“Harga, baik itu murah dan mahal, adalah cara bertukar nilai. Setiap nilai memiliki strategi distribusinya masing-masing agar mampu memberikan keuntungan maksimal. Begitu pula harga murah. Tapi harga murah bukan berarti murahan,” papar Emilia.

Emilia menambahkan, Smesco Indonesia yang dikelolanya tersebut memang memberikan kesempatan bagi UKM binaan untuk lebih dekat dengan pelanggannya. Para pelaku UKM binaan Smesco Indonesia pun kian kreatif untuk berinovasi, berkarya, dan berpromosi agar produk yang dihasilkan bernilai jual tinggi. 

“Jadi saya harapkan teman-teman UMKM juga ikut mempromosikan event ini. Karena dampaknya juga akan dirasakan UMKM juga. Ketika banyak yang berkunjung kesini, pasti mereka akan membelanjakan uangnya untuk persiapan lebaran nanti,” ujar Emilia.

Ketika melihat kata diskon atau sale, yang ada di benak kita tentu bisa belanja sepuasnya. Sebab harga barang yang diincar jauh lebih murah. Terlebih di saat menjelang lebaran seperti ini. Hampir semua toko berlomba-lomba memberikan diskon besar-besaran. Tak terkecuali Smesco Indonesia.

Smesco Indonesia dikenal sebagai pusat pemasaran dan promosi produk unggulan UKM dari belahan nusantara. Smesco Indonesia bahkan menjadi miniatur Indonesia dalam bidang kerajinan baik fashion, alas kaki hingga kuliner. Semua produk unggulan yang terdisplay di sana dijamin kualitasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2M2OxBf
May 22, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2M2OxBf
via IFTTT

Jokowi: Penangkapan Teroris untuk Keamanan Negara

Densus 88 menahan 29 jaringan Jamaah Ansharut Daulah selama Mei 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpendapat, penangkapan terduga pelaku teroris oleh aparat keamanan merupakan hal wajar. Penangkapan terduga teroris tersebut, kata dia, untuk menjaga keamanan negara.

"Ya namanya teroris ya ditangkap, teroris kok, ya ditangkap. Masa dibiarkan. Kan dalam keamanan negara kan," ujar Jokowi usai berbuka puasa bersama Partai Golkar di Hotel Sultan, Ahad (19/5).

Sebelumnya, tim Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap 68 terduga pelaku terorisme jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sepanjang 2019. "Kami melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 68 tersangka," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M Iqbal.

Dari total tersangka tersebut, Densus 88 telah menahan sebanyak 29 jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) selama Mei 2019. M Iqbal mengatakan, penangkapan pada Mei ini menjadi angka penangkapan paling banyak.

Pada Januari 2019, terdapat empat terduga teroris yang ditangkap. Kemudian pada Februari, satu teroris ditangkap. Pada Maret, polisi menangkap 20 tersangka dan pada April sebanyak 14 terduga teroris ditangkap.

Dari 29 terduga teroris yang ditangkap selama Mei, sebanyak 18 di antaranya ditangkap di Jakarta, Bekasi, Karawang, Tegal, Nganjuk, dan Bitung. Sementara itu, 11 tersangka lain diciduk di Jakarta, Grobogan, Sukoharjo, Sragen, Kudus, Jepara, Semarang, dan Madiun. Mereka disebut telah mengikuti pelatihan di dalam negeri dan selanjutnya berangkat ke Suriah sebagai foreign terrorist fighter (FTF).

Para terduga teroris tersebut juga diduga akan melakukan aksinya dengan memanfaatkan momen pengumuman hasil perhitungan resmi pemilu 2019 oleh KPU. "

Keterlibatan tersangka kelompok JAD, yaitu menyembunyikan DPO JAD di Lampung, merencanakan aksi amaliyah atau teror dengan menyerang kerumunan massa pada 22 Mei mendatang dengan menggunakan bom," ujar Iqbal.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WVnp8e
May 19, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WVnp8e
via IFTTT

Persib Usung Konsep Sederhana untuk Peluncuran Tim

Ini juga menjadi kali pertama Persib melakukan peluncuran tim di hotel.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Persib Bandung akan menggelar peluncuran tim di Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (11/5). Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, konsep sederhana dibuat untuk peluncuran ini.

Penanggungjawab acara Budi Bram Rahman mengakui waktu acara yang bertepatan dengan bulan Ramadhan membuat konsep berbeda di tahun sebelumnya. Ini juga menjadi kali pertama Persib melakukan peluncuran tim di hotel.

"Kalau tahun lalu kan launching sekalian peresmian gedung Graha Persib yang baru. Tahun ini, kami lebih fokus pada pengenalan tim, sponsor, dan jersey baru," kata Bram di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jumat (10/5).

Bram membeberkan Persib tidak akan memberi kejutan. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya seperti kedatangan pemain anyar.

"Tidak ada yang kami sembunyikan juga, yang pasti lebih sederhana karena tempat juga lebih terbatas," katanya.

Tahun ini pula, Bobotoh tidak bisa melihat secara langsung pemain kecintaannya. Kapasitas hotel memang tidak memungkinkan untuk datangnya Bobotoh.

"Kami menggunakan ballroom hotel, tidak banyak undangan juga yang kami sebar, makanya hanya perwakilan Bobotoh saja yang hadir. Memang kami batasi khusus yang diundang," kata Bram.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PZcBDq
May 10, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PZcBDq
via IFTTT

Caleg di Australia Unggah Video Bernada Islamophobia

Caleg di Wilayah Australia Utara ini membagikan video di akun Facebook-nya

Seorang calon legislatif dari Partai Liberal Negara (CLP) untuk daerah pemilihan Lingiari di Wilayah Utara Australia (NT), Jacinta Price mengunggah sebuah video dari komentator keturunan Suriah-Amerika yang menggambarkan budaya Islam sebagai "barbar" dan "primitif" di halaman Facebook pribadinya.

