Chiellini Sebut Juventus Sangat Kehilangan Allegri

Chiellini mengaku punya banyak kenangan manis dengan Allegri.

REPUBLIKA.CO.ID, TURIN -- Bek tengah sekaligus kapten Juventus Giorgio Chiellini mengatakan apabila semua pemain Bianconeri merasa sangat kehilangan pelatih Massimiliano Allegri yang resmi angkat koper dari Stadion Allianz Turin akhir musim nanti. Chiellini mengaku punya banyak kenangan manis dengan Allegri.

"Saya kadang-kadang akan melihatnya (Allegri) di Livorno atau mendengar kabar darinya," kata bek itu kepada wartawan dilansir Football Italia, Rabu (22/5).

Tengah pekan lalu sepertinya jadi hari paling sulit bagi Allegri bersama Juventus. Sebab, raut wajahnya tampak tegang ketika perjalananya sebagai juru taktik Bianconeri harus berakhir di pengujung musim 2018/2019.

Ya, setelah mempersembahkan lima trofi scudetto secara beruntun dan sederet gelar lain sejak 2014, Allegri mesti mengucapkan kata perpisahan kepada suporter dan segenap elemen di kesebelasan asal kota Turin. Bahkan, laga versus Atalanta akhir pekan kemarin jadi partai terakhir Allegri di markas Juve.

Chiellini pun mengaku sangat sulit untuk berpisah dengan seseorang yang telah menghadirkan begitu banyak cerita manis bersama timnya.

"Kita berada di akhir era dengannya dan kita harus berterima kasih padanya. Dia memiliki beberapa kualitas luar biasa, dia benar-benar positif dan semua elrmen (Juventus) akan merindukannya. Mungkin dia bisa kembali di masa depan," sambung pemain 34 tahun.

Saat ini pihak Juve tengah disibukan dengan beberapa calon pelatih pengganti Allegri. Disinggung soal satu nama pelatih, Maurizio Sarri, yang juga santer dikaitkan bakal merapat bersama Juve. Mantan bek Fiorentina itu justru menanggapi dengan candaan. "Sarri siapa? Apakah Anda mengatakan Sacchi?," ucapnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Mce5fk
May 22, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Mce5fk
via IFTTT

Hakim Nilai Aspri Menpora Terbukti Terima Rp 11,5 Miliar

Menpora Imam Nahrawi selaku saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menilai bahwa asisten pribadi (aspri) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bernama Miftahul Ulum terbukti menerima Rp 11,5 miliar serta ATM dan buku tabungan dari sekjen dan bendahara umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dana tersebut merupakan commitment fee pencairan dana hibah KONI.

"Untuk memenuhi commitment fee yang diminta, Ending Fuad Hamidy dan Johny E Awuy telah juga memberikan kepada Miftahul Ulum selaku aspri menteri melalui Arief Susanto selaku protokoler Kemenpora yang seluruhnya berjumlah Rp11,5 miliar untuk kepentingan Menpora," kata hakim Arifin di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/5).

Menurut hakim, rincian pemberian uang tersebut adalah pertama, pada Maret 2018 Ending menyerahkan Rp 2 miliar kepada Ulum di gedung KONI Pusat lantai 12. Kedua, pada Februari 2018 Ending menyerahkan Rp500 juta kepada Ulum di ruang kerja Ending di lantai 12 KONI Pusat.

Ketiga, Juni 2018 Johny E Awuy menyerahkan uang sejumlah Rp 3 miliar kepada suruhan Ulum yaitu Arief Susanto selaku staf protokoler Kemenpora Ri di lantai 12 gedung KONI Pusat. Keempat pada Mei 2018, Ending menyerahkan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Ulum di ruang Ending di lantai 12 gedung KONI Pusat.

Kelima, sebelum lebaran 2018, Ending memberikan uang sejumlah Rp 3 miliar dalam bentuk mata uang asing kepada Ulum di lapangan tenis Kemenpora dan uang itu ditukarkan Johny atas perintah Ending sekitar beberapa hari sebelum lebaran.

"Selanjutnya Johny E Awuy juga pernah melakukan transfer kepada Miftahul Ulum saat Johny ada di Papua dan Ulum ada di Jeddah. Johny mentransfer Rp20 juta lalu saat kembali ke Jakarta Johny melapor ke Ending dan Johny mentransfer lagi Rp30 juta sehingga total yang ditransfer ke Miftahul Ulum adalah Rp50 juta," ungkap hakim Arifin.

Transfer uang tersebut dalam kurun waktu akhir November-awal Desember 2018. "Menimbang fakta-fakta di persidangan tersebut berkaitan pemberian uang dari KONI ke kepada Menpora, Imam Nahrawi melalui Miftahul Ulum. Kemenpora, Eni Purnamawati selaku wakil bendahara KONI pernah memberikan uang ke Miftahul Ulum selaku aspri Menpora dan Arief Susanto protokoler menpora tapi dibantah secara tegas oleh Miftahul Ulum dan Arief Susanto," tambah hakim Arifin.

