Kominfo Minta Warganet tak Sebarkan Ujaran Kebencian

Kominfo) meminta masyarakat tak sebarkan konten kebencian menyusul aksi 22 Mei

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta masyarakat Indonesia tidak menyebarkan konten yang memuat aksi kekerasan dan ujaran kebencian. Imbauan ini dikeluarkan menyusul aksi massa yang terjadi hari ini (22/5).

"Dampak penyebaran konten berupa foto, gambar atau video yang dapat memberi oksigen bagi tujuan aksi kekerasan, yaitu membuat ketakutan di tengah masyarakat," demikian pernyataan resmi yang disebar Plt. Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu, Rabu (22/5).

Lewat edaran itu Kominfo mengimbau warganet yang mendapatkan konten kekerasan atau ujaran kebencian untuk segera menghapus dan tidak menyebarluaskan konten tersebut. Apalagi membuatnya viral dalam media apapun.

Berdasarkan temuan Kominfo, konten yang ditemukan berkaitan dengan aksi 22 Mei berupa video aksi kekerasan, kerusuhan, hingga hoaks video lama yang diberi narasi baru. "Kominfo mengimbau semua pihak terutama warganet untuk menyebarkan informasi yang menyebarkan kedamaian serta menghindari penyebaran konten atau informasi yang bisa membuat ketakutan pada masyarakat atau pun berisi provokasi dan ujaran kebencian kepada siapa pun," demikian bunyi imbauan tersebut.

Konten video yang mengandung aksi kekerasan, hasutan yang provokatif, serta ujaran kebencian mengandung SARA tergolong konten yang melanggar UU ITE. Jika mendapatkan konten-konten yang mengandung kekerasan dan ujaran kebencian, warganet dapat melapor ke akun Twitter resmi @aduankonten dan situs aduankonten.id.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VRA4MK
May 22, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VRA4MK
via IFTTT

Baznas Kembangkan Marketplace Pasarlalal.com

Baznas menggandeng Bukalapak memberikan pelatihan digital kepada 150 mustahik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) saat ini sedang mengembangkan marketplace pasarhalal.com. Dengan hadirnya marketplace Baznas ini, diharapkan akan semakin masif dalam meningkatkan penjualan usaha-usaha mustahik.

Melalui marketplace yang ada di Indonesia saat ini, hubungan antara penjual dan pembeli semakin dekat dan luas menjangkau seluruh Indonesia. Baznas menggandeng Bukalapak untuk memberikan pelatihan berjualan online kepada binaan Baznas.

"Untuk program 'UKM Goes to Digital' diikuti 150 mustahik binaan Baznas se-wilayah Jabodetabek," ujar Manajer Pemberdayaan Ekonomi Baznas, Eka Budi Sulistyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (22/5).

Menurut dia, perlu diberikan pemahanan tata cara dan strategi dalam berjualan di marketplace (online) yang akan disampaikan oleh tim dari Bukalapak. Kegiatan pelatihan yang dihadiri oleh 150 mustahik binaan Baznas ini juga akan diisi materi tentang 'Bisnis Berdasarkan Asas Ekonomi Syariah' disampaikan oleh Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Irfan Syauqi Beik dan materi tentang 'Pengembangan Usaha UMKM' oleh Trainer Hanif Fansurya.

Output pelatihan ini, kata Eka, mustahik akan lebih termotivasi dalam mengembangkan usahanya, mampu membuka pasar yang lebih luas dan meningkatkan omset penjualannya. Dengan tercapainya peningkatan ini maka akan terbangunnya kemandirian mustahik dari sisi ekonomi, selain terus membangun kemandirian dari aspek spiritual dan kelembagaan. Baznas, kata dia, selalu mendorong agar usaha-usaha mustahik dapat terus tumbuh dan bermanfaat.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HNjjZe
May 22, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HNjjZe
via IFTTT

Defisit Terus Melebar, Darmin Sebut Ekspor Hadapi Masa Sulit

Di tengah situasi global yang sulit, investasi menjadi hal yang utama bagi pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, kinerja ekspor nasional tengah menghadapi masa yang sulit akibat perang dagang yang terus berlanjut. Kondisi itu membuat neraca perdagangan Indonesia makin tertekan dan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

“Defisitnya memang besar. Artinya itu membuat kita harus betul-betul kembali mempelajari situasi,” kata Darmin kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (17/5).

Darmin menyampaikan, di tengah situasi global yang sulit saat ini, investasi menjadi hal yang utama bagi pemerintah. Sebab, investasi selalu dikaitkan dengan upaya meningkatkan ekspor nasional. Namun, di sisi lain hal itu tidak mudah di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina.

Dirinya memprediksi, perang dagang antara kedua negara itu akan berlangsung dalam jangka panjang. Sebab, keduanya hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda untuk berdamai. Karena itu, Darmin mengatakana, investasi yang masuk harus didorong untuk industri yang dapat melakukan subtitusi barang impor dengan produksi dalam negeri.

Hal itu sudah sejalan dengan berbagai insentif fiskal yang telah diterbitkan pemrintah. Seperti misalnya libur pajak sementara atau tax holiday.  “Jadi ini situasi yang tidak terlalu menggembirakan tapi tidak perlu juga pesimistis. Kalau kita mau ekspor harus lebih cermat, apa barangnya. Kalau hanya coba-coba saat situasi begini itu tentu tidak benar,” kata dia.

Lebih lanjut, Darmin menyatakan, pemerintah masuh harus bekerja lebih keras untuk mendorong substitusi impor maupun menjaga kinerja ekspor nasional. Di satu sisi, laju impor masih harus dijaga agar tidak melemah. Khususnya untuk impor barang modal dan bahan baku yang diperlukan bagi industri berorientasi ekspor di Indonesia.

