Nilai Manfaat dari Optimalisasi Dana Haji 2019 Lebih Besar

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mengungkapkan dana optimalisasi haji pada 2019 jauh lebih besar dari 2018. Pada 2019 total dana optimalisasi yang akan digunakan sebesar Rp 7 triliun. 

Direktur Pengelolaan Dana Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Maman Saefullah mengungkapkan, dana optimalisasi adalah dana yang berasal dari hasil pengembangan dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). 

"Detailnya dana optimalisasi yang digunakan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah atau tahun 2019 ini, sebesar Rp 7.039.801.971.254 untuk haji reguler dan Rp Rp 14.098.458.000 untuk haji khusus," ungkap Maman kepada wartawan, Kamis (7/2).

Dia menjelaskan, dana optimalisasi digunakan untuk membantu membiayai penyelenggaraan ibadah haji. Setiap tahun dana optimalisasi ini terus meningkat. Ini terlihat dengan jumlah dana optimalisasi haji tahun ini jauh lebih besar dibandingkan pada 2018 lalu. Dimana dana optimalisasi haji pada 2018 lalu di angka Rp 6,878 triliun. 

Dikatakan Maman, karena dana optimalisasi ini diambil dari uang jamaah, maka mekanismenya harus melalui persetujuan DPR. Dari persetujuan DPR tersebut kemudian dibuat alokasi anggaran per satuan kerja. Atas dasar alokasi anggaran per satuan kerja, kemudian satuan kerja mengajukan pencairan anggaran dan melaporkan pelaksanaannya.

Berita Terkait

Selain itu, ungkap Maman, pada 2019 akan diaktifkan virtual account yang akan mencatat nilai manfaat dari setoran awal BPIH setiap calon jamaah haji. "Sesuai amanah Undang Undang 34 tahun 2014, pada 2019 ini akan ada virtual account yang akan diserahkan kepada calon jamaah haji masuk daftar tunggu sebesar Rp 1,2 triliun," ujarnya.

Semua pengelolaan dana haji tersebut sudah ditangani di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mencatat semua nilai manfaat dari investasi dana haji. Kemenag menjamin dana optimalisasi di BPKH tidak akan terkuras karena sudah dialokasikan. Bahkan, tabungan calon jamaah haji yang sedang menunggu antrean akan bertambah setiap tahun dari virtual account. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ScY0Z8
February 07, 2019 at 09:00PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ScY0Z8
via IFTTT

Batik Buatan Emil Banyak Ditiru Pedagang Daring

Emil mengatakan, walaupun motifnya dicuri tapi, ia tak mempersalahkan hal tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Selain mendesain bangunan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil ternyata senang mendasain baju batik. Menurut Ridwan Kamil, ia senang berimajinasi.

"Naon weh (apa saja, red) saya senang berimajinasi termasuk batik. Macam-macam idenya. Desain batiknya sudah banyak," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, Kamis (31/1).

Menurut Emil, ia suka batik mega mendung karena jenisnya tak terhingga. Batik mega mendung pun, bisa dibuat dalam berbagai ukuran. 

Terinspirasi dari motif batik asal Cirebon ini, ia membuat batik bermotif mega mendung tapi dikombinasikan denga fokus motif ditengah. Batik ini, diberi nama iron man.

"Tapi sekarang di online-online banyak yang meniru dan membuat motif batik yang saya buat," katanya. 

Emil mengatakan, walaupun motifnya dicuri tapi, ia tak mempersalahkan hal tersebut. Karena, ia memang mendesain tujuannya bukan bukan untuk mendapat provit sedikit pun.

"Kalau orang bahagia, saya senang. Ini lebih  ke kampanye mencintai batik," katanya.

Menurut Emil, selain mendesain batik desain iron man, ia pun membuat bermotif Garuda Kujang Kencana."Saya tawarkan kalau ada produsen mau batiknya di desain boleh ya," katanya.

Sementara menurut Ketua Dekranasda Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, Batik Garuda Kujang Kencana dan Batik Ironman yang lebih terkenal dengan sebutan Batik Telor Ceplok karya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dipamerkan di stand Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jabar, pada acara Pameran Legenda Batik Nusantara, di Graha Manggala Siliwangi Bandung, Rabu (30/1).

Menurut Atalia, Batik Ridwan Kamil ini tidak akan di-launching di pasaran. Karenanya, batik ini tidak dijual di sembarang tempat dan bisa didapatkan melalui Dekranasda Jabar. Suaminya, memang hobi mendesain apapun, termasuk batik. Awalnya,  Kang Emil mendesain batik tersebut untuk digunakan sendiri melalui Batik Komar dan Batik Trusmi, namun ternyata animo masyarakat cukup tinggi.

“Kang Emil itu adalah seorang desainer, beliau adalah arsitek tetapi senang sekali untuk mendesain apapun, termasuk mendesain batik sendiri," katanya.

Jadi, kata dia, beberapa waktu lalu bekerjasama dengan Batik Komar, Batik Trusmi dan lain-lain. Suaminya, mendesain hanya dipakai untuk diri sendiri, tapi animo masyarakat luar biasa, bahkan yang palsu nya pun sudah ada dimana-mana.

“Nggak akan ada launching. Oleh karenanya, (batik RK) ini akan hadir di tempat-tempat tertentu saja, atau bahkan hanya bisa diakses melalui Dekranasda Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Lebih khusus, Atalia mengaku sangat mengapresiasi acara pameran batik ini. Menurutnya, pameran seperti ini tidak hanya menumbuhkan rasa cinta produk lokal, tetapi juga mampu mendongkrak semangat para pengrajin dan pelaku usaha di bidang seni kriya dan fashion.

Disamping untuk mencintai dan melestarikan budaya bangsa, kata dia, juga yang paling penting adalah terus mendukung perekonomian masyarakat, khususnya di bidang craft dan fashion. "Jadi saya mengapresiasi, luar biasa. Mudah-mudahan mampu untuk terus memberikan semangat kepada seluruh warga Jawa Barat untuk berkarya,” katanya. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Deor6C
February 07, 2019 at 08:56PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Deor6C
via IFTTT

Perludem: Parpol Penyumbang Caleg Eks Koruptor Bertambah

Perludem menemukan juga caleg eks koruptor asal PPP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan jumlah partai politik (parpol) penyumbang caleg eks koruptor bertambah. Berdasarkan penelusuran Perludem dan koalisi masyarakat sipil peduli pemilu, saat ini hanya ada tiga parpol yang bebas dari caleg eks koruptor.

