Jelang Hari Raya, Sidak Parsel Digencarkan di Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur ikut dalam sidak parsel di Surabaya hari ini

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa timur bersama Balai Besar POM Surabaya mengecek sejumlah makanan dan minuman serta parsel yang dijual di pasaran. Kali ini, pengecekan dilakukan di dua toko swalayan sekaligus yang terletak di kawasan Jalan Adityawarman dan Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya, Ahad (19/5).

Gubernu Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan keamanan makanan, minuman, hingga isi parsel yang akan dijual. Menurut dia, pengecekan bertujuan melindungi konsumen dari adanya pedagang yang curang, yakni menjual isi parsel yang tidak layak konsumsi karena kedaluwarsa dan sebagainya.

"Kita ingin mendapatkan hasil pemantauan lapangan dan hasil barang yang beredar atau akan dikonsumsi memenuhi kualifikasi atau tidak. Baik dari sisi regulasinya, tanggal kadaluarsa (expired date) dan seterusnya," kata Khofifah.

Khofifah mengatakan, dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan produk yang melanggar ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), termasuk batas waktu kedaluwarsa parsel.

Artinya, parsel-parsel yang diperiksa Khofifah kali ini, dinyatakan layak jual. Padahal, kata Khofifah, petugas memeriksa parsel tersebut secara acak. "Allhamdulillah kami melihat isi parcel sesuai aturan dan regulasi. Semua terkawal dan terkontrol termasuk tadi ada parsel yang secara random atau acak dibuka dan oleh tim dari BPOM juga. Kesimpulannya pada posisi aman tidak ada temuan, semua sesuai regulasi," ujar dia

Kabid Pemeriksaan BPOM Surabaya Endah Setijowati menyampaikan, secara umum sidak yang dilakukan bersama Khofifah di dua swalayan tidak ada temuan yang berarti. Mulai label, kondisi barang, ijin edar, serta masa kadaluwarsanya.

Meski demikian, ada beberapa saran yang ia berikan kepada pemilik toko atau penjual parsel agar memberikan label identitas penjual terhadap parcel. "Supaya konsumen ketika mendapati barang yang dibeli dan tidak sesuai dengan ketentuan atau rusak, maka mereka bisa melaporkan atau mengembalikan kepada penjual," ujar Endah.

Dia menegaskan, dalam upaya memantau makanan dan minuman yang dijual, pihaknya melakukan pemantauan secara periodik melalui inspeksi ke sarana distribusi pangan. Pada lebaran tahun ini, BPOM Surabaya diakuinya telah melakukan 7 tahap pemantauan, dan akan terus dilakukan hingga 7 Juni 2019.

"Ada tim yang memantau secara rutin. Mereka keliling," kata Endah.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Qa8N2d
May 19, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Qa8N2d
via IFTTT

Bea Cukai Atambua Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas

Bea Cukai Atambua menggagalkan penyelundupan 177 karung pakaian bekas.

REPUBLIKA.CO.ID, ATAMBUA -- Bea Cukai Atambua berhasil gagalkan penyelundupan 177 karung pakaian bekas pada Jumat (10/5) lalu, di perairan Pantai Selewai, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap barang ilegal serta pelaksanaan fungsi community protector yang dimiliki Bea Cukai.

Kepala Kantor Bea Cukai Atambua, Tribuana Wetangterah, mengungkapkan bahwa penindakan yang dilakukan oleh Kantor Bea Cukai tersebut berawal dari informasi mengenai akan adanya penyelundupan pakaian bekas di sekitar wilayah Teluk Gurita. “Menindaklanjuti hal itu, petugas Bea Cukai Atambua segera melakukan patrol darat dan pemantauan di wilayah tersebut,” ujar Tribuana.

Sekira pukul 07.00 WITA di Pantai Selewai, tim patroli darat Bea Cukai Atambua berhasil menemukan dan melakukan penindakan terhadap kegiatan pembongkaran dan pemuatan pakaian bekas ke dalam satu unit light truk dan satu unit mobil pickup. “Pakaian bekas tersebut diduga berasal dari Timor Leste dan masuk ke Indonesia tanpa dokumen pemberitahuan impor barang,” tambah Tribuana seperti dalam siaran persnya, Senin (13/5).

Untuk keperluan pencacahan dan pemeriksaan, barang bukti berupa 177 karung pakaian bekas, satu unit light truk dan satu unit mobil pickup dibawa ke Kantor Bea Cukai Atambua untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Atas kejadian ini pelaku dituntut dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 5.000.000.000. Selain itu, kegiatan tersebut juga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WDKMD7
May 13, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WDKMD7
via IFTTT

Tiga Anak dari Guatemala Meninggal di Tahanan Imigran AS

Anak dari Guatemala ditahan karena masuk AS secara ilegal.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Sebanyak tiga anak dari Guatemala dilaporkan meninggal saat berada di tahanan federal di Amerika Serikat (AS) dalam lima bulan terakhir. Satu kasus terbaru adalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang berusaha menuju Negeri Paman Sam namun ditahan karena masuk secara ilegal. 

Anak laki-laki itu dilaporkan sakit saat ditahan di tempat penampungan tahanan pengungsi. Ia sempat dibawa ke rumah sakit anak di Texas selama beberapa hari, namun tak bisa diselamatkan hingga menghembuskan napas terakhir pada Selasa (30/4). 

Kematian terbaru anak laki-laki dari Guatemala tersebut semakin menyoroti perjalanan berbahaya yang dilakukan oleh anak-anak lainnya selama ini dari banyak negara Amerika Tengah. Banyak yang berusaha untuk memasuki AS secara ilegal dengan tujuan mencari kehidupan lebih baik karena konflik dan berbagai masalah di tempat asal mereka. 

Namun, tahanan yang menanti anak-anak migran itu setelahnya menimbulkan masalah baru. Mereka kemudian mengalami sakit dan tak dapat tertolong. 

Sebelumnya, dua anak Guatemala yang dilaporkan meninggal dalam tahanan AS pada Desember 2018 adalah Jakelin Caal Maquin dan Felipe Gómez Alonzo. Keduanya meninggal beberapa hari setelah mereka dibawa ke tahanan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) bersama dengan kedua orang tua mereka. 

Jakelin dilaporkan mengalami sakit setelah menempuh perjalanan dengan bus dari perbatasan AS. Pada laporan awal, pihak berwenang mengatakan bahwa anak laki-laki berusia 7 tahun itu tak mengalami masalah kesehatan. Namun, menurut pengacara, ia bersama dengan keluarganya sudah berusaha mencari bantuan dari agen Patroli Perbatasan karena Jakelin sakit dan mengalami muntah-muntah, serta demam. 

Kemudian Felipe juga meninggal di rumah sakit setelah ditahan. Selama ini belum pernah ada anak-anak yang tewas dalam tahanan pengungsi dalam lebih satu dekade.