Kemudian, menurut hakim, Menpora Imam Nahrawi selaku saksi yang pernah dihadirkan dalam persidangan mengaku tidak tahu-menahu mengenai Eni yang memberikan uang ke Miftahul Ulum. Imam Nahrawi menerangkan tidak pernah menerima uang dari Ulum.

"Maka menurut majelis hakim perbuatan Ending Fuadh Hamidy kepada pihak Kemenpora sebagaimana diuraikan di atas memenuhi unsur memberi atau menjanjikan sesuatu," ungkap

Dalam perkara ini Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy divonis 2 tahun dan 8 bulan penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 2 bulan sedangkan Johny E Awuy divonis 1 tahun dan 8 bulan penjara ditambah denda Rp50 juta subsider 2 bulan.

Keduanya dinilai terbukti menyuap Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana, Asisten Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Adhi Purnomo dan Staf Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora Eko Triyanta agar dapat memperlancar 2 proposal dana hibah yang diajukan oleh KONI.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2LSyupk
May 20, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2LSyupk
via IFTTT

Bulan Puasa Tiba, Pedagang Kolang-Kaling Diserbu Pembeli

Penjual kolang-kaling di Pasar Rangkasbitung diserbu pembeli

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Memasuki bulan puasa, pedagang kolang-kaling di Pasar Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, diserbu pembeli. Para pembeli mencari kolang-kaling untuk campuran kolak, panganan khas berbuka puasa pada bulan Ramadhan.

"Hari pertama puasa Ramadhan ini sebanyak dua kuintal kolang-kaling habis terjual dengan harga Rp 15 ribu per liter," kata Mumun, seorang pedagang di Pasar Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten saat dijumpai pada Senin (6/5).

Selama ini, permintaan kolang-kaling cenderung meningkat untuk konsumsi makanan berbuka puasa. Bagaikan tradisi, setiap Ramadhan masyarakat selalu mencari kolang-kaling yang berasal dari pohon aren itu.

Kebanyakan para konsumen menjadikan kolang-kaling sebagai campuran makanan maupun minuman. Mumun mengatakan usaha menjual kolang-kaling tersebut sangat membantu ekonomi keluarganya.

Sementara itu, Udin yang mengaku telah berjualan kolang-kaling sejak tujuh tahun terakhir selama Ramadhan mengatakan berjualan kolang-kaling termasuk menguntungkan. "Tahun lalu kami bisa membangun rumah dari hasil berjualan kolang-kaling itu," katanya.

Hal senada dikemukakan Samun, seorang pengumpul kolang kaling di Rangkasbitung. Ia mengaku setiap hari bisa meraup keuntungan sekitar Rp 1,5 sampai Rp 2 juta per hari.

Ia memperoleh kolang-kaling dari petani di Kecamatan Sobang, Cigemblong, Cibeber, Cirinten, Muncang, dan Cijaku. Daerah-daerah tersebut merupakan sentra perkebunan aren dan sentra produksi gula aren. "Dalam sehari kami bisa menjual dua sampai empat ton dengan harga Rp 12 ribu per kilogram," tutur Samun.

Menurut dia, kualitas kolang-kaling Kabupaten Lebak cukup bagus. Tak heran banyak permintaan dari Pasar Rangkasbitung hingga Tangerang.

Akan tetapi tingginya permintaan kolang-kaling hanya terjadi selama Ramadhan. Para pedagang hanya bisa mendulang untung pada bulan suci itu saja karena permintaan meningkat. "Kami merasa kewalahan melayani permintaan para pedagang pengecer," kata Samun.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2LrgRNk
May 06, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2LrgRNk
via IFTTT

Oatmeal Jaga Kestabilan Gula Darah Saat Puasa

Oatmeal juga membantu menahan lapar saat menjalankan ibadah puasa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menggonsumsi makanan beragam dan seimbang sangat dianjurkan ketika menjalankan ibadah puasa. Salah satu makanan yang tepat untuk dikonsumsi saat sahur dan berbuka adalah oatmeal.

Meskipun oatmeal lebih dikenal sebagai menu sarapan pagi, tapi oatmeal juga cocok untuk menu berbuka puasa. Kenapa bisa demikian? Oatmeal merupakan jenis makanan yang memiliki beragam manfaat untuk kesehatan tubuh.

Menurut Konsultan Gizi dan Kesehatan, Seala Septiani, oatmeal menjadi makanan dengan sumber karbohidrat. Seala mengatakan, jenis makanan itu dapat menjaga kestabilan gula darah tubuh dan juga membantu menahan lapar saat menjalankan ibadah puasa.

"Jangan lupa, oatmeal dibarengi dengan mengonsumsi protein (lauk/susu), buah dan sayur-sayuran yang cukup," kata Seala kepada Republika.co.id, jumat (3/5).

Seala mengatakan oatmeal memiliki kandungan gizi utama berupa karbohidrat yang didominasi serat. Selain itu, terdapat vitamin seperti Vitamin B dan beberapa mineral yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh.

Berdasarkan sejumlah penelitian, pengajar di Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu mengatakan, serat yang terkandung dalam oatmeal sangat baik untuk kesehatan. Seala menyebut, secara spesifik oatmeal kerap dikaitkan dengan kesehatan jantung dan pencegahan diabetes.

