Pages

Showing posts with label 2019 at 03:12PM. Show all posts
Showing posts with label 2019 at 03:12PM. Show all posts

Tuesday, May 21, 2019

KPK Bahas Penyempurnaan UU Parpol

KPK membahas hal ini bersama Kemenkeu dan Kemendagri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (21/5). Kedatangan KPK dan LIPI ke kedua kementerian ini untuk membahas lebih lanjut upaya memperkuat Partai Politik sebagai bagian dari pencegahan korupsi.

"KPK bersama LIPI pagi ini akan mendatangi Kemdagri dan Kemkeu untuk membahas lebih lanjut upaya memperkuat parpol sebagai bagian pencegahan korupsi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Selasa (21/5).

Menurut Febri, langkah ini merupakan tindak lanjut dari Kajian UU Parpol yang dilakukan KPK dan Pusat Penelitian Politik LIPI yang menghasilkan sejumlah rekomendasi penyempurnaan terhadap UU Parpol. Dari kajian itu, KPK dan LIPI mengusulkan agar elemen-elemen Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dapat menjadi bagian dari Penyempurnaan Undang-Undang Partai Politik ke depan.

"Untuk itu, KPK dan LIPI perlu melakukan diskusi dengan setidaknya lima instansi terkait seperti Kemdagri, Kemkeu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), dan Kementerian PPN/Bappenas, serta DPR-RI sebagai lembaga negara kunci dalam proses perbaikan UU Parpol," ucap Febri.

Adapun di Kemenkeu diagendakan pertemuan dengan Dirjen Anggaran untuk membahas sejumlah hal, khususnya keberlanjutan pendanaan partai politik, termasuk sisi akuntabilitas penggunaan dan keterbukaan pada publik. Dari KPK akan dihadiri oleh Direktur Litbang, Wawan Wardiana dan Tim Satgas Politik dari Direktorat Dikyanmas KPK.

Sedangkan pertemuan dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri akan fokus pada aspek substansi penyempurnaan UU Parpol dan evaluasi efektifitas bantuan keuangan oleh negara pada Parpol tahun 2018. Dari KPK akan hadir Direktur PJKAKI, Sujanarto dan Tim Satgas Politik Dikyanmas KPK.

"Di kedua audiensi ini, KPK datang bersama LIPI untuk membahas sejumlah substansi penyempurnaan UU Parpol ke depan," tuturnya

Sebagaimana diketahui, KPK bersama LIPI sejak tahun 2016 hingga 2018 telah melakukan inisiasi perbaikan partai politik yang menghasilkan sebuah rekomendasi agar partai politik mengimplementasikan dengan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang terdiri dari : 1) Kode Etik; 2) Sistem Rekrutmen; 3) Kaderisasi; 4) Pendanaan dan 5) Demokrasi Internal.

"Hal ini kami pandang sebagai ikhtiar yang terus menerus bagi KPK untuk melakukan pencegahan korupsi di sektor politik. Karena kami meyakini, kita tidak boleh membiarkan ratusan politisi di DPR, DPD, DPRD dan Kepala Daerah terus menerus jatuh dalam perangkap korupsi. Sehingga, dibutuhkan upaya serius melakukan pembenahan di sektor politik," terang Febri.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2wefFSI
May 21, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2wefFSI
via IFTTT

Thursday, May 9, 2019

BPIP Usul Kabinet ke Depan Diisi oleh Para Ahli

BPIP ingin pemimpin terpilih menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyampaikan usulan kepada Presiden Joko Widodo agar kabinet ke depan diisi oleh sejumlah ahli di bidang masing-masing. Partai boleh mengajukan, tapi presiden yang menentukan.

"Kami juga meminta kalau nanti Pak Jokowi sudah pasti menjadi Presiden lagi supaya dibentuk suatu kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli, boleh dari partai tapi jangan merumuskan seorang, tapi beberapa orang, yang presiden tentukan," kata anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Ma'arif usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (9/5).

Ma'arif menjelaskan BPIP juga menyampaikan Presiden terpilih nanti bukan hanya pemimpin bagi pendukung, melainkan pemimpin seluruh bangsa Indonesia. Menurutnya, keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa harus dijaga oleh para pemimpin dan tokoh bangsa.

"Keutuhan bangsa ini harus dijaga betul. Oleh sebab itu nanti saya berharap para menteri harus paham Pancasila dan patriot untuk menjaga kedaulatan bangsa kita," ujar Ma''arif.

Sejumlah anggota Dewan Pengarah BPIP melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi selama sekitar 90 menit sejak pukul 12:30 WIB. Dalam pembukaannya, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan apresiasi atas Pemilu 2019 yang berjalan secara baik.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2Ltz9xb
May 09, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Ltz9xb
via IFTTT

Wednesday, May 8, 2019

Baznas Kenalkan Board Game tentang Kebencanaan

Baznas menggelar talkshow pendidikan pascabencana untuk mengurangi risiko bencana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meluncurkan alat permainan (board game) hasil kerja sama dengan PT Visionet Internasional (OVO) tentang kebencanaan. Menurut Kepala Divisi Pendistribusian Baznas Ahmad Fikri, board game kebencanaan itu adalah media untuk memperluas pengetahuan masyarakat terkait risiko bencana.

“Dengan board game ini, tujuannya masyarakat semakin paham, bagaimana dampak bencana, dan bagaimana mengurangi risiko yang ditimbulkan,” kata dia, dalam Talkshow Pendidikan Pasca-Bencana Lombok-Palu (8/5).

Selain board game, dalam kesempatan ini juga diluncurkan buku berjudul ‘Nemaeka’ yang berisi cerita dalam bentuk gambar oleh para siswa-siswi terdampak gempa di Palu, Sigi, dan Donggala.

Pengurus Pusat Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Maulinna Utaminingsih mengajak semua pihak untuk lebih peduli atas setiap musibah, khususnya yang menimpa masyarakat Indonesia. Selain itu, kata Maulinna, yang juga perlu diperhatikan adalah pasca bencana.

 “Selama ini, sesaat sesuai bencana, kita cepat tanggap. Namun, satu dua bulan pasca gempa, kita sering lupa bahwa korban bencana atau gempa khususnya memerlukan semacam therapy healing untuk menghilangkan trauma yang mereka alami,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2H0376s
May 08, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2H0376s
via IFTTT

Tuesday, May 7, 2019

Vinales Berharap Tim Yamaha Bisa Berimprovisasi di MotoGP

Vinales menilai bahwa tak ada perbedaan pada sepeda motornya saat balapan.

REPUBLIKA.CO.ID, JEREZ -- Pembalap MotoGP dari tim Yamaha, Maverick Vinales, ingin timnya melakukan pengembangan besar-besaran agar dapat bersaing dengan tim lain. Menjalani tes pascabalap di Sirkuit Jerez, Senin (6/5) waktu setempat, Vinales menilai bahwa tak ada perbedaan pada sepeda motornya saat balapan, Ahad (5/5).

"Tingkatan sepeda motornya sama saja seperti balapan, kami tidak melangkah ke depan. Tak ada yang spesial meski kami melakukan banyak hal," kata Vinales seperti dikutip dari Crash, Selasa (7/7).

Menurut Vinales, ada kekurangan pada traksi ban belakang sepeda motornya ketika berada di lintasan. Hal itu pula yang ia keluhkan saat meraih podium balapan di Sirkuit Jerez.