Tidak seperti Jakelin dan Felipe, anak laki-laki 16 tahun dari Guatemala yang kali ini meninggal diketahui bepergian sendiri. Belum ada laporan lebih lanjut mengenai sakit yang dialaminya, serta identitas lengkap dirinya. 

Meski belum jelas mengenai kematianya, namun dalam sebuah autopsi, ia dan anak-anak dari Guatemela lainnya disebut meninggal karena infeksi yang berkembang menjadi sepsis. Seperti Jakelin yang meninggal karena infeksi bakteri dan dikenal sebagai sepsis streptokokus. Dalam sebuah laporan, dikatakan bahwa bakteri streptococcus ditemukan di paru-paru gadis itu, kelenjar adrenal, hati, dan limpa.

Infeksi itu dengan cepat berkembang dan menyebabkan disfungsi banyak organ dalam tubuh, berujung dengan kematian. Kemudian Felipe dilaporkan meninggal karena influenza B yang ditambah dengan infeksi bakteri staph, hingga menyebabkan sepsis. 

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS mengatakan sepsis dapat dipicu oleh semua jenis infeksi, bahkan infeksi kecil, dan terjadi ketika kuman memasuki tubuh seseorang dan berkembang biak, menyebabkan penyakit dan kerusakan organ dan jaringan. Tak ada tanda tunggal dari gejala sepsis, namun yang ada adalah kombinasi gejala. 

Karena sepsis adalah akibat dari infeksi, gejalanya dapat berupa tanda-tanda infeksi - seperti diare, muntah, sakit tenggorokan, dan lainnya. Ada kemungkinan, mereka yang terkenan sepsis memikiki gejala seperti menggigil dan demam, rasa sakit yang hebat, kulit pucat atau berubah warna, kantuk dan kebingungan, serta sesak napas.

Dengan adanya kematian terhadap anak-anak migran ini, Kongres AS dan Otoritas Imigrasi mendorong dilakukannya peningkatan pemeriksaan medis untuk anak-anak yang ditahan. Kantor Keamanan Dalam negeri AS bersama dengan kantor tahanan pengungsi kemudian mengumumkan serangakaian prosedur baru, termasuk pemeriksaan medis sekunder pada semua anak dengan fokus pada anak di bawah 10 tahun. 

CBP juga mulai meninjau kembali kebijakannya, Korps Medis Penjaga Pantai AS diminta untuk menilai program medis CBP dan merekomendasikan peningkatan sementara Departemen Pertahanan diminta untuk memberikan tambahan profesional medis dengan fokus pada perawatan dan hak asuh anak di bawah 10 tahun, baik saat asupan maupun setelah 24 jam dalam tahanan, kata badan tersebut.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VBUzfD
May 02, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VBUzfD
via IFTTT

Bertambah, Dua Anggota KPPS di Bandung Barat Meninggal Dunia

KPU Kabupaten Bandung menyatakan dua anggota KPPS meninggal dunia

REPUBLIKA.CO.ID, NGAMPRAH -- Dua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Bandung Barat meninggal dunia. Mereka yaitu Agus, anggota KPPS di RW 03, Desa Laksana Mekar, Padalarang dan Asep Wawan di KPPS tempat pemungutan suara (TPS) 15 Desa Langensari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Agus sempat dirawat di rumah sakit Cibabat dan meninggal. Jenazah saat ini sudah dimakamkan. Kemudian, Asep Wawan meninggal di salah satu klinik, Senin (29/4) di Langen Sari, Lembang dan dimakamkan di pemakaman umum Selasa (30/4).

Saat dikonfirmasi, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat, Rovi'i membenarkan hal tersebut. Menurutnya, kedua anggota mengalami kelelahan dan faktor lainnya sebelum keduanya menjadi anggota KPPS.

"Jadi memang benar kejadian itu di Padalarang dan Lembang. Faktor kelelahan karena terlalu diporsir dan bisa faktor lain sebelum dia menjadi KPPS dan terjadi saat dia menjadi KPPS," ujarnya kepada Republika saat dihubungi via sambungan telepon, Rabu (1/5).

Ia mengungkapkan, sejak H-7 pencoblosan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), anggota sudah menjadi tanggung jawab penyelenggara. 

Selain itu, pihaknya sudah menyiapkan santunan untuk anggota penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dan luka ringan. "Kita ada santunan untuk yang meninggal dunia dan luka ringan. Besarannya sudah disiapkan," ungkapnya.

Sebelumnya, seorang anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) 18 Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Adung meninggal dunia, Senin sore (29/4). Diketahui, almarhum meninggal di Rumah Sakit Cibabat.

Sedangkan Tati Nurhayati (60 tahun) meninggal dunia pada Sabtu (27/4) lalu. Sebelum wafat, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Cikadu, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, itu diduga mengalami kelelahan usai mengikuti pelbagai kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PEhHVf
May 01, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PEhHVf
via IFTTT

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Melambat pada Kuartal I 2019

Penyebab perlambatan itu adalah perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak non migas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pendapatan negara dari pajak dalam negeri mengalami perlambatan sepanjang kuartal pertama 2019. Dalam pemaparan realisasi APBN 2019 di Jakarta pada Senin (23/4), terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan pajak dalam negeri hanya 1,8 persen secara tahunan menjadi Rp 249 triliun.

Dalam periode yang sama pada tahun lalu, pertumbuhan pajak dalam negeri mencapai 9,9 persen secara year on year (yoy). Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan, salah satu faktor penyebab perlambatan itu adalah  perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak non migas.

Pada tahun ini, pertumbuhannya hanya mencapai 0,6 persen secara yoy menjadi Rp 234,5 triliun, menurun signifikan dibanding periode sama pada tahun lalu yang mencapai 16,3 persen (yoy).

Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak non migas itu sejalan dengan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas (neto). Yakni, hanya tumbuh 7,5 persen secara yoy, di mana tahun lalu pertumbuhannya dapat mencapai 8,3 persen.

"Dampaknya ke PPh non migas, jadi melambat," tutur Robert dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Robert menambahkan, yang lebih kurang bagus adalah di Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan PPN selama kuartal pertama adalah Rp 89,9 triliun, menurun 8,9 persen secara yoy. Sementara itu, pada periode yang sama pada tahun lalu, penerimaan PPN dapat menyentuh angka 15 persen.

Menurut Robert, pencapaian yang minus tersebut dikarenakan pertumbuhan pembayaran restitusi (pembayaran kembali) pajak yang cukup drastis di awal tahun. Pada periode Januari sampai Maret ini, nominal restitusi mencapai Rp 50,65 triliun atau tumbuh 47,83 persen secara tahunan.

Sedangkan pada periode yang sama di tahun lalu, pembayaran restitusi pajak hanya tumbuh 34,26 persen secara yoy. "Jadi, ada pertumbuhan restitusi cepat yang belum pernah terjadi sebelumnya," katanya.