Hal ini diungkapkan Titi berdasarkan data yang ditemukan Perludem per 6 Januari 2019. "Dari yang semula empat parpol yang tidak ada caleg eks koruptor, yakni PKB, PPP, Nasdem dan PSI, ternyata setelah diteliti (di situ) ada caleg eks koruptor. Caleg eks koruptor itu ditemukan berasal dari PPP," ujar Titi kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/2).

Caleg eks koruptor dari PPP itu yakni Rommy Khrisna (caleg DPRD Kota Lubuklinggau) dan Emil Silfan (caleg DPRD Kabupayen Musi Banyuasin). Menurut Titi, kedua caleg ini sudah diverifikasi status hukumnya.

"Kami dapatkan salinan putusan pengadilan yang inkrah. Jadi semua nama ini kami dapatkan putusan pengadilan yang inkrahnya," lanjut dia.

Dengan begitu, saat ini hanya ada tiga parpol saja yang bebas dari caleg eks koruptor. Ketiga parpol itu yakni PKB, Nasdem, dan PSI.

Selain itu, menurut data Perludem, secara keseluruhan saat ini ada tambahan 14 nama caleg eks koruptor. Ke-14 nama-nama yang baru ini masih terus diverifikasi hingga saat ini.

Sehingga, kata Titi, jika dijumlahkan dengan 49 eks koruptor yang sebelumnya telah diumumkan oleh KPU, tercatat sebanyak 63 eks koruptor yang menjadi peserta pemilu tahun ini.

Meski demikian, Perludem pun menanti pengumuman resmi KPU tentang data tambahan caleg eks koruptor. Pasalnya, KPU telah mengkonfirmasi bahwa kemungkinan ada lebih dari 15 tambahan nama caleg eks koruptor.

"Jika KPU menyatakan ada lebih banyak, tentu kami tetap menanti pengumuman dari KPU. Sementara itu, berdasarkan penelusuran data kami saat ini Partai Golkar dan Hanura yang paling banyak menyumbang caleg eks koruptor," jelas Titi.

Adapun 14 nama tambahan caleg eks koruptor dari hasil penelusuran Perludem yakni :

Partai Berkarya

1. Muhlis (DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, nomor urut 8, Dapil Sulawesi Selatan 3)

2. Djekmon Amisi (DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, nomor urut 2, Dapil Kepulauan Talaud 3)

PKS

1. Muhammad Zen (DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, nomor urut 2, Dapil Ogan Komering Ulu Timur 1.)

Partai Perindo

1. Ramadhan Umasangaji (DPRD Kota Parepare, nomor urut2, Dapil Parepare 1)

PPP

1. Rommy Khrisna (DPRD Kota Lubuklinggau, nomor urut 2, Dapil Kota Lubuklinggau 3)

2. Emil Silfan (DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, nomor urut 4, Dapil Musi Banyuasin 4)

PAN

1. Firdaus Orbini (DPRD Kota Pagar Alam, nomor urut 9, Dapil Pagar Alam 2)

Partai Hanura

1. Bonar Zeitsel Ambarita (DPRD Kabupaten Simalungun, nomor urut 9, Dapil Simalungun 4)

2. Andi Wahyudi Etong (DPRD Kabupaten Pinrang, nomor urut 1, Dapil Pinrang 1).

3. H Darjis (DPRD Kabupaten Ogan Ilir, nomor urut 1, Dapil Ogan Ilir 4)

Partai Demokrat

1. Rahmanuddin DH (DPRD Kabupaten Luwu Utara, nomor urut 7, Dapil Luwu Utara 1),

2. Polman (DPRD Kabupaten Simalungun, nomor urut 4, Dapil Simalungun 4),

PKPI

1. Raja Zulhindra (DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, nomor urut 10, Dapil Indragiri Hulu 1),

2. Yuridis (DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, nomor urut 6, Dapil Indragiri Hulu

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Se1Ot6
February 07, 2019 at 08:54PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Se1Ot6
via IFTTT

In Picture: 30 Tahun Peristiwa Talangsari Lampung

Aktivis meminta Jokowi segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-573 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Dalam aksi yang bertepatan dengan 30 tahun peristiwa Talangsari Lampung tersebut, JSKK meminta Presiden Joko Widodo segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu itu.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2BoBdz7
February 07, 2019 at 08:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2BoBdz7
via IFTTT

Bandara Jeddah Penuh Sesak Jamaah Umrah

IHRAM.CO.ID, JEDDAH -- Bandara Internasional King Abdulaziz (KAIA) di Jeddah, Arab Saudi, dilaporkan penuh sesak dengan jamaah umrah dari berbagai negara. Akibatnya, jamaah umrah  menghabiskan cukup banyak waktu di ruang tunggu sebelum naik ke pesawat.

Direktur Jenderal Bandara Internasional King Abdulaziz, Essam Fuad Anwar membantah ada penundaan penerbangan karena suatu permasalahan. Dia mengatakan, saat ini lalu lintas udara cukup padat, salah satunya karena ibadah umrah.

“Kali ini setiap tahun, ruang tunggu menjadi penuh sesak dengan jamaah umrah, karena ini adalah musim puncak ketika jumlah pengunjung meningkat dan jumlah penerbangan dari dan ke KAIA meningkat secara dramatis,” kata Anwar dilansir di Saudi Gazette, Kamis (7/2).

Saat ini, dia melanjutkan, manajemen bandara tengah mengupayakan meningkatkan layanan dan fasilitas untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jamaah umrah. Saat ini, manajemen menempatkan lebih banyak petugas dan peralatan pendukung di ruang tunggu kedatangan dan keberangkatan. Hal itu bertujuan mempercepat pemrosesan dokumen perjalanan.