Ternyata saat melakoni sesi uji coba pascabalap di sirkuit yang sama, Vinales kembali menemukan masalah serupa yang menyebabkan dirinya finis di urutan kelima. "Kami mencoba banyak hal tapi tidak ada yang menakjubkan, untuk itu tim harus bekerja lebih keras agar persoalan dapat dipecahkan," jelas dia.

Di sisi lain, Vinales juga menilai bahwa karakter Sirkuit Jerez yang menjadi salah satu penyebab sepeda motornya bermasalah. Pada seri balap selanjutnya di Le Mans, Prancis, ia optimistis sepeda motornya akan melaju lebih baik, meski tidak ada perkembangan di seluruh komponen. "Le Mans adalah sirkuit dengan grip yang baik. Menurut saya tidak akan terjadi masalah di sana," tegasnya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2VgHEAe
May 07, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VgHEAe
via IFTTT

Thursday, May 2, 2019

Kemenpupera Bangun Tanggul 600 Meter Antisipasi Banjir

Tanggul sepanjang 600 meter merupakan program lanjutan dari tahun sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) membangun tanggul untuk antisipasi banjir di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang terutama di Kecamatan Pakuhaji. Tanggul sepanjang 600 meter tersebut merupakan pekerjaan lanjutan dari tahun sebelumnya melalui program padat karya.

"Kami melakukan rapat beberapa kali dengan pemerintah pusat membahas proyek tanggul tersebut termasuk menngenai konstruksi yang digunakan," kata Sekretaris Kecamatan Pakuhaji, Yandri Permana di Tangerang, Kamis (2/5).

Dia mengemukakan proyek tersebut berasal dari Kemenpupera dalam program Pembangunan Insfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Menurut dia, rapat mengenai proyek tersebut dengan instansi terkait seperti dari Pemrov Banten dan aparat Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Kabupaten Tangerang.

Namun, proyek tanggul tersebut berada di Desa Kohod dan Kramat, Kecamatan Pakuhaji karena kedua desa itu letaknya lebih rendah dari permukaan air Sungai Cisadane. Dia menambahkan tujuan program tersebut untuk mendukung perekonomian warga setempat dengan melibatkan penduduk lokal secara padat karya.

"Ini adalah program pemberdayaan perekonomian penduduk lokal dan prioritas pekerjaan diberikan kepada warga setempat," ujarnya.

Untuk pelaksanaan proyek itu mendapatkan pengawasan dari Pemkab Tangerang, Pemprov Banten dari sisi konstruksi tanggul dan dilakukan secara swadaya. Para pekerja proyek mendapatkan upah secara harian dari dana Kemenpupera dan lebih diutamakan kepada warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga dapat menghasilkan untuk menopang keuangan keluarga.

Sedangkan pekan lalu banjir menerjang kawasan pesisir Kabupaten Tangerang disebabkan meluapnya Sungai Cisadane sehingga merendam ribuan rumah penduduk dan areal persawahan. Namun, banjir menerjang merendam 1.265 kepala keluarga (KK) di Tanjung Burung yang merupakan areal terparah karena pemukiman penduduk berada di dekat muara sungai.

Banjir juga mengenangi rumah penduduk lainnya di Pakuhaji yaitu di Desa Gaga sebanyak 300 keluarga, Desa Kalibaru (468 keluarga), Desa Kohod (20 keluarga). Sebelumnya, para korban banjir di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga, berharap pemerintah pusat membangun tanggul penahan air meluapnya Sungai Cisadane.

Sekretaris Desa Tanjung Burung, Teluknaga, Hasan Basri mengatakan banyak laporan dan aspirasi warga bahwa solusi banjir yakni dibangun tanggul.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2GRdk5n
May 02, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GRdk5n
via IFTTT

Thursday, April 25, 2019

Jabar Alokasikan Rp 20 M untuk Pasar Murah Keluarga Miskin

Pasar murah diperuntukan bagi 222.054 rumah tangga miskin (RTM) di Jabar

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar, tahun ini menganggarkan Rp 20 miliar untuk menggelar operasi pasar murah (OPM) bagi sekitar 222.054 Rumah Tangga Miskin (RTM). Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Provinsi Jawa Barat, Mohamad Arifin Soedjayana, pada 2018, dari anggaran OPM sebesar Rp 20 miliar.

Terserap lebih dari Rp 19 miliar untuk 233 ribu RTM. "Tahun ini, anggaran untuk OPM diprediksikan nilainya Rp 20 miliar. Tapi, memang RTM penerimanya jumlahnya lebih sedikit," ujar Arifin di acara Jabar Punya Informasi (Japri) terkait Persiapan Berbagai Kebutuhan Pokok Menjelang Ramadhan dan Lebaran 2019 di Gedung Sate, Kamis (25/4).

Arifin mengatakan, walaupun nilai anggarannya sama, tapi jumlah RTM penerima OPM tahun ini turun bila dibandingkan dengan tahun lalu. Karena, ada kenaikan harga sehingga subsidinya pun dinaikkan untuk beberapa komoditi yang disubsidi.

Arifin menjelaskan, kenaikan subsidi tersebut adalah untuk minyak goreng awalnya disubsidi Rp 6.000 menjadi Rp 7.500, Telur awalnya disubsidi Rp 13.000 menjadi Rp 14.000, daging ayam dari subsidi Rp 17.000 menjadi Rp 18.500.

"Komiditi lain yang kami subsidi di OPM nanti adalah beras, daging sapi, dan gula," katanya.

OPM yang digelar Disperindag, kata dia, berbeda dengan pasar murah lainnya. Karena, OPM ini memberikan subsidi ke masyarakat miskin sampai 50 persen dari harga komoditas.

"Dalam menggelar OPM kami bekerja sama dengan bulog dan pemerintah kabupaten/kotanya. Kami akan coba dulu di 7 titik saat pasar murah nanti," katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2IHL3lc
April 25, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IHL3lc
via IFTTT

Tuesday, April 23, 2019

Soal Santunan, KPU Banyumas Tunggu Keputusan KPU Pusat

KPU Banyumas tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa ada keputusan KPU Pusat

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas masih menunggu keputusan dari KPU Pusat mengenai masalah pemberian santunan bagi petugas penyelenggara pemilu yang meninggal. Ketua KPU Banyumas Imam Arif Setiadi mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil keputusan tanpa ada keputusan dari KPU Pusat.

"Kita masih menunggu penjelasan KPU Pusat karena tidak bisa mengambil keputusan sendiri," jelas Imam pada Selasa (23/4). Sebagaimana diketahui, pascapemilu di Banyumas tercatat ada tiga orang petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia.

Ketiga orang tersebut adalah Sopiah, ketua KPPS di TPS 09 Desa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, serta dua orang linmas yakni Sudiran dan Slamet. Sudiran bertugas di TPS di TPS 01 Desa Cikakak Kecamatan Wangon, sedangkan Slamet bertugas di TPS 09 Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat.

Imam menyebut Sopiah meninggal akibat kecelakaan saat perjalanan pulang usai melaksanakan tugas di TPS 09 sehari setelah pencoblosan. Sudiran dan Slamet meninggal akibat kelelahan setelah beberapa hari bertugas di TPS yang menjadi tanggung jawabnya. Sudiran meninggal di RSUD Ajibarang pada Jumat (19/4), sedangkan Slamet meninggal di RSU Margono Soekarjo pada Ahad(21/4).

