Ferdinand Respons Pernyataan Arief Poyuono Soal Demokrat

Arief mengimbau Partai Demokrat untuk keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono bukanlah orang penting yang mewakili partainya. Ferdinand menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Arief yang mengimbau Partai Demokrat untuk keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur.

"Kami melihat bagaimana Arief Poyuono ini bukan orang penting di Gerindra. Jadi dipecat atau tidak dipecat (dari partai) sebetulnya tidak terlalu berpengaruh," ujar Ferdinand saat dikonfirmasi, Senin (13/5).

Selain itu, Ferdinand menilai Arief tak berkontribusi dalam mendulang suara untuk pasangan calon nomor urut 02. Arief juga disebut bukan merupakan bagian dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Saya tidak pernah melihat Arief di Kertanegara selama proses Pemilu sebagai elite Gerindra yang memperjuangan Prabowo," ujar Ferdinand.

Kendai demikian, Ferdinand mengaku menerima permintaan maaf Partai Gerindra atas pernyataan Arief. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi Arief, dan tak mewakili Partai Gerindra ataupun Koalisi Indonesia Adil Makmur.

"Tidak apa-apa, tidak masalah, kami hormati karena itu kedaulatan Gerindra," ujar Ferdinand.

Sebelumnya, Arief mempersilakan Partai Demokrat keluar dari Koalisi Indonesia Adil-Makmur. Ia mengatakan hal itu lantaran partai berlambang bintang mercy itu tidak memiliki sikap politik yang jelas.

Selain itu, Arief buka-bukaan bahwa pihaknya menerima Demokrat atas dasar kasihan tidak mendapat kursi legislatif di Pileg 2019. Arief juga menyinggung dosa masa lalu yang melibatkan Demokrat terkait korupsi Hambalang.

"Saya tahu kok kenapa kayak undur-undur, maklum belum clear jaminan hukum dari Joko Widodo bagi keluarga SBY yang diduga banyak terlibat kasus korupsi. Kayak kasus korupsi proyek Hambalang," ujar Arief.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2E23Sve
May 13, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2E23Sve
via IFTTT

Eks Komisioner: Pengangkatan 21 Penyidik buat KPK tak Sehat

UU KPK mengakui eksistensi penyidik Polri maupun Kejaksaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menilai pengangkatan 21 penyidik baru telah memicu persoalan baru di internal KPK. Menurutnya, proses pengangkatan puluhan penyelidik menjadi penyidik KPK itu tidak sesuai prosedur. Seharusnya, pengangkatan penyidik berbasis regulasi perundangan KPK dan melalui seleksi ketat.

“Penciptaan kondisi ini menjadi tidak sehat bagi suasana kerja di internal penindakan. Agar polemik ini tidak berlarut panjang, pimpinan KPK harus cepat bersikap untuk menyelesaikan masalah ini,” kata dia dalam keterangan persnya, Kamis (9/5).

Indriyanto mengaku khawatir dengan pengangkatan  penyidik tanpa proses dan mekanisme formal akan menciptakan stigmanisasi penegakan hukum korupsi oleh KPK. Khususnya, kapabilitas penyidik dan dampaknya menimbulkan dikotomi,  stigma disharmonisasi dan diskriminasi diantara internal kedeputian penindakan.

Indriyanto menambahkan, pimpinan KPK juga sebenarnya telah memiliki jalur dan basis regulasi Peraturan Komisioner yang sudah jelas tentang tatacara prosedur pengangkatan penyidik, dan itu seharusnya tidak boleh dilanggar.

Bahkan, secara historis dan filosofi UU KPK mengakui eksistensi penyidik Polri maupun Kejaksaan dalam berpartisipasi membangun manajemen penegak hukum di kelembagaan KPK.

“Bahwa kemudian ada polemik penyidik Internal dari pegawai tetap KPK adalah suatu dinamika . Jangan dianggap sepele, karena dinamika yang ada ini seharusnya tidak boleh menimbulkan disharmonisasi,” katanya

Karena, bila terjadi disharmonisasi di antara penyidik dalam bentuk apapun, kata Indriyanto, nantinya akan berdampak pada penegakan hukum pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, sambung dia, untuk mengatasi polemik pengangkatan penyidik, pimpinan KPK harus patuh pada regulasi UU KPK dan perangkatnya.

“Juga bagaimana kebijakan tegas Pimpinan KPK menyikapi polemik ini, sepanjang kebijakan ini tidak dilakukan penyimpangan dan pengabaian garis-garis regulasi KPK yang ada,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, program mereformasi birokrasi di internal KPK sangatlah luas dan sudah berjalan cukup lama. "Pada waktu kami masuk dari 1.400 pegawai itu penindakan hanya 300 sekian, yang lainnya sisanya hanya supporting system dan pencegahan. Itu tidak ideal, sehingga saya menjanjikan 80 persen itu harus di penindakan. Kemudian kami juga yang sudah terlanjur di supporting system, yang sudah terlanjur di pencegahan itu juga harus bisa alih tugas," terang Agus.

Alih tugas ini, sambung Agus, kemudian dibuat peraturan pimpinan bahwa misalkan pegawai yang berada dalam naungan satu fungsi ditiadakam tes. Namun, harus ditingkatkan detail di identifikasi.

"Nah, kalau alih fungsi dia memang diperlukan tes. Jadi kalau dari penyelidikan ke penyidikan itu memang kalau menurut aturan itu tidak diperlukan tes karena satu fungsi,"  terangnya.

"Jadi, tidak sama sekali kalau kami mau membawa 21 penyelidik jadi penyidik itu bukan kami menari di atas gendangnya faksi yang tertentu, bukan. Ini lama, program lama," tambah Agus.

KPK sebelumnya menyatakan segera melantik 21 penyidik terpilih. Para penyidik itu dilantik usai dinyatakan lolos dari proses seleksi yang telah dilakukan KPK sejak 11 Maret lalu. KPK menyatakan para penyidik itu telah lolos seleksi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Antikorupsi selama sekitar sebulan itu, para calon penyidik dibekali sejumlah materi.

Pembekalan materi yang disampaikan oleh sejumlah sumber baik dari internal KPK ataupun eksternal seperti Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK). Materi pelatihan yang diajarkan diantaranya Hukum dan tindak pidana korupsi, Audit investigasi forensik, kemampuan investigasi, pelatihan di lapangan, e-learning, simulasi dan praktik, serta pelacakan aset.

