BANI Perluas Jaringan Internasional

Tantangan arbitrase yang dihadapi negara berkembang semakin kompleks.

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), M. Husseyn Umar meminta lembaga-lembaga arbitrase bekerjasama untuk menghadapi isu dan tantangan di masa depan. Husseyn mengatakan, perkembangan arbitrase internasional merupakan hal yang menarik. Ini mengingat sengketa komersial internasional terus meningkat setiap tahun, khususnya di wilayah yang memiliki cakupan ekonomi luas.

Contohnya, seperti wilayah Asia Pasifik. Di mana di negara-negara tersebut juga terdapat lembaga-lembaga arbitrase. Menurut dia, tantangan yang dihadapi oleh lembaga arbitrase pun semakin kompleks dan rumit. Terlebih dengan situasi ekonomi dari negara-negara baru atau yang berkembang ekonominya.

Husseyn mengatakan, negara-negara maju pun cenderung melindungi dan memperkuat posisi. Tentunya, kata dia, dalam meningkatkan bisnis dan investasi lintas-batas dapat menimbulkan sengketa lintas-batas.

"Penting bagi lembaga-lembaga arbitrase untuk mengadakan komunikasi bersama yang serius atau bahkan mengadakan perjanjian kerja-sama antar lembaga arbitrase, untuk saling bertukar pendapat untuk menemukan solusi atas masalah-masalah atau isu-isu tertentu," ujar Husseyn dalam sebuah konferensi di Bangkok, Thailand, dengan tajuk “Thailand ADR Week 2019”, Selasa (21/5).

Indonesia bersama Thailand, Hongkong, Cina, Singapura, Belanda, Australia, Bangladesh, Pakistan, Jerman, Jepang, Brunei Darussalam, dan Swiss hadir dalam Konferensi yang menekankan sejumlah isu arbitrase tersebut. Kegiatan ini diawali dengan Keynote Address oleh Husseyn sebagai Presiden Asia Pacific Regional Arbitration Group (APRAG).

Konferensi ini terdiri dari International ADR Conference, ICC Conference 2019 dan Global Mediation Forum 2019. Acara ini diselenggarakan oleh THAC (Thai Arbitration Centre), ICC (International Chambers of Commerce)), dan IDRRMI (International Dispute Resolution & Risk Management Institute).

Dalam acara yang digelar selama empat hari dengan dihadiri 160 peserta ini, diadakan pula penandatanganan kerjasama antarlembaga arbitrase di beberapa negara. Antara lain BANI dengan Thai Arbitration Centre (THAC), lalu dengan Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC). “Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan bagian dari belasan perjanjian kerja sama BANI dengan lembaga–lembaga arbitrase di negara-negara lain di seluruh dunia,” kata Husseyn.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2YDsvGv
May 21, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2YDsvGv
via IFTTT

Badan Bahasa Selenggarakan UKBI untuk 200 Guru Jakarta

UKBI untuk uji keterampilan bahasa Indonesia lisan dan dalam kegiatan menulis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan sosialisasi dan tes Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI). Sebanyak 200 guru di DKI Jakarta diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Plt Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Dadang Sunendar mengatakan ada beberapa hal yang diuji dalam UKBI. Di antaranya adalah mengukur keterampilan bahasa Indonesia lisan dan dalam kegiatan menulis.

"Dalam penggunaan bahasa Indonesia lisan, UKBI mengukur keterampilan aktif reseptif peserta uji dalam kegiatan mendengarkan dan mengukur keterampilan aktif produktif peserta uji dalam kegiatan berbicara," kata Dadang, di Jakarta, Jumat (10/5).

Sementara itu, dalam penggunaan bahasa Indonesia tulis, UKBI mengukur keterampilan aktif reseptif peserta ujian dalam kegiatan membaca. Selain itu juga mengukur keterampilan aktif produktif peserta ujian dalam kegiatan menulis.

Ia melanjutkan, materi UKBI meliputi empat keterampilan berbahasa yakni keterampilan mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. "Selain itu, UKBI juga berisi materi tentang kaidah bahasa," kata Dadang.

Nantinya, para guru akan diberikan predikat sesuai dengan kemampuannya. Dadang mengatakan, ada enam peringkat yaitu istimewa, sangat unggul, unggul, madya, semenjana, marginal dan terbatas. Dadang mengungkapkan, sejak tes yang dimulai tahun 2016 sebagian besar guru memperoleh hasil madya.

"24 persen guru mendapatkan predikat unggul dan sangat unggul. Terdapat enam orang guru meraih predikat istimewa," kata Dadang.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VtiFcY
May 10, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VtiFcY
via IFTTT

Tak Bahas Pansus Pemilu, Komisi II Dahulukan Rapat Evaluasi

Pansus merupakan usulan perorangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI mendahulukan rencana melakukan rapat evaluasi dengan KPU dan Bawaslu terkait penyelengaraan Pemilu 2019. Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan belum membahas pembentukan Pansus Pemilu.

"Untuk evaluasi, setelah mereka menyelesaikan tugas perhitungan. dan kita juga tidak mau mengganggu, nanti terganggu (bila dirapatkan sekarang), terus bisa terhenti, sementara waktunya kan harus terkejar karena ada masa untuk gugatan ke MK itu kita perhitungkan, sehingga kita jadwalkan tanggal 23 Mei," kata Zainudin di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (9/5).

Komisi II menggelar rapat internal tertutup untuk membahas Pemilu Presiden dan Legislatif pada Kamis (9/5). Rapat itu, kata Zainudin hanya menetapkan jadwal pertemuan dengan KPU dan Bawaslu. Ia pun menyatakan tidak ada pembahasan soal pembentukan Pansus Pemilu.

"Tidak ada, kita tidK membahas apapun soal pansus tadi," ujar Poltikus dari Fraksi Partai Golkar ini.

Terkait Pansus, Zainudin menjelaskan, Pansus merupakan usulan perorangan yang bila memenuhi persyaratan akan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus). Kemudian, Bamus pun menjadwalkan paripurna. Bila dalam paripurna terjadi kesepakatan, maka pembentukan dapat dilanjutkan.

"Tapi kalau tidak setuju ya tidak jalan. Komisi II tidak (membahas), kita menjalankan fungsi pengawasan kita sebagaimana biasa saja," kata Amali.

Usulan pembentukan pansus pemilu digulirkan oleh PKS dan Gerindra dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (8/5). Anggota fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Sukartono juga mengaku prihatin dengan pelaksanaan pemilu kali ini yang menyebabkan hilangnya ratusan nyawa. Anggota komisi V DPR tersebut juga menyayangkan adanya berbagai laporan kecurangan yang terjadi pada pemilu kali ini.

"Kami tegaskan kami dari Fraksi Gerindra mendukung adanya pembentukan pansus pemilu ini yang kami mohonkan kepada bapak pimpinan segera dibentuk agar kita bisa dan ini tidak secara terus menerus akhirnya anggota dari penyelenggara pemilu ini mengalami kecelakaan yang seperti saat ini," kata dia.

Usulan itu pun langsung disambut penolakan oleh fraksi pendukung pemerintah. Fraksi yang menolak yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura.

"Saya menolak pembentukan tim pansus pemilu sebelum hasil pemilu yang resmi ini keluar dari KPU. Kita boleh mengawasi, tapi kita tidak boleh men-judge KPU dengan hal-hal negatif," kata Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Sekjen Nasdem, Johnny G Plate.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VTe6rV
May 09, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VTe6rV
via IFTTT

Fintech ECF Dorong Percepatan Izin OJK

Percepatan izin diperlukan untuk percepatan operasional dan kredibilitas perusahaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pelaku fintech equity crowdfunding (ECF) atau urun dana permodalan mendorong percepatan proses izin dari regulator. Setelah peluncuran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi bulan Desember 2018, fintech di bidang ini berlomba-lomba peroleh izin agar dapat segera beroperasi.