Imam ikut sangat berduka atas wafatnya ketiga penyelenggara pemilu tersebut. "Dedikasi para pejuang demokrasi ini luar biasa. Kami sadar betul kegiatan pemilu kali ini memang sangat menguras tenaga dan pikiran," jelasnya.

Mengenai pemberian santunan terhadap para pejuang demokrasi tersebut, Imam mengaku tidak bisa memutuskan secara sepihak. "KPU Banyumas merupakan lembaga yang memiliki hirarki, karena ada KPU Provinsi dan KPU Pusat. Kami sudah menyampaikan permohonan agar ketiga penyelenggara pemilu yang meninggal tersebut bisa mendapat santunan," katanya.

Imam mengaku tidak bisa memastikan sumber keuangan pemberian santunan dan besaran santunan yang mungkin diberikan. "Kami belum bisa memberi penjelasan. Kalaupun nanti akan disalurkan, apakah sumber dananya berasal dari KPU Pusat atau bagaimana," katanya.

Jika Pemkab Banyumas hendak memberikan santunan pada para penyelenggara pemilu tersebut, Imam menyatakan hal itu merupakan wewenang Pemkab. "Kita tidak bisa meminta Pemkab untuk memberikan santunan karena secara struktural KPU tidak berada di bawah Pemkab," jelasnya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2XuRZW2
April 23, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2XuRZW2
via IFTTT

Wednesday, April 10, 2019

Jika Bebas, Simic Dipastikan Bela Persija di Liga 1 2019

Manajer Persija menyatakan Simic akan kembali dalam satu atau dua pekan ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persija Jakarta diperkirakan akan kembali dilengkapi oleh striker andalannya, Marco Simic, dalam ajang Liga 1. Marko Simic telah menjalani sidang keduanya dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Pengadilan New South Wales, Australia, Selasa (9/4).

Manajer Persija Ardhi Tjahjoko mengatakan, pada sidang itu hakim tak bisa memenuhi tuntutan pelapor sehingga kasus Marko Simic mulai menemui titik terang. Ardhi menyebut Simic diperkirakan bisa kembali ke Jakarta dalam kurun waktu satu atau dua pekan dari sekarang.

"Dalam jangka waktu satu atau dua pekan ini, Simic cuma bilang mudah-mudahan dalam satu atau dua pekan ini bisa kembali karena tuntutan dari korban tidak diterima oleh hakim di sana," kata Ardhi kepada Republika.co.id, Rabu (10/4).

Sementara itu, berdasarkan draft jadwal kompetisi Liga 1 yang telah dirilis oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB) beberapa waktu lalu, Persija akan bermain dalam laga pembuka melawan Semen Padang pada Rabu, 8 Mei 2019.

Ardhi menambahkan, jika Simic benar-benar kembali dalam kurun waktu yang disebutkan, maka striker asal Kroasia itu bisa ikut bermain dalam laga pembuka Liga 1. "Kalau dalam sepekan atau dua pekan ini kembali ya tentunya bisa main di Liga 1. Kalau Piala AFC kan sudah nggak bisa, kalau yang lanjutan, Piala Indonesia dia bisa," lanjut dia.

Ardhi berharap Simic bisa segera kembali jika fakta hukum menyatakan dugaan yang disangkakan kepadanya tidak terbukti. "Kalau memang itu dinyatakan tidak terbukti ya kami berharap dia bisa kembali. Saksi juga tidak ada," jelas dia.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2IpHOhg
April 10, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IpHOhg
via IFTTT

Monday, April 1, 2019

Gerakan Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan Populer di Nigeria

Gerakan #metoo menginspirasi #arewametoo di utara Nigeria.

REPUBLIKA.CO.ID, ABUJA — Seorang perempuan asal Kano, kota di wilayah utara Nigeria bernama Khadijah Adamu pernah menceritakan tentang kasus penyiksaan fisik yang mengerikan melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya pada 3 Februari lalu. Saat itu, ia menjelaskan secara rinci bagaimana ia hampir terbunuh oleh mantan kekasihnya.

“Itu adalah sebuah beban yang saya simpan selama dua tahun. Membicarakan hal ini kepada orang lain, hingga berdoa tak membuat keadaan lebih baik,” ujar Adamu kepada Aljazirah, Senin (1/4).

Setelah cerita yang Adamu bagikan, seorang pengusaha di Ibu Kota Abuja, Fakhriyyah Hashim memberi respon melalui akun Twitter miliknya. Ia berempati dan memberi balasan dengan tagar #ArewaMeToo.

Arewa secara umum adalah istilah yang digunakan di utara Nigeria, di mana menjadi salah satu wilayah dengan penduduk mayoritas Muslim dan masyarakat konservatif. Di sana, masalah mengenai seksualitas sangat jarang untuk dibahas di depan umum.

Hanya beberapa saat setelah balasan Hashim muncul di Twitter, sejumlah warga di utara Nigeria turut bercerita mengenai hal-hal yang mereka alami terkait pelecehan hingga pemerkosaan. Beberapa cicitan yang dibagikan bahkan menyebutkan nama-nama dari tersangka kejahatan tersebut.

Sebelumnya, gerakan global #MeToo telah populer, dimulai pada akhir 2017. Pendiri gerakan itu memiliki tujuan untuk menghilangkan hambatan budaya, ekonomi, sosial, hingga kelembagaan yang dianggap menghalagi berbagai pelecehan, termasuk seksual dapat tertangani dengan baik.

Hal itulah yang yang menginspirasi Hashim untuk turut mendirikan gerakan serupa #ArewaMeToo. Ia mengatakan bahwa gerakan itu tidak berbicara mengenai seks, karena mereka memiliki persepsi sebagai masyarakat yang jujur secara moral.

"Kami ingin marah, tetapi kami tidak ingin menunjukkannya. Kami tidak ingin menghasilkan resolusi obyektif tentang cara mendekati banyak masalah ini,” ujar Hashim.

Gerakan #ArewaMeToo telah siap untuk dimulai. Namun, rencana-rencana untuk menyuarakan gerakan itu masih dipersiapkan lebih lanjut, agar mereka yang mengikutinya dapat lebih terkoordinasi.

Terdapat tiga pria dan tujuh perempuan yang menjadi pimpinan tim #ArewaMeToo, termasuk di antaranya Hashim dan Adamu. Sejumlah anggota juga aktif di beberapa kota di utara Nigeria, mulai dari Kano, Maiduguri, Niger, Sokoto, dan Zamfara.

Sejauh ini, lebih dari 100 pesan dibagikan oleh banyak orang, baik perempuan maupun laki-laki. Mereka membagikan apa saja yang telah dialami.

“Anda harus terbuka dengan mereka dan juga mengatakan ada konsekuensi hukum jika membagikan informasi yang salah,” ujar salah satu pengacara tim Khadijah Awwal.

Setelah menerima laporan-laporan dalam bentuk pesan tersebut, tim gerakan #ArewaMeToo meminta bukti-bukti lengkap. Seperti halnya rekaman percakapan, foto-foto, dan laporan medis. Identitas mereka juga terkadang perlu diverifikasi secara langsung.