Dian Fath Risalah

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VR7WJ2
May 09, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VR7WJ2
via IFTTT

Jelang Mudik, Rest Area 207 A Palikanci Optimalkan Layanan

Fasilitas umum yang tersedia seperti toilet dan masjid umum cukup nyaman dan bersih.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Rest area KM 207 ruas A Palikanci (Palimanan-Kanci) menjadi salah satu tempat istirahat favorit bagi para pemudik setiap tahunnya. Untuk memberi layanan optimal saat mudik nanti, PT Jasa Marga telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk pemudik.

Antara lain area pijat yang luas, toilet, mushola dan parkir gratis serta tempat makan dengan harga terjangkau. Untuk fasilitas pijat, Manager Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) 207A Dede Ahmad Nurhadi menjelaskan pihaknya selalu memberdayakan masyarakat setempat yang memang ahli memijat.

"Semua fasilitas dan layanan sudah kami optimalkan. Kami pastikan juga tidak ada pungutan liar di sini. Tapi kalau untuk pijat itu tetap bayar ya kepada pemijatnya," kata Dede kepada Republika.co.id, Selasa (7/5).

Sementara untuk mengurai kepadatan antrian di dalam rest area, nantinya manajemen juga akan melakukan rekayasa lalu lintas. Salah satu caranya dengan menambah rambu-rambu atau penunjuk arah di sekitar rest area.

"Misalnya bagi pemudik yang hanya ingin ke toilet, kami arahkan ke arah tertentu. Begitupun bagi pemudik yang ingin parkir dan istirahat, atau isi bensin kami arahkan juga. Kami harap ini bisa mengurangi antrean mobil seperti tahun lalu," kata Dede.

Selain itu, menurut Dede, pihaknya juga akan menambah stok BBM pada H-10 hingga H+10 Hari Raya Idul Fitri, sebanyak 18 persen dari realisasi tahun 2018 . Diketahui, realisasi pada H-10 dan H+10 di rest area 207 A tahun lalu mencapai 1.751.644 liter.

Untuk daya tampung, rest area 207A Palikanci dapat menampung sekitar 900 mobil dengan rincian 600 mobil berukuran kecil dan 200 mobil berukuran besar seperti truk, bus dan lainnya. "Jadi semisal posisi di dalam (rest area) sudah penuh, pasti kami tutup. Perihal ini kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian," ungkap Dede.

Saat Republika.co.id berkeliling, fasilitas umum yang tersedia seperti toilet dan masjid umum cukup nyaman dan bersih. Begitupun dengan area pijat yang cukup luas, cukup untuk puluhan pemudik.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2YbDJBH
May 07, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2YbDJBH
via IFTTT

Siapa Setan Gundul yang Dimaksud Andi Arief di Kubu Prabowo?

Andi Arief menyebut setan gundul itu memberi info sesat Prabowo menang 62 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief kembali melontarkan cicitan di akun Twitternya @Andiarief__ . Dalam cicitannya tersebut ia  mengungkapan seiring perjalanan waktu muncul elemen lain di dalam koalisi Prabowo-Sandiaga yang ia namakan 'setan gundul'.

"Dalam koalisi adil makmur ada Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Berkarya, dan rakyat. Dalam perjalanannya muncul elemen setan gundul yang tidak rasional, mendominasi dan cilakanya Pak Prabowo mensubordinasikan dirinya. Setan Gundul ini yang memasok kesesatan menang 62 persen," kata Andi Arief dalam cicitannya, Senin (6/5).

Menurutnya, Partai Demokrat hanya ingin melanjutkan koalisi dengan Gerindra, PAN, PKS, Berkarya dan Rakyat. Namun jika calon presiden (capres) Prabowo Subianto lebih memilih mensubordinasikan koalisi dengan kelompok 'setan gundul' tersebut maka partai berlambang mercy itu akan memilih jalan politiknya sendiri.

"Gerakan rakyat itu hancur lebur karena setan gundul memberi info sesat 02 menang 62 persen. Tidak ada people power berbasis hoaks," ujarnya.

Dalam cicitannya ia juga sempat menyinggung soal People Power. Menurutnya hoaks hanya bisa menghasilkan kemarahan, namun tidak mungkin menimbulkan people power. Pria yang pernah tersangkut kasus sabu tersebut tidak menjelaskan secara gamblang siapa setan gundul yang ia maksud.

Cicitan Andi tersebut juga direspons oleh politikus Partai Demokrat lainnya. Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai sebutan 'monster demokrasi' lebih tepat ketimbang 'setan gundul'.

"Bukan setan gundul tapi monster demokrasi atau genderuwo, tangan-tangan kotor yang tidak kelihatan yang menjadi benalu demokrasi. Namanya benalu yah lama-lama makan tuannya sendiri!," tulis Benny dalam akun resminya. 

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menanggapi cuitan politikus Andi Arief soal adanya elemen 'Setan Gundul' dalam tubuh koalisi 02 yang membawa kabar Prabowo Subianto menang 62 persen. Hidayat menuding balik data Partai Demokrat soal data klaim kemenangan ini.

"Tentang 62 persen itu juga publik sudah membaca, bahwa di internal Demokrat survei mereka menyebutkan bahwa Prabowo menang dengan 62 persen. Nah bagaimana itu?" kata Hidayat di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (6/5).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan istilah Setan Gundul itu melalui akun Twitternya @Andiarief__. Hidayat menjelaskan, ia tidak tahu soal sosok setan gundul yang dimaksud Andi Arief.

"Saya bukan jubirnya pak di Andi Arief sehingga tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kubu setan gundul itu siapa, apakah itu sama dengan genderuwo atau sontoloyo saya tidak tahu, beliau yang harus menjelaskan," kata Hidayat.

Hidayat pun kembali menegaskan, Andi Arief yang harus menjelaskan makna setan gundul yang ia sebutkan. "Yang jadi masalah koalisi setan gundul itu koalisi yang mana, kita tidak tau, beliau yang harusnya menjelaskan karena bagian dari pada yang disampaikan ke publik adalah justru Demokrat yang menyebutkan survei internal demokrat menyebutkan 62 persen Prabowo menang," kata Hidayat menegaskan.

Hidayat pun menegaskan, saat ini koalisi 02 tetap fokus menjaga penghitungan suara yang seat ini berada di tahap kecamatan menuju ke Kabupaten/kota. Koalisi tidak menginginkan konsentrasinya terbelah dengan isu manuver di lapangan yang tidak emmbawa solusi dan peningkatan kualitas berkoalisi maupun berdemokrasi.