“Pertumbuhan bisa menurun kalau kita tidak bisa mencari jalan untuk ini,” ujarnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan pada April 2019 tercatat defisit 2,5 miliar dolar AS. Ekspor tercatat 12,60 miliar dolar AS atau turun 13,10 persen dibanding April 2018. Sementara, nilai impor mencapai 15,10 miliar dolar AS, turun 6,58 persen dari April tahun lalu.

Kondisi defisit terjadi pada sektor perdagangan migas dan nonmigas. Khusus pada perdagangan migas, BPS menyatakan terjadi defisit sebesar 1,49 miliar dolar AS. Sementara, sektor nonmigas mengalami defisit 1 miliar dolar AS.

“Kita sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mendorong ekspor dan substitusi impor. Tapi kalau ekspornya tidak bisa seperti di masa lalu tidak apa-apa, yang penting pertumbuhan bisa dijaga,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2LQHNGv
May 17, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2LQHNGv
via IFTTT

Kerja Sama dengan AS, Kemenhub Bahas Pesawat Tanpa Awak

Penerbangan tanpa awak menawarkan berbagai kemampuan dan kecanggihan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini pemerintah terus mempererat kerja sama dalam bidang penerbangan dengan Amerika Serikat (AS) terutama dengan adanya pertemuan dalam Indonesia Aviation Working Group. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Polana B Pramesti mengungkapkan ada banyak hal yang perlu dimaksimalkan dalam bidang penerbangan. 

Dalam pertemuan tersebut, Polana mengemukakan saat ini teknologi berkembang sangat cepat, salah satunya penggunaan pesawat tanpa awak atau Unmanned Aircraft System (UAS). "Penerbangan tanpa awak menawarkan berbagai kemampuan dan  kecanggihan sehingga  industri tersebut memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan," kata Polana, Selasa (14/5). 

Dia menilai hal tersebut merupakan tantangan bagi regulator dan membutuhkan waktu khusus untuk  mengatur manajemen lalu lintas udara. Dia mengatakan tantangan umum terletak pada mengintegrasikan pesawat berawak dan tak berawak dengan aman dan efisien terutama dalam penggunaaan wilayah udara yang sama. 

Dengan adanya Indonesia Aviation Working Group, Polana berharap mampu memberikan sejumlah solusi dari tantangan yang dihadapi penerbangan saat ini. "Seperti peraturan  penerbangan terkait kedua negara dan peningkatan teknologi UAS," tutur Polana. 

Dia juga mengatakan diskusi juga dibutuhkan terkait agaimana Pemerintah AS dalam penanganan operasi nal UAS. Begitu juga dengan membahas kesiapan infrastruktur Indonesia untuk menghadapi perkembangan UAS beserta risiko dan pengawasannya. 

Polana menuturkan, saat ini pengoperasian UAS telah memberikan sejumlah manfaat diberbagai sektor. Untuk itu, dia memastikan Kemenhub perlu mendukung pengoperasian UAS yang berkelanjutan tetapi harus sesuai dengan aturan tanpa mengesampingkan keselamatan dan keamanan. 

Selain itu, Duta besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan mengatakan dalam pertemuan tersebut juga membahas infrastruktur transportasi khususnya penerbangan. "Industri penerbangan punya peranan penting dalam pembangunan Indonesia," ujar Joseph. 

Mengingat kondisi geografi Indonesia yang memiliki ribuan pulau, Joseph menilai industri penerbangan cukup diandalkan. Sama seperti sektor ekonomi lainnya, kata dia, industri penerbangan harus terus  berkembang sejalan dengan teknologi.

Joseph mengatakan salah satu teknologi tersebut yaitu New Aviation System dengan yang diketahui sat ini yakni pesawat tanpa awak. "Kami melihat teknologi UAS akan memberikan dampak signifikan pada sektor penerbangan,” ujar Joseph. 

Joseph menilai hal tersebut tidak terlepas dari kemampuan dan kelebihan UAS yang bisa mengirimkan bantuan dalam waktu cepat. Selain itu juga dapat digunakan dalam membantu perkembangan ekonomi digital dan e-commerce// serta meningkatkan realibilitas pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

“Kami melihat teknologi UAS bisa berkembang dan punya potensi untuk mendorong industri penerbangan di Indonesia," tutur Joseph. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/30nAwBg
May 15, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/30nAwBg
via IFTTT

Mi Goreng Pecel Buk Elly, Buka Puasa Favorit Milenial Padang

Nama pecel Buk Elly sudah dikenal sejak berjualan di Padang pada tahun 70-an

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Siang menjelang sore, Yenni sudah mulai menata dagangannya satu persatu. Dengan rapi, Yenni menata aneka sayuran untuk pecel dan mi kuning yang sudah direbus dalam satu wadah yang cukup besar. Di sebelahnya ada mihun goreng. Ada juga mi kuning goreng dan beberapa aneka gorengan.

Sembari menata daganganya, wanita 45 tahun itu dan anaknya sesekali juga melayani pembeli yang sudah mulai mampir ke lapak dagangannya. “Beli lah pical uni. Jangan asik foto-foto saja. Beli lah buat bukaan,” kata Yenni.

Yenni merupakan salah satu pedagang aneka jenis menu berbuka di Pasar Pabukoan (aneka menu berbuka) yang terletak di Pasar Raya Padang. Pasar Pabukoan di Pasar Raya Padang ini salah satu lapak yang disediakan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.

Di tiang tenda lapaknya, Yenni menggantungkan merek lapaknya yang bernama ‘Masakan Buk Elly Tarandam’. Buk Elly adalah ibu Yenni yang memang berjualan aneka makanan di Tarandam, Padang sejak tahun 70-an. Yenni sengaja tidak mau mengganti nama tersebut karena mi pical Buk Elly memang sudah terkenal dan favorit oleh masyarakat Kota Padang sejak dulu.