Setelah keaslian laporan korban terbukti, gerakan itu bekerja sama dengan LSM yang menawarkan dukungan psikososial dan bantuan hukum. Dalam perjalanannya, #ArewaMeToo mendapat berbagai kendala.

Seperti Maryam Awaisu, salah satu pemimpin gerakan yang ditangkap oleh polisi dan Pasukan Khusus Anti-Perampokan (SARS) Nigeria. Hal itu terjadi setelah seorang pria yang namanya disebutkan sebagai tersangka yang melakukan penyiksaan terhadap beberapa perempuan melaporkan hal itu dan menuntut atas pencemaran nama baik.

Polisi diketahui mencoba mengakses ponsel dan laptop Awaisu. Bahkan, ia dibawa ke kota lain untuk menjalani interogasi.

Atas penangkapan itu, rekan-rekan Awaisu mencoba menyuarakan kecaman. Saat itu, Amnesty Internasional juga menyatakan kecaman dan meminta pembebasan segera bagi Awaisu.

Awaisu yang kemudian dibebaskan mengatakan bahwa penangkapan itu diyakini sengaja dilakukan untuk mengintimidasi gerakan #ArewaMeToo. Namun, komitmen dari gerakan itu disebut olehnya tak akan pernah hilang.

Anggota Amnesty Internasional Nigeria, Isa Sanusi mengatakan #ArewaMeToo dan gerakan serupa tidak boleh dibungkam maupun dihukum atas pekerjaan penting yang dilakukan. Ia khawatir bahwa penangkapan Awaisu membuat korban kekerasan dan pelecehan seksual sulit mendapatkan keadilan.

Aljazirah pernah mencoba menghubungi pejabat di Kementerian Kehakiman dan Kementerian Wanita Nigeria, namun belum mendapat tanggapan. Selain itu, seorang pria yang dituding melakukan pelecehan seksual mengatakan ia terkejut atas tuduhan.

“Saya terkejut karena digambarkan sebagai pemerkosa berantai, yang mana tidak ada hal yang telah membuktikan tuduhan itu,” ujar pria tersebut.

Ia menekankan bahwa media sosial bukanlah cara untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah atau tidak. Pria tersebut telah menolak untuk mengatakan apapun melalui dunia maya, seiring dengan fitnah yang terencana didapatkannya.

Sementara itu, para aktivis mengatakan ingin mengatasi penyebab pelecehan seksual yang terjadi dan mendorong adanya reformasi. Sejauh ini, mereka menggunakan momentum untuk membawa pesan ke sekolah, pasar, komunitas lokal, dan stasiun radio. Selain itu, dukungan para pemuka agama dan adat juga tengah diupayakan.

Direktur Pusat Kesehatan, Pendidikan, Orientasi dan Perlindungan Anak (CEE-HOPE), betty Abah meyakini media sosial adalah sebuah alat yang kuat dan efektif untuk mengatasi masalah kekerasan seksual. Ia percaya ini dapat membantu para korban untuk mendapatkan keadilan.

“Tidak ada yang meresahkan predator seksual selain korban yang berani berbicara secara blak-blakan,” ujar Abah.

Ke depan, para pegiat #ArewaMeToo mendorong majelis negara bagian di utara untuk mengadopsi Undang-Undang Hak Anak, yang disahkan oleh Parlemen Federal pada 2003. Undang-undang itu melarang hubungan seksual dengan siapa pun di bawah 18 tahun dan menetapkan hukuman penjara seumur hidup bagi para pelanggar.

"Dari pengalaman saya, hambatan terbesar keadilan di Nigeria adalah tekad petugas penegak hukum untuk membatalkan keadilan," kata Abah.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2FPzUfj
April 01, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FPzUfj
via IFTTT

Friday, March 15, 2019

Peringatan Waspada untuk WNI di Selandia Baru

Keluarga WNI bisa menghubungi KBRI di Wellington.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Selandia Baru untuk waspada dan berhati-hati pascainsiden penembakan massal di dua masjid di negara itu. Hingga kini, dilaporkan 40 orang meninggal akibat penembakan tersebut.

"Ya, (WNI disana) berhati-hati," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (15/3).

Menurut JK, ia telah menginstruksikan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru untuk memantau perkembangan kondisi pascapenembakan. Apalagi diketahui, terdapat enam WNI yang berada di lokasi penembakan. Namun, baru tiga yang diketahui berhasil dihubungi.

"Ya, saya menginstruksikan Pak Dubes untuk memantau terus dan berusaha menemukan, mengetahui ke mana yang enam orang tadi. karena tiga sudah diketahui dan sisa tiga," ujar JK.

Sebelumnya, ia menyampaikan ucapan belasungkawa atas insiden penembakan tersebut. "Pemerintah Indonesia dan saya pribadi sebagai ketua umum dewan masjid tentu sangat sedih melihat apa yang terjadi di New Zealand, dimana pada saat ini dilaporkan ada 40 orang yang meninggal di dua masjid Al Noor dan satu lagi," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (15/3).

JK pun mengutuk keras pelaku penembakan yang menembak umat Islam saat sedang melaksanakan Shalat Jumat tersebut. "Di samping tentu mendoakan korban juga mengutuk itu pelakunya yang  menurut kabar itu beberapa orang, mungkin empat orang," ujar JK.

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu menilai penembakan sebagai serangan yang terorganisir. Itu setelah, aksi yang dilakukan para pelaku disiarkan langsung di media sosial facebook.

"Ini berarti ini suatu upaya yang sangat terorganisir direncakan dengan baik dan apalagi dia membawa kamera live streaming atas kejadian itu, jadi betul-betul ini kelompok," ujar JK.

Sementara, Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes) Wellington mengimbau seluruh WNI yang tinggal di wilayah Selandia Baru agar waspada. Hal itu menyusul serangan penembakan oleh pria bersenjata di dua masjid di Selandia Baru, Jumat (15/3).

Pernyataan KBRI Wellington juga menyerukan warga Indonesia untuk aktif memantau perkembangan pemberitaan media soal terkait insiden tersebut.

"Sehubungan dengan terjadinya aksi penembakan di Masjid di Christchruch, KBRI Wellington mengimbau kepada seluruh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga agar waspada dan aktif memantau media guna mengetahui perkembangan terkait insiden tersebut," kata pernyataan KBRI Wellington dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (15/3).

Kedubes juga menyerukan untuk memberikan informasi, jika terdapat WNI yang terdampak akibat insiden tersebut. "Apabila terdapat informasi terkait keberadaan WNI yang terdampak, mohon kesediannya untuk menghubungi pihak KBRI Wellington," kata pernyataan KBRI Wellington.

"Bagi keluarga dan kerabat yang membutuhkan informasi lebih lanjut serta bantuan konsuler, dapat menghubungi hotline KBRI Wellington +64211950980 dan +64223812065," pernyataan tersebut menambahkan. Menurut catatan Kementerian Luar Negeri Indonesia, terdapat 331 WNI di Christchurch, 134 di antaranya adalah mahasiswa.

Penembakan di dua masjid di Selandia Baru sangat memilukan. Pelaku bukan hanya menyerang saat jamaah sedang shalat Jum'at, tapi juga menyiarkannya secara langsung di media sosial.