Tapi, Robert memprediksikan, pertumbuhan restitusi pajak di bulan-bulan berikutnya akan mulai mengalami perlambatan. Khususnya memasuki Mei atau Juni mengingat pemerintah sengaja menggencarkan restitusi pada kuartal pertama. Sampai akhir tahun, Kemenkeu menargetkan pertumbuhan restitusi pajak di angka 18 sampai 20 persen, dua kali lipat dibanding pertumbuhan pada umumnya, yakni 10 persen tiap tahun.

Sepanjang tahun ini, pemerintah memproyeksikan pembayaran restitusi mencapai Rp 141,6 triliun, tumbuh sekitar 20 persen dari realisasi tahun lalu yang ada di kisaran Rp 118 triliun. Robert memastikan, target penerimaan sepanjang tahun sudah mempertimbangkan poin tersebut.

Robert juga tidak khawatir kebijakan restitusi dapat mengganggu target penerimaan pajak sampai akhir 2019. Tercatat, penerimaan pajak sampai akhir Maret 2019 adalah Rp 248,9 triliun atau masih 15 persen dari target Rp 1.577,5 triliun.

"Kami akan terus melayani dan mengawasi dengan sistem yang lebih baik," ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menjelaskan, dalam jangka pendek, kebijakan restitusi memang akan menggerus potensi penerimaan pajak, terutama PPN. Tapi, untuk jangka panjang, restitusi justru mampu mendorong pertumbuhan penerimaan dalam bentuk lain. Sebab, restitusi dipercepat agar dunia usaha lebih fleksibel, sehingga mampu ekspansi.

Fleksibilitas tersebut dibutuhkan dalam merespon perkembangan perekonomian global yang diprediksi mengalami perlambatan, menurut World Economic Outlook (WEO). "Dunia usaha jadi memiliki arus kas, sehingga ada ruang bagi mereka," kata Suahasil.

Dengan berbagai dampak yang ada, Suahasil memastikan, Kemenkeu akan terus memantau efek restitusi terhadap berbagai sektor. Khususnya industri pengolahan dan pertambangan yang terkena dampak terbesar.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2XzAgwv
April 23, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2XzAgwv
via IFTTT

Fasilitas Umum di Banjir Kanal Timur Rusak dan tak Terawat

Fasilitas umum di kawasan Banjir Kanal Timur Jakarta Timur sudah tak terawat

JAKARTA -- Fasilitas Umum di Kawasan Banjir Kanal Timur,  Duren Sawit, Jakarta Timur sudah banyak yang tak terawat. Bahkan beberapa fasilitas umum ini sudah rusak dan tak bisa digunakan. 

Fasilitas umum yang sudah tak bisa digunakan adalah sarana untuk pejalan kaki yang berdekatan dengan bibir sungai. Kayu-kayu yang menjadi penopang jalan sudah rusak dan terlepas. Selain itu beberapa juga beberapa tempat sampah yang hilang. 

Bukan hanya kerusakan fasilitas tapi juga, ada aksi vandalisme terhadap beberapa fasilitas tersebut seperti bangku taman dan pos jaga. Semoga sarana dan prasarana ini bisa segera diperbaiki agar masyarakat yang berkunjung bisa lebih aman dan nyaman.

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IkzPTi
April 15, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IkzPTi
via IFTTT

Peruri Ekspor 1 Juta Buku Paspor Sri Lanka

Sejak 2003 Peruri telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Sri Lanka.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Peruri telah melakukan pengiriman terakhir produk cetakan Paspor Sri Lanka dengan total sebanyak satu juta buku. Sebelumnya dilakukan pengiriman tahap pertama sebanyak 500 ribu buku pada akhir 2018.

Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya mengatakan sejak 2003 Peruri telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Sri Lanka untuk memenuhi kebutuhan dokumen imigrasi berupa pencetakan paspor Sri Lanka. Hingga 2018 Peruri telah mencetak Paspor Sri Lanka dengan total sebanyak delapan juta buku dengan nilai 15 juta dolar AS.

“Produksi Paspor Sri Lanka tahun pesanan 2018 telah selesai. Dalam proses pembuatannya, Peruri menggunakan material dalam negeri kurang lebih sebesar 50 persen untuk tinta dan kertas sekuriti, selebihnya menggunakan material yang belum tersedia di dalam negeri,” ujarnya saat acara

Pengiriman buku Paspor ini dihadiri langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Dalam Negeri Sri Lanka, Hon J C Alawathuwala serta Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya.

Dwina melanjutkan sejak 2017 Peruri juga telah memulai memproduksi e-Paspor. Aksi ekspansi ini dapat meningkatkan kapabilitas Peruri dan membuka peluang untuk meraih pasar internasional, dalam memproduksi produk sekuriti lainnya seperti uang kertas, koin, pita cukai dan prangko.

Sementara Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan Peruri telah mampu melakukan ekspor Paspor Sri Lanka dengan total nilai sebesar 2,1 juta dolar AS. Hal itu menunjukkan bahwa salah satu produk Peruri telah mampu menembus pasar internasional di tengah kompetisi bisnis yang semakin kompetitif.

“Kementerian BUMN selaku pemegang saham akan terus memberikan dukungan kepada BUMN untuk terlibat aktif dalam pasar global,” ucapnya. 

Diharapkan, ke depan, Peruri juga mampu memasarkan produk sekuriti ke negara lain seperti Afrika, sehingga menyakinkan Indonesia memiliki tingkat keamanan dalam hal pengiriman dokumen. “Kita dipercaya untuk mencetak dokumen security untuk dokumen negara lain, jadi mereka yang yakin bahwa di kita (Indonesia) safe tidak ada duplikasi atau tidak macam-macam,” ungkapnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2G36Xva
April 09, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2G36Xva
via IFTTT

In Picture: Satgultor TNI Gelar Simulasi Penanggulangan Teror

Kegiatan digelar untuk menguji dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Pasukan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI melakukan simulasi penanggulangan teror di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (9/4).

Simulasi bertemakan "Satgultor TNI Melaksanakan Penanggulangan Aksi Terorisme di Wilayah DKI Jakarta dalam rangka Mendukung Tugas Pokok TNI" itu dilakukan untuk menguji kesiapsiagaan Satgultor TNI dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme.

Kegiatan digelar untuk menguji dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UnCJx3
April 09, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UnCJx3
via IFTTT

Cina Tutup Kompleks Pabrik Kimia Pascaledakan Besar

Sebanyak 187 orang yang terluka dalam ledakan masih berada di rumah sakit.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina dalam sebuah pernyataan mengumumkan kompleks industri yang ada di selatan negara akan ditutup. Ledakan bulan lalu di sana menewaskan 78 orang dan ratusan orang lainnya mengalami luka.