Berita Terkait

Anwar mengatakan, manajemen bandara dan otoritas pemerintah bekerja sama menyelesaikan formalitas secepat mungkin. Dengan demikian, hal itu bisa mengurangi kerumunan penumpang yang menunggu di ruang tunggu bandara.

Anwar mengatakan, saat ini KAIA mengoperasikan penerbangan tiga kali lipat dari kapasitasnya. Pada Selasa (5/2) pagi, sebanyak 113 penerbangan lepas landas dari KAIA. Penerbangan itu mengangkut sekitar 20 ribu penumpang. Sementara jumlah total penumpang yang ditangani oleh semua terminal KAIA mencapai 100 ribu. KAIA menerima hingga 100 ribu penumpang per hari.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SwLmng
February 07, 2019 at 08:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SwLmng
via IFTTT

Aturan Pembinaan Ideologi Mahasiswa Baru Segera Diterbitkan

Instruksi penyelenggaraan pembinaan ideologi ketika PKKMB tidak wajib

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan segera menerbitkan surat edaran terkait teknis Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun 2019. Surat edaran tersebut juga akan memuat instruksi agar kampus menyelenggarakan pembinaan ideologi dalam kegiatan PKKMB.

"Segera akan diedarkan, ini bukan hanya untuk perguruan tinggi negeri (PTN) tetapi juga perguruan tinggi swasta," kata Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Prof Ismunandar saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (7/2).

Kendati demikian, menurut dia, instruksi penyelenggaraan pembinaan ideologi ketika PKKMB tersebut tidak bersifat wajib. Artinya, kampus bisa menyelenggarakan pembinaan ideologi tersebut di luar kegiatan PKKMB.

"Ya tapi pelaksanaannya(pembinaan ideologi) tidak harus di saat penerimaan mahasiswa baru," jelas dia.

Menurut dia, selama ini sudah ada beberapa kampus yang rutin menerapkan pembinaan ideologi bangsa terhadap mahasiswa nya. Umpamanya, Universitas Siliwangi yang hampir 33 tahun yang melakukan pendidikan bela negara. Untuk itu, kata dia, ke depan semua kampus akan didorong untuk menerapkan pendidikan bela negara tersebut.

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan, pembinaan Ideologi Bangsa akan bisa diterapkan pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun ini.

"Penerimaan mahasiswa baru atau nanti bulan Agustus, bela negara sudah dimasukkan dalam general education. Jadi sangat bisa diterapkan pada saat itu," kata Nasir di Gedung Kemenristekdikti Jakarta, Selasa (5/2).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2MSsqKo
February 07, 2019 at 08:33PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2MSsqKo
via IFTTT

In Picture: Jokowi Bertemu dengan Ulama Se-Jadetabek

REPUBLIKA.CO.ID, JAKRTA -- Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Kiai dan Habib se-Jadetabek di Istana Negara Jakarta, Kamis (7/2).

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para ulama, kiai dan habib se-Jadetabek untuk menjalin silaturahim.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UGZB6c
February 07, 2019 at 08:32PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UGZB6c
via IFTTT

2019, Vokasi Targetkan Gandeng 2.685 SMK dan 750 Perusahaan

Vokasi industri di wilayah Jawa Timur melibatkan 295 SMK dan 97 perusahaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejak digulirkan pada 2017, program vokasi industri sudah berhasil menggandeng sebanyak 2.074 SMK dan 745 perusahaan dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, sampai saat ini, ada 3.708 perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani dengan konsep satu SMK dapat dapat dibina oleh beberapa perusahaan.

Dalam tahapan terbaru, vokasi industri dilakukan di wilayah Jawa Timur yang melibatkan 295 SMK dan 97 perusahaan. Dua tahun lalu, Jawa Timur menjadi lokasi pertama Kemenperin mengawali program link and match vokasi industri. Kini, program kembali diluncurkan dengan melibatkan perusahaan-perusahaan dan SMK yang belum terfasilitasi pada tahap pertama

Menurut Airlangga, Jawa Timur dipilih untuk mengawali pelaksanaan program vokasi industri karena dinilai sebagai wilayah yang sangat concern terhadap pengembangan SMK. Jawa Timur juga merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan industri tertinggi. "Selanjutnya, kami akan meluncurkan lagi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah," ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (7/2).

Airlangga menambahkan, pembangunan nasional pada tahun ini fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya, dibutuhkan program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih giat untuk mendapatkan SDM yang kompeten.

Airlangga menargetkan, program revitalisasi vokasi industri pada 2019 dapat menggaet sebanyak 2.685 SMK dan 750 perusahaan. "Kami berharap, perusahaan indusri dan SMK yang telah menandatangani perjanjian kerja sama, agar melaksanakan program-program pembinaan dan pengembangan SMK yang telah digariskan. Selanjutnya, pemerintah daerah untuk dapat mendukung program ini," tuturnya.

Selain program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dan industri, pemerintah juga melaksanakan pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual system, pembangunan politeknik di kawasan Industri dan Wilayah Pusat pertumbuhan Industri (WPPI). Kemudian, pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja), pembangunan infrastruktur kompetensi (SKKNI, LSP dan Sertifikasi Kompetensi), serta pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menilai, pendidikan vokasi ini merupakan program link and match yang dibutuhkan SMK.

Dia menyebutkan, saat ini jumlah SMK swasta di Indonesia sebanyak 10.500 sekolah, sedangkan SMK negeri mencapai 3.500 sekolah. "Jadi, tidak ada masalah kalau kita mampu melakukan layanan pendidikan yang terbaik dengan menghasilkan lulusan yang bisa langsung terserap kerja," kata Hamid.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2US0vNF
February 07, 2019 at 08:28PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2US0vNF
via IFTTT

Citilink Indonesia Tunda Pemberlakuan Biaya Bagasi

Penundaan itu sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan RI

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menindaklanjuti arahan dari Kementerian Perhubungan RI, Citilink Indonesia menunda kebijakan pemberlakuan biaya bagasi. Awalnya, pemberlakuan bagasi berbayar itu akan diterapkan mulai 8 Februari 2019.

Kebijakan Citilink Indonesia itu merujuk kepada hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI. ‘’Citilink mengapresiasi arahan dari Kementerian Perhubungan RI, dan akan menunda pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar,’’ kata Vice President divisi Corporate Secretary Citilink Indonesia, Resty Kusandarina dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis (7/2).