Hidayat juga masih mempercayai bahwa Demokrat tetap ada di Kubu 02. "Sampai hari ini yang kita dengar dari beberapa individu dari demokrat juga mengatakan 'bukan adat kami meninggalkan teman perjuangan' itu juga dinyatakan dari tokoh Demokrat" ujar Hidayat.

Tanggapan TKN

Tim Kampanye Nasional (TKN) menanggapi cicitan Andi Arief yang menyebut ada 'setan gundul' di kubu Prabowo Subianto. TKN mengatakan, pernyataan Wakil Sekretaris Jendral partai Demokrat itu menjadi bukti jika klaim kemenangan 62 persen yang disebut-sebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) tidak memiki bukti yang kuat.

"Kalau benar ini pernyataannya Andi Arief, ini membuktikan bahwa angka 62 persen yang selama ini memang hanya angka entah dari mana," kata Juru Bicara TKN Arya Sinulingga di Jakarta, Senin (6/5).

Arya mengatakan, Demokrat merupakan koalisi yang masuk dalam Indonesia Adil dan Makmur. Artinya, dia melanjutkan, angka 62 persen pun tidak mendapat kepercayaan oleh partai koalisi mereka sendiri.

Menurut Arya, sesama koalisi harusnya memiliki rasa saling percaya dan mempunyai data yang sama bahkan hingga data C1. Dia mengatakan, ketidaksesuaian data antar partai koalisi akan semakin menguatkan jika klaim kemenangan 62 persen merupakan angka hoaks.

"Ini kan bahaya sekali mengamuflase rakyat gitu ya. Masa para pemimpin di 02 itu membuat angka hoaks dan membuat masyarakat makin tak percaya. Dan mereka sengaja mendeligitimasi pemilu kita ini," katanya.

Arya mengatakan, kebohongan-kebohongan sangat berbahaya bagi demokrasi nasional. Politisi partai Perindo ini berharap teman-teman di 02 mau menerima kenyataan dan hentikan hoaks yang dilakukan. "Jangan membuat demokrasi hancur. Ini bahaya bagi masyarakat dan demokrasi kita," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PWOJQR
May 06, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PWOJQR
via IFTTT

Merasa Tarif Ojek Daring Mulai Mahal? Ini Alasannya

Penyedia jasa melakukan penyesuaian sistem menjelang aturan tarif baru berlaku.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebagian besar pengguna jasa ojek daring merasa dalam beberapa waktu terakhir ini merasa tarif untuk jarak pendek menjadi lebih mahal dari biasanya. Padahal, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru memberlakukan aturan kenaikkan tarif ojek daring yang baru mulai besok (1/5).

Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Cucu Mulyana mengatakan jika penyedia jasa ojek daring sudah mulai menaikkan tarifnya, ada kemungkinan karena penyesuaian sistem menjelang aturan tarif baru diberlakukan. “Begini, kalau misalkan sebelum Mei 2019 mereka sudah memberlakukan sistem itu mereka perlu uji coba,” kata Cucu di Gedung Kemenhub, Senin (29/4) malam.

Cucu menjelaskan, ada kemungkinan penyedia jasa ojek daring melakukan penyesuaian algoritma pada sistemnya. Dia menilai hal tersebut bisa saja merupakan proses terkait perencanaan dari penyedia jasa ojek daring untuk mematuhi aturan tarif yang baru.

Salah satu pengguna ojek daring, Wulan Setiyani (26 tahun) mengaku selama sebulan ini tarif ojek daring yang dia terima lebih mahal, terutama untuk jarak pendek. “Saya itu cuma gunakan ojek online dari rumah ke halte Transjakarta atau dari halte ke rumah. Itu tidak ada dua kilometer, jadi mahal sekali tidak seperti biasanya,” kata Wulan kepada Republika.co.id, Selasa (30/4).

Wulan menjelaskan, sebelumnya tarif dari rumah menuju halte atau sebaliknya hanya dikenaikan sekitar Rp 7.000. Hanya saja hingga saat ini, dia dikenakan tarif hingga Rp 9.000 untuk jarak yang sama. Meskipun begitu, Wulan mengakui penyedia jasa ojek daringnya masih memberikan banyak diskon sehingga meski harganya naik masih terbilang murah sehingga hanya membayar Rp 4.000.

Hanya saja, Wulan khawatir jika nantinya diskon sudah tidak lagi diberikan penyedia jasa ojek daring. “Ini sekarang masih ada diskon, tapi kan diskon ini tidak selalu ada. Lumayan juga kalau Rp 9.000 untuk jarak dekat dikalikan 28 hari kerja,” ungkap Wulan.

Dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019, tarif ojek daring dibagi dalam tiga zona. Tidak hanya itu, setiap zona memiliki tarif minimal flat untuk jarak pendek di bawah empat kilometer hingga empat kilometer yang penentuannya ditentukan penyedia jasa ojek daring dan kisarannya ditentukan pemerintah.

Untuk zona satu yaitu biaya jasa batas bawahnya yaitu Rp 1.850 perkilometer dan batas atasnya Rp 2.300 perkilometer. Sementara untuk biaya jasa minimal zona satu yakni Rp 7.000 sampai Rp 10 ribu.

Sementara itu, zona dua biaya jasa batas bawahnya yakni Rp 2.000 perkilometer dan batas atasnya Rp 2.500 perkilometer. Lalu biaya jasa minimalnya dari Rp 8.000 sampai Rp 10 ribu.

Untuk zona tiga, biaya jasa batas bawahnya yaitu Rp 2.100 perkilometer dan batas atasnya Rp 2.600 perkilometer. Sementara untuk biaya jasa minimal zona tiga yakni Rp 7.000 sampai Rp 10 ribu.

Semua pengaturan biaya jasa tersebut merupakan jumlah bersih atau nett yang diterima pengemudi ojek daring. Sehingga penumpang masih dikenakan 20 persen untuk potongan yang diberikan kepada aplikator.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2V4xXFb
April 30, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2V4xXFb
via IFTTT

BI Solo Siapkan Uang Tunai Rp 5,4 Triliun

Uang tunai tersebut untu memenuhi kebutuhan selama Ramadhan dan Lebaran

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Solo menyiapkan uang tunai sebesar Rp 5,4 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Solo Raya saat Ramadhan dan Idul Fitri 1440H/2019. Estimasi kebutuhan uang (EKU) tersebut meningkat 3,35 persen dibandingkan realisasi kebutuhan uang pada Ramadhan dan Idul Fitri 2018 yang senilai Rp 5,23 triliun.

Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengeluaran Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi,

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, Bakti Artanta, mengatakan, estimasi kebutuhan uang untuk Ramadhan dan Lebaran selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2017, EKU sebesar Rp 4,6 triliun kemudian realisasinya Rp 4,61 triliun.

Pada 2018, EKU sebesar Rp 5,0 triliun dan realisasinya Rp 5,23 triliun. Kemudian, estimasi pada 2019 senilai Rp 5,4 triliun. Nominal tersebut terdiri dari uang pecahan besar hampir 80 persen dan sisanya uang pecahan kecil.

"Tahun 2019 ini prediksi atau estimasi kebutuhan uang untuk Ramadhan dan Lebaran sebesar Rp 5,408 triliun baik uang kertas maupun uang logam. Di Solo Raya ini adalah angka yang akan kami upayakan supaya deviasinya tidak terlalu tajam," jelas Bakti saat jumpa pers di Gedung KPw BI Solo, Senin (29/4).

Bakti memaparkan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan uang. Di antaranya, tren pertumbuhan uang kartal, keikutsertaan BPR/BPRS, pegadaian dan kantor pos dalam layanan penukaran uang, serta kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal pada momen-momen tertentu seperti hari raya.

Tahun ini, BI Solo juga melakukan perluasan titik penukaran uang. Pada 2018, terdapat 111 titik penukaran uang, jumlahnya bertambah menjadi 150 titik pada 2019. Jumlah 150 titik tersebut secara rinci, 98 bank umum, 30 BPR, delapan BPRS, 10 pegadaian, dan 4 kantor pos.

Jumlah BPR yang berpartisipasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya delapan BPR menjadi 30 BPR pada tahun ini. Jumlah pegadaian yang berpartisipasi juga meningkat dari dua pegadaian menjadi 10 pegadaian. Selain itu, tahun lalu PT Pos belum berpatisipasi.

Jumlah 150 titik tersebut tersebar di tujuh kota/kabupaten, yakni di Solo 74 titik, Boyolali 14 titik, Klaten 16 titik, Sukoharjo 15 titik, Karanganyar 11 titik, Wonogiri 10 titik, dan Sragen 10 titik. Penukaran uang dilayani pada 13 Mei sampai 1 Juni 2019 sesuai dengan jadwal masing-masing titik.

"Kami menargetkan dalam satu hari terdapat 1.100 penukar. Kalau tahun lalu 1.000 penukar per hari," ungkapnya.

Dia menjelaskan, BI menerapkan beberapa metode penukaran uang agar memberikan kesempatan yang sama kepada maayarakat untuk menukarkan uang. Metode tersebut antara lain, screening KTP agar masyarakar hanya bisa menukar satu kali dalam sepekan.

Kemudian, mencelupkan jari ke dalam tinta agar masyarakat hanya bisa menukar di satu tempat pada hari yang sama. Selain iti, ada ketentuan batas limit penukaran uang yakni Rp 4,4 juta per orang agar masyarakat punya kesempatan sama untuk melakukan penukaran.

"Kami pada prinsipnya tidak membatasi jumlah penukaran. Namun untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat makanya kami tentukan limit batas penukaran," imbuh Bakti.

Perbedaan lainnya, tahun ini BI membuka layanan penukaran uang di Rest Area jalan tol Solo-Kertosono. Sebab, BI memperkiraan jalur mudik melalui tol Solo-Kertosono akan naik signifikan. Layanan tersebut dibuka pada 30 Mei-1 Juni di Rest Area KM 519 A dan B di Masaran Sragen.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2L61MAq
April 29, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2L61MAq
via IFTTT

Madrid Tawari Hazard dengan Gaji Lebih Mahal dari Ronaldo

Jika bergabung, Hazard akan menjadi pemain bergaji termahal sepanjang sejarah Madrid.

REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Real Madrid tampaknya belum menyerah mengejar gelandang Chelsea Eden Hazard. Bahkan tidak tanggung-tanggung, El Real menawarkan gaji fantastis untuk pemain internasional Belgia tersebut.

Dikutip dari AS, akhir pekan ini, Hazard digoda gaji 24 juta euro atau setara dengan Rp 380 miliar per tahun. Gaji tersebut sudah bersih, di luar pajak yang total 45 juta euro.

Upah Hazard tersebut bahkan melebih gaji Cristiano Ronaldo yang merupakan pemain termahal Madrid dengan gaji 22 juta euro saat ia memutuskan pindah ke Juventus. Bahkan jauh dari gaji Gareth Bale yaitu 15 juta euro setahun dan kapten El Real Sergio Ramos 11 juta euro.

Sehingga, jika jadi bergabung dengan skuat asuhan Zinedine Zidane tersebut, maka pemain berusia 28 tahun itu akan menjadi pemain bergaji termahal sepanjang sejarah Los Blancos. Namun Madrid kemungkinan besar melepas Bale untuk bisa memberikan ruang fiskal yang lebih baik untuk klub dengan gaji sebesar itu.

Bukan rahasia lagi jika Hazard memang tertarik untuk berlabuh ke stadion Bernabeu. Namun Chelsea membanderol Hazard dengan harga 116 juta euro.

Penawaran Real Madrid lebih rendah, yaitu 80 juta sampai 90 juta euro. Kedua klub sampai saat ini dikabarkan sudah setengah jalan untuk menyelesaikan proses transfer Hazard. Zidane juga sudah memberikan persetujuan kepada bos Real Madrid Florentino Perez untuk menuntaskan transfer Hazard.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DDR8e0
April 28, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DDR8e0
via IFTTT

White Cetak 36 Angka untuk Bantu Spurs Kalahkan Nuggets

Laga keempat play-off NBA masih akan digelar di kandang Spurs.

REPUBLIKA.CO.ID, SAN ANTONIO -- Point guard San Antonio Spurs, Derrick White, tampil gemilang dalam babak playoff ketiga NBA. Menjamu Denver Nuggets Jumat (19/4) di AT&T Center, San Antonio, White menyumbang 36 angka saat Spurs mengalahkan tamunya 118-110.

Hasil ini membuat Spurs sementara memimpin 2-1. Usai laga, White yang membukukan rekor angka tertinggi selama membela Spurs menyatakan, ini adalah cara dia bermain sejak masih muda.