Cara Yenni menata mi kuning dan mihun gorengnya cukup menarik. Mi goreng yang sudah ditaruh di wajan besar itu ditaburi dengan sayatan daun seledri, bawang goreng, dan kerupuk merah. Alhasil tampilan mi goreng ini menggugah selera para pencari jajanan bukaan sore-sore hari.

Republika pun tak mau ketinggalan membeli mihun dan mi kuning goreng ini. Biar lebih sedap disantap saat berbuka, sebaiknya ditambahkan dengan bumbu kacang atau bumbu pecel.

Aneka makanan yang dijual Yenni adalah mi kuning goreng, mihun goreng, mi tiaw, risoles, pical, anyang, dan lotek. Ia mengatakan mayoritas yang membeli dagangannya adalah kalangan mahasiswa dan masyarakat pekerja.

Saat hari puasa pertama, Yenni menyebut semua dagangannya laku. Tapi yang paling duluan habis adalah mi goreng, mihun, pecel, dan anyang. “Ini, ayang, mihun, mi goreng paling cepat habisnya,” ujar Yenni.

Yenni menyewa di lapak Pasar Pabukoan di Pasar Raya Padang ini selama satu bulan seharga Rp 600 ribu. Di sana ia mendapatkan fasilitas meja. Menurut Yenni, nilai itu tidak terlalu mahal mengingat dagagannya yang laku setiap hari di bulan puasa ini lumayan banyak menghasilkan.

Di hari pertama Ramadhan saja Yenni mengaku omsetnya mencapai Rp 2,5 juta lebih. Dengan kata lain, uang sewa lapak dalam satu bulan bisa dilunasi Yenni dalam satu hari berjualan.

Yenni mengatakan kalangan muda mulai ramai berdatangan ke lapaknya sejak ba’da salat Ashar. Selain kalangan milenial, kata Yenni, ibu-ibu rumah tangga dan ibu-ibu pekerja juga sering singgah jajan di lapaknya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal mengatakan pihaknya menyiapkan tempat dan jumlah pedagang yang akan meramaikan Pasar Pebukoan selama bulan suci Ramadhan. Sebanyak 60 pedagang ini berjualan di depan Pasar Inpres Blok III, Pasar Raya, Kota Padang.

"50 pedagang di antaranya merupakan pedagang lama yang sebelumnya memang sering ikut serta dalam agenda pasar pabukoan ini. Sedangkan 10 pedagang lainnya merupakan pedagang baru," kata Endrizal.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ViXFB5
May 13, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ViXFB5
via IFTTT

Polisi: Pengancam Pemenggalan Presiden Sempat Melarikan Diri

Tersangka HS melarikan diri ke rumah kerabatnya setelah video ancaman viral.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi mengatakan, tersangka HS melarikan diri ke rumah kerabatnya di daerah Parung, Bogor. Hal itu dilakukan setelah video terkait ancaman yang ia lontarkan untuk memenggal kepala Presiden Joko Widodo viral di sosial media.

"Yang bersangkutan (tersangka HS) melarikan diri setelah sebelumnya mengetahui apa yang disampaikan (dalam video) menjadi viral," kata Ade kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (13/5).

Ade menyebut, saat ditangkap, HS sedang bersantai di rumah kerabatnya tersebut. Padahal, HS diketahui bertempat tinggal di kawasan Palmerah, Jakarta Barat.

"Saat ditangkap di rumah budenya, HS sedang tidur-tiduran. Kemudian kita mencari barang bukti berupa pakaian, tas, dan peci yang dipakainya di rumahnya di Palmerah," kata Ade.

Sebelumnya diberitakan, HS ditangkap di Perumahan Metro, Parung, Kabupaten Bogor pada Ahad (12/5) pukul 08.00 WIB. HS diduga melontarkan ancaman untuk memenggal kepala Presiden Joko Widodo saat melakukan aksi demo di depan Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5) siang.

Tindakannya itu juga dilaporkan oleh relawan pendukung capres Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam organisasi Jokowi Mania ke Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, HS dikenakan Pasal 104 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP, Pasal 336 dan Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena HS diduga melakukan perbuatan dugaan makar dengan maksud membunuh dan melakukan pengancaman terhadap presiden.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/30ereal
May 13, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/30ereal
via IFTTT

Kejakgung Terima SPDP Perkara Ustaz Bachtiar Nasir

Kejaksaan Agung telah menunjuk tiga jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bachtiar Nasir terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan untuk Semua. SPDP tersebut bernomor 97/V/Res.2.3/2019/DIT. TIPIDEKSUS tanggal 3 Mei 2019 dari penyidik Tindak Pidana Umum dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Tipideksus Bareskrim) Polri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Mukri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan Bachtiar Nasir diduga melanggar beberapa pasal. Yakni, Pasal 70 juncto Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP Pasal 49 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Jajaran JAM Pidum telah menunjuk tiga jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Tipideksus Bareskrim Polri," ujar Mukri.

Bachtiar diketahui mengelola dana sumbangan masyarakat sekitar Rp 3 miliar di rekening Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS). Dana tersebut diklaim Bachtiar digunakan untuk mendanai Aksi 411 dan Aksi 212 pada 2017 serta untuk membantu korban bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh dan bencana banjir di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Namun, polisi menduga ada pencucian uang dalam penggunaan aliran dana di rekening yayasan tersebut. Terkait dengan pemanggilan baru dilakukan sekarang, padahal kasus sejak 2017, kepolisian menyatakan bahwa pada 2017/2018 sangat rentan karena pemilu sehingga dengan mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan, penyidik baru memanggil sekarang.