Unggahan kontroversial caleg CLP di Facebook:

• Wafa Sultan membuat komentar tentang Islam dan Muslim dalam wawancaranya tahun 2014 dengan Al Jazeera
• Dia mengklaim bahwa dunia melihat perselisihan antara "budaya Barat" dan "keterbelakangan dan ketidaktahuan kaum Muslim"
• Seorang juru bicara Country Liberals mengatakan Jacinta Price membagikan video itu sebagai bagian dari kampanyenya "menentang penggunaan agama atau budaya untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan"

Calon legislatif (caleg) CLP itu membagikan video di akun Facebook-nya pada tahun 2014, tetapi tidak mengomentarinya atau mendukungnya.

Unggahan itu masih muncul secara publik di profil Facebook pribadinya, di mana Jacinta Price menggunakan nama Nampin MacGregor.

sebuah Video, yang mengklaim mengandung "kebenaran apa adanya tentang Islam", menampilkan Wafa Sultan - seorang psikolog - yang berbagi pandangannya tentang apa yang ia lihat sebagai sifat destruktif dari peradaban Islam.

Dalam video itu, Dr Sultan membandingkan bagaimana orang Yahudi dan Muslim menghadapi kesulitan, dengan mengatakan "hanya orang Muslim yang mempertahankan kepercayaan mereka dengan membakar gereja, membunuh orang dan menghancurkan kedutaan besar".

Dia juga mengklaim dunia sedang menyaksikan pertikaian antara "budaya Barat" dan "keterbelakangan dan ketidakpedulian kaum Muslim".

Video online tersebut berasal dari Lembaga Penelitian Media Timur Tengah (MEMRI) yang kontroversial, dan menampilkan cuplikan Dr Sultan berbicara kepada jaringan berita Al Jazeera.

Dr Sultan adalah tokoh yang memecah-belah, tetapi namanya masuk dalam daftar orang paling berpengaruh di Time Magazine pada tahun 2006, ia digambarkan sebagai "gadis Islam nakal". Dia menyebut dirinya sebagai seorang Muslim yang tidak percaya pada Islam.

Presiden CLP Ron Kelly mengonfirmasi bahwa halaman Facebook itu milik Jacinta Price, dan dia membagikan videonya, tetapi dia tidak berkomentar lebih lanjut.

Jacinta Price telah dihubungi untuk memberikan komentar tetapi tidak menanggapi permintaan wawancara.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara CLP mengatakan: "Jacinta Price telah lama berkampanye menentang penggunaan agama atau budaya untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan dan ini adalah satu-satunya motivasi untuk berbagi wawancara Al Jazeera tentang Dr Sultan lima tahun lalu."

Kukuhkan 'pandangan membenci'

Dewan Imam Nasional Australia mengutuk video tersebut.

"Video itu jelas-jelas islamiofobik. Itu menjelekkan dan menjelekkan sekitar 1,6 miliar Muslim di seluruh dunia dan sepenuhnya menolak agama dan kepercayaan mereka," kata juru bicara Bilal Rauf dalam sebuah pernyataan.

"Itu dilakukan dengan cara yang menimbulkan kebencian terhadap Muslim dan Islam.

"Ini sangat memprihatinkan bahwa video seperti itu dibagikan oleh seorang caleg yang mencari jabatan publik dalam kapasitas perwakilan."

Rauf mengatakan video seperti itu bisa sangat merusak, ia merujuk pada pembunuhan massal 50 orang di masjid-masjid di Christchurch pada bulan Maret.

"Video dan materi seperti ini, yang menjelekkan dan menjelekkan Muslim Australia serta agama dan kepercayaan mereka, sangat berbahaya," katanya.

"Video semacam ini juga akan semakin meneguhkan mereka yang memiliki pandangan kebencian dan berpotensi mendorong mereka untuk bertindak berdasarkan pandangan itu untuk menyebabkan cedera dan bahaya."

Dia menyerukan saling menghormati dan peduli di seluruh masyarakat Australia yang beragam, dan menyerukan kepada mereka yang berada di posisi kepemimpinan dan di kantor publik "untuk tidak bertindak dengan cara yang berkontribusi terhadap perpecahan, kebencian dan fitnah dari setiap komunitas tertentu dalam masyarakat kita".

Menjelang Pemilu 18 Mei mendatang, jejak digital sejumlah politisi di Australia menjadi sorotan. Beberapa caleg yang kedapatan pernah mengunggah materi bernada anti Islam di media sosial mereka telah menuai kecaman dan mundur atau dibatalkan pencalonannya.

Simak beritanya dalam bahasa Inggris disini.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HcHBNu
May 09, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HcHBNu
via IFTTT

KPK Cabut Pembantaran, Romi Enggan Terangkan Sakitnya

KPK memperpanjang masa penahanan Romi hingga 40 hari ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) langsung memperpanjang masa penahanan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) selama 40 hari ke depan usai pembantarannya dicabut. Selama hampir empat jam, tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama itu menjalani perpanjangan penahanan.

"Ya tadi perpanjangan penahanan, tidak diperiksa," ungkap Romi di Gedung KPK Jakarta, Jumat (3/5).

Saat ditanyakam ihwal kesehatannya, Romi mengaku sudah lumayan membaik. Namun, ia enggan menjelaskan penyakit apa yang ia derita.

"Sudah cukup ya, tanya dokter saja," ucapnya singkat.

Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Romi, Maqdir Ismail mengatakan, usai pembantarannya dicabut, kondisi Romi masih belum terlalu sehat. Romi, sambung Maqdir, juga akan menjalani sidang praperadilan pada Senin (6/5) pekan depan.

"Nanti Senin mulai sesuai penetapan hakim. Tentu harapkan tidak ada (penundaan), karena pemeriksaan perkara praperadilan itu cepat,"kata Maqdir.

Sejak dibantarkan, Selasa (2/4) KPK tidak mengungkapkan secara pasti penyakit yang diderita Romi. Menurut Febri, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter KPK, Romi membutuhkan perawatan intensif. Kondisi Romi sast itu tidak memungkinkan menjalani rawat jalan di Rutan KPK.