Ledakan di pabrik kimia kota Yancheng, provinsi Jiangsu timur merupakan salah satu kecelakaan industri terburuk di negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Ledakan tersebut merobohkan gedung-gedung di dekatnya dan meledakkan jendela-jendela rumah di sekitarnya. Pihak berwenang usai kejadian segera mengevakuasi ribuan warga.

Keputusan menutup kompleks Industri Kimia Xiangshui dibuat pada Kamis (4/4) oleh pemerintah setempat. Seperti dilansir Strait Times, pemerintah provinsi Jiangsu juga akan mulai menutup pabrik kimia. Jumlah produsennya yang akan dipotong kira-kira setengahnya pada 2020.

Pihak berwenang setempat mengatakan, kurang lebih 187 orang yang terluka dalam ledakan itu kini masih berada di rumah sakit. Sementara dua orang dalam kondisi kritis.

Tiga karyawan dari perusahaan Jiangsu Tianjiayi Chemical, yang fasilitasnya terlibat dalam ledakan itu telah ditahan polisi. Mereka diklaim bertanggung jawab signifikan atas kecelakaan sehingga menimbulkan ledakan. Ledakan yang terjadi pada 21 Maret lalu itu menimbulkan api yang sangat besar sehingga memicu gempa bumi dengan kekuatan 2,2 skala Richter.

"Kami meminta hukuman berat yang sesuai dengan hukum perdagangan dan kami menuntut pertanggung jawaban personel yang melanggar peraturan dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap nyawa manusia," kata Komisi Keselamatan Kerja Cina dalam pernyataan mereka.

Perusahaan yang terdiri dari 195 karyawan itu didirikan pada 2007. Perusahaan memproduksi bahan kimia mentah termasuk anisol, senyawa yang sangat mudah terbakar. Menurut catatan online dari biro lingkungan dan ekologi kota Yancheng,  produksi tersebut sebenarnya memiliki sejarah pelanggaran peraturan lingkungan.

Di Cina, kecelakaan industri yang mematikan adalah hal biasa. Peraturan keselamatan seringkali tidak ditegakkan dengan baik. Pada November tahun lalu, kebocoran gas di sebuah pabrik di kota Zhangjiakou, Cina utara menewaskan 24 orang dan melukai 21 lainnya. Pada 2015, Cina juga mengalami salah satu kecelakaan industri terburuk ketika ledakan kimia besar terjadi di kota pelabuhan utara Tianjin yang menewaskan sedikitnya 165 orang.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FRzyUe
April 06, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FRzyUe
via IFTTT

Hasil Panen Jember Capai 43.124 Hektare

Produksi rata-rata panen Jember sebesar 6,8 ton per hektare

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember mencatat luas lahan pertanian yang sudah panen pada Maret dan April 2019. Diprediksi panen mencapai 43.124 hektare dengan produksi rata-rata sebesar 6,8 ton per hektare.

"Hampir semua lahan pertanian di wilayah Jember sudah memasuki panen pada Maret 2019 dan masih ada sejumlah wilayah yang panen saat ini, namun tidak sebanyak panen raya pada bulan lalu," kata Pejabat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultuta, dam Perkebunan Jember Rudi Indrawan di Jember, Jawa Timur, Sabtu (6/4).

Berdasarkan data, lanjut dia, lahan pertanian yang sudah panen pada Maret 2019 seluas 39.971 hektare dan panen pada April 2019 diprediksi seluas 3.153 hektare dengan rata-rata kadar air 25 persen dan kotoran hampa lebih dari 10 persen. Panen tersebar hampir merata pada 31 kecamatan di Kabupaten Jember.

Menurutnya lahan pertanian di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Bangsalsari, Kencong, dan Gumukmas, juga akan panen pada akhir April 2019, namun luasannya tidak terlalu banyak dan kecil-kecil. "Pantauan di lapangan harga gabah yang kualitasnya bagus rata-rata Rp 3.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP) dan memang masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 3.700 per kilogram," tuturnya.

Ia berharap harga gabah petani bisa meningkat dan minimal sesuai HPP sebesar Rp 3.700 per kilogram. Badan Urusan Logistik (Bulog) Jember berjanji akan membeli harga gabah petani minimal sesuai HPP dan bisa di atas HPP, apabila kualitas gabah petani cukup bagus.

Sementara perwakilan Forum Komunikasi Petani Jember Hendro mengatakan harga jual gabah petani masih di bawah HPP yakni berkisar Rp 2.500 hingga Rp 3.000 per kilogram dan rendahnya harga gabah tahun ini merupakan harga terendah selama bertahun-tahun. "Kami berharap pemerintah hadir untuk menyelamatkan petani dengan membeli gabah petani minimal sesuai dengan HPP, meskipun HPP tersebut sebenarnya tidak relevan lagi diterapkan tahun ini," katanya.

Forum Komunikasi Petani Jember, lanjut dia, akan mengawal kesepakatan yang dibuat oleh pihak Bulog dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) yang akan membeli gabah petani minimal sesuai dengan HPP. Sebab hingga kini masih ada harga gabah petani yang dibeli di bawah HPP.

Sementara itu, Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Inf Arif Munawar menginstruksikan anggotanya untuk memantau harga gabah di lapangan baik di lahan pertanian maupun di penggilingan padi secara intensif, sehingga harga gabah petani minimal dibeli sesuai dengan HPP. "Saya berharap jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba bermain-main dengan harga gabah tersebut karena kasihan petani yang sudah bekerja keras mengolah lahannya, menanam padi hingga panen," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Uj9dIX
April 06, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Uj9dIX
via IFTTT

Alvara: Jokowi Unggul di Hampir Semua Daerah, Kecuali ...

Survei Alvara dilakukan pada rentang waktu 22 Februari-2 Maret 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, mengatakan pasangan capres-cawapres 01 Jokowi-Maruf Amin unggul hampir di semua daerah. Berdasarkan survei yang digelar akhir Februari lalu, Jokowi-Maruf Amin hanya kalah tipis dari capres-cawapres 02 Prabowo-Sandiaga Uno di Sumatra.

"Jokowi-Maruf unggul di hampir semua area kepulauan dengan elektabilitas lebih dari 50 persen. Sementara itu, Prabowo-Sandiaga Uno hanya unggul di Sumatra dengan selisih yang tidak begitu jauh,” ujar Hasanuddin dalam rilis survei pada Jumat (15/3).

Adapun, persentase perolehan suara berdasarkan survei Alvara yakni di Sumatra, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul (46,3 persen) dibanding Jokowi-KH. Maruf Amin (40,2 persen). Jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters) sebesar 13,5 persen di Sumatra.

Di Jawa, Jokowi-Maruf Amin unggul (58 persen) dibandingkan Prabowo-Sandiaga Uno (29,4 persen). Jumlah pemilih yang belum memutuskan tercatat sebanyak 12,6 persen.