Bahkan, kandungan gizi pada oatmeal lebih baik dari pada nasi dan kentang. Cara pengolahan yang tepat menjadi kunci untuk menjaga kandungan karbohidrat yang terdapat dalam oatmeal. "Beberapa penelitian menunjukkan mengonsumsi oatmeal sebagai makanan pokok lebih baik daripada nasi dan kentang," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WjjSQC
May 04, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WjjSQC
via IFTTT

DPMPTSP Fasilitasi Investor Asing di Jakarta

DKI Jakarta menargetkan angka investasi yang masuk mencapai Rp 100,2 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta melalui Jakarta Investment Center (JIC) memfasilitasi investor asing di Ibu Kota. Salah satunya yang sudah memulai usaha dan melakukan investasidi Jakarta adalah Singapore Business Federation (SBF).

“JIC dalam memberikan pemahaman mengenai cara berinvestasi di Jakarta dan memaparkan proyek-proyek potensial yang dapat dilakukan melalui skema kerjasama antara investor dan pengusaha melalui skema Business to Business,” ujar Kepala DPMPTSP Benni Aguscandra dalam siaran persnya, Ahad (28/4).

Disebutkan bahwa SBF ialah perhimpunan pengusaha Singapura yang bergerak di bidang perdagangan, investasi, dan hubungan industri. Benni mengatakan, terdapat berbagai sektor potensial yang ditawarkan kepada para calon investor, diantaranya sektor transportasi, sektor properti peruntukan rumah tinggal dan perkantoran, serta sektor telekomunikasi dan informasi.

Benni menjelaskan terdapat 15 proyek potensial yang ditawarkan kepada calon investor antara lain Transit Oriented Development (TOD) Lebak Bulus, Sentra Primer Tanah Abang milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Jakpro Waterfront City milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

Selain itu, proyek milik PT Kawasan Berikat Nusantara, di antaranya Multipurpose Dock, Water Treatment Plan, Hunian Sarang Bango dan Area Development, serta proyek milik Gunung Kartiko, diantaranya Data Center, Digital Signage, Electronic Road Pricing, GPON Office & HRB, Internet Service Provider, Smart Stadium, IOT Platform, dan Tower Provider.

Benni mengatakan, masing-masing pengusaha dan pimpinan BUMD selaku pelaksana proyek tersebut memberikan paparan kepada calon investor terkait proyek-proyeknya. Proyek yang akan digarap, lokasi proyek, luas area proyek, target waktu pengerjaan, total biaya proyek, hingga skema kerja sama yang diadakan.

“Diharapkan, para calon investor tersebut dapat berpartisipasi dan merealisasikan investasi di Jakarta,” kata dia.

Benni mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan angka investasi yang masuk mencapai Rp 100,2 triliun pada 2019. Pada tahun lalu, realisasi investasi di ibu kota telah mencapai Rp 114,2 triliun.

“Meningkat 5,1 persen dibandingkan capaian 2017 yang menyentuh Rp 108,6 triliun. Pencapaian tersebut semakin menguatkan optimisme Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan kota ini sebagai pusat investasi di kawasan Asia,” imbuh Benni.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2XSSZ6t
April 28, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2XSSZ6t
via IFTTT

Pasien Rawat Inap Bisa Nyoblos di RS

Ini untuk menjamin terpenuhinya hak suara pemilih yang sedang dirawat di Fasyankes.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan kebijakan pasien yang tengah menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) bisa memberikan suaranya saat pemilihan umum (pemilu) besok Rabu (17/4). Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes Widyawati mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada direktur rumah sakit seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) di wilayah masing-masing, guna menjamin terpenuhinya hak suara pemilih yang sedang dirawat di Fasyankes.

“Kami telah mengirimkan surat instruksi kepada setiap direktur RS seluruh Indonesia agar berkoordinasi dengan KPU untuk menyediakan bilik suara bagi pasien, keluarga pasien dan petugas kesehatan di seluruh Fasyankes di wilayahnya,” katanya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (16/4).

Ia menambahkan, instruksi itu disebarkan pada Januari 2019 lalu. Ia menambahkan, Kemenkes ingin memberikan kemudahan kepada pasien dan keluarga pasien untuk memberikan hak suaranya pada Pemilu 2019. Lebih lanjut ia mengatakan, kemudahan proses pemungutan suara akan didukung oleh KPU yang akan menyiapkan petugas pemungutan suara keliling yang bertugas di Fasyankes.

"Petugas di Fasyankes melakukan pendataan petugas, pasien, dan keluarga pasien yang akan melaksanakan pemungutan suara di Fasyankes sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Adapun syarat dan ketentuan secara teknis akan diatur oleh pihak KPU. Karena itu ia meminta pihak KPU dan pihak Fasyankes harus menjaga kelancaran dan kerahasiaan pemilih pada saat pemungutan suara berlangsung. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2v5B6Vx
April 16, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2v5B6Vx
via IFTTT

Pengamat Ingatkan Kembali SKM adalah Produk Bergula Tinggi

SKM sering diiklankan sebagai produk susu bergizi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI) Arif Hidayat mengingatkan masyarakat agar memahami susu kental manis (SKM) sebagai produk gula tinggi. Ia mengatakan kental manis kerap diiklankan sebagai produk susu bergizi sehingga kesadaran publik terhadap brand tersebut memiliki persepsi yang berbeda dengan kenyataan.