Pemberlakuan pengenaan biaya bagasi itu, papar Resty, akan menunggu kajian lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan RI, untuk kemudian disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat.

Namun, kata Resty, sosialisasi tentang rencana pengenaaan biaya bagasi tetap dilakukan sebagai langkah edukasi kepada masyarakat. Sebab, lanjut dia, kebijakan biaya bagasi itu mengacu pada Peraturan Menteri 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Pihaknya berharap, dengan penundaan penerapan kebijakan ini dapat memberikan waktu sosialisasi kepada masyarakat.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2tcHGZI
February 07, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2tcHGZI
via IFTTT

Satu Keluarga asal Purwakarta Ini Nekad Edarkan Sabu

Modus operandinya, barang di tempel di lokasi yang telah ditentukan.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Satu keluarga, asal Kampung Krajan, Desa Maracang, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, diciduk aparat kepolisian setempat. Pasalnya, keluarga yang terdiri dari suami-isteri dan adik dari suami itu, nekad mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Adapun, barang bukti yang disita mencapai 36,7 gram serbuk berbentuk kristal tersebut.

Kapolres Purwakarta AKBP Twedi Aditya Bennyahdi mengatakan, kasus ini terungkap karena adanya laporan dari warga, mengenai transaksi yang mencurigakan. Merujuk pada laporan ini, akhirnya tim dari Satuan Narkoba melakukan pengintaian. 

Dari pengintaian itu, terciduk pelaku pertama yaitu Kadar Ruskanda (38 tahun) warga Kampung Krajan, Desa Maracang, Kecamatan Babakan cikao. "Pelaku Kadar, kita tangkap saat akan transaksi di Jl Taman Makam Pahlawan," ujarnya, kepada Republika.co.id, Kamis (7/2).

Dari tangan tersangka Kadar, penyidik menyita sabu-sabu seberat 18,17 gram yang dikemas dalam kantong plastik ukuran kecil. Kemudian, petugas melalukan pengembangan. Akhirnya, terkuak jika isteri dari Kadar serta adik pelaku, yaitu Ina Sri Rahayu (26 tahun) dan Sukandi (33 tahun), juga menjadi pengedar barang haram tersebut.

Akhirnya, petugas mendatangi rumah kediaman mereka, di Kampung Krajan, Desa Maracang, Kecamatan Babakan Cikao. Di dalam rumah itu, petugas juga menemukan sabu dalam kemasan plastik seberat 18,59 gram.

Setelah ditelusuri, kepada penyidik satu keluarga ini mengaku telah mengedarkan sabu-sabu sejak enam bulan terakhir. Alasannya, karena tak punya pekerjaan lain alias menganggur. Adapun, wilayah sasaran pelaku yaitu di sekitaran Purwakarta kota.

Adapun modus operandi mereka, lanjut Twedi, yaitu bertransaksi dengan pemilik sabu-sabu melalui sambungan alat komunikasi. Lalu, barang haram itu ditempel di lokasi yang telah ditentukan.

Pihaknya menduga, kelompok ini merupakan anggota sindikat pengedar narkoba asal Jakarta. Sebab, dari keterangan pelaku, masih ada seorang lagi yang turut mengedarkan barang haram itu. Kini, statusnya masih buron.

Terkait dengan isu kelompok ini dikendalikan dari Lapas Purwakarta, Twedi menegaskan, hal itu masih ditelusuri. Sebab, belum ada bukti mengarah kesana.

Kasat Narkoba Polres Purwakarta AKP Heri Nurcahyo mengatakan, penangkapan terhadap kelompok satu keluarga ini, selisihnya tiga hari setelah penangkapan terhadap pengedar IRT asal Tasikmalaya. Saat ini, modus operandi dari para pengedar narkoba ini, terutama sabu-sabu, yakni mendapatkan barang itu dengan cara di tempel di lokasi yang telah ditentukan.

"Jadi, kita kesulitan mengejar ke atasnya. Terutama, bandar besarnya. Sebab, para pelaku juga tidak bertatap muka dengan kurir ataupun pemilik dari barang haram tersebut," ujarnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35/2009 tentang Narkotika. Dengan ancaman 20 tahun penjara.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UNRcxR
February 07, 2019 at 08:22PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UNRcxR
via IFTTT

In Picture: Status Gunung Karangetang Masih di Level Siaga

Gunung tersebut masih mengeluarkan kepulan asap putih dam muntahan material vulkanik.

REPUBLIKA.CO.ID, SIAU -- Puncak gunung api Karangetang terpantau dari laut bagian barat Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Kamis (7/2/2019).

Hasil pengamatan instrumen dan visual masih menunjukkan aktivitas kegempaan, hembusan vulkanik, tremor menerus serta guguran yang masih terus terjadi sejak Sabtu (2/2/2019) lalu dan masih berada di status level III (Siaga).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2TCRTtR
February 07, 2019 at 08:17PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2TCRTtR
via IFTTT

TGB Imbau Doa Ulama tak Seharusnya Menjadi Senjata Politik

Doa tidak untuk dipolemik, tidak untuk dipuisikan, tidak untuk diributkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) angkat bicara terkait polemik puisi 'doa yang tertukar' karya Fadli Zon. TGB mengatakan, doa seorang ulama tidak seharusnya dipolemikkan atau dipuisikan.

"Doa tidak untuk dipolemik, tidak untuk dipuisikan, tidak untuk diributkan," kata TGB di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/2).

Ulama kharismatik KH Maimun Zubair atau Mbah Moen diketahui salah mengucap nama Jokowi menjadi Prabowo sebagai presiden 2019-2024 dalam doanya. Doa Mbah Moen dipanjatkan di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, pada Jumat (1/2) lalu.

Menurut TGB, Mbah Moen merupakan guru umat. Dia mengatakan, kesalahan ucap dalam doa itu tidak sepatutnya dijadikan tambahan amunisi untuk memecah belah warga satu sama lainnya. Lebih lanjut, TGB mengatakan, untuk mengetahui maksud dari doa seseorang lebih baik mengonfirmasi langsung kepada yang memanjatkan doa. Dia mengatakan hal ini dilakukan agar menghindari tafsir yang salah dari doa tersebut.