Dalam sebuah rekaman video, UBN mengatakan, bahwa kasus dana yayasan tersebut merupakan kasus pada 2017 lalu. Pada saat itu, ia juga turut diminta keterangan oleh penyidik masih sebagai saksi.

Oleh karenanya, UBN mengaku banyak muatan politis ketika kasus tersebut diangkat lagi saat ini dan menetapkan ia sebagai tersangka.

UBN pun menanggapi penetapan status tersangkanya dengan tenang. Ia juga mengaku akan memberikan keterangan kepada penyidik dengan jujur dan adil.

“Ini masalah lama, 2017, dan ini tentu sangat politis, namun tentu saya harus jujur dan adil juga jika ingin menegakkan keadilan dan kejujuran,” kata UBN dalam sebuah rekaman video.

UBN mengumpamakan dengan sebuah sapu yang digunakan untuk membersihkan suatu ruangan maka harus menggunakan sapu bersih. Karena jika menggunakan sapu yang kotor, kata dia, maka tidak mungkin dapat membuat ruangan tersebut menjadi bersih.

“Termasuk ruang Indonesia yang kita ingin bersihkan dari berbagai macam bentuk kecurangan dan ketidakadilan,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VpuJfv
May 10, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VpuJfv
via IFTTT

BPN Masih Enggan Beritahu Lokasi Real Count Internal

Berdasarkan penghitungan internal BPN, Prabowo-Sandi masih unggul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hampir sebulan seusai Pilpres 2019, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih enggan memberitahu lokasi real count internal pihaknya. Walaupun pasangan calon nomor urut 02 itu telah beberapa kali mengklaim kemenangan berdasarkan data tersebut.

"Kami tidak bisa sampaikan di mana tempatnya, karena memang sampai saat ini pimpinan tidak mengizinkan menginformasikan," jawab juru bicara BPN, Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Kamis (9/5).

Meski begitu, ia menjelaskan bahwa pihaknya hingga saat ini masih mengumpulkan dan memverifikasi data C1 dalam Pilpres 2019. Dalam proses tersebut, politikus Partai Gerindra itu menyebut bahwa Prabowo-Sandi masih unggul dari Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Alhamdulillah dari data yang masuk dan terverifikasi sudah 70 persen lebih, ahamdulillah Pak Prabowo masih unggul," ujar Andre.

BPN pun menyebut akan mempublikasikan hasil penghitungan suara internalnya pada pekan depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil.

Almuzzammil menjelaskan, ekspos itu menyangkut perhitungan suara Pilpres 2019 oleh internal BPN. Sebelum diekspos, BPN dan PKS hari ini mengundang sejumlah ahli, salah satunya Soegianto Soelistiono guna dimintai pendapat.

Selain itu, ia menyatakan, PKS dan BPN bersedia transparan soal perhitungan internal mereka. Tercatat, selama ini Prabowo sudah tiga kali mengklaim menang berdasarkan hitung internal BPN. Namun, hasil hitung itu tak pernah diutarakan ke publik secara rinci.

"Mudah-mudahan hari Senin besok ada ekspos. Tentu ini kita ekpos ke KPU, Bawaslu, masyarakat dan apa yang disampaikan terbukti kebenarannya akan jadi rujukan semua pihak," ujar Almuzzammil.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VS9uT0
May 09, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VS9uT0
via IFTTT

Kapolri Ancam Pidanakan Pelaku People Power Berbau Makar

Kapolri berlandaskan pada Pasal 107 KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan akan menidak tegas pelaku mobilisasi massa people power yang mengancam pemerintahan. Bila pengerahan massa dengan indikasi makar itu, kata Tito, akan ditindak dengan hukum pidana.

Tito menjelaskan, unjuk rasa, misalnya dalam hal memprotes hasil pemilu dapat dilakukan sebagai bentuk penyampaian pendapat. Unjuk rasa itu diatur dalam UU  tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Mekanisme unjuk rasa juga diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 7 tahun 2012.

"Kalau tidak menggunakan mekanisme ini, apalagi kalau ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu Pasal 107 KUHP jelas. Ini adalah undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Itu bahasanya jelas. Yaitu perbuatan untuk menggulingkan pemerintah yang sah, maka ada ancaman pidananya," kata Tito di Gedung Nusantara V, DPD RI, Jakarta (7/5).

Pasal 107 KUHP ayat pertama berbunyi, "Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kemudian, pasal ayat kedua pasal tersebut menyatakan, pemimpin dan pengatur makar tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun".

Tito menegaskan, kepolisian tidak akan segan menerapkan pasal tersebut bila unjuk rasa memprotes hasil pemilu justru mengarah pada upaya penggulingan pemerintahan yang sah.  "Kalau ternyata memprovokasi, atau menghasut untuk melakukan upaya pidana, misalnya makar, itu pidana," kata Tito.

Tito melanjutkan, unjuk rasa memprotes pemilu pun harus dilandasi dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tito mencontohkan, bila ada yang berteriak curang tanpa ada bukti, sehingga massa terprovokasi, maka ada undang-undang tersendiri yang mengatur, yakni Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946, seperti yang ditetapkan dalam kasus Ratna Sarumpaet.

"Misal bilang kecurangan tapi buktinya tidak jelas, lalu terjadi keonaran, maka masyarakat terprovokasi. Maka yang melakukan bisa digunakan pasal itu," kata Tito menegaskan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DUANSt
May 07, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DUANSt
via IFTTT

Sudah Masuk Ramadhan, Masih Punya Utang Puasa?

Prof Amin Suma memaparkan kasus bagaimana bila seseorang punya utang puasa Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hari ini menjadi awal bulan suci Ramadhan di Tanah Air. Mungkin ada di antara kita yang hingga datangnya Ramadhan belum sempat mengganti (qadha) puasa tahun lalu. Nah, bagaimana hukumnya?