Video aksi penembakan itu bahkan telah beredar di grup-grup pesan pertemanan Whastapp. Pelaku berjalan masuk di salah satu masjid dan menembakan secara acak orang-orang yang ada didalam.

Jamaah yang kemungkinan telah meninggal atau terluka terbaring di lantai masjid. Salah seorang yang berada di Masjid Al-Noor mengatakan kepada media, pelaku merupakan warga kulit putih, pirang mengenakan helm serta rompi anti peluru.

"Pelaku memegang senjata besar, dia datang dan menembakan orang yang berada di masjid, di sudut mana saja," ujar Ahmad Al-Mahmoud, salah satu saksi.

Sejumlah jamaah mencoba menghindar dari tembakan. Mereka melarikan diri dengan memecahkan pintu kaca.  Radio Selandia Baru, mengutip saksi di dalam masjid, mengatakan, ia mendengar tembakan dan melihat empat orang terbaring serta darah di mana-mana.

Pemerintah Selandia Baru mengonfirmasi, setidaknya 40 orang telah meninggal. Sebanyak 30 di Masjid Al-Noor dan 10 lainnya di masjid di Linwood.  "Ini adalah salah satu hari tergelap bagi Selandia baru," ujar Perdana Menteri Jacinda Ardern, Jumat (15/3).

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2JbIyIz
March 15, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2JbIyIz
via IFTTT

Wednesday, March 13, 2019

Wagub NTB: Masalah Kesehatan Terkait Pola Hidup Bersih Masya

Rohmi menilai, permasalahan kesehatan harus diatasi dari hulu.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengatakan rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) NTB harus mendorong pembangunan bidang kesehatan di NTB.

"Rakerkesda harus mempunyai target yang besar, harus benar-benar bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan kesehatan di NTB," ujar Rohmi saat membuka Rakerkesda NTB di Hotel Golden Palace, Mataram, NTB, Rabu (13/3).

Rohmi menilai, permasalahan kesehatan harus diatasi dari hulu, terutama terkait pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat. "Sekarang yang menjadi tugas kita, bagaimana program yang bagus ini, betul-betul terimplementasi sampai dengan masyarakat bawah, bagaimana menyelesaikan masalah kesehatan ini dari titiknya atau dari hulu," ucap Rohmi.

Rohmi juga berharap revitalisasi posyandu dapat berjalan dengan baik. "Mudah-mudahan dengan kerja kita bersama, kita memiliki pandangan yang sama tentang kesehatan ini sehingga apa pun hasil dari rapat ini bisa memberikan efek yang baik terhadap pembangunan kesehatan di NTB ini," kata Rohmi.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Ci6TXg
March 13, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Ci6TXg
via IFTTT

Tuesday, March 12, 2019

Pengemudi Ojol Inginkan Tarif Batas Bawah Rp 3.000 per Km

Untuk tarif batas atas, pengemudi ojek online (ojol) mengusulkan Rp 3.500 per km

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pekan depan, regulasi pemerintah tentang ojek online atau Ojol akan diterbitkan. Pembahasan besaran tarif per kilometer menjadi salah satu bahasan yang paling utama.

Pemerintah memberikan sinyal, tarif batas bawah kemungkinan sekitar Rp 2.000 per kilometer. Namun, pengemudi tetap menginginkan Rp 3.000 per kilometer.

“Kami masih menginginkan tarif Rp 3.000 per kilometer. Itu untuk tarif batas bawah,” kata Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (12/3).

Alasan pengemudi bertahan dengan usulan Rp 3.000 per kilometer, dijelaskan Igun karena pengemudi masih dipotong sebesar 20 persen untuk aplikator. Artinya, pengemudi mendapatkan Rp 2.400 per kilometer.

Adapun untuk tarif batas atas, Igun mengatakan, para pengemudi mengusulkan sebesar Rp 3.500 per kilometer. Namun, menurut Igun, terkait batas atas tak begitu menjadi fokus pengemudi. Sebab, pendapatan Ojol bergantung pada besaran tarif batas bawah.

Selain itu, Igun menambahkan, pengemudi mengusulkan agar jarak minimal penggunaan Ojol sejauh lima kilometer. “Misalkan penumpang hanya menempuh jarak tempuh kurang dari lima kilometer, minimal biaya Rp 12 ribu. Tapi kalau lebih dari lima kilometer, sudah berlaku tarif normal atau minimal Rp 15 ribu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Igun, menjelaskan, hal utama yang ditekankan oleh Garda adalah aturan terkait suspensi atau pemutusan hubungan kontrak dengan mitra. Sejauh ini, menurut dia, aplikator seringkali melakukan suspensi kepada mitra tanpa alasan yang kurang transparan.

Di sisi lain, pengemudi kerap kali tidak mengetahui kesalahan yang diperbuat. Igun pun menyayangkan pihak aplikator yang tidak menerapkan toleransi atas kesalahan dari Ojol. Hal itu karena kesalahan pertama yang dilakukan, aplikator dapat langsung melakukan suspensi secara sepihak.

Garda memandang, ada baiknya jika aplikator menerapkan tiga kali peringatan tertulis sebelum akhirnya melakukan suspensi. “Ini juga menjadi perhatian. Kita mengusulkan agar ada peringatan sebanyak tiga kali. Lebih dari itu, kalau masih melakukan kesalahan, silakan suspensi,” ujar dia.

Saat ini, rata-rata pengemudi yang terkena suspensi berpindah ke aplikator lain. Namun, jika sudah terkena suspensi di dua aplikator yang ada saat ini, maka mau tidak mau pengemudi Ojol beralih profesi.

“Menurut kami ini mengkhawatirkan, sebelumnya mereka bisa mencari nafkah dari Ojol namun di suspensi sepihak yang terkadang kesalahannya saja tidak tahu,” ujar dia.

Dua hal itu, kata Igun, telah disampaikan kepada Komisi V DPR pada saat audiensi pada Senin (11/3). Ia mengatakan bahwa pihak Komisi V DPR telah meminta Kementerian Perhubungan sebagai pemerintah yang berwenang untuk segera merilis payung hukum untuk Ojol di Indonesia.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2HpBPZ4
March 12, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HpBPZ4
via IFTTT

Monday, March 11, 2019

Tur Piala Liga Champions UEFA Tiba di Indonesia

Tur Piala Liga Champions akan dimulai di Jakarta pada 11-12 Maret.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai negara dengan jumlah penggemar sepak bola yang sangat banyak, tiga kota besar di Indonesia terpilih menjadi tempat dilaksanakannya Tur Piala Liga Champions UEFA yang diselenggarakan oleh Heineken. Tur Piala Liga Champions akan dimulai di Jakarta pada 11-12 Maret, Surabaya pada 13-14 Maret, dan Denpasar pada 16-17 Maret.

Dalam musim Liga Champions EUFA 2018/2019 ini, Heineken menghadirkan dua pemain sepak bola legendaris, yang telah memenangkan Liga Champions bersama klub masing-masing, yakni Carles Puyol dan Alessandro Del Piero.

"Sebuah kehormatan bagi kami untuk memulai Tur Piala Liga Champions secara resmi, serta mendatangkan pengalaman sepak bola kelas dunia ke Indonesia. Kami benar-benar bisa merasakan kegembiraan dan antusiasme dari para penggemar di sini," kata direktur pemasaran PT Multi Bintang Indonesia Niaga, Mariska Van Drooge di Jakarta, Senin (11/3).