Direktur Komunikasi dan Pengembangan Komunitas Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Tasa Nugraza Barley mengatakan fintech ECF masih terbilang baru. Hingga saat ini ada delapan ECF yang terdaftar di Aftech. Semuanya sedang dalam memproses perizinan di OJK. Setidaknya empat diantaranya sudah mulai beroperasi karena sudah ada sebelum POJK No 37 terbit.

ECF sendiri muncul bibitnya sekitar lima tahun silam saat Akseleran berdiri. Namun karena regulasi terkait ECF belum ada, Akseleran mengambil jalur peer to peer lending.

Baru pada 2017, fintech ECF, Bizhare muncul dan berkonsultasi dengan OJK. CEO Bizhare, Heinrich Vincent mengatakan Bizhare menjadi salah satu fintech ECF yang diajak terlibat dalam rancangan POJK No 37.

"Saat itu mereka bolehkan operasional saja dulu sambil OJK membuat regulasinya," kata Vincent di Aftech Media Clinic, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/5).

Bizhare telah mengajukan perizinan sejak Januari 2019 dan hingga kini prosesnya masih berjalan. Dalam masa izin tersebut, Bizhare tidak boleh mengeluarkan proyek pendanaan baru.

Vincent mengaku sangat perlu izin tersebut untuk percepatan operasional bisnis dan kredibilitas Bizhare. Menurutnya, permintaan pasar sangat tinggi terhadap model bisnis ECF karena memberi akses pada masyarakat luas untuk investasi dengan membangun bisnis.

Bizhare adalah fintech urun dana yang fokus pada pendanaan perusahaan waralaba. Aplikasi Bizhare bekerja mengumpulkan dana investor untuk mendirikan perusahaan waralaba, semisal Indomaret. 

Hingga saat ini, Bizhare telah mengumpulkan pendanaan sekitar Rp 13 miliar dengan basis investor sebanyak 17 ribu orang. Total pasive income yang dihasilkan dari investasi waralaba untuk kembali pada investor yakni sekitar Rp 1,2 triliun.

"Pada dasarnya kami ingin membantu teman-teman untuk bebas finansial, dan menciptakan lapangan kerja," kata dia. Bisnis waralaba yang dibangun menggunakan urun dana ini tercatat telah menciptakan sekitar 2.000 lapangan kerja.

Pramdana adalah fintech ECF lain yang juga sedang menunggu izin OJK. CEO Pramdana, Kresna Satya Prameswara mengatakan perizinan menjadi tantangan tersendiri karena prosesnya yang cukup lama. Untuk fintech ECF, OJK menerapkan langsung perizinan, tidak hanya sebatas terdaftar.

"Kami berharap perizinan dapat diproses lebih cepat dan kami siap mendukung untuk memenuhi semua kebutuhannya," kata dia. Pramdana sendiri fokus urun dana pada investasi properti. 

Alumnia adalah fintech ECF yang fokus pada urun dana untuk riset dan bisnis komersil berdasarkan riset. CEO Alumnia, Agus Wicaksono mengatakan Alumnia menitikberatkan pada kemanfaatan berkelanjutan. Sehingga urun dana berujung pada proyek-proyek yang berorientasi Sustainable Development Goals (SDG).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2LxJA34
May 09, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2LxJA34
via IFTTT

Bawang Putih di Purwakarta Masih Mahal

Selain bawang putih, komditas yang mengalami kenaikan adalah kentang.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Jelang Ramadhan, harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purwakarta, masih tinggi. Saat ini, harga komoditi itu mencapai Rp 60 ribu per kilogram.

Selain bawang putih, yang mengalami kenaikan yaitu kentang. Sedangkan, harga sayuran lainnya justru mengalami penurunan.

Neng Dewi atau akrab disapa Neng Sayur (38 tahun) pedagang sayuran di Pasar Rebo Jl Terusan Kapten Halim, Purwakarta, mengatakan, harga yang paling mencolok itu untuk komoditi bawang putih dan kentang ukuran besar. Bawang putih, sebelumnya hanya Rp 40 ribu.

Saat ini menjadi Rp 60 ribu per kilogram. "Sedangkan, kentang ukuran besar saat ini Rp 16 ribu dari Rp 12 ribu per kilogram," ujar Neng, kepada Republika, Selasa (30/4).

Sedangkan, harga sayuran lainnya justru mengalami penurunan. Seperti, bawang merah yang tadinya Rp 40 ribu, hari ini turun jadi Rp 30 ribu per kilogram. Cabe rawit hijau tadinya Rp 30 ribu, kini jadi Rp 20 ribu per kilogram.

Begitu pula dengan cabe merah tanjung, yang tadinya Rp 50 ribu per kilogram. Saat ini, hanya Rp 30 ribu per kilogram. Begitu pula dengan harga jengkol yang stabil di Rp 34 ribu per kilogram.

"Kalau sayuran itu, harganya setiap hari fluktuasi. Namun, menjelang ramadhan ini kecenderungannya turun," ujarnya.

Sementara itu, Ida Farida (42 tahun) pedagang ayam potong di Pasar Rebo, mengaku, saat ini harga ayam potong broiler masih stabil. Yakni, Rp 35 ribu per kilogramnya. Untuk stoknya juga, cukup banyak. "Jadi, warga tak perlu khawatir harga ayam masih normal," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VAp3hU
April 30, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VAp3hU
via IFTTT

Rusia Sambut Inisiatif Trump Dorong Lucuti Senjata Nuklir

Rusia menilai perlucutan senjata nuklir rumit.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Pemerintah Rusia menyambut inisiatif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mendorong adanya perjanjian kontrol senjata nuklir antara Cina, AS, dan Rusia. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Jumat (26/4).

“Dalam situasi di mana peran senjata nuklir dalam dokumen terkait doktrin AS dan transisi bertahap mereka ke kelas senjata yang dapat digunakan di medan perang, pernyataan seperti itu hanya bisa disambut dengan baik,” kata Ryabkov, dilaporkan laman kantor berita Rusia TASS.

Menurut dia, hal tersebut hanya mungkin terjadi dalam konteks perlucutan universal dan lengkap. Terkait hal ini, Ryabkov menyatakan bahwa Rusia telah menjelaskan sikapnya lebih dari satu kali.

Moskow menilai langkah menuju perlucutan senjata nuklir akan membutuhkan sejumlah prasyarat dan mempertimbangkan banyak faktor yang memiliki dampak langsung terhadap stabilitas strategis, dari munculnya sistem pertahanan rudal dan kemungkinan penyebaran senjata di luar angkasa. Tercakup pula di dalamnya tentang munculnya senjata siber dan banyak faktor lainnya.

“Ini adalah subjek yang paling rumit. Itu belum dibahas secara praktis di salah satu platform negosiasi,” ujar Ryabkov. Dia menambahkan bahwa Rusia siap menjelaskan pandangannya kepada para rekannya dari AS dan negara-negara lain.

Trump diketahui telah memerintahkan pemerintahannya untuk mempersiapkan dorongan bagi perjanjian kontrol senjata baru dengan Rusia dan Cina. “Arah presiden adalah bahwa kita perlu melihat kontrol senjata yang lebih ambisius yang akan berurusan dengan lebih banyak senjata dan lebih dari hanya kita serta Rusia,” kata pejabat senior pemerintah AS, dilaporkan laman the Washington Post.

“Apa yang akan Anda lihat lebih dari administrasi tentang bagaimana kita bisa mengendalikan senjata yang tidak hanya mencerminkan netralitas Perang Dingin,” kata pejabat tersebut menambahkan.

Rusia dan AS diketahui telah sama-sama menangguhkan keterikatannya dalam perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF). Perjanjian yang ditandatangani pada 1987 itu melarang kedua negara memiliki serta memproduksi rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer. 

Penangguhan keterikatan kedua negara dalam INF telah memicu kekhawatiran, khususnya dari Eropa. Sebab, INF sudah dianggap sebagai fondasi keamanan Benua Biru. Ditangguhkannya INF juga menimbulkan kecemasan tentang potensi munculnya perlombaan senjata baru seperti era Perang Dingin. 