Di Bali, Jokowi-Maruf Amin unggul (60,6 persen) dibandingkan Prabowo-Sandiaga (36,4 persen). Jumlah pemilih yang belum memutuskan sebesar 3 persen di Bali.

Di Kalimantan, Jokowi-Ma’ruf Amin unggul (50,7 persen) dibanding Prabowo-Sandiaga Uno (38,4 persen). Kemudian jumlah pemilih yang belum memutuskan sebanyak 11 persen pemilih di Kalimantan.

Sedangkan di Sulawesi, Jokowi-Ma’ruf Amin unggul (58,1 persen) dibanding Prabowo-Sandiaga Uno (36 persen). Jumlah pemilih di Sulawesi yang belum memutuskan pilihan sebesar 5,8 persen.

Di Papua, Jokowi-Maruf Amin unggul (54,5 persen) dibanding Prabowo-Sandiaga Uno

(39,4 persen). Sementara itu, ada 6,1 persen pemilih di Papua yang belum menentukan pilihan.

Kemudian, Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa Jokowi-Maruf Amin masih unggul di semua generasi. "Hanya saja, di golongan pemilih muda, terjadi persaingan sangat ketat antara Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno," tutur dia.

Dia menjelaskan, pada pemilih Gen Z (usia 17-21 tahun), Pemilih pasangan Jokowi - Maruf Amin sebesar 44 persen. Sementara itu pemilih pasangan Prabowo – Sandiaga Uno sebesar 42,5 persen, sedangkan yang belum memutuskan menjadi 13,4 persen.

Di kalangan pemilih milenial (usia 22 - 37 tahun), pemilih pasangan Jokowi - Maruf Amin sebesar 51,5 persen sedangkan pemilih Pasangan Prabowo– Sandiaga Uno sebesar 37,2 persen. Pemilih  yang belum memutuskan sebanyak 11,3 persen.

Pada kalangan pemilih Gen X (usia 38 - 53 tahun), pemilih pasangan Jokowi - Maruf Amin sebesar 56,1 persen, sementara pemilih pasangan Prabowo – Sandiaga Uno sebesar 32,2 persen.  Pemilih Gen X yang belum memutuskan 11,7 persen.

Di kalangan pemilih baby boomers (usia lebih 53 tahun), pemilih pasangan Jokowi - Maruf Amin sebesar 66 persen dan pemilih pasangan Prabowo – Sandiaga Uno sebesar 24 persen. Pemilih  yang belum memutuskan sebesar 10 persen.

Survei Alvara dilakukan pada rentang waktu 22 Februari-2 Maret 2019 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Survei dilakukan dengan wawancara terhadap 1.201 responden yang berusia 17 ke atas dan memiliki hak pilih. Margin of error survei tercatat sebesar 2,88 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei tersebut mengungkapkan, tingkat keterpilihan atau elektabilitas kedua kandidat calon presiden dan calon wakil presiden pada awal Maret tidak berubah signifikan dibandingkan awal Januari tahun ini. Elektabilitas kedua kandidat turun tipis dengan jumlah pemilih undecided voters sedikit bertambah.

Elektabilitas pasangan Joko Widodo-Maruf Amin pada bulan Februari 2019 sebesar 53,9 persen, sementara elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sebesar 34,7 persen. Sementara itu, dalam survei Alvara pada awal Januari, tingkat keterpilihan Jokowi-Ma'ruf sebesar 54,3 persen. Sedangkan Prabowo-Sandiaga 35,1 persen dan pemilih yang belum memutuskan sebesar 10,6 persen.

Menurut Hasan, ada beberapa faktor yang menyebabkan elektabilitas kedua kandidat tidak banyak berubah. Pertama, kata dia, kedua kandidat tidak melakukan kampanye yang substantif seperti adu ide dan gagasan. Hal ini juga yang menyebabkan naiknya jumlah undecided voters.

Faktor selanjutnya, kata Hasan, adalah loyalitas pemilih masing-masing pasangan calon. Pemilih kedua kandidat memiliki loyaliyas yang cukup tinggi. Pemilih Jokowi-Ma'ruf, sebesar 80,7 persen menyatakan tidak akan mengubah pilihannya. Sedangkan kubu Prabowo-Sandi, 78,2 persen menyatakan tidak akan berubah pilihan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FdiJUx
March 15, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FdiJUx
via IFTTT

Tekan DBD, Bandung Programkan Satu Rumah Satu Kader Jumantik

Kader memiliki tanggung jawab mengecek keberadaan jentik di rumahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus menekan meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD). Hal ini seiring kembali tingginya curah hujan yang sering membuat genangan air yang jadi sarang nyamuk Aedes aegypti.

Pemkot Bandung memperbanyak kader juru pemantau jentik (jumantik) untuk menekan penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Satu rumah dilatih satu kader jumantik.

Wali Kota Bandung Oded M. Danial meresmikan program satu rumah satu kader jumantik yang diawali di Kecamaran Kiaracondong, Jumat (8/3). Jadi, dalam satu keluarga minimal ada satu kader yang memantau kondisi rumahnya.

"Mereka di rumah masing-masing memeriksa jentik-jentik nyamuk, membersihkan air-airnya yang nyangkrung (menggenang) dan sampah-sampah. Membersihkan agar nyamuk tidak betah lagi disitu. Satu kader untuk satu rumah," kata Oded kepada wartawan.

Ia menuturkan dengan adanya kader di dalam rumah masing-masing maka diyakini perkembangan nyamuk bisa ditekan. Sebab, mereka bertanggungjawab terhadap lingkungan rumahnya masing-masing.

Ia mengapresiasi, Kecamatan Kiaracondong memulai program ini. Sebab Kiaracondong menjadi salah satu dari 30 kecamatan yang banyak terjadi kasus DBD. Tercatat hingga Maret ada 75 pasien DBD yang merupakan warga kecamatan ini.

Ia mengatakan ke depannya program ini akan digencarkan ke seluruh kecamaran. Sehingga masyarakat semakin paham dan tersosialisasi terhadap pencegahan penyakit DBD.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Rita Verita mengatakan kader ini memiliki tanggung jawab mengecek keberadaan jentik di rumahnya. Kondisi ini akan dilaporkan secara berkala.

"Dalam satu rumah dilatih anggota keluarga itu untuk jadi kader jumantik.

Ada buku observasi jentiknya. Nanti dilaporkan setiap dikontrol bak-baj mandi nanti dilaporkan dalam kartu pink tadi," kata Rita di lokasi yang sama.

Ia mengatakan program kader di setiap rumah ini menjadi salah satu bagian pencegahan berkembangnya kasus DBD. Sebab, lingkungan runah juga berpotensi menjadi tempar berkembangbiaknya nyamuk aedes aegypti.

Menurutnya, banyak peralatan rumah tangga yang bisa menjadi tempat jentik nyamuk. Mulai dari bak mandi, talang air, hingga tempat tetesan air dispenser.