Romi mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Sidang telah digelar pada Senin (22/4) lalu, namun KPK meminta hakim menunda sidang praperadilan Romi karena terdapat sejumlah hal yang perlu dikoordinasikan Biro Hukum KPK dalam menghadapi gugatan Romi. Termasuk dengan menyiapkan bukti-bukti yang relevan untuk membantah argumentasi Romi.

KPK sebelumnya menyatakan telah mengantongi bukti-bukti aliran dana suap yang diterima oleh mantan Ketua Umum PPP itu dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. Diduga aliran dana suap ke Romi, terkait suap jual beli jabatan di Kemenag.

KPK telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Diketahui, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

In Picture: Romi Kembali Jalani Pemeriksaan di KPK

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PK9Eqb
May 03, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PK9Eqb
via IFTTT

Cak Nanto Instruksikan Kokam Peduli Korban Banjir

Kokam berkoordinasi dengan pemda setempat untuk membantu penanganan banjir.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PPPM) Sunanto selaku Panglima Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) menyerukan kepada seluruh anggota Kokam seluruh Indonesia untuk turun membantu masyarakat korban banjir.

Himbauan ini disampaikan Cak Nanto, sapaan akrabnya, seiring dengan tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir dan menyebabkan banjir di berbagai daerah. 

Cak Nanto meminta Kokam berkoordinasi dengan Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah (MDMC), pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas sosial dan instansi-instansi terkait untuk menangani permasalahan banjir.

"Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menginstruksikan kepada seluruh anggota Kokam berkoordinasi dengan pemda setempat untuk membantu penanganan banjir. Utamanya di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan banjir tinggi," kata Cak Nanto, Senin (29/4).

Dengan tingginya curah hujan, sangat dimungkinkan terjadi banjir. Apalagi jika intensitas hujan terus-menerus. Seluruh anggota Kokam diminta untuk bersama-sama melakukan antisipasi dari dampak banjir dan hal-hal yang tidak diinginkan. 

"Terjun langsung menangani dampak korban banjir ini misi mulia. Misi kemanusiaan semata untuk membantu sesama, membantu masyarakat tanpa pandang dia (korban banjir) milih Jokowi atau Prabowo," ucapnya.

Cak Nanto juga menyampaikan komitmen Kokam untuk selalu mengambil peran dalam setiap bencana di Tanah Air sebagai bentuk cinta negeri dalam bingkai misi kemanusiaan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2XYNvax
April 29, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2XYNvax
via IFTTT

Pemerintah Tetapkan Jam Kerja ASN Selama Bulan Puasa

Pemerintah mengatur jam kerja ASN selama puasa minimal 32,5 jam per pekan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat telah menetapkan aturan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadhan 1440 H kali ini. Dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerja ditetapkan pukul 08.00 hingga 15.00 untuk Senin-Kamis, dengan waktu istirahat diberikan pukul 12.00 - 12.30.

Sementara itu, setiap Jumat, jam kerja ASN bermula pada pukul 08.00 hingga 15.30 sore dan waktu istirahat pukul 11.30 sampai 12.30. Ketentuan itu merupakan amanat dari Surat (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H, yang di dalamnya mengatur jam kerja ASN, baik bagi instansi yang memberlakukan hari kerja Senin-Jumat atau Senin-Sabtu.

Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, jam kerja berlaku sepanjang pukul 08.00 hingga 14.00 untuk Senin-Kamis dan Sabtu dengan waktu istirahat selama 30 menit terhitung pukul 12.00. Hari Jumatnya, jam kerja dimulai pukul 08.00 hingga 14.30 dengan waktu istirahat antara 11.30 sampai 12.30.

Disebutkan dalam surat edaran ini, jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,5 jam per pekan. Surat itu diteken Syafrudin tanggal 16 April lalu.

"Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat," bunyi aturan ini, dikutip laman resmi setkab.go.id, Ahad (28/4).

Surat Edaran Menteri PANRB itu ditujukan kepada sejumlah instansi, termasuk Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Para kepala lembaga pemerintah nonkementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para pimpinan lembaga penyiaran publik, para gubernur, dan para bupati serta wali kota juga diminta untuk menyesuaikan jam kerja ASN di bawahnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GOxMVF
April 28, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GOxMVF
via IFTTT

Pemerintah Diminta Fasilitasi Pekerja Korban PHK di Yogya

Buruh meminta pemerintah fasilitasi korban PHK karena tidak diberikan pesangon

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta Kirnadi meminta pemerintah memfasilitasi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Alasannya menurut dia karena masalah PHK masih sering terjadi di Yogyakarta.

Bahkan, beberapa diantaranya ada yang tidak diberikan pesangon setelah di PHK. "(Pengaduan banyak) Soal PHK tidak terbayarkan walaupun sudah diputus oleh pengadilan. Itu sampai hari ini cukup banyak," kata dia  yang juga Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta, Kirnadi saat dikonfirmasi, Ahad (6/4)

Namun, ada beberapa kasus di mana pemerintah tidak memfasilitasi pekerja yang bermasalah di DIY. Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menyebut masih ada enam laporan di 2018 yang belum terselesaikan terkait masalah ini. 

"Karena ini sudah proses hukum kadang pemerintah lari dari tanggung jawab. Yang kami tuntut, selama di PHK pemerintah harus memfasilitasi agar mereka bisa menyambung hidupnya, karena mereka punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya," ujarnya. 

Ia menjelaskan, banyak persoalan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah. Padahal, laporan yang diterima oleh pihaknya sendiri telah disampaikan ke pemerintah DIY dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY. 

Permasalahan ini tidak hanya terkait pesangon yang belum dibayarkan setelah PKH saja. Namun, upah yang di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dan uang lembur yang tidak dibayar hingga jaminan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan pun tidak dibayarkan. 

"Di Bantul problem hak normatif yang juga tidak terselesaikan oleh pemerintah. Di Sleman juga sama, ada yang tiap hari lembur tidak dibayar upah lembur, sebagian ada yang belum ikut Jamsostek, paling banyak itu," ujarnya. 