Tema yang diusung dalam tur Liga Champions 2018/2019 ini adalah Unmissable, menurut Mariska setiap pertandingan Liga Champions UEFA memiliki berbagai momen berharga yang sayang untuk dilewatkan. Bagi warga Indonesia khususnya, kata dia, para penggemar Liga Champions harus rela bergadang hingga dini hari untuk menyaksikan pertandingan Liga Champions.

"Untuk itu kami ingin mengundang semua pecinta Liga Champions untuk bergabung dan menciptakan Unmissable momen versi mereka sendiri," lanjut dia.

Heineken ingin menghidupkan kembali momen-momen berharga itu untuk para penggemar sepak bola di seluruh dunia dengan memberi mereka pengalaman yang tidak terlupakan. Yaitu dengan bertemu langsung Piala Liga Champions UEFA dan legenda sepak bola favorit mereka.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2TJj61h
March 11, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TJj61h
via IFTTT

Friday, March 8, 2019

Setelah 8 Bulan Hibernasi, Messi Kembali Perkuat Argentina

Messi kembali ke tim nasional Argentina dan akan memakai jersey nomor 10.

REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Delapan bulan enam hari sudah Lionel Messi tak lagi mengenakan jersey Argentina. Terakhir bintang Barcelona itu menggunakan jersey tim Tango adalah pada Piala Dunia 2018.

Namun, Messi tak akan berhibernasi lebih lama. Messi kembali ke tim nasional Argentina dan akan memakai jersey nomor 10 untuk pertandingan persahabatan di Madrid pada 22 Maret mendatang.

Dikutip dari Marca, Jumat (8/3), Messi memutuskan untuk mundur dari tim nasional, menyusul hasil mengecewakan the Albiceleste saat Piala Dunia 2018 di Rusia. Argentina saat itu kandas di babak 16 besar oleh Prancis. Meski demikian belum jelas apakah Messi hanya kembali untuk pertandingan persahabatan lawan Venezuela, atau ikut serta bersama Argentina dalam ajang Copa America di Brasil.

Sebab, kapten Barcelona tersebut tidak ikut dalam laga persahabatan negaranya lawan Maroko pada 26 Maret. Walaupun itu karena dia harus segera kembali ke Katalunya karena Barcelona akan berhadapan dengan Espanyol empat hari kemudian. Selain itu juga dengan asumsi Barca lolos ke perempat final Liga Champions dan jelang pertandingan final Copa del Rey lawan Valencia pada 25 Mei.

Pertandingan antara Argentina dan Venezuela akan digelar di kandang Atletico Madrid, Wanda Metropolitano. Karena kehadiran Messi, tiket pertandingan tersebut telah terjual sebanyak lebih dari 10 ribu lembar. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2EUiQEy
March 08, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EUiQEy
via IFTTT

Wednesday, March 6, 2019

DPD Bahas Tindak Lanjut Ganti Tanah Bolaang Mongondow

Komite I meminta Pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan MA.

REPUBLIKA.CO.ID, BOLAANG MONGONDOW -- Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah agar segera menyelesaikan kasus ganti rugi tanah kepada 1.114 kepala Keluarga di lokasi eks UPT Tumokang, Mopugat, dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Selain itu Komite I juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow meninjau ulang rencana upaya hukum luar biasa dengan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan masyarakat.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar pendapat Komite I dengan mengundang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia; Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut; Dirjen Anggaran Kemenkeu; Kepala Bidang Penyelesaian Kasus Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia; dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, di ruang rapat Komite I, Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta.

Ketua Komite I Benny Rhamdani menyataan bahwa putusan pengadilan terhadap kasus ganti rugi tanah eks UPT Tumokang. Mopugat, dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mogondo sudah inkrah secara hukum sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 88/Pdt.G/2012 tanggal 22 April 2012. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 115/Pdt/2013/PT MDO, tanggal 19 September 2013. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 816.K/Pdt/2014 tanggal 22 September 2014.

“Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow harus segera menyelesaikan ganti rugi tanah ini dan menghimbau kepada Pemda agar tidak melakukan peninjauan kembali atas kemenangan hukum terhadap rakyatnya sendiri, ganti rugi yang diminta hanya 52 miliar saya kira tidak berat jika dibandingkan APBN ataupun APBD yang ada, sudah menjadi kewajiban pemerintah membela hak-hak rakyat, dan saya juga menyesalkan Bupati Bolaang Mongondow yang sudah dua kali kami undang tapi tidak hadir, ini mengecewakan rakyat,” ujar Benny.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Syarifuddin menanggapi kasus tersebut bahwa pada prinsipnya masyarakat tidak boleh dirugikan, apa yang dilakukan dan diputuskan adalah yang terbaik dan meredam adanya potensi konflik. Mekanisme ganti rugi jika menggunakan APBD sesuai putusan peradilan dan mekanisme undang-undang ini menjadi tanggung jawab Pemda Bolaang.

"Akan tetapi jika pemerintah pusat dapat membantu dan sesuai mekanisme kenapa tidak, inilah perlunya pertemuan seperti ini. Mengenai rencana Peninjauan Kembali menjadi hak Bupati tapi Kami menyarankan agar dipertimbangkan kembali. Sebisa mungkin melalui proses damai dimungkinkan dengan angka ganti rugi senilai 52 miliar dan pembebanan dapat dibantu pemerintah pusat. Kalau secara hukum dimungkinkan angka ini bisa didiskusikan,” ujar Syarifuddin.

Kuasa Hukum Masyarakat korban ganti rugi tanah eks UPT Tumokang, Mopugat, dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara, Bolaang Mongondow Limson Nainggolan menuturkan, putusan hukum sudah inkrah, tidak perlu lagi membicarakan hal-hal di luar keputusan hukum, dan pemerintah jangan mengambil sikap yang dapat merugikan masyarakat.

“Putusan MA sudah inkrah sejak tahun 2014, jangan lagi kami dipermainkan, kami tidak mempersoalkan apakah yang hatus membayar ganti rugi adalah pemerintah pusat ataupun daerah, yang jelas ini menyangkut nasib 1.114KK dan lebih dari 5.000 orang termasuk ahli waris yang dirugikan. Kami akan sampikan hasil rapat ini kepada masyarakat di sana,” ucap Limson.

Menutup Rapat, Ketua Komite I Benny Rhamdani Mengajak semua pihak untuk berbesar hati, karena saat ini sedang dicarikan solusi yang terbaik. Terutama warga masyarakat yang menjadi korban agar tidak menimbulkan konflik-konflik baik vertikal maupun horisontal.

“Kami akan terus mendukung perjuangan masyarakat daerah apalagi mereka yang hak-haknya dirampas, dan jangan sampai negara tidak hadir dalam membela kepentingan hak-hak rakyatnya, ini akan terus kami perjuangan dan kawal, selain itu kami minta semua pihak agar berbesar hati untuk meredam konflik karena saat ini kita masih mencari solusi yang terbaik,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2TziwDk
March 06, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TziwDk
via IFTTT

Tuesday, March 5, 2019

Pemkot Bandung Kaji Kelanjutan Proyek Metro Kapsul

Proyek LRT metro kapsul sudah dicanangkan Ridwan Kamil pada 2018.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengkaji lebih lanjut proyek LRT Metro Kapsul yang sudah dicanangkan sejak tahun lalu. Kajian ini akan menentukan proyek memungkinkan untuk dilanjutkan atau tidak.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan pihaknya baru saja menggelar rapat bersama OPD terkait evaluasi proyek LRT Metro Kapsul selama ini. Ada beberapa hal yang disoroti untuk ditindaklanjuti lewat kajian mendalam.