Kendati demikian, Rusia mengaku siap jika AS ingin menjalin perjanjian perlucutan senjata baru untuk menggantikan INF. Hal itu juga telah diisyaratkan Trump sebelumnya. Namun, Trump memang menghendaki agar perjanjian itu tidak hanya disepakati oleh AS dan Rusia, tapi juga negara lain, seperti Cina. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UFvGv2
April 27, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UFvGv2
via IFTTT

Bulog Babel Datangkan 48 Ton Daging Kerbau dari India

Saat ini stok daging beku di wilayah Babel hanya 100 kilogram

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Perum Bulog Subdivre Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendatangkan 48 ton daging kerbau beku dari India. Kedatangan daging kerbau dari India ini untuk menjaga stabilitas stok dan harga daging menjelang puasa hingga Lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah.

"Saat ini stok daging beku hanya 100 kilogram dan tidak cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat menyambut Ramadhan," kata Kepala Perum Bulog Subdivre Bangka Taufiqurahmah usai rakor Satgas Pangan Babel dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga sembako di Pangkalpinang, Senin (22/4).

Ia mengatakan 48 ton daging kerbau beku dari India tersebut akan disalurkan kepada masyarakat Pulau Bangka 38 ton dan Belitung sebanyak 10 ton. "Penambahan stok daging beku kerbau ini akan dilakukan secara bertahap hingga Hari Raya Idul Fitri nanti," katanya.

Menurut dia, saat ini permintaan daging beku masyarakat sudah mengalami peningkatan, karena berkualitas, halal dan harga juga terjangkau.

"Kami memperkirakan permintaan daging beku ini menjelang puasa dan lebaran akan mengalami peningkatan signifikan, sehingga dapat menekan kenaikan harga daging sapi segar di daerah ini," katanya.

Sekretaris Satgas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Damiri mengatakan saat ini harga daging sapi segar di Pulau Bangka masih normal Rp 120 ribu per kilogram. Sementara itu, harga daging sapi segar di Pulau Belitung masih bertahan tinggi Rp 130 ribu per kilogram, karena biaya pengiriman sapi potong di daerah yang tinggi dibandingkan Pulau Bangka.

"Mudah-mudahan dengan adanya penambahan daging beku Bulog ini dapat mengantisipasi kenaikan harga daging segar di Bangka Belitung menjelang puasa dan lebaran nanti," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Gy4pXm
April 22, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Gy4pXm
via IFTTT

Bawaslu Biak Terima Tiga Laporan Pelanggaran Pemilu

Hingga H+5 Pemilu, Bawaslu Biak menerima tiga laporan dugaan pelanggaran

REPUBLIKA.CO.ID, BIAK -- Sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Biak Numfor, Papua menerima sejumlah aduan terkait penyelenggaran Pemilu pada 17 April lalu. Hingga H+5 pascapemilu, mereka telah menerima tiga laporan dugaan kasus pelanggaran.

"Tiga laporan pidana pemilu yang disampaikan ke sentra Gakkumdu Bawaslu Biak sampai saat ini masih dikaji tim hukum Bawaslu untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Koordinator Hukum penindakan Bawaslu Biak, Kasim Abdul Hamid, Senin (22/4). Tiga jenis laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu serentak yang dilaporkan warga kepada sentra Gakkumdu Bawaslu Biak akan tetap diproses sesuai peraturan hukum yang berlaku jika telah memenuhi unsur dan barang bukti.

Komisioner Bawaslu Biak, Kasim, menyebut tiga laporan dugaan pidana Pemilu serentak yang diterima sentra Gakkumdu yakni kasus dugaan politik uang, mencoblos lebih satu kali, serta kasus menggunakan surat undangan formulir C6 milik orang lain. Bawaslu bersama sentra Gakkumdu Bawaslu Biak tengah mempelajari isi laporan pelanggaran tersebut untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Apakah bisa diteruskan ke tingkat penyidikan dan penuntutan tergantung dengan hasil kelengkapan barang bukti yang dilaporkan serta keterangan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa yang terjadi," ujar Kasim. Untuk laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu juga telah diterima Bawaslu Biak, menurut Kasim, di masa waktu kampanye Pemilu 2019 yakni mengenai adanya laporan pengrusakan alat peraga kampanye caleg parpol.

Menurut Kasim, penanganan laporan dugaan pidana pengrusakan alat peraga kampanye caleg parpol yang diterima Bawaslu kasusnya tidak dapat dilanjutkan. Ini karena kasus tersebut tidak memenuhi unsur yuridis dan kurang bukti untuk dapat ditingkatkan ke pengadilan.

Hingga Senin (22/4) pukul 16.00 WIT sekretariat sentra Gakkumdu Biak tetap beroperasi normal melayani laporan warga meski suasana kota Biak sekitarnya sangat sepi. Ini karena hari ini masih terhitung libur lokal Papua perayaan Paskah hari kedua.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IS8OpX
April 22, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IS8OpX
via IFTTT

Syafii Maarif Ajak Abaikan Klaim Kemenangan Kontestan

Syafii Maarif mengatakan kontestan dihitung menang sesuai hitungan resmi KPU.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif meminta masyarakat tidak perlu mendengar klaim kemenangan yang dilakukan kontenstan dalam pemilu 2019 sebelum muncul hasil penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Ia mengajak mengabaikan saja klaim tersebut.

"Saya rasa klaim-klaim itu bersifat 'swasta' (tidak resmi), jadi tidak perlu didengar, biar sajalah," kata Buya Syafii kepada wartawan seusai Shalat Jumat di Masjid Nogotirto, Sleman yang berada di kompleks kediamannya, Jumat (19/4).

Menurut Syafii, walaupun sudah ada hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga, para kontestan tidak perlu terburu-buru mengklaim menang atau kalah sebelum muncul hasil penghitungan resmi dari KPU yang akan diumumkan pada Mei 2019. "Walaupun sudah ada hitung cepat yang mengeluarkan pendapat biarkan saja, sebagai rujukan saja," kata anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Menurut dia, siapapun kontestan pemilu 2019 yang menang harus diterima. Sedang yang kalah harus berlapang dada dengan menjunjung tinggi keutuhan bangsa serta nilai-nilai kebinekaan.

"Siapapun pemenangnya kita terima, siapapun yang kalah juga harus legowo dan mari kita sama-sama menjaga keutuhan bangsa, perdamaian bangsa, kebinekaan, pluralisme, sehingga bangsa ini utuh bersatu untuk mencapai tujuan kemerdekaan, yakni menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata dia.

Apabila keputusan KPU pada Mei 2019 sudah jujur dan adil, serta pelaksanaan pemilu 2019 terbukti berlangsung secara damai maka sesuai konstitusi harus diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Secara konstitusi (keputusan KPU) harus diakui jangan kita berspekulasi siapa yang menang dan siapa yang kalah sebelum itu," kata Syafii.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Ph7CO1
April 19, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Ph7CO1
via IFTTT

Pariwisata Lombok, Pemilu, dan Empat Pilar Kebangsaan

MPR mengajak rakyat untuk bersatu padu.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh : Priyantono Oemar

Saya memberi tahu H Artim Yahya, bahwa saya sedang di Gili Trawangan. Kepada warga Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, itu saya mengabarkan tak bisa mampir ke kampungnya.

Tokoh Perubahan Republika 2016 ini, mewakili Koperasi Maju Bersama yang ia pimpinnya, pada Oktober lalu menerima bantuan dari pembaca Republika. Ia berharap bantuan sebesar Rp 250 juta itu bisa menggerakkan ekonomi warga pascagempa yang menimpa Lombok. Sekitar 800 warga tiga desa yang tergabung dalam Koperasi Maju Bersama mengelola hutan kemasyarakatan.