"Jadi wajar kalau ibu dalam ingatannya SKM adalah susu karena selama ini selalu menampilkan anak-anak dalam iklannya, padahal kandungannya adalah gula. Sekitar 50 persen bahkan lebih kandungan gulanya," ujar Arif di Jakarta, Jumat.

Salah satu dampak perilaku konsumen, menurut Arif, masyarakat umum beranggapan kental manis juga dapat dikonsumsi sebagai susu oleh anak-anak. Padahal, dengan mengonsumsi SKM membuat anak mendapatkan asupan gula yang berlebih dan tidak sehat.

Untuk itu, Arif mengajak setiap pihak harus mengutamakan peningkatan pengetahuan masyarakat, terutama kalangan ibu tentang gizi anak. Pengetahuan yang cukup tentang gizi baik bagi masyarakat yang mendapat terpaan iklan di media yang sering menutupi kenyataan yang ada.

"Sebagian besar informasi yang sampai kepada orang tua dari televisi. Kita tahu, isi tayangan televisi terutama iklan adalah jualan dan promosi produk," kata dia.

Sementara itu, Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyiyah Chairunnisa menyebutkan edukasi sejak dini yang diperlukan untuk menghindari kekeliruan konsumen memanfaatkan suatu produk. Chairunnisa mengemukakan PP Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang besar turut berkomitmen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Salah satunya adalah ikut serta dalam edukasi bijak mengkonsumsi SKM bersama YAICI. Edukasi akan dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia.

"Pembangunan nasional harus dimulai dari calon ibu yang akan melahirkan generasi masa mendatang. Calon ibu harus sehat dan punya pengetahuan tentang gizi keluarga, jangan sampai anemia," ujar dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IrW6hj
April 12, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IrW6hj
via IFTTT

In Picture: Kampanye Terbuka Prabowo di Palembang

Pendukung dan simpatisan Prabowo datang dari 17 Kabupaten dan Kota di Sumsel.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto menyapa pendukung dan simpatisan yang memadati pelataran Benteng Kuto Besak Palembang pada Kampanye akbar, di Palembang, Sumsel, Selasa (9/4/2019).

Pendukung dan simpatisan dari 17 Kabupaten dan Kota di Sumsel datang untuk bertemu langsung dengan Capres Prabowo Subianto. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UqsM21
April 09, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UqsM21
via IFTTT

Jangan Buru-Buru Pindahkan Korban Kecelakaan, Ini Bahayanya

Jangan sembarangan memberi pertolongan karena justru bisa membahayakan korban

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak dari masyarakat yang tak mengerti bagaimana mengatasi situasi adanya kecelakaan dan evakuasi korban. Seringnya, dengan niat menolong maka orang berbondong-bondong mengangkat korban kecelakaan untuk dibawa ke pinggir jalan.

Siapa sangka, hal itu bukanlah hal yang tepat. Dokter spesialis bedah saraf Ferry Senjaya memberikan saran ketika menemui peristiwa kecelakaan.

“Ketika kita bertemu dengan kejadian apapun entah itu jatuh entah itu kecelakaan, prinsipnya kita jangan terlalu banyak manipulasi kalau tidak tahu secara pasti apa yang harus dilakukan,” kata Ferry di Siloam Hospital, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).

Ferry menjelaskan hal pertama yang dapat dilakukan ketika menemui korban adalah memastikan pernafasannya. Periksa apakah ada nafas atau tidak. Pemeriksaan berikutnya adalah kepastian adanya denyut nadi. Kemudian, periksa adakah cedera pada bagian tubuh lainnya.

Jika korban masih ada nafas dan denyut nadi, maka bisa dikatakan korban baik-baik saja. Namun, jika tak ada nafas yang ditemukan maka penolong bisa membuka jalan napas dan bersiap melakukan napas buatan.

Hal itu juga berlaku ketika korban tidak ditemukan denyut nadi. Penolong harus mempersiapkan untuk kompresi jantung sambil memanggil tenaga medis yang terlatih. Tentu saja kedua tindakan ini harus dilakukan orang-orang yang terlatih. Karena itu, Ferry meminta masyarakat untuk lebih sadar pentingnya pelatihan untuk pertolongan pertama.

Dia tidak menyarankan pemindahan korban langsung dengan cara membawanya ke pinggir. “Kita niatnya mungkin mau menolong dia yang tergeletak di jalan, kita pindahkan ke pinggiran. Tapi yang kita khawatirkan adalah kalau ternyata ada cedera tulang belakang misalnya,” kata dia.