"Sekarang ini kita ingin melihat progressnya seperti apa. Ternyata ini kan saya lihat perjalanan masih panjang karena dari proposal yang diajukan itu kan meminta kerja sama dengan PD Pasar karena berdasarkan trase atau rute yang akan dilalui melibatkan beberapa aset pemerintah kota yang sudah jadi penyertaan modal dan menjadi aset PD Pasar," kata Ema di Balai Kota Bandung, Selasa (5/3).

Ema menuturkan pihaknya meminta PD Pasar Bermartabat untuk mengkaji kerja sama dengan pemenang lelang proyek, PT Pembangunan Perumahan (PP). Karena rencananya rute LRT akan menggunakan aset-aset lahan beberapa pasar yang ada di Kota Bandung sehingga harus dikomunikasikan dengan pihak terkait konteks kerja sama yang akan dijalin.

Ia menyebutkan dalam rancangan pembangunan LRT akak melewati Pasar Baru, ITC Kebon Kalapa, Pasar Palasari, hingga Pasar Kosambi. Bentuk kerja sama ini harus dikaji secara mendalam agar tidak melanggar aturan.

"Di satu sisi kita perhatikan juga bahwa PD Pasar terikat dengan aturan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD. Di satu sisi harus dievaluasi dulu bahwa perjanjian itu jelas harus saling menguntungkan antara PT PP yang berkeinginan kerja sama dengan PD Pasar. Tidak boleh dalam perjanjian ada satu pihak yang dirugikan. Harus seimbang hak dan kewajiban dua subyek hukum yang akan melaksanakan proses perjanjian," tuturnya.

Selain terkait keuntungan kerja sama, menurutnya harus dikaji kelayakan PD Pasar bisa melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain. Karena harus memenuhi persyaratan di antaranya perusahaan daerah harus sehat dalam tiga tahun terakhir.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan konsultasi ulang dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) serta LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). Konsultasi ini untuk memastikan tahapan yang sudah dilakukan sesuai norma agar tak ada kemungkinan menyalahi aturan yang berlaku.

Menurutnya berdasarkan hasil kajian-kajian ini nantinya akan menjadi dasar proyek LRT Metro Kapsul bisa dilanjutkan atau tidak. Keputusan ini bergantung pada kepala daerah.

"Kita harus secure juga setiap langkah yang dilakukan harus aman. Pak wali kota tidak boleh ambil kebijakan yang tidak penuh dengan kehati-hatiannya. Kita ingin pimpinan aman mengambil kebijakan. Kalau berlanjut seperti apa argumentasinya. Kalau tidak lanjut juga argumentasinya seperti apa," ujarnya.

Ia menilai proyek ini belum bisa dipastikan waktu dimulainya pembangunan. Meskipun sebelumnya sudah dilakukan pencanangan oleh wali kota sebelumnya yakni Ridwan Kamil.

"Pencanganan itu kan saya pikir sebagai informasi bahwa pemkot sudah ada agenda itu. Tetapi pada saat implementasi, kita tentunya tidak boleh lompat-lompat. Semua tahapan prosedurnya harus tidak boleh ada yang terlewati," ucapnya.

Sebelumnya proyek LRT metro kapsul ini digagas oleh Wali Kota Bandung 2013-2018 Ridwan Kamil. Ia bahkan telah melakukan pencanangan pada Februari 2018.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2tNIqET
March 05, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2tNIqET
via IFTTT

Monday, February 25, 2019

In Picture: Festival Pesona Bau Nyale 2019 di Pantai Seger Mandalika

REPUBLIKA.CO.ID, Ribuan warga dan wisatawan mengumpulkan "Nyale" (cacing laut warna-warni) pada Festival Pesona Bau Nyale 2019 di pantai Seger Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikelola oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (25/2/2019).

Tradisi Bau Nyale merupakan tradisi turun temurun masyarakat Sasak Lombok dengan menangkap "Nyale" (sejenis cacing laut) yang muncul sekali setahun di pantai selatan Lombok. 

Tradisi Bau Nyale adalah tradisi turun temurun masyarakat Sasak Lombok dengan menangkap "Nyale" (sejenis cacing laut).

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2BRtQ3n
February 25, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BRtQ3n
via IFTTT

Friday, February 22, 2019

YBM PLN Gandeng Rumah Zakat untuk Budi Daya Entok

Bantuan yang diterima setiap penerima manfaat berupa 20 ekor bibit entok.

REPUBLIKA.CO.ID, NGADIHARJO -- Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara (YBM PLN) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Rumah Zakat berdayakan masyarakat Desa Ngadiharjo melalui bantuan budidaya entok. Bantuan diberikan kepada dua puluh empat orang warga Desa Ngadiharjo yang tersebar di delapan dusun.

Bantuan yang diterima setiap penerima manfaat berupa 20 ekor bibit entok serta sarana kandang dan perlengkapannya. Total ada 480 ekor entok yang diberikan dalam program yang dimulai sejak April 2018 lalu.

Hal ini disambut dengan antusias oleh penerima manfaat. “Alhamdulillah, saya sangat terbantu dengan adanya bantuan entok ini. Saya jadi banyak belajar serta mendapat harapan lain untuk peluang rezeki saya,” ujar Toha seperti dalam siaran persnya.

Semua proses ini didampingi secara langsung oleh Relawan Inspirasi Rumah Zakat. Proses pendampingan ini memberikan hasil optimal. Sehingga meskipun penerima manfaat belum berpengalaman hal ini bukan menjadi sebuah masalah yang besar. Misal pada bulan Desember lalu, beberapa ekor entok mati karena terkena wabah mata biru.

Secara kolektif Relawan Inspirasi dan para penerima manfaat mencari solusi akan masalah tersebut. Pendampingan yang demikian membuat para penerima manfaat terus bersemangat untuk belajar dan tidak putus asa.

Hal ini menunjukkan kesungguhan penerima manfaat dalam mengoptimalkan program yang telah diberikan. Usaha ini akhirnya menghasilkan sebuah satu terobosan solusi ekonomi bagi masyarakat di Desa Ngadiharjo.

Pemberdayaan ini adalah sebuah pentuk pemanfaat dana sosial produktif. Program pemanfaatan dana sosial baik Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) oleh Rumah Zakat diaplikasikan dalam program-program produktif.

Hal ini merupakan bagian dari upaya Rumah Zakat untuk membantu memandirikan masyarakat secara ekonomi. Tahun ini pun Rumah Zakat juga berkomitmen untuk dapat memberdayakan 1.800 desa di Indonesia melalui program-program ekonomi produktif.