Rumah warga Santong termasuk yang terkena dampak. Menurut Artim, warga bergotong-royong membangun rumah pascagempa secara swadaya, ketika bantuan dana dari pemerintah tak kunjung datang. Untuk rusak berat dijanjikan dapat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta. Terealisasi atau tidak janji bantuan ini, akan menentukan pilihan mereka di TPS, 17 April nanti.  

‘’Buku tabungan sudah mereka terima, tapi ketika mereka datang ke bank untuk mencairkannya, di bank belum tersedia dananya,’’ ujar Andi Sahrandi, koordinator Posko Jenggala yang membangun 150 rumah kayu dan bambu untuk 150 keluarga korban bencana di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara.

Bergotong-royong menjadi salah satu kekuatan mereka menghadapi bencana. Di Gili Trawangan, karyawan industri pariwisata juga bergotong royong membenahi kerusakan-kerusahaan kecil akibat gempa. Para pelancong bule sudah mulai banyak di Gili Trawangan.

‘’Mereka menyadari gempa bis aterjadi di mana saja, tetapi sebelum berkunjung mereka memastikan dengan bertanya bagaimana dampak gempa terhadap bangunan Anda,’’ ujar Wiratmaji, front office coordinator Hotel Villa Ombak, GIli Trawangan. Banyak bangunan villa Ombak yang terbuat dari kayu.

Saat saya berkunjung ke Gili Trawangan 12 April lalu, kunjungan pelancong belum 100 persen pulih. Berbagai kegiatan dicoba diadakan di hari-hari libur nasional untuk menarik pengunjung. ‘’Kunjungan belum sampai 50 persen dari biasanya sebelum gempa,’’ ujar Manajer Bar dan Entertainment Hotel Vila Ombak I Gde Sukayasa.

Pada libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, misalnya, Vila Ombak mengadakan kegiatan ketika yang lain belum berani mengadakan kegiatan. Dari 148 kamar di Vila Ombak, 80 persen terisi tamu. Gili Trawangan, kata Gde, mulai ramai sejak awal April.

Meski begitu, di hari Nyepi Maret lalu, kunjungan pelancong telah mencapai 50 persen dibandingkan dengan hari Nyepi 2018. ‘’Jumlah pengunjung di tiga gili di hari libur Nyepi tahun ini hanya 1.500 pengunjung,’’ ungkap Agung Pakpahan pemilik Raja Restaurant dan Salim Cottage di Gili Air.

Di antara Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, yang menjadi kunjungan utama pelancong luar negeri adalah Gili Trawangan. Pulau ini dikenal sebagai pulau pesta. Limpahannya akan mengisi Gili Meno dan Gili Air yang cenderung lebih sepi. ‘’Gili Trawangan untuk pesta, Gili Meno, untuk yang honeymoon, Gili Air untuk keluarga,’’ ujar Iswanto, pemandu snorkeling.

Nely, penjaga toko produk kerajinan tradisional handmade di Gili Trawangan, mengaku dalam sehari omset bisa Rp 10 juta sebelum kejadian gempa. Sekarang dalam sebulan baru dua kali penjualan mencapai  Rp 10 juta. Bule, kata Nely, menyukai kerajinan handmade, bukan hanya untuk dipakai selama di Gili Trawangan, melainkan juga dibawa pulang.

Rifki pemilik toko di Gili Trawangan memberikan kesaksian, sebelum gempa, jalanan di pinggir pantai padat sesak oleh pengunjung. Dalam sehari, ia bisa menjual 7-8 lembar kain sarung pantai. ‘’Sekarang saat ramai pengunjung, hanya bisa menjual lima sarung sehari,’’ ujar Rifki.

Penjaga toko tak jauh dari toko Rifki juga menyatakan hal serupa. Sri Devi, penjaga toko itu, mengaku saat sebelum gempa ada 10 sarung dalam sehari, sekarang hanya lima sarung.

Rifki menyebut bule-bule banyak membeli kain sarung pantai karena bisa dipakai untuk alas berjemur, dan setiap hari selalu ganti kain. ‘’Mereka tak mau selama tinggal di sini hanya memakai satu kain,’’ ujar Rifki.

Sarung pantai, kata Agung Pakpahan, juga menjadi sarana pelancong luar negeri menyesuaikan diri. Pelancong backpacker memilih tinggal di kampung, sehabis dari pantai untuk masuk kampung, mereka membalut tubuhnya dengan sarung pantai sehingga tetap terlihat sopan di hadapan warga kampung.

Ketika akan pergi ke pantai mereka sudah memakai bikini tetapi mereka balut lagi dengan sarung pantai. Di pantai mereka bisa berjemur, meminjam sepeda keliling pulau, atau norkeling. ‘’Untuk snorkeling privat, satu perahu untuk dua orang, biayanya Rp 600-700 ribu per empat jam untuk sewa perahu berikut google, pelampung, dan handuk,’’ ujar Rosidi, pemandu snorkeling.

Untuk tarif publik, per perahu bisa membawa 15-20 orang, per penumpang dipungut biaya Rp 100 ribu per empat jam. Selama empat jam itu bisa mengunjungi tiga titik snorkeling di tiga gili.

Gili Trawangan ini dipilih Biro Humas MPR sebagai tempat Media Expert Meeting  membahas Empat Pilar Kebangsaan dan  Partisipasi Publik dalam Pemilu 2019, 12-14 April. Empat Pilar yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam diskusi di pertemuan itu, Kasubag Pemberitaan Humas MPR Budi Muliawan menelusur perjalanan panjang perjuangan demokrasi rakyat Indonesia.

Perjuangan itu kemudian direspons MPR setelah reformasi dengan mengamandemen UUD 45. Pemilihan presiden pun dilakukan secara langsung oleh rakyat dan presiden terpilih dilantik oleh MPR. Hasil dari perjuangan panjang ini tentu saja tak boleh disia-siakan. Rakyat harus memanfaatkannya untuk terlibat dalam pemilu.  

Setelah pemilu, MPR juga mengajak rakyat untuk bersatu padu lalu, melupakan perbedaan selama ini akibat perbedaan pilihan calon presiden. Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah menegaskan, MPR yang merupakan lembaga negara memiliki visi sebagai rumah bebangsaan. Tugas pentingnya mengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat.

Di pedalaman Lombok, kata Agung Pakpahan, perbedaan pilihan calon presiden telah membuat mereka saling menjaga jarak. Namun, berdasarkan pengalaman pemilu 2014, setelah pemilu mereka bersatu padu lagi. ‘’Semoga setelah pemilu kali ini, juga demikian, bertemu kawan yang berbeda pilihan bisa ngobrol lama lagi, tidak hanya say hello saat ketemu di jalan seperti selama kampanye ini,’’ ujat Agung. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GdoxNa
April 15, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GdoxNa
via IFTTT

Pelunasan Tahap I akan Berakhir, Ini Ketentuan Tahap II

IHRAM.CO.ID, JAKARTA – Proses pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1440H/2019M tahap I mendekati masa akhir. Pelunasan BPIH tahap I ini dimulai 19 Maret dan akan ditutup pada 15 April mendatang. 

Baca Juga:

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis, mengatakan sampai penutupan sore kemarin, sudah 179.892 calon jamaah (calhaj) atau 88.18 persen yang sudah melakukan pelunasan.   

Menurut Muhajirin, pelunasan di setiap provinsi sudah di atas 80 persen. Ada dua belas provinsi yang prosentase pelunasannya sudah di atas 90persen. 

Bangka Belitung menduduki posisi teratas dengan jumlah calhaj yang telah melakukan pelunasan sebanyak 96,23 persen. Dari kuota 1.061, 1.021 jamaah Bangka Belitung sudah melakukan pelunasan. 

Sementara Jawa Barat dari kuota 38.567, sebanyak 34.620 jamaah sudah melakukan pelunasan BPIH.