Apabila korban mengalami cedera tulang belakang dan dipindahkan maka risikonya bisa memperburuk kondisi korban. “Sehingga hal yang perlu dilakukan adalah memastikan dulu ada nafas atau tidak, buka jalan nafas dengan cara memiringkannya, lalu melakukan kompresi jantung atau nafas buatan sambil menunggu tenaga medis datang,” jelas dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ufhOgf
March 20, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ufhOgf
via IFTTT

SMRC: Angka Golput tidak Dapat Diprediksi

Survei SMRC menyebut ada 13 persen masyarakat yang belum menentukan pilihan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Program SMRC (Saiful Mujani Research & Consulting), Sirojudin Abbas mengatakan, angka golput tidak bisa diprediksi. Berdasarkan Survei SMRC, setidaknya terdapat 13 persen masyarakat yang belum menentukan pilihan, Selasa (12/3).

"Kita tidak bisa memprediksi berapa jumlah yang tidak berpartisipasi dalam pemilu. Sebagai ilmuwan sosial kita tidak bisa memprediksi terlalu jauh. Pemilu masih satu bulan lebih," kata Abbas di kantor SMRC, Jalan Kusuma Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketika disinggung soal angka golput yang cenderung turun. Lulusan Ph.D. University of California Berkeley itu tetap menjelaskan hal yang sama, angka golput selama ini tidak mampu menunjukkan kecenderungan golput dalam pemilu 2019. "Angka partisipasi dalam pemilu selalu naik. Tapi, angka non-partisipasi nantinya, tetap tidak dapat diperkirakan," kata Abbas.

Ia menambahkan, angka riil golput bisa diketahui saat pemilu nanti, setidaknya pada saat hitung cepat. Sampai saat ini, elektabilitas pasangan 01 mencapai 54,9 persen, sedangkan 02 mencapai 32,1 persen. Terdapat 13 persen sisanya belum memiliki pilihan.

"Angka 13 persen yang belum memiliki pilihan masih dapat berubah. Pada saat pemilu nanti, mereka dapat memilih 01 ataupun 02. Sampai saat ini selisih antara 01 dan 02 masih lebih dari 20 persen," kata Abbas.

Dalam dua pemilu terakhir angka golput pemilu cenderung turun. Pada pemilu 2009, angka golput mencapai 29,01 persen. Sedangkan pada tahun 2014. Angkanya mencapai 24,89 persen.

Sirojudin Abbas mengatakan, perlu kehati-hatian dalam menyebut golput. Menurutnya, golput merupakan istilah dalam negara otoriter. Istilah itu tidak tepat digunakan karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang baik, Selasa (12/3).

"Hati-hati dalam menyebut golput. Golput itu biasanya digunakan di negara tidak demokratis atau otoriter. Indonesia adalah negara Demokratis. Sejak reformasi, Indonesia sudah menerapkan pemerintahan yang transparan," kata Abbas.

Ia menjelaskan, dalam negara otoriter, golput digunakan sebagai sarana menyalurkan aspirasi ataupun protes. Pasalnya, mereka tidak memiliki akses dalam berpolitik.

Kemudian ia menambahkan, dalam menghindari kata golput sebaiknya digunakan kata non-partisipasi. Menurutnya kata tersebut lebih tepat, agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru.

Di sisi lain, Direktur Program SMRC itu menuturkan, angka non-partisipasi tidak dapat diprediksi. Pasalnya, pemilih yang sudah terdaftar belum tentu menggunakan hak pilihnya. Menurut Abbas, ada sebagian masyarakat yang tidak sempat mengubah TPS-nya karena alasan tertentu.

"Kita tidak bisa melakukan survei untuk memprediksi golput. Hal itu sama dengan memprediksi, besok mau makan di warteg yang mana? Tentu sulit dijawab. Ada banyak kalangan yang kesulitan untuk mengikuti pemilu, mereka tidak sempat mengubah TPS karena mereka sedang bertugas," kata Abbas.

Selanjutnya, Sirojudin Abbas mengatakan, jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan tidak bisa disimpulkan sebagai golput. Pasalnya banyak orang masih ingin melihat perkembangan ke depan. "Banyak orang ketika ditanya mau memilih siapa, mereka bilang masih ingin melihat perkembangan bagaimana nantinya," kata Abbas.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EXQGqK
March 12, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EXQGqK
via IFTTT

Sandiaga Uno Hadiri Haul Guru Sekumpul

Lautan manusia di haul Guru Sekumpul ikut menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden nomor 02, Sandiaga Uno, harus berjalan kaki sejauh 4-5 km menuju haul ke 14 Guru Ijai, Ahad (10/3). Guru Ijai atau Guru Sekumpul merupakan nama panggilan ulama kharismatik Kalimantan Selatan, Muhammad Zaini Abdul Ghani Al Banjari.

Sandiaga datang mengenakan peci hitam, koko putih. Ia memutuskan berjalan lantaran kendaraan yang digunakan tak mampu menembus lautan manusia menuju pusat acara. Acara bertempat di Musholla Ar Raudhah, Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan.

“Luar biasa, lautan manusia yang hadir pada haul ini turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Kita lihat saja geliat ekonominya. Semua hotel penuh, dari kelas melati hingga berbintang. Setiap bus yang terparkir membawa tamu-tamu, mereka pasti belanja untuk makan atau sekedar membeli oleh-oleh,” kata Sandiaga.