"Banyak sekali memang yang harus diperhatikan. Dispenser tempat tetesan airnya. Kemudian vas bunga di bakinya. Belakang kulkas ada tampungan air. Tempat minum burung dan talang air. Kan suka ada air tergenang dari hujan. Memang itu perlu diperhatikan betul," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Uq8d1r
March 08, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Uq8d1r
via IFTTT

Pengamat: Putusan Bawaslu Rentan Jadi Bahan Kampanye Negatif

Bawaslu Jateng menilai Ganjar Pranowo melanggar UU Pemda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA PUSAT -- Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) kepada Ganjar Pranowo dinilai rentan dijadikan kampanye negatif. Kadang kala, kampanye negatif maupun kampanye hitam digunakan tanpa memperhitungkan benar salah.

"Kasus ini mungkin dipakai untuk kampanye negatif. Kadang-kadang kampanye negatif dan kampanye hitam tidak memperhitungkan apakah fakta itu benar atau tidak. Kampanye negatif itu tafsir sendiri saja," kata Direktur Riset Populi Center Usep S Ahyar, Senin (25/2).

Ditanya soal dampak dari putusan Bawaslu kepada Ganjar Pranowo, terhadap suara Jokowi-Maruf di Jawa Tengah. Usep S Ahyar menjelaskan, bahwa mengaitkan isu keduanya masih terlalu dini untuk dilakukan sekarang. Pasalnya menurut Usep, isu tersebut masih belum pasti (debatable).

“Terlalu dini untuk mengatakan masalah ini menggerus suara Jokowi-Maruf. Apalagi pelanggarannya masih debatable,” kata Usep.

Selanjutnya, terkait faktor-faktor dapat mempengaruhi suara pemilih. Usep menambahkan bahwa faktor-faktor tersebut bergantung pada perilaku pemilih. Pemilih rasional akan menentukan pasangan calon berdasarkan program kerja ataupun visi misi. Sedangkan pemilih sosiologis atau pemilih emosional akan memilih berdasarkan kedekatan identitas tertentu.

"Faktor yang mempengaruhi pemilih tergantung pada perilaku pemilihnya. kelompok pemilih yang rasional tentu mereka akan melihat program kerja atau visi misi. Sedangkan pemilih sosiologis melihat calon yang memang menurut dia ada kedekatan atau identitas lain," kata Usep.

Menurut Usep, secara umum perolehan suara di pulau Jawa masih dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Maruf masih unggul. Jokowi-Maruf hanya kalah di Provinsi Banten. Sedangkan untuk Jawa Tengah yang dikenal sebagai kandang banteng, suara Jokowi masih cukup kuat.

“Di Jawa rata-rata masih memillih Jokowi, mungkin hanya di Banten saja Jokowi kalah. Sedangkan di Jawa tengah, apalagi kandang banteng, Jokowi masih unggul,” kata Usep.

Sebelumnya Ganjar Pranowo melakukan deklarasi mendukung Jokowi-Maruf di Hotel Alila Solo, Sabtu 26 Januari 2019. Dalam deklarasi tersebut Ganjar mengumpulkan 31 kepala daerah di Jawa Tengah. Ganjar mengaku, bahwa deklarasi tersebut tidak menggunakan fasilitas negara, termasuk bahwa kepala daerah tersebut diundang secara pribadi.

Selanjutnya, Bawaslu Jawa Tengah mengeluarkan putusan bahwa Ganjar Pranowo tidak melakukan pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Namun diindikasikan melakukan pelanggaran UU Pemda Nomor 9 tahun 2015, terkait netralitas kepala daerah. Bawaslu kemudian meneruskan temuan tersebut kepada Kemendagri.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TiQY4M
February 25, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TiQY4M
via IFTTT

Mensos Sayangkan Panti Sosial Banyak yang Berubah Fungsi

Banyak panti sosial setelah pengelolaanya diserahkan ke pemda malah berubah fungsi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyayangkan, masih adanya panti-panti yang berubah fungsi. Karena, sejak adanya Undang-Undang Otonomi Daerah (Otda) pada 2014, pengelolaan panti sudah diserahkan ke Pemda.

Namun, menurut Agus, panti tersebut bukannya dikelola dengan baik tapi malah berubah fungsi. Di antaranya, ada panti yang seharusnya memberikan layanan dasar disabilitas malah berubah fungsi menjadi kantor dinas di wilayah Pemdanya. Ada juga yang berubah fungsi menjadi Gedung Olah Raga (GOR), bahkan ada yang berubah fungsi jadi rumah sakit.

"Jadi ada gap. Karena fungsi layanan dasar ke disabilitas tak dilakukan Pemda maka ada gap," ujar Agus usai membuka acara pertemuan Kader Pilar Sosial di Kota Bandung, Rabu (13/2).

Agus menjelaskan, Kemensos sudah menyerahkan 120 panti sosial yang awalnya dikelola Kemensos ke Pemda. Namun, ia menemukan panti sosial yang sudah diserahkan ke pemda malah berubah fungsi. "Yang berubah fungsi itu mayoritas di luar Pulua Jawa," katanya.

Salah satu fungsi dari sebuah panti sosial, kata dia adalah untuk memberikan pelayanan dasar bagi para penyandang disabilitas di sebuah daerah. Namun, karena banyak yang berubah fungsi maka pelayanan untuk disabilitas menjadi terganggu. "Layanan dasar disabilitas harusnya dikelola oleh pemda dan tugas Kemensos adalah untuk memberikan layanan lanjutannya," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan mengubah struktur dan nomenklatur 39 panti sosial yang dikelola oleh pemda menjadi balai dalam waktu dekat ini. Jadi, kalau balai pengelolaannya bisa dilakukan oleh Kemensos. "Coba bayangkan kalau kami menyerahkan sepenuhnya ke Pemda, Kemensos tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan operasionalisasi pada disabilitas," katanya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga berharap ada kepekaan atau sensitivitas dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. "Karena banyak yang belum peka," katanya.

Agus mengakui, saat ini belum semua penyandang disabilitas memahami aturan baru tersebut. Sehingga, ada semacam salah kaparah dari disabilitas karena tak paham aturan undang-undangnya.

"Permensos justru untuk memprotek disabilitas. Saya sudah tandatangani itu. Tapi kami sadar tetep ada gap. Kan kalau balai yang kami kelola sifatnya layanan lanjutan. Harusnya ada layanan dasarnya dulu," paparnya.

Terkait keberadaan Komisi Nasional Disabilitas, menurut Agus, saat ini sedang disusun oleh Kemenpan RB. "Memang yang ditugaskan oleh Presiden PAN RB yang menyusun. Saya bukan tim," katanya. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SNCg5D
February 13, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SNCg5D
via IFTTT

Revisi UU Minerba Diharapkan Bisa Atur Soal Mineral Fund

Mineral fund telah diberlakukan di banyak negara, termasu di Timor Leste dan Norwegia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) diharapkan bisa mengatur sejumlah hal. Termasuk juga mengatur soal dana mineral atau mineral fund untuk diinvestasikan di bidang produktif.