"Hanya mencoba untuk pergi ke sana, bersaing, dan bersenang-senang." ujar White seperti dikutip dari laman tsn.ca, Jumat (19/4).

Pelatih San Antonio Spurs Gregg Popovich menyatakan White telah tampil fantastis. "Saya tidak tahu harus berkata apa lagi."

Pelatih Nuggets Michael Malone mengatakan, White tampil seperti belum makan dalam dua hari. "Dia lapar, keluar (berdetak), dan ia mengirim pesan yang sangat keras dan jelas. "

Selain White, DeMar DeRozan juga gemilang. Ia mencetak 25 angka untuk membantu timnya memenangkan pertandingan. LaMarcus Aldridge meraih double-double 18 angka dan 11 rebound. Jakob Poetl dan Bryn Forbes masing-masing 10 angka. Serta Rudy Gay menambah 11 angka dari bangku cadangan.

Nikola Jokic, di sisi lain, membantu Nuggets mencetak 22 angka, 8 rebound, dan 7 assist. Malik Beasley yang bermain dari bangku cadangan mendulang 20 angka dan 9 rebound. Paul Millsap menambah 14 angka. Gary Harris dan Torey Craig sama-sama mencetak 12 angka. Monte Morris 10 angka.

Dengan kemenangan ini, Spurs kini unggul 2-1. Laga keempat masih akan digelar di kandang Spurs. Kini, Spurs membutuhkan dua kemenangan lagi untuk melaju ke putaran berikutnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Vc81qj
April 19, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Vc81qj
via IFTTT

SMRC: Enam Persen Responden Percaya Hoaks Jokowi PKI

Sebanyak 13 persen rerponden percaya hoaks Jokowi kaki tangan Cina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dua pekan jelang pencoblosan.

Dalam paparannya, Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan 13 persen masyarakat masih percaya hoaks bahwa Presiden Joko Widodo kaki tangan Cina. Sementara itu yang percaya Jokowi PKI sebanyak enam persen. "Karena cuma sedikit ya efeknya nggak banyak," kata Deni di Jakarta, Jumat (14/4).

Kendati demikian, Deni menjelaskan hoaks tersebut sempat membuat tren elektabilitas Jokowi turun ketimbang tahun lalu. Selain itu, sebanyak enam persen masyarakat juga mempercayai Jokowi anti-Islam, sisanya tidak percaya. "Apalagi faktanya Pak Jokowi menggandeng Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakinya," tegasnya.

Deni menambahkan, ada sejumlah faktor lain untuk melihat kebenaran angka elektabilitas Jokowi-Ma'ruf saat ini yang mencapai 56,8 persen. Di antaranya adalah tingkat kesukaan (Likeability). "Ternyata likeability Jokowi lebih tinggi dibanding Prabowo. Yang suka sama Jokowi 86 persen dari yang tahu, yang suka sama Prabowo dari yang tahu 75 persen, selisih 11 persen," jelasnya.

Begitu juga dengan kesukaan masyarakat terhadap Ma'ruf Amin yang unggul tipis di angka 83 persen dibanding tingkat kesukaan terhadap Sandiaga yang hanya mencapai 80 persen.

Sebelumnya SMRC merilis hasil survei terakhir yang dilakukan dua pekan sebelum hari pencoblosan. Hingga awal April 2019, capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf masih unggul dengan angka 56,8 persen atas capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga yang hanya memperoleh angka 37 persen, dan yang tidak tahu/rahasia mencapai 6,3 persen.

Survei dilakukan 5-8 April 2019. Metode yang dipakai adalah multistage random sampling dengan melibatkan 2.568 responden dengan margin of error rata-rata 2,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2P4DeWQ
April 12, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2P4DeWQ
via IFTTT

Pejabat yang Kena OTT KPK Bikin Miris

Belakangan, ketua umum parpol Islam kena OTT bersama pejabat Kemenag.

CIAMIS -- Miris rasanya saat mendengar para elite politik terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi dan suap. Mulai dari bupati, gubernur, anggota DPRD, dan baru-baru ini ada yang terjaring lagi, tak tanggung-tanggung pelakunya pemimpin parpol Islam dan Kemenag.

Lemahnya iman dan hukuman yang ringan membuat tak ada efek jera, ditambah biaya politik dalam sistem demokrasi yang mahal, menjadi salah satu penyebab maraknya tindak pidana korupsi dan suap-menyuap.

Untuk menjadi bupati saja, seseorang harus mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah, menjadi gubernur ratusan miliar, apalagi posisi yang lebih tinggi dari itu. Dengan kondisi seperti itu, tak heran rakyat pun dikhianati para pejabat dengan tindakan korupsi.

Harusnya mereka sadar bahwa jabatan yang mereka duduki adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Korupsi dan suap akan lenyap jika aturan dan solusi diambil dari Islam. Islam menuntaskan masalah dan membawa berkah.

Pengirim: Thama Rostika, Ciamis, Jawa Barat

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2G5kdPT
April 10, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2G5kdPT
via IFTTT

Kemenaker Prioritaskan Pelatihan Vokasi

Menaker menilai harus ada intervensi dalam pembangunan SDM.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) fokus  menggenjot pelatihan vokasi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan hal ini sebagai tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo yang akan prioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2019.

“Sebelumnya, Kemnaker sudah menjadikan masifikasi pelatihan vokasi sebagai program prioritas. Setelah ada arahan Presiden Jokowi 2019 sebagai prioritas pembangunan SDM, masifikasi pelatihan vokasi, lebih digenjot lagi,” kata dia, dalam acara Fun Walk Skill For Future di BBPLK Bekasi pada Ahad (7/4).

Seiring dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital, menurut Menaker Hanif persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, bergeser ke persaingan pada penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja yang membutuhkan SDM berkualitas.

"Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skil, dan kompetensi angkatan kerja Indonesia  mampu bersaing. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi,” ujar Hanif.

Terkait dengan pelatihan vokasi Kemnaker telah melakukan beberapa terobosan, yakni masifikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur, dan sertifikasi uji kompetensi. Masifikasi pelatihan di BLK melalui program triple skilling, yaitu skilling, up-skilling, dan re-skilling.

Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skil. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skil, re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru. 

Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Tahun 2017 dengan 50 BLK Komunitas, 2018 75 BLK Komunitas. Tahun 2019 naik menjadi 1.000 BLK Komunitas berbasis pesantren.