Ia menjelaskan, dari enam laporan yang belum terselesaikan di 2018 itu merupakan laporan dari pekerja perusahaan yang memiliki karyawan sekitar 600 orang. Sementara, di 2019 pihaknya baru menerima dua laporan.

Seperti diketahui, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo mengatakan, permasalahan terkait ketenagakerjaan masih sering terjadi di DIY. Bahkan, penyelesaian masalah ini terkendala karena aturan kerja yang tidak dicantumkan secara jelas oleh perusahaan. 

"Permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan kalau masing-masing perusahaan sudah ada peraturan perusahaan. Tapi ada perusahaan yang belum mencantumkan (peraturan) secara jelas," kata Ari. 

Ia menjelaskan, penanganan yang bisa dilakukan oleh Disnakertrans DIY hanya secara normatif dengan melakukan klarifikasi dan mediasi. Yang mana, mempertemukan antara pekerja yang mengajukan aduan dan pihak perusahaan yang bersangkutan. 

Setelah itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan berdasarkan klarifikasi yang didapat baik dari pekerja maupun perusahaan. Tentunya, pemeriksaan juga dilakukan bedasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati di awal penandatanganan kontrak. 

"kita melalui PKB, kalau ini sudah dibuat maka sudah jelas. Karena PKB sudah mencantumkan hak dan kewajiban," ujarnya. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WTDj2y
April 07, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WTDj2y
via IFTTT

Lil'li Latisha Digaet Jadi Captain Produk Fesyen

Enam remaja putri berprestasi ditunjuk menjadi captain produk fesyen asal AS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lini fesyen anak perempuan asal Amerika Serikat (AS), Justice, mengumumkan peluncuran komunitas berbasis pelanggan pertama di Indonesia. Komunitas itu bernama Live Justice Club.

Dikutip dari rilis pers yang diterima Republika, Justice hendak memperluas jangkauan setelah enam tahun beroperasi. Alih-alih hanya melayani pelanggan di toko, Justice tertantang untuk lebih dekat dengan pasar yang disasar.

"Pelanggan kami adalah kategori umur yang aktif dan senang berekspresi. Live Justice Club ini adalah bukti komitmen kami untuk selalu dekat dan menjangkau para pelanggan," kata kata Senior Brand Manager Justice Indonesia, Anindya.

Justice juga menunjuk enam remaja putri berprestasi (Captain) yang dianggap dapat merepresentasikan tiap kategori. Mereka adalah Lil'li Latisha, Marcha Sharapova, Jane Callista, Kimberly Dawn Martin, Elvira Gwynn, dan Almeyda Nayara.

Berbagai keuntungan menjadi bagian dari komunitas adalah berkesempatan mengikuti berbagai kegiatan. Ada acara bincang santai bersama para ahli mengenai persiapan menjadi remaja putri dan mengenal perubahan biologis pada tubuh.

"Berbagai aktivitas menarik lain seperti kelas menari, memasak, prakarya mandiri, blogging, dan video editing. Komunitas ini dapat menjadi tempat berbagi tips-tips fesyen bersama teman sebaya," ujar Anindya.

Tujuan lain yang ingin dicapai melalui Live Justice Club adalah memberikan refleksi nilai-nilai hidup bagi pelanggan yang akan memasuki tahap remaja. Komunitas diharapkan bisa membangun kepercayaan diri untuk menjadi sosok yang mereka inginkan. 

Dalam komunitas ini, Justice menetapkan enam kategori yang disesuaikan pada nilai yang diusung. Kategori itu adalah Live Positively, Live Active, Live Together, Live Smart, Live Creatively, dan Live Connected.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Trg8ug
March 24, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Trg8ug
via IFTTT

Debat Cawapres, BPN: Akan Memberi Solusi Pembangunan SDM

Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki

EMBED SHARE

Revolusi mental sudah dinilai tidak seperti yang direncanakan sejak awal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang debat cawapres, Badan Pemenangan Nasional (BPN) mengingatkan tentang revolusi mental. Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo-Sandiaga akan menawarkan pembangunan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), yang selama ini dinilai kurang pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dahnil mengatakan, selama ini revolusi mental sudah tidak seperti yang direncanakan sejak awal.

Selain itu, BPN juga tentunya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Berikut video lengkapnya.

Videografer | Havid Al Vizki     Video Editor | Fian Firatmaja

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Revolusi mental sudah dinilai tidak seperti yang direncanakan sejak awal.

Petugas mengaku tak bisa mengangkut sampah karena TPA Burangkeng ditutup

Arahan tersebut bersifat tertutup bagi awak media.

Debat cawapres.

Gerindra akan menuntut link-link yang mencoba melakukan kampanye hitam memfitnah.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2JmnJdI
March 17, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2JmnJdI
via IFTTT

Darmayanti Lubis Ajak Milenial Jadi Motor Penggerak Kemajuan

Darmayanti meminta milenial bisa menciptakan pekerjaan bukan lagi pencari kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmayanti Lubis mengajak kaum millenial Medan menjadi motor perubahan pembangunan bangsa. Ia meminta anak-anak muda jadi bagian dari generasi yang siap dan tangguh dalam menghadapi era globalisasi, dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan (job creator) bukan sebagai pencari kerja (job seeker).

Hal itu diungkapkan Darmayanti saat menjadi pembicara dalam acara Dialog Publik “Membangun Generasi Millenial Indonesia Melalui Pendidikan Moral dan Etika" di Aula Universitas Al Washliyah, Medan, Jumat (15/3). Menurut senator Sumatera Utara ini,  mahasiswa saat ini tidak bisa hanya diarahkan menjadi pencari kerja namun harus mampu menjadi pembuka lapangan pekerjaan.

"Karena mahasiswa sebagai kaum millenial saat ini punya tantangan yang besar, bukan sebagai pencari kerja tapi harus berani menciptakan lapangan kerja,“ ucapnya seperti dalam siaran pers.