"Saya mengusulkan mineral fund bisa masuk di UU baru demi keadilan antergenerasi. Supaya yang diwarisi generasi mendatang bukan hanya kolam tidak produktif hasil penambangan tanpa merasakan hasilnya. Dana ini penting untuk ekonomi berkelanjutan," kata Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (Iress) Marwan Batubara dalam diskusi bertajuk 'Pengelolaan Pertambangan Minerba Konstitusional' di Jakarta, Senin (11/2).

Marwan menjelaskan bahwa dana mineral telah diberlakukan di banyak negara bahkan di Timor Leste dan Norwegia. Dana mineral diberlakukan dengan menyisihkan dana dari sektor minerba, termasuk pajak dan lainnya ke sektor yang lebih produktif seperti eksplorasi untuk ketahanan cadangan.

"Itu untuk menjamin keadilan dengan generasi mendatang dan keberlanjutan pembangunan," katanya.

Menurut Marwan, keberlanjutan cadangan minerba perlu jadi perhatian. Pemerintah diminta tidak berpikir untuk jangka pendek karena modal yang ada harus diputar untuk mengganti kegiatan eksploitasi mineral.

Revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba telah masuk Prolegnas Prioritas sejak 2016 sebagai UU perubahan. Sayangnya hingga awal 2019, RUU Minerba belum juga ditetapkan sebagai UU baru.

Revisi UU Minerba diharapkan bisa menghasilkan ketentuan aturan dengan pengelolaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2BuMjCF
February 11, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2BuMjCF
via IFTTT

KPU: Kesiapan Debat Pilpres Kedua Sudah 85 Persen

KPU sudah melakukan pengecekan ke lokasi debat di Hotel Sultan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan persiapan debat kedua Pilpres 2019 sudah mencapai 85 persen. KPU menyatakan akan tetap mengundang sejumlah tokoh penting untuk hadir menyaksikan debat kedua pilpres secara langsung.

“Jadi saya kira sudah 85 persen (kesiapan).  Kami sudah siap untuk melaksanakan debat yang kedua ini,” ujar Ilham di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/2).

Menurut dia, KPU sudah melakukan pengecekan ke lokasi debat di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat. KPU juga sudah berkordinasi dengan pihak keamanan dan paspampres untuk memastikan pengamanan selama debat pilpres nanti.

Untuk kegiatan nonton bareng (nobar) debat kedua, KPU menyediakan lokasi di Parkir Timur Senayan. Lokasi nobar itu diperuntukkan bagi pendukung paslon capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dan paslon capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno.

Sementara itu, terkait pertanyaan debat, Ilham mengatakan masih dalam proses penyelesaian oleh tim panelis. Penyusunan pertanyaan debat menjadi kewenangan penuh dari tim panelis dan KPU tidak ikut campur dalam menyusunnya.

“Ya itu pokoknya urusan panelis. Pokoknya nanti terakhir kita akan undang lagi panelis dengan moderator, kemudian pertanyaan-pertanyaan ini diberikan (ke moderator), baru kita tanyakan saat hari H, 17 Februari mendatang,” tutur Ilham.

Selain itu, lanjut Ilham, undangan debat yang kedua nanti juga akan diperbanyak dibandingkan debat pertama. Sejumlah tamu VVIP seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri akan diundang dalam debat kedua.

Para cawapres juga akan diundang untuk menyaksikan debat secara langsung. Namun, secara umum, nama-nama yang diundang dalam debat kedua ada persamaan dan perbedaan.

“Misalnya kemarin (tema) hukum kita undang orang hukum, besok tanggal 17 Februari soal energi, soal pangan, soal infrastruktur tentu saja kita akan undang orang-orang yang berkaitan dengan isu tersebut,” tutur Ilham.

Kemudian, meski segmen debat tetap sama dengan debat  pertama, tetapi akan ada segmen keempat berupa debat bebas. Pada segmen ini, kedua capres akan disuguhkan dengan film pendek yang sesuai dengan tema debat, kemudian diminta tanggapan dan selanjutnya debat bebas selama 16 menit.

Sebagimana diketahui, debat pilpres kedua ini dijadwalkan digelar di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Ahad, 17 Februari mendatang. Debat kedua nanti merupakan debat antarcapres, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Dalam debat kedua, ada sejumlah tema yang akan dibahas, yakni energi dan pangan, SDA dan lingkungan hidup serta infrastruktur.

Debat kedua ini akan dipandu oleh dua orang moderator, yakni Anisha Dasuki dan Tommy Tjokro. Pertanyaan debat kedua ini disusun oleh tujuh orang panelis yang telah dipilih oleh KPU.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2TDY7K8
February 11, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2TDY7K8
via IFTTT

Kementerian ESDM Tetapkan Harga Jual Eceran BBM Nonsubsidi

Batasan margin badan usaha penyalur BBM umum paling tinggi 10 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan ketentuan terkait harga jual eceran bakan bakar minyak (BBM) umum nonsubsidi antara lain pertalite, pertamax cs, solardex, dan dexlite. Formulanya ada dalam peraturan menteri untuk menentukan harga jenis bahan bakar umum ini.

"Dengan begitu para pelaku usaha lebih nyaman, dan konsumen terlindungi, untuk pelaku usaha juga lebih mudah. Fairness-nya ada," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2). 

Aturan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 19 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Umum Jenis Bensin Dan Solar yang Disalurkan lewat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Peraturan tersebut juga mengatur BBM Umum yang dijual di SPBU Shell, Total, AKR, Exxonmobil, Vivo dan lainnya.

Kebijakan ini diambil demi menjaga kestabilan dan kepastian harga BBM umum, melindungi konsumen serta agar praktek usaha lebih fair.

Dalam ketentuan tersebut, ditetapkan batasan margin badan usaha penyalur BBM Umum paling tinggi sebesar 10 persen dan paling rendah lima persen dari harga dasar. Selain mengatur marjin, yang juga penting adalah Kepmen ini menetapkan formula perhitungan harga dasar untuk digunakan Badan Usaha sebagai pedoman menetapkan harga jual BBM Umum. Jadi lebih terbuka dan fair sehingga tidak ada lagi badan usaha yang menjual BBM umum kemahalan. Ada batas atasnya untuk melindungi konsumen juga.

Dalam beleid tersebut, harga dasar BBM Umum terdiri dari biaya perolehan, biaya penyimpanan dan biaya distribusi serta marjin, dengan formula sebagai berikut. Untuk jenis bensin di bawah RON 95 dan jenis minyak solar CN 48, batas bawahnya yaitu, Mean of Platts Singapore (MOPS) plus Rp 952 per liter plus Margin (5 persen dari harga dasar). Sedangkan batas atasnya, yaitu MOPS plus Rp 2.542 per liter plus Margin (10 persen dari harga dasar).