Realisasi komitmen ini sangat mungkin untuk dicapai mengingat keberhasilan program ekonomi kreatif pada tahun lalu yang telah menghasilkan 1.259 Desa Berdaya di Seluruh Indonesia. Rumah Zakat berserta seluruh donator dan rekanan kerja sama akan terus berusaha merangkai senyum dan menjadi kebaikan bagi Indonesia sebagai lembaga filantropi ZISWAF dan pemberdayaan.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2T4FiCR
February 22, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2T4FiCR
via IFTTT

Wednesday, February 13, 2019

Disdik Yogya: Polemik Aturan Jilbab Akibat Kesalahpahaman

Tata tertib SMP Negeri 8 Yogyakarta dipahami penggunaan jilbab sebagai kewajibab.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kewajiban penggunaan jilbab di lingkungan SMP Negeri 08 Yogyakarta diartikan hanya karena adanya kesalahan persepsi. Sebab, di tata tertib (tatib) sekolah tidak ada kata 'dapat' menggunakan pakaian muslimah.

Hal ini membuat siswi dan orang tua murid mengartikan, pihak sekolah mewajibkan penggunaan pakaian muslimah. Dalam hal ini jilbab.

"Ada kesalahan persepsi, seolah-olah di tatib itu dipersepsikan bahwa wajib menggunakan busama muslim. Padahal yang dimaksud di tatib adalah dapat (menggunakan pakaian muslimah)," kata Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Dedi Budiono di SMPN 08 Yogyakarta, Rabu (13/02).

Dedi mengatakan, tidak ada ketentuan sekolah kepada peserta didik untuk wajib menggunakan jilbab. Namun, hal itu hanya sebatas anjuran sekolah kepada peserta didiknya.

"Selama ini juga tidak ada kewajiban bagi muslim menggunakan jilbab. Hanya sebatas kesadaran dan kemauannya sendiri," lanjutnya.

Untuk itu, melalui rapat koordinasi yang dilakukan pada Rabu (13/02) ini, pihak sekolah dapat secepatnya memperjelas tatib tersebut. Sehingga, tidak ada lagi kesalahpahaman yang terjadi.

Pihak sekolah pun telah sepakat untuk memperjelas tata tertib terkait penggunaan jilbab ini. "Setelah ada kesepakatan itu, kemudian ada kepatuhan melaksanakan tatib yang dibuat sendiri oleh mereka (pihak sekolah)," kata Dedi.

Pihak SMPN 8 Yogyakarta sebelumnya menegaskan, sekolahnya tidak mewajibkan siswinya untuk menggunakan jilbab. Namun, memang ada anjuran dari guru untuk menggunakan jilbab.

Kepala Sekolah SMPN 8 Yogyakarta, Retna Wuryaningsih mengatakan, anjuran menggunakan jilbab pun hanya pada saat mata pelajaran agama Islam. Hal itu dilakukan juga sebagai salah satu langkah sekolah dalam memberikan pendidikan karakter.

Sehingga, tidak ada kewajiban yang ditekankan dalam penggunaan jilbab. Sifatnya hanya anjuran. Bahkan, sanksi yang diberlakukan jika tidak menggunakan jilbab pun juga tidak ada.

"(Anjuran penggunaan jilbab oleh guru agama) Itu juga merupakan salah satu pendidikan untuk karakter dalam dia (siswa) menjalankan ibadahnya sesuai agamanya. Tapi tidak ada kewajiban, keharusan apa lagi kata-kata kalau nanti kamu seperti ini akibatnya begini," kata Retna saat ditemui di ruangannya di SMPN 8 Yogyakarta, Senin (11/02).

Ia mengatakan, di sekolah pun siswa bebas memilih untuk menggunakan jilbab atau tidak. "Artinya yang Muslim pun tidak memakai kerudung kan haknya," tambah Retna.

Walaupun begitu, pihak sekolah akan merevisi tata tertib sesuai rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY. Namun, tidak seluruh tata tertib yang akan direvisi.

Poin yang akan direvisi hanya terkait penggunaan pakaian muslimah, khususnya penggunaan jilbab. Nantinya, tata tertib akan tetap mengacu kepada Perwal yang berlaku.

"Kalau merevisi secara keseluruhan, kita mendekati tahun ajaran baru. Jadi khusus untuk penggunaan seragam (pakaian muslimah yaitu jilbab) saja dulu yang kita tindaklanjuti," tambahnya.

Seperti diketahui, ORI Perwakilan DIY telah menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait dugaan kewajiban penggunaan jilbab di SMP Negeri 8 Yogyakarta. ORI Perwakilan DIY menemukan tata tertib sekolah yang tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Tertib Sekolah.

Ketua ORI Perwakilan DIY, Budhi Mastury mengatakan, tata tertib sendiri dibuat dengan mengacu kepada Perwal tersebut. Namun, ditemukan ketidaksesuaian antara tata tertib dan Perwal, sehingga mewajibkan siswinya menggunakan jilbab.

"Dalam Perwal dia menggunakan diksi 'dapat'. Artinya (penggunaan jilbab) itu pilihan. Tapi di tata tertib itu, kalimat yang ada kata 'dapat' tidak dicantumkan," kata Budhi beberapa waktu lalu.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2SKaeYR
February 13, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SKaeYR
via IFTTT

Sunday, February 3, 2019

Jokowi: Ada Konsultan Asing di Balik Propaganda Rusia

Jokowi pun mempertanyakan siapa yang lebih pantas disebut 'antek asing'.

REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR -- Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), kembali menyinggung soal propaganda Rusia yang sedang dilancarkan oleh salah satu tim sukses pasangan calon pada pilpres 2019. Namun kali ini, ia menambahkan adanya konsultan asing dalam pengaplikasian propaganda tersebut.

Jokowi menerangkan salah satu ciri utama propaganda Rusia adalah bersebarannya hoaks dan kebohongan kepada rakyat. "Yang dipakai konsultan asing. Nggak mikir ini memecah belah rakyat atau tidak, membuat rakyat takut, nggak peduli. Konsultannya konsultan asing. Terus yang antek asing siapa?" ujar Jokowi saat menemui pendukungnya di Karanganyar, Jateng, Ahad (3/2).

Dengan dipakainya konsultan asing oleh salah satu timses, Jokowi pun mempertanyakan siapa yang lebih pantas disebut 'antek asing'. Jokowi merasa selama empat tahun menjabat presiden, sebutan antek asing seolah dilekatkan kepadanya.

"Yang antek asing siapa? Jangan begitu dong. Maksudnya, Jangan nunjuk-nunjuk dia antek asing, padahal dirinya sendiri antek asing. Nggak mempan antek asing, ganti lagi," katanya.

Sebelumnya saat di Surabaya pada sehari sebelumnya, Jokowi juga sudah menyinggung ada tim sukses yang mengampanyekan capres-cawapres dukungannya dengan mengedepankan propaganda Rusia. Kampanye tersebut dilakukan dengan cara-cara menebar fitnah, dusta, dan hoaks.

Dia pun mengajak kaum intelektual untuk menangkal sebaran fitnah dan berita bohong tersebut. "Ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda yang namanya propaganda Rusia. Setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan fitnah, semburan-semburan dusta, semburan-semburan hoaks. Ini yang harus segera diluruskan oleh bapak ibu sekalian, sebagai intelektual," kata Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan dari Forum Alumni Jatim, di Tugu Pahlawan Surabaya, Sabtu (2/2). 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2DRD2q0
February 03, 2019 at 03:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DRD2q0
via IFTTT