"Yang mengetahui maksud dari doa itu adalah yang berdoa. Kalau mau tahu maksud dari doa Kiai Maimun tanyalah kepada Kiai Maimun, jangan nanya kepada siapa-siapa," kata TGB.

Mbah Moen belakangan mengklarifikasi doa itu dan mengatakan bahwa yang ia doakan ialah Jokowi agar kembali terpilih menjadi pemimpin negara. Kendati, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membuat puisi bernada sindiran berjudul Doa yang Ditukar untuk merespons kesalahan pembacaan doa KH Maimun tersebut. Fadli pun dikecam oleh sebagian kalangan Nahdliyin.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Bq5qhd
February 07, 2019 at 08:17PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Bq5qhd
via IFTTT

PPPA Daarul Qur’an Gelar Wisuda Akbar Rumah Tahfizh ke-9

Wisuda akbar lahirkan pengahfal Alquran dan membentuk embrio berdirinya rumah tahfiz.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PPPA Daarul Qur’an kembali menggelar Wisuda Akbar ke-9 Indonesia menghafal. Perhelatan akbar yang digelar setiap tahun ini dinantikan ribuan masyarakat yang telah mempersiapkan hafalan Qur’an. 

Namun, pelaksanaan wisuda untuk para penghafal Alquran ini dikemas dengan konsep sedikit berbeda dari perayaan sebelumnya. Kali ini peserta adalah para santri dari seluruh rumah tahfizh yang terdaftar di Rumah Tahfizh Center (RTC) PPPA Daarul Qur’an, yang diperkirakan berjumlah 36.000 santri dari hampir seluruh Indonesia yang tengah bersiap.

Direktur Utama PPPA Daarul Qur’an Tarmizi As Shidiq mengatakan, gelaran ini dilaksanakan serentak di 19 Kabupaten 13 Kota di Indonesia pada 24 Februari mendatang. Di Jakarta sendiri, wisuda akbar dilangsungkan bersamaan dengan Kajian Islam Bulanan Istiqlal (KIBI) di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat dan dihadari Ustad Yusuf Mansur.

“Para santri akan mengikuti ujian hafalan kelipatan lima dalam juz Alquran. Pendaftaran wisuda akbar rumah tahfizh dibuka sampai tanggal 11 Februari sementara ujian serentak dilaksanakan pada 17-22 Februari dan perayaan wisuda pada 24 Februari,” ujar Tarmizi dalama keterangannya yang diterima Republika.co.id, Kamis (7/2).

Tarmizi berharap, wisuda akbar ini mampu melahirkan semakin banyak pengahfal Alquran dan membentuk embrio berdirinya rumah-rumah tahfizh di seluruh Nusantara maupun belahan dunia lainnya. Menurutnya, ini adalah salah satu ikhtiar membumikan Alquran di lima benua dan hingga saat ini rumah tahfizh sendiri telah berdiri sebanyak 1.020 rumah tahfizh di Indonesia.

“Wisuda Akbar masuk dalam kurikulum RTC untuk menuju Wisuda Tahfizh Nasional (WTN). Tahun ini ujian semakin ketat, peserta wajib membaca seluruh hafalannya secara utuh. Semoga gelaran wisuda akbar ini dapat menciptakan kader-kader yang kualitas hafalannya baik,” ucapnya.

Sementara itu, gegap gempita menyambut perayaan wisuda akbar sudah tampak di seluruh rumah tahfizh sejak awal 2019 ini. Sejak pertengahan Januari, rumah tahfizh disejumlah provinsi seperti Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogjakarta, Medan, Surabaya, Kaltara dan lainnya tengah menggelar ujian untuk mematangkan persiapan santri-santrinya menghadapi ujian sesungguhnya di 24 Februari mendatang. Mulai dari anak-anak, penyandang disabilitas sampai peserta dengan usia paling senja ikut dalam perayaan wisuda akbar rumah tahfizh ke 9 ini.

“Semoga masifnya syiar Qur’an ini dapat menjaga kita dan negeri tercinta ini serta keberkahan selalu tercurah untuk kita semua. Sebab, mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan dakwah Daarul Qur’an ke seantero dunia,” ujar Tarmizi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SyApRX
February 07, 2019 at 08:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SyApRX
via IFTTT

Berbagai Alasan Beternak Itu Baik

Beternak adalah pekerjaan mulia.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Elan Jaelani namanya. Dia adalah Fasilitator Desa Berdaya Pamoyanan Bogor binaan Rumah Zakat. Di desa pamoyanan yang dibinanya Elan memutuskan untuk memberdayakan peternak dengan komoditas utamanya Domba.

Elan memiliki alasan tersendiri dalam memberdayakan para peternak menurutnya selama ada kurban dan ibu melahirkan maka pasar domba akan selalu terbuka lebar.

"Akan tiba masanya ketika harta muslim yang terbaik adalah domba yang digembala di puncak gunung dan tempat jatuhnya hujan. Dengan membawa agamanya dia lari dari beberapa fitnah (kemungkaran atau peperangan sesama muslim)," ujar Elan mengutip Sabda Rasullullah SAW.

Elan pun mengutip hadist Dari Abu Hurairah R.A. dari Rasulullah SAW,yang berbunyi “Termasuk penghidupan manusia yang terbaik, adalah seorang laki-laki yang memegang kendali kudanya di jalan Allah. Dia terbang diatasnya (dia menaikinya dengan jalan yang cepat). Setiap mendengar panggilan perang dia terbang diatasnya dengan bersemangat untuk mencari kematian dengan jalan terbunuh (dalam keadaan syahid) atau mati biasa.  Atau seorang laki-laki yang menggembala domba di puncak gunung dari atas gunung ini atau lembah dari beberapa lembah. Dia mendirikan sholat, memberikan zakat dan menyembah kepada Tuhannya hingga kematian datang kepadanya. Dia tidak mengganggu kepada manusia, dan hanya berbuat baik kepada mereka.”

Berdasarkan hadits tersebut, kata Elan, domba adalah harta muslim terbaik. Menggembalakannya adalah penghidupan terbaik setelah berjihad.