Menurutnya saat ini lapangan pekerjaan terbatas sedangkan jumlah tenaga kerja terus tumbuh. Sehingga kebutuhan lapangan kerja tidak berbanding lurus dengan jumlah lulusan kerja, hal itu yang akan menimbulkan jumlah pengganguran makin tinggi.

Untuk menghadapi keterbatasan ketersediaan lapangan kerja, Darmayanti mengajak kaum millenial mulai membuka lapangan pekerjaan di sektor kewirausahaan. Idealnya dalam suatu negara, kata Darmayanti, persentase masyarakat yang bergerak di dunia wirausaha adalah dua persen dari jumlah penduduk, karena kewirausahaan adalah motor penggerak ekonomi sebuah negara. Indonesia, menurut Darmayanti masih jauh dari target itu.

Meskipun begitu tren minat generasi muda untuk menjadi wirausaha mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan. Darmayanti mencatat khusus untuk industri kreatif, data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat besarnya potensi ekonomi kreatif untuk berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan nilai ekspor.

Pada tahun 2013 ekonomi kreatif mampu berkontribusi 7,05 persen terhadap PDB Nasional. Menyerap 11,91 juta tenaga kerja atau 11 persen dari total tenaga  kerja nasional, serta menciptakan 5,4 juta usaha kreatif yang sebagian besar adalah Usaha Kecil Menengah (UKM).

Lebih lanjut, Darmayanti menjelaskan, masalah sumberdaya Indonesia perlu menjadi perhatian semua. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah dan perguruan tinggi berkemas untuk meregenerasi bibit unggul bangsa.

“Maka menurut kami untuk mendorong ataupun memproduksi generasi penerus, perlu optimalisasi dalam mendudukan pendidikan karakter maupun pendidikan kejuruan atau vokasi bagi generasi kita,” ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Darmayanti juga menyoroti peran umat dalam ikut serta membangun bangsa melalui pendidikan yang bertakwa dan bermoral serta beretika. Sehingga generasi millenial yang dihasilkan tidak hanya berwawasan global tetapi memiliki sikap jujur dan bertoleransi terhadap kelompok lain.

“Dalam rangka menjaga keutuhan dan kebesaran umat maka perlu kita bergandengan tangan untuk terus-menerus memberikan spirit dan mendorong terbentuknya karakter bagi generasi bangsa. Sehingga apa yang kita cita-citakan dapat menjadikan yang terbaik bagi umat,“ ujar Wakil Ketua II DPD RI ini.

Acara yang dihadiri seratusan mahasiswa univeritas Al Washliyah ini juga menghadirkan pembicara lainnya yaitu Rektor Universitas Washliyah Medan Jamaludin Marpaung MA, dan Rahmayati, yang mewakili Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2O5s57B
March 15, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2O5s57B
via IFTTT

KPK Bawa Romi ke Jakarta

Total ada lima orang yang dibawa ke Jakarta usai OTT di Jatim.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan tim penindakan KPK sudah membawa enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy atau yang biasa dipanggil Romi dan pejabat Kementerian Agama. KPK sebelumnya menangkap Romi dengan 4 orang lainnya yang terdiri dari sejumlah unsur, salah satunya pejabat Kemenag.

Romi dan lainnya ditangkap saat sedang melakukan transaksi suap. Namun, usai menjalani pemeriksaan awal di Polda Jatim, KPK memutuskan membawa satu orang lain yang diduga terlibat. Sayangnya, Febri tak merinci identitas dan peran orang tersebut.

"Tim KPK sedang dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta melalui jalur udara, rencana dibawa enam orang ke kantor KPK untuk proses lebih lanjut" kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Jumat (15/3).

Romi dan empat orang lainnya ditangkap KPK di Jawa Timur. Kelimanya diduga melakukan suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama baik di pusat ataupun di daerah.

Selain menangkap kelimanya, tim KPK juga mengamankan sejumlah uang dengan pecahan seratus ribu rupiah. Uang itu diduga bagian suap atau fee atas pengaturan jabatan tersebut.

Saat ini, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari mereka. Detail ihwal kasus ini akan diumumkan pimpinan KPK dalam konferensi pers yang bakal digelar malam ini ini atau besok pagi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FedELS
March 15, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FedELS
via IFTTT

Indra Sjafri Pastikan 22 Pemain untuk Kualifikasi AFC U-23

Indra akan memilih satu pemain lagi untuk menyelesaikan daftar 23 pemain.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelatih timnas Indonesia U-23 Indra Sjafri sudah memilih 22 pemain menjelang kualifikasi piala Asia U-23 di Vietnam, 22-26 Maret mendatang. Dalam dua hari, Indra akan memilih satu pemain lagi untuk menyelesaikan daftar 23 pemain yang akan dibawa ke Vietnam. 

Namun, ia masih merahasiakan satu pemain untuk melengkapi skuat terbaiknya. Nama pemain seperti Egy Maulana Vikri dan Ezra Walian yang saat ini sedang berkarir di Eropa. Dikabarkan, Egy Maulana Vikri akan tiba di Indonesia pada Selasa (12/3) malam dan akan bergabung dengan timnas.

"Saya dua hari ini akan memastikan 23 pemain. Siang tadi sudah dapat 22 pemain, saya belum bisa pastikan satu pemain lagi," kata Indra di Stadion Madya, Selasa (12/3).

Indra mengatakan, pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang akan merilis daftar nama pemain yang akan dibawa Indra Sjafri. "Nanti Pak Gatot (Sekretaris Kemenpora) yang rilis," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TzywWA
March 12, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TzywWA
via IFTTT

Perseru Serui Siap Sajikan Sepak Bola Terbaik Lawan Persib

Perseru Serui akan menghadapi Persib Bandung pada laga terakhir Grup A Piala Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Perseru Serui akan menghadapi Persib Bandung pada laga terakhir Grup A Piala Presiden 2019 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (12/3). Hasil apa pun tidak akan berpengaruh pada kedua tim yang sudah dipastikan tidak lolos ke delapan besar.