Khusus merespon perkembangan industri berbasis digital, Menaker Hanif menginisiasi pembangunan Innovation Room di Kantor Kemnaker pada Juni 2018. Ini adalah sebuah Talent Hub  untuk merespons era baru industri digital dan Industri 4.0. “Nantinya, Innovation Room akan direplikasi di BLK-BLK milik Kemnaker,” ujar Hanif.

Prioritas pembangunan SDM juga dalam rangka menyelamatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia, yang puncaknya terjadi 2025-2030. Dimana, 70 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif.

Berdasarkan riset McKinsey Global Institute yang menyebutkan, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Namun capaian itu mensyaratkan penduduk usia produktif memiliki skill dan kompetensi.

"Masifikasi pelatihan vokasi kita lakukan untuk pekerja saat ini, serta anak-anak pekerja yang kelak menjadi angkatan kerja saat puncak bonus demografi terjadi,” kata Hanif.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2U2Zxgz
April 08, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2U2Zxgz
via IFTTT

Museum Timah Siapkan Atraksi Studio Mapping

Studio mapping akan menuturkan sejarah penambangan timah.

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Museum Timah Indonesia mempersiapkan studio mapping sejarah penambangan bijih timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Studio mapping diharapkan tingkatkan kunjungan wisatawan di museum bersejarah tersebut.

"Mudah-mudahan tahun ini studio mapping diluncurkan, sehingga pengunjung bisa menyaksikan sejarah penambangan bijih timah di darat dan laut," kata Kepala Museum Timah Indonesia Muhammad Taufik di Pangkalpinang, Senin (8/4).

Ia mengatakan studio mapping sejarah penambangan bijih timah ini yang sedang disiapkan di dalam museum, sehingga pengunjung dengan nyaman, aman dan tertib menyaksikan flim dokumenter penambangan timah di Provinsi Kepulauan Babel. "Mudah-mudahan dengan adanya studio mini ini menjadi daya tarik tersendiri dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara," katanya.

Ia mengatakan jumlah kunjungan wisatawan selama Januari hingga Februari 2019 sebanyak 4.069 orang. Rinciannya, wisatawan Nusantara 4.040 orang dan mancanegara hanya 29 orang.

Jumlah wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Museum Timah Indonesia pada Januari 2019 sebanyak 721 orang dan Februari meningkat mencapai 3.319 orang. Sementara itu, jumlah wisatawan manca negara selama Januari 2019 sebanyak 13 orang dan Februari 16 orang.

Jumlah pelajar Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SLTA dan Perguruan Tinggi selama Januari dan Februari 2019 sebanyak 9.525 orang dengan rincian Januari 2019 sebanyak 3.565 orang dan meningkat pada Februari 2019 menjadi 5.960 orang.

"Kita optimistis dengan adanya kerja sama ini kunjungan wisatawan berkunjung ke museum ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 28.136 orang," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2YVvTNY
April 08, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2YVvTNY
via IFTTT

Warga Palestina di Israel tak Antusias Ikut Pemilu

Warga Jisr al-Zarqa merasa pemerintah Israel terlalu memeras mereka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang pemilihan umum yang akan diselenggarakan Selasa (9/4) besok, sejumlah anggota parlemen Israel (Knesset) dan beberapa pimpinan partai berkunjung ke Jisr al-Zarqa, wilayah perbatasan yang didominasi warga Palestina untuk berkampanye. Kepala dewan lokal Jisr al-Zarqa, Murad Amash meragukan siapa kandidat yang akan dia pilih di pemilihan nanti.

"Saya ragu partai mana yang akan saya pilih, karena kegagalan mereka mengatasi masalah kota yang parah," kata Amash yang dikutip dari Al-Jazeera.

Menurut keterangan yang disampaikan Amash kepada Al-Jazeera, pada November 2017 lalu, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu pernah mengunjungi Jisr al-Zarqa untuk menghadiri pembukaan kantor polisi disana. Saat kunjungan tersebut, Netanyahu sempat menyinggung persoalan kekerasan yang banyak terjadi saat itu.

Namun dalam pidatonya, ketua partai Likud itu mengatakan bahwa pembangunan kantor polisi hanya dapat mengurangi kasus kekerasan, namun tidak dengan persoalan ekonomi dan sosial di kota yang menurutnya bobrok itu.

Dalam pidatonya pada saat itu, Netanyahu juga mengakui bahwa pemerintah Israel telah lama mengabaikan Jisr al-Zarqa dan berjanji lebih sering berkunjung. Selain itu, Netanyahu juga berjanji untuk memperbaiki kondisi di kota perbatasan Palestina-Israel itu.

"Dan itu adalah terakhir kali kami melihatnya berkunjung," kata Amash.

Jafar Farah, Direktur Mossawa Center yang berbasis di Haifa (Pusat Advokasi Warga Arab di Israel) memperkirakan warga Jisr al-Zarqa tidak meraskan animo apapun dalam menyambut pesta rakyat yang akan diadakan 9 April 2019 nanti. Dia bahkan meyakini hanya segelintir warga saja yang akan menyalurkan suara.

"Warga negara Palestina-Israel (Jisr-al-Zarqa) tidak merasa bahwa pemungutan suara akan mengubah pengalaman 70 tahun dipinggirkan, dianggap warga negara kelas dua, dan menjadi sasaran rasisme dan diskriminasi yang dilembagakan, termasuk melalui hukum negara-bangsa Yahudi dan undang-undang lainnya dan kebijakan," kata Farah.

Di tengah kondisi suram, warga Palestina yang tinggal di Israel telah mengandalkan upaya untuk membentuk komunitas yang kuat untuk meningkatkan kondisi mereka. Salah satu organisasi adalah Mossawa, yang telah berhasil memaksa pemerintah untuk mendanai pusat anak usia dini pertama di Jisr al-Zarqa, program pelatihan 50 perawat, dan sebuah proyek untuk membangun 400 unit rumah bagi warga lokal.

"Akhirnya, setelah 70 tahun diskriminasi, dewan kota dapat memperoleh persetujuan untuk membangun lingkungan baru, karena warga tidak lagi merasa bahwa desa dan kota mereka milik mereka. Mereka takut," kata Farah.

Kota dengan 15 ribu penduduk yang mayoritas warga Palestina ini, selama bertahun-tahun menghadapi krisis pertanahan dan perumahan yang serius. Ratusan hektar di Jisr al-Zarqa digusur demi membangun proyek-proyek infrastruktur pemerintah, seperti jalan raya yang menghubungkan Tel Aviv ke Haifa.