Elan juga menjelaskan bahwa di zaman Rasulullah kambing atau domba juga dipakai untuk standar gaji. Hal ini lantaran kambing atau domba dapat secara akurat merepresentasikan kebutuhan dan nilai yang berlaku di masyarakat pada masing-masing zamannya.

Saat ini Elan memberdayakan peternak. Para peternak ini diberdayakan dengan diberi bantuan berupa kambing untuk kembangbiakkan. Seilan itu para peternak ini juga diberi mentoring cara beternak yang baik.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UPrMQL
February 07, 2019 at 08:00PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UPrMQL
via IFTTT

Pos Nigeria Bermitra dengan Layanan Kargo Saudi

IHRAM.CO.ID, ABUJA -- Layanan Pos Nigeria (NIPOST) bermitra dengan Saudi Arabia Post menyediakan layanan pengiriman kargo dan paket milik jamaah haji dari Tanah Suci ke Nigeria.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis NIPOST Dauda Musa menjelaskan, banyak warga Nigeria yang melakukan perjalanan haji membeli banyak buah tangan. Karena itu, jamaah haji Nigeria menghabiskan banyak uang untuk transportasi pulang ke Tanah Air dengan membawa barang belanjaan.

“Kantor pos di seluruh dunia adalah jaringan, dan kami hanya memiliki satu payung bernama Universal Postal Union (UPU). Sehingga apa pun yang kami lakukan, dapat diterapkan secara universal di semua negara,” kata Musa dilansir di Sudiata Post, Kamis (7/2).

Dia memahami, jamaah haji membutuhkan jasa kargo untuk membawa buah tangan dari Tanah Suci. Namun, biasanya pesawat penumpang tidak dapat membawa serta kargo itu karena melebihi ketentuan berat.

“Ketika mereka mengirim sendiri, banyak masalah terjadi, alamat tidak ditulis dengan benar, juga, ada bahasa pada item yang orang-orang Saudi tidak berbicara Hausa atau Inggris, mereka hanya berbicara bahasa Arab,” tutur Musa.

Karena itu, dia mengatakan, jamaah Nigeria membutuhkan layanan yang bisa sebagai pemandu, menerima mata uang jamaah Nigeria, dapat berbicara bahasa Inggris dan Arab. Selama ini, banyak jamaah haji yang mengeluhkan waktu berbulan-bulan jika mengirim barang melalui jasa pengiriman. Namun, NIPOST memberi pelayanan lebih cepat daripada jasa pengiriman lainnya.

“Tetapi dengan NIPOST, mereka mendapatkan barang, bahkan sebelum mereka sampai ke Nigeria, barang-barang mereka sudah tiba,” ujar dia.

Berita Terkait

Kerja sama tersebut mengharuskan Saudi Post menyediakan logistik dalam hal penimbangan, kendaraan untuk membawa kargo ke bandara, dan membayar maskapai yang akan membawa ke Nigeria. Saudi Post akan membayar semua biaya pengiriman. Sementara jamaah Nigeria, hanya membayar tarif darat NIPOST.

Musa mengatakan, kerja sama itu menciptakan hubungan lebih dekat dan baik dengan Pemerintah Saudi. Manajemen NIPOST menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Arab Saudi tentang penanganan kargo jamaah haji selama musim haji 2018.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2t84rhf
February 07, 2019 at 08:00PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2t84rhf
via IFTTT

Tak Bekukan Izin Tasheel, Himpuh Bakal Gugat BKPM

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Badaan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali mengundang rapat lintas kementerian, Kamis (7/2). Meski sudah dua kali rapat digelar, belum ada pernyataan tegas BKPM akan membekukan izin Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel Indonesia seperti yang telah dijanjikan BKPM saat RDP dengan Komisi II DPR pada Senin (21/1)  lalu.

Baca Juga:

Ketua Bidang Hukum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Budi Rianto mengatakan, alasan BKPM belum membekukan izin Tasheel, karena masih menunggu surat resmi dari Kementerian Agama. Surat yang dinanti itu terkait pernyataan bahwa VFS Tasheel melanggar ketentuan Perundang-undang di Indonesia.

"BKPM menunggu satu informasi atau melihat di peraturan Kemenag ada tidak bahwa syarat dia menjadi provider itu belum diepenuhi oleh Tasheel," kata Budi Rianto saat ditemui Republika.co.id setelah rapat di Kantor BKPM, Kamis (7/1).

Budi Rianto mengatakan, syarat atau aturan Tasheel menjadi provider visa itu, diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Peraturan Menteri Agama No 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Dan sampai saat ini, kedua aturan itu tidak dipenuhi oleh Tasheel, sehingga perusahaan ini tidak boleh melakukan rekam biomterik di Indonesia. Karena izin VFS Tasheel adalah Biro Perjalanan Wisata (BPW).

"Jadi sebenarnya masalahnya terang benderang, tinggal BKPM mau atau tidak. Kalau dia tidak berani kita akan ajukan ke PTUN," katanya.

Budi menuturkan, dari hasil rapat dengan lintas kementerian sudah dapat benang merahnya, bahwa Tasheel telah melakukan pelanggaran terhadap UU Haji dan Umrah terkait dengan oprasionalnya mengurus visa atau syarat visa. "Yang mana itu harus menjadi PPIU dan sementara Tasheel baru izin BPW jadi tidak punya hak untuk mengurus itu dan itu pidananya empat tahun, dendanya cukup besar yakni Rp 5 miliar," katanya.

Budi meminta, supaya tidak terjadi polemik berkepanjangan di masyarakat umrah, BPKM mesti segera menunda operasional Tasheel. Penundaan itu sampai Tasheel memenuhi syarat peraturan perundang-undanan di Indonesia. Jadi kata Budi, tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Arab Saudi bahwa Tasheel melakukan rekam biometrik merupakan mandat dari Saudi.

“Kalau Tasheel  melanggar dan menabrak Undang-Undang Haji dan Umrah harus dibekukan oprasionalnya. Karena yang punya kewenangan BKPM melakukan penundaan terhadap VFS Tasheel,” katanya.