Terkait ini, Prof Dr Amin Suma dari Dewan Pakar Studi Alquran (PSQ) memberikan jawaban. Melansir dari rubrik "Konsultasi Zakat" Harian Republika, Senin (6/5), penjelasan dalam bentuk tanya jawab itu sebagai berikut.

Jika seseorang tidak berpuasa dalam beberapa hari Ramadhan pada tahun lalu disebabkan fisik yang menjadi lemah, kondisi itu sama dengan orang yang tidak berpuasa pada saat sakit.

Artinya, kewajiban bagi orang tersebut hanya mengganti (qadha) puasa yang tertinggal itu dalam rentang waktu bulan Syawal hingga akhir Sya'ban.

Seandainya qadha puasa itu tidak juga dilaksanakan hingga bertemu Ramadhan tahun ini, maka orang tersebut tetap wajib meng-qadha puasa yang tertinggal itu, dan juga terkena kafarat fidiah untuk hari-hari puasa yang ditinggalkannya.

Hal ini disebabkan orang tadi tidak menuntaskan kewajiban dalam rentang waktu yang sangat lapang tersebut, yakni sejak Syawal hingga akhir Sya'ban lalu.

Pelaksanaan kafarat fidiah sama dengan fidiah biasa, yakni sebanyak 1 mud makanan pokok, yaitu kurang dari 1 kg beras atau 6 ons beras untuk satu hari yang ditinggalkan. Dalam hal ini, sasaran fidiah bisa satu orang atau lebih.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2JjobYI
May 06, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JjobYI
via IFTTT

Gara-gara Harta Warisan, Pria di Solok Bakar Kantor KAN

Pelaku kecewa karena perkara harta warisan dengan kaumnya tak diakomodir KAN

REPUBLIKA.CO.ID, SOLOK -- Lantaran sakit hati, seorang pria bernama Odra Firdaus alias OD membakar Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang, Kabupaten Solok, Sumatra Barat, Kamis (2/5). Warga Pasar Usang, Nagari Koto Gadang Gugak itu membakar habis Kantor KAN lantaran kecewa perkara harta warisan dengan kaumnya tidak diakomodir.

Kasat Reskrim Polres Arosuka Solok AKP Deni Akhmad mengatakan motif pelaku membakar kantor KAN Talang karena sakit hati karena perkara harta warisan dengan kaumnya tidak diakomodir pihak KAN.

"Pelaku kecewa karena tidak ada kejelasan terkait harta warisan dalam internal keluarga dan kaumnya," kata  Deni Sabtu (4/5).

Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Markas Polres Solok dan terancam pidana 12 tahun penjara karena merusak fasilitas umum. Selain sakit hati, polisi juga sedang menyelidiki kemungkinan motif lain, seperti adanya kemungkinan pelaku di bawah kendali obat-obat terlarang seperti narkoba.

Wali Nagari Talang Masfer Boy Felly menyebutkan sebelum melakukan pembakaran kantor KAN, Pelaku juga sudah diketahui meluapkan emosi kepaa kerabatnya di Joring Kotogaek, Nagari Talang. OD, kata Masfer melakukan pengrusakan rumah salah satu kerabatnya. Penyebabnya sama. OD merasa kepentingannya atas hak tanah di dalam kaumnya tidak ditanggapi pihak keluarga. Sehingga OD mengamuk dengan melempari rumah, merusak mobil, sepeda motor serta kursi rumah kerabatnya.

"Kebetulan waktu itu ada acara adat, karena tidak ada yang menanggapi kemauannya, pelaku melampiaskan amarahnya dengan mengancam membakar kantor KAN Talang," ujar Masfer.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UYVJ0h
May 04, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UYVJ0h
via IFTTT

Studi Ungkap Kepemimpinan Perempuan di Dinasti Mesir Kuno

Kemimpinan perempuan pernah mendominasi dinasti Mesir kuno.

REPUBLIKA.CO.ID, MONTREAL – Sebelum pangeran Mesir Kuno, Tutankhamun berkuasa, terdapat dua orang saudara perempuannya yang bersama-sama memegang takhta dari dinasti Mesir Kuno. Hal itu dikemukakan peneliti sejarah Mesir Kuno dari Universitas Quebec Montreal (UQAM) Kanada.  

Para peneliti telah mengetahui bahwa lebih dari setengah abad ada seorang ratu yang memerintah Mesir sebelum Tutankhamun. Makam ratu itu ditemukan pada 1922 hingga memancing minat dunia untuk mempelajari sejarah Mesir kuno. 

Sejumlah orang menganggap ratu tersebut adalah Nefertiti, yakni saudara perempuan Tutankhamun dari istri Akhenaten. Saudara perempuan tersebut mengatakan dirinya sebagai Raja setelah kematian Akhenaten. Sementara sebagian meyakini putri tersebut adalah Meritaten yakni putri tertua Akhenaten.  

Namun menurut peneliti sejarah Mesir Kuno dari Universitas Quebec Montreal (UQAM) Kanada, Valerie Angenot, berdasarkan studi simbol terungkap bahwa terdapat dua anak perempuan Akhenaten telah merebut kekuasaan pascakematiannya. Sebab Tutankhamun yang kala itu berusia empat atau lima tahun masih terlalu muda untuk memerintah. 

Akhenaten sendiri memiliki enam putri sebelum akhirnya memiliki seorang putra.  Dia memiliki kondisi tubuh yang lemah dan menderita penyakit sepanjang hidupnya. 

Akhenaten menikahi Meritaten untuk mempersiapkan pemerintahan, sementara dari prasasti menunjukan Akhenaten sedang merawat anak perempuan lainnya yakni Neferneferuten Tasherit untuk menjalankan pemerintahan.  