Kepala dewan lokal Jisr al-Zarqa, Murad Amash mengatakan, dengan populasi yang terus bertambah, pemerintah Israel justru semakin memeras tanah Jisr al-Zarqa, yang hanya seluas 150 hektare. Sementara di Beit Hanania yang dihuni tak lebih dari 1000 penduduk Yahudi, diberikan tanah seluas 300 hektar tanpa adanya penggusuran seperti halnya yang terjadi di Jisr al-Zarqa.

Amash mengatakan, saat dewan lokal Jisr al-Zarqa meminta negara untuk mendirikan industri serupa untuk dijadikan sumber pendapatan kota, permintaan itu justru ditolak. "Kami percaya itu adalah hak kami untuk mendapatkan semacam dukungan dari negara Israel. Kami adalah warga negara. Ada banyak pembicaraan dan negosiasi mengenai hal itu, tetapi negara tidak menerima permintaan ini," kata Amash yang dikutip dari Al-Jazeera.

"Bukan hanya diabaikan dan ditinggalkan. Negara melakukannya dengan sengaja, ini jelas diskriminasi," kata Amash.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CZ0sck
April 07, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CZ0sck
via IFTTT

Kampanye di Bogor, Kiai Maruf Tampil Beda Kenakan Hoodie

Maruf mengenakan hoodie putih dengan tulisan 01 warna merah di bagian kiri dada.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Cawapres RI Maruf Amin tampil bak milenial dengan mengenakan jaket hoodie saat menghadiri kampanye terbuka di Lapangan Marzuki Mahdi, Bogor, Jumat (5/4). Maruf mengenakan hoodie putih dengan tulisan 01 warna merah di bagian kiri dada dan punggung.

Hoodie itu dipadankan dengan peci hitam, selendang di leher, serta terusan kain sarung. Tidak hanya berpenampilan bak milenial, Maruf juga sempat mengajak ribuan peserta kampanye terbuka menyanyikan yel-yel dukungan dengan nada khas pendukung sepak bola.

"Jokowi, presiden kita. Kiai Maruf wakil presiden. Ku yakin hari ini, pasti menang," tutur Maruf mengajak pendukungnya ikut bernyanyi.

Adapun, Maruf mengungkapkan alasannya kembali berkampanye di Bogor karena Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah pemilih terbesar. Maruf meyakini Jokowi dan dirinya bisa memeroleh 70 persen suara masyarakat Bogor.

Kampanye terbuka ini dihadiri perwakilan partai pendukung Jokowi-Maruf. Dalam kesempatan itu hadir pula juru kampanye TKN Maruarar Sirait yang ikut membangkitkan semangat ribuan pendukung di Lapangan Marzuki Mahdi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2YQjECo
April 05, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2YQjECo
via IFTTT

IAEA: Iran Patuhi Kesepakatan Nuklir

Sekjen IAEA melihat tidak ada kegiatan Iran yang bertentangan atau melanggar JCPOA.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Direktur Jenderal Badan Atom Internasional (IAEA) Yukiya Amano mengatakan Iran mematuhi seluruh ketentuan kesepakatan nuklir yang tercapai pada 2015 atau dikenal dengan istilah Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). IAEA melakukan pemantauan terkait hal tersebut sejak Januari 2016.

"Sejak Januari 2016, badan (IAEA) telah memverifikasi dan memantau implementasi komitmen Iran terkait nuklirnya di bawah JCPOA," kata Amano dalam sebuah wawancara dengan CBS News pada Rabu (3/4).

Dia secara pribadi tidak melihat adanya kegiatan Iran yang bertentangan atau melanggar JCPOA. "Tapi kita perlu memonitor dengan sangat, sangat hati-hati," ujarnya.

JCPOA disepakati pada Oktober 2015. Kesepakatan tersebut dicapai melalui negosiasi yang panjang dan alot antara Iran dengan Amerika Serikat (AS), Cina, Rusia, Jerman, Prancis, Inggris, dan Uni Eropa. Inti dari JCPOA adalah memastikan penggunaan nuklir Iran terbatas untuk kepentingan sipil, bukan militer. Sebagai imbalannya, sanksi ekonomi Iran akan dicabut.

Pada Mei tahun lalu, Presiden AS Donald Trump memutuskan menarik negaranya dari JCPOA. Dia mengaku tak puas atas poin-poin yang termaktub dalam kesepakatan tersebut.

Trump menyebut JCPOA cacat karena tak mengatur tentang program rudal balistik Iran, kegitannya nuklirnya selepas 2025, dan perannya dalam konflik Yaman serta Suriah. Setelah keluar dari JCPOA, Washington memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Teheran. Sanksi itu membidik sektor energi, otomotif, keuangan, dan perdagangan logam mulia Iran.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2OPjqH4
April 04, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2OPjqH4
via IFTTT

Allegri Ingin Moise Kean Berkembang Secara Normal

Moise Kean mencetak dua gol untuk timnas Italia dia Kualifikasi Piala Eropa 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, TURIN -- Nama Moise Kean mulai menjadi buah bibir. Penyerang belia milik Juventus itu menjadi starter Italia pada laga Kualifikasi Piala Eropa 2020.

Pesepak bola 19 tahun mengoleksi dua gol saat Gli Azzurri senior menjungkalkan Finlandia (2-0), dan Lichtenstein (6-0). Pelatih Juve, Massimiliano Allegri diminta mengomentari lonjakan prestasi anak asuhnya. Allegri berharap Kean tidak terbebani ekspektasi besar yang belakangan mulai bermunculan.

"Dia harus tetap tenang. Jelas, dia memiliki kualitas sebagai pencetak gol ulung, tapi kami harus membiarkan dia berkembang secara normal," kata allenatore kelahiran Livorno, dikutip dari Football Italia, Sabtu (30/3).

Allegri tidak ingin anak muda itu menanggung beban besar seperti seorang pemain senior. Tugas sang arsitek menghindarkan calon bintang masa depan Juve dan Italia dari tekanan di level teratas.

"Pekerjaan saya adalah melindunginya," ujar eks juru taktik AC Milan ini.

Selanjutnya Allegri membahas agenda terdekat mereka. Setelah jeda internasional para penggawa si Nyonya Tua telah kembali ke Turin.

Giorgio Chiellini dan rekan-rekan bakal menjalani pertandingan Serie A pekan ke-29. Juve bertemu Empoli, di Allianz Stadium, Ahad (31/3) dini hari WIB.