Berita Terkait

Budi mengatakan, dari hasil rapat, dipastikan, bahwa BKPM tidak mengetahui tentang bagaimana mekanisme untuk mengurus provider visa itu diatur dalam Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Peraturan Menteri Agama No 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan turunnya. “Biometrik ini kan bagian pengurusan visa. Dan untuk mengurusi visa umrah itu ada aturan di Kemenag dan BKPM tidak tahu. Bahwa Tasheel tidak memenuhi itu dan sekarang sudah dikasih tahu, Tasheel belum memenuhi persyaratan sebagai provider visa karena itu berhentikan prosesnya,” katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UMaiEK
February 07, 2019 at 07:57PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UMaiEK
via IFTTT

Filipina Deklarasikan Wabah Campak

Kasus kematian karena campak terus meningkat selama beberapa pekan terakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Pemerintah Filipina mendeklarasikan wabah campak di beberapa wilayah termasuk ibukota Manila. Pada 26 Januari lalu Departemen Kesehatan Bidang Epidemiologi mencatat 1.813 kasus campak dan 26 kematian. Ada kenaikan sebesar 74 persen dari tahun 2018. 

Campak bisa sangat berbahaya bagi anak kecil dan bayi. Kenaikan kasus campak ini meningkatkan kekhawatiran untuk 2,4 juta anak yang belum divaksin. Orang tua di Filipina enggan untuk mengimunisasi anak-anak mereka di pusat-pusat kesehatan pemerintah, setelah ada komplikasi terkait dengan vaksin dengue, Dengvaxia.

Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Filipina Dokter Gundo Weiler, mengatakan tingkat imunisasi jauh di bawah target 95 persen dan menurun. Pada 2016, rata-rata angkanya sekitar 75 persen tapi turun jauh pada tahun 2017. 

"Dalam skenario ini kami memiliki sekumpulan anak-anak yang tumbuh dari waktu ke waktu tanpa terlindungi dan rentan terhadap campak," kata Weiler, seperti dilansir BBC, Kamis (7/2). 

Campak adalah penyakit yang dapat menular melalui udara dan menyebar dengan mudah melalui batuk dan bersin. Gejala awalnya biasanya demam, batuk, pilek dan mata meradang. Beberapa hari kemudian ruam merah muncul di wajah dan tubuh.

Menteri Kesehatan Filipina Francisco Duque mengatakan bronchopneumonia dari komplikasi campak dapat mematikan. Ia mendorong para orang tua untuk mengimunisasi anak mereka. 

Baca juga, Campak Mewabah, Filipina Gencarkan Kampanye Imunisasi

"Orang tua harusnya tidak menunggu komplikasi terjadi karena sudah terlalu terlambat," katanya. 

Duque mengatakan deklarasi wabah campak ini karena Kementerian Kesehatan Filipina melihat kasus kematian karena campak terus meningkat selama beberapa pekan terakhir. Mereka juga meningkatkan pengawasan terhadap kasus-kasus baru dan memperingatkan para ibu serta pengasuh bayi untuk lebih waspada.

Pemerintah Filipina awalnya hanya mendeklarasikan wabah campak di Manila dan Luzon. Tapi Kementeri Kesehatan Filipina menambah beberapa wilayah lainnya. Media-media Filipina mengkritik kerja pemerintah karena wabah campak ini bisa terjadi. 

"Wabah penyakit apapun di wilayah tertentu dapat dilihat sebagai kegagalan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan publik," tulis ABC-CBN News. 

Menurut mereka pemerintah harus memetakan dan mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap penyakit tertentu. Kegagalan kebijakan ini menurut ABC-CBN News dapat terlihat dalam wabah campak yang sebenarnya dapat dicegah. 

ABC-CBN News mengatakan Duque menyudutkan Kepala Kantor Pengacara Publik (PAO) Persida Acosta yang menurutnya telah membuat warga takut terhadap Dengavaxia. Sementara itu dilansir di Inquirer, Menteri Kehakiman Filipina Menardo Guevarra mengatakan seharusnya Acosta tidak perlu disudutkan atas wabah campak ini. 

"Kepala PAO Acosta hanya melakukan pekerjaannya dan tidak berniat untuk menakut-nakuti publik tentang dampak negatif vaksin secara umum," kata Guevarra dalam pernyataannya. 

Acosta sudah mengajukan tuntutan kriminal terhadap mantan pejabat dan pejabat kementerian kesehatan. Tuntutan ini diajukan setelah beberapa anak meninggal dunia usia diinokulasi vaksin Dengvaxia yang kontroversial.

Tim forensik PAO melakukan pemeriksaan forensik terhadap beberapa anak dan seorang dokter pemerintah yang meninggal dunia setelah diberi vaksin Dengvaxia. PAO berpendapat ada kelalaian pemerintah dalam menyaring calon penerima vaksin. 

Perusahaan pembuat vaksin Sanofi Pasteur sendiri sudah menyatakan penerima vaksin yang belum terjangkit dengue akan memiliki risiko yang lebih tinggi terkena penyakit mematikan. Guevarra mengatakan ia sudah memerintahkan panel Kementerian Kehakiman untuk menyelesaikan kasus terkait Dengvaxia. 

"Saya sudah meminta panel penyelidiK Dengvaxia untuk menyelesaikan kasus tersebut pada bulan ini," kata Guevarra. 

Ia mengatakan dengan dukungan Presiden Rodrigo Duterte, kementeriannya akan meluncurkan berbagai kampanye untuk mensosialisikan keharusan vaksin untuk mencegah penyakit seperti flu dan campak. Tuntutan Dengvaxia itu diajukan oleh  Volunteers Against Crime and Corruption (VACC). 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2tiLLM1
February 07, 2019 at 07:47PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2tiLLM1
via IFTTT

Otoritas Jerman Larang FB Kumpulkan Banyak Data Pengguna

Putusan ini memengaruhi penggunaan tombol 'Like' dan 'Share'

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Otoritas kompetisi Jerman, Kantor Kartel Federal (FCO) mengatakan kepada Facebook bahwa perusahaan tersebut dapat terus mengumpulkan begitu banyak data tentang pengguna dari luar aplikasi dan situs webnya jika mendapat persetujuan individu.