Pelatih Perseru Serui I Putu Gede sadar akan hal itu. Laga ini akan menjadi tontonan hiburan biasa, namun dia menjamin pertandingan akan tetap berjalan alot.

"Makanya kalau sudah dibilang hiburan ini kami akan berikan yang terbaik, tidak asal-asalan," kata Putu, Senin (11/3).

Dia ingin pemain dapat menunjukkan yang terbaik dalam gim ini. Karena bisa jadi, ini akan menjadi laga terakhir mereka bagi Perseru.

"Karena pertandingan tidak menentukan dianggap biasa. Jadi saya pikir kalau besok tetap fokus tetap konsentrasi," terangnya.

Rumor berkembang bahwa Perseru akan merger dengan Lampung United. Putu mengaku belum tahu nasib para pemain saat ini.

"Kalau pemain ini sudah beberapa yang kami ajukan. Terakhir Piala Presiden. Setelah ini kami serahkan ke yang akan menangani nanti," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TAShNK
March 11, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TAShNK
via IFTTT

TKN Sebut Survei Polmark tidak Progresif

Polmark merupakan lembaga survei yang kredibel, tetapi jangan salah membaca hasil.

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Lukman Edy menanggapi hasil survei dari lembaga Polmark Indonesia yang menyebut capres nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin hingga Februari 2019 cenderung stagnan. Lukman menyebut survei yang dilakukan Polmark tidak mengambarkan peningkatan pemilih. 

"Angka yang mereka keluarkan adalah angka agregat. Angka yang tidak menggambarkan progresifitas," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (6/3).

Lukman menerangkan, angka agregat merupakan hasil survei yang diperoleh dari responden (sampel) daerah dalam waktu yang berbeda. Karena itu, hasil yang diumumkan Polmark tidak memperlihatkan peningkatan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin selama proses kampanye.

Politikus PKB ini menjelaskan, survei yang bisa memperlihatkan hasil peningkatan maupun penurunan adalah survei yang dilakukan didalam suatu daerah dan dilakukan dengan waktu yang sama. Kendati demikian, menurutnya, Polmark merupakan salah satu lembaga survei yang kredibel. 

Namun, Lukman mengimbau agar masyarakat tidak salah memahami hasil survei yang diumumkan oleh lembaga riset. "Jangan salah membaca survei PolMark," kata dia.

Sebelumnya, Polmark mengumumkan hasil survei yang dilakukan pada kurun waktu Oktober 2018 hingga Februari 2019 meliputi 73 daerah pemilihan (dapil) dari total 80 dapil di seluruh Indonesia. Dari survei tersebut, Jokowi-Ma'ruf elektabilitasnya pada angka 40,4 persen.

Capres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga memperoleh suara sebesar 25,8 persen. Sisanya sebesar, 33,8 persen merupakan undecided voter atau pemilih yang belum menentukan pilihan. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2XHCN8X
March 06, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2XHCN8X
via IFTTT

Penerapan SPP SMA/SMK Gratis di Jatim Mulai Juli

Pemprov akan memberikan sumbangan dengan nominal sama untuk SMA di Jatim.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, penggratisan SPP SMA dan SMK Negeri di Jatim akan mulai diterapkan pada Juli 2019. Namun demikian, gratis yang dimaksud Khofifah, bukan berarti siswa tidak memiliki kewajiban membayar uang SPP sama sekali.

Namun, kata dia, sifatnya seperti sumbangan yang diberikan dengan nominal sama kepada stiap SMA dan SMK Negeri di Jatim. Artinya, gratis secara full atau tidaknya, bergantung pada nominal SPP yang ditentukan di sekolah-sekolah dimaksud.

"SPP gratis SMA SMK negeri dan swasta ini kan indeksnya tidak sama, tergantung dari kemahalan setempat," kata Khofifah usai mengikuti Sertijab di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (18/2).

Khofifah mencontohkan, misalnya sumbangan dari Pemprov senilai Rp 150 ribu, lalu, SPP di satu sekolah mencapai Rp 200 ribu, maka sisanya yang Rp 50 ribu menjadi tanggungan orang tua murid. Namun, jika uang SPP yang diterapkan satu sekolah Rp 150 ribu, atau di bawah itu, maka sang siswa bisa gratis secara penuh.

"Misalnya dari bantuan SPP Pemprov, kita ambil contoh katakan seandainya Surat Edaran Gubernur di Surabaya menyebut SPP swasta di Surabaya itu Rp 200 ribu katakan ternyata bantuan SPPnya dari Pemprov Rp 150 ribu, maka orang tua murid masih punya tanggungan Rp 50 ribu," ujarnya.

Sebelumnya, Khofifah juga menjanjikan seragam gratis bagis siswa-siswi SMA dan SMO di Jatim. Dia pun menegaskan, seragam gratis tersebut akan diberikan kepada seluruh siswa baru SMA dan SMK. Karena memang hal tersebut menjadi hak setiap siswa.

"SMA SMK negeri maupun swasta akan mendapatkan seragam gratis, kita koordinasi dengan Pak Emil, kemudian dengan Pak Dinas Pendidikan," ujar Khofifah.

Jika kemudian ada SMA/ SMK Negeri tertentu yang memang mereka tidak butuh seragam gratis, atas nama keadilan hak mereka tetap akan diberikan. Khofifah pun berharap ada sister school, yang mana sekolah yang merasa mampu bisa menyumbangkan seragamnya kepada sekolah lain yang membutuhkan.

"Kita berharap bahwa mereka kemudian akan menentukan sister school, seperti kami dapat ini, tapi kami tidak butuh kemudian kami akan menyerahkan kepada mungkin sekolah SMA/SMK yang mereka sepakat," kata Khofifah.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SRZnMD
February 18, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SRZnMD
via IFTTT

AFPI Kembangkan Pusat Data Fintech

Pusat data bertujuan untuk mendata calon peminjam bermasalah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan tengah mengembangkan pusat data fintech. Pusat data ini akan menyimpan data nasabah, terutama untuk mengindikasi peminjam nakal. Jika peminjam tidak melunasi utang dalam 90 hari, maka akan tercatat pada pusat data fintech sebagai peminjam bermasalah.