Selanjutnya, Sandiaga menuturkan, wisata reliji mampu menghidupkan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Merekalah penggerak ekonomi Indonesia yang sebenarnya. Peziarah mampu menghidupkan perekonomian di sekitar tempat ziarah.

Di sela acara haul, Sandiaga menyempatkan berkunjung ke salah satu toko dekat Mushola Ar Raudhah. Sandiaga membeli gelang khas Martapura. “Saya mau beli ini, gelangnya bagus. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memakmurkan UMKM dengan membeli produk-produk dari para pelaku industri,” ucap Sandiaga.

Sebelumnya, Sandi juga pernah berziarah ke makam Guru Sekumpul pada November tahun lalu. Tepatnya saat ia memulai kampanye di Kalimantan Selatan.

Sandiaga tiba di Banjarmasin pada pukul 18:30 WITA. Sebelumnya Sandi berkumpul bersama kelompok milenial di Sabuga Bandung. Pada haul ke-14 Guru Sekumpul, jutaan orang memadati jalan sepanjang lima kilometer. Mereka datang dan berzikir bersama.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EPT1nV
March 11, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EPT1nV
via IFTTT

RD Enggan Remehkan Perseru

Rahmad Darmawan pernah memiliki pengalaman pahit saat bertemu dengan Perseru.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- PS Tira Persikabo akan bertemu Perseru Serui di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (7/3). Pelatih PS Tira Persikabo, Rahmad Darmawan (RD), sudah kembali memimpin timnya.

PS Tira Persikabo memang unggul dari segi catatan dibandingkan Perseru. Namun, RD tidak ingin meremehkan tim asuhan Putu Gede tersebut.

Di pertandingan sebelumnya, Perseru Serui memang kalah dari Persebaya Surabaya. Namun di babak pertama, Perseru unggul dua gol lebih dulu.

"Menurut saya Perseru memang selalu tampil seperti itu dengan kembalinya Coach Putu Gede," kata RD di Jalan Lengkong, Kota Bandung, Rabu (6/3).

RD pernah memiliki pengalaman pahit saat bertemu dengan Perseru. Salah satunya saat Liga 1 2018 lalu. Kala itu Perseru menang di saat Sriwijaya FC yang dibesut RD mampu menguasai jalannya pertandingan.

"Kami menyerang dari pertama sampai 90 menit, dia punya satu peluang, gol. Kami punya peluang 10, nggak gol-gol. Memang itu tipikal gaya dia taktik dalam bermain," jelas RD.

RD pun menekankan pada timnya bahwa fokus adalah hal utama di sepak bola. Meskipun sudah mengantongi poin penuh dari laga sebelumnya melawan Persib, ia meminta anaknya tidak meremehkan Perseru. "Karena motivasi yang tinggi, terus kemudian para pemain juga punya rasa ingin memenangkan pertandingan yang baik dan itu yang menurut saya harus dipertahankan," tutupnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Hh9K6k
March 06, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Hh9K6k
via IFTTT

Dihukum Push Up, Murid SD di Depok Masih Trauma

KPAI mengatakan korban hukuman push up belum bersedia diajak bicara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penanganan kasus hukuman push up terhadap pelajar di SD swasta di kawasan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus berlanjut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan kelanjutan pendidikan korban.

Menurut Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Lisyarti, korban masih belum bisa ditanyai. Sejauh ini, baru keterangan dari kakak korban yang bisa didapatkan oleh Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok, Jawa Barat.

"Korban belum bersedia diajak bicara," ujar Retno, Sabtu (2/2).

Retno mengungkapkan, korban dengan inisial GNS mengaku dihukum push up 100 kali oleh pihak sekolah karena orang tuanya belum melunasi uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Sejak itu, korban menjadi trauma berat hingga tidak mau lagi datang ke sekolah.

Retno akan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan kabupaten Bogor dan Kota Depok terkait kelanjutan pendidikan korban. Tidak hanya itu, Retno juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas P2TP2A Kota Depok mengingat korban secara administrasi bertempat tinggal di wilayah Kota Depok, namun lokasi sekolah masuk wilayah kabupaten Bogor.

Retno mengatakan, jika orang tua GNS setuju, anandanya akan difasilitasi untuk pindah ke sekolah negeri di Depok. KPAI akan melakukan pengawasan terhadap implementasi dari program pemulihan psikologis korban, termasuk pengawasan terhadap proses rehabilitasi kesehatan korban yang mengalami sakit pada bagian perut setelah melakukan push up.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HNU50l
February 02, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HNU50l
via IFTTT

Kejari Depok Tegaskan akan Eksekusi Putusan Buni Yani

Buni Yani telah menginformasikan waktu eksekusi pada Jumat (1/2).

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Jawa Barat, menyataka, segera melakukan eksekusi terhadap Buni Yani, terpidana kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Buni Yani sebelumnya telah menginfromasikan waktu eksekusi pada Jumat (1/2).

"Proses ini sudah berjalan cukup lama. Kurang lebih lima hari yang lalu kami menerima salinan putusan perkara tersebut yang isi putusan tersebut menolak kasasi dari penasihat hukum terdakwa Buni Yani," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Sufari di ruang kerjanya, Kamis (31/1).