Menurut Angenot keduanya itu bersama-sama naik tahta. Hasil penelitian Angenot pun diterima dengan baik setelah dipresentasikan di konferensi pusat penelitian Amerika yang berlangsung di Alexandria, Mesir.  

“Egyptology adalah disiplin yang sangat konservatif, tetapi ide saya secara mengejutkan diterima dengan baik, kecuali oleh dua rekan saya yang sangat menentangnya,” kata Angenot seperti dilansir Alarabiya pada Ahad (28/4).

Angenot juga menambahkan bahwa dia berharap dapat memajukan pengetahuan tentang masalah suksesi pemerintahan di Mesir Kuno dan Periode Amarna. Andrian Saputra

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PDkFtm
April 29, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PDkFtm
via IFTTT

Jimmy Banks, Pelopor Tim Sepak Bola Nasional AS Tutup Usia

Jimmy Banks meninggal akibat kanker pankreas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—  Jimmy Banks, pelopor tim sepak bola nasional AS, akhirnya meninggal pada Jumat (26/4) dalam usia 54 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker pankreas.

Seperti dikutip Reuters, pria kelahiran Milwaukee tersebut, bersama rekannya Desmond Armstrong, menjadi keturunan Afrika-Amerika pertama yang terpilih sebagai pemain inti untuk tim Piala Dunia 1990 di Italia.

Banks dua kali tampil di Piala Dunia 1990 tersebut, yaitu saat dikalahkan tuan rumah Italia 0-1 dan menyerah 1-2 kepada Austria. Secara keseluruhan, pemain di posisi bertahan itu telah tampil untuk tim nasional AS sebanyak 36 kali.

"Seluruh anggota keluar sepak bola AS menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Jimmy Banks," demikian disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola AS Carlos Cordeiro dalam pernyataannya.

"Saat ini, tidak banyak pemain keturunan Afrika-Amerika yang bergabung dengan kelompok elite sepak bola, dan kehadiran Jimmy di Piala Dunia 1990 telah menginspirasi negeri berikutnya," katanya.

"Keberadaanya sewaktu menjadi pemain, pelatih dan mentor, akan selalu dikenang olahraga sepak bola negeri ini, terutama usaha tanpa kenal lelah untuk mengembangkan sepak bola melalui program sepak bola di perkotaan."

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GNR6lX
April 27, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GNR6lX
via IFTTT

Disperindag Jatim Fokus Stabilkan Harga Bawang Putih

Kebutuhan bawang putih secara nasional adalah 37,5 ribu ton per bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur menegaskan akan memfokuskan diri untuk menstabilkan harga bawang putih jelang Ramadhan 2019. Apalagi, harga bawang putih di pasaran sudah mulai bergejolak. Di Pasar Wonokromo Surabaya contohnya, harga bawang putih mencapai Rp 60 ribu per kilo, dari harga normal Rp 30-40 ribu.

"Kami akan kembali melakukan operasi pasar bawang putih di 25 pasar Jatim. Kemarin, kami juga telah melakukan operasi pasar bawang putih di Jatim sebanyak 50 ton," kata Kadisperindag Provinsi Jatim Drajat Irawan seusai rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjelang ramadhan dan idul fitri di Ibis Style Hotel, Surabaya, Kamis (25/4).

Drajat melanjutkan, upaya stabilisasi juga dilakukan lewat kerja sama yang dijalin dengan Satgas Pangan dari Polda Jatim. Langkah yang dilakukan diantaranya dengan mendatangi gudang importir agar mau mengeluarkan bawang putih dan tidak menimbunnya.

Drajat menjabarkan, kebutuhan bawang putih di pasar Jatim sebanyak 4.690 ton per bulan. Dari total kebutuhan tersebut, 90 persen di antaranya dipenuhi bawang putih impor. Maka dari itu, upaya stabilisasi harga bawang putih di Jatim, juga masih menunggu pasokan impor dari Kemendag.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Marthin Simanungkalit yang hadir dalam rapat itu mengatakan, secara umum pemerintah ingin mengeluarkan stok bawang putih yang ada dulu untuk stabilisasi. Langkah itu diambil sambil menunggu masuknya bawang putih impor.

"Kami juga sudah minta para importir agar mempercepat dalam mengeluarkan bawang putih yang ada," katanya.

Marthin memperkirakan, harga bawang putih kembali stabil awal Mei 2019, seiring masuknya bawang putih impor. Marthin mengungkan, kebutuhan bawang putih secara nasional adalah 37,5 ribu ton perbulan. Adapun bawang putih yang saat ini dalam proses impor sebesar 115 ton per bulan.

Bawang putih impor tersebut, kata dia, akan didistribusikan ke pasar-pasar di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur. Namun, untuk angka, Marthin belum bisa menyebutkan secara detail, berapa yang akan dikirimkan ke Jatim nantinya.

"Kemendag akan terus berkomitmen dan memastikan ketersedian dan stabilitas harga kebutuhan pokok (bapok) di pasar rakyat dan ritel modern menjelang Ramadhan dan Lebaran 2019," ujar Marthin.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2KX33tw
April 25, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2KX33tw
via IFTTT

Fraksi PAN tak Sepakat Buat Pansus untuk Kisruh Pemilu

Perselisihan di Pemilu sebaiknya diselesaikan sesuai mekanisme di undang-undang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Anggota Fraksi PAN DPR RI Bara Hasibuan menilai usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019 tidak relevan. Pasalnya,  untuk mengatasi kisruh pemilu sudah ada mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu.

"Sama sekali tidak relevan, karena tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur dan bersifat nasional," kata Bara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan dalam UU Pemilu disebutkan kalau ada indikasi kecurangan dalam pemilu, maka harus membawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, Bara memastikan Fraksi PAN tidak akan ikut dan tidak mendukung Pansus tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019, karena banyak temuan dugaan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.

"Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Rabu (24/4).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, adanya pansus akan menjadi alat penelusuran kelemahan dari sistem dan prosedur pemilu, sehingga bisa dilakukan evaluasi menyeluruh.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto meminta agar dugaan kecurangan pemilu agar diselesaikan melalui jalur hukum. Ia mengimbau agar masalah ini tak diselesaikan sendiri dan menyalahi undang-undang yang berlaku. Masalah kecurangan pemilu ini, kata dia, dapat diselesaikan melalui lembaga yang berwenang yakni Mahkamah Konsitusi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VpjXFe
April 25, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VpjXFe
via IFTTT

Bea Cukai Sumbagbar Amankan 428 ribu Batang Rokok Ilegal

Total nilai rokok ilegal dari penindakan ditaksir mencapai lebih dari Rp 153 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG --  Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) mengamankan 428 ribu batang rokok ilegal. Jumlah ini diperoleh saat melakukan operasi pasar di Wilayah Provinsi Lampung sejak 25 Maret hingga 29 Maret.

Tim Beacukai Sumbagbar menyisir Wilayah Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara sampai Kabupaten Way Kanan. Pada Operasi Pasar tersebut, petugas juga memberikan sosialisasi kepada para pemilik toko terkait identifikasi pita cukai ilegal.

“Masyarakat dengan sangat dengan antusias menyambut petugas saat memberikan sosialisasi pita cukai ilegal. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya sosialisasi ini karena selama ini mereka merasa dirugikan saat membeli rokok ilegal dan disita oleh Bea Cukai Sumbagbar untuk dimusnahkan,” kata Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumbagbar, Yusmariza.

Sosialisasi identifikasi pita cukai yang dilakukan petugas meliputi penjelasan terkait apa itu pita cukai, bagaimana cara untuk membedakan mana pita cukai asli dan mana pita cukai palsu, serta penjelasan terkait sanksi atas penyalahgunaan pita cukai. “Usai sosilalisasi, kami juga membagikan alat ultraviolet yang dapat digunakan untuk mengenali keaslian pita cukai, brosur yang berisikan sanksi penyalahgunaan pita cukai dan stiker ‘Stop Rokok Ilegal’ pada setiap toko yang telah diberikan sosialisasi," ucap dia.

Bea Cukai Sumbagbar berhasil amankan 44 ribu rokok ilegal yang ditemukan dari operasi pasar ini, juga 384 ribu batang rokok polos atau tidak dilekati pita cukai dari salah satu kantor ekspedisi di Bandar Lampung. Total nilai barang hasil penindakan tersebut ditaksir mencapai lebih dari 153 juta rupiah dengan total potensi kerugian negara mencapai lebih dari 56 juta rupiah.

“Dengan adanya Operasi Pasar dan sekaligus sosialisasi ini diharapkan dapat menekan dan menurunkan presentase peredaran rokok ilegal,” kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FQRFcM
April 08, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FQRFcM
via IFTTT

Bagaimana Menolong Orang Muslim yang Zalim?

Kekuasaan yang zalim cenderung merusak tatanan kerukunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Idealnya, hubungan antarsesama manusia berlangsung dalam suasana tenteram. Apalagi, bila nuansanya adalah relasi di antara orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Namun, pada faktanya idealisme tidak selalu terwujud.

Acap kali, keharmonisan terganggu oleh orang-orang yang berlaku zalim terhadap sesama manusia atau orang beriman. Kezaliman akan mengganggu tatanan umum. Bentuknya bisa macam-macam, tetapi polanya selalu sama, yakni ketika orang yang kuat atau berkuasa menindas mereka yang lemah atau nirdaya.

Terkait itu, ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, beliau bersabda, "Tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang dizalimi."

Ketika itu, para sahabat yang menyimaknya lantas bertanya, "Bagaimana cara menolong orang yang zalim, wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab, "Engkau mencegah dia dari berbuat zalim. Maka sesungguhnya engkau telah menolongnya."

Pencegahan yang dimaksud bisa macam-macam bentuknya. Mulai dari lisan hingga perbuatan. Sebagai contoh, ketika seorang Muslim menyaksikan seseorang hendak berbuat jahat kepada yang lain, maka langsung katakan kepadanya, "Jangan kamu melakukannya."

Cara yang paling ampuh adalah dengan membuat suatu sistem yang menangkal kezaliman. Hal itu juga sudah diisyaratkan dalam hadis Nabi SAW yang lain, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim.

"Aku (Abu Sa’id Al Khudri) pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan kedua tangannya. Jika tidak mampu melakukannya, maka hendaknya dengan lisannya. Jika tidak mampu lagi, maka hendaknya (mencegah kemunkaran) dengan hatinya, itulaj selemah-lemahnya iman.'"

Dari uraian di atas, tampak hubungan dialektis dalam menolong orang-orang agar terlepas dari kezaliman, baik mereka sebagai pelaku atau korban. Ketika lisan dan perbuatan tidak mampu juga melakukannya, maka hati yang "menjerit" sudah dinilai suatu kebaikan karena diniatkan untuk menolong sesama Muslim. Bagaimanapun, seorang Muslim memang tidak dilarang untuk mendoakan supaya hidayah dan petunjuk Allah SWT datang.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ueaTUz
March 20, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ueaTUz
via IFTTT

Hubungan Ilegal Indonesia-Belanda

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, bukan 17 Agustus 1945.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Selamat Ginting

Pada 3 Maret 1898, Laksamana Maeda Tadashi lahir di Kagoshima, Jepang. Ia seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Pada 1945, ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang di Indonesia, masa Perang Pasifik.