"Tujuan dari pusat data Fintech adalah mengurangi risiko agar kita bisa mengetahui siapa saja calon peminjam yang memiliki pinjaman berlebih dan kemudian calon peminjam yang melewati masa pinjaman jatuh temponya," ujar Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko di Jakarta, Senin (4/2).

usat data tersebut juga untuk menambah informasi sebagai fintech guna menganalisa informasi. "Proyek (pusat data) ini sedang berjalan, proses pengembangannya sedang berjalan. Harapan kita tidak terlalu lama," kata Sunu.

AFPI juga telah membentuk komite etik yang akan mengawasi pelaksanaan kode etik operasional atau code of conduct (CoC) Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau dikenal sebagai pendanaan online. Hal tersebut akan melindungi konsumen, seperti di antaranya larangan mengakses kontak, dan juga penetapan biaya pinjaman maksimal pinjaman. Dalam kode etik tersebut, AFPI menetapkan total biaya pinjaman tidak boleh lebih dari 0,8 persen per hari dengan penagihan maksimal 90 hari.

Baca juga, Siap Tindak Anggota Bermasalah, AFPI Tunggu Data LBH

Selanjutnya, untuk memitigasi peredaran pinjaman online ilegal, Asosiasi Fintech akan menerapkan sertifikat lembaga penagihan. Di dalamnya diatur pelarangan penyalahgunaan data nasabah dan kewajiban melaporkan prosedur penagihan.

“Keberadaan komite etik dan langkah-langkah perlindungan ini sekaligus menegaskan komitmen pelaku usaha dalam menerapkan standar praktik bisnis yang bertanggung jawab untuk melindungi nasabah maupun penyelenggara. Munculnya peraturan tersebut menjadi bukti bahwa para pelaku usaha fintech P2P lending ingin membangun industri fintech dalam negeri lebih baik ke depannya," tutur Sunu.

Ketua Harian AFPI Kuseryansyah menambahkan, asosiasi pun telah menyiapkan perangkat untuk melindungi pelanggan pendanaan online. Dengan menyediakan Posko Pengaduan Layanan Pendanaan Online yang dapat diakses melalui call center maupun email. 

“Ini sebagai bukti AFPI ingin melindungi pelanggan dan ingin memajukan industri Fintech Pendanaan Online, asosiasi berinisiatif menyediakan Posko Pengaduan Layanan Pendanaan Online. Diharapkan dengan upaya-upaya ini dapat memberikan perlindungan kepada nasabah maupun penyelenggara fintech," jelasnya.

Sejak Desember 2018, sebanyak 28 pengaduan telah masuk ke AFPI lewat posko pengaduan. Dua di antara fintech yang diadukan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK (OJK) dan AFPI.

Sebagai informasi, OJK mencatat saat ini sudah ada 99 perusahaan Fintech Pendanaan yang terdaftar. Secara keseluruhan, para pelaku fintech tersebut telah melakukan layanan lebih dari sembilan juta transaksi pada lebih dari tiga juta masyarakat di Indonesia.

Masyarakat yang diberi pendanaan mayoritas mereka yang belum dapat mengakses layanan keuangan seperti bank, multifinance, yakni berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, serta UMKM. Fintech Pendanaan yang terdaftar di OJK tersebut sudah melayani pendanaan online sebanyak Rp 22 triliun per akhir 2018.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DQdhGs
February 04, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DQdhGs
via IFTTT

Sandiaga Tunaikan Sunah Nabi Sebelum Jalani Debat

Sandiaga berbuka puasa dengan tiga butir kurma dan air putih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, berbuka puasa dengan melaksanakan sunah nabi. Ia berbuka puasa dengan menyantap tiga butir buah kurma dan air putih.

"Buka puasa makan kurma tiga butir, minum air putih," ujar Sandiaga di lobi Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).

Sandiaga menambahkan, ia juga sempat memakan buah apel ketika berbuka puasa selepas waktu Maghrib tadi. Dengan menggunakan setelan jas hitam, kemeja putih, dasi merah, dan peci, ia mengaku tak ditemani oleh ibunda tercintanya, Mien Uno, di lokasi debat secara langsung.

"Bu Mien nggak (hadir)," ujar Sandiaga.

Ia mengenakan kemeja putih dan dasi berwarna merah serta senyum semringah ketika turun dari mobilnya. Sandi berada di mobil yang berbeda dengan calon presidennya, Prabowo Subianto. Mobil mereka berjalan beriringan dan turun lobi Hotel Bidakara.

Tak lama setelah kedatangan Prabowo-Sandi, pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin, juga tiba di lokasi. Pejawat yang didampingi sang istri menggunakan setelan kemeja putih dengan celana hitam.

Sebagaimana diketahui, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga akan mengikuti debat pertama di Bidakara Jakarta Selatan pada Kamis (17/1) pukul 20.00 WIB. Debat pertama mengusung tema soal hukum, hak asasi manusia (HAM), tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terorisme.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2MfqL1a
January 17, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2MfqL1a
via IFTTT

Tolak Kenaikan Tarif Kargo, Asperindo akan Lakukan Ini

Kenaikan tarif kargo tertinggi mencapai 330 persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) sebelumnya sudah sepakat menaikkan tarif pengiriman karena tarif kargo yang tinggi. Meskipun begitu, Sekretaris Jenderal Asperindo Amir Syarifudin mengatakan pada dasarnya hal tersebut merupakan bentuk penolakan kenaikan tarif kargo.

Untuk selanjutnya, Amir memastikan akan melakukan beberapa aksi sebagai bentuk penolakan kebijakan kenaikan tarif kargo tersebut. Amir mengatakan kenaikkan tarif kargo sudah berkali-kali dilakukan maskapai sejak tahun lalu.