Sufari menegaskan, karena pihaknya sudah menerima salinan putusan itu, maka sesuai dengan KUHAP harus segera dilaksanakan eksekusi tersebut. Semua proses sudah dilakukan mulai dari pengadilan negeri, upaya banding hingga kasasi sudah dijalankan, sehingga tahapan dari perkara itu adalah eksekusi.

"Sesuai dengan KUHAP akan segera kita lakukan eksekusi," tegasnya.

Kajari juga menjelaskan tak ada persiapan khusus untuk melakukan eksekusi terhadap Buni Yani. "Kami seperti biasa saja melaksanakan putusan tersebut, tak ada persiapan khusus," ujarnya.

Sufari mengatakan, prosesnya sesuai dengan KUHAP karena tidak dilakukan penahanan mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Jadi, kami melakukan panggilan terhadap Buni Yani itu sesuai dengan KUHAP.

Sufari enggan menjelaskan apakan Buni Yani akan dieksekusi Jumat (1/2) sesuai yang dikatakan oleh Buni Yani atau hari lainnya. "Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu kan dari Buni Yani sendiri, lihat saja nanti ya," jelasnya.

Ia juga enggan menjelaskan di mana terdakwa Buni Yani akan menjalankan masa tahanannya. "Ya lihat saja nanti, saya tidak bisa menjelaskan sekarang," katanya.

Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Buni Yani dinyatakan bersalah melanggar Pasal 32 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI. MA menolak perbaikan kasasi dari Buni Yani dengan nomor berkas pengajuan perkara W11.U1/2226/HN.02.02/IV/2018 sejak 26 November 2018.

Buni Yani, telah menerima salinan putusan kasasi dari MA. Namun, salinan putusan tersebut dinilainya kabur sehingga pihaknya mengajukan penangguhan eksekusi yang semestinya pada 1 Februari 2019.

"Kami akan mengajukan penangguhan eksekusi dan meminta semacam fatwa dari MA, harus jelas dahulu," ujar pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (30/1) malam.

Aldwin menuturkan bahwa salinan dari MA menyatakan dua hal, yakni kasasi pihak Buni Yani serta kasasi jaksa penuntut umum ditolak dan Buni Yani harus membayar biaya administrasi sebesar Rp 2.500.

Ia menilai, substansi putusan MA tersebut kabur dan tidak mempunyai kepastian hukum karena hanya menolak kasasi tanpa menguatkan atau tidak menguatkan putusan sebelumnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Ruuaua
January 31, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Ruuaua
via IFTTT

PBNU Apresiasi Sikap Jokowi yang Setuju Bebaskan Baasyir

Helmi berharap, seluruh pihak dapat menghormati keputusan pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TENGAH -- Ustaz Abu Bakar Ba'asyir akan segera bebas. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiasi sikap pemerintah yang memberi lampu hijau pembebasan tersebut. 

"Kita sambut gembira rencana pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir," kata Sekretaris PBNU Helmi Faisal Zaini usai membuka Konferensi Wilayah (Konferwil) Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat di Pondok Pesantren (Ponpes) NU Qomarul Huda Bagu, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (19/1).    

Menurut Helmi, PBNU memahami keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membebaskan pimpinan jamaah Ansharut Tauhid tersebut. Pembebasan itu atas dasar kemanusiaan karena Ustaz Ba'asyir sudah berusia lanjut dan sakit.

"Kami memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi, bahwa faktor kemanusiaan yang ditegakkan dan diutamakan sebagai pertimbangan pembebasan," tegasnya.

Disinggung apakah di balik keputusan tersebut ada kaitan dengan pilpres, Helmi menegaskan, menyerahkan sepenuhnya kepada orang politik untuk menilainya.

Namun, menurut Helmi, melihat tidak kaitan dengan Presiden Jokowi yang maju sebagai calon presiden (capres).

"Mestinya ini patut kita syukuri, bahwa upaya ini adalah sebuah rekonsiliasi agar tensi politik tidak terlalu tinggi. Karena, kalau tensi politik terlalu tinggi, akan terjadi perpecahan di kalangan masyarakat," katanya.    

Baca juga, Australia Menentang Pembebasan Tanpa Syarat Ustaz Baasyir.

Untuk itu, Helmi berharap, seluruh pihak dapat menghormati keputusan pemerintah tersebut, termasuk para pengikut ustaz Abu Bakar Ba'asyir, karena apa yang dilakukan pemerintah demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Harapan kita tentu beliau (ustaz Ba'asyir) beserta para pengikutnya takzim bahwa kita ini ber-NKRI. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan kelompok agama yang ada," ucap Hemi Faisal Zaini.

Ba'asyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena sudah berusia lanjut dan sakit. Keluarga Ba'asyir telah sejak lama meminta agar terdakwa kasus terorisme itu menjadi tahanan rumah karena alasan usia dan kesehatan.

Abu Bakar Ba'asyir sudah berhak memperoleh pembebasan bersyarat karena sudah lebih 2/3 menjalani masa putusan pidananya. Artinya, Abu Bakar Ba'asyir berhak menerima pembebasan bersyarat pada 13 Desember 2018.