Sementara itu untuk BBM jenis Bensin di atas RON 95 dan Solar CN 48, batas bawahnya, yaitu MOPS plus Rp 1.190 per liter plus Margin (lima persen dari harga dasar). Sedangkan batas atasnya, yaitu MOPS plus Rp 3.178 per liter plus Margin (10 persen dari harga dasar).

MOPS merupakan bagian biaya perolehan atas penyediaan BBM jenis Bensin dan Minyak Solar dari produksi kilang dalam negeri dan atau impor sampai dengan Terminal/Depot BBM yang mencerminkan harga produk. Konstanta rupiah per liter dalam formula tersebut merupakan biaya pengadaan, biaya penyimpanan, dan biaya distribusi. Marjin merupakan keuntungan Badan Usaha yang melakukan penyaluran BBM Umum. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SnUECT
February 09, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SnUECT
via IFTTT

Panitia HPN Sumbang 300 Jamban untuk Warga Sumber Rejo

Pelaksanaan baksos disambut baik karena membantu kualitas kehidupan warga

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Memperingati Hari Pers Nasional 2019, Bidang Bakti Sosial Hari Pers Nasional (Baksos HPN) akan memberikan sumbangan berupa 300 jamban. Sumbangan itu ditujukan untuk   masyarakat kurang mampu di Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, perbatasan Surabaya-Gresik.

Ketua Bidang Baksos HPN M Nasir beserta tim, memantau persiapan lokasi pembuatan jamban pada Selasa siang (5/2). Kegiatan ini berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Acara pencanangan dimulainya pembangunan 300 jamban itu dilaksanakan di wilayah RW 01. Adapun peresmiannya diwakili oleh Ketua RW 01 Ahmad Sobri beserta Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 

Dalam acara itu dijadwalkan turut hadir Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari beserta jajarannya, PWI, dan pihak Pemerintah Kota. 

Selanjutnya, diadakan penanda tanganan kesepakatan (MOU) antara DKK dengan Pemkot Surabaya. Kegiatan itu dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota pada Rabu malam (6/2) saat jamuan dengan peserta HPN.

Desa Sumber Rejo terdiri dari delapan RW dengan sekitar 1.000 warga. Mereka menyambut baik dan berterima kasih atas pelaksanaan Baksos karena membantu kualitas kehidupan warga.

"Kami menyambut positif dan berterima kasih atas pelaksanaan bakti sosial ini," kata Ahmad Sobri dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SBU0B7
February 06, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SBU0B7
via IFTTT

Mick Schumacher Terbebani Nama Besar Schumi

Nama Mick sudah terkenal lebih dulu walau belum punya prestasi membanggakan.

REPUBLIKA.CO.ID, MODENA -- Pembalap muda Mick Schumacher yang merupakan putra legenda Formula 1 (F1) Michael Schumacher mengaku tidak selalu menganggap nama besar ayahnya sebagai anugerah. Sejak kecil sampai sekarang, Mick yang masih aktif di ajang balapan F2 merasakan banyak hal positif sebagai anak dari Schumi.

Nama Mick sudah terkenal lebih dulu walau belum mencatatkan prestasi membanggakan seperti ayahnya. Tapi di suatu kondisi, Mick yang baru berusia 19 tahun merasa nama besar ayahnya itu akan menjadi beban baginya karena ekspektasi publik akan tinggi untuk menuntutnya berprestasi.

"Saya senang karena dia (Michael Schumacher) adalah pembalap F1 terbesar dalam sejarah. Terkadang itu juga menyulitkan. Jadi ada sisi baik dan sisi buruk," kata Mick, dikutip dari Crash, Selasa (5/2).

Mick baru saja terdaftar sebagai salah satu pembalap yang masuk ke akademi driver Ferrari. Mick diberikan kesempatan belajar di tim kuda jingkrak sebagai bentuk terima kasih Ferrari atas sumbangsih Schumi selama 10 tahun sejak 1996-2006 bersama Ferrari.

Schumi merebut lima gelar juara dunia bersama pabrikan asal Italia itu. Dengan kata lain, Schumi merupakan pembalap tersukses yang pernah dimiliki Ferrari.

Mick merasa bersyukur kedua orang tuanya memberi nama yang tidak jauh berbeda dengan legenda hidup Michael Schumacher. Mick berharap terus mendapatkan dukungan dari penggemar Schumacher sampai nanti ia mulai membalap di lintasan jet darat F1.  "Saya bersyukur selama ini banyak mendapatkan dukungan," jelas dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SswVk2
February 05, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SswVk2
via IFTTT

Komplotan Pencuri Motor Ditangkap di Cimahi, Ini Modusnya

Komplotan menandai rumah yang akan dicuri dengan tali sepatu.

REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Jajaran Satreskrim Polres Cimahi berhasil membekuk dua komplotan spesialis pencuri kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Dengan jumlah tersangka sebanyak lima orang. Beberapa pelaku diantaranya ditembak di bagian kaki karena melakukan perlawanan dan mengancam keselamatan petugas kepolisian.

Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana Suryanagara mengungkapkan, selain menangkap para pelaku pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa enam unit kendaraan roda dua hasil curian dan empat kendaraan roda empat tiga diantaranya adalah angkutan umum (angkot).

Para tersangka tersebut kini mendekam di tahanan Polres Cimahi. “Modus (mencuri) yang digunakan komplotan spesialis roda dua yaitu malam hari, mereka merusak pagar rumah saat korban lengah. Kemudian setelah dirusak diberikan tanda dan pelaku lainnya mengambil kendaraan milik korban,” ujar Kapolres kepada wartawan, Selasa (5/2).

Baca juga: Polisi Ungkap Belasan Kasus Narkoba yang Dikendalikan Napi

Ia mengungkapkan, dua komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor diketahui sudah menjalankan aksinya di 34 tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa tempat yang dijadikan lokasi pencurian berada di wilayah Bandung dan Kota Cimahi.

Pihaknya pun tengah mengembangkan kasus tersebut sebab terdapat kemungkinan adanya pelaku pencurian lainnya. Menurutnya, kedua komplotan pencuri tersebut dijerat dengan pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Kasat Reskrim Polres Cimahi, AKP Niko Adiputra menambahkan, tali sepatu yang digunakan pada rumah korban oleh komplotan spesialis roda dua sebagai tanda rumah tersebut telah dicuri. Sementara itu, spesialis roda empat mencuri dengan modus sebagai sopir tembak dan kernet menggunakan angkot.

“Dia (sopir) mengangkut penumpang, setela semuanya turun. Dia menandai mobil yang akan dicuri. Kemudian memecah kaca mobil dan membawa lari mobil curian tersebut. Ini baru pertama kali (modusnya),” katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HSVAKE
February 05, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HSVAKE
via IFTTT