"Kami dalam kondisi fisik yang sangat baik, tapi yang bisa membuat perbedaan nantinya adalah mentalitas kami," ujar Allegri.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TJccF2
March 30, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TJccF2
via IFTTT

Pentingnya Sistem Monitoring Aktivitas Harian ASN

Saat ini birokrasi dan ASN belum sepenuhnya mempunyai sistem pencatatan aktivitas

Oleh: Edy Sutriono*

Pengukuran kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu bagian penting dari reformasi birokrasi. Adanya kontrak kinerja dan penetapan indikator kinerja utama setiap ASN menjadi pembuktian adanya pengukuran kinerja dalam birokrasi.

Selanjutnya pencapaian kinerja birokrasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan, sangat tergantung kepada sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada dalam birokrasi tersebut. Kinerja dapat diukur dari jumlah dari pekerjaan yang dilakukan, dalam suatu tugas pokok dan fungsi dan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menangani sebuah pekerjaan.

Informasi merupakan salah satu faktor sentral dan penting untuk dapat memantau proses pencapaian kinerja secara periodik, karena informasi merupakan titik awal untuk dapat mengoreksi keadaan dalam organisasi. Kualitas dari sebuah informasi tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Jika informasi yang diproses bisa lebih cepat, akurat, dan relevan tentunya akan memberikan tindakan dan pengambilan keputusan lainnya secara lebih dini dan baik untuk kemajuan sebuah birokrasi.

Sayangnya pada umumnya saat ini birokrasi dan ASN belum sepenuhnya mempunyai suatu sistem pencatatan aktivitas harian tersebut. Apalagi sebuah sistem monitoring aktivitas harian yang terotomatisasi.

Akibatnya pengukuran proses pencapaian kinerja ASN cenderung tidak ada pencatatan aktivitasnya. Kalau pun ada, masih dilakukan secara manual. Hal ini membuat manager/pimpinan tidak memperoleh informasi lengkap aktivitas dan pencapaian kinerjanya secara harian. Proses monitoring aktivitas bawahan membutuhkan waktu yang lama dan belum terjaminnya keakuratan data yang ada.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2V4BfEo
March 28, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2V4BfEo
via IFTTT

Ini Usia Ideal Kenalkan Internet dan Medsos pada Anak

Anak-anak sudah banyak yang terpapar media sosial

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bermain media sosial (medsos) sungguh mengasyikkan dan membuat kita jadi lupa waktu. Tak heran ada orang yang tak bisa melewatkan hari tanpa media sosial. Selain orang dewasa, anak-anak juga banyak yang sudah terpapar media sosial. Akan tetapi, penggunaan media sosial juga harus mempertimbangkan usia.

Plt Direktur Eksekutif ICT Watch, Widuri, mengatakan batasan usia anak boleh bermain media sosial sebenarnya sudah tercantum jelas dalam peraturan yang ditetapkan oleh sejumlah platform. Mereka menetapkan usia minimal anak bermain media sosial adalah 13 tahun. Sayangnya, banyak anak Indonesia yang ternyata sudah terkena media sosial di bawah usia itu. Bahkan sejak SD anak-anak sudah bermain media sosial.

“Penggunaan internet idealnya dimulia ketika kelas satu SMP. Sekarang ini banyak sekolah yang mensyaratkan mencari jawaban di internet. Memang masuk kategori ideal anak bisa memiliki smartphone sendiri di kelas satu SMP,” ujarnya. Menurutnya, yang terpenting adalah kesiapan orang tua dan anak mengenai literasi digital bahkan sejak anak masih SD.

Sekolah bisa menerapkan pelajaran literasi digital. Dengan literasi digital, anak-anak dipersiapkan memegang ponsel dan mengakses internet. Literasi digital membuat anak-anak sudah siap dengan risiko memasuki dunia maya.

Widuri mengatakan walaupun sekarang anak belum bisa memegang ponsel sendiri, mereka juga bisa meminkam ponsel orang tuanya. Karena itu, orang tua sebaiknya harus mengatur akun Youtube agar beberapa konten tidak dapat diakses.

“Walaupun 100 persen tidak tersaring, paling tidak bisa meminimalisir konten yang mungkin terpapar ke anak. Apakah pengetahuan ini diketahui orang tua dan guru, banyak yang belum tahu,” jelasnya.

Untuk sekedar pengetahuan mengenai media sosial, Widuri berpendapat pengenalan sedini mungkin tidak apa-apa. Akan tetapi yang diajarkan adalah pengetahuan beretikanya. Misalnya anak sudah meminjam ponsel orang tuanya maka orang tua jangan melepas tetapi ajak anak berdiskusi.

“Tanyakan sedang melihat atau menonton apa? Apa yang lagi dicari? Minimal ada keingintahuan. Curigai anak ketika didekati ponselnya ditutup atau dihapus. Tanyakan apa boleh tahu tadi yang dihapus apa sih. Minimal bisa komunikasi dengan baik dengan anak, setiap orang tua punya trik sendiri,” paparnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CKKuCl
March 28, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CKKuCl
via IFTTT

Kriteri Pemimpin Pilihan Muhammadiyah

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muhammadiyah, Muhyiddin Junaidi

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki

EMBED SHARE

Pemimpin bagi Muhammadiyah yakni yang tidak munafik serta memiliki integritas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Organisasi Islam Muhammadiyah lebih percaya pada pemimpin yang dapat menjaga amanah dengan baik. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muhammadiyah, Muhyiddin Junaidi menjelaskan, kriteria utama pemimpin bagi Muhammadiyah yakni yang tidak munafik serta memiliki integritas.

Muhyiddin mengatakan, pada Pilpres 2019 Muhammadiyah lebih mementingkan kriteria para capres dan cawapres. Dia menegaskan, masyarakat bisa menilai siapa capres dan cawapres yang memenuhi kriteria tersebut.

Berikut video lengkapnya.

Videografer: Havid Al Vizki | Video Editor: Fian Firatmaja




Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Ayah John Mayer merupakan veteran Perang Dunia II.

Pemimpin bagi Muhammadiyah yakni yang tidak munafik serta memiliki integritas.

Almarhum Imaduddin Abdulrahim alias Bang Imad ikut dalam pembangunan Masjid Salman.

Membaca Alquran memiliki kenikmatan tersendiri yang tidak ada bandingannya

Ratusan peserta yang mendaftar dari seluruh Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TBT7ch
March 05, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TBT7ch
via IFTTT