Namun, Abu Bakar Ba'asyir menolak untuk menandatangani syarat setia pada Pancasila sehingga Presiden Jokowi pun mengambil alih dengan kebijakan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tersebut. Selain itu, pertimbangan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir dari Presiden adalah pertimbangan kemanusiaan dan penghormatan kepada seorang ulama.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AW91Ds
January 19, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AW91Ds
via IFTTT

Agar Peradaban Islam Kembali Bangkit

Pembangunan tidak mungkin terjadi tanpa mengindahkan keadilan.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Muslim Civilization: The Causes of Decline and the Need for Reform merupakan salah satu karya yang patut diperhi tungkan. Buku karangan intelektual Pakistan, Muhammad Umar Chapra, itu dengan tajam menganalisis sejumlah dugaan yang menyebabkan surutnya pengaruh Islam di kancah global.

Dalam buku itu, Chapra memilih teori yang dihadirkan Ibn Khaldun (1332-1406) di dalam Muqaddimah. Menurut Chapra, di antara keunggulan model Ibn Khaldun adalah sifatnya yang multidispliner dan dinamis.

Model itu menghubungkan segenap variabel sosio-ekonomi dan politik yang penting, termasuk otoritas politik, penerapan hukum Islam, rakyat, sumber daya dan kekayaan, pembangunan, serta keadilan. Semua itu disajikan dalam bagan yang berbentuk siklus karena tidak ada satu pun variabel yang konstan.

Delapan butir nasihat Ibn Khaldun tentang peradaban atau yang diistilahkannya sebagai kalimat hikamiyyah  adalah; (1) bahwa kekuatan negara (almulk) tidak berwujud kecuali melalui penerapan hukum syariat; (2) hukum syariat tidak bisa diterapkan kecuali oleh negara; (3) negara tidak bisa dikuatkan kecuali melalui rakyatnya; (4) rakyat tidak bisa terus hidup berkelanjutan kecuali dengan har ta atau kekayaan; (5) kekayaan tidak bisa diperoleh kecuali melalui pem bangunan; (6) pembangunan tidak bisa dicapai selain melalui keadilan; (7) keadil an adalah kriteria yang dengannya Allah akan mengevaluasi umat manusia; dan (8) kedaulatan diharuskan dengan pertang gungjawaban tentang mewujudkan keadilan.

Hal lain yang membuat Chapra memilih model Ibn Khaldun adalah fokusnya pada manusia. Artinya, timbul tenggelamnya suatu peradaban amat bergantung pada kondisi sejahtera atau menderitanya manusia.

Bila manusia menjadi pusat perhatian, kata Chapra, pembangunan dan keadilan menjadi hal-hal yang paling krusial dalam siklus sebab-akibat jatuh bangunnya suatu peradaban. Dalam pandangan Ibn Khaldun, pembangunan tidak melulu mengenai ekonomi, tetapi juga kognitif dan spiritual.

Pembangunan tidak mungkin terjadi tanpa mengindahkan keadilan. Chapra menggarisbawahi luasnya dimensi keadilan dan ketidakadilan da lam pemikiran Ibn Khaldun. Bapak sosiologi itu menekankan, kebijakan apa pun yang tidak didasari syariat dan memaksa orang-orang untuk menyerah kan harta dan tenaganya kepada penguasa adalah kebijakan yang tidak adil.

Pembangunan yang dijalankan melalui kebijakan-kebijakan yang tidak adil hanya memunculkan kemerosotan di tengah masyarakat. Bab berikutnya lebih sebagai kilas balik tentang apa saja yang dinilai membangkitkan peradaban Islam pada masa lalu.

Chapra mengutip pendapat sejarawan Prancis, Calude Cahen, yang menyoroti keistimewaan peradaban agama ini dibandingkan dengan yang lain-lain. Tendensi yang mendasari aturan hukum menurut Alquran adalah keberpihakan pada mereka yang kurang mampu (underprivileged), katanya.

Chapra menerjemah kannya sebagai kekuatan Islam yang mengangkat derajat kaum papa tanpa harus menyingkirkan kaum kaya. Dengan demikian, negara sebagai kekuasaan politik harus tidak hanya cakap secara keilmuan atau keterampilan, tetapi juga bagus akhlaknya.

Komparasikan hal itu dengan logika dasar yang bekerja pada, misalnya, komunisme atau marxisme yang menghendaki perebutan alat-alat produksi dari kelas tertentu oleh kelas lain. Di dalamnya, secara implisit terdapat sikap permisif terhadap penggunaan kekerasan atau tujuan menghalalkan segala cara (the end justifies the means).

Kekhasan lainnya dari buku ini adalah pembahasannya pada unsur-unsur peradaban yang dimiliki Islam pada masa kejayaan, yakni kemakmuran kota dan pencapaian dinamika ilmu pengetahuan.

Dengan apik, Chapra menganalisis tentang bagaimana dua hal tersebut saling melengkapi untuk menghadirkan suatu daya dorong yang mencerdaskan kehidupan tidak hanya umat Islam, tetapi umat manusia seluruhnya (rahmatan lil 'alamin).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2EWExUV
January 01, 2019 at 07:51PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2EWExUV
via IFTTT