Lima provinsi lainnya dengan jumlah jamaah terbanyak yang sudah melunasi BPIH adalah Jawa Timur 29.840 (85,17 persen), Jawa Tengah 27.659 (91,51 persen),  Banten 8.490 (90,13 persen), Sumatra Utara 7.284 (87,84 persen), dan DKI Jakarta 6.683 (84,69 persen).

Muhajirin mengaku pihaknya sudah menyampaikan imbauan kepada para Kepala Bidang Haji di Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia agar memberitahukan kembali kepada jamaah yang belum untuk segera melakukan pelunasan.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440H/2019M mengatur bahwa kuota haji Indonesia berjumlah 221 ribu.  

Jumlah ini terdiri dari 204 ribu kuota haji reguler dan 17.000 kuota haji khusus. Kuota haji reguler terbagi menjadi dua, yaitu 202.487 untuk jamaah haji dan 1.513 untuk tim pemandu haji daerah (TPHD).

"Jamaah yang belum melunasi sebanyak 24.108 orang atau 11,82 persen. Untuk TPHD, belum ada satupun yang melakukan pelunasan," lanjutnya.

Pelunasan dilakukan setiap hari kerja dengan waktu pembayaran untuk Indonesia Bagian Barat pukul 08.00-15.00 WIB, Indonesia Bagian Tengah pukul 09.00-16.00 WITA dan Indonesia Bagian Timur pukul 10.00 - 17.00 WIT.

Mulai tahun ini, selain datang langsung ke bank penerima setoran awal (BPS), jamaah yang ingin melakukan pelunasan juga bisa dilakukan secara non teller melalui ATM, internet dan mobile banking. 

Berita Terkait

Jika sampai penutupan masih terdapat sisa kuota, lanjut Hanif, maka akan dibuka pelunasan tahap II. Pelunasan tahap II akan berlangsung dari 30 April hingga 10 Mei 2019. Berikut ini jamaah haji yang berhak melunasi BPIH tahap II:

1. Calhaj yang berhak melunasi pada tahap I, namun pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan pembayaran
2. Calhaj yang nomor porsinya telah masuk alokasi kuota tahun 1440H/2019M yang sudah berstatus haji 
3. Calhaj yang akan menjadi pendamping bagi jamaah haji lanjut usia (minimal 75 tahun) yang telah melunasi pada Tahap I. Syaratnya, pendamping harus terdaftar sebelum 1 januari 2017 dan terdaftar di provinsi yang sama 
4. Calhaj penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua yang terpisah. Syaratnya, jamaah yang akan digabungkan juga harus terdaftar sebelum 1 januari 2017 dan terdaftar di provinsi yang sama 
5. Calhaj lanjut usia minimal 75 tahun per 7 Juli 2019 yang telah memiliki nomor porsi dan terdaftar haji reguler sebelum 1 Januari 2017  
6. Calhaj yang masuk nomor porsi berikutnya berdasarkan database SISKOHAT sebanyak 5persen dari jumlah kuota provinsi dan/atau kabupaten/kota yang berstatus belum haji dan telah berusia 18 tahun atau sudah menikah.  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DaDcrX
April 12, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DaDcrX
via IFTTT

Anies: MRT Jakarta Pemersatu, dari Presiden Hingga OB

MRT Jakarta tak membedakan para penumpangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta selain menjadi transportasi publik juga sebagai alat pemersatu. Sebab menurut dia, MRT Jakarta tak membedakan para penumpangnya. 

"Saya sering garis bawahi MRT bukan sekadar alat pemindah warga dari satu tempat ke tempat lain tapi alat pemersatu. Karena di MRT kedudukannya tak menentukan tempat duduknya," ujar Anies dalam sambutannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).

Ia menjelaskan, apapun posisi dan jabatannya tak dibedakan saat naik MRT Jakarta. Ia mencontohkan, Office Boy (OB) maupun CEO perusahaan berada dalam gerbong kereta yang sama.

Anies melanjutkan, berbagai latar belakang berbeda dalam antrean yang sama. Bahkan, ia mengatakan, presiden pun berdiri di dalam MRT Jakarta. Sehingga, kata dia, MRT Jakarta harus ditempatkan sebagaj alat pemersatu.

"Transportasi lain ada kelas, di sini nggak ada kelas. Office boy dengan CEO misalnya dalam gerbong yang sama. Semua dengan kerja latar belakang berbeda dalam MRT antreannya sama. Presiden pun berdiri di MRT," kata Anies.

Untuk itu, Anies melanjutkan, masyarakat bisa belajar sebagai masyarakat modern. Di mana setiap hal apapun terencana dan tepat waktu. Kemudian membudayakan tertib dan beradab. 

"Kemudian tertib, efisien, efektif, dan beradab. Beradab artinya ada adab yang dijunjung tinggi. Bahkan di stasiun tidak ditempatkan tempat sampah untuk kita semua belajar," tutur Anies.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VzKooB
April 10, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VzKooB
via IFTTT

Mantan PM Malaysi Najib Razak Jalani Sidang Perdana Esok

Najib diduga menggelapkan dana negara sebesar miliaran dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pada Rabu (3/4) mendatang, persidangan mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak pada akhirnya akan dimulai setelah ditunda selama dua bulan. Najib yang telah digulingkan dari kekuasaannya pada pemilihan umum Mei 2018, telah ditangkap atas tuduhan korupsi dana 1MDB.

Dilaporkan The Guardian, Selasa (2/4), Najib diduga menggelapkan dana negara sebesar miliaran dolar AS. Selama masih menjabat sebagai perdana menteri, Najib menghabiskan miliarkan dolar AS secara ilegal untuk membeli barang-barang mewah, mulai dari real estat dan hotel di Manhattan, kapal pesiar, lukisan Picasso, dan berlian. Diduga terdapat satu miliar dolar AS di rekening bank  pribadi Najib.

Najib mendapatkan 42 dakwaan terkait dugaan penyelewengan dana 1MDB. Dakwaan tersebut antara lain 27 tuduhan pencucian uang, sembilan dakwaan pelanggaran kepercayan, lima dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, dan satu dakwaan ikut campur dalam audit. Persidangan para Rabu esok merupakan yang pertama dari beberapa persidangan yang seharusnya dihadapi oleh Najib.

Skandal korupsi tersebut secara khusus berkaitan dengan transaksi keuangan dari SRC International, yakni anak perusahaan dari 1MDB. Najib akan menghadapi tiga tuduhan pelanggaran kepercayaan, tiga tuduhan pencucian uang, dan satu tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terkait 10 juta dolar AS dana SRC International yang diduga berada di rekening pribadi Najib. Namun, Najib menyangkal tuduhan tersebut.

Malaysia bukan satu-satunya negara yang menyelidiki 1MDB. Setidaknya terdapat enam negara termasuk Amerika Serikat (AS), Swiss. dan Singapura terus meluncurkan investigasi pencucian uang dalam skandal korupsi 1MDB. Selain itu, Malaysia juga meminta uang ganti rugi sebesar 7,5 miliar dolar AS dari Goldman Sachs, bank investasi yang dituduh memfasilitasi banyak penyelewengan dana.

Awalnya, sidang Najib dimulai pada pertengahan Februari 2019, namun sidang tersebut ditunda kurang dari 24 jam sebelum dimulai ketika pengacara Najib mengajukan banding atas masalah pra-sidang. Selain itu, pengacara Najib juga meminta agar sidang perdana Najib tidak diliput oleh media. Permintaan itu kemudian ditolak oleh hakim.

Pengacara Najib, Shafee Abdullah dituding menggunakan taktik tersebut untuk menunda persidangan. Dengan demikian, Najib memiliki banyak waktu untuk menggalang dukungan dari rakyat Malaysia dan menyerang pemerintahan baru.

Selama masa penundaan tersebut Najib merilis video musik yang menyatakan dirinya tidak bersalah. Bahkan pengacara Najib, Shafee juga dalam kondisi yang tidak sehat karena digigit anjing.