Badan pengawas tersebut telah melakukan penyelidikan ke jejaring sosial Facebook setelah kekhawatiran bahwa pengguna tidak mengetahui sejauh mana kegiatan perusahaan.

Dilansir di BBC, Kamis (7/2), disebutkan bahwa ini mencakup data yang dikumpulkan dari sumber pihak ketiga serta melalui aplikasi Facebook lainnya, termasuk Instagram. Perusahaan AS itu mengatakan akan mengajukan banding.

Secara khusus, FCO telah memutuskan bahwa pertama, berbagai layanan Facebook dapat terus mengumpulkan data, tetapi mereka tidak dapat menggabungkannya dengan akun Facebook utama pengguna kecuali jika anggota memberikan persetujuan sukarela mereka.

Kedua, mengumpulkan data dari situs web pihak ketiga dan memberikannya ke akun pengguna Facebook juga hanya diizinkan jika anggota tersebut telah memberikan izin tegas kepada perusahaan.

FCO menambahkan bahwa "centang wajib di kotak" untuk menyetujui semua persyaratan perusahaan bukanlah dasar yang cukup untuk pemrosesan data intensif semacam itu. Putusan hanya berlaku untuk kegiatan perusahaan di Jerman, tetapi kemungkinan akan mempengaruhi regulator lain.

Facebook mengklaim FCO telah melampaui batas dengan mengejar masalah privasi data yang menurut Facebook berada di bawah kewenangan regulator lain. Facebook memiliki satu bulan untuk menantang putusan tersebut sebelum menjadi efektif secara hukum.

Jika perintah tersebut ditegakkan, perusahaan harus mengembangkan solusi teknis untuk memastikan kepatuhan dalam waktu empat bulan. Pembenaran FCO untuk kasus ini adalah bahwa mereka percaya Facebook menyalahgunakan dominasi pasarnya untuk mengumpulkan data.

"Di masa depan, Facebook tidak akan lagi diizinkan untuk memaksa penggunanya menyetujui pengumpulan yang praktis tidak dibatasi dan menugaskan data non-Facebook ke akun pengguna Facebook mereka," jelas Andreas Mundt, presiden FCO.

"Kombinasi sumber data secara substansial berkontribusi pada fakta bahwa Facebook mampu membangun database unik untuk setiap pengguna individu dan dengan demikian untuk mendapatkan kekuatan pasar," tambahnya.

Putusan itu dapat memengaruhi penggunaan tombol 'Like' dan 'Share' di situs eksternal, yang memungkinkan Facebook melacak alamat protokol internet (IP) setiap pengunjung, nama dan versi peramban web, dan detail lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi mereka. Bahkan jika pengguna tidak pernah mengklik tombol.

Demikian juga, Login Facebook, yang memungkinkan pengguna menghindari harus mengetikkan nama pengguna dan kata sandi unik untuk setiap layanan, berbagi informasi pengenal perangkat yang serupa.

Selain itu, perusahaan menjalankan skema yang disebut Facebook Pixel, yang menambahkan kode ke situs pihak ketiga untuk membiarkan pemiliknya melacak apakah iklan berjalan di Facebook mengubah orang-orang yang melihatnya menjadi pembeli.

FCO juga prihatin dengan fakta bahwa Facebook membagikan sebagian data yang dikumpulkan oleh Instagram, WhatsApp, dan layanan lainnya yang berada di bawah Facebook.

Pengawas Jerman juga mengejar penyelidikan terpisah ke Amazon. Mereka sedang menjajaki apakah raksasa ritel itu bertindak ilegal dalam hubungannya dengan penjual pihak ketiga yang menggunakan platformnya. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UKNFjV
February 07, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UKNFjV
via IFTTT

KPR Dominasi 90 Persen Pembiayaan Konsumer BNI Syariah

Di 2019, fokus utama komponen konsumer tetap di pembiayaan Griya dan Fleksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bisnis pembiayaan konsumer BNI Syariah sepanjang 2018 tercatat tumbuh 10,71 persen secara year on year. Total outstanding mencapai Rp 13,91 triliun.

"Alhamdulillah kinerja penyaluran pembiayaan konsumer 2018 secara outstanding mencapai Rp 13,91 triliun atau realisasinya mencapai 99 persen," kata Sekretaris Perusahaan BNI Syariah, Rima Dwi Permatasari, Kamis (7/2).

Menurutnya, ekspansi bisnis konsumer masih didominasi oleh pembiayaan BNI Griya IB Hasanah yakni 91,77 persen. Diikuti oleh Fleksi IB Hasanah 6,3 persen, Cash Collateral Financing 1,93 persen dan Oto IB Hasanah 1,73 persen.

Di tahun 2019, komponen konsumer yang menjadi fokus utama tetap di pembiayaan Griya dan Fleksi. Sejumlah strategi telah dipersiapkan untuk menghadapi tahun volatil 2019.

Seperti fokus pada segmen nasabah berpendapatan tetap, juga sinergi dengan BNI Induk dalam hal kerjasama dengan stakeholders. Selain itu melakukan optimalisasi nasabah exsisting BNI Syariah melalui bisnis supply chain model.

"BNI Syariah juga akan melakukan pengembangan fitur produk dan pemasaran, pengembangan produknya yakni griya FLPP," kata Rima.

Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disubsidi oleh pemerintah. Program FLPP dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sejumlah izin telah dipersiapkan termasuk sistem dan mengajukan izin kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DjtaUF
February 07, 2019 at 07:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DjtaUF
via IFTTT

In Picture: TGB: Penyebaran Berita Bohong Harus Dihentikan

Menurut TGB, saat ini ruang publik dipenuhi berita bohong, fitnah, dan hoaks.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Mantan gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mengatakan, penyebaran berita bohong, fitnah, serta hoaks harus dihentikan. Agar tidak berpotensi merusak persaudaraan dan kebangsaan.

Menurut TGB, saat ini ruang publik dipenuhi berita bohong, fitnah, dan hoaks. Padahal pembangunan Indonesia tengah berada di arah yang benar untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya.
 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HUV66J
February 07, 2019 at 07:38PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HUV66J
via IFTTT