Ia memiliki peran penting bagi Indonesia. Maeda mempersilakan kediamannya sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sekaligus menjamin keamanan bagi Sukarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, juru ketik Sayuti Melik, dan pemeriksa naskah BM Diah.

Tempat tinggal Maeda di Jalan Imam Bonjol No.1, Jakarta Pusat, kini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di situ pula pada 28 Februari 2019, diselenggarakan Diskusi 70 Tahun Pengakuan Kedaulatan Indonesia.

“Museum sebagai salah satu penggerak karakter dan untuk kepentingan masyarakat.  Diskusi sebagai pemicu dan pemacu kedaulatan Indonesia,” kata Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Agus Nugroho, Kamis (29/2/2019) lalu. Ia mewakili Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, yang tidak hadir dalam acara tersebut.

Diskusi menghadirkan nara sumber Duta Besar RI untuk Republik Chilli, Muhammad Anshor. Sebelumnya, Dirjen Amerika dan Eropa, kementerian Luar Negeri RI. Selain itu, Bonnie Tryana, sejarawan, penerbit Majalah Historia. Dengan moderator, Daulat Pane.

Judul acara tersebut, sesungguhnya janggal. Janggal, karena pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 27 Desember 1949. Diberikan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Bukan kepada Republik Indonesia. Jika diskusi untuk memperingati 70 tahun, acara ini terlalu cepat 10 bulan dari peristiwa tersebut.

Dalam bahasa jurnalistik ada istilah news peg atau pelatuk berita (momentum berita) yang membuat sebuah peristiwa layak diberitakan sekarang. Sehingga dari perspekstif peristiwa, diskusi tersebut menjadi kurang bernilai. Terlalu cepat, 10 bulan dari peristiwa sejarahnya.

Hal ini juga dipertanyakan peserta diskusi yang juga pemerhati sejarah, Batara R Hutagalung. Menurut pendiri dan ketua umum Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) itu, yang dimaksud dalam diskusi ini adalah peristiwa 27 Desember 1949. Dinamakan ‘Transfer of Sovereignty’ (bahasa Belanda: Soevereniteitsoverdracht).

Dalam bahasa Indonesia artinya pemindahan atau pengalihan kedaulatan. Batara Hutagalung menanggapi Duta Besar Muhammad Anshor yang memaparkan peristiwa ‘Pengakuan Kedaulatan Indonesia’ yang diberikan oleh pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949. Di situ Anshor mengatakan pentingnya pengakuan kedaulatan dari negara lain, termasuk dari Belanda.

Tentu saja yang dimaksud oleh Anshor, peristiwa di Den Haag, Belanda, pada 27 Desember 1949. “Padahal itu bukan pengakuan kedaulatan Indonesia, melainkan pemindahan atau pengalihan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Bukan kepada Pemerintah Republik Indonesia,” ungkap Batara Hutagalung.

Batara menjelaskan, tak lama setelah berdirinya RIS, satu-persatu Negara-Negara Bagian RIS membubarkan diri. Atau dibubarkan oleh rakyatnya, dan bergabung dengan Republik Indonesia, berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pada 16 Agustus 1950, RIS dibubarkan. Pada 17 Agustus 1950 dinyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

“Namun hingga detik ini, saat diskusi berlangsung (28 Februari 2019), pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan RI 17 Agustus 1945,” ungkap Batara, mengingatkan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2NX71A4
March 11, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2NX71A4
via IFTTT

PDIP: Tiga Kartu Baru Jokowi Bentuk Tanggung Jawab Negara

PDIP menilai tiga kartu baru dari Jokowi bukti negara hadir untuk rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, kehadiran tiga kartu baru yang merupakan program Joko Widodo (Jokowi), merupakan bentuk tanggung jawab negara. Hasto mengatakan, tiga kartu itu diterbutkan guna memenuhi kemajuan, kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Sembako, pendidikan hingga kuliah, kesehatan, kesejahteraan ibu-ibu rumah tangga, stabilitas harga pangan melalui kartu sembago, hingga pekerjaan yang layak, dijamin oleh Jokowi, dan negara benar-benar hadir," kata Hasti Kristiyanto di Jakarta, Rabu (27/2).

Hasto menjelaskan, program baru Kartu Sembako, KIP Kuliah dan Kartu Pra Kerja adalah buah kehadiran Jokowi yang di tengah rakyat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) ini menjelaskan, kartu program unggulan tersebut merupakan hasil daya cipta aspirasi rakyat itu sendiri. Dia mengungkapkan, blusukan yang kerap dilakukan Jokowi menjadi jembatan terbaik bagi hadirnya program kerakyatan.

"Dengan demikian seluruh Kartu Program unggulan tersebut hasil dari dambaan rakyat yang dijawab dengan baik oleh Presiden Jokowi. Disinilah negara hadir, agar rakyat berperikehidupan yang layak," ujarnya.

Hasto mengatakan, program tersebut tentu tidak dimiliki pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurutnya, program yang dimiliki calon presiden oposisi itu bernuansa retorik dan tidak mengakar karena minimnya pengalaman di pemerintahan.

Seperti diketahui, capres Jokowi mengenalkan tiga kartu baru yang akan menjadi programnya saat terpilih kembali di Pilpres 2019 nanti. Ketiga kartu tersebut, yakni Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga kuliah, dan Kartu Sembako.

Jokowi menjelaskan, Kartu Prakerja ini merupakan program peningkatan pelatihan yang akan diberikan oleh pemerintah bagi para pencari kerja. Ia berharap mereka akan mendapatkan bekal ketrampilan sebelum masuk ke dunia kerja.

Jokowi mengatakan, program ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dia menyampaikan, pemerintah juga akan memberikan pelatihan vokasi kepada sekitar 500 ribu orang pada 2019 ini.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2tD1DZT
February 27, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2tD1DZT
via IFTTT