Persidangan Najib diperkirakan berlangsung sekitar satu bulan. Namun, itu hanyalah awal dari proses hukum yang panjang bagi Najib. Persidangan kedua untuk 21 tuduhan pencucian uang dan empat tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terkait 490 juta dolar AS dari uang 1MDB dijadwalkan pada 15 April 2019.

Kemudian, persidangan ketiga yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana pemerintah dijadwalkan pada 8 Juli 2019, dan dua persidangan berikutnya mengikuti setelah itu. Istri Najib, Rosmah Mansour juga akan menghadapi persidangan atas tuduhan korupsi.

Pemerintah Malaysia memulai proses hukum terhadap Najib dengan dakwaan terkait SRC International, karena mudah untuk dibuktikan. Tidak seperti kebanyakan transfer 1MDB yang menggunakan bank dan perusahaan asing, transaksi yang melibatkan SRC dilakukan melalui entitas Malaysia dan diduga meninggalkan jejak kertas.

Jaksa penuntut telah menyerahkan hampir 3.000 halaman dokumen kepada persidangan yang mencakup pernyataan dari 26 saksi. Beberapa diantaranya adalah pejabat SRC International yang kemungkinan akan dipanggil untuk memberikan kesaksian.

Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut diharapkan dapat mempublikasikan secara rinci pengeluaran Najib dan istrinya, Rohmah yang menggunakan dana 1MDB. Najib diperkirakan menghadapi denda dan hukuman penjara hingga 20 tahun.

Rakyat Malaysia telah menunggu persidangan Najib selama hampir satu tahun. Ini akan menjadi momen bersejarah bagi Malaysia, di mana Najib merupakan mantan perdana menteri pertama yang diadili atas kejahatan yang diduga dilakukan di kantornya sendiri. Masyarakat Malaysia berharap sidang Najib dapat disaksikan secara langsung dalam siaran televisi.

Selain itu, persidangan Najib juga memegang peranan penting bagi pemerintahan Mahathir Mohamad. Sebelumnya, pemerintahan Mahathir telah menghadapi kritik atas lambatnya proses persidangan Najib. Pemerintah berharap dapat memanfaatkan persidangan Najib untuk memenangkan kembali dukungan dari pemilih dan mendriskreditkan oposisi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CJV2Sj
April 02, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CJV2Sj
via IFTTT

Pengadilan Jerman Tutup Sekolah TK Terindikasi Radikal

Pengadilan administrasi memutuskan mencabut lisensi TK Al Nur.

REPUBLIKA.CO.ID, MAINZ — Pengadilan administrasi di Mainz, Jerman meminta pengelola taman kanal-kanak (TK) Al Nur menutup sekolah tersebut. 

Al Nur merupakan satu-satunya pusat penitipan anak Muslim di negara bagian barat Rhineland-Palatinate.

Seperti dilansir di Deutsche Welle pada Rabu (27/3), satu-satunya taman kanak-kanan Muslim itu tak lagi bisa beroperasi. 

Selain karena sepi, pengadilan administrasi memutuskan mencabut lisensi TK Al Nur itu. 

Hal itu menindaklanjuti kekhawatiran pejabat negara tentang ikatan sekolah dengan ideologi Islam salafi ekstremis. 

Keputusan negara mencabut lisensi TK Al Nur sah. Sebab, taman kanak-kanak itu menunjukkan bukti hubungan antara administrator sekolah dan ideologi salafi ekstremis. 

Pengadilan beranggapan hubungan tersebut berpotensi menyulitkan anak-anak di Al Nur untuk berintegrasi ke dalam masyarakat Jerman dan membahayakan kemerdekaan. 

Pengadilan beranggapan upaya Asosiasi Arab Nil-Rhein yang mengelola taman kanak-kanak untuk menjauhkan diri dari pemikiran salafi tidak terlihat meyakinkan. 

Ketua Arab Nil-Rhein, Samy El Hagrasy, mengatakan asosiasi akan mengajukan banding di pengadilan administrasi tingkat tinggi. 

Hagrasy menampik tuduhan ihwal asosiasi yang menaungi sekolah itu mempromosikan Salafisme. “Kami menerima dan menghormati konstitusi,” kata dia.

Namun, pejabat negara khawatir setelah adanya literatur untuk siswa bahwa asosiasi itu bekerja dengan tokoh terkenal dalam gerakan salafi ultra-konservatif. 

Pengadilan administrasi di Mainz menunda batas waktu penutupan taman kanak-kanak dari 31 Maret menjadi 30 April. 

Pengadilan memberikan lebih banyak waktu pada orang tua untuk memindahkan anak-anaknya ke pusat penitipan lainnya.  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2HWx4qu
March 27, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HWx4qu
via IFTTT

Tiga Orang Caleg Dicoret KPU Kota Bekasi

Ketiganya dicoret karena meninggal dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mencoret tiga nama Calon Legislatif (Caleg) dari Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pemilihan anggota DPRD Kota Bekasi. Ketiganya dicoret karena meninggal dunia.

"Ada laporan caleg meninggal dunia. Kita langsung buat berita acara perubahan DCT.  Kemudian kita lakukan pencoretan. Nanti KPU RI yang hapus dari DCT itu," ungkap Kertua KPU Kota Beksi Nurul Sumarheni, Jumat (22/3).

Ketiga Caleg yang dicoret itu, sambung Nurul, berasal dari tiga partai berbeda. Adapun ketiga caleg DPRD Kota Bekasi yang meninggal dunia tersebut yakni, La Ode Muhammad Agus dari Partai Amanan Nasional (PAN) daerah pemilihan (dapil) III Kota Bekasi, Rai Suryadi dari Partai Perindo dapil V, dan Wawan Ridwanullah dari Partai PDI Perjuangan dapil I.

Dari ketiga Caleg yang meninggal dunia itu, kata Nurul, baru satu orang yang tidak masuk dalam kertas suara karena meninggal sebelum pencetakan dimulai. "Nah kan tiba-tiba ada dua lagi tuh, nah itu mungkin nanti diblurkan saja biar ketahuan oleh pemilih agar tidak dipilih," ujar Nurul diruangannya.

Sebelumnya, KPU Kota Bekasi telah menetapkan DCT anggota DPRD Kota Bekasi sebanyak 695 orang. Dengan tiga dicoret, berarti tersisa 692 DCT yang merebutkan 50 kursi di DPRD Kota Bekasi.

Kursi itu diperebutkan di enam dapil, yakni Dapil I terdiri dari Kecamatan Bekasi Selatan dan Bekasi Timur dengan jumlah kursi sembilan; dapil II Kecamatan Bekasi Utara dengan jumlah tujuh kursi.

Lalu Dapil III Kecamatan Bantargebang, Mustikajaya, dan Rawalumbu sebanyak 10 kursi; Dapil IV Kecamatan Jatisampurna dan Jatiasih sebanyak tujuh kursi; Dapil V Kecamatan Pondokgede dan Pondokmelati dengan delapan kursi; serta Dapil VI di Kecamatan Bekasi Barat dan Medansatria sebanyak sembilan kursi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CCmaCz
March 24, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CCmaCz
via IFTTT

Menko Darmin: Struktur Neraca Dagang Masih Perlu Perbaikan

Keseimbangan antara ekspor dan impor belum sepenuhnya dalam posisi yang ideal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menilai, struktur neraca perdagangan Indonesia sepanjang Februari 2019 belum sepenuhnya positif. Kendati Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan surplus sebesar 0,33 miliar dolar AS, Darmin menganggap kondisi itu belum tentu akan berkelanjutan.

“Kita belum melihat, kita bisa membuat hasil-hasil yang sudah bisa jadi pegangan bahwa situasinya secara berkelanjutan. Kelihatannya, kerja keras masih belum cukup,” kata Darmin di Kantor Kemenko Perkonomian, Jumat (15/3).