Saat ini Asperindo telah mengirimkan surat resmi dengan Nomor 102/DPP-ASPER/X/2018 kepada Menteri Koordinator Perekonomian dengan tembusan ke beberapa kementerian dan instansi terkait. Bahkan, lanjut Amir, surat tersebut juga sudah diberikan kepada maskapai penerbangan.

“Namun, tidak ada tanggapan sama sekali,” kata Amir, Kamis (17/1).

Untuk saat ini tarif Surat Muatan Udara (SMU) dipastikan naik kembali, perusahaan yang menjadi anggota Asperindo sepakat untuk menyesuaikan tarif pengiriman. Kebijakan yang diberlakukan kepada konsumen tersebut dimulai pada Januari 2019.

Amir mengakui kebijakan tersebut berdampak kepada masyarakat sebagai konsumen, termasuk para pelaku e-commerce, dan UKM di seluruh Indonesia. Amir memastikan saat ini Asperindo sudah melakukan rapat untuk mengumpulkan data dan informasi detil dari tiap wilayah.

“Beragam aspirasi disampaikan karena kenaikan tarif kargo udara ini menimbulkan permasalahan yang berbeda-beda di setiap daerah,” ujar Amir.

Dia mengatakan kenaikan tarif kargo udara sudah sangat menekan perusahaan anggota Asperindo dari segi biaya operasional. Bahkan, kata dia, kenaikkan tertinggi mencapai 330 persen seperti yang terjadi di Sumatra Utara.

Oleh karena itu, Amir menegaskan Asperindo sepakat untuk mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan tarif kargo udara. Asperindo saat ini membentuk tim Pokja khusus yang akan fokus menangani permasalahan tersebut.

Kemudian, lanjut Amir, surat resmi ke tingkat kementerian tidak mendapatkan tanggapan. “Maka Asperindo juga sepakat untuk melakukan eskalasi dengan mengirimkan surat resmi langsung kepada Presiden Joko Widodo,” ungkap Amir.

Hal terakhir yang menjadi kesepakatan seluruh anggota Asperindo, kata dia, akan melakukan aksi nyata. Jika presiden tidak memberikan tanggapan, Amir mengatakan Asperindo akan berupaya maksimal dengan melakukan aksi stop pengiriman via kargo udara pada tanggal dan jangka waktu yang belum ditentukan dengan berbagai pertimbangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dia menilai, logistik saat ini bukan hanya terkait jalur laut dan darat namun juga udara. “Pihak yang terdampak dari kenaikan tarif kargo udara ini, bukan hanya para anggota Asperindo sebagai perusahaan jasa pengiriman ekspres dengan konsumennya yang termasuk para UKM dan pelaku e-commerce tapi juga industri dengan komoditi berupa perishable goods,” jelas Amir.

Industri yang membutuhkan pendistribusian cepat seperti industri hasil laut, pertanian, dan sebagainya berperan besar terhadap perekonomian. “Jadi, seluruh langkah yang kami jalankan juga sebagai dukungan nyata terhadap seluruh pelaku UKM, e-commerce, dan industri yang bergantung pada pengiriman via jalur udara,” ungkap Amir.

Sebelumnya, Ketua Umum Asperindo M Feriadi mengatakan Asperindo sepakat untuk menaikan tarif pengiriman atau ongkos kirim mulai Januari 2019. Selain itu perusahaan yang tergabung pada Asperindo memaksimalkan penggunaan moda transportasi lain selain pesawat.

“Kami juga merencanakan pengadaan pesawat kargo yang dapat digunakan bersama-sama,” tutur Feriadi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2swnqla
January 17, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2swnqla
via IFTTT

Koordinator Wasit Jadi Tersangka, Satgas Cari Pelaku Lain

Total ada enam tersangka yang telah ditetapkan oleh Satgas Antimafia Bola.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengungkapkan, tersangka kasus dugaan pengaturan skor bertambah satu orang. Dia adalah Koordinator Wasit Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) berinisial ML, yang diduga melakukan pengaturan skor dalam pertandingan Liga 3 antara Persibara Banjarnegara vs PS Pasuruan.

"Dan tadi malam dari lima tersangka (sebelumnya), kita menangkap satu orang lagi berinisial ML alias BM. Saat ini sedang diperiksa oleh penyidik Satgas Antimafia Bola. Jadi intinya bahwa tersangka ML alias BM ini, dia adalah staf Direktur Perwasitan PSSI,” ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Selasa (15/1).

Kemudian peran tersangka ML adalah mafia mengatur pertandingan. Artinya, saat pertandingan itu dilakukan dia yang mengatur tambahan waktu berapa, kemudian ada kartu kuning, merah atau apapun itu, semua dia yang mengatur. Dengan harapan, apa yang menjadi tujuan dia tercapai.

Untuk tersangka lainnya, dikatakan Argo, masih sedang dalam pencarian, tetapi yang sudah ditetapkan tersangka baru keenam orang ini. "Jadi yang sudah kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan, sudah ada enam tersangka. Yang empat sudah kita tetapkan sebagai tersangka yaitu perangkat dari pertandingan, pertandingan yang dilaporkan Ibu Lasmi yaitu Persibara Banjarnegara," papar Argo.

Tersangka ML merupakan orang lama di PSSI dan masih didalami lagi keterangannya, juga soal tugas dia di PSSI dan berapa uang yang diterimanya. Sebelumnya, Satgas Antimafia Bola telah menetapkan lima tersangka untuk dugaan pengaturan skor pada Liga 2 dan Liga 3 musim 2018.

Tersangka itu antara lain, Anggota Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) Johar Lin Eng, mantan Komisi Wasit Priyanto beserta anaknya Anik Yuni, anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto, serta wasit utama Liga 2 dan Liga 3, Nurul Safarid. Kelima tersangka itu dijerat dengan pasal tindak pidana penipuan atau suap, dan pencucian uang, sebagaimana diatur Pasal 378 dan Pasal 372 KUH Pidana juncto Undang-Undang Nomor 11 Taun 1980 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RN8XQc
January 15, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RN8XQc
via IFTTT