Menurut Darmin, keseimbangan antara ekspor dan impor belum sepenuhnya dalam posisi yang ideal. Posisi surplus dagang yang terjadi pada bulan lalu bukan karena ekspor lebih besar daripada impor. Namun, keduanya sama-sama turun, hanya saja, penurunan impor jauh lebih besar.

Mengacu laporan BPS, nilai ekspor per Februari 2019 mencapai 12,53 miliar dolar AS, turun 10,03 persen dari posisi Januari 2019 sebesar 13,92 miliar dolar AS. Sedangkan nilai impor di bulan yang sama mencapai 12,20 miliar dolar AS, turun 18,61 persen dari bulan Januari sebesar 14,93 miliar dolar AS. Dengan kata lain, nilai surplus perdagangan mencapai 0,33 miliar dolar AS.

Lebih lanjut, Darmin mengatakan, kinerja yang surplus itu jangan sampai mempengaruhi pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia. Dari sisi ekspor, kata Darmin, negara tujuan ekspor berubah. Hal ini dinilai karena situasi dunia yang masih belum pulih dan terus dinamis.  

Sementara itu, kinerja impor juga menurun drastis. Terutama untuk impor bahan baku penolong dan barang modal. Kedua kelompok impor itu masing-masing menurun 21,11 persen dan 7,09 persen dibanding Januari 2019. Padahal, impor bahan baku dan barang modal berkaitan erat dengan kegiatan produksi industri dalam negeri.

“Kita masih perlu bekerja keras lagi untuk membuat satu neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang konsisten dan lebih baik,” ujar Darmin.

Ke depan, kata Darmin, tugas pemerintah bukan sebatas mendorong kinerja ekspor lebih kuat lagi. Namun, juga menjaga impor agar tidak merosot terlalu tajam. Khususnya, untuk bahan baku dan barang modal. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UC6TZF
March 15, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UC6TZF
via IFTTT

Kabar Gembira untuk Abdurrahman bin Auf

Dia tak ragu-ragu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Imam Nur Suharno

Siang itu, Madinah sangat ramai. Para pedagang berlarian meninggalkan dagangannya menuju jalan raya. Rupanya, 700 ekor unta lengkap dengan barang dagangan dipunggungnya memasuki Kota Madinah. Itulah kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat terkaya pada zaman Rasul SAW.

Suara hiruk-pikuk itu membuat kaget Ummul Mukminin Aisyah RA yang pada saat itu sedang menyampaikan hadis Nabi SAW. Setelah diberi tahu apa yang terjadi, Aisyah berkata: “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia, serta pahala yang besar di akhirat nanti. Aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga sambil merangkak.”

Seorang sahabat berlari mencari Abdurrahman untuk mengabarkan berita gembira itu. Mendengar kabar itu, Abdurrahman segera menemui Aisyah RA. “Wahai ibunda, apakah ibunda mendengar sendiri ucapan itu dari Rasulullah?” Jawab Aisyah, “Ya aku mendengar sendiri.”

Abdurrahman melonjak kegirangan. “Seandainya sanggup, aku akan memasukinya sambil berjalan. Wahai ibunda, saksikanlah, seluruh unta lengkap dengan barang dagangan di punggung masing-masing, aku dermakan untuk fi sabilillah.”

Subhanallah. Begitulah kisah kedermawanan seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ia tidak pernah ragu sedikitpun dalam menyumbangkan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Karena itu, tidak salah jika Rasul SAW menyatakan jika Abdurrahman masuk surga dengan merangkak.

Diilustrasikan dengan merangkak itu bukan karena sulitnya ia masuk surga, akan tetapi karena sangat dekat dan mudahnya, sehingga ia tidak perlu lagi berjalan, cukup dengan merangkak saja.

Dalam kisah yang lain, pada suatu hari setelah mendengar seruan Rasul SAW untuk berjuang dengan harta, Abdurrahman bergegas pulang dan kembali membawa 2.000 dinar. “Wahai Rasulullah, aku mempunyai 4.000 dinar. Dan, 2.000 dinar aku pinjamkan kepada Allah dan 2.000 dinar untuk keluargaku.”

Rasul SAW menerimanya sambil bersabda: “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepadamu, terhadap harta benda yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahi pula harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu.”

Tatkala Rasul SAW mengumumkan biaya Perang Tabuk, Abdurrahman pun bergegas menyerahkan 200 uqiyah emas. Melihat kejadian itu, Umar berbisik kepada Nabi SAW: “Agaknya Abdurrahman berdosa tidak menyisakan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya.” Ketika Rasul SAW menanyakan hal itu kepada Abdurrahman, ia menjawab, “Untuk mereka saya tinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan. Yakni, sebanyak rezeki, kebaikan, dan upah yang dijanjikan Allah.” Subhanallah.

Singkat kisah, sejak berita gembira dari Rasul SAW itu Abdurrahman bin Auf semakin dermawan, semangatnya tinggi dalam mengorbankan hartanya di jalan Allah. Ia menyumbangkan 40 ribu dinar, 500 ekor kuda, dan 1.500 unta untuk para pejuang. Ia juga membagikan 400 dinar kepada setiap veteran Perang Badar yang masih hidup.

Itulah kisah inspiratif Abdurrahman bin Auf yang menggugah dan mencerahkan. Yang pasti, harta yang didermakan itu sedikit pun tidak akan mengurangi dari apa yang kita miliki. Justru sebaliknya, dapat menambah kesuburan harta. Setiap harta yang didermakan akan menjadi “umpan” untuk memperlancar rezeki. Sebab, Allah SWT akan menggantinya dengan yang lebih baik. (QS Saba’ [34]: 39). Wallahu a'lam.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2T1XQQ7
March 13, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2T1XQQ7
via IFTTT

Pengamat Cina: Singapura Beli Jet Tempur Bukan Ancaman

Pembelian itu dinilai wajar dalam upaya memperbarui alutsista Singapura.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Para pengamat di Cina melihat keputusan Singapura membeli jet tempur F-35 dari Amerika Serikat bukan merupakan ancaman terhadap negara berpenduduk terbanyak di dunia itu. Menurut mereka, Singapura telah 30 tahun mengimpor jet tempur canggih buatan AS dan rencana pembelian F-35 itu hanya merupakan program lanjutan strategi pertahanan nasional negara kecil yang memiliki peralatan militer canggih itu.

"Saya pikir hal itu (impor F-35) tidak ditujukan kepada Cina," kata Direktur Eksekutif China Center for Collaborative Studies of the South China Sea Nanjing University, Zhu Feng, dikutip media resmi setempat, Senin (11/3).

Pernyataan tersebut menanggapi pemberitaan media AS bahwa keputusan Singapura mengindikasikan peningkatan perhatian atas ambisi regional Cina sehingga Beijing sudah seharusnya memandang rencana pembelian F-35 tersebut sebagai bukti masih adanya desakan kuat kehadiran AS di kawasan Asia-Pasifik. Sejumlah pengamat di Cina berpendapat analisis media AS tersebut konyol.

Kalau rencana pengadaan jet tempur baru oleh Singapura itu ditujukan kepada Cina, kenapa di dalam daftar pembelian terdapat opsi J-20 (buatan Cina)? tanya seorang pengamat militer Cina yang tidak ditulis namanya oleh Global Times.

Tidak masuk akal mengaitkan pembelian jet tempur itu dengan pesan terhadap Cina karena jet-jet tempur di empat negara yang merupakan sekutu utama AS di wilayah Asia-Pasifik itu sejak semula memang diimpor dari AS. Menurut dia, pesawat-pesawat tempur tua milik Jepang, Korea Selatan, dan Australia sudah lewat masanya. Mereka membutuhkan pembaruan dan rencana Singapura itu wajar dalam upaya memperbarui alutsistanya.

Meskipun demikian, para pakar Cina juga mengingatkan penyebaran satuan F-35 di negara-negara sekutu AS memberikan keuntungan tersendiri bagi negara adidaya itu dalam menjalankan operasi di kawasan Asia-Pasifik. Hal itu sekaligus memberikan tantangan terhadap pertahanan udara Cina di Laut Cina Selatan, yang sampai saat ini menjadi sengketa antara Cina dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara.

Terkait dengan jaringan informasi militer AS, para pakar mencatat meskipun sekutu-sekutu utama AS tidak terlibat dalam peperangan, mereka tetap bisa berbagi berbagai jenis informasi dengan AS. Pada awal Maret, Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengumumkan rencana pembelian 12 unit pesawat tempur jenis F-35.

Pesawat kursi tunggal dan bermesin tunggal buatan Lockheed Mertin itu dirancang tahan segala cuaca. Pesawat tempur generasi kelima tersebut mampu menjalankan misi serangan darat dan superior di udara.

Pesawat tempur jenis J-20 buatan Cina, yang masuk dalam daftar opsi Singapura, juga berkursi tunggal, namun bermesin ganda. Pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan di Chengdu untuk mendukung Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China itu juga dirancang tahan segala cuaca.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2VSorkl
March 11, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2VSorkl
via IFTTT

Penyelenggara Haji Swasta Desak Pakistan Swastakan Haji

IHRAM.CO.ID, LAHORE — Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Pakistan (HOAP) mendukung gagasan untuk secara bertahap mentransfer operasi haji ke sektor swasta.

Baca Juga:

HOAP siap menawarkan pilihan paket ibadah haji yang lebih beragam sesuai sumber daya dan pilihan tinggal di Arab Saudi.

Seperti dilansir di The Nation pada Jumat (22/2), Ketua HOAPM Waheed Iqbal Butt mengatakan, selama ini calon jamaah haji (calhaj) di bawah skema pemerintah hanya mendapat satu pilihan paket haji, yakni satu biaya dan masa tinggal 42 hari. 

Butt menjamin calhaj di bawah skema swasta dapat memilih paket haji yang beragam, seperti masa tinggal 13 hari, masa tinggal 40 hari, menempati hotel berbintang, dan mengunjungi berbagai tempat.

Butt mengkritik peran ganda pemerintah sebagai regulator dan eksekutor sekaligus. Dia menilai seharusnya pemerintah harus mengurangi peran sebagai badan pengawas. Saat ini, ada 804 anggota HOAP yang akan menangani 76.184 calhaj pada 2019. 

Menteri Urusan Agama Pakistan, Noorul Haq Qadri, mengatakan ibadah haji akan menjadi mahal dalam lima tahun mendatang. Sebab, Saudi telah menyatakan permintaan pada semua negara untuk menyerahkan paket haji ke sektor swasta secara bertahap dalam tiga hingga empat lagi.

Terkait banyaknya paket yang ditawarkan di sektor swasta, Butt menjelaskan terdapat empat kategori tempat tinggal di Mina, masing-masing memiliki fasilitas berbeda. 

Butt mengatakan semakin banyak dana, maka semakin nyaman tempat menginap. Selain itu, maktab tempat jamaah melakukan lontar Jumrah berjarak sangat dekat. Ada empat kategori maktab, semakin mahal paket, maka semakin dekat jarak. 

Die menyebutkan ibadah haji hingga 2028 akan berlangsung pada musim panas. Karena itu, jamaah akan kesulitan jika tinggal tanpa tenda ber-AC di Mina. Selama ini, hanya calhaj di bawah skema swasta yang menikmati tenda ber-AC.

Butt memastikan HOAP mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, HOAP tidak menginginkan keberadaan perusahaan tak berpengalaman. Saat ini, perusahaan pemula hanya diberikan kuota sebanyak 50 calhaj. Kuota maksimal adalah 300 calhaj. Karena itu, artinya lebih banyak perusahaan harus terdaftar untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Butt mengatakan pemerintah harus menyusun kebijakan jangka panjang untuk menurunkan biaya haji. 

Dia menklaim bila pemerintah memberi surat kuasa pada swasta, perusahaan akan menyewa bangunan jangka panjang yang lebih murah di Makah dan Madinah. 

Berita Terkait

Dengan demikian, masa tinggal calhaj akan jauh lebih murah. Selama ini, harga sewa yang tinggi menyebabkan biaya ibadah haji semakin tinggi.  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2IuYfui
February 22, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2IuYfui
via IFTTT

Sayyid Qutb, Intelektual-Sastrawan Penulis Kitab Tafsir (5)

Sayyid Qutb tersentuh akan adanya nilai sastra di dalam Alquran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musallam dalam disertasinya untuk University of Michigan (1983) menyebut, sejak akhir 1930-an Sayyid Qutb kian kritis terhadap Barat. Beberapa sasaran utamanya adalah Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS).

Saat itu, dua imperium yang tersebut pertama menggempur perjuangan kaum nasionalis di Suriah, Maroko, Tunisia, Aljazair, dan Palestina. Dia juga mengutuk keras pergerakan Zionisme yang semakin menyudutkan bangsa Palestina di tanah airnya sendiri.

AS juga dikecamnya lantaran mendukung pendudukan Zionisme. Namun, segenap pandangan kerasnya itu tidak hanya berasaskan teori, tetapi juga pengamatan dan pengalaman langsung di lapangan.

Sayyid Qutb diketahui kerap mengadakan kunjungan ke negara-negara Barat. Bahkan, dua tahun lamanya dia menetap di AS untuk menimba ilmu di Wilson Teachers' College (Washington DC), Colorado State College for Education (Greeley), dan Stanford University.

Hasil lawatannya ini dituangkan dalam karyanya, The America I Have Seen: In the Scale of Human Values (1951). Isinya antara lain mengkritik masih adanya gaya hidup jahiliyah masyarakat Barat, khususnya Negeri Paman Sam. 

Sebelumnya, dia mulai tertarik untuk kembali mendalami Alquran. Pada Februari dan Maret 1939, artikel Qutb tentang nilai kesastraan Alquran terbit di jurnal al-Muqtathaf.

Menurut Musallam, penerbitan karya ini merupakan awal pergeseran peran Sayyid Qutb dari seorang budayawan atau kritikus sastra menjadi ulama Muslim terkemuka. Namun, semua itu masih dalam posisinya sebagai intelektual anti-Barat.

Pada 1945 dan 1947, Sayyid Qutb berturut-turut menerbitkan buku al-Taswir al-Fanni fi al-Qur’an dan Masyahid al-Qiyamah fi al-Qur'an. Dengan dua karya pentingnya itu, dia berharap para pembaca dapat menghayati betapa indahnya kitab suci Alquran.

Baginya, Alquran pertama-tama disimak melalui keindahan bahasanya yang mempesona. Itulah yang menyentuh bangsa Arab pada zaman Rasulullah SAW. Barulah kemudian, setelah tertarik pada daya sastrawi Alquran, orang-orang Arab merasa terpanggil untuk menelaah lebih lanjut kandungan dan hikmah Kitabullah itu secara lebih detail. Maka lahirlah banyak pakar tafsir dari generasi ke generasi.

Demikian juga dengan Sayyid Qutb. Dia tidak berhenti pada soal kesastraan. Dalam tulisan-tulisannya, tampak semangatnya untuk menyoroti apa saja pesan-pesan Alquran kepada umat manusia, khususnya kaum Muslim.

Musallam menyebut, pada akhir 1943, Sayyid Qutb menulis artikel yang menegaskan perlunya umat Islam terutama di Mesir untuk kembali meneguhkan jiwa tauhid. Ini sesuai dengan konteks zaman saat itu.

Sejak 1945, Perang Dunia II berakhir. Negeri-negeri yang dahulunya terjajah, termasuk Mesir, sempat mengalami keadaan yang tak menentu. Dalam konteks yang lebih khusus, umat Islam di negeri-negeri itu terpecah-pecah ke dalam sejumlah negara, yang batas-batasnya adalah demarkasi warisan kolonialisme sebelumnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2T7eKAR
February 22, 2019 at 03:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2T7eKAR